Me;limbang

Menglngat

Menetapkan

.... _--- ---,,-------~

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBlIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARMN

PERA TURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAA.NNOMOR PER- 47/PB/2009

TENTANG

PETUN..JUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNANLAPOR.A.NPERT,A.NGGUNGJAWABAN BEND,C\HARA

KEiV,ENTERIAN NEGARAlLEMBAGAlKANTORISATUAt-J KERJA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAR.AAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan r,,1enleriKeuanqanNornor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan PenyusunanLaporan Pertanggungjawaban Bendahara Kernenterian ~~egaralLembaga/KantorlSatuan Kerja, perlu menetapkan Peraturan Direktur JenderatPerbendaharaan teritanq Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan danPenyusunan Laporan Pertanqqunqjawaban Bendahara Kernenteriao Negara!Lembaga/KantorlSatuan Kerja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentano Perbendaharaan f'Jegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNornor 4614):

3. Perawran Mf"nteri Keuangan Nomor 73!PMK.05!2008 tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan t.aporan Pertanggungiawab2nBendahara Kementerian Negara/LembagaiKantorfSatuan Kerja.

MEMUTUSKAN;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENT Ai--JGPETUNJUK PELAKSANAAN PENAT AUSAHAAN DAN PENYUSUr'JANLPPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHI>.RA KEfv1ENTERIA.NNEGARAlLEMBAGAlKANTORJSATUAN KERJA.

BABIKETENTU,A.NUMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal1Oalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksudcenqan:1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yano selanjutnya disebut LPJ

adalah laporan yang dibuat oleh bendahara alas uang yang dlkelolanyasebaqai pertanqqunqjawaban penqelolaan uanq. r

-1- I

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Peng eluaran Pembantu yangselanjutnya disebut LPJ-BPP adalah .aporan yan; dibuat oleh BPP atasuang ~'ang drkeiol8f)ya sebagai pertanqqunqjawaban peng~lolaan uanq.

Bendahara adalah setiap orang yang diberi lugas menerima, menyimpan,mernbayar dan/a!au menyerahkan uang atau surat berharqa atau barang-barang negara.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya c.sinqka; BUN adalahpejabat yang mempunyai kewenangan untuk rnelaksanakan fungs!pengelolaan Rekening Kas Urnum ~4egara.

Kuasa 8endahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUNadalah pejabat yang memperoleh kewenangan u::tl1:" dan alas narnaBUN rnelaksanakan fungsi pengeiolaan Rekening Kas Umum Negara

Ber.dahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima.rnenyirnpan, rnenyetorkan. menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka peraksanaan AnggaranPendapatan dan Betanja Np.gara pada kantorlsatuan kerja kementeriannegarallembaga.

Sendahara Pengeluaran adalah orang yanq dilunjuk untuk menerima,menyirnpan. mernbayarkan. rnenatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara catarn ranqkapelaksanaan Anggaran Pend patan can 8elanja Negara pada kantorisatuan kerja kementerian negara/lernbaga.

Bendahara Penge!uaran Pembantu yang selanjutnya cisinqkat BPPacatah Bendahara yang bertugas membantu Bencahara Pengeluaranuntuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna ketancaranpelaksanaan keqlatan tertentu.

Daflar tsian Pelaksanaan Anggal1n yang s=tanjutnya dlsingkat DIPAadalah dokumen pelaksanaan anggaran y.:.ng disusun oteh Menteri'Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan olehM81iteri t-..euangan selaku BUi':.

10 Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya oisinqkat f-'NBPadalah seluruh penerimaan pernerintah pusal yang tidak berasal danpenerimaan perpajakan.

2

3.

5

6.

8.

9.

11. Pe.ngguna Anggaran yang setanjutnya cisingkat PA adaian pejat at yangberwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran padakementerian neqaranernbaqa yang bersanqkutan.

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjulnya dise out Kuasa PA adalahpejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari P.':'.untuk rnenggunakan anggaran yanq dikuasakan kepadanya.

13. Pejabat Pernouat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan aiel)P?JKuasa PA untuk rnengarnbil keputusan dan/atau tindakan yang capatmengakibatkan pengeluaran alas beban belanja np9"1ra.

14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Ne.gara yang selanjulnya disingkalKPPN adalah instansi vertikal Direklorat Jenderal Perbeucaharaan yangmernperoleh kewenangan se!aku Kuasa BUN.

15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerjadalam jurnlah !ertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaranhanya untuk membiayai kegiatan operasional sehan-hari satuan kerjayang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pernbayaran langsung.

-2 r

16 Tambahan Uang Persediaan y:mg selanjutnya disinqkat TUP adalahuang yang diberikan xepada satucn kerja untuk kebutuhan yang sangatmendesak dalam satu oulan meleblhi pag!.! UP yang diletapkan.

17 Sura! Perintah Membayar yang selanjutnya disingkal SPM adalah suratperintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda :angan SPM untuk danalas nama PA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan SPP untukmelakukan pembayaran sejumlah uang kepada phak dan alas bebananggaran yang dilunjuk dalarn SPP berkenaan.

18. Sural Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya dlsingkatSPM·UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PNKuasa PA yang dananyadipergunakan sebagai UP untuk rnemt.iayai kegialan operasional kantorsehari-hari.

19. Sura! Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnyadisingkat SPM·TUP adalah SPM yang dilerbitkan oleh PNKuasa P!-\karer.; kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan yangditetapkan.

20 Surat Perintah Membayar Penggantian UP yang selanjutnya disingka!SPM·GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PNKuasa PA denganrnernbebarn OIPA yang dananya dipergunakan untuk rnenggantikan UPyang telah dipakai.

21. Sura! Perinta Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM·LSadalah SPM yang dikeluarkan oleh PNKuasa PA kepaca:a PiMakketiga alas dasar perikatan atau surat keputusan;b. Bendahara Penqeluaran untuk belanja !",egawai/perjalanan.

22. Sural Perintah Pencairan Dana yang selanjulnya disebut SP2D adalansura! perintah yeng dilerbitk.::n oleh Kuasa BUN kepada bankoperasional/kantor pos d;:lr"l giro oerdasarkan SPM untukmemindahbukukan sejurnlah :.lung dari Kas Negara ke rekening pinaxyang ditunjuk dalarn SPM berkenaan.

23. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebutUAKPA adalah unit akuntansi inslansi yang melakukan kegiatanakuntans: can pelaporan tingkat satuan kerja.

24 Dokumen surnoer adatah dokumen yang digunakan sebagai dasarpembukuan bendahara.

25 SPM-UP/SPM·TUP/SPM-GUP/SPM·LS yang dinyatakan sah adatanSPM·UP/SPM·TUPfSPM-GUP/SPM·LS yang telah diterbitkan SP20 candibubuhi cap 'teiah diterbitkan SP2u tanggal.. Nomor ...." oleh KPPN

26 SPM·GUP Nihil 1'ang dinyatakan sah adalah SPM·GUP Nihil yang telandibubuhi cap "telan dlbukukan pada t:::nggal : oleh KPPN.

27 Sura! Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Seloran Pengembalian Belanja(SSPB)/Surat Setoran Pajak (SSP) yang dinyalakan san adalahSSBP/SSPB/SSP yang telah mendapat Nornor Transaksi PenerimaanNegara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos(NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NP;-') kecuali diletapkan lain.

28 Sura! Bukti Setor yang selanjutnya disingkat SBS adalah tanda bukttpenerimaan yang dlbertkan oleh Bendahara Penerimaan kepadapenyetor.

-3- (

Bagian Kedua

Ruang Ungkup

Pasal2

(1) Kewajiban melakukan penatausahaan dan penyusunan LPJ dilakukanoleh setiap Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran pada satuankerja kernenterian negara/lembaga, termasuk BPP dan BendaharaPengeloia Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

(2) Penatausahaan dan penyusunan LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan atas pengelalaan uang atau surat berharga dalarn rangkapelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Kewajiban sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak termasukBendahara Pengeluaran yang menyalurkan dana dalam rangkapelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal3

Penatauaahaan can penyusunan LPJ yang diatur dalam Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaan ini meliputi lata cara pembukuan BendaharaPenerimaan/Bendahara Pengeluaran, perneriksaan kas dan rekonsiliasi,penyusunan dan penyarnpaian LPJ, dan verifikasi LPJ,

BAB 11

PEMBUK.Ut,'J BENwAHARA PENERIMMN/BENDAHAR,A, PENGELUARAN

Pasal4

(1) Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seiuruhpenerimaan dan penqeruaran dalam ranqka pelaksanaan anggaransatuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya.

(2) Pembukuan bendahara terdiri dari Buku Kas umurn, - Buku Pernbantu,dan Buku Pengawasan Anggaran.

(3) Pernbukuan ditaksanakan alas dasar dokumen sumber pernbukuanbendahara.

(4) Pernbukuan yang dilakukan aleh bendahara harus dimulai can Buku KasUmum, selanjutnya pada buku-buku pembantu.

(5) Bendahara yang rnernbukukan lebill dari salu DIPA, pembukuannyadllaksanakan secara terpisah untuk rnasinp-rnasinq DIPA.

PasalS

(1) Bendahara Penerimaan rnernbukukan seluruh penerimaan PNBP, baikyang disetor langsung oleh wajib setor ke Kas Negara, maupun yangd ipung utnya.

(2) Buku pembantu Bendahara Penerirnaan terdiri dart Buku Pembanlu Kasdan buku pembantu lainnva sesuai kcbutuhan.

Pasal6

(i) Bendahara Pengeluaran membukukan penerimaan se!ain jeruspenerimaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), baikyang diperalehnya melalui potongan pembayaran atau yang disetorlangsung oleh wajib setor ke Kas Negara. It

-4-

(2) Buku pernbantu Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya terdiri dariBuku Pembantu Kas, Buku Pembantu UPfTUP, Buku Pembantu LS-Bendahara, Buku Pernbantu Pajak, dan Buku Pernbantu Lain-Lain.

(3) Dalam ranyka metaksanakan tugasnya, Bendahara Penge!uaran dapaldibantu (l1~h satu atau !ebih BPP.

(4) Dalarn hal Bendahara Pengeluaran dibanlu oleh BPP, BendaharaPengeluaran wajib menyampaikan daftar rincian jurnlah UP yang dikelolaoleh masing-masing BPP pada saat penoajuan SPM-UP/SPM- TUP keKPPN.

(5) 8PP dalam melakukan pernbukuan sebatas pada uang "dng berada d;bawah pengelolaannya.

(6) LPJ-BPP merupakan cokumen surnber pernbukuan bagi BendaharaPengeluara n.

(7) Pernbukuan alas LPJ-BPP dilakukan berdasarkan nilai yang tercantumdalarn LPJ-BPP

Pasa!7

(1) Pernbukuan lerhadap se!uruh penerimaan dan pengeluaran sebagaimanadirnaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dengan tulis tangan ataukomputer

(2) Dalam ha! pembukuan dilllkukan dengan menggunakan kornputer,bendahara wajib:

a. mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pernbantu sekuranq-kurangnya salu kali dalam satu bulan:

b. menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan ouku-bukupernbantu bulanan yarlg telah ditandatangani bendahara dan diketahuiKuasa PA.

Pasal8

(1) Pada akrur tanun anggaran, Buku Kas Umum, buku-buku pernbantu, canBuku Pengawasan Anggaran wajib ditutup.

(2) Bagian akrur Buku Kas Umum digunakan untuk catatan hasil perneriksaankas.

Pasal9

(1) Tata cara pernbukuan Bervtahara Kemenlerian Negara/Lembaga/KanlorlSatuan Kerja adalah sebagaimana dialur dalarn Lampiran I PeraluranDirektur .Ienderal Perbendaharaan inL

(2) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan den keseragaman pembukuan.ditetapkan model-model buku sebagaimana tercantum da'am Lampiran 11,Lampiran Ill, dan Lampiran IV Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan ini.

f

-5-

SAS III

PEMERIKSAAN KAS DAN r;EKONSILlASI

Pasal10

(1) kuasa PA wajib rnetakukan pemeriksaan kas bencahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

(2) Pemeriksaan kas <ebaqalmana cunaksud pada ayat (1) dilakukan untukrnenelili kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas.

(3) Kuasa PA wajib rnelakukan rekonsiliasi internal antara pembukuanbendahara dan Laporan Keuangan UAKPA sekurang-kurangnya satu kalidalam satu bulan sebeium dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

(4) Rekonsiliasi dimaksudkan un!uk meneliti kesesuaian antara pembukuanbendahara dan Laporan Keuangan UAKPA, denqan menggunakan datasebagai berikut:

a saldo UP untuk Bendahara Pengeluaran;

b. kuitansi yang beium di-SPM-GU/SP20-kan untuk BendaharaPengeluaran;

c. SPM-LS kepada bendahara yang belum dibayarkan kepada yangberhak:

d penerimaan negara yang belum disetor ke Kas Negara berupa SBSuntuk 8endahara Penerimaan; dan

e realisasi anggaran.

(5) Hasit pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilrekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada aya: (4) harus dituangkandalam Berila Aeara Pemeriksaan Kas can Rekonsihasi sebagaimanatercantum catarn Lampiran 11 dan Lampiran III Pera!uran DirekturJenderal Perbe ndaharaan im.

Pasal11

(1/ Pejabat Pembua! Kornitmen wajib rnelakukan pemeriksaan kas BPPsekurang-kurangnya sa tu kaf dalarn satu bulan.

(2) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan uniukrnenelif kesesuaian anlara sal do buku dan saldo kas.

(3) Hasil pemenksaan kas sebaqatrnana dirnaksud pada ayat (1) cuuanqxandalam Berita Acara Perneriksaan Kas sebagaimana tereanturn dalamLampiran IV Peraturan Oireklur Jenderai Perbendanaraan mi.

BA81V

LAPORAN PERT ANGGUNGJAWA8AN BENOAHARA

Bagian Pertama

Penyusunan can Penyampaian Laporan Pertanggungjawab3n

Pasal12

(1) Bendanara wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yangdikclolanya.

(2) LPJ disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, danBuku Penqawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh

Kuasa PA .6. (

(3) LPJ wajib disampaikan secara bulanan paling lambat 10 (sepu/uh) harikerja ouran berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pesuruuk bu/an berkenaan kepada:

a. ~epala KPPN yang ditunjuk dalam D/PA satuan kerja yang berada dibawah pengeiolaannya;

b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; canC. Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Penyarnpaian LPJ seoaqairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalarnrangkap 2 (dua) dan dapal disampaikan bersamaan dengan rekonsiliasiLaporan Keuangan UAKPA

(5) Dalam hal LPJ dito/ak oleh KPPN karena lidak memenuhi ketentuan,LP.) terseout segera dikembalikan kepada bendahara untuk diperbaiki,se/anjutnya dikirimkan kembali ke KPPN selambat-/ambatnya 5 (/ima)hari kerja sejak tanggal pengembalian.

(6) LPJ·BPP disusun berdasarkan Buku Kas Umum. buku-buku pembantu.dan buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan diuji crenPejabat Pembuat Komitmen.

(7) LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Penge/uaran secara bulananpaling lambat 5 (Iima) hari kerja bulan berikulnya disertai salinanrekening Koran dari bank/pas untuk bulan berkenaan.

(R) LPJ dituangkan da/am format sebagaimana tercantum dalam LampiranV. Lampiran Vi, dan Lampiran VII Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan ini.

Bagian Kedua

Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban

Pasal13

(11 ,(f.lpN selaku Kuasa BUN melakukan veri'lkasi atas LPJ yangdisarnoaikan Bendahara Penerin1?8n/Benrlaharrl Perr;elu"'11"'sebaga:mana dimaksud dalam Pa:;a!12 ayat (3) huruf a.

(2) LPJ yang telah diverlukasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) candinyalakan benar maka LPJ direkapitu/asi dan dilaporkcn secaraberjenjang oleh K;'>PN kepaca Kantor Wilayah Direktorat JenderalPcrbendaharaan dan Kantor Pusat Direktoral Jenderal Perbendaharaan

(3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2). acaran sebaqairnana diatur da/am Lampiran VIII Peraturan OirekturJen:!~ral Perbendaharaan ini, meliputi keqiatan:a membandingkan saldc UP yang tertuanq dalarn LPJ dengan Kartu

Pengawasan Kredit Anggaran yang ada pada KPPN;b. membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo

akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebetumnya:c. menquji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum

dalam LPJ dengan salinan rekening Koran bendahara;d menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada

LPJ;e. rnenehti kepatuhan bcndahara dala.n penyetoran paJak dan

penyampaian LPJ.

-7. r

BAR V

SANK::,I

Pasal14

(1) Dalam hai bendahara belum menyampaikan LPJ sebagaimanadimaksud dalam Pasa! 12 ayat (3) huruf a. atau lidak menyampaikankernbali LPJ yang ditolak sebaqaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat(5) KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitanSP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak membebaskanbendahara dari kewajiban penyampaian LPJ.

BABVi

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal15

Dalarn nal terjani pergantian bendanara dalam suatu periode pernbukuan.dilakukan pernenksaan kas dan serah le rima yang dituangkan calarn BeritaAcara Pemeriksaan Kas dan Serah Terirna sebagaimana tercantum cararnLarnpiran IX Pcraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal16

(1) Dalam ha: terjadi kerugian negara yang telah rnendapat ketetapansesuai peraturan perundang-undangan maka ketetapan dirnaksucdiiadikan dokumen sumber pemburuan bendahara

(2) Dokumen sumber sebaqairnarv- dimaksud pada ayat (1) dibukukansebagai pengeluaran.

BABVII

KETENTUAN PEi-JUTUP

Pasa: 17

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai bertaku pada tanggaldite!apkan

Ditetapkan di Jakartapaca tanggal 10 N.peMber 2009

r