Data-data Bank Papua & Otsus Manokwari

  • View
    143

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Data-data Bank Papua & Otsus Manokwari

DATA-DATA TENTANG BANK PAPUA DAN DANA OTSUS KAB. MANOKWARI

A. BANK PAPUA1. Profil Bank PapuaNama Perusahaan:PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUAAlamat:JL. Achmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111, Indonesia Tlp:62-967 532012, 533608, 531944, 532351 Fax:62-967 533019Pendirian Perusahaan:13 April 1966Dasar Hukum:- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tanggal 21 Mei 2002; Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-13031 HT.01.01TH.2002 Tanggal 16 Juli 2002; Berita Negara RI Nomor 61 Tanggal 30 Juli 2002; SK Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/147/KEP.Dp.6/2002 Tanggal 11 September 2002.Pencatatan Saham:Non Listing Bursa Efek IndonesiaJenis Usaha:Bank UmumPemegang Saham:sampai dengan 31 Desember 2013, Bank Papua dimiliki oleh 43 pemegang saham domestik.Komposisi Pemegang Saham:- Pemprov Papua: 17, 25% Pemprov Papua Barat: 11, 14% Pemerintah Kabupaten: 63, 32% Pemerintah Kota: 3, 57% KSU Bank Papua Berdikari 4, 10% Universitas Negeri Papua 0, 62%

a. Sejarah Singkat Bank PapuaPT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor:37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 pada Lembaran Daerah Propinsi Irian Barat no. 42 tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan Modal Dasar pertama kali ditetapkan sebesar IB Rp.4.000.000,-.Selanjutnya telah beberapa kali terjadi perubahan Peraturan Daerah dan yang terakhir Peda Nomor 7 tahun 1996 terdapat perubahan modal dasar bank menjadi Rp. 50 miliar. Kemudian Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-BPD/XII/2000 telah diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal Dasar menjadi Rp.150.000.000.000,- sekaligus mengubah bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2002, dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 dan disahkan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor C.13031 HT.01.01 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 dan Berita Negara No. 61, Tambahan Berita Negara RI No. 7480 tanggal 30 Juli 2002. Dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 4/147/KEP.Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002.Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Juni 2003 diputuskan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua meningkat menjadi Rp. 500 miliar, sebagaimana dituangkan dalam akta notaris No. 2 tanggal 3 September 2003 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-29629 HT.01.04.TH.2003 tanggal 19 Desember 2003 ditetapkan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp.500 miliar.PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah mengalami beberapa kali peningkatan jumlah modal dan yang terakhir tahun 2010 sesuai Rapat Umum Pemegang Saham terjadi perubahan Modal Dasar Bank Papua menjadi Rp. 2 Triliun yang kemudian disahkan dalam SK Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 11/SK/RUPS-BPD/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Perubahan Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua, yang kemudian diputuskan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-30935.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.Pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Agustus 2013 di Timika telah terjadi perubahan Modal Dasar Bank Papua yaitu perubahan dari Rp. 2 Triliun menjadi Rp. 4 Triliun yang kemudian disahkan dalam SK Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 02/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peningkatan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang kemudian diputus sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-59466.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua (PERDA) Nomor : 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provonsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua.

b. Jaringan Kantor per Maret 2014Sebagai salah satu faktor pendukung operasional yang amat penting bagi suatu bank adalah tersedianya unit-unit layanan nasabah, yaitu berupa kantor maupun layanan ATM. Jaringan operasional PT. Bank Papua tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk memberikan layanan bagi para nasabah. Jaringan kantor PT. Bank Papua sampai saat ini sebanyak 167 kantor dan 497 Deleivery Channel yang terdiri dari 276 ATM (tergabung dengan Jaringan ATM Bersama dengan jumlah peserta sebanyak 79 bank dengan 7500 lebih ATM dan Jaringan ATM Prima dengan jumlah 29 bank dengan jaringan 6500 lebih ATM yang tersebar di seluruh Indonesia), 154 Unit EDC, 8 unit CDM, 18 Kasda Online, 23 Kantor Samsat Online dan 2 Mobil Kas Keliling.

2. Kinerja Bank Papuaa. Corporate Governance Bank PapuaBank Papua menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang mencakup: Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF). Penerapan GCG selama ini dilakukan oleh Bank Papua secara serius dan bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan namun dapat menciptakan fundamental yang mengacu pada international best practices, sehingga Bank Papua berkeyakinan bahwa dengan melakukan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten akan menciptakan value driver yang dapat meningkatkan nilai dan manfaat bagi perusahaan di mata pemangku kepentingan.Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan oleh Bank Papua mampu memberikan manfaat:1) Meningkatnya kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatnya efisiensi operasional serta pelayanan kepada stakeholder;2) Menigkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan pengurangan risiko atas tindakan yang mungkin dilakukan yang bertentangan dengan visi perusahaan3) Menumbuhkan kepercayaan investor seiring dengan kebijakan Pemda Papua untuk mengundang Investor ke Papua untuk terlibat dalam Pembangunan di Tanah Papua4) Tercapainya kepuasan pemangku kepentingan.Pelaksanaan dan penerapan GCG Bank Papua dilakukan berdasarkan keputusan Direksi nomor 101.A/DIR-BPD/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Kebijakan Direksi tahun 2013 tentang GCG di atas, telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai surat Dewan Komisaris nomor : 194/DK-BPD/2013 tanggal 04 November 2013 perihal : revisi draft Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana sebelumnya telah diatur di dalam Keputusan Direksi nomor 54.A/DIR-BPD/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Coorporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Di dalam pelaksanaan penerapan GCG, seluruh pegawai dan pejabat Bank Papua harus berperilaku, Berpikir dan Bertindak secara Bisnis baik dalam interaksi bisnis dengan nasabah, rekanan maupun hubungan dengan sesama pegawai.Di tahun 2013, Bank Papua telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 26 April 2013 bertempat di Gedung Negara DOK V Atas Jayapura dipimpin oleh drh. Constant Karma selaku Komisaris dan dihadiri para pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 175.675 lembar saham seri A dan sebanyak 9.793 lembar saham seri B atau 99,57 % dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh Bank Papua. Peserta rapat dengan suara bulat telah menyetujui beberapa agenda rapat yaitu:1) Pengesahan Laporan Keuangan dan Penetapan Laba Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun buku 2012;2) Pemaparan dan pengesahan rencana bisnis Bank Tahun 2013;3) Pengesahan setoran modal yang belum disahkan RUPS, Penetapann rencana setoran modal Tahun 2014, penetapan peralihan saham pegawai kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bank Papua Berdikari;4) Penetapan Tantiem direksi dan Dewan Komisaris, serta jasa produksi bagi pegawai untuk tahun buku 2013;5) Penetapan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Pengesahan Lembar Saham dan menentukan Kantor Akuntan Publik (KAP);6) Pemilihan dan penetapan Direksi dan Komisaris, oleh karena hingga RUPS hasil fit and proper test calon Anggota Dewan Komisari dan Calon Direksi yang diajukan pada Bank Indonesia belum ada, maka RUPS belum dapat memilih dan menetapkan anggota Dewan Komisaris yang akan bertugas untuk periode 2013-2016. Untuk itu RUPS memperpanjang jabatan anggota Dewan Komisari yang dijabat oleh Prof. DR. Ir. Frans Wanggai dan Drs. Amos R Yap sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang difinitif oleh RUPS. Sementara untuk jabatan Direktur Utama RUPS memperpanjang jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama yang dijabat oleh Johan Kafiar, SE.,MM. Disamping jabatannya sebagai Direktur Utama dan Operasional sampai ditetapkannya Direktur Utama yang definitif oleh RUPS.Pada Tanggal 21 Agustus 2013, Bank Papua telah melaksanakan RUPS dan RUPS Luar Biasa bertempat di hotel Rimba Papua Timika Papua. Rapat dipimpin oleh Lukas Enembe, SIP.,MH yang bertindak untuk dan atas nama Pemrov Papua dan dihadiri para pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 172. 247 lembar saham seri A dan sebanyak 9.993 lembar saham seri B atau 87, 85% dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh Bank Papua. Peserta rapat dengan suara bulat telah menyetujui beberapa agenda rapat:1) Perubahan/penambahan Modal Dasar Perseroan