demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau

|EDISI III|MARET|2010

Selembayung Pengawasan 1


Selembayung Pengawasan2



Pembina : Kepala Perwakilan; Narasumber : Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang;PemRed : Eko Adikunarso; WaPemRed : Fauqi Achmad Kharir; Staf Redaksi : Betrika Oktaresa, Rudy Siswanto,Evenri Sihombing, Bobby Simanjuntak, Raplan Lumbanbatu ; Sidang Redaksi : Pembina/Pengarah, Nara Sumber,PemRed dan WaPemRed; Fotografi : Faiz Ridho Darmawan; Produksi/Layout/Pracetak : Betrika Oktaresa, LedyRahma Sonar, Fitria Indi Permata Sirkulasi : Kasubbag Umum, Sekretaris Kepala Bagian/Bidang;

REDAKSI


DAftAR ISI

Daftar IsiSEKAPUR SIRIH 3LAPORAN UTAMA- Kepala BPKP resmikan Gedung Baru 4- Serah terima jabatan Kepala Perwakilan 6- Gubernur Kepri : “Jump up but by the law” 7SEPUTAR KITA- Wasrik thap II Polda Riau 8- Pembinaan Pengelolaan Akuntabilitas Daerah

Pemko Pekanbaru gandeng BPKP Riau 9- Walikota Dumai :”Dengan pendampingan dari BPKP

menuju opini WTP” 10- Bupati Inhu :”Tolong saya dan seluruh staf saya

dibimbing agar tidak salah langkah dalammenjalankan pemerintahan 11

- Sosialisasi SPIP pada acara Rapat Kerja KanwilKementrian Agama Provinsi Riau 12

- Pengarahn Deputi Pembina Iman Bastari di BPKPProvinsi Riau 13

- Kota Pekanbaru peroleh opini BPK RI 14- Opini WTP bukan end of goal, tapi merupakan basic

requirement 15- Rapat Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau 16- Bupati Inhil :”MoU sebagai terobosan menuju

Akuntabilitas Keuangan Negara” 17- Sosialisasi SPIP di lingkungan pemerintahan

Kota Pekanbaru 18- Pengarahan Kepala BPKP dan Deputi Akuntan

Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Riau 19- Serah terima sementara gedung kantor baru 20- BPKP Riau berika arahan pelaksanaan APBD

Kabupaten Bengkalis 21- Ketua KPU Provinsi Riau :”Kami ingin naik pangkat

dalam opini atas laporan keuangan dari BPK RI” 22- Kepala BPKP resmikan kantor penghubung Batam 23OPINI- IA-CM : Alat untuk penilaian mandiri (self assessment)

efektivitas APIPoleh : Fauqi Achmad Kharir, AK, M.Ec.Dev 24

- LAKIP : Sudahkah menjadi alat ukur kerja?oleh : Raplan Lumbanbatu, SE &Evenri Sihombing, SE 26

- Penerapan eco office jadikan go green bukansekedar konsepoleh : Betrika Oktaresa, A.Md 28

- Memandirikan desa dengan PNPM Mandiri Perdesaanoleh : Bobby Simanjuntak, SE 30

- Pendampingan Pengelolaan Keuangan PB PON XVIIIoleh : Rudy Siswanto 32

- Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi yangefektif melalui penerapan unsur-unsur SPIPoleh : Drs. Amrizal, Ak, MM, CFE1 33

SEBA-SERBI- Qurban untuk sesama dari Perwakilan BPKP

Provinsi Riau 37- Pegawai BPKP Riau tandatangani pernyataan

kepatuhan aturan Perilaku 38- Penuh dedikasi, Melayani sepenuh hati

Pengabdian Pak Tumin untuk BPKP 39INSAN PENGAWASAN- Profil Kepala Perwakilan BPKP Prov. Riau 40- IKHWANSYAH, Kepala Bagian TU BPKP Perwakilan

Provinsi Riau 42GALERY

Sekapur SirihAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Puji syukur tak henti-hentinya kita sampaikan

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atasrahmat dan karunia-Nya, kita dapat senantiasamelaksanakan tugas yang telah dipercayakan denganbaik dan dapat menyelesaikan penerbitan MajalahSelembayung Pengawasan edisi kelima ini.

Dengan terbitnya Majalah SelembayungPengawasan ini, maka sebagian kegiatan yangdilaksakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau,terlebih dengan diterbitkannya Peraturan PemerintahNo.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah dan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2011tentang Percepatan Peningkatan Kualitas AkuntabilitasKeuangan Negara/Daerah, kami harapkan dapatterinformasikan kepada pembaca.

Hal ini sejalan dengan semangat keterbukaaninformasi yang ditetapkan dalam Undang-Undangnomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik. Perwakilan BPKP Provinsi Riau sebagai unitkerja perwakilan BPKP dengan wilayah kerja meliputiProvinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau siapmengimplementasikan keterbukaan informasi dilingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau, salahsatunya dengan diterbitkannya Majalah SelembayungPengawasan ini.

Kepada seluruh pembaca SelembayungPengawasan, kami mengucapkan terima kasih yangsebesar-besarnya, diharapkan media ini dapatmemberikan informasi tentang aktivitas yangdilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riausehubungan dengan peran selama ini dalam menjalinkerja sama dengan Stakeholders.

Kepala PerwakilanDadang Kurnia

|EDISI V|MEI|2011




Selembayung Pengawasan4 Selembayung Pengawasan4

LAPORAN UtAMA

Pekanbaru, 21 Desember 2010, Kepala BPKP, Prof.Mardiasmo, Ak, MBA, PhD meresmikan Kantor BaruPerwakilan BPKP Provinsi Riau yang bertempat di JlSudirman No.10 Pekanbaru. Acara Peresmian GedungKantor Baru Perwakilan BPKP Provinsi Riau tersebutdihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Mambang Mit,Kapolda Riau, Kapolda Kepulauan Riau, KanwilKumHAM, Kajati Riau, Kepala BPS Provinsi Riau, KepalaBPN Provinsi Riau, dan segenap tamu undangan.

Pembangunan gedung kantor baru Perwakilan BPKPini dilatarbelakangi kondisi lokasi gedung kantor lama

|EDISI V|MEI|2011

“DENGAN diresmikannya Gedung KantorBaru tersebut, diharapkan ke depan

Perwakilan BPKP Provinsi Riau dapatmemberikan kinerja terbaiknya dalam

menjalankan peran sebagai AuditorPresiden sebagaimana dinyatakan dalam

PP No.60 Tahun 2008, yaitu BPKPberperan mendukung akuntabilitas

Presiden dalam pelaksanaan pengelolaankeuangan negara/daerah, dan

menjalankan motto BPKP 5 As, yaitubekerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas dan

berintegritas.” demikian disampaikan olehKepala BPKP, Prof. Mardiasmo, Ak, MBA,

PhD





LAPORAN UtAMA


di Jalan Pepaya No.77 Pekanbaru sudah tidak sesuaidengan perencanaan tata ruang kota dalamrekomendasi Dinas Tata Kota Pekanbaru. Selain ituuntuk menjawab tantangan tugas BPKP ke depan yangsemakin berat, dipandang perlu suatu gedung kantorbaru yang lebih representatif dengan suasana kerjayang lebih nyaman dan kondusif.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau DadangKurnia dalam sambutannya menyampaikan gedung inidibangun di atas tanah seluas 6.078m2 di JalanJenderal Sudirman Pekanbaru dengan bangunan 3lantai seluas 2.400m2. Biaya pembangunan danfasilitas pendukung gedung berasal dari DIPA BPKPselama 5 tahun anggaran sampai dengan tahun 2010sebesar Rp24.499.257.500,00.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari KepalaBPKP Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD. Dalamsambutannya Kepala BPKP mengucapkan selamat atasselesainya pembangunan Gedung Kantor BaruPerwakilan BPKP Provinsi Riau. Dengan diresmikannyaGedung Kantor Baru tersebut, diharapkan ke depanPerwakilan BPKP Provinsi Riau dapat memberikan

|EDISI V|MEI|2011

kinerja terbaiknya dalam menjalankan peran sebagaiAuditor Presiden sebagaimana dinyatakan dalam PPNo.60 Tahun 2008, yaitu BPKP berperan mendukungakuntabilitas Presiden dalam pelaksanaanpengelolaan keuangan negara, dan menjalankan mottoBPKP 5 As, yaitu bekerja keras, cerdas, tuntas, ikhlasdan berintegritas.

Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh WakilGubernur Riau Mambang Mit dalam sambutannyamengucapkan selamat atas diresmikannya Gedung BaruPerwakilan BPKP Provinsi Riau, diharapkan denganberpindahnya Perwakilan BPKP Provinsi Riau ke gedungbaru yang lebih representatif akan dapat meningkatkankinerja dalam menjalankan tupoksi Perwakilan BPKPProvinsi Riau khususnya dalam pendampingan kepadaPemerintah Daerah dan Stakeholders lainnya yang kitaketahui bersama sudah terjalin dengan baik.

Acara diakhiri dengan peresmian Gedung KantorBaru Perwakilan BPKP Provinsi Riau secara simbolisdengan penandatanganan prasasti dan pemotonganpita oleh Kepala BPKP dan Gubernur Riau diwakili olehWakil Gubernur. Selembayung Pengawasan/BO




Selembayung Pengawasan6 Selembayung Pengawasan6

LAPORAN UtAMA

“ PERGANTIAN pejabat, mutasi dan promosi, atau tourof duty adalah dalam penyegaran organisasi dan men-jaga kinerja organisasi serta meningkatkan di masa yangakan datang. Tour of duty juga merupakan bagian SPIP,sehingga siapapun harus siap melaksanakannya.”,demikian disampaikan oleh Deputi Pembina Iman Bastari.

Pekanbaru, 18 Oktober 2010, bertempat di AulaPerwakilan BPKP Provinsi Riau diselenggarakan acaraSerah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiRiau dari Drs. Agus Sukiswo,M.M kepada DadangKurnia, Ak., M.B.A. yang dilanjutkan dengan pelantikanpejabat eselon III dan IV.

Acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau dipimpin langsung oleh Deputi KepalaBPKP Bidang Pengawasan Polsoskam selaku DeputiPembina Iman Bastari dan dihadiri oleh Pejabat EselonIII dan IV yang akan dilantik, para pejabat struktural,dan seluruh pegawai di Lingkungan Perwakilan BPKPProvinsi Riau.

Dalam sambutannya Deputi Kepala BPKP BidangPengawasan Polsoskam selaku Deputi Pembina ImanBastari menyampaikan bahwa Pergantian pejabat,mutasi dan promosi, atau tour of duty adalah dalampenyegaran organisasi dan menjaga kinerja organisasiserta meningkatkan di masa yang akan datang. Tour ofduty juga merupakan bagian SPIP, sehingga siapapunharus siap melaksanakannya.

Ditambahkan Deputi Pembina berpesan kepadaKepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang baru danseluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau untukselalu menjaga amanah yang telah diberikan dengansebaik-baiknya. Diharapkan Perwakilan BPKP ProvinsiRiau dapat senantiasa meningkatkan knowledge man-agement sehingga BPKP menjadi unit organisasi

pembelajar yang mampu menghadapi berbagaitantangan tugas dimasa mendatang.

Diakhir sambutannya Deputi Pembina Iman Bastarimenyampaikan ucapan terima kasih kepada KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau sebelumnya AgusSukiswo atas capaian kinerja yang telah dilaksanakanselama bertugas di Riau. Selamat bertugas bagi KepalaPerwakilan yang baru dan berharap seluruh pegawaidi Lingkungan BPKP Provinsi Riau selalu mendukungpimpinan yang baru dalam melaksakan tugasperwakilan.

Acara dilanjutkan dengan pelantikan Pejabat EselonIII dan IV, yang dipimpin langsung oleh KepalaPerwakilan Dadang Kurnia, dengan memimpinpembacaan sumpah jabatan dan dilanjutkan dengansambutan. Selembayung Pengawasan/BO

|EDISI V|MEI|2011




Selembayung Pengawasan 7Selembayung Pengawasan 7

LAPORAN UtAMA

“DENGAN kita berbuat atau bahkan tidak berbuatsemuanya mengandung risiko, sehingga mengingatkansemua jajaran, bahwa untuk mencapai perubahan yanglebih baik harus tetap mengikuti aturan, sesuai mottojump up but by law.”, demikian disampaikan olehGubernur Kepulauan Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2010 bertempat di pendopoGubernur Kepulauan Riau telah ditandatangani NotaKesepahaman (MoU) antara Gubernur Kepulauan RiauH. Muhammad Sani dan Kepala BPKP Prof. Mardiasmo,Ak, MBA,PhD, yang dilanjutkan denganpenandatanganan Nota Kesepahaman ( MoU) antaraWalikota Batam H. Ahmad Dahlan, Bupati Natuna H.Raja Amirullah, Bupati Lingga H. Daria dan BupatiKepulauan Anambas T. Muchtaruddin dengan KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau, Dadang Kurnia.

Acara tersebut dilanjutkan dengan sosialisasi SPIPyang dihadiri oleh pejabat eselon II dan III se-ProvinsiKepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau H.

Muhammad Sani mengatakan dengan kita berbuat ataubahkan tidak berbuat semuanya mengandung risiko,sehingga mengingatkan kepada jajaran dibawahnya,bahwa untuk mencapai perubahan yang lebih baikharus tetap mengikuti aturan, sesuai mottonya “jumpup but by law”.

Target yang dicanangkan adalah laporan keuanganProvinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 bisamendapat penilaian WTP.

Kepala BPKP dalam sambutannya, siapmendampingi Pemerintah Daerah Provinsi KepulauanRiau dan mengharapkan agar WTP dapat dicapai dalamtahun 2011. Ditambahkan oleh Mardiasmo bahwaBPKP siap membantu untuk melakukan sosialisasi,bimtek dan pendampingan terhadap seluruhpemerintah daerah sejalan dengan butir tujuh (7)arahan presiden pada saat raker dengan seluruhgubernur se-Indonesia, di Makasar pertengahanOktober lalu.

Selembayung Pengawasan/BO

|EDISI V|MEI|2011



SEPUtAR KItA |EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011

Pekanbaru, 21 Oktober 2010, dilaksanakan TaklimatAwal Wasrik Tahap II bertempat di Ruang Rapat TriBrata Polda Riau, kegiatan ini menandai akandilaksanakannya Kegiatan Wasrik Rutin Itwasda PoldaRiau Tahap II Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian DiPolda Riau dan Jajarannya Tahun 2010.

Sebelum taklimat awal dimulai, Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia didampingi olehKabid Investigasi Amrizal dan Tim Wasrik dariPerwakilan BPKP Provinsi Riau beramah tamah denganKapolda Riau Brigjen Pol. Drs. Suedi Husein, SH, yangdidampingi oleh Wakapolda Kombes Pol. Drs. GatotSudiayaktoro, dan Irwasda Polda Riau Kombes Pol Drs.R. Heru Indrabudi.

Dalam acara ramah tamah tersebut, Kapoldamengucapkan terima kasih atas bantuan personilPerwakilan BPKP Provinsi Riau selama ini, sepertidalam Kegiatan Wasrik Tahap I, Penyelenggaraan Diklat

SPIP, Pendampingan Penyusunan Laporan KeuanganPolda Riau, Bantuan Audit Investigasi dan PerhitunganKerugian Keuangan Negara, serta kesediaan KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau menugaskan AuditorBPKP untuk mendampingi Wasrik Tahap II.

Dalam Wasrik Tahap II ini Tim BPKP diharapkandapat membantu pelaksanaan Wasrik sebagai QualityAssurance (QA). Kerja sama ini merupakan salah satuimplementasi dari MoU antara Polda Riau denganPerwakilan BPKP Provinsi Riau tentang KerjasamaPemanfaatan Jasa Manajemen BPKP Dalam RangkaPeningkatan Good Governance di LingkunganKepolisian Daerah Riau.

Adapun sasaran wasrik Tahap II ini secara umumuntuk melihat sejauh mana para Kasatker di LingkunganPolda Riau telah melaksanakan program dan kegiatantahun anggaran 2010 meliputi Bidang SDM, BidangMaterial Logistik, dan Bidang Anggaran Keuangan(Garku). Selembayung Pengawasan/BO


“DIHARAPKAN pendampingan dari BPKP sebagai Quality Assurance (QA) dapat membantupelaksanaan Wasrik Tahap II ini. Kerja sama ini merupakan salah satu implementasi dari MoU

antara Polda Riau dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau. “ demikian disampaikan oleh KapoldaRiau Brigjen Pol. Drs. Suedi Husein, SH.



SEPUtAR KItA|EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011

Pekanbaru, 22 Oktober 2010, Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia didampingi olehKabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jaya Rahmaddan Kabid Investigasi Amrizal melakukan kunjungankerja ke Pemerintah Kota Pekanbaru yang diterimalangsung oleh Walikota Pekanbaru Herman Abdullah.

Dalam kunjungan kerja tersebut dilakukanpembahasan action plan untuk memacu percepatanakuntabilitas pemerintah daerah dalam hal iniPemerintah Kota Pekanbaru.

Pada kesempatan tersebut Walikota PekanbaruHerman Abdullah meminta bantuan Perwakilan BPKPProvinsi Riau untuk melakukan pembinaanpengelolaan akuntabilitas keuangan daerah melaluipendampingan manajemen aset dan keuangan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyambutbaik permintaan bantuan tenaga pendampingantersebut dan siap untuk semakin meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru yang selama

ini sudah terjalin dengan baik.Ditambahkan dengan dilaksanakannya

pendampingan ini diharapkan adanya transfer ofknowledge kepada aparatur Pemerintah KotaPekanbaru, hal ini termasuk dalam salah satu dariempat domain utama BPKP, Capacity Building yaitumemberikan bantuan penyelesaian permasalahanpengendalian manajemen serta upaya pengembangangood governance.

Walikota Pekanbaru Herman Abdullahmengucapkan terima kasih kepada Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Riau atas kerjasama selama ini danberharap dengan dilaksanakannya pendampinganmanajemen aset dan keuangan dan pembinaan BPKPdalam pengelolaan keuangan daerah lainnya akantercipta tata kelola pemerintahan yang baik diPemerintah Kota Pekanbaru.



“PEMERINTAH Kota Pekanbaru menggandengPerwakilan BPKP Provinsi Riau untuk melakukanpembinaan pengelolaan akuntabilitas keuangan

daerah melalui pendampingan manajemen aset dankeuangan. “, demikian disampaikan oleh Walikota

Pekanbaru Herman Abdullah.



PEKANBARU, 8 November 2010, Walikota DumaiKhairul Anwar didampingi oleh Kepala DPPKADMustafa melakukan kunjungan kerja ke PerwakilanBPKP Provinsi Riau yang diterima langsung oleh KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia. Dalampertemuan tersebut Kepala Perwakilan didampingioleh pengendali teknis bidang APD Yulissa Ananda.

Dalam kunjungan kerja tersebut Walikota DumaiKhairul Anwar secara formal memperkenalkan diri danmenegaskan untuk tetap menjalin kerjasama denganPerwakilan BPKP Provinsi Riau yang selama ini sudahberjalan dengan baik.

Selanjutnya Walikota Dumai menyampaikanpermintaan bantuan kepada Perwakilan BPKP ProvinsiRiau dalam hal pendampingan pengelolaan

akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah KotaDumai dalam rangka tercapainya opini Wajar TanpaPengecualian (WTP).

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyambutbaik kerja sama tersebut, Sesuai dengan komitmenPerwakilan BPKP Provinsi Riau, BPKP siap melakukanpendampingan kepada Pemerintah Kota Dumai dalampengelolaan akuntabilitas keuangan menujutercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Walikota Dumai mengucapkan terima kasih kepadaKepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau atas kerja samaselama ini dan berharap dengan dilaksanakannyapendampingan pengelolaan akuntabilitas keuangantersebut akan tercipta tata kelola pemerintahan yangbaik di Kota Dumai. Selembayung Pengawasan/BO

“ Dengan dilaksanakannya pendampingan atas pengelolaanakuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Dumai, diharapkan akan terciptatata kelola pemerintahan yang baik di Kota Dumai dan memperoleh opini

WTP.”,demikian disampaikan Walikota Dumai Khairul Anwar.





Rengat, 12 November 2010, Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Dadang Kurnia melakukan kunjungankerja ke Kabupaten Indragiri Hulu yang diterimalangsung oleh Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dariNota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatanganipada tanggal 23 Oktober 2010. Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau pada kunjungan kerja tersebutdidampingi oleh Kepala Bidang APD Jaya Rahmad danPengendali Teknis Bidang APD Yulissa Ananda.

Bupati Indragiri Hulu pada kesempatan tersebutmenyampaikan harapan yang besar terhadapPerwakilan BPKP Provinsi Riau, agar dapatmelaksanakan pendampingan khususnya membenahimanajemen pengelolaan keuangan dan aset diKabupaten Indragiri Hulu.

Ditambahkan Bupati Indragiri Hulu juga memintabantuan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau untukmelakukan kajian atas Peraturan Bupati agar sesuaidengan kondisi dan peraturan perundangan yangberlaku.

“Bila perlu kami siapkan ruang untuk staf BPKP

sehingga bisa berkonsentrasi penuh untuk pembenahansemua lini di Lingkungan Pemda Inhu.”, demikiandisampaikan oleh Yopi Arianto.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Dadang Kurnia menyatakan siap untukmelakukan pendampingan dalam pembenahanmanajemen pengelolaan keuangan dan aset diKabupaten Indragiri Hulu. Tetapi juga membutuhkandukungan dari pihak Pemerintah Daerah KabupatenIndragiri Hulu.

Bupati Yopi Arianto baru dilantik tanggal 3 Agustus2010, sehingga pembenahan tersebut menjadi langkahawal periode kepemimpinannya ke depan.

Setelah pertemuan tersebut dilanjutkan denganpertemuan teknis membahas Action Plan yang akandilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan PemdaIndragiri Hulu dalam rangka menuju opini LaporanKeuangan WTP. Pertemuan teknis tersebut dipimpinoleh Kepala Bidang APD dan Inspektur Indragiri Hulusebagai wakil Pemda Indragiri Hulu.




“ besar harapan kami terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Riau, agar dapatmelaksanakan pendampingan khususnya membenahi manajemen pengelolaan

keuangan dan aset di Kabupaten Indragiri Hulu.”, demikian disampaikan olehBupati Indragiri Hulu Yopi Arianto.



SEPUtAR KItA

“Unsur lingkungan pengendalian dengan penopangutama integritas dan etika, sedangkan penilaian risikoterkait dengan membudayakan sikap waspada/hati-hati(awareness) terhadap segala sesuatu yang dapatmenggagalkan tercapainya tujuan organisasi denganmenciptakan early warning system.”, demikiandisampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi RiauDadang Kurnia.

Pekanbaru, 5 Januari 2011, bertempat di KantorWilayah Kementrian Agama Provinsi Riau dilaksanakansosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah(SPIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 di lingkunganKanwil Kementerian Agama Provinsi Riau.

Sosialisasi SPIP tersebut merupakan salah satuagenda dalam kegiatan Rapat Kerja Kanwil KementerianAgama Provinsi Riau Tahun 2011 yang diselenggarakantanggal 4 s.d 6 Januari 2011 di Hotel Mutiara MerdekaPekanbaru dan dibuka langsung oleh Menteri AgamaRI Suryadarma Ali dan dihadiri oleh Gubernur RiauRusli Zainal. Acara tersebut dinilai sangat strategissebagaimana tema yang diusung dalam rapat kerjatersebut yaitu, ’Terwujudnya pelayanan danpembangunan keagamaan serta tata kelolapemerintahan yang baik melalui evaluasi objektif danperencanaan efektif’.

Sosialisasi SPIP disampaikan oleh Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurniadihadapan peserta rapat kerja sebanyak 150 orangyang merupakan pejabat Eselon III dan IV, sertaPengawas MTS/MI di lingkungan Kanwil KementerianAgama se-Provinsi Riau.

Dalam sosialisasi SPIP tersebut Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Riau memberi penekanan pada urgensiunsur lingkungan pengendalian dan unsur penilaianrisiko. Dalam sistem pengawasan sebelumnya yanglazim disebut pengendalian melekat unsur tersebutbelum tersentuh. Unsur lingkungan pengendaliandengan penopang utama integritas dan etika,sedangkan penilaian risiko terkait denganmembudayakan sikap waspada/hati-hati (awareness)terhadap segala sesuatu yang dapat menggagalkantercapainya tujuan organisasi dengan menciptakanearly warning system.

Merespon pemaparan SPIP yang disampaikan olehKepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Kepala KanwilKementerian Agama Provinsi Riau Asyari Nurmenegaskan sekaligus melemparkan tantangan kepadaseluruh peserta rapat kerja untuk meningkatkankualitas kerja, kelemahan-kelemahan yang ada harusdiperbaiki dan jangan sampai berulang.

(Tim Humas Perwakilan BPKP Provinsi Riau/BO)





SEPUtAR KItA

Pekanbaru, 28 Januari 2011, bertempat di AulaKantor Perwakilan BPKP provinsi Riau, dilaksanakanpengarahan oleh Deputi Pengawasan BidangPenyelenggaraan Keuangan Daerah selaku DeputiPembina Iman Bastari didampingi oleh DirekturPengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan DaerahWilayah III Agus Sukiswo dan Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Dadang Kurnia.

Sebelum pengarahan dari Deputi Pembina tersebut,dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerjaPerwakilan BPKP Provinsi Riau yang ditandatanganioleh Kepala Perwakilan dan Pejabat Eselon III dilingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Dalam pengarahan tersebut Deputi Pembina ImanBastari menyampaikan lima butir tugas dan fungsi dariBPKP, sesuai dengan penegasan dari Wakil Presiden,

Menpan dan RB, dan Mendagri saat Rapat Kerja BPKPpada tanggal 16 Juni 2010 yaitu reformasi birokrasiharus dengan tindakan nyata, reformasi birokrasiharus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,BPKP sebagai QA untuk mengawal program reformasibirokrasi yang sudah dicanangkan dalam RPJM 2010-2014, Reformasi birokrasi bukan remunerasi, dan SPIPsebagai pilar reformasi birokrasi.

Ditambahkan reformasi birokrasi harus diterapkansecara nyata, harus dilakukan perubahan pola pikiruntuk mendukung penerapannya. Remunerasimerupakan bentuk apresiasi pelaksanaan reformasibirokrasi yang telah berjalan dengan baik, harusdiperhatikan reformasi birokrasi tidak identik denganremunerasi.


“ Reformasi Birokrasi harus diterapkan secara nyata, harus dilakukanperubahan pola pikir untuk mendukung penerapannya. “, demikian disampaikanoleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Iman

Bastari.





SEPUtAR KItA

Pekanbaru, 28 Januari 2011, bertempat di AulaKantor Walikota Pekanbaru dilaksanakan acara rapatkerja antara Deputi Pengawasan BidangPenyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP denganWalikota Pekanbaru dan Kepala SKPD di lingkunganKota Pekanbaru.

Dalam acara yang dimoderatori langsung olehWalikota Pekanbaru Herman Abdullah tersebut, DeputiPengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan DaerahIman Bastari didampingi oleh Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Dadang Kurnia dan Direktur PengawasanBidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah IIIAgus Sukiswo.

Acara rapat kerja ini dihadiri oleh Sekretaris DaerahPekanbaru Yusman Amin, Inspektur Kota PekanbaruMuklis Z, dan seluruh Kepala SKPD di lingkunganPemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam sambutannya Walikota Pekanbarumenyampaikan profil kondisi Kota Pekanbaru secarakomprehensif, kemudian dilanjutkan penganpemaparan oleh Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Iman Bastari.Dalam pemaparannya Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyampaikanbahwa sesuai arahan Presiden, BPKP ditugaskan untukmelakukan pendampingan kepada pemerintah daerahdalam pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah,dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru. Semua pihakharus berkomitmen dalam terciptanya akuntabilitaspengelolaan keuangan daerah yang baik di KotaPekanbaru

Ditambahkan Laporan Keuangan PemerintahDaerah bukan hanya menjadi tanggung jawab bagiankeuangan saja, melainkan menjadi tanggung jawabseluruh pihak di lingkungan Pemerintah KotaPekanbaru.

Diharapkan dengan terjalinnya kerja sama yangbaik antara semua pihak di lingkungan Pemerintah KotaPekanbaru dan adanya pendampingan oleh BPKP Riau,pada tahun 2010 ini Laporan Keuangan PemerintahKota Pekanbaru dapat memperoleh opini BPK RI ‘WajarTanpa Pengecualian’. Selembayung Pengawasan/BO

“dengan terjalinnya kerja sama yang baik antara semua pihak di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru danadanya pendampingan oleh BPKP Riau, pada tahun 2010 ini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru

dapat memperoleh opini BPK RI ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ “, demikian disampaikan oleh Deputi PengawasanBidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Iman Bastari.

SEPUtAR KItASEPUtAR KItA |EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011




SEPUtAR KItA

Pekanbaru, 28 Januari 2011, bertempatdi R.M Pondok Patin H.M Yunus,dilaksanakan roundtable discussion antaraDeputi Kepala BPKP Pengawasan BidangPKD Iman Bastari yang didampingi olehKepala Perwakilan BPKP Provinsi RiauDadang Kurnia dan Direktur PengawasanPKD Wilayah III Agus Sukiswo dengan TimPercepatan Perbaikan LKPD Provinsi Riau.Tim Percepatan yang hadir antara lainInspektur Provinsi Riau Syamsurizal, KabiroKeuangan Hardi, Kabiro Ekonomi, KabiroHukum dan anggota tim dari staf BiroKeuangan Provinsi Riau.

Acara dimulai dengan laporan kemajuanpekerjaan Tim Percepatan yangdisampaikan oleh Kabiro Keuangan ProvinsiRiau Hardy. Selanjutnya sambutan dariInspektur Provinsi Riau Syamsurizal. Dalamsambutannya, Inspektur Provinsimenyampaikan ucapan terima kasih kepadaDeputi Kepala BPKP yang berkenan hadirdalam acara roundtable discussion dan atasbantuan BPKP terhadap Provinsi Riau dalamrangka menuju WTP.

Beliau mengungkapkan bahwa LKPDdengan opini WTP hanya merupakanindikator pengelolaan akuntabilitaskeuangan negara dan tata kelolapemerintahan yang baik. Kemudiandisampaikan bahwa Pemerintah ProvinsiRiau mengharapkan terus ada bimbinganagar pemerintah provinsi dapat terusbekerja dengan baik untuk memberikanpelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Kemudian Deputi Kepala BPKPmenyampaikan paparannya tentang kondisiakuntabilitas di Provinsi Riau dan strategipercepatan perbaikan LKPD menuju WTP.Dalam paparannya Deputi Kepala BPKPmenyampaikan bahwa Opini WTP bukanend of goal, tapi merupakan basic require-ment untuk tercapainya tata kelolapemerintahan yang baik.

Ditambahkan juga bahwa LKPD bukanhanya tanggung jawab Biro Keuangan saja,tetapi menjadi tanggung jawab seluruhpihak di lingkungan Pemerintah ProvinsiRiau.


“ Opini WTP bukan end of goal, tapi merupakan basic require-ment untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik”

demikian disampaikan oleh Deputi Pengawasan BidangPenyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Iman Bastari.

SEPUtAR KItASEPUtAR KItA|EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011




Siak, 18-20 Februari 2010, bertempat di Hotel RinduSempadan, Siak, dilaksanakan Rapat Kerja PerwakilanBPKP Provinsi Riau. Acara ini dihadiri oleh KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia, parapejabat struktural, dan seluruh pegawai di lingkunganPerwakilan BPKP Provinsi Riau.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Dadang Kurnia menyampaikan bahwarapat kerja ini diselenggarakan dengan tujuan sebagaiajang untuk mendiskusikan aktualisasi dari peran yangdiberikan kepada BPKP. Eksistensi dan peran BPKPsebagai Auditor Presiden dan pembina SPIP yangkredibel semakin kokoh pasca terbit PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan InpresNomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan KualitasAkuntabilitas Keuangan Negara yang menginstruksikansecara khusus kepada BPKP, sehingga dipandang perluuntuk melakukan evaluasi kinerja tahun 2010 danperencanaan kinerja tahun 2011 menyikapi amanahtersebut.

Pada dasarnya setiap penugasan yang akandilaksanakan Perwakilan BPKP tahun 2011 adalahkegitan yang tercantum dalam Rencana Kerja danAnggaran. Namun tidak tertutup kemungkinan adanyakegiatan-kegiatan baru yang merupakan permintaandari pimpinan atau mitra kerja untuk dilaksanakan.Kegiatan tersebut dapat dibiayai dari anggaranPerwakilan BPKP, mitra kerja, atau anggaran BPKP danmitra kerja sehingga dipandang perlu adanyapengaturan tentang teknis pelaksanaan anggarannya.

Sejalan dengan perubahan peran BPKP, kegitan BPKPpada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis,yaitu pemberian jasa assurance dan consulting. Kegitantersebut ditujukan untuk menghasilkan umpan balikbagi stakeholders untuk keperluan perumusan danimplementasi kebijakan. Dengan demikian perluperubahan pengkomunikasian hasil pengawasankepada stakeholders Perwakilan BPKP Provinsi Riau,baik dari segi format maupun segi substansi.

(Selembayung Pengawasan/BO)

“ Rapat kerja ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai ajang untuk mendiskusikanaktualisasi dari peran yang diberikan kepada BPKP seiring dengan eksistensi dan peran BPKP

sebagai Auditor Presiden dan pembina SPIP yang kredibel semakin kokoh”, demikian disampaikanKepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia.

SEPUtAR KItASEPUtAR KItASEPUtAR KItA |EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011




Pekanbaru, 23 Februari 2011, bertempat diKantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau, telahdilaksanakan penandatanganan MoU antara BupatiIndragiri Hilir dengan Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau.

Penandatanganan nota kesepahaman ini adalahbagian dari upaya peningkatan kinerja danakuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahdaerah khususnya bagi Kabupaten Indragiri Hilirsebagai amanat yang tertuang dalam PP 60 Tahun2008. Bagi Perwakilan BPKP Provinsi Riau, inimenjadi wujud komitmen BPKP dalam pembinaanSPIP dan quality assurance untuk mengawalpemerintah daerah dalam mewujudkan good gover-nance and clean government.

Bupati Indragiri Hilir Indra Muchlis Adnanmenyampaikan terima kasih atas penerimaan BPKPdan kerjasamanya untuk membantu penyelenggaraandan pengelolaan keuangan daerah agar sesuaiketentuan yang berlaku. Adanya nota kesepahamanini merupakan terobosan yang penting dalampeningkatan kinerja karena pengelolaan keuangannegara/daerah merupakan hal yang sangat penting.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau DadangKurnia dalam sambutannya juga mengucapkanterima kasih kepada Bupati beserta rombongan ataskesediaan hadir dalam penandatanganan MoU yangmenandakan semangat akuntabilitas untukpengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.Dengan peningkatan tata kelola keuangan,diharapkan dapat diraih opini WTP sertakepercayaan publik (public trust) yang lebih besar.

Ditambahkan oleh Kepala Perwakilan bahwaBPKP selalu siap mendukung upaya peningkatankualitas akuntanbilitas pengelolaan keuangannegara. Hal tersebut merupakan amanah yangdiberikan Presiden RI melalui Instruksi Presiden(Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 tentang PercepatanPeningkatan Kualitas Akuntabilitas KeuanganNegara. Dukungan BPKP yang diberikan adalahberupa asistensi, evaluasi terhadap penyerapananggaran, audit tujuan tertentu, dan rencana aksiyang tepat dalam mendorong implementasi SPIP.

Bupati Indragiri Hilir dan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Riau berharap dengan adanya notakesepahaman ini maka kerja sama yang selama initelah terjalin dengan baik akan semakin baik dimasa yang akan datang.

Selembayung Pengawasan/FR

“Adanya nota kesepahamanini merupakan terobosan yang

penting dalam peningkatankinerja karena pengelolaan

keuangan negara/daerahmerupakan hal yang sangat

penting.” Demikiandisampaikan Bupati Indragiri

Hilir Indra Muchlis Adnan.

SEPUtAR KItASEPUtAR KItASEPUtAR KItA|EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011




“ Selama ini program sudah berjalan namunhasilnya belum maksimal, maka saya harapkan kedepan bisa lebih baik lagi. Jika semua itu sudahberjalan dengan baik, maka predikat untukmendapatkan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP)akan bisa tercapai.”, demikian disampaikan olehWalikota Pekanbaru Herman Abdullah.

Pekanbaru, 28 Februari 2011, bertempat di AulaHotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, diselenggarakanSosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru HermanAbdullah dan didampingi oleh Sekretaris DaerahYusman Amin. Bertindak sebagai narasumber dalamSosialisasi SPIP ini adalah Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Dadang Kurnia didampingi oleh KabidAkuntabilitas Pemerintah Daerah Jaya Rahmad. Acaraini diikuti oleh seluruh Kepala SKPD, Camat, dan Lurahdi Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Walikota Pekanbaru HermanAbdullah menyampaikan bahwa setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untukmelaporkan pelaksanaan program dan kegiatannya.SKPD juga bertanggung jawab penuh atas penggunaankeuangan sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku.

Ditambahkan, Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) harus segera diimplementasikandalam penyelenggaraan pemerintahan di KotaPekanbaru. SPIP itu sendiri letaknya bukan hanyadilaksanakan oleh Inspektorat saja, melainkan padamasing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah KotaPekanbaru.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau DadangKurnia dalam pemaparannya menyampaikan tentangpercepatan peningkatan kualitas akuntabilitaskeuangan negara/daerah sesuai dengan Instruksi

Presiden Nomor 4 Tahun 2011. Dalam Inpres tersebutdisampaikan bahwa langkah-langkah peningkatankualitas akuntabilitas keuangan negara melaluipengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif,efisien, transparan dan akuntabel serta lebihmengefektifkan pengawasan intern di lingkunganmasing-masing.

Ditambahkan, percepatan penyelenggaraan SPIPuntuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansipemerintah yang efisien dan efektif, pelaporankeuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan asetnegara/daerah yang tertib, dan akuntabel, sertaketaatan terhadap peraturan perundangan yangberlaku.

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitasakuntabilitas keuangan negara/daerah, sebagaimanadimaksud dalam Inpres tersebut, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal iniPerwakilan BPKP Provinsi Riau ditugasi untukmelaksanakan asistensi kepada pemerintah daerahdalam pengelolaan keuangan daerah, evaluasiterhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah danmemberikan rekomendasi langkah-langkah strategispenyerapan anggaran, audit tujuan tertentu terhadapprogram-program strategis nasional, dan menyusunaction plan yang jelas, tepat, dan terjadwal dalamrangka mendorong penyelenggaraan SPIP di pemerintahdaerah.

Diharapkan dengan pendampingan yang dilakukanoleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau, kualitasakuntabilitas keuangan pada Pemerintah KotaPekanbaru akan lebih baik lagi ke depannya.

Acara dilanjutkan dengan materi sosialisasi SPIPyang disampaikan oleh Kepala Bidang AkuntabilitasPemerintah Daerah Jaya Rahmad.






Pengarahan Kepala BPKP dan Deputi AkuntanNegara di Perwakilan BPKP Provinsi Riau

“Kita harus me-match-kan hak dan kewajiban, janganhanya take for granted pada tunjangan kinerja yang telahkita terima, harus ada perbedaan, yaitu peningkatankinerja BPKP dibandingkan sebelum ada tunjangankinerja”, demikian disampaikan oleh Kepala BPKP.

Pekanbaru, 8 Maret 2011, bertempat di Aula KantorPerwakilan BPKP Provinsi Riau, dilaksanakanpengarahan oleh Kepala BPKP Prof. Mardiasmo,Ak.,MBA.,PhD didampingi oleh Deputi Akuntan NegaraArdan Adiperdana, Ak.,MBA dan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia, Ak.,MBA.

Deputi Akuntan Negara menyampaikan bahwakepercayaan terhadap BPKP semakin meningkat,terbukti dengan adanya PP 60 tahun 2008 dan Inpres 4tahun 2011. Hal tersebut berimplikasi kepada semakin

kita terima. Untuk itu kita harus me-match-kan hak dankewajiban, jangan hanya take for granted padatunjangan kinerja yang telah kita terima, harus adaperbedaan, yaitu peningkatan kinerja BPKPdibandingkan sebelum ada tunjangan kinerja.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau DadangKurnia dalam pemaparannya menyampaikan tentangpercepatan peningkatan kualitas akuntabilitaskeuangan negara/daerah sesuai dengan InstruksiPresiden Nomor 4 Tahun 2011. Dalam Inpres tersebutdisampaikan bahwa langkah-langkah peningkatankualitas akuntabilitas keuangan negara melaluipengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif,efisien, transparan dan akuntabel serta lebihmengefektifkan pengawasan intern di lingkunganmasing-masing.Selanjutnya Kepala BPKPmenyampaikan empat arahan, pertama terkait dengan

banyaknya tugas yang harus BPKP selesaikan, sehinggakita harus mengantisipasi dengan merubah metodekerja, agar tugas yang banyak dapat diselesaikan.Selanjutnya Deputi Akuntan Negara jugamenyampaikan bahwa penugasan kita jangan hanyaberhenti pada level entitas individual, tetapidiusahakan dapat dikompilasi secara nasional agarbisa memberikan policy recommendation kepadaPresiden.

Kepala BPKP meyampaikan bahwa kita harusmensyukuri apa yang telah kita terima, yaitu saranadan prasarana gedung yang memadai, fasilitas kantoryang cukup lengkap dan tunjangan kinerja yang telah

Inpres 4 tahun 2011 butir keempat point b, Kepala BPKPmenginstruksikan kepada Perwakilan BPKP agarmenyiapkan action plan evaluasi penyerapan anggaranpemerintah daerah dan mengkomunikasikannya keseluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riaudan Kepulauan Riau. Kedua, agar membentuk TimReformasi Birokrasi di Perwakilan BPKP. Ketiga,menyiapkan Kantor Penghubung BPKP di Batam danpersonil yang akan bertugas. Keempat agar PerwakilanBPKP fokus pada pendampingan penyusunan dan reviulaporan keuangan.

Selembayung Pengawasan/FA





“ Kalau tujuannya adalah pelayanan kepadamasyarakat maka tidak akan ada lagi ego sektoral danprinsip the highest and the best use harus diterapkandalam pengelolaan aset Negara”, demikiandisampaikan oleh Kepala BPKP dalam sambutannya.

Pekanbaru, 8 Maret 2011, bertempat di Aula KantorPerwakilan BPKP Provinsi Riau, dilaksanakanpenandatanganan Berita Acara Serah Terima SementaraGedung Kantor lama Perwakilan BPKP Provinsi Riau diJl. Pepaya No.77 Pekanbaru antara Perwakilan BPKPProvinsi Riau dengan Kantor Wilayah III DJKNPekanbaru.

Penandatanganan Berita Acara Serah TerimaSementara dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Dadang Kurnia, Ak.,MBA dan KakanwilIII DJKN Pekanbaru Drs.Mustafa Husien sertadisaksikan oleh Kepala BPKP, Deputi Akuntan NegaraBPKP dan Direktur Kekayaan Lainnya DJKN.

Dalam sambutannya Direktur Kekayaan LainnyaDJKN mengucapkan terima kasih atas penyerahan BMNberupa gedung kantor dan akan menjaga serta

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saat ini, KanwilIII DJKN Pekanbaru masih mengontrak ruko untukkantor, sehingga dengan adanya penyerahan gedungkantor lama BPKP di Jl. Pepaya No.77 Pekanbaru,Kanwil III DJKN Pekanbaru akan segeramemanfaatkannya. Penyerahan ini merupakan buktibahwa BPKP tidak mengedepankan ego sektoral, tetapitelah menerapkan prinsip the highest and the best usedalam pengelolaan aset Negara.

Selanjutnya Kepala BPKP, Mardiasmo memberikansambutan. Kepala BPKP menyampaikan bahwa kalautujuannya adalah pelayanan kepada masyarakat makatidak akan ada lagi ego sektoral dan memang prinsiphighest and best use harus diterapkan dalampengelolaan aset Negara. Dengan menerapkan prinsiphighest and best use maka pemanfaatan aset Negaraakan berjalan secara efektif dan efisien. Kedepandiharapka tidak ada lagi aset-aset Negara yangterbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Selembayung Pengawasan





“Amankan pelaksanaan APBD tahun 2011 dari unsurkebocoran dan pemborosan, penyalahgunaan danpenyelewengan harus terus ditekan dan dilakukan secarakomprehensif”, demikian disampaikan oleh BupatiBengkalis Herliyan Saleh.

Bengkalis, 5 April 2011, bertempat di Aula KantorBupati Bengkalis diselenggarakan acara pengarahanpelaksanaan ABPD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2011. Acara tersebut dibuka langsung oleh BupatiBengkalis Herliyan Saleh dan diikuti oleh SekretarisDaerah Kabupaten Bengkalis H. Asmaran Hasan, paraasisten bupati, seluruh Kepala SKPD di lingkunganKabupaten Bengkalis, Pengguna Anggaran/ KuasaPenggunan Anggaran, dan PPTK.

Dalam acara pengarahan pelaksanaan ABPDKabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 tersebutmenjadi narasumber adalah Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Dadang Kurnia.

Bupati Bengkalis dalam sambutannya mengatakanbahwa kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengananggaran APBD terutama dalam pengadaan barang danjasa harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang berlaku, sehingga kegiatanpembangunan dapat terlaksana sesuai dengan harapan,dan tidak melenceng.

negara/daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor4 Tahun 2011. Dalam Inpres tersebut disampaikanbahwa langkah-langkah peningkatan kualitasakuntabilitas keuangan negara dilakukan melaluipengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif,efisien, transparan dan akuntabel serta lebihmengefektifkan pengawasan intern di lingkunganmasing-masing serta percepatan penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitasakuntabilitas keuangan negara/daerah, sebagaimanadimaksud dalam Inpres tersebut, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal iniPerwakilan BPKP Provinsi Riau ditugasi untukmelaksanakan asistensi kepada pemerintah daerahdalam pengelolaan keuangan daerah, evaluasi terhadappenyerapan anggaran pemerintah daerah danmemberikan rekomendasi langkah-langkah strategispenyerapan anggaran, audit tujuan tertentu terhadapprogram-program strategis nasional, dan menyusunaction plan yang jelas, tepat, dan terjadwal dalam rangkamendorong penyelenggaraan SPIP di pemerintah daerah.

Ditambahkan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riaumemberikan apresiasi kepada Pemerintah KabupatanBengkalis yang telah menerbitkan Perkada SPIP, PerwakilanBPKP Provinsi Riau siap mendampingi Pemerintah



Ditambahkan, Bupati Bengkalis juga mengingatkanuntuk mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2011 dariunsur kebocoran dan pemborosan, penyalahgunaan danpenyelewengan harus terus ditekan dan dilakukan secarakomprehensif. Berdasarkan Perda No. 1 tahun 2011,APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggatan 2011 sebesar3,164 triliun rupiah, dengan porsi belanja yang cukupbesar pada bidang pendidikan, kesehatan daninfrastruktur.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau DadangKurnia dalam pemaparannya menyampaikan tentangpercepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan

Kabupaten Bengkalis dalam implementasi SPIP.Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau juga

memaparkan hal terkait opini BPK-RI atas LaporanKeuangan Pemkab Bengkalis yang dari tahun 2005 s.d2009 masih mendapatkan opini wajar denganpengecualian (WDP). Pemerintah Kabupaten Bengkalisdiharapkan untuk membuat rencana aksi dalam rangkameningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerahtahun 2011 dan Perwakilan BPKP Provinsi Riau siapmelakukan pendampingan dalam bentuk asistensi danbimtek pengelolaan keuangan daerah.




“Dengan pendampingan dari Perwakilan BPKPProvinsi Riau, diharapkan pengelolaan keuangan danmanajerial perencanaan KPU Provinsi Riau dapat lebihbaik lagi sehingga mendapatkan peningkatan opini ataslaporan keuangan dari BPK yang pada akhirnya akantercapai tata kelola pemerintahan yang baik.” Demikiandisampaikan Ketua KPU Provinsi Riau Raja SyofyanSamad.

Pekanbaru, 23 Maret 2011, bertempat di Aula HotelRatu Mayang Garden Pekanbaru, telah dilaksanakanpenandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama(MoU) antara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Provinsi Riau Raja Syofyan Samad dengan KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama(MoU) Pemanfaatan Jasa Manajemen BPKP dalamrangka peningkatan Good Governance di LingkunganKPU Provinsi Riau ini dihadiri oleh Kepala BPKP yangdiwakili oleh Direktur Pengawasan LembagaPemerintah Deputi Bidang Polsoskam HamonanganSimarmata, para pejabat struktural di lingkunganPerwakilan BPKP Provinsi Riau, Sekretaris KPU ProvinsiRiau, Ketua dan Anggota KPU se-Provinsi Riau, danKetua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Dalam sambutannya Kepala BPKP yang diwakilioleh Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah DeputiBidang Polsoskam Hamonangan Simarmatamenyampaikan bahwa dalam tiga tahun belakanganopini atas Laporan Keuangan KPU adalah disclaimer,diharapkan pada tahun ini opini atas laporan keuanganKPU dapat meningkat lebih baik lagi. KPU Pusatbersama BPKP telah melakukan penandatanganan MoUpada tanggal 3 Agustus 2010 dan telah menyusun ac-

tion plan untuk meningkatkan pengelolaan keuangandi Lingkungan KPU. BPKP sangat berterima kasih atasrespon positif yang cepat dari KPU Provinsi Riau denganmelaksanakan penandatangan MoU antara KPUProvinsi Riau dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riauini.

Ditambahkan, BPKP sesuai dengan PP No. 60 Tahun2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahditunjuk sebagai pembina SPIP sedang dan akan terusmengembangkan segala hal terkait dengan SPIP untukditerapkan pada kementerian/lembaga dan pemerintahdaerah, dalam hal ini khususnya pada KPU ProvinsiRiau. Dengan komitmen bersama antara KPU ProvinsiRiau dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalammelaksanakan MoU ini, diharapkan tujuan yang telahdirencanakan dapat tercapai.

Ketua KPU Provinsi Riau dalam sambutannyamenyampaikan bahwa dengan pendampingan dariPerwakilan BPKP Provinsi Riau, diharapkanpengelolaan keuangan dan manajerial perencanaanKPU Provinsi Riau dapat lebih baik lagi sehinggamendapatkan peningkatan opini atas laporankeuangan dari BPK RI yang pada akhirnya akan tercapaitata kelola pemerintahan yang baik.

Akhirnya Ketua KPU Provinsi Riau mengharapkanjuga pendampingan dalam aspek manajerial yangmasih lemah sehingga selama ini program-programyang dilaksanakan tidak maksimal untuk mendukungtercapainya kinerja KPU yang baik.

Acara kemudian dilanjutkan dengan RapatKoordinasi Penyusunan Rencana Kerja KPU se-ProvinsiRiau Tahun 2012.

Selembayung Pengawasan





Demikian sambutan Gubernur Kepulauan Riau yangdibacakan oleh Asisten Sekretaris Daerah ProvinsiKepulauan Riau, Said Aqil saat pembukaan KantorPenghubung Batam – BPKP Provinsi Riau pada hari Senin,tanggal 18 April 2011 di Kota Batam, Kepulauan Riau. Padakesempatan itu Gubernur juga menyampaikan pentingnyaperan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untukmencegah penyimpangan pengelolaan Keuangan Negaradan Daerah serta mewujudkan Kepemerintahan yang Baik.

Ia juga mengharapkan BPKP menjadi mitra yang andaldalam mengingatkan, mendorong serta mengawal dalammewujudkan Kepemerintahan yang Baik atau Good Gover-nance itu. Sedangkan kepada jajaran instansi pemerintahlain, ia juga menyampaikan harapannya agar merubahparadigma dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat.

Peresmian Kantor Penghubung Batam – BPKP ProvinsiRiau dihadiri juga oleh Deputi Kepala BPKP BidangPerekonomian, Binsar H Simanjuntak, Inspektur ProvinsiKepulauan Riau, Kepala Badan Pengelola Keuangan DaerahProvinsi Kepulauan Riau, Inspektor Kota Batam, dan pejabatKejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Sementara ini Kepala BPKP, Mardiasmo dalamsambutannya menyampaikan peran BPKP sesuai instruksiPresiden nomor 4 tahun 2011 untuk memberikan asistensikepada kementerian/ lembaga/pemerintah daerah untukmeningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah,meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangandan tata kelola; evaluasi terhadap penyerapan anggarankementerian/lembaga/pemerintah daerah dan memberikanrekomendasi langkah-langkah strategis percepatanpenyerapan anggaran; audit tujuan tertentu terhadap pro-gram-program strategis sional yang mendapat perhatianpublik dan menjadi isu terkini; rencana aksi yang jelas,tepat dan terjadual dalam mendorong penyelenggaraanSPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintahdaerah.

Selain itu Mardiasmo juga menyampaikan bahwa BPKPtengah membangun help desk bersama denganKementerian Dalam Negeri, KPK dan LKPP yang akanmembantu instansi pemerintah dalam pengelolaankeuangan negara dan daerah guna mencegah terjadinyapenyimpangan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dadang Kurnia,mengungkapkan bahwa kantor penghubung yang memilikiluas bangunan 464 m2 dan luas tanah sebesar 2.724 m2ini semula adalah mes BPKP yang mulai beroperasionalsejak tahun 2000. Sejalan dengan peningkatan permintaanlayanan BPKP, maka ditingkatkan menjadi kantorpenghubung. Dadang juga menyampaikan bahwaPemerintah Provinsi Kepualaun Riau telah memberikanbantuan lahan untuk Kantor Perwakilan seluas 5.000 m2di kawasan perkantoran Pulau Dompak.


Kepala BPKP Resmikan KantorPenghubung Batam

“Peresmian Kantor PenghubungBatam – BPKP Provinsi Riau

diharapkan menjadikan solusi agarpengelolaan Keuangan Daerah diProvinsi Kepulauan Riau berjalan

baik”







Perubahan lingkungan yang terus berkembang,terutama tuntutan untuk menerapkan good governance, mendorong setiap organisasi untuk terusmelakukan pembenahan agar dapat

meningkatkan kapabilitas dan kinerjanya, tidak terkecualiorganisasi pengawasan intern pemerintah (APIP).Keberadaan APIP yang efektif dalam melaksanakanpengawan intern terhadap kegiatan pemerintahan sangatpenting terutama dalam rangka meningkatkan tata kelola(governance) dan akuntabilitas (accountability)pemerintah.

Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakahsuatu instansi pemerintah telah menyelenggarakan tugasdan fungsinya sesuai dengan tolok ukur yang telahditetapkan secara efisien dan efektif. Selain itu,pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahandiperlukan untuk mendorong terwujudnya good gover-nance dan clean government dan mendukungpenyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktikkorupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam praktiknya,pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) berbeda-beda karena adanyaperbedaan praktik, proses, dan budaya manajemendisetiap pemerintahan.

Berkaitan dengan perbedaan praktik tersebut, TheInsititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation telahmengembangkan Internal Audit Capability Model (IA-CM)yaitu suatu model yang bersifat universal yang dapatdigunakan untuk alat penilaian mandiri, pelatihan danpengembangan serta peningkatan kapasitas suatuorganisasi pengawasan guna melembagakan pengawasanintern yang efektif di sektor publik.

Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau InternalAudit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangkakerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamentalyang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif disektor publik. Model ini menggambarkan jalur evolusiorganisasi sektor publik dalam mengembangkanpengawasan intern yang efektif untuk memenuhipersyaratan tata kelola organisasi dan harapanprofesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkahprogresif dari APIP yamg lemah menuju APIP yang kuatdan efektif. Kapabilitas pengawasan intern umumnyaterkait dengan organisasi yang lebih matang dan

kompleks.IA-CM mempunyai tiga manfaat yaitu:1. Sarana Komunikasi (a communication vehicles) ,

dalam hal ini IA-CM menjadi dasar untukmengkomunikasikan apa yang dimaksud pengawasanintern yang efektif dan bagaimana melayani organisasidan para pemangku kepentingan, dan sebagai advokasitentang pentingnya pengawasan intern untuk pengambilkeputusan.

2. Kerangka kerja untuk penilaian (a framework forassessment), dalam hal ini IA-CM menjadi suatu kerangkakerja untuk penilaian kemampuan APIP dalam memenuhistandar profesional dan praktek internal audit, baiksebagai penilaian sendiri (self assessment) atau penilaianeksternal.

3. Peta jalan untuk peningkatan yang teratur (a roadmap for orderly improvement), dalam hal ini IA-CMmemberikan peta jalan untuk membangun kemampuandengan menetapkan langkah-langkah organisasi yangdapat diterapkan dalam rangka membangun danmemperkuat kegiatan pengawasan intern.

IA-CM adalah suatu kerangka kerja untuk memperkuatatau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah perubahan yang dalam lima level/tingkatkapabilitas yang progresif. Model ini menggambarkantahap-tahap di mana kegiatan pengawasan intern yangdilaksanakan APIP dapat berkembang dalam menentukan,menerapkan, mengukur, mengendalikan danmeningkatkan proses dan prakteknya.

Perbaikan dalam proses dan praktek pada setiaptahap memberikan dasar untuk maju ke tingkatkapabilitas berikutnya. Sebuah rumusan fundamentalyang mendasari IA-CM adalah proses atau praktik tidakdapat ditingkatkan apabila tidak dapat diulang.

Lima level kapabilitas adalah Initial, Infrastructure, In-tegrated, Managed dan Optimizing yang dapatdigambarkan sebagai berikut:

OPINI





Setiap tingkat kapabilitas menggambarkankarakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatantersebut. Sesuai dengan ukuran atau kompleksitassebuah organisasi atau risiko yang terkait denganmeningkatnya kegiatan, maka membutuhkankapabilitas pengawasan intern yang lebih baik lagi.Model ini mencoba untuk mencocokkan sifat dankompleksitas organisasi dengan kemampuanpengawasan intern yang diperlukan untukmendukungnya. Dengan kata lain, jika organisasimemerlukan tingkat yang lebih besar kecanggihandalam praktik pengawasan intern, kegiatanpengawasan intern biasanya akan berada pada tingkatkapabilitas yang lebih tinggi. Tingkat kapabilitaspengawasan intern seringkali terkait dengan struktur

5. Hubungan dan Budaya Organisasi6. Struktur Tata KelolaTerdapat 41 area proses kunci (Key Process Area)

yang terkait dengan masing-masing enam unsuretersebut pada setiap level kapabilitas. Terpenuhinyaarea kunci akan menentukan level kapabilitas yangdicapai oleh APIP. Matriks IA-CM dengan 41 area kunciadalah berikut:

IA-CM merupakan sarana yang tepat untukmembantu pimpinan organisasi/instansi pemerintahdalam mengembangkan kapabilitas yang diperlukanuntuk mewujudkan APIP yang efektif.

APIP dapat melakukan self assessment denganmenggunakan IA-CM. Dengan melakukan self assess-ment akan diperoleh gambaran pemenuhan area proses

tata kelola organisasi di mana ia berada.IA-CM juga mengidentifikasi enam unsur penting

untuk pengawasan intern yaitu:1. Peran dan Layanan2. Pengelolaan SDM3. Penyelenggaraan Pengawasan Intern4. Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja

kunci sehingga level kapabilitas APIP diketahui. Bilabelum berada pada tingkat yang tepat maka APIP harusmelakukan pengembangan dan peningkatan dalamproses dan praktik penyelenggaraan pengawasan in-tern sehingga APIP yang efektif dapat terwujud.

*) Penulis adalah Kasubbag Program danPelaporan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau

OPINI



|EDISI III|MARET|2010OPINI

L ebih satu dekade,Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) telah menjadi keharusanbagi setiap instansi pemerintah untuk

disampaikan kepada Presiden. LAKIP telah menjadipameo bagi setiap instansi pemerintah, namunbenarkah LAKIP telah menjadi alat ukur kinerja yangefektif atau sekedar pemenuhan formalitas?.

LAKIP menjadi keharusan dengan dikeluarkannyaInstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Sejak saat itu,setiap instansi pemerintah wajib menyampaikanlaporan kinerjanya kepada Presiden selaku kepalapemerintahan melalui Kementerian PendayagunaanAparatur Negara. Untuk mendorong pelaksanaan Inpres7 Tahun 1999 tersebut, Lembaga Administrasi Negara(LAN) mengeluarkan pedoman penyusunan LAKIP Nomor589/IX/6/Y/99 dan telah direvisi dengan SuratKeputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003.

Pentingnya akuntabilitas kinerja instansipemerintah (AKIP) kembali ditegaskan oleh Presidendalam diktum ketiga Inpres Nomor 5 Tahun 2004Tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi, bahwasetiap instansi pemerintah diharuskan “Membuatpenetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secaraberjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatucapaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentumelalui penetapan target kinerja serta indikator kinerjayang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baikberupa hasil maupun manfaat”

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalampraktik pelaporan AKIP antara lain, yang pertama

dalam hal penetapan visi organisasiyaitu visi berkaitan dengan pandanganke depan menyangkut ke mana instansipemerintah harus dibawa dan diarahkanagar dapat berkarya secara konsisten dantetap eksis, antisipatif, inovatif, sertaproduktif (SK LAN 239/IX/6/8/2003, BabII).

Mencermati pengertian visi dalam SKLAN 239/IX/6/8/2003, dapat diambil ke-simpulan bahwa visi diarahkan denganprinsip konsistensi, eksistensi,antisipatif, inovatif dan produktifnyasuatu instansi pemerintah yang meng-adopsi model visi dalam dunia bisnis.Adopsi penetapan model visi dunia

korporasi tanpa memperhatikan budaya birokrasipada instansi pemerintah akan mendorongpemborosan keuangan negara. Tanpa formula asimilasivisi budaya bisnis ke visi birokrasi akan mendorongpenetapan visi instansi pemerintah sebatas visiformalitas. Pada umumnya, visi instansi pemerintahtidak semudah memformulasi visi pada dunia bisnis.visi organisasi pemerintah datang bersifat mandatory.Penetapan visi tersebut tidak timbul karena kesadaranindividu internal organisasi pemerintah tetapi karenadisadarkan melalui terbitnya ketentuan. Artinya,keinginan individu internal organisasi pemerintahuntuk mencapai visi yang telah ditetapkan relatiftingkat akselarasinya lebih lambat dibandingkandengan dunia korporasi. Hal ini berbeda dengan duniakorporasi, penetapan visi menjadi begitu pentingkarena akan menentukan keberlangsungan perusahaan(going concern). Semua kekuatan, analisa, perhitungan,pertimbangan, penelitian dan pengembangan,komitmen top dan bottom management diformulasikanmenjadi visi bagi perusahaan. Dunia bisnis menyadarikesalahan penetapan visi akan mendorong ambruknya(collapse) perusahaan di masa mendatang karenakegagalan bersaing dan tidak mampu mengikutikemajuan zaman. Partisipasi aktif semua insanperusahaan akan memacu semua individu untuk meraihvisi karena dampak langsung pencapaian visi akanlebih cepat dirasakan oleh setiap individu dalamorganisasi bisnis.

Kondisi seperti diatas tentu berbeda denganpenetapan visi dalam organisasi pemerintahan.



OPINI

Raplan Lumbanbatu, SEEvenri Sihombing, SEEvenri Sihombing, SEEvenri Sihombing, SEEvenri Sihombing, SEEvenri Sihombing, SE



|EDISI III|MARET|2010 OPINI

Keterlibatan peran serta semua insan organisasipemerintahan dalam penetapan visi lebih didominasioleh faktor ketentuan bukan karena kesadaran setiapindividu untuk meraihnya. Dampak langsung penetapanvisi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkatkesejahteraan individu yang terdapat dalam organisasipemerintahan tersebut. Parsitipasi aktif manajemenpuncak dan semua jajarang instansi tidak terlalusignifikan bagi pencapai visi di masa mendatang karenakeberhasilan dan kegagalan pencapaian visi tidakmemiliki korelasi langsung terhadap kesejahteraanindividu internal pemerintahan. Selain itu, sistemmutasi, promosi dan demosi internal organisasipemerintah cukup berdampak signifikan terhadapkomitmen pencapaian visi organisasi. Pergantianpimpinan baik karena promosi, mutasi dan purnabakti, akan mendorong inkonsistensi komitmenpencapaian visi tersebut.

Permasalahan berikutnya yaitu dalam halpenetapan komponen rencana kinerja. Permasalahanyang sering dijumpai adalah penentuan rencana kinerjainstansi pemerintah. Komponen rencana kinerjainstansi pemerintah meliputi sasaran, program,kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Sasaranmeliputi periode lima tahunan. Sasaran yang telahditetapkan dalam rencana strategis seharusnya telahmemuat target yang terukur sebagaimana dalam duniakorporasi yang lazim dikenal “corporate plan”. Rencanastrategis seharusnya juga memuat alokasi dana,jumlah program, jumlah kegiatan dan telah disertaiindikator yang memuat target capaian berdasarkananalisis ilmiah dan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pada sebagian instansi pemerintah, indikatorsasaran telah ditetapkan dengan mengadopsi indikatordan target dari kementerian teknis terkait sepertiindikator Standa Pelayanan Minimal pada Keme-nterian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, namunhal tersebut masih menimbulkan permasalahan antaralain:

- Sasaran yang telah ditetapkan dalam rencanastrategis tidak didukung dengan penepatan programdan kegiatan yang relevan. Artinya, untuk mencapaisatu indikator sasaran dapat dicapai dengan dukunganberapa program, berapa kegiatan, berapa tahun?

- Penetapan indikator sasaran yang ditetapkanbelum didukung dengan hasil formulasi antar programdan antar kegiatan serta persentase dampak masing-masing program dan persentase dampak masing-masing kegiatan terhadap pencapaian indikatorsasaran tersebut.

- Indikator pengukuran kegiatan masih sebatasindikator input, output dan outcome, sedangkanindikator impact dan benefit tidak terukur.

- Korelasi antara indikator sasaran, program

dan kegiatan terhadap indikator makro belum didukunganalisis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Penetapan indikator kinerja instansipemerintah disusun oleh instansi yang bersangkutantanpa bench marking, tanpa dapat diperbandingkanantar kegiatan, antar program, antar instansi sertapenetapan indikator kinerja tidak menggambarkanpengukuran kinerja individu.

Dalam hal pelaporan AKIP juga masih ditemukanpermasalahan. Pelaporan AKIP merupakan instruksidan kewajiban yang diharuskan dalam ketentuan yangmengaturnya. Ketentuan tersebut mengharuskan LAKIPdisampaikan paling lambat tanggal 31 Maret setelahtahun anggaran. Setiap tahun, instansi pemerintahmenyusun dan melaporkan pencapaian kinerja yangtelah ditetapkan sebelumnya. Atas pelaporan tersebut,Kementerian PAN dan RB telah memberikanpenghargaan kepada instansi yang dinilai memilikipelaporan AKIP terbaik. Namun kebijakan tersebutbelum optimal karena dampak langsung pemberianreward terhadap individu organisasi belumdiformulasikan. Selain itu, tidak terdapat sanksi yangmengatur tentang LAKIP yang belum memadai dan/atauinstansi yang tidak menyusun LAKIP.

Memperhatikan permasalahan di atas, dapatdisimpulkan bahwa pelaporan AKIP cenderung masihsebatas pemenuhan formalitas dan belum menjadi alatpengukuran kinerja yang efektif untuk mengukur kinerjainstansi dan individu yang terlibat dalam jajaran suatuorganisasi pemerintahan. Untuk mencapai tujuanpenyusunan LAKIP sebagaimana diamanatkan dalamInpres Nomor 7 Tahun 1999, Pemerintah dapatmengambil langkah-langkah antara lain;

- Melakukan internalisasi visi dan citra positifterus menerus terhadap jajaran individu yang terlibat,

- Memformulasi ulang LAKIP menjadi salah satualat ukur dalam penentuan promosi dan demosi,

- Melakukan telaah ilmiah terhadap penetapanindikator sasaran dan indikator kegiatan antarinstansi, antar kegiatan, antar daerah sehinggapenetapan indikator dan pengukuran capaianindikator lebih dapat dipertanggungjawabkan dandiperbandingkan (comparable)

- Mengatur kembali pemberian reward yangjuga dapat berdampak langsung terhadap individuinstansi dan pemberian sanksi yang lebih tegas kepadainstansi yang dinilai tidak membuat dan atau mencapaitarget kinerja tertentu mengingat LAKIP sudah menjadikewajiban tetapi tidak diimbangi dengan pengenaansanksi.

*) Penulis adalah Auditor Madya BidangAkuntabilitas Pemerintah Daerah

**) Penulis adalah Auditor Muda BidangAkuntabilitas Pemerintah Daerah



OPINI



Perubahan iklim secara ekstrim, suhu udara yang terusmengalami peningkatan, dan bencana alam yangterjadi hampir di seantero Bumi satu dekade ini, mulaidari tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan masih

banyak lagi, seakan memberikan pesan kepada seluruhpenduduk di bumi ini bahwa bumi sudah semakin tua.Mungkinkah bumi ini memang benar-benar sudah tua? tidakada jawaban yang pasti tentang hal ini, hanya satu hal yangpasti, bumi sudah mengalami perubahan aktivitas yang tidaklain karena ulah penduduknya.

Kondisi sampai saat ini, alam seakan diperbolehkan untukdieksploitasi tanpa henti secara massal oleh penduduknya,tanpa ada tanggung jawab untuk memelihara dan melakukanrehabilitasi. Dampak besar atas perbuatan manusia tersebut,belakangan kemudian muncul istilah Global Warming ataupemanasan global yang artinya telah terjadi prosespeningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan dataran bumi.

Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telahmeningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahunterakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besardisebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumahkaca akibat aktivitas manusia.

Pemanasan Global terjadi disebabkan oleh terjadinya efekrumah kaca, yaitu terperangkapnya panas yang berasal dariradiasi gelombang Matahari di atmosfer bumi akibatmenumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air,karbon dioksida, sulfur dioksida dan metana. Gas-gas inimenyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yangdipancarkan ke Bumi oleh Matahari dan akibatnya panastersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Keadaan initerjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-ratatahunan bumi terus meningkat. Dengan semakin meningkatnyakonsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panasyang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca inisebenarnya sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidupyang ada di bumi, karena tanpanya, planet ini akan menjadisangat dingin. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebuttelah berlebihan jumlahnya di atmosfer, akan mengakibatkanpemanasan global.

Pemanasan global mengakibatkan iklim yang mulai tidakstabil, sering terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim.Ketika lapisan atmosfer menghangat, lapisan permukaanlautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan

membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasanjuga akan mencairkan banyak es di kutub utara dan selatansehingga menyebabkan naiknya permukaan air laut. Masihbanyak dampak-dampak mengerikan lainnya yang mengan-cam keselamatan generasi manusia saat ini maupun generasi-generasi berikutnya akibat pemanasan global, lalu apakahkita tidak dapat melakukan langkah apa-apa? tidak adakahyang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperbaikinya?.

Menurut penelitian, untuk memperlambat bertambahnyagas rumah kaca dilakukan dengan cara mencegah karbondioksida dilepas ke atmosfer, dengan menyimpan gas tersebutatau komponen karbon-nya di tempat lain. Cara ini disebutcarbon sequestration (menghilangkan karbon). Cara yang dapatdilakukan untuk menghilangkan karbon dioksida di udaraadalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohonlebih banyak lagi. Pohon, terutama yang muda dan cepatpertumbuhannya, sangat efektif dalam penyerapan karbondioksida dengan volume yang sangat besar, memecahnyamelalui fotosintesis, dan menyimpan karbon di dalam batangkayunya. Namun sayangnya saat ini fungsi pohon yang begitupenting ini telah tergadaikan oleh fungsi pohon yang lainmenurut manusia, seperti penebangan hutan besar-besaranyang rutin dilakukan tanpa adanya program penanamankembali. Ironisnya Indonesia, negara yang mendapatkanjulukan sebagai paru-paru dunia, karena memiliki wilayahhutan alami yang sangat luas, justru menduduki peringkatatas negara dengan wilayah hutan yang mengalami kerusakansangat parah yang terus mengalami peningkatan tiaptahunnya. Penebangan hutan baik secara legal maupun yangtermasuk kategori ilegal logging memiliki karakteristik yangsama, tidak melakukan penanaman kembali secara benar.

Pemerintah Indonesia telah memahami hal tersebutsehingga terus menggalakkan program Go Green yaitu suatuprogram gerakan perubahan gaya hidup yang bebas daripenggunaan bahan bakar fosil dan polutan lain yangmerugikan lingkungan. Gerakan ini memiliki ruang lingkupyang luas dalam arti tidak hanya dalam hal penghijauan sajamelainkan perbaikan lingkungan hidup secara keseluruhan.Gerakan Go Green melibatkan perubahan sederhana dalamkehidupan masyarakat dan berkembang menyesuaikan diridari waktu ke waktu, diharapkan sebagai solusi ideal yangdapat kita lakukan saat ini.

Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan implementasitentang pentingnya penerapan gerakan go green baik kepadamasyarakat maupun di lingkungan pemerintah sendiri. Pada

|EDISI III|MARET|2010OPINISEPUtAR KItASEPUtAR KItA |EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011


OPINI



lingkungan pemerintah, dimulai dengan memperkuat landasanhukum atas implementasi program go green tersebut, sepertidengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun2005 tentang Penghematan Listrik dan Air, Instruksi PresidenNomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan PenebanganKayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya diSeluruh Wilayah Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, dan InstruksiPresiden lainnya yang terkait dengan program go greentersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup sebagai perpanjangantangan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyajuga kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kantor Peduli Lingkungan.Kantor Peduli Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan EcoOffice merupakan sebuah konsep perkantoran yangmenerapkan manajemen mutu lingkungan yang sesuai denganstandar internasional. Kegiatan Eco Office difokuskan padaefisiensi barang dan peralatan, efisiensi energi listrik danbahan bakar minyak (BBM), efisiensi air baku dan air minum,penanganan limbah padat maupun cair, pengelolaan gedungdan fasilitas kantor, pengelolaan ruang terbuka hijau danpengelolaan kendaraan kantor.

Penerapan Eco Office di lingkungan Pemerintah membu-tuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen yang ada,sehingga konsep tersebut dapat secara efektif diterapkansecara menyeluruh dan pada akhirnya menjadi solusi yangoptimal atas permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini.

Dalam upaya menjalankan kebijakan dan komitmen diatas dan untuk mencapai tujuannya ditetapkan langkah-langkah implementasi dalam hal efisiensi penggunaan sumberdaya energi listrik dan air, efisiensi penggunaan alat tuliskantor seperti kertas dan tinta, meningkatkan estetikalingkungan (Landscape), mendukung penggunaan teknologiyang paling tepat (best available technology ) dalam melakukanpengelolaan lingkungan seperti sumur resapan, alat penakarhujan, pengelolaan sampah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya(PLTS), mendukung program ekolabel, bangunan ramahlingkungan dan pengadaan barang dan jasa berbasislingkungan (Green procurement) dalam pengadaan perleng-kapan dan peralatan kantor, melibatkan semua unit kerjayang berada di lingkungan kantor, dan mempunyai kesepakatanbahwa perbaikan lingkungan dilaksanakan secara berkelan-jutan.

Penghijauan dengan penanaman pohon di lingkungankantor juga merupakan langkah utama dalam penerapan EcoOffice. Pemilihan pohon yang ditanam sebaiknya jugadiperhatikan dengan baik agar jenis pohon yang ditanamsesuai dan efektif sebagai pengolah karbon dioksida.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan tentangpenerapan Eco Office, maka perlu ditindak lanjuti denganperencanaan kegiatan ke depan yang perlu dilakukan untuklebih mengembangkan dan mengoptimalkan upaya-upayayang telah dilakukan sebelumnya dalam kegiatan operasionalkantor dan perlu dilengkapi dengan penetapan target yangterkuantifikasi. Penerapan Eco Office juga harus secara jelasditetapkan target, action plan, waktu pelaksanaan dan

penanggung jawabnya.Semua rencana penerapan Eco Office yang telah ditetapkan

juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai.Sumber daya manusia dengan peran, tanggung jawab dankewenangannya harus ditetapkan dalam satu legalitas yangberlaku di kantor, agar dapat terlaksana dengan baik danpenuh tanggung jawab. Penetapan peran, tanggung jawab dankewenangan masing-masing personil/unit kerja dalampelaksanaan Eco Office idealnya ditetapkan dengan SuratKeputusan Kepala Kantor. Melalui Surat Keputusan tersebutperlu dibentuk tim yang akan bertanggung jawab langsungdalam pengelolaan sistem, pelaksanaan kegiatan hariantermasuk monitoring, pengukuran dan pencatatan, serta perludilakukan pemeriksaan terhadap penerapan sistem yang telahdikembangkan bersama. Dengan demikian kebijakanlingkungan ini dalam pelaksanaannya perlu diikuti denganpembentukan Tim Pengembang, Tim Pelaksana dan Tim Evalu-ator yang mempunyai tugas masing-masing yaitu merumus-kan, mensosialisasikan, dan mengevaluasi pelaksanaanKebijakan Lingkungan. Pelaksanaan tugas masing-masing timsaling terkait dan terintegrasi satu sama lain, sehinggakeberhasilan pelaksanaan Eco Office ini menjadi tanggungjawab bersama.

Sebagai bagian tak terpisahkan dalam penerapan EcoOffice adalah dilakukannya kaji ulang secara berkala. Kajiulang ini dilakukan pada setiap akhir tahun dalam rangkamengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkanpelaksanaan Eco Office yang akan berdampak terhadappeningkatan kinerja lingkungan, menemukan akar permasa-lahan yang menyebabkan ketidaksesuaian dan kegagalan,mengembangkan dan melaksanakan rencana tindakanperbaikan dan pencegahan yang sesuai dengan akarpermasalahan, dan melakukan verifikasi terhadap efektivitastindakan perbaikan dan pencegahan.

Berdasarkan hasil kaji ulang ini maka akan disusun suatuperencanaan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Eco Of-fice pada tahun berikutnya. Apabila kebijakan sebelumnyayang ditetapkan dianggap kurang memadai maka dapatdiperbaiki dan ditetapkan kebijakan baru. Selanjutnya kegiatanakan terus bergulir sebagaimana tahapan sebelumnya mulaidari awal lagi yaitu menyusun rencana kerja (plan),pelaksanaan kegiatan sesuai rencana (do), pemantauan danpengukuran kegiatan (check) dan upaya perbaikannya apabilaterjadi penyimpangan (act). Pola tersebut akan terus menerusdilakukan dengan perbaikan yang berkelanjutan sehinggamencapai peningkatan kinerja penerapan Eco Office secaralebih optimal.

Pada akhirnya dengan diterapkannya Eco Office secaraoptimal di lingkungan kantor, maka akan memberikan dampakyang positif khususnya dalam menciptakan lingkungan kantoryang nyaman, sehat, dan kondusif. Kemudian secara umum,bila program Eco Office tersebut dapat diterapkan secarakomprehensif pada seluruh elemen pemerintah dan diterapkanjuga pada lingkungan masyarakat, hal tersebut akanmemberikan konstribusi yang sangat besar bagi perbaikanlingkungan hidup.*) Penulis adalah Auditor Pelaksana PadaPerwakilan BPKP Provinsi Riau.

|EDISI III|MARET|2010 OPINISEPUtAR KItASEPUtAR KItA|EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011


OPINI



Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesiamencanangkan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan,

PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayahkhusus dan desa tertinggal.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untukmempercepat penanggulangan kemiskinan secaraterpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PemberdayaanMasyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan merupakanpengembangan dari Program PengembanganKecamatan (PPK) yang telah berjalan sejak tahun 1998,yang dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPKantara lain dalam hal penyediaan lapangan kerja danpendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi danefektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkankebersamaan dan partisipasi masyarakat dalamperencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunandi perdesaan. Sampai saat ini, PNPM MandiriPerdesaan telah menjangkau 4791 kecamatan di 392Kabupaten dengan Alokasi BLM secara nasional senilai7 Triliun Rupiah.

PNPM Mandiri Perdesaan didanai dari InternationalBank for Reconstruction Development (IBRD) yang secaraaplikatif tertuang dalam perjanjian (loan agreement)antara IBRD dan Pemerintah RI, merupakan salah satujenis program yang berbasiskan pada pemberdayaanmasyarakat (Community Driven Development/CDD) yangmemiliki karakteristik khusus, di bawah binaanDirektorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),Kementerian Dalam Negeri berbeda dengan proyek atauprogram pemerintah pada umumnya.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan programpemberdayaan masyarakat yang secara pendanaanmencapai tingkat penyerapan cukup tinggi dan padapelaksanaannya menekankan kegiatan bagimasyarakat miskin. Program ini menyediakan fasilitasipemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal,pendampingan, pelatihan, serta dana BantuanLangsung untuk Masyarakat (BLM) secara langsungkepada masyarakat. Besaran dana BLM yangdialokasikan berkisar 750 juta rupiah sampai 3 miliarrupiah untuk tiap kecamatan, dengan distribusiberdasarkan jumlah penduduk. Dalam kegiatanfasilitasi tersebut, untuk tingkat kecamatan yang terdiridari beberapa desa dibantu oleh fasilitator Kecamatan,

sedangkan untuk tingkat Kabupaten oleh fasilitatorKabupaten.

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalahmeningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin di perdesaan dengan mendorongkemandirian dalam pengambilan keputusan danpengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khususdari penyelenggaraan PNPM Mandiri yang pertama,meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat,khususnya masyarakat miskin dan atau kelompokperempuan, dalam pengambilan keputusanperencanaan, pelaksanaan, pemantauan danpelestarian pembangunan. Kedua, melembagakanpengelolaan pembangunan partisipatif denganmendayagunakan sumber daya lokal. Ketiga,mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalammemfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif,Keempat, menyediakan prasarana sarana sosial dasardan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.Kelima, melembagakan pengelolaan dana bergulir.Keenam, mendorong terbentuk dan berkembangnyakerjasama antar desa dan terakhir adalahmengembangkan kerja sama antar pemangkukepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinanperdesaan.

Mekanisme Kegiatan dan Pencairan DanaKegiatan PNPM Mandiri Perdesaan menekankan

pada azas DOUM (Dari Oleh dan Untuk Masyarakat),dan kegiatannya dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut, tahapan pertama, Perencanaan Kegiatan yaitumusyawarah antar desa (MAD) I sosialisasi,Musyawarah desa (Musdes) I Sosialisasi, PelatihanKader PM, Penggalian Gagasan (RW, dusun dll.),Musyawarah Khusus Perempuan (kegiatan SimpanPinjam Kelompok Perempuan/SPP), MusdesPerencanaan, Penulisan Usulan Desa, VerifikasiUsulan, MAD II Prioritas Usulan, RAB dan desain, MADIII Penetapan Usulan, Musdes III sosialisasi Hasil MADdan persiapan pelaksanaan (Sumber Dana OperasionalKecamatan (DOK) Perencanaan, swadaya).

Tahapan kedua, pelaksanaan Kegiatan yaitupengadaan tenaga kerja, pelelangan masyarakat,pengadaan bahan dan alat, pengerjaan fisik,penyaluran kredit mikro/SPP, penyaluran beasiswa, danrealisasi kegiatan lingkup pendidikan serta kesehatanlainnya (Sumber Dana BLM Kegiatan, swadaya).



OPINI



Tahapan ketiga, pertanggungjawaban kegiatan danserah terima yaitu sertifikasi teknis, (Sumber Dana DOKPerencanaan, swadaya), pemeliharaan dan pelestarianhasil kegiatan, serta perguliran (Sumber DanaPendapatan Perguliran, swadaya). Keempat, swakelolamemiliki arti bahwa seluruh tahap kegiatan dilakukansecara mandiri oleh masyarakat melalui BadanKerjasama Antar Desa (BKAD) dengan forumpengambilan keutusan tertinggi Musyawarah AntarDesa (MAD) dan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sebagaipelaksana utama di kecamatan dengan unit pengawaskeuangan (BP-UPK), dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)di desa, Tim-tim ad-hoc lainnya (pemantau,pemelihara), kegiatan tersebut tidak boleh dilimpahkankepada pihak ketiga.

Sumber Dana PNPM Mandiri Perdesaan berasaldari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah(APBD) yang dialokasikan berdasarkan regulasi DanaUrusan Bersama (UB), swadaya masyarakat, pihakketiga lain yang tidak mengikat. Dana tersebutdikelompokkan menjadi bantuan langsung masyarakat(BLM) Kegiatan, BLM dana operasional kegiatan (DOK)Perencanaan Masyarakat dan BLM DOK PelatihanMasyarakat. Sementara berdasarkan mekanismepenganggaran dana peruntukannya diklasifikasikanmenjadi dana pusat untuk jasa Konsultan Nasional,Regional/Provinsi dan Pelatihan, dana dekonsentrasiuntuk penyediaan tenaga fasilitator kabupaten dankecamatan, dan dana urusan bersama dan tugaspembantuan untuk BLM Kegiatan DOK Perencanaan danDok Pelatihan Masyarakat.

Manfaat PNPM Mandiri PerdesaanManfaat yang diharapkan dari pelaksanaan PNPM

Mandiri Perdesaan adalah terpenuhinya kebutuhanmasyarakat desa akan infrastruktur diwilayahnyaseperti fasilitas air minum, sanitasi umum (MCK),irigasi, jalan, jembatan, sekolah, pasar, akses ke pusatkota, kesehatan, tambatan perahu/dermaga nelayan/masyarakat di daerah pesisir, lebih dari 50% desatermiskin di 31 Provinsi di seluruh Indonesia.

Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuandan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terusmeningkat, memperluas kesempatan usaha danmembuka lapangan kerja baru. Dari sisi administrasi,tercipta suatu akuntabilitas pemerintah dan perananmasyarakat madani yang lebih kuat dimana LSM danjurnalis di provinsi PPK bertindak sebagai pengawasuntuk memantau pelaksanaan program secaraindependen.

Namun dalam pelaksanaan PNPM MandiriPerdesaan masih terdapat kelemahan-kelemahan/titikkritis pelaksanaan program dilapangan antara lainseperti 1) Pada tahap musyawarah antar desa (MAD)sosialisasi tidak dihadiri oleh seluruh kelompokmasyarakat sehingga pesan dan informasi tidaksampai kepada seluruh kelompok, dan tidakterpenuhinya quota perempuan, 2) Pada tahap

musyawarah desa (MD) I sosialisasi, masih ditemukanadanya intervensi pemilihan kader tingkat desa,rendahnya partisipasi masyarakat dan tidakdisampaikannya hasil MAD, 3) Pada tahap pelatihanpelaku dan kader tingkat desa, terdapat penguranganwaktu pelatihan dan rendahnya tingkat kehadiranpeserta pelatihan, 4) Pada tahap penggalian gagasan,usulan kegiatan fisik desa sudah dipersiapkan/tidakmenjawab masalah/tidak merupakan kebutuhanmasyarakat namun hanya kepentingan pihak tertentu.Pada tahap MD perencanaan, usulan tidak sesuai dgnkebutuhan, pemilihan usulan tidak melalui prosesdiskusi, Hasil MD tidak diinformasikan ke masyarakat,kelengkapan dokumen / bahan Musdes tidak lengkapdan Proses musyawarah didominasi oleh pengurusdesa, 5) Pada tahap persiapan pelaksanaan, masihditemukan pemilihan tenaga kerja yang tidak objektif,cenderung mengutamakan pihak yang dekat denganpengurus desa dan tidak membuka kesempatan kepadamasyarakat lain. Masih ditemukan pekerjaan yangdiborongkan dengan nilai upah tidak sesuai rencanaanggaran dan biaya. Pada tahap pencairan danpenyaluran dana, masih terdapat rekening tidak jelasatau fiktif, adanya biaya pencairan dengan specimenyang tidak sesuai aturan PNPM MandiriPerdesaan.Ditemukan juga rekayasa saldo rekening, pengajuanpencairan tidak sesuai kebutuhan, penyaluran ke desatidak sesuai kebutuhan. Pada tahap pelaksanaankegiatan, ditemukan adanya penyalahgunaan dana,manipulasi harga dan volume, adanya pemanfaat fiktif,tidak ada bukti transaksi yang kuat, penggunaan bungarekening yang tidak transparan, dana tidak sampai kepemanfaat langsung dan tidak sesuai tujuan, jenisusaha, dan nominal pinjaman, pembatalan pemberianpinjaman, penggunaan dana operasional tidak sesuaitujuan, kontrol dari konsultan kurang terhadappelaksanaan kegiatan dan pelaporan penggunaan,keseluruhan perkerjaan dikontrakkan dan tidakmelibatkan masyaraka, pekerjaan tidak selesai,swadaya tidak terealisasi, adanya selisih antara danakolektif yang diterima UPK dari KPPN dengan yang telahdisalurkan ke desa, rekening yang tidak jelas, volumedan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan desain,tidak dilakukan musyawarah pengadaan bahan danalat.

Kami berharap permasalahan-permasalahandiatas dapat diatasi di masa mendatang dengan terusditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat dankomitmen yang kuat dari pengurus dalam pengelolaanPNPM Mandiri Perdesaan. Dengan semakin baiknyapelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan, kitapercaya bahwa kemandirian desa dapat terwujudseperti yang telah dicita-citakan dalam visi PNPMMandiri Perdesaan yaitu tercapainya kesejahteraandan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.

*) Penulis adalah Auditor pada Perwakilan BPKPProvinsi Riau



OPINI



PENETAPAN Provinsi Riausebagai tuan rumahpelaksana Pekan OlahragaNasional (PON) XVIII, yang

merupakan Multi Even OlahragaNasional dan membutuhkan alokasidana yang besar dalam penyelengga-raannya, mulai dari tahap persiapanantara lain pembangunan saranaprasarana infrastruktur olahraga,transportasi, kesehatan sampai deng-an tahap pelaksanaan PON itusendiri.

Untuk mendukung tertib adminis-trasi pengelolaan keuangan dan asetpenyelenggaraan PON XVIII, Guber-nur Riau selaku Ketua Umum PB PONXVIII -2012 Riau telah melakukanpenandatanganan Nota Kesepaha-man (MoU) dengan Badan Penga-wasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) pada tanggal 4 Agustus 2010 .Hal ini merupakan suatu keperca-yaan bagi BPKP karena dalam sambu-tannya pada saat itu Gubernur Riauselaku Ketua Umum PB PON XVIIImenaruh harapan yang besar denganadanya MoU ini, terciptanya kesukse-san penyelenggaraan PON XVIII -2012 Provinsi Riau baik dalampelaksanaan maupun tertib adminis-trasi pengelolaan keuangannya.Secara konsekuensi logis membuatBPKP mempunyai tanggungjawabyang besar untuk memenuhi amanatdalam MoU tersebut.

Menindak lanjuti Nota Kesepa-haman tersebut, dalam kurun waktusejak ditandangani sampai periodeApril 2011, Perwakilan BPKP ProvinsiRiau selaku Tim Pendampingan PBPON XVIII, sesuai dengan ruanglingkup yang ada telah melaksa-nakan fasilitasi baik secara internmaupun melalui diskusi dan perte-

muan/rapat dengan pihak PB PONXVIII dan pihak-pihak lainnya yangterkait dengan materi yang dibahasdiantaranya:

1. Pembahasan Pendanaandan pertanggungjawaban honor;

2. Rencana Bidang PemasaranPB PON XVIII terkait pengadaanbarang/ jasa menyangkut pemilihanevent organizer, sponsorship dankegiatan pengadaan barang/jasalainnya;

3. Pemberian pendapat terha-dap pertanggungjawaban biayaperjalanan PB PON dalam rangkapembelajaran dan studi banding PBPON terkait penyelenggaraan AsianGames 2010;

4. Rencana pengelolaan keua-ngan PB PON;

5. Sharing pengalaman penye-lenggaraan PON XVII KalimantanTimur dengan bendahara PB PONXVII;

6. Pengelolaan keuangan danpenggunaan dana yang dikelola PBPON terkait pembentukan Dana Cada-ngan dan Persiapan serta Penyeleng-garaan PON XVIII dan dana darisumber lainnya;

7. Pemaparan mengenai po-kok-pokok keuangan PB PON olehKepala Perwakilan BPKP ProvinsiRiau;

8. Pembahasan penganggarandan pertanggungjawaban terkaitpelaksanaan ujicoba beberapa ve-nue;

9. Pembahasan prosedur pe-nganggaran PON;

10. Rapat koordinasi antarBidang PB PON dalam rangka penyu-sunan RKA yang dibuka oleh Guber-nur Selaku Ketua Umum PB PON XVIII;

11. Rapat pembahasan Bidang

Pemasaran dan Tim Pengarah IT dariJakarta dengan materi Sport Market-ing Management yang meliputi pe-mahaman mengenai olahraga se-bagai suatu industri, pemasaranolahraga, komunikasi pemasaranolah raga dan sponsorship dalamolahraga.

12. Pedoman Pengelolaan Ke-uangan PB PON XVIII yang telahselesai dilaksanakan setelah melaluiproses pembahasan yang panjang.

Mengingat pendampingan yangdilaksanakan oleh BPKP mulai daritahap persiapan, pelaksanaan sam-pai dengan pasca pelaksanaan PONXVIII, kiranya masih banyak agendayang harus dijalankan dan diselesai-kan diantaranya pedoman penga-daan barang dan jasa, mekanismepenunjukan Event organizer (EO) danpenyusunan pedoman Event Orga-nizer (EO), pengelolaan keuangan SubPON dll, yang membutuhkan duku-ngan dan kerjasama semua pihakuntuk dapat mewujudkan catursukses PON XVIII yaitu Sukses Penye-lenggaraan, Sukses Prestasi, SuksesPemberdayaan Ekonomi Rakyat danSukses Promosi Daerah. Selain ituperlu juga kita ingat - ingat kembalisambutan Kepala BPKP yang menya-takan bahwa untuk mensukseskanpenyelenggaraan PON XVIII - 2012Provinsi Riau harus didukung komit-men yang tinggi , kerja keras, cerdas,tuntas dan ikhlas oleh semua pihakdalam melaksanakan tertib adminis-trasi pengelolaan keuangan yangtransparan, akuntabel dan sesuaidengan peraturan perundang-un-dangan yang berlaku.

*) Penulis adalah Auditor Mudapada Perwakilan BPKP Provinsi

Riau



OPINI



KORUPSI berasal dari bahasalatin corruptio = penyuapan,dari corrumpere = merusak.Dari bahasa latin itulah turun

kebanyak bahasa Eropa sepertiInggis; corruption, corrupt; Perancis:corruption dan Belanda : corruptie. Artiharfiahnya adalah ; kebusukan,keburukan, kebejatan, ketidakjujuran,dapat disuap, tidak bermoral,penyimpangan dari kesucian, sertakata-kata atau ucapan yangmenghina atau memfitnah.Singkatnya, korupsi bermakna kri-minal, sehingga setiap praktek korup-si dikatakan sebagai Tindak PidanaKorupsi ( TPK ).

Korupsi merupakan masalah yangsudah tua dalam sejarah manusia.Korupsi diperkirakan sudah adasejak manusia mengenai pembagiankekuasaan dan kewenangan. Penye-babnya bukan semata-mata masalahekonomi, tetapi juga karena adanya“perdagangan kekuasaan/kewena-ngan”. Berdasarkan empiris dilapa-ngan penyebab korupsi tersebutdisebabkan oleh 3 (tiga) aspek utamayaitu Aspek Manusia, Aspek SosialBidaya dan Aspek Administrasi/Institusi.

Jeremi Pope mensinyalir korupsimakin mudah ditemukan di berbagai

bidang kehidupan. Hal ini disebab-kan; Pertama, karena melemahnyanilai-nilai sosial, kepentingan pri-badi menjadi lebih utama dibandingkepentingan umum, serta kepemilikanbenda secara individual menjadietika pribadi yang melandasi perilakusosial sebagian besar manusia.Kedua, tidak ada transparansi dantanggung gugat sistem integritaspublik. Birokrasi pelayanan publikjustru digunakan oleh pejabat publikuntuk mengejar ambisi politik pri-badi, semata-mata demi promosijabatan dan kenaikan pangkat. Se-mentara kualitas dan kuantitaspelayanan publik, bukan proritasdan orientasi yang utama. Disampingitu menurut Boni Harges (Mediaonline 2003) perilaku korup tidakhanya ditautkan dengan moralitaspersonal yakni menyangkut nilai-nilai yang diserap seseorang, tetapijuga menyangkut hal situasionalseperti; adanya peluang untuk mela-kukan korupsi, adanya tekanankeuangan untuk memenuhi kebu-tuhan yang didasari sifat serakah,egois, tidak kuat terhadap godaan,mudah terpengaruh, gaya hidupkonsumtif, kebutuhan mendesak,moral yang rendah, tidak diamal-kannya ajaran-ajaran agama secara

benar dan integritas yang rendah.Kondisi korupsi di Indonesia, juga

disebabkan oleh faktor sosial bu-daya. Menurut Prof. Toshiko Kino-shita, Guru Besar Unversitas Waseda,Jepang, mengemukakan bahwa ma-syarakat Indonesia adalah ma-syarakat dengan sistem KeluargaBesar atau extended family, sebuahmasyarakat yang mempunyai nilaibahwa kesuksesan seorang anggotakeluarga harus pula dinikmati olehseluruh anggota keluarga besar itu.Dengan demikian, seorang pejabatbelum dianggap sukses kalau belummenularkan sukses kepada anggotakeluarga yang lain. Faktor budayayang didominasi pola paternalistikdan ewuh pakewuh ternyata mem-perkuat praktek korupsi. Sikap ewuhpakewuh sangat berpengaruh negatifdalam kehidupan birokrasi karenacenderung mentolerir tindakan ne-gatif demi menjaga harmonisasisehingga membuat kontrol individudan masyarakat menjadi lemahterhadap praktek korupsi.

Faktor yang menstimulus terja-dinya tindak pidana korupsi, jugadisebabkan kelemahan administrasiatau institusi pemerintah. Misalnyayang berkaitan dengan pengelolaankeuangan negara, maka aspek orga-



OPINI



nisasi adalah yang paling dominanpenyebab terjadinya korupsi, selainfaktor aturan pajaknya yang ambi-guistik dan kesejahteraan, faktor lain,karena lemahnya pengawasan dankurang adanya teladan dari pim-pinan. Kelemahan sistem pengen-dalian manajemen, tidak sekedarmemberi peluang, bahkan cenderungtelah menjadi kultur di dalam menu-tupi korupsi pada organisasinya.

Tindakan penyimpangan keua-ngan negara seringkali terjadi mulaipada saat persiapan, perencanaan,pembentukan maupun pada saatpelaksanaan suatu anggaran keua-ngan negara bahkan sampai tahapoutputnya(input, process, output).P e n y i m p a n g a nterhadap pengelolaankeuangan negara ter-sebut pada umumnyaterjadi pada saat peng-gunaan anggaran penga-daan barang/jasa da-lam suatu instansi/lem-baga pemerintah, baikditingkat pusat maupundi daerah.

Pada tahap perenca-naan anggaran di markup (input), pada tahap pelelangandilakukan secara rekayasa (process)dan pada saat output mutupekerjaan/barang/jasa dibawahatau tidak sesuai mutu atauspesifikasi yang terdapat dalamkontrak. Hal ini terjadi karena tata-nan penyelenggaraan pemerintahantidak dirancang untuk mengeliminasidan atau menekan kecenderungannegatif dari pemegang wewenanguntuk melakukan tindakan yangdapat diancam sanksi korupsi. Disamping itu banyak hal yang belumdiatur secara tegas sehingga mem-berikan banyak “grey area” yangpotensial menjadi sumber konflik.Dari pendapat beberapa ahli hal-haltersebut, antara lain, dapat dilihatdari kenyataan berikut :

a. Peraturan perundang-unda-ngan yang tidak realistis dan tidakakomodatif terhadap pencegahan danpenanggulangan modus operandikorupsi;

b. Ketidakjelasan definisi dan

standar operasi pada berbagai kegia-tan pelayanan masyarakat padainstansi-instansi pemerintah;

c. Prosedur administrasi yangrumit dan berbelit-belit dan

d. Kurangnya keterbukaaninformasi.

Akibat KorupsiKorupsi adalah penyebab yang

paling banyak dituding sebagai akarkejatuhan Indonesia di dalam krisisekonomi tahun 1998, serta tidakmampu tumbuhnya ekonomi Indone-sia pasca krisis (Soejais,2006) Sepa-kat atau tidak, selama kurang lebih65 tahun kita membangun Indonesia,korupsi tetap menjadi ancamanterbesar. Yang menimbulkan kerugian

yang sangat besar bagi keuangannegara. Tidak diragukan lagi bahwakorupsi semakin membuat parahkemiskinan yang sudah sangat parahdan sudah sangat sulit diatasi(Pope,2003) Demikian pula IndeksPersepsi Indonesia sejak tahun 2000hingga 2010 masih menduduki posisipaling rendah di Asia. Pada tahun2010 hasil survey Transparancy Inter-national Corruption Perception Indexmenempatkan Indonesia beradapada rangking ke-110 dari 180negara tersurvei dengan score IPK 2,8.Suatu prestasi yang tidak dapatdibanggakan sebenarnya. Korupsijuga menyebabkan mutu pemba-ngunan Sumber Daya Manusia Indo-nesia jauh di bawah negara-negaratetangga di Asia Tenggara, danbahkan di bawah Srilangka (UNDP,2004) dan daya saing yang rendahpula. Selain itu korupsi menyebabkanIndonesia menjadi tempat yangkurang menarik bagi investasi global,karena korupsi menjadikan Indone-

sia sebagai negara yang terlamadalam mengurus ijin investasi.

Lebih jauh, tindak pidana korupsi,memiliki pengaruh yang sangat burukterhadap kehidupan bermasyarakatsehingga menimbulkan ketidak-pastian di dalam masyarakat itusendiri, dan juga dapat menimbulkanrangsangan terhadap tingkah lakumasyarakat secara keseluruhan.Misalnya penyimpangan dalamproses tender pengadaan barang danjasa yang terus berlanjut, tanpadisadari penyimpangan tersebutmenjadi hal yang lumrah dan siste-matis dalam dunia pengadaan ba-rang/jasa. Otomatis tentunya kea-daan itu dapat merubah tata pola ten-

der yang harus dipatuhidi luar tata pola aturanyang berlaku.

StrategiPemberantasan Korupsi

yang Efektif Melihat tingginya

tingkat kejadian korupsidan cara-cara yang dila-kukan seperti tergambardari berbagai hasil sur-vey di atas dan dahsyat-nya dampak yang ditim-

bulkan, muncul pertanyaan besar,dapatkah praktik korupsi berkurangsecara signifikan? Sangat sulit tapibukan tidak mungkin. Langkah-lang-kah untuk memerangi korupsi telahdimulai sebagaimana diamanatkandalam TAP MPR No.XI/MPR/1998.Menindaklanjuti amanat tersebutPemerintah telah melakukan pembe-nahan insfrastruktur anti korupsi,yaitu dengan diterbitkannya UU No.28Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dariKKN, UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Ko-rupsi yang disempurnakan denganNo. 20 Tahun 2001, serta UU No.15Tahun 2002 dan UU No.25 Tahun 2003tentang Tindak Pidana PencucianUang

Kemudian melalui UU No.30 Ta-hun 2002 dibentuklah Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK). KPK meru-pakan suatu lembaga yang memilikikewenangan luar biasa, yaitu me-liputi kewenangan penyelidikan,



OPINI

Korupsi adalah penyebab yang palingbanyak dituding sebagai akar kejatuhanIndonesia di dalam krisis ekonomi tahun

1998, serta tidak mampu tumbuhnyaekonomi Indonesia pasca krisis

(Soejais,2006)



penyidikan dan penuntutan. Karenapenanganan korupsi masih dirasakanlamban, maka kemudian Presidenmengeluarkan Inpres No. 5 Tahun2004 tentang Percepatan Pembe-rantasan Korupsi.

Namun demikian, ironisnyakeberadaan produk legislasi danberbagai peraturan ini nampaknyabelum mampu juga meredam praktiktindak pidana korupsi. Sulitnyapengungkapan kasus-kasus tindakpidana korupsi antara lain dise-babkan oleh kejadian korupsi ter-sebut sifatnya tersembunyi, pembuk-tiannya harus dengan bukti yangnyata dan adanya praduga tidakbersalah (Bologna, 2006). Selain itukorupsi tersebut juga dilakukansecara sistematis dan sulituntuk diidentifikasi (Pillay,2004). Davia et al (2000)menyatakan bahwa diper-kirakan 40 persen darikeseluruahan kasus fraudtidak pernah terungkap,atau dikenal denganfenomena gunung es.

Penerapan unsur-unsur SPIPBelajar dari pengalaman negara

yang telah cukup berhasil dalammemerangi dan mengendalikan ko-rupsi, menyikapi amanat Propenas,Strategi Nasional PemberantasanKorupsi, tuntutan masyarakat danperkembangan lingkungan serta hal-hal prinsipil dalam memerangi ko-rupsi, tampaknya sudah saatnyauntuk dikembangkan upaya laindiluar kegiatan investigatif dalammemerangi korupsi yaitu denganmengembangkan upaya-upaya yangmeliputi prevensi/pencegahan danedukasi/ pembelajaran publik. Pe-nanggulangan korupsi melalui upayainvestigatif selama ini cenderungmenitikberatkan pada kegiatan detek-si dan represif saja yaitu berupakegiatan yang bermuara kepadapenegakan hukum pidana dan ber-sifat simptomatik dan atau setelahkorupsi terjadi namun belum sepe-nuhnya berkaitan dengan upayapenanggulangan penyebab dan kon-disi-kondisi yang mendorong tim-bulnya korupsi.

Berkaitan dengan upaya pembe-

rantasan korupsi dengan pendekatanpreventif tersebut, Pemerintah mener-bitkan Peraturan Pemerintah Nomor60 tentang Sistem Pengendalian In-tern Pemerintah. Disingkat SPIP. Halini mengandung maksud seluruhtingkat pimpinan wajib menyeleng-garakan kegiatan pengendalian atasseluruh kegiatan pengendalian atasseluruh kegiatan masing-masing.Artinya, setiap penyelenggaraankegiatan pada suatu Instansi Peme-rintah, mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, sampaipertanggungjawaban, harus dilaksa-nakan secara tertib, terkendali, sertaefisien dan efektif. Penerapan SistemPengendalian Intern Pemerintah(SPIP) yang efektif dapat memberikan

keyakinan memadai bahwa penye-lenggaraan kegiatan pada suatuInstansi Pemerintah dapat mencapaitujuannya secara efisien dan efektif,melaporkan pengelolaan keuangannegara secara andal, mengamankanaset negara, dan mendorong keta-ataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Semua unsur-unsur yang terkan-dung dalam SPIP adalah merupakanstrategi preventif yang komprehensifdan bila diterapkan secara konsistenakan sangat efektif untuk pencegahanpenyimpangan dalam pengelolaankeuangan negara baik yang bersifatadministratif maupun yang berin-dikasi tindak pidana korupsi. Strategipreventif ini lebih diarahkan untukmenghilangkan tiga aspek penyebabterjadinya korupsi yakni aspekmanusia, aspek sosial budaya danaspek administratif/institusi..

1). Menghilangkan penyebabkorupsi akibat kelemahan Aspekmanusia.

Penerapan unsur-unsur SPIPterutama unsur lingkungan pengen-dalian akan dapat menghilangkan

korupsi yang disebabkan oleh aspekmanusia. Hal ini dapat dilakukanmelalui pendekatan perbaikan moraldengan menjalankan ajaran-ajaranagama secara benar. Menyusun danmenerapkan aturan perilaku sertakebijakan lain yang berisi tentangstandar perilaku etis, praktik yangdapat diterima, dan praktik yang tidakdapat diterima termasuk benturankepentingan.

Unsur SPIP lingkungan pengen-dalian, akan berfungsi secara efektif,bilamana adanya komitmen yangtinggi dari pimpinan dan seluruhpengawai organisasi untuk mencip-takan dan memelihara lingkungandalam keseluruhan organisasi yangakan menimbulkan perilaku positif

dan mendukung terhadappengendalian intern danmanajemen yang sehat.

2). Menghilangkan pe-nyebab korupsi akibatkelemahan Aspek SosialBudaya

Menghilangkan penye-bab korupsi dari aspek

sosial budaya, diperlukan kesadarandan kerjasama dari seluruh lapisanmasyarakat. Menggugah kepedulianmasyarakat terhadap bahaya korupsidan mendorong masyarakat maumelaporkan bila menjumpai adanyakejadian korupsi dilingkungannya.Sikap gotong royong dan keramah-tamahan yang dimiliki selama inijangan dikotori dengan upayapenyuapan kepada aparat hanyauntuk memudahkan memperolehlayanan tertentu dengan mengor-bankan sistem atau norma-normayang ada. Dalam masyarakat harusditumbuhkembangan kultur yang antikorupsi. Dan rasa malu untuk mela-kukan korupsi.

3) Menghilangkan penyebabkorupsi akibat kelemahan AspekAdministrasi/ Institusi

Pembenahan dalam kelemahanaspek administrasi/institusi yangterdapat pada unit-unit organisasiinstansi pemerintah, BUMN danBUMD dapat dilakukan dengan caramenerapkan sistem pengendalianintern secara baik dan konsistenmeliputi penciptaan dan lingkungan



OPINI

Selain itu korupsi tersebut jugadilakukan secara sistematis dan sulit

untuk diidentifikasi (Pillay, 2004).



dalam keseluruhan organisasi yangmenimbulkan perilaku positif dandan mendukung terhadap pengen-dalian intern dan manajemen yangsehat. Dilakukannya penilain risikoakan memberikan informasi bagiorganisasi atas kemungkinan keja-dian yang mengancam pencapaiantujuan dan sasaran organisasi baikrisiko yang dihadapi dari luarmaupun dari dalam. Penerapanunsur kegiatan pengendalian secaraterus menerus merupakan tindakanyang diperlukan untuk mengatasirisiko serta penetapan dan pelak-sanaan kebijakan dan proseduruntuk memastikan bahwa tindakanmengatasi risiko dari kelemahanadministrasi telah dilaksanakansecara efektif. Hal yang tidak kalahpentingnya adalah organisasi menye-diakan informasi berasal dari datayang telah diolah secara lengkap,tepat dan akurat yang dapat digu-nakan untuk pengambilan keputusandalam rangka penyelenggaraan tugasdan fungsi organisasi. Dan informasitersebut telah disampaikan kepadapihak-pihak yang berkepentingansehingga baik secara langsung mau-pun tidak langsung akan menda-patkan umpan balik untuk perbaikankinerja organisasi. Kelemahan aspekadministrasi dapat pula dihilangkandengan adanya pemantauan yangberkelanjutan, evaluasi terpisah, dantindak lanjut rekomendasi hasil au-dit dan riviu lainnya. Pemantauanberkelanjutan ini diselenggarakanmelalui kegiatan penegelolaan rutin,supervisi, pembandingan, rekonsi-liasi, dan tindakan lain yang tekaitdalam pelaksanaan tugas. Demikianhendaknya dilaksanakan pula eva-luasi terpisah melalui penilaiansendiri, riviu, dan pengujian efek-tivitas Sistem Pengendalian Internyang dapat dilakukan oleh aparatpengawasan intern pemerintah ataupihak eksternal pemerintah denganmenggunakan dafat uji pengendalianintern.

Peran serta masyarakat dan hasilaudit reguler serta auditor forensik

Mengingat sifat fraud yang ter-sembunyi maka penanganannya

bukanlah hal yang mudah. Untuk bisamengungkapkannya diperlukan in-formasi/temuan hasil audit oleh BPKdan Aparat Pengawasan Intern Peme-rintah atau laporan masyarakat(whistle blower) kepada instansipenegak hukum yang menginfor-masikan adanya perilaku menyim-pang dalam pengelolaan keuangannegara oleh penyelenggara negarayang diduga berindikasi tindak pida-na korupsi.

Namun dalam pelaksanaan tin-dak lanjut atas laporan tersebut,penyidik disamping harus mem-buktikan adanya perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh pelakujuga harus membuktikan adanyakerugian keuangan negara dan pihak-pihak yang diuntungkan oleh perbua-tan tindak pidana korupsi tersebut.Untuk menentukan jumlah kerugiankeuangan negara dan pihak-pihakyang diuntungkan, penyidik menga-lami kesulitan dan terkendala untukmemperoleh bukti-bukti yang cukup,kompeten dan relevan berkaitandengan dengan transaksi keuangan.Kesulitan ini disebabkan penyidikyang kurang memiliki kompetensiuntuk mengaudit dibidang transaksikeuangan. Hal ini menyebabkanpengungkapan kasus tindak pidanakorupsi menjadi sulit dan membu-tuhkan waktu yang lama.

Dalam hal ini, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP)dapat membantu aparat penegakhukum, dalam bidang audit forensikyaitu audit investigatif, audit dalamrangka penghitungan kerugian keua-ngan negara dan pemberian ketera-ngan ahli di sidang pengadilanperkara tindak pidana korupsi.Pengalaman audit sangat diperlukanuntuk dapat mendeteksi dan menen-tukan jenis penyimpangan, penyebabpenyimpangan, modus operandi,pejabat-pejabat yang terkait, bukti-bukti kompeten yang relevan sertaakibat dari perbuatan yang menyim-pang tersebut.

Dalam hal ini terkait denganimplementasi Inpres Nomor 5 Tahun2004 tentang Percepatan Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi, au-

ditor BPKP membantu instansi penyi-dik dengan melakukan audit forensikmelalui kegiatan audit investigatif,audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara dan pem-berian keterangan ahli di sidangpengadilan perkara tindak pidanakorupsi.

Dalam sejumlah perkara tindakpidana korupsi khususnya yangterkait dengan pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, penge-tahuan dan teknik audit forensiktersebut diperlukan agar pengadilandapat menyimpulkan secara benaratas suatu hal yang dipermasalahkan(Sunaryadi, 2008). Auditor Forensikdengan keahlian akunting dan auditforensik/ audit kecurangan (Bologna,2006) akan berperan membantupihak penyidik dalam pengungkapanpenyimpangan keuangan negarayang berindikasi tindak pidanakorupsi, baik dari segi kualitasmaupun dapat memperpendek waktupengungkapannya.

Langkah-langkah kongkrit dalamupaya memerangi korupsi harusdilakukan yakni mengimplemen-tasikan dan menegakkan kebijakandan program anti korupsi secarabertahap dan sistematis, mengem-bangkan lingkungan sosial yang antikorupsi, memperluas dan mengem-bangkan partisipasi warga negara,mengembangkan infrastruktur antikorupsi, meningkatkan pembaharuanadministrasi pada bidang-bidangyang rawan korupsi dan menyeleng-garakan good governance secaraberkelanjutan. Oleh karena itu semak-simal mungkin korupsi dicegahjangan sampai terjadi dengan pene-rapan unsur-unsur SPIP (pendekatanpreventif), dan apabila korupsi sudahterlanjut terjadi, semaksimal mung-kin dapat diidentifikasi dalam waktuyang sesingkat-singkatnya melaluikegiatan audit reguler dan ataumelalui audit forensik (pendekatandetektif) serta korupsi yang sudahdiidentifikasikan, semaksimal mung-kin diproses oleh aparat penegakhukum ssesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku secara cepat,tepat dengan tingkat kepastian yangtinggi (pendekatan represif).



OPINI



di daerah sasaran pembagian daginghewan qurban.

Seperti pada Idul Adha sebe-lumnya, penyembelihan hewan qur-ban dan pendistribusiannya bekerjasama dengan Swadaya Ummah, se-buah lembaga pengelola zakat infaqshodaqoh yang bonafide dan telah

Dharma Wanita Persatuan BPKPProvinsi Riau yang menyiapkanmakan siang bersama pada saatpelaksanaan penyembelihan hewanqurban.

Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiRiau dalam sambutannya menyam-paikan bahwa Ibadah qurban adalah

Pekanbaru, 18 November 2010,bertempat di kantor Perwakilan BPKPProvinsi Riau, Pegawai PerwakilanBPKP Riau melaksanakan ibadahpenyembelihan hewan qurban berte-patan dengan Hari Raya Idul Adha 10Dzulhijah 1431 H/ Rabu tanggal 18November 2010. Jumlah hewanqurban seluruhnya sebanyak 4 ekorsapi dan 1 ekor kambing, 3 ekor sapidisembelih di Kantor PerwakilanBPKP Provinsi Riau, sedangkan 1 ekorsapi dan 1 ekor kambing disembelih

dikenal masyarakat luas karenakiprahnya dalam mengelola zakatinfaq shodaqoh dan membangunumat.

Qurban pada tahun ini, sepertiyang telah diprogramkan oleh Swa-daya Ummah adalah Qurban UntukSesama. Hadir pada pelaksanaanpenyembelihan hewan qurban KepalaPerwakilan BPP Provinsi Riau, Da-dang Kurnia, para Pejabat Struktural,dan pegawai baik yang merupakanpanitia maupun bukan, serta ibu-ibu

bentuk ketaatan kepada Allah SWTuntuk berbagi dengan sesama, sema-ngatnya semoga dapat meningkatkankualitas pengabdian kita kepadabangsa, negara, dan masyarakatmelalui organisasi yang kita cintai,BPKP. Juga sebagai wujud peningkatankebersamaan di lingkungan Per-wakilan BPKP Provinsi Riau yangselama ini sudah terjalin dengan baikagar semakin baik lagi kedepannya.

Tim Humas Perwakilan BPKP Prov Riau

“ Ibadah qurban adalahbentuk ketaatan kepada Allah

SWT untuk berbagai dengansesama, semangatnya

semoga dapat meningkatkankualitas pengabdian kita

kepada bangsa, negara, danmasyarakat melalui organisasi

yang kita cintai, BPKP.”,demikian disampaikan oleh

Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau Dadang Kurnia.



SERBA-SERBI



“Dengan ditandatanganinyaPernyataan Kepatuhan Aturan

Perilaku diharapkan dapatmendorong perilaku pegawaiBPKP Riau menjadi lebih baik

lagi sehingga bermanfaat bagiorganisasi, masyarakat dan

negara”, demikian disampaikanKepala Perwakilan BPKP

Provinsi Riau Dadang Kurnia.

Pekanbaru, 20 Januari 2010, bertempat di Aulakantor Perwakilan BPKP provinsi Riau dilaksanakanpenandatanganan Pernyataan Kepatuhan AturanPerilaku seluruh pejabat struktural, PFA dan seluruhpegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Acara ini dilaksanakan sebagai implementasi dariAturan Perilaku Pegawai BPKP yang tertuang dalam

Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-1446/K/SU/2008tanggal 23 Desember 2008. Hal ini sebagai wujudkomitmen pegawai BPKP untuk melaksanakanperaturan yang telah ditetapkan dalam Aturan PerilakuPegawai BPKP tersebut.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Riau setelah dilaksanakannyapenandatanganan pernyataan kepatuhan terhadapaturan perilaku menyampaikan bahwa pegawai BPKPadalah bagian tak terpisahkan dari Pegawai NegeriSipil, oleh karena itu segala peraturan yang mengaturperilaku seorang Pegawai Negeri Sipil juga berlaku bagipegawai BPKP. Aturan yang demikian tertuang dalamPeraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, kemudian diatur lebihrinci dalam Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-1446/K/SU/2008 tanggal 23 Desember 2008.

Ditambahkan dengan ditandatanganinyaPernyataan Kepatuhan Aturan Perilaku diharapkandapat mendorong perilaku pegawai BPKP Riau menjadilebih baik lagi sehingga bermanfaat bagi organisasi,masyarakat dan negara.

Diharapkan agar acara ini tidak hanya sebatasseremonial saja, tetapi yang lebih penting adalahdiimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.




SERBA-SERBI



“beliau sosok yang pendiam, namun komit terhadappekerjaan, dan menjalani pekerjaan apa adanya. Terimakasih atas pengabdian beliau kepada BPKP, khususnyaPerwakilan BPKP Provinsi Riau. “ demikian kesan singkatnamun mendalam dari Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiRiau Dadang Kurnia atas kinerja sosok rubrik serba-serbi ini.

Tumin, singkat namanya, namun tak sesingkatpengabdiannya. Bahkan ketika sosok ini telah memasukimasa purnabakti, tetap tidak menyurutkan semangatsosok kelahiran Sobo, 6 April 1955 ini dalam mengabdikepada negara. Sebagai pramu kantor yang penuhdedikasi, slogan melayani dengan hati seakan bukanlagi hanya menjadi jargon semata.

Memulai pengabdian di Perwakilan BPKP ProvinsiRiau sejak tahun 1986 ketika diangkat menjadi CPNS,sebelumnya beliau selama 4 tahun menjadi pegawaidengan status honorer di Perwakilan BPKP Provinsi Riau.semua pekerjaan yang diamanahkan kepada sosok iniselalu dijalani dengan penuh tanggung jawab. Rasa

tanggung jawab dan keikhlasan yang beliau tunjukkandalam bekerja juga diimbangi dengan kedisiplinan yangpatut dicontoh oleh pegawai lain. Beliau selalu datangjam setengah tujuh pagi dan baru pulang sekitar pukultujuh malam, sebuah pengabdian yang luar biasa.

Selain tanggung jawab yang selalu ditunjukkan olehbeliau dalam bekerja, beliau juga merupakan sosoksuami dan ayah yang selalu memberikan yang terbaikkepada keluarga. Saat ini, anak beliau yang pertamasudah duduk di bangku kuliah, kemudian anak keduasudah lulus SMK, dan anak terakhir beliau duduk dibangku kelas 5 sekolah dasar.

Kesan dan pesan yang disampaikan beliau padaSelembayung Pengawasan adalah bersyukur ataskesempatan yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKPProvinsi Riau sehingga beliau dapat mengabdi untuknegara. Dan kini setelah usai pengabdiannya di BPKP,sosok sederhana ini pun mengungkapkan harapannyakepada organisasi tercinta ini, “semoga ke depan, BPKPsemakin mantap lah, dan tentu saja, jaya!”.


|EDISI III|MARET|2010 OPINISEPUtAR KItASEPUtAR KItA|EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011 SERBA-SERBI



Dadang Kurnia, lahir di GarutJawa Barat pada tanggal 30September 1961. Saat inibeliau menjabat sebagai

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riausejak tahun 2010 lalu. Sosok InsanPengawasan kita ini dalam kese-hariannya dikenal sebagai pribadiyang berwibawa, bersahaja, danmurah senyum. Beliau menyelesaikanstudi Master in Business Administra-

tion di University of Rochester, Roch-ester, New York, Amerika Serikat padatahun 1993. Sebelumnya, beliau padatahun 1990 telah terlebih dulu menye-lesaikan Program D-IV SpesialisasiAkuntansi di Sekolah Tinggi AkuntansiNegara.

Pengabdian kepada negara sebagaiPegawai Negeri Sipil dimulai sejaktahun 1983 pada Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur. Selama kurang

lebih empat tahun beliau denganpenuh tanggung jawab menjalankantugas sebagai Auditor di Surabaya.Setelah beliau menyelesaikan duajenjang studinya, pada tahun 1993beliau kembali melanjutkan karirsebagai auditornya pada DirektoratPengawasan BUMN III, Deputi BidangPengawasan BUMN dan BUMD. Padatahun 1999, selama kurang lebih 3tahun beliau dipercaya menjabat



INSAN PENGAWASAN



sebagai Kepala Seksi PengawasanUsaha Gas Bumi dan Petrokimia I,Subdirektorat Pengawasan Gas Bumidan Petrokimia, Deputi Bidang Penga-wasan Perminyakan.

Pada tahun 2001, atas kerja kerasdan tanggung jawab dalam bekerjabeliau kemudian dipercaya untukmenjabat sebagai Staf (Atase Keua-ngan) pada Perwakilan BPKP LuarNegeri di Jerman dengan statusdiperbantukan pada Kedutaan BesarRepublik Indonesia di Bonn/Berlin,Jerman.

Sekembalinya bertugas di Indone-sia pada tahun 2004, beliau dipro-mosikan sebagai Kasubdit Penga-wasan Lembaga Pemerintah BidangPolitik, Sosial dan Keamanan LainnyaI, Dir Pengawasan Lembaga Peme-rintah Bidang Politik, Sosial danKeamanan Lainnya, Deputi BidangPengawasan Instansi PemerintahBidang Politik, Sosial, dan Keamanan,dan kemudian dipercaya menjabatsebagai Kasubdit Pengawasan Lem-baga Pemerintah Bidang Politik, Sosialdan Keamanan Lainnya II, Dir Penga-wasan Lembaga Pemerintah BidangPolitik, Sosial dan Keamanan Lainnya,Deputi Bidang Pengawasan InstansiPemerintah Bidang Politik, Sosial, danKeamanan.

Pada tahun 2010, kembali kerjakeras beliau dalam mengabdi menda-patkan apresiasi dari Pimpinan BPKPsehingga dipromosikan menjadiKepala Perwakilan BPKP Provinsi Riausampai saat ini. Dalam mengadikepada negara, sosok insan penga-wasan kita ini memiliki motto “Menga-lir, menjalani takdir, berusaha ikhlas danmenjalani tugas yang dipercayakansebaik-baiknya”.

Kepada Selembayung Pengawa-san, beliau menyampaikan rahasiakesuksesan yang sudah diraih sampaisaat ini adalah melaksanakan tugasyang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, yang pertama niat dan ikhlastanpa harus berpikir hasil nantinya,yang pasti berusaha sebaik-baiknya.Kemudian berfikir jangan hanyaterpaku pada level kita saat ini, misalketika saya menjadi anggota tim, sayaberpikir minimal dua level keatas,

misal di level dalnis, agar saya dapatmemahami apa yang diinginkan olehatasan, sehingga hasil yang didapat-kan menjadi lebih baik.

Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiRiau ini juga menyampaikan harapanterhadap BPKP ke depannya yaitudengan lahirnya PP 60 tahun 2008dapat dijadikan titik balik bagi BPKP,sehingga dengan kepercayaan yangdipercayakan dari PP 60 tahun 2008tersebut dapat selalu kita jaga, dansesuai pasal 59 PP 60 tahun 2008tersebut, BPKP diamanahkan sebagaipembina, dengan tugas mengawalpenerapan SPIP pada lingkunganpemerintah. kemudian penekanankondisi saat ini, seperti dengandikeluarkannya Inpres no 4 tahun2011 dan dipercayanya BPKP sebagaiQuality Assurance Reformasi Birok-rasi, maka kepercayaan besar terse-but, harus kita imbangi dengan pengua-tan kedalam, dengan meningkatkankompetensi dan profesionalismedalam menjalankan amanah tersebut.marilah kita sama-sama terus mening-

katkan kompetensi dan jangan terpakupada zona nyaman saja sehinggaharus terus mengupdate kemampuandiri. TP4D yang dibentuk di PerwakilanBPKP Provinsi Riau, dengan tujuanmenjadi sarana diskusi dan melaku-kan kajian terhadap current issuesharus benar-benar dimanfaatkandengan optimal.

Kemudian beliau juga menyam-paikan pesan kepada generasi mudadi Perwakilan BPKP Provinsi Riauuntuk harus selalu berpikir tidakhanya untuk sekarang tetapi harusmemiliki visi kedepan, karena BPKPkedepan ada ditangan generasi mudaBPKP saat ini.

Suami dari Yani Risyani dan ayahdari Rinda Saski Kurnia dan AliyAhmad Kurnia dalam sesi wawancaradengan selembayung pengawasanjuga menjelaskan besarnya perankeluarga dalam mendukung pengab-dian beliau untuk negara, karenakeluarga memberikan kepercayaanpenuh sehingga beliau dapat bekerjadengan fokus.



INSAN PENGAWASAN



Ikhwansyah, lahir di Banda Aceh pada tanggal 05Juni 1968. Saat ini beliau menjabat sebagai KepalaBagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Provinsi Riaupada 2010. Sosok Insan Pengawasan kita inimenyelesaikan studi S1 jurusan Akuntansi di Universi-tas Syah Kuala pada tahun 1995. Dalamkesehariannya figur ini dikenal sebagai pribadi yangsegar, humoris, dan supel dalam bergaul.

Pada tahun 1990 beliau memulai pengabdiansebagai Ajun Pengawas Keuangan dan PembangunanMuda pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Aceh.Atas prestasi beliau dalam menjalankan tanggungjawabnya, Pimpinan BPKP kemudian mempromosikanbeliau menjadi Kepala Sub Bagian Umum padaPerwakilan BPKP Daerah Istimewa Aceh pada bulanJuni tahun 2004. Bencana gempa dan tsunami yangmelanda Bumi Serambi Mekkah menjadi panggilanjiwa bagi beliau untuk turut membangun kembalitanah kelahirannya dengan bergabung ke BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dari tahun 2005-2009.

Kembali menjadi Pejabat Fungsional Auditordengan jabatan ketua tim pada tahun 2010, tidakperlu menunggu waktu lama bagi beliau sampaidipromosikan menjadi Kepala Bagian Tata UsahaPerwakilan BPKP Provinsi Riau pada Oktober 2010.Terhadap pencapaian yang telah diraih, beliau punberbagi kunci sukses bekerja, yaitu dengan giat dantulus dalam berusaha serta komitmen terhadap apayang telah direncanakan.

Menjadi Kepala Bagian Tata Usaha PerwakilanBPKP Provinsi Riau ini, menjadikan bapak dari 2orang putri dan 1 orang putra ini harus berpisahdengan keluarga yang berada di Banda Aceh. Namunbermodal motto hidup mengabdi untuk negeri,membuatnya tetap enjoy untuk menjalankan tugas dantetap bersemangat.


|EDISI III|MARET|2010OPINISEPUtAR KItASEPUtAR KItA |EDISI III|MARET|2010|EDISI V|MEI|2011INSAN PENGAWASAN





PROfILE



Documents

demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau