DAMPAK SUBSIDI, BANTUAN BENIH, ANOMALI CUACA DAN ...media-research- ?· subsidi untuk benih padi, kedelai…

  • Published on
    02-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>DAMPAK SUBSIDI, BANTUAN BENIH, ANOMALI CUACA DAN </p> <p>PEREKONOMIAN DALAM NEGERI TERHADAP KONSUMSI BENIH </p> <p>TANAMAN PANGAN SERTA PERTANIAN DI INDONESIA </p> <p>Kabul Indrawan1 </p> <p>I. Pendahuluan </p> <p>Swasembada pangan merupakan impian besar bangsa Indonesia, yang tidak ingin </p> <p>bergantung pada pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan 250 juta rakyat </p> <p>negeri ini. Presiden Joko Widodo berjanji di bawah kepimpinannya Indonesia akan </p> <p>mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dalam 3 tahun. Upaya mewujudkan </p> <p>cita-cita tersebut terlihat dari gebrakan Kementerian Pertanian lewat program </p> <p>Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) yang diluncurkan pada April 2015 </p> <p>dan ditargetkan tercapai pada tahun 2017. </p> <p>Berbagai upaya ditempuh pemerintah untuk merealisisasikan swasembada pajale, </p> <p>mulai dari subsidi sebesar Rp.55,6 triliun2 (G.T. Suroso 2015) hingga upaya khusus </p> <p>(Upsus)3 yang dilakukan kementan untuk petani agar semakin termotivasi </p> <p>meningkatkan produksinya demi tercapainya target swasembada pangan seperti </p> <p>rehabilitasi jaringan irigasi tersier, percepatan optimasi lahan, bantuan benih, pupuk </p> <p>dan alsintan serta pendampingan penyuluh </p> <p>Meski demikian upaya pemerintah ini bukan berarti produksi pertanian menjadi lebih </p> <p>mudah dan tanpa tantangan. Tahun 2015 ini pemerintah, petani dan produsen benih </p> <p>di Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah yang berpotensi mengganggu </p> <p>produktivitas sektor pertanian. Gangguan tersebut mulai dari anomali cuaca berupa </p> <p>serangan El Nino yang membuat suhu menjadi lebih tinggi, panas dan kering serta </p> <p>menyebabkan 200 ribu hektare lahan kekeringan hingga serangan organisme </p> <p>pengganggu tanaman (OPT) yang berpotensi menurunkan hasil panen. </p> <p> 1 Kabul Indrawan, STP, M.S.E, adalah Peneliti Senior Pada Lembaga Penelitian Media Research </p> <p>Center yang merupakan anak perusahaan dari Media Group. </p> <p>2 G.T. Suroso Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, mengatakan </p> <p>Subsidi pertanian 2015 meliputi subsidi pangan Rp18,9 triliun subsidi pupuk Rp35,7 triliun Subsidi </p> <p>benih 2015 sebesar Rp0,9 triliun (Rp.939,4 Miliar). </p> <p>3 Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri No. 3/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman </p> <p>upaya khusus padi, jagung &amp; kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi sarana </p> <p>pendukungnya tahun anggaran 2015. </p> <p>Selain itu kebijakan pemerintah berupa subsidi dan bantuan benih padi, jagung dan </p> <p>kedelai bagi petani tidak selalu menyenangkan bagi produsen benih dan petani. </p> <p>Disatu disisi petani mendapatkan benih yang lebih murah namun banyak yang </p> <p>meragukan kualitasnya, namun disisi lain berpotensi mengganggu terjadinya </p> <p>persaingan pasar yang sehat. </p> <p>Kondisi perekonomian dunia, khususnya Indonesia ditengarai juga mempengaruhi </p> <p>sektor pertanian. Petani yang harus memproduksi bahan pangan adalah manusia </p> <p>yang membutuhkan makanan. Sayangnya harga-harga saat ini mengalami kenaikan </p> <p>akibat nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dollar Amerika serikat. Tak ayal, </p> <p>petani mengalami kebimbangan dalam menentukan prioritas konsumsi antara </p> <p>pemenuhan kebutuhan keluarga atau membeli benih untuk bercocok tanam namun </p> <p>beresiko terdampak kondisi anomali cuaca El Nino. Bahkan dalam jangka panjang, </p> <p>bukan tidak mungkin mereka justru memilih meninggalkan sektor pertanian yang </p> <p>dianggap penuh resiko dan tidak menjanjikan. </p> <p>II. Subsidi &amp; Bantuan Benih </p> <p>Pemerintah terlihat berambisi meningkatkan produksi pangan dalam negeri dengan </p> <p>memprioritaskan tiga komoditas pangan strategis yaitu padi jagung dan kedelai </p> <p>hingga tahun 2019 mendatang sebagaimana yang terlihat pada tabel 1 di bawah ini: </p> <p>Tabel 1. Sasaran Pencapaian Produksi Pangan </p> <p>Tahun 2015-20194 </p> <p>TAHUN PADI </p> <p>(juta ton) JAGUNG </p> <p>(Juta Ton) KEDELAI </p> <p>(Juta Ton) </p> <p>2015 73,40 20,33 1,27 </p> <p>2016 76,23 21,35 2,03 </p> <p>2017 78,13 22,36 2,91 </p> <p>2018 80,08 23,48 2,91 </p> <p>2019 82,09 24,70 2,92 </p> <p>% 3,06 5,25 28,23 </p> <p>Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas adalah menggunakan benih </p> <p>unggul yang berdaya hasil tinggi dan adaptif dengan lingkungan setempat (Erawati </p> <p>dkk, 2009). Benih unggul akan membuat petani memperoleh keuntungan yang </p> <p> 4 Evaluasi 2014 dan Rencana Kerja Kementan 215, disampaikan dalam Raker Mentan dengan Komisi </p> <p>IV DPR RI pada 19 Januari 2015 </p> <p>optimal mulai dari hemat tenaga dan biaya perawatan yang rendah, hingga hasil </p> <p>panen yang berlimpah. </p> <p>Namun hingga saat ini petani belum optimal memanfaatkan benih unggul untuk </p> <p>budidaya pertanian. Pujiharti (2010) mengungkapkan penggunaan benih bermutu </p> <p>maupun berlabel di Indonesia relatif masih rendah yakni 30% untuk padi, 20% untuk </p> <p>jagung dan 15% untuk kedelai. Penyebabnya selain karena belum adanya </p> <p>pemahaman yang baik secara komparatif antara harga benih yang mahal namun hasil </p> <p>panen tinggi, juga kecemasan petani yang takut akan mengalami atau gagal panen </p> <p>akibat cuaca yang tidak bersahabat dampak El Nino dan la nina. </p> <p>Pemerintah mendorong penggunaan benih bermutu/berlabel dari varietas unggul </p> <p>yang lebih luas di tingkat petani dengan memberikan subsidi benih kepada petani. </p> <p>Kebijakan ini telah lama dilaksanakan dengan cakupan dan besaran yang berubah </p> <p>dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1986 pemerintah telah memberlakukan kebijakan </p> <p>subsidi untuk benih padi, kedelai dan jagung (pajale). Tahun ini alokasi subsidi </p> <p>untuk benih tanaman pangan padi, jagung dan kedelai mencapai Rp. 939,4 miliar </p> <p>rupiah5 dengan harapan mampu meningkatkan produksi. Alokasi untuk padi hibrida, </p> <p>inbrida, jagung hibrida dan kedelai tertera pada tabel 2 di bawah ini: </p> <p>Tabel 2. Subsidi Benih 2015 </p> <p> 5 Menurut Permentan RI No 9/Permentan/OT.140/3/2015 tentang pedoman subsidi benih tahun anggaran 2015, Pasal 4 menyebutkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Benih Bersubsidi yang dibeli </p> <p>oleh petani sebagai berikut: padi inbrida sebesar Rp. 3.050,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 5.700,-/kg, </p> <p>jagung hibrida sebesar Rp. 16.300,-/kg dan kedelai sebesar Rp. 5.200,-/kg (kelas ih Benih </p> <p>Sebar/BR), Rp. 4.200,-/kg (kelas Benih Sebar 1/ BR1, kelas Benih Sebar 2/BR2, kelas Benih Sebar </p> <p>3/BR3, dan kelas Benih Sebar 4/BR4) sampai di lokasi kelompok tani </p> <p>BENIH Volume (ton) Luasan (ha) </p> <p>Padi Inbrida </p> <p> 98,500 </p> <p> 3,940,000 </p> <p>Padi hibrida </p> <p>1,500 </p> <p>100,000 </p> <p>Jagung Hibrida </p> <p> 1,500 </p> <p> 100,000 </p> <p>Kedelai </p> <p>15,000 </p> <p>300,000 </p> <p>Total </p> <p>116,500 </p> <p>4,440,000 </p> <p>Pemerintah telah menunjuk dua BUMN pelaksana penyedia benih bersubsidi6 yaitu </p> <p>PT Sang Hyang Seri Persero dan PT. Pertani persero sebagai produsen benih </p> <p>pelaksana PSO subsidi benih Tahun Anggaran 2015. Apabila ada produsen benih </p> <p>swasta/penangkar benih yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan subsidi benih, dapat </p> <p>dimungkinkan dengan di bawah koordinasi PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan </p> <p>PT. Pertani (Persero) selaku produsen benih pelaksana PSO subsidi benih </p> <p>Disamping subsidi benih, demi swasembada pajale, pemerintah juga melakukan </p> <p>upaya khusus (upsus) sebagaimana yang tercantum dalam APBN-P 2015 dengan </p> <p>memberikan bantuan benih dan jagung serta percepatan optimasi PAT-PIP kedelai </p> <p>sebagaimana tabel 3 di bawah ini: </p> <p>Tabel 3. Alokasi APBN-P 2015 Pengadaan Benih &amp; Pupuk7 </p> <p>Kegiatan Volume (Hektare) </p> <p>Anggaran (Rp.000) </p> <p>Pengadaan Benih Padi 2.600.000 650.000.000 </p> <p>Pengadaan Benih Jagung 1.000.000 750.000.000 </p> <p>Percepatan Optimasi PAT-PIP Kedelai </p> <p>300.000 641.824.500 </p> <p>Bantuan Pupuk (padi&amp;kedelai) </p> <p>3.600.000 2.344.722.928 </p> <p>Namun, pengadaan benih bersubsidi dan sistem penunjukkan langsung yang </p> <p>dilakukan melalui Perpres dirasakan tidak efektif. Terbukti, hingga Agustus 2015 </p> <p>penyaluran benih bersubsidi baru terlaksana sebesar 6%. Kondisi ini diakui oleh </p> <p>Dirjen tanaman pangan Hasil Sembiring8 dengan alasan PT Sang Hyang Seri dan </p> <p>Pertani yang ditunjuk sebagai penyalur benih tidak dipercaya oleh para petani dan </p> <p>dinas-dinas pertanian di daerah. Penyebabnya adalah kualitas benih yang buruk dan </p> <p> 6 Sesuai Surat Menteri BUMN kepada Menteri Pertanian Nomor S-70/MBU/2/2015 tanggal 2 </p> <p>Februari 2015, hal Persetujuan Penugasan Public Service Obligation (PSO) Dalam Rangka </p> <p>Pelaksanaan Subsidi Benih 2015. Kedua BUMN perbenihan ini ditunjuk langsung dengan Perpres </p> <p>Nomor 172 Tahun 2014. </p> <p>7 Alokasi APBN-P dalam rangka pencapaian swasembada pajale serta peningkatan produksi daging, </p> <p>gula, cabai, bawang merah dan kakao </p> <p>8 Finance Detik.com Kamis, 27/08/2015, Penyaluran benih bersubsidi baru mencapai 6% akibat berbagai macam kendala dalam prosedur penyaluran dan masalah kepercayaan petani terhadap PT </p> <p>SHS dan PT Pertani. </p> <p>pengalaman sebelumnya yaitu penangkar benih di daerah sering tidak dibayar serta </p> <p>benih terlambat datang. </p> <p>Subsidi benih yang dilakukan dengan membayar selisih antara harga pabrik dengan </p> <p>harga penyaluran juga berpotensi terjadi moral hazzard - rawan penyelewengan oleh </p> <p>pihak tidak bertanggung jawab, yang ingin mencari keuntungan dari selisih harga </p> <p>tersebut. Selain itu persyaratan untuk mendapatkan benih bersubsidi dinilai rumit </p> <p>karena mensyaratkan harus ada UD, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan daftar </p> <p>usulan penggunaan benih padi subsidi. </p> <p>Pengadaan benih bersubsidi secara penunjukkan langsung sesuai Perpres Nomor 172 </p> <p>Tahun 2014 yang ditandatangani presiden Joko widodo pada tanggal 28 November </p> <p>2014 berpotensi terjadi masalah dalam persaingan usaha. Meskipun bertujuan </p> <p>memperkuat ketahanan dan kestabilan pangan, namun membuat produsen benih </p> <p>swasta kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp. 939.4 miliar akibat pengadaan </p> <p>benih bersubsidi dikuasai oleh PT Sang Hyang Seri dan PT. Pertani. </p> <p>Selain itu, harga benih bantuan sebagaimana yang tercantum dalam APBN-P </p> <p>terbilang cukup rendah. Misalnya bantuan benih jagung hibrida untuk areal </p> <p>1.000.000 hektare atau 15.000 ton jagung hibrida senilai Rp. 750 miliar maka harga </p> <p>perkilogram hanya sebesar Rp. 50.000,-. Meskipun angka Rp. 50.000/ kg di atas </p> <p>kertas terlihat cukup besar, namun pada praktiknya harga benih jagung hibrida </p> <p>berkualitas di pasaran sudah mencapai lebih dari Rp. 65.000/kg. Artinya menjadi </p> <p>sangat berat untuk sebagian besar produsen benih swasta untuk bersaing9 </p> <p>menurunkan harga atau sama artinya memaksa mereka untuk tidak mendapatkan </p> <p>keuntungan, ceteris paribus biaya lain yang harus dikeluarkan produsen benih untuk </p> <p>mendapatkan kontrak pengadaan benih. </p> <p>Prasetyo et al (2012)10</p> <p> mengusulkan subsidi harga benih sebaiknya dicabut, </p> <p>selanjutnya produsen benih BUMN beralih ke bisnis benih komersial dan bersaing </p> <p> 9 Viscusi et al (2005) dalam Economics of Regulation and Antitrust, menyebutkan pemerintah </p> <p>sebagai regulator berperan dalam menentukan harga dalam persaingan usaha. Namun keterlibatan </p> <p>pemerintah berpotensi mengganggu persaingan usaha ketika harga dan spesifikasi khusus menjurus </p> <p>pada produk /produsen tertentu yang tidak mungkin bisa terpenuhi produsen lain dalam sebuah </p> <p>industri. 10 Prasetyo, Bambang et al (2012). Kajian Alternatif Model Bantuan Benih dan Pupuk untuk </p> <p>Peningkatan Produksi Pangan. PASEKP Balitbang, Kementan. Jakarta </p> <p>dengan produsen-produsen swasta termasuk bersaing dengan petani penangkar </p> <p>benih. Dengan cara ini, maka akan terjadi persaingan yang lebih sehat dalam bisnis </p> <p>perbenihan nasional sehingga kualitas benih akan menjadi lebih baik dan murah. </p> <p>Kariyasa (2007)11</p> <p> yang mengusulkan agar sistem penyaluran benih bersubsidi tetap </p> <p>bersifat terbuka sehingga tidak mengurangi peranan masing-masing pelaku pasar </p> <p>benih (produsen, distributor dan pengecer). Pilihan ini sangat relevan karena </p> <p>pemerintah akan memberikan subsidi untuk semua benih yang terjual ke petani, </p> <p>sehingga tidak akan terjadi kebocoran benih akibat terjadinya dualisme harga seperti </p> <p>pada kasus pupuk. </p> <p>III. Anomali Cuaca </p> <p>Cuaca dan iklim memiliki peranan penting dalam suksesnya produksi pertanian. </p> <p>Petani umumnya mempunyai kearifan lokal dalam membaca tanda-tanda alam, </p> <p>mereka sangat paham kapan mulai menanam atau panen. Bahkan beberapa petani </p> <p>memiliki ketrampilan mengatasi hama dan penyakit tanaman dengan pestisida alami. </p> <p>Namun sayangnya anomali cuaca yang kerap terjadi beberapa tahun terakhir, </p> <p>mempengaruhi kemampuan petani dalam mengambil keputusan. Tak jarang banyak </p> <p>petani yang mengalami kesulitan menentukan musim tanam (kompas, 27 Juli 2015). </p> <p>Selain itu petani harus ekstra hati-hati mengawasi dan merawat tanaman yang telah </p> <p>tumbuh sepanjang musim tanam agar tidak mengalami gagal panen. </p> <p>Saat ini Indonesia dan beberapa negara di Asia tengah mengalami El Nino yang </p> <p>menyebabkan kekeringan dan berakibat pada gagal panen beberapa komoditas </p> <p>pertanian bahkan musim tanampun mundur. Pemerintah sebagaimana tertulis dalam </p> <p>kompas.com dan VOA (28 Oktober 2015) mengakui telah salah memprediksi </p> <p>dampak El Nino tahun ini yang ternyata lebih dahsyat dibandingkan tahun 1997. </p> <p>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pada wartaekonomi (3 Juni </p> <p>2015) El Nino tahun ini membuat kekeringan di 96 kabupaten/kota serta 198 ribu </p> <p>hektare mengalami kekeringan. </p> <p> 11 Kariyasa, Ketut. (2007) dalam Usulan Kebijakan Pola Pemberian dan Pendistribusian Benih </p> <p>Bersubsidi. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Jln. Tentara Pelajar </p> <p>No.10 Bogor </p> <p>Tidak hanya itu, El Nino ternyata berpengaruh terhadap petani di berbagai negara </p> <p>yang juga mengalami kekeringan. Departemen Pertanian Filipina12</p> <p> mencatat </p> <p>wilayah Mindanao di Filipina Selatan menderita dampak El Nino paling parah, </p> <p>terutama region V, X dan XI yang merupakan sentra pertanaman jagung. </p> <p>Sekurangnya 10 ribu petani di region X mengalami gagal panen sehingga kehilangan </p> <p>35.468 ton jagung senilai 463.42 juta peso atau setara Rp 135 miliar </p> <p>Hal senada diungkapkan Oxfam yang dimuat dalam farmweekly (1 Okt 2015) </p> <p>menyatakan El Nino menimbulkan pengaruh buruk yang dahsyat pada sektor </p> <p>pertanian tanaman pangan karena beberapa kawasan di Australia, Afrika Selatan dan </p> <p>Amerika tengah mengalami gagal panen. Dampaknya adalah harga pangan </p> <p>berpotensi melonjak sehingga membuat kelaparan ekstrem13</p> <p> bahkan masalah ini juga </p> <p>terjadi di Indonesia dimana beberapa wilayah terancam kelaparan akibat gagal panen </p> <p>(Haluan, 16 Oktober 2015). </p> <p>Kondisi ini membuat petani di beberapa negara terdampak El Nino memilih wait and </p>...