Pengelolaan Barang Milik Daerahdan Tindak

PEDOMANPENGELOLAAN BMD

• MenkeumenetapkanKebijakan Umum Pengelolaan BMN

• Mendagri menetapkanPedoman Teknis Pengelolaan BMD

PSL 69 AYAT (6)Ketentuan mengenai Pedoman Teknis danAdministrasi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah

Diganti

3

▫ barang yang diperoleh dari hibah/sumbanganatau yang sejenis;

▫ barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dariperjanjian/kontrak;

▫ barang yang diperoleh berdasarkan ketentuanundang-undang; atau

▫ barang yang diperoleh berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap

Mengapa BMD perlu dikelola ?Mengapa BMD perlu dikelola ?

• Kejelasan status kepemilikan BMD• Inventarisasi kekayaan daerah dan masa

pakai BMD• Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan

untuk peningkatan PAD• Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi

pelayanan publik• Pengamanan barang daerah• Dasar penyusunan neraca• Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan

nilai BMD secara berkala• Sebagai pertanggung jawaban pimpinan

(pengguna anggaran dan kuasa penggunaanggaran)

PP 6 Th. 2006a. Perencanaan Kebutuhan

dan Penganggaran;b. Pengadaan;c. Penggunaan;d. Pemanfaatan;e. Pengamanan dan

Pemeliharaan;f. Penilaian;g. Penghapusan;h. Pemindahtanganani. Penatausahaan;j. Pembinaan, Pengawasan

dan pengendalian

PP 27 Th. 2014a. Perencanaan Kebutuhan dan

Penganggaran;b. Pengadaan;c. Penggunaan;d. Pemanfaatan;e. Pengamanan dan Pemeliharaan;f. Penilaian;g. Pemindahtanganan;h. Pemusnahan;i. Penghapusan;j. Penatausahaan;k. Pembinaan, pengawasan dan

pengendalian.

LINGKUP PENGATURAN PENGELOLAAN BMD

SKEMA PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pelaks KtgsnPengelolaanBMD

1. Masih terdapatnya barangmilik daerah yang belumterinventarisasi secara benar.

2. Kualitas SDM pengelolaBMD pada tingkat pengurusbarang, penyimpan barangdan petugas akuntansi diSKPD, UPTD yang masihperlu ditingkatkan.

3. Kurang memadainyainformasi potensioptimalisasi asset yang layakdipromosikan

4. Sistem informasi manajemenasset tetap yang masih perluditingkatkan.

PermasalahanPengeloaanBMD

1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran.

2. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

3. Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur

4. Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKepala Daerah

5. Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

Program Hasil yang diharapkan

1. MeningkatnyaPelayanan PBDkepada OPD danMasyarakat

2. MeningkatnyaKualitas LKPD,khususnya padaneraca aset, dandicapainya WTP

3. Meningkatnyakontribusiterhadappendapatan aslidaerah

1. Pengadministrasianbarang milik daerah yangdidukung dengan SistemInformasi ManajemenAsset Tetap.

2. Penggunaan danPemanfaatan barangmilik daerah secaraoptimal

3. Pelaksanaan monitoringdan evaluasipenatausahaan,pembinaan pengelolaanbarang milik daerah,penghapusan

PEMEGANGKEKUASAANPENGELOLAANBMD

GUBERNUR /BUPATI

PEJABAT PENGELOLA BMD

PENGELOLAANBMD

SEKRETARISDAERAHPENGELOLA BMD

KEPALA SKPDPENGGUNA BMD

KUASA PENGGUNABMD

KEPALA UPTD

PENYIMPAN BMD

PENGURUS BMD

STAF SKPD/UPTD

STAF SKPD/ UPTD

PEJABATPENATAUSAHAANBARANG

KA. DKPAD

Gub./Bupati/WalikotaPemegang Kekuasaan PengelolaanBarang Milik Daerah

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau

pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;3. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;4. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;5. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan

persetujuan DPRD;6. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan

penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;7. menyetujui usul pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah

dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan8. Menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk Kerja Sama

Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 5 PP 27 Tahun 2014

Sekretaris DaerahPengelola BMD

1. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan

BMD;3. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtangan BMD yang

memerlukan persetujuan Gub/Bupati/Walikota;4. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan

penghapusan BMD;5. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh

gubernur/bupati/walikotaatau DPRD;

6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaaninventarisasi BMD;

7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD..

Pasal 5 PP 27 Tahun 2014

Kepala OPDPengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi OPD yangdipimpinnya;

2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yangdiperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalampenguasaannya;

4. Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untukkepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

5. Mengamankan dnn memelihara BMD yg berada dlm penggunaanya6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa

tanah/bangunan yg tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMDselain tanah bangunan

7. Menyerahkan BMD berupa tanah / bangunan yg tidak digunakan untukkepentingan penyelenngaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yg dipimpinnya dan sedang tidak di manfaatkan pihak lain kepadaGubernur/Bupati./walikota melalui Pengelola barang

Pasal 5 PP 27 Tahun 2014

Kepala UPTDKuasa Pengguna

berwenang dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepadaKepala OPD;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalampenguasaannya;

c. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentinganTupoksi unit kerja yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada

dalam penguasaannya;f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran

(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang beradadalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

A S S E T T E T A P D I A K U I K E P E M I L I K A N N Y AS E T E L A H :

• Adanya serah terima barang, atau• Terjadi perpindahan hak

kepemilikan, atau• Penguasaan secara sah yang

didukung dengan bukti-bukti yangkuat

Pengakuan Kepemilikan

Cakupan Asset Tetap dari SegiKepemilikan & Penguasaan Dimiliki dan dikuasai Pemerintah Dimiliki dan dikuasai BUMN/BUMD Dimiliki tetapi tidak dikuasai Pemerintah:

• Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga• Disewakan kepada Pihak Ketiga• Dikuasai pihak lain dengan izin sah• Dikuasai pihak lain tidak dengan izin sah

Milik Pemerintah tetapi tidak diketahui Bukan milik Pemerintah tetapi dikuasai dan digunakan Pemerintah

Pengelolaan Barang Milik Daerah menurutPermendagri 19/2016

1. perencanaan kebutuhan danpenganggaran

2. pengadaan3. penggunaan4. pemanfaatan5. pengamanan dan pemeliharaan6. penilaian7. pemindahtanganan8. pemusnahan9. penghapusan10. Penatausahaan11. Pembinaan, pengawasan dan

pengendalian

1. PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN

Perencanaan danPenentuanKebutuhan

ALASAN/PERTIMBANGAN:

- Mengetahui besaran organisasi danpersonil

- Barang Rusak atau dihapus- Mutasi Staf- Menjaga tingkat Persediaan barang- Pertimbangan Teknologi

Rencana KebutuhanBarangMilik Daerah (RKBMD)Dan RencanaKebutuhan PemeliharaanBarang Milik Daerah( RKPBMD )

digunakan sebagai dasarpenyusunan RKA SKPD

STANDARISASI BRG

STANDARISASI HRG

KONSEPSI PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pihak LainSekdaSelaku

Pengelola Barang

O P DSelaku

Pengguna Barang

PerolehanBMD

PenyelesaianDok. Kepemilikan

Usul penetapanstatus

penggunaan

Proses Penetapan

PenggunaanSesuai Tupoksi

Barang Milik Daerah:•Tidak sesuai Tupoksi•Berlebih

SK penetapanstatus

penggunaan

Tanah / bangunanyg telah diserahkan

Pemindahtanganan:•Jual•Tukar menukar•Hibah•PMD

Pemanfaatan:•Sewa•KSP•BSG/BGS•Pinjam pakai

Tindak Lanjut:• Pengalihan Status

Penggunaan• Pemanfaatan• Pemindahtanganan

Tanah/bangunandiserahkan kpd

Pengelola Barang

KEGIATAN PENATAUSAHAAN BMD

6. Pemanfaatan :

1.SEWA

2. PINJAMPAKAI

3. KERJASAMAPEMANFAATAN

4. BANGUN GUNASERAH atauBANGUN SERAHGUNA

5. KERJASAMAPENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR

Ketentuan Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG

KerjasamapenyediaanInfrastruktur

PokokBelum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu

Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara

Mitra Semua SubyekHukum Pemerintah Semua Badan

HukumSemua BadanHukum

Semua BadanHukum & koperasi

Jangka Waktu

5 tahun 5 tahun 30 tahun

30 tahun 50 tahunDapat diperpanjang

Dapatdiperpanjangsekali

Dapatdiperpanjang

Besaran Formula tarif Tidak dipungutbiaya

•Kontribusitetap

•Kontribusitetap

•Pembagiankeuntungan

•Pembagiankelebihankeuntungan

•kontribusibarang(optional)

•Plg sdkt 10%bangunan dugunakna untktugaspemerintah

Penetapan Mitra PenetapanPengelola

PenetapanPengelola

minimal 5peserta/ peminat

minimal 5 peserta/peminat sesuai peraturan

7. Pengamanan & Pemeliharaan

PEMELIHARAAN BMD

8. Penilaian

• Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan danpenyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatandan pemindahtanganan

• Penilaian BMD berpedoman pada SAP• Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang akurat

atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalamdaftar inventarisasi BMD

• Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerahmelalui tim dan dapat melibatkan lembaga independenbersertifikat

• Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yangditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembagaindependen bersertifikat

• Penilaian kembali hanya di perbolehkan jika : 1).nilainya diragukan, 2).nilainya Rp 1, 3). akan di kerjasamakan dengan pihakketiga

10. Pemindahtanganan

Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan

bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRDyang diajukan oleh kepala daerah

Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika; Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya Anggaran pengganti telah tersedia Diperuntukkan bagi pegawai negeri Diperuntukkan untuk kepentingan umum Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan

berkekuatan hukum

PEMINDAHTANGANAN

BMD yg diperlukan bagi penyelenggaraan tugaspemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.

Bentuk pemindahtanganan : Penjualan Tukar menukar Hibah Penyertaan Modal

9. Penghapusan

• Dalam hal barang sudah tidak berada pada penggunaatau kuasa pengguna barang, beralih kepemilikannya,terjadi pemusnahan, atau sebab sebab lainnya

• Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barangsepengetahuan pengelola barang setelah mendapatpersetujuan dari kepala daerah

• Penghapusan barang milik Daerah :▫ barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuanDPRD

▫ barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunansampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah)dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan KepalaDaerah.

11. Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian

Pembinaan

Pengawasan

Pengendalian

usaha atau kegiatan melalui pemberianpedoman, bimbingan, pelatihan, dansupervisi

usaha atau kegiatan untuk mengetahuidan menilai kenyataan yang sebenarnyamengenai pelaksanaan tugas dan/ataukegiatan, apakah dilakukan sesuaiperaturan perundangundangan

usaha atau kegiatan untuk menjamin danmengarahkan agar pekerjaan yangdilaksanakan berjalan sesuai denganrencana yang telah ditetapkan

12. Pembiayaan

• Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaanbarang milik daerah, disediakan anggaran yangdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah

• Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaanbarang milik daerah yang menghasilkan pendapatandan penerimaan daerah, diberikan insentif.

• Penyimpan barang dan pengurus barang dalammelaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yangbesarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangandaerah dan ditetapkan dengan Keputusan KepalaDaerah.

Terima KasihSemoga bermanfaat

TEMUAN BPK