DESAIN BESAR PERTANIAN PERKOTAAN PROVINSI DKI …tarulh.com/wp-content/uploads/2018/01/Desain-Besar-Pertanian... · Pelaksanaan Pertanian Perkotaan 4.2.3. Lingkungan Hidup 4.2.4

DESAIN BESARPERTANIAN PERKOTAANPROVINSI DKI JAKARTATAHUN 2018 – 2030

DEPUTI GUBERNUR DKI JAKARTA BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

I Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030

IIDesain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030

DESAIN BESARPERTANIAN PERKOTAANPROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2018 – 2030

Disusun oleh:Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kedeputian Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Dengan dukungan dari:

III Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030

IVDesain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030

KATA PENGANTAR

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bertekat untuk mencapai Kota Berketahanan untuk mengatasi berbagai masalah di Jakarta, seperti polusi udara dan cuaca panas, banjir, pengelolaan sampah, kualitas air permukaan, tidak stabilnya harga pangan, dan semakin berkurangnya lahan produktif. Masalah yang kompleks tersebut tidak bisa hanya diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Nasional, Pemerintah Daerah sekitar Jakarta, dan juga kerjasama dengan berbagai pihak termasuk badan usaha, LSM, kelompok masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi.

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah di Jakarta tersebut, bersama-sama dengan berbagai pihak (pemerintah nasional, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat), pemerintah provinsi DKI Jakarta menyusun Desain Besar Pertanian Perkotaan Tahun 2018 - 2030. Desain besar ini diharapkan bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah polusi udara dan cuaca panas, harga bahan pangan yang tidak stabil, ancaman banjir, dan kurangnya tutupan hijau. Untuk itu, keberhasilan pelaksanaan Desain ini tergantung pada kerjasama berbagai pihak untuk saling bersinergi.

Desain Besar Pertanian Perkotaan merupakan bagian dari perencanaan Jakarta Kota Berketahanan. Desain ini akan disinkronkan dengan desain-desain lain yang terkait, seperti desain pengelolaan sampah, bangunan hijau, ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Sekretariat Jakarta Berketahanan akan membangun sinergi rencana-rencana tematik untuk bersama-sama berkontribusi dalam pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berketahanan terhadap berbagai masalah yang dihadapi Jakarta.

Terwujudnya Desain Besar Pertanian Perkotaan ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyampaikan terima kasih kepada Yayasan KARINA, Platform MURIA, CARE International Indonesia, dan Partners for Resilience Indonesia yang secara aktif memfasilitasi proses penyusunan Desain ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat, LSM, badan usaha, dan perguruan tinggi yang telah terlibat dalam proses penyusunan Desain. Semoga, kita bersama-sama bisa melaksanakan Desain Besar Pertanian Perkotaan Tahun 2018 - 2030.

Jakarta, 17 November 2017 Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa

V Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH

RINGKASAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Pengertian

I.3. Tujuan Penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan

I.4. Ruang Lingkup

I.5. Posisi Desain Besar Pertanian Perkotaan

I.6. Proses Penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan

BAB II

KONDISI PERTANIAN DI DKI JAKARTA

II.1. Pertanian dalam RPJPD DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025

II.2. Pertanian dalam RPJMD DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

II.3. Kondisi Terkini Pertanian di DKI Jakarta

II.4. Inisiatif Yang Sudah Dilakukan

II.5. Isu Strategis Pertanian DKI Jakarta

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET

III.1. Tujuan Pertanian Perkotaan

III.2. Sasaran Ruang Pertanian Perkotaan

III.3. Target Pertanian Perkotaan Tahun 2030

BAB IV

KOMPONEN, HASIL DAN STRATEGI PERTANIAN PERKOTAAN

IV.1. Komponen Pertanian Perkotaan

IV.2. Hasil dan Strategi Pertanian Perkotaan

IV

V

1

2

3

5

10

12

12

12

14

15

15

15

17

20

20

20

21

22

25

31

32

32

32

32

33

39

39

39

40

VIDesain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030

4.2.1. Hasil dan Strategi Kebijakan dan Regulasi

4.2.2. Pelaksanaan Pertanian Perkotaan

4.2.3. Lingkungan Hidup

4.2.4. Monitoring dan Evaluasi serta Pengelolaan Pengetahuan

BAB V

RENCANA AKSI PERTANIAN PERKOTAAN

V.1. Rencana Aksi Kebijakan dan Regulasi

V.2. Rencana Aksi Pelaksanaan Pertanian Perkotaan

V.3. Rencana Aksi Lingkungan Hidup

V.4. Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi serta Pengelolaan Pengetahuan

BAB VI

MEKANISME KOORDINASI

VI.1. Mekanisme Koordinasi

VI.2. Laporan Tahunan

DAFTAR PUSTAKA

41

42

44

45

46

46

47

50

58

61

64

64

64

64

65

1 Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Program terkait dengan Pertanian Kota di DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017Tabel 2.2. Para Pelaku yang bekerja di Pertanian Perkotaan dan LokasinyaTabel 3.1. Target Sasaran Ruang Pertanian Perkotaan Tahun 2030Tabel 3.2. Target Produksi Komoditas Pertanian Perkotaan Tahun 2030Tabel 3.3. Jenis komoditas / produk di Kota/KabupatenTabel 4.1. Hasil dan Strategi Komponen Kebijakan dan RegulasiTabel 4.2. Hasil dan Strategi Sub-Komponen Budidaya dan Pengolahan PertanianTabel 4.3. Hasil dan Strategi Sub-Komponen Pemasaran ProdukTabel 4.4. Hasil dan Strategi Sub-Komponen Peningkatan KapasitasTabel 4.5. Hasil dan Strategi Sub-Komponen Kerjasama Multi-pihakTabel 4.6. Hasil dan Strategi Komponen Lingkungan HidupTabel 4.7. Hasil dan Strategi Komponen Monitoring dan Evaluasi serta Pengelolaan PengetahuanTabel 5.1. Rencana Aksi Komponen Kebijakan dan RegulasiTabel 5.2. Rencana Aksi Komponen Pelaksanaan Pertanian PerkotaanTabel 5.3. Rencana Aksi Komponen Lingkungan HidupTabel 5.4. Rencana Aksi Komponen Monitoring dan Evaluasi serta Pengelolaan Pengetahuan

2Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Posisi Desain Pertanian Perkotaan dengan Desain lainnya dalam Kerangka Jakarta BerketahananGambar 1.2. Posisi Desain Besar Pertanian Perkotaan dalam Rencana Pembangunan di Provinsi DKI JakartaGambar 1.3. Proses penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI JakartaGambar 2.1. Luas lahan sawah padi di DKI JakartaGambar 2.2. Produksi Padi (ton) di DKI Jakarta Tahun 2010 – 2015Gambar 2.3. Produksi sayuran (kwintal) di DKI Jakarta Tahun 2009 – 2015Gambar 2.4. Produksi ikan budidaya kolam DKI JakartaGambar 2.5. Gang Hijau, Kec. Menteng, Jakarta PusatGambar 2.6. RPTRA Kenangan, Kec. Gambir, Jakarta PusatGambar 2.7. Peta pelaku dan kegiatan pertanian perkotaan DKI JakartaGambar 3.1. Urutan Langkah Pelaksanaan Pertanian Perkotaan DKI JakartaGambar 4.1. Komponen Pertanian Perkotaan DKI Jakarta


DAFTAR SINGKATAN

APBD B – B Biro TAPEM BNI BNPB BPAD BPBD BPKD BPS BPTP BRI BUMD CSR DCTRP Dinas Koperasi dan UMKMDisdik Diskominfotik DKPKP DLH DPGP DPPAPP

DPRKP DSDA BSK FAO Fasum FGD G – B G – G GAP GHP GMP SUDIN KPKP HOT IPB KIE KJA KKN KPI

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahBusiness – Business Biro Tata PemerintahanBank Negara IndonesiaBadan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Pengelola Aset DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Pengelola Keuangan DaerahBadan Pusat StatistikBalai Pengkajian Teknologi Pertanian Bank Rakyat IndonesiaBadan Usaha Milik DaerahCorporate Social ResponsibilityDinas Ciptakarya, Tata Ruang, dan PertanahanDinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas PendidikanDinas Komunikasi, Informatika, dan StatistikDinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan PertanianDinas Lingkungan HidupDinas Perumahan dan Gedung Pemda Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanDinas Sumber Daya Air Bina Swadaya KonsultanFood and Agriculture OrganizationFasilitas umumFocus Group Discussion Government – Business Government – GovernmentGood Agriculture PracticeGood Handling Practice Good Manufacturing PracticeSuku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan PertanianHumanitarian OpenStreetMap TeamInstitut Pertanian Bogor Komunikasi, Informasi, dan EdukasiKeramba jaring apung Kuliah kerja nyataKoalisi Perempuan Indonesia


LSMMonevMURIAOPDPAM JAYAPDAMPDRBPEKKAPIRTPMIPNSProklimRDTRRenjaRenstraRKPDRPJMDRPJPDRPTRARTHRTRWSMKSUSENASTRLHUNDP

Lembaga swadaya masyarakatMonitoring dan evaluasi Marunda Urban Resilient In Action Organisasi Perangkat Daerah Perusahaan Air Minum JAYA Perusahan daerah air minum Produk Domestik Regional Bruto Perempuan Kepala KeluargaProduksi pangan industri rumah tanggaPalang Merah Indonesia Pegawai Negeri Sipil Progran Kampung Iklim Rencana Detail Tata Ruang Rencana kerja Rencana strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Ruang Terbuka HijauRencana Tata Ruang dan WilayahSekolah Menengah KejuruanSurvei Sosial Ekonomi Nasional Tata Ruang dan Lingkungan HidupThe United Nations Development Programme


DAFTAR ISTILAHAir limbah

Air tanah

Aquaponik

Bangunan hijau

Demo plot

Garis kemiskinan

Green House

Air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Air limbah perkotaan biasanya dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau septic tank

Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan industri.

Sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan akuakultur dan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Dalam akuakultur yang normal, ekskresi dari hewan yang dipelihara akan terakumulasi di air dan meningkatkan toksisitas air jika tidak dibuang.

Juga dikenal sebagai konstruksi hijau atau bangunan berkelanjutan, mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan.

Suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemontrasikan. Demplot bisa berupa Inovasi teknologi budidaya, VUB (Varietas Unggul Baru), Pemupukan dan lain-lain, disesuaikan dengan demografi wilayah tersebut.

Tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Satu bangunan yang diperbuat daripada kaca atau plastik yang membolehkan penanaman yang terlindung dan terkawal. Haba dari cahaya matahari yang menembusi strukturnya yang lutsinar


Hidroponik

Hortikultura

Kelompok Rentan

Ketahanan pangan

Ketangguhan bencana

memanaskan tumbuh-tumbuhan dan tanah di dalamnya. Selain itu, udara di dalamnya turut dipanaskan dan kekal tanpa boleh terlepas keluar daripada bangunan ini.

Budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas.

Berasal dari bahasa Latin hortus (tanaman kebun) dan cultura/colere (budidaya), dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Kemudian hortikultura digunakan secara lebih luas bukan hanya untuk budidaya di kebun. Istilah hortikultura digunakan pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan dan distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern.

Kumpulan orang-orang dengan risiko tinggi ketika menghadapi bencana atau ketika bertahan hidup setelah bencana usai. Termasuk kelompok rentan diantaranya ialah anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, orang miskin dan lain-lain.

Ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.

Berasal dari kata ‘tangguh’ yang berarti kuat dan kokoh. Dihubungkan dengan bencana maksudnya adalah kokoh dan kuat dalam menghadapi kemungkinan adanya bencana dan ancaman adanya bencana. Kokoh dan kuat ini mengandung


Kota Berketahanan

Layanan ekologi

Pengurangan Risiko Bencana

Pertanian Perkotaan

Perubahan Iklim

Petani maju

pengertian adanya kemampuan mengantisipasi, mengatasi, dan melakukan pemulihan, sehingga menjadi keadaan yang normal dan baik kembali. Masyarakat yang disebut tangguh bencana berarti masyarakat itu memiliki kekuatan dan kesanggupan untuk mengurangi risiko bencana dengan mengantisipasi, mengatasi, dan melakukan pemulihan dalam menghadapi bencana. Bila kapasitas individu, masyarakat, lembaga, perusahaan dan sistem dalam sebuah kota bisa bertahan, beradaptasi dan tumbuh menghadapi berbagai guncangan dan tekanan apa pun, baik fisik, sosial, maupun ekonomi.

(jasa ekologi jamak) Setiap proses alami yang menguntungkan yang timbul dari ekosistem yang sehat, seperti pemurnian air dan udara, penyerbukan tanaman dan dekomposisi limbah.

Konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Praktik budidaya, pemrosesan, dan disribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Pertanian perkotaan juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian perkotaan mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan.

Perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata, contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi.

Pelaku pertanian perkotaan yang telah memiliki pengalaman cukup lama dan mendapatkan hasil dan manfaat langsung secara signifikan dari proses pelaksanaan pertanian perkotaan yang bisa


Ruang Terbuka Hijau

Ruang untuk pertanian perkotaan

Sampah organik

Tanaman obat

Tanaman Palawija

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Urbanisasi

menjadi contoh bagi pelaku pertanian lainnya.

Suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.

Ruang yang ditersedia di wilayah perkotaan, seperti halaman rumah, perkantoran, sekolah, atap rumah, pinggir jalan, pinggir sungai dan lain-lain yang bisa digunakan untuk pelaksanaan pertanian, baik secara vertikal maupun horisontal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang sesuai.

Sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau (sering disebut dengan kompos). Kompos merupakan hasil pelapukan bahan-bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, sampah, rumput, dan bahan lain yang sejenis yang proses pelapukannya dipercepat oleh bantuan manusia.

Tanaman yang berfungsi sebagai obat yang biasanya di tanam di pekarangan atau halaman rumah. Tanaman ini biasanya dimanfaakan oleh orang – orang sebagai obat tradisional.

Secara harfiah berarti tanaman kedua. Berdasarkan makna dari bahasa Sanskerta, palawija bermakna hasil kedua, dan merupakan tanaman hasil panen kedua di samping padi. Istilah palawija berkembang di antara para petani di Pulau Jawa untuk menyebut jenis tanaman pertanian selain padi, seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan lain-lain.

Atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Persebaran penduduk


Vertikultur

Vertiminaponik

yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Suatu teknik bercocok tanam diruang sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakuan secara bertingkat.

Kombinasi antara sistem budidaya sayuran berbasis pot/ talang plastik dengan sistem aquaponik.


RINGKASAN

Provinsi DKI Jakarta akan semakin tergantung dengan pasokan bahan pangan dari wilayah lain seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah penduduk Jakarta yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa, kebutuhan pangannya tidak akan mencukupi hanya dengan produksi padi sekitar 6000 ton per tahun. Semenjak tahun 2010, produksi padi terus menurun dan saat ini mencapai penurunan hampir 50%. Dengan semakin cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan bangunan komersil lainnya, maka bisa dipastikan bahwa lahan pertanian akan semakin sedikit dan tingkat ketergantungan bahan pangan dari luar Jakarta akan semakin tinggi.

Di sisi lain, selain bahan makanan pokok (beras), produksi pertanian sayuran (kangkung, bayam, sawi) mengalami peningkatan 2000% dari tahun 2009. Hal ini disebabkan perubahan penggunaan lahan sawah yang semula ditanami padi diganti dengan sayuran yang dianggap lebih menguntungkan karena bisa cepat panen (setahun bisa 10 – 12 kali panen). Di samping itu, tingkat produktifitas sayuran per hektar-nya juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas hortikultura menjadi salah satu peluang bagi sektor pertanian DKI Jakarta.

Pada sektor peternakan, produksi daging sapi selama 2010 – 2014 mengalami peningkatan lebih dari 300%. Selain diperoleh dari hasil ternak sapi di DKI Jakarta, semakin banyaknya pemotongan hewan yang mendapatkan sapi dari luar Jakarta turut berkontribusi pada peningkatan produksi daging tersebut. Sedangkan pada sektor perikanan, produksi ikan budidaya kolam berfluktuasi dan hanya ada sedikit peningkatan dibandingkan pada tahun 2012.

Akan tetapi, kecenderungan peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan ini mungkin tidak akan bertahan lama, karena konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan gedung komersial lainnya semakin cepat. Hal ini ditunjukan dengan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikan terhadap PDRB yang hanya 0,1% selama tahun 2010 – 2014. Bahkan, pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 0,09% terhadap PDRB. Artinya, selama 5 tahun terakhir, tidak ada peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DKI Jakarta, bahkan cenderung semakin menurun.

Dari sisi jenis pekerjaan, bidang pertanian tidak banyak dipilih menjadi pekerjaan utama rumah tangga di DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah rumah tangga pertanian dari 52.200 rumah tangga pada tahun 2003, menjadi hanya 12.300 rumah tangga di tahun 2013 (penurunan 76% pada 10 tahun kemudian). Penurunan jumlah rumah tangga pertanian ini juga disebabkan oleh semakin berkurangnya luasan lahan pertanian, sehingga mereka banyak yang tidak bisa lagi meneruskan usaha pertaniannya.

Di sisi lain, perubahan iklim dan bencana juga berdampak pada penghidupan masyarakat DKI Jakarta. Kejadian bencana banjir pada tahun 2011 – 2016 telah mengakibatkan rusaknya 77 hektar lahan pertanian. Suhu udara di DKI Jakarta juga mengalami kenaikan sekitar 2 – 3 derajat Celcius sejak tahun 2002. Hal ini mengakibatkan terganggunya proses produksi


pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga berdampak pula pada ketersediaan pangan yang berkurang. Kondisi ini juga yang menyebabkan DKI Jakarta harus mendatangkan lebih banyak bahan pangan dari luar provinsi.

Kondisi berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi padi dan dampak dari perubahan iklim dan bencana akan berdampak secara serius terhadap kesediaan pangan di DKI Jakarta, apabila tidak diantisipasi dengan baik. Di sisi lain, peningkatan produksi daging, perikanan budidaya, dan tanaman hortikultura menjadi peluang untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan selain beras, dan sekaligus bisa meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang saat ini cenderung menurun. Di samping itu, semakin naiknya suhu panas udara di Jakarta akan membawa dampak bagi kesehatan dan penghidupan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya memperbanyak area tutupan hijau agar bisa menjaga suhu udara. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Pertanian Perkotaan yang meliputi tiga sub-sektor, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Pendekatan pertanian perkotaan yang berbasis ruang akan bisa mengatasi penuruan produksi karena diakibatkan penurunan luas lahan pertanian. Karena pertanian berbasis ruang akan lebih mengintensifkan lahan sempit dengan pendekatan pertanian vertikal, bahkan bisa juga memanfaatkan ruang tanpa lahan seperti atap gedung, dinding bangunan, pinggir jalan dan lain-lain. Pertanian Perkotaaan juga tidak hanya fokus pada produk segar, tetapi juga peningkatan produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan.

Sampai saat ini, sudah ada beberapa inisiatif Pertanian Perkotaan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun kegiatan lembaga non-pemerintah dan masyarakat, tetapi potensi ini masih belum banyak dilakukan masyarakat Jakarta secara meluas. Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta Tahun 2018 – 2030 diharapkan akan menjadi acuan bagi semua pelaku pertanian perkotaan untuk mencapai ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di DKI Jakarta. Kerjasama dan singkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan para pelaku akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pertanian perkotaan.

Desain Besar Pertanian Perkotaan memiliki tiga target utama sampai pada tahun 2030, yaitu 30% ruang terbuka hijau produktif, 30% peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan (termasuk produk olahan), dan 1000 sertifikasi produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan. Ada tujuh sasaran ruang pelaksanaan pertanian perkotaan, yaitu rumah susun, lahan kosong, lahan pekarangan dan gang perkampungan, sekolah, gedung, RPTRA, dan lahan laut. Untuk mencapai tiga target tersebut, Pertanian Perkotaan memiliki empat komponen utama yang terdiri dari (1) kebijakan dan regulasi, (2) pelaksanaan pertanian perkotaan, (3) lingkungan hidup, dan (4) monitoring, evaluasi, dan pengelolaan pengetahuan.


BAB IPENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada tahun 2017 ini, Kota Jakarta telah menginjak usia 490 tahun, atau hampir 5 abad. Usia sebuah kota yang bisa dikatakan tidak lagi muda dan tentunya sudah mengalami banyak perubahan zaman yang juga berpengaruh pada kondisi Kota Jakarta saat ini, salah satunya ialah pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2015, penduduk DKI Jakarta telah mencapai 10.177.924 jiwa1. Dibandingkan dengan tahun 2010, penduduk DKI Jakarta telah mengalami peningkatan sebesar 1,09%.2 Proses urbanisasi telah menambah secara cepat jumlah penduduk di DKI Jakarta. Sebagai salah satu dampaknya ialahbanyak pemukiman kumuh bermunculan, yaitu sekitar 20% dari seluruh luas permukiman yang ada di kota Jakarta.3

Kota Jakarta saat ini juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana karena kerusakan alam. Risiko terkait perubahan iklim dan bencana terbesar yang dihadapi Jakarta adalah banjir dengan dampak buruk sangat besar bagi perekonomian dan masyarakat Jakarta. Data BNPB menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011-2016, ada 144 kali kejadian banjir yang mengakibatkan 104 meninggal, 149 terluka, 694.652 menderita, dan 209.918 mengungsi. Khususnya pada sektor pertanian, bencana banjir telah mengakibatkan 77 hektar lahan pertanian rusak.4 Di sisi lain, sekitar 40 persen wilayah Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1 - 1,5 meter di bawah muka laut pasang.5

Penurunan permukaan tanah juga terus terjadi, antara 5 – 10 cm per tahun, karena pemanfaatan air tanah yang berlebihan dan pembangunan yang pesat di atasnya6. Ujicoba modeling yang dilakukan oleh Ward P. J. et.al (2011) dengan skenario Jakarta pada tahun 2100 menunjukkan bahwa faktor penurunan tanah paling berpengaruh dibandingkan faktor naiknya permukaan laut dan badai terhadap semakin besarnya dampak banjir. Perkiraan wilayah tergenang 149 – 151 km² dengan kerusakan senilai 233,8 – 235,2 triliun rupiah7. Hal ini akan membuat wilayah yang sebagian besar berada di Jakarta Utara menjadi rentan terhadap dampak banjir, baik yang disebabkan oleh curah hujan tinggi ataupun air pasang dari laut.

Masyarakat miskin Jakarta merupakan warga yang paling rentan terhadap risiko akibat banjir. Berdasarkan SUSENAS pada Maret 2015, masih ada 3,93% warga Jakarta yang hidup dibawah

1https://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/91. Diakses pada 28 April 2017. 2https://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/136. Diakses pada 28 April 2017. 3http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Permukiman_Kumuh_DKI_Jakarta. Diakses pada 28 April 2017. 4dibi.bnpb.go.id. 5http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Geologi_DKI_Jakarta. Diakses pada 28 April 2017.6http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Penurunan_Tanah_DKI_Jakarta. Diakses pada 28 April 2017.7P. J. Ward, M. A. Marfai, F. Yulianto, D. R. Hizbaron, and J. C. J. H. Aerts, 2010. Coastal inundation and damage exposure estimation: a case study for Jakarta. Nat Hazards (2011) 56:899–916, DOI 10.1007/s11069-010-9599-1.


garis kemiskinan.8 Banyak warga miskin ini yang yang tinggal di sepanjang pesisir laut dan aliran sungai sehingga mereka rentan cedera fisik dan kehilangan tempat tinggal. Mereka juga sangat rentan dari sisi ekonomi karena sumber penghidupan mereka sebagian besar berada di daerah yang sama.9 Ancaman dampak perubahan iklim, bencana, dan kerusakan lingkungan secara nyata dirasakan pertama kali oleh masyarakat miskin Jakarta. Sebuah studi yang dilakukan oleh the London School of Economics and Political Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002 juga menemukan kaitan erat antara bencana alam dan status sosial ekonomi perempuan. Bencana alam ternyata berakibat pada penurunan angka harapan hidup perempuan dan peningkatan gender gap dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan korban terbesar dari berbagai bencana yang terjadi.10

Selain ancaman banjir karena beberapa faktor di atas, kenaikan suhu udara juga dirasakan di Jakarta. Studi yang dilakukan oleh Manik dan Syaukat (2015) dengan beberapa sampel di wilayah DKI Jakarta, tercatat terjadi kenaikan suhu udara menjadi 30-31°C pada tahun 2013 dibandingkan dengan 28°C di tahun 2002.11 Hal ini juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim yang secara langsung dirasakan oleh penduduk Jakarta. Berbagai fakta empiris membuktikan dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya menjadi lebih besar, ditambah lagi manakala beban-beban reproduktif, produktif, dan komunitas tertumpu kepada perempuan semata tanpa ada keterlibatan dari laki-laki.

Melihat berbagai masalah yang dihadapi oleh Kota Jakarta di atas, pada tahun 2016, Jakarta terpilih sebagai salah satu kota untuk mengikuti program Resilient Cities (Kota Berketahanan) yang bekerjasama dengan The Rockefeller Foundation.12 Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dan pemerintahan Kota Jakarta dalam menghadapi risiko dampak bencana, perubahan iklim, dan juga kerusakan lingkungan. Kerangka Kerja Kota Berketahanan yang dikembangkan oleh The Rockefeller Foundation dan Arup International Development pada tahun 2014 dan diperbaharui pada Desember 2015 menyebutkan ada 12 Tujuan utama Kota Berketahanan. Di antara Tujuan tersebut ialah minimalnya kerentanan manusia, sumber penghidupan yang beragam, kolektifitas komunitas yang kuat, dan rencana pembangunan yang terintegrasi.13

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Tujuan Jakarta sebagai Kota Berketahanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana yang disebut Desain Besar untuk Pertanian Perkotaan. Pertanian Perkotaan dipilih karena dapat menyediakan sumber makanan segardengan harga lebih murah bagi masyarakat sebagai bagian dari ketahanan pangan, menumbuhkan pekerjaan bagi banyak orang sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan, mendaur-ulang sampah untuk mengurangi volume sampah, dan menambah tutupan hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dalam pelaksanaan Pertanian Perkotaan ini,

8Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015. 9http://www.worldbank.org/in/news/feature/2011/11/03/jakarta-urban-challenges-in-a-changing-climate. Diakses pada 15 April 2017. 10http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/175-perempuan-dan-dampak-perubahan-iklim11Tumiar Katarina Manik and Syarifah Syaukat, 2015. The impact of urban heat islands Assessing vulnerability in Indonesia. Asian Cities Climate Resilience Working Paper Series 13: 2015.12http://properti.kompas.com/read/2016/05/26/123000521/Karena.Komitmen.Ahok.Jakarta.Masuk. Program.100.Resilient.Cities. Diakses pada 28 April 2017. 13The Rockefeller Foundation and Arup. City Resilience Framework. April 2014 (Updated December 2015).


peran berbagai pihak dari berbagai sektor, kelompok masyarakat, khususnya perempuan yang lebih banyak berkontribusi langsung untuk ketahanan pangan keluarga, adalah sangat penting.

I.2. Pengertian

Istilah Pertanian Perkotaan sudah dikenal sejak tahun 1990an. Pengertian yang dikeluarkan UNDP (1996) menyebutkan bahwa Pertanian Perkotaan ialah sebuah industri yang memproduksi, memproses dan memasarkan makanan dan bahan bakar, secara khusus untuk memenuhi kebutuhan harian konsumen di kota, di tanah dan air yang tersebar di kota dan pinggiran kota, menggunakan dan menggunakan kembali sumberdaya alam dan sampah perkotaan, untuk menghasilkan berbagai pangan dan ternak. FAO (1999) menambahkan bahwa Pertanian Perkotaan terjadi di dalam dan pinggiran kota dan termasuk produk tanaman pangan, ternak, perikanan, dan hutan, termasuk produk non-kayu dan layanan ekologi.14

Berdasarkan pengertian di atas, Pertanian Perkotaan yang dimaksud di sini ialah menanam tanaman dan memelihara binatang ternak di dalam atau sekitar kota. Dalam hal ini, beragam jenis tanaman bisa dibudidayakan, seperti sayuran, tanaman pangan, palawija, jamur, buah, dan bahkan tanaman obat dan tanaman hias serta tanaman kayu. Pertanian di sini juga termasuk peternakan dan perikanan, seperti ternak unggas, kelinci, kambing, ikan dan lain-lain.15

Merujuk pada hasil konferensi tingkat tiggi tentang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh FAO di Roma pada tanggal 3 – 5 Juni 2008, Pertanian Perkotaan menyasar pada tiga tujuan global, yaitu (1) keberlanjutan peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, (2) kemajuan ekonomi dan sosial, dan (3) keberlanjutan pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam. Pertanian Perkotaan ini secara langsung juga berkontribusi pada ketahanan pangan, peningkatan nutrisi, dan penghidupan masyarakat.

Secara khusus, Pertanian Perkotaan juga memiliki beberapa manfaat, yaitu: (1) akses makanan segar dan bergizi untuk masyarakat miskin tanpa melalui pasar dan meningkatkan pendapatan mereka, khususnya perempuan; (2) memasok pasar makanan di kota, makanan jalanan, dan pengolahan makanan, serta menyediakan tambahan pekerjaan dan pendapatan; (3) panen air, penggunaan kembali air, dan penggunaan kembali limbah/sampah untuk menyediakan air, makanan ternak dan pupuk untuk pertanian kota; dan (4) meningkatkan partisipasi masyarakat kota, khususnya warga perempuan yang sudah banyak berkontribusi untuk ketahanan pangan.16

14FAO, July 2001: Urban and Peri-Urban Agriculture15http://www.fao.org/urban-agriculture/en/. Diakses pada 28 April 2017.16Daniel Hoornweg and Paul Munro-Faure, 2008: Urban Agriculture for Sustainable Poverty Alleviation and Food Security.


I.3. Tujuan Penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan

Penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Memberikan arah dan fokus upaya terpadu lintas sektor dan lintas pelaku dalam

meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim untuk masyarakat DKI Jakarta melalui pelaksanaan pertanian perkotaan

2. Menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, kelompok masyarakat, dan badan usaha) dalam merencanakan program/kegiatan di bidang pertanian perkotaan

3. Mensinergikan kebijakan dan program pemerintah dengan pelaku non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, kelompok masyarakat, dan badan usaha) dalam pelaksanaan pertanian perkotaan

4. Sebagai referensi bagi pemerintah DKI Jakarta dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

5. Mempercepat penyelesaian masalah terkait dengan pelaksanaan pertanian perkotaan di DKI Jakarta

I.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah dalam Desain Besar Pertanian Perkotaan mencakup seluruh wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan perhatian khusus melalui penyesuaian jenis-jenis komoditas atau produk pertanian, peternakan, dan perikanan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.

Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan pertanian perkotaan meliputi:a. Sub-bidang pertanian: tanaman sayuran, tanaman obat, tanaman buah, tanaman hias, dan

produk olahan pertanian seperti minuman buah segar, minuman herbal dan lain-lain b. Sub-bidang peternakan: peternakan kecil seperti kelinci, peternakan besar seperti sapi,

ternak hias, dan produk olahan peternakan seperti telur asin, bakso daging, susu dan olahannya, nugget ayam dan lain-lain

c. Sub-bidang perikanan: perikanan air tawar seperti ikan nila, mas, lele, perikanan air laut seperti ikan kerapu, kakap, rumput laut, ikan hias, dan produk olahan perikanan seperti ikan asin, bakso ikan dan lain-lain

I.5. Posisi Desain Besar Pertanian Perkotaan

Dokumen Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk tahun 2018 – 2030. Akhir tahun 2030 dijadikan tahun terakhir dokumen ini sebagaimana mengikuti kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Sebagai dokumen rencana jangka panjang, maka dokumen ini perlu dilihat kembali setiap tiga tahun sekali untuk disesuaikan dengan konteks dan perkembangan pelaksanaan Pertanian Perkotaan di DKI Jakarta.

Dokumen Desain Besar Pertanian Perkotaan ini perlu menjadi salah satu rujukan bagi para pemangku kepentingan, khususnya organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, dalam


Pengelolaan Sampah

BangunanHijau

KetahananPangan

PRBBerbasis

Komunitas

PertanianKota

KOTA BERKETAHANAN

Gambar 1.1. Posisi Desain Pertanian Perkotaan dengan Desain lainnya dalam Kerangka Jakarta Ber-ketahanan

Sedangkan posisi dokumen Desain Besar Pertanian Perkotaan terhadap rencana pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta digambarkan pada bagan di halaman 17.

membuat rencana program lima tahunan dan rencana kerja tahunan. Mekanisme koordinasi multi-pihak akan menjadi forum bersama untuk mensinergikan rencana program dari berbagai pihak, sebagaimana dijelaskan dalam BAB V.

Di sisi lain, dokumen ini juga menjadi bagi dari pelaksanaan Jakarta Kota Berketahanan, dimana isi Desain Besar Pertanian Perkotaan akan berkontribusi dan bersinggungan dengan kegiatan/program dalam Desain Besar Ketahanan Pangan, Bangunan Hijau, Pengelolaan Sampah, dan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas. Hubungan antar Desain Besar tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini:


Desain Besar Pertanian Perkotaan merupakan salah satu rencana sektoral yang menjadi pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), khususnya di bidang pertanian. Penggunaan Desain Besar tersebut dalam perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan tahunan ialah sebagai berikut: 1. Bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Desain

Besar Pertanian menjadi acuan baseline dan target 5 tahunan, penetapan strategi, dan singkronisasi program lintas sektor. Kemudian, rencana dalam RPJMD tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan pertanian perkotaan.

2. Bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana pembangunan yang bersifat tahunan, Desain Besar Pertanian menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan alokasi anggaran untuk dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian, rencana dalam RKPD diterjemahkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan pertanian perkotaan.

I.6. Proses Penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan

Desain Besar Pertanian Perkotaan disusun 8 bulan, yaitu pada bulan April sampai November

RPJPD 2005 - 2025

Desain BesarPertanian Perkotaan2018-2030

RPJPMD 2023 - 2027

RPJPMD 2018 - 2022

RPJPMD 2013 - 2017

RKPD Tahunan RKPD Tahunan RKPD Tahunan

Gambar 1.2. Posisi Desain Besar Pertanian Perkotaan dalam Rencana Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta


2017. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) menjadi lembaga pemimpin penyusunan Desain Besar ini, karena pertanian perkotaan menjadi salah satu tugas dan fungsi utama DKPKP. Proses penyusunannya didukung oleh Yayasan KARINA, Platform MURIA, CARE International Indonesia, Partners for Resilience, dan Ford Foundation.

Selama 8 bulan proses penyusunan, ada banyak kegiatan yang dilakukan, yaitu FGD para pihak, penggalian data dari berbagai instansi, lokakarya dengan para pemangku kepentingan pertanian perkotaan, dan diskusi internal tim Yayasan KARINA dan DKPKP. Rangkaian kegiatan proses penyusunan Desain Besar tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3. Proses penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta

Masing-masing kegiatan dilakukan untuk mendapatkan bahan dan masukan atas penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta dengan penjelasan sebagai berikut:

1. FGD dengan para pihak bertujuan untuk menggali masalah, menentukan tujuan, dan komponen untuk pertanian perkotaan. FGD ini melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan pelaksanaan pertanian perkotaan, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Keluatan dan Pertanian (DKPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ciptakarya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCTRP), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) dan lain-lain.

2. Penggalian data dilakukan untuk menindaklanjuti hasil FGD di atas. Penggalian data ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh bergaia pihak terkait pertanian perkotaan, data konteks pertaniaan di DKI Jakarta saat ini, dan data sebagai baseline untuk mengukur capaian target pertanian perkotaan ke depan. Penggalian data dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing OPD. Hasil pengolahan data ditampilkan dalam peta pelaku dan kegiatan pertanian perkotaan di DKI

APRIL 2017FGD dengan para pihak

MEI - JULI 2017penggalian data di OPD dan pelaku pertanian perkotaan lainnya

AGUSTUS 2017Lokakarya dengan para pihak

SEPTEMBER 2017Konsultasi dengan Kementerian Per-tanian dan semua Sudin DKPKP

OKTOBER 2017Diskusi internal tim penyusun (Deputi TRLH, DKPKP, KARINA)

NOVEMBER 2017Lokakarya konsul-tasi dengan para pihak


Jakarta dan baseline data sebagai basis penentuan target sampai pada tahun 2030.

3. Lokakarya pertama dilakukan pada bulan Agustus 2017 untuk merumuskan capaian (outcome), keluaran (output), kegiatan, dan waktu pelaksanaannya (kerangka waktu sampai tahun 2030) dalam masing-masing komponen pertanian perkotaan. Lokakarya ini diikuti oleh 96 peserta yang berasal dari banyak OPD Provinsi DKI Jakarta, termasuk Sudin DKPKP di Kota dan Kabupaten, lembaga sosial masyarakat, badan usaha, dan perguruan tinggi.

4. Konsultansi dengan Kementerian Pertanian dan seluruh Sudin DKPKP di DKI Jakarta ditujukan untuk mengkonsultasikan draf desain pertanian perkotaan dari hasil lokakarya di atas. Konsultasi tersebut diperlukan untuk mensingkronkan kebijakan dan program dari nasional (Kementerian Pertanian) dengan rencana yang akan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta (konsultansi ke atas). Di sisi lain, konsultansi juga dilakukan dengan para Sudin DKPKP di Kota dan Kabupaten untuk memastikan bahwa rencana dalam desain pertanian perkotaan akan bisa menjawab kebutuhan di tingkat bawah dan bisa dilaksanakan oleh para pelaku di Kota/Kabupaten (konsultansi ke bawah).

5. Semua hasil FGD, penggalian data, lokakarya, dan konsultansi di atas dirumuskan dalam revisi draf desain besar pertanian perkotaan. Diskusi internal tim penyusun yang terdiri dari Kedeputian bidang TRLH, DKPKP, dan Yayasan KARINA dilaksanakan untuk menyempurnakan draf desain besar tersebut. Diskusi ini dilakukan beberapa kali di kantor Kedeputian TRLH dan kantor DKPKP.

6. Tahapan terakhir adalah lokakarya konsultansi dengan para pihak yang dilaksanakan pada bulan November 2017. Konsultansi ini untuk meminta klarifikasi, konfirmasi, dan masukan lebih lanjut dari berbagai pihak atas draf desain besar pertanian perkotaan. Lokakarya ini dihadiri 114 peserta yang berasal dari berbagai OPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sudin DKPKP Kota/Kabupaten, lembaga sosial masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi.


BAB IIKONDISI PERTANIAN DI DKI JAKARTA

II.1. Pertanian dalam RPJPD DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025

Pengembangan Pertanian Perkotaan sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Provinsi DKI Jakarta. Pertanian Perkotaan setidaknya mendukung pencapaian Misi DKI Jakarta sampai tahun 2025, yaitu:17

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas. Sebagian dari sasaran pokok dalam misi ini ialah:a. terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Aktifitas pertanian perkotaan

yang dilaksanakan oleh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga usaha, dan lembaga sosial akan meningkatan produktifitas mereka. Kemampuan melakukan dan pengembangkan pertanian perkotaan yang berbasis ruang (tidak hanya berbasis lahan) akan memberikan daya saing dibandingkan pertanian konvensional yang berbasis lahan.

b. terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya. Produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang segar dari DKI Jakarta ataupun produk olahannya, akan menjadi tambahan pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat di DKI Jakarta, dari produk-produk yang didatangkan dari luar Jakarta. Produk lokal juga akan memberikan harga yang lebih murah, karena tidak menggunakan biaya transportasi yang mahal. Sehingga, stabilitas harga kebutuhan pokok dapat lebih terjamin.

c. terwujudnya ketahanan pangan yang mapan. Berdasarkan konsep ketahanan pangan yang diperkenalkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), ketahanan pangan memiliki empat dimensi, yaitu (1) ketersediaan pangan, (2) akses kepada pangan, (3) penggunaan pangan, dan (4) stabilitas tiga aspek tersebut.18 Pertanian perkotaan memberikan kontribusi secara langsung terhadap ketersediaan pangan melalui produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang berupa produk segar dan produk olahan dari masyarakat dan badan usaha di DKI Jakarta. Pertanian perkotaan juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, karena mereka dapat menanamnya dengan memanfaatkan ruang di sekelilingnya. Kemudian, pertanian perkotaan juga meningkatkan penggunaan pangan oleh masyarakat, karena mereka dapat mengkonsumsi pangan yang lebih segar yang berasal dari dekat rumahnya.

Misi 4: Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sebagian dari sasaran pokok dalam misi ini ialah:a. terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Pertanian perkotaan dilaksanakan

17Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.18FAO, 2008. An Introduction to the Basic Concepts of Food Security.


dengan berbasis ruang, seperti lahan sempit, dinding, pinggir jalan, atap rumah, dan lain-lain. Pertanian vertikal adalah salah satu bentuk dari pertanian perkotaan, yang akan memberikan manfaatnya sebesar-besarnya dengan ruang dan lahan yang sempit. Hal ini akan meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang di DKI Jakarta.

b. terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Dampak dari pelaksanaan

pertanian perkotaan yang dilakukan secara masif di banyak wilayah DKI Jakarta akan menambah ruang terbuka hijau produktif. Banyaknya jumlah tanaman akan memberikan suasana lebih sejuk, karena tanaman menyerap panas dan polusi udara. Sehingga, udara juga menjadi lebih segar.

II.2. Pertanian dalam RPJMD DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

Sebagai bagian dari pelaksanaan RPJPD 2005 – 2025, RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022 juga memberikan ruang bagi pelaksanaan pertanian perkotaan untuk berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan untuk lima tahun ke depan. Pertanian perkotaan berkontribusi pada pencapaian Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022 sebagai berikut:

Misi 2: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Pada misi ini, salah satu sasarannya ialah tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat. Hasil pelaksanaan pertanian perkotaan yang berupa produk segar dan produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan akan meningkatkan stok pangan di DKI Jakarta. Hal ini tidak hanya menambah stok pangan secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas lebih baik, karena produk tersebut merupakan produk segar dari Jakarta sendiri. Di samping itu, karena masyarakat sendiri yang memproduksi pangannya melalui pertanian perkotaan, maka mereka menjadi mudah untuk mengakses kebutuhan pangan tersebut.

Misi 4: Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Ada dua sasaran dalam misi ini yang bisa dikontribusikan oleh pertanian perkotaan, yaitu:

1. Terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari.

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dengan adanya penanaman berbagai jenis tanaman pangan, tanaman buah, tanaman obat, dan tanaman hias di berbagai lahan dan ruang yang tersedia, termasuk di pekarangan, lahan sempit, pinggir jalan dan sungai, atap rumah dan gedung, dinding bangunan dan lain-lain, akan meningkatkan kualitas lingkungan di Jakarta. Pertanian akan berkontribusi terhadap lebih baiknya kualitas udara dan penurunan suhu cuaca panas di Jakarta. Di samping itu, pemanfaatan berbagai ruang terbuka hijau, seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), fasilitas umum, dan fasilitas sosial untuk pertanian akan meningkatan kualitas RTH


di Jakarta, yang tidak hanya berfungsi sebagai resapan air, menambah tutupan hijau, ruang bermain, tetapi juga ada produktifitas pangan di dalamnya.

II.3. Kondisi Terkini Pertanian di DKI Jakarta

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2010 – 2014 hanya 0,1%. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 0,09% terhadap PDRB. Artinya, selama 5 tahun terakhir, tidak ada peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DKI Jakarta, bahkan cenderung semakin menurun. Akan tetapi, apabila dilihat dari nilainya mengalami sedikit kenaikan, yaitu Rp. 1,76 triliun pada tahun 2014 menjadi 1,99 triliun pada tahun 2016.19 Kontribusi tersebut senilai 1,76 triliun rupiah pada tahun 2014 juga mampu menghidupi sekitar 12.000 rumah tangga lebih.20 Produksi pertanian padi dan perikanan tangkap maupun budidaya menjadi penyumbang terbesar dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

500

1000

1500

2000

2500

3000

LUAS SAWAH PADI (Ha)

2003 2009 2013 2014 2016500

1000

1500

2000

2500

3000

Luas (Ha)Expon. (Luas (Ha))

Gambar 2.1. Luas lahan sawah padi di DKI Jakarta

19http://tumoutounews.com/2017/12/06/kontribusi-sektor-pertanian-dan-perikanan-di-dki-jakarta/. Diakses pada 26 Desember 2017.20Hasil Sensus Pertanian 2013 dan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015.


Akan tetapi, saat ini terjadi penurunan luasan sawah padi secara drastis. Data sampai pada tahun 2016 menunjukkan telah terjadi penyusutan lahan sawah padi sebesar 79% dari tahun 2003.21 Banyak faktor yang menyebabkan berkurangnya lahan sawah tersebut, terutama alih fungsi menjadi pemukiman dan pusat perbelanjaan serta perkantoran. Perkembangan ini sulit dihindari oleh Jakarta sebagai kota yang menjadi tujuan urbanisasi banyak masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Kondisi tersebut berdampak pada penurunan produksi padi di DKI Jakarta. Dalam rentang waktu tahun 2010 – 2015, telah terjadi penurunan produksi padi sebesar 43 %, sebagaimana ditunjukan grafik di bawah.22 Produksi padi yang kurang dari 6000 ton per tahun ini, tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan 10 juta lebih warga DKI Jakarta, belum lagi ditambah dengan penduduk sekitar Jakarta yang pada siang hari berada di Jakarta untuk bekerja. Sehingga, Jakarta membutuhkan pasokan bahan pangan dari daerah-daerah penghasil beras dari luar Jakarta, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Produksi padi memang mengalami penurunan yang besar, akan tetapi, produksi sayuran di DKI Jakarta justru mengalami peningkatan. Data pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan produksi yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya luas lahan sayuran dan tingkat produktifitasnya.23 Artinya, sebagian lahan pertanian padi dialihkan untuk budidaya sayuran. Di sini termasuk juga pemanfaatan ruang di perkotaan untuk penanaman sayuran. Di samping itu, tehnik budidaya sayuran yang dilakukan petani juga telah berhasil meningkatkan produktifitasnya. Akan tetapi, apabila tidak diantisipasi dengan pilihan pertanian berbasis ruang, maka produksi sayuran juga akan menurun karena lahannya akan semakin sempit.

PRODUKSI PADI (TON) 2010-2015

Gambar 2.2. Produksi Padi (ton) di DKI Jakarta Tahun 2010 – 2015

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

21Sumber: Kementerian Pertanian, BPS Jakarta dalam Angka 2016, dan data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.22Sumber: data Kementerian Pertanian dan BPS, tahun 2017.23Kangkung, bayam, dan sawi adalah produk utama tanaman sayuran di Jakarta. Sumber: Kementerian Pertanian dan BPS Jakarta, tahun 2017.


Pada sektor peternakan, produksi daging sapi selama 2010 – 2014 mengalami peningkatan lebih dari 300%.24 Kenaikan ini, selain diperoleh dari peningkatan hasil ternak sapi di DKI Jakarta,25 juga semakin banyaknya pemotongan hewan yang mendapatkan sapi dari luar Jakarta. Sehingga, ketersediaan daging sapi di Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Pengolahan daging sapi sebagai bahan pangan seperti bakso juga menjadi sumber pangan penting untuk masyarakat Jakarta.

Pada sektor perikanan, hasil budidaya ikan di kolam sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012.26 Ini juga menunjukkan peluang untuk pengembangan sektor perikanan darat dengan budidaya di kolam. Pemanfaatan lahan sempit dan juga situ atau waduk untuk perikanan air tawar bisa menjadi salah satu peluang pengembangan pertanian perkotaan. Rincian produksi budidaya ikan di kolam dijelaskan dalam grafik di halaman berikutnya.

Kangkung

Bayam

Sawi

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2009 2011 2013 2014 2015

Kangkung Bayam Sawi

PRODUKSI SAYURAN (KWINTAL) TAHUN 2009-2015

Gambar 2.3. Produksi sayuran (Kwintal) di DKI Jakarta Tahun 2009 - 2015

Rincian kenaikan produksi sayuran dijelaskan dalam grafik di bawah ini.

24http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/01.%20Analisis%20Provinsi%20DKI%20Ja karta%202015_ok.pdf. Diakses pada 26 Desember 2017.25http://data.jakarta.go.id/dataset/jumlah-populasi-hewan-ternak-di-dki-jakarta-tahun-2009-2013. Diakses pada 26 Desember 2017.26http://tumoutounews.com/2017/12/06/kontribusi-sektor-pertanian-dan-perikanan-di-dki-jakarta/. Diakses pada 26 Desember 2017.


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2012 2013 2014 2015

PRODUKSI IKAN BUDIDAYA KOLAM DI DKI JAKARTA

Gambar 2.4. Produksi ikan budidaya kolam DKI Jakarta

Dari sisi jenis pekerjaan, bidang pertanian tidak banyak dipilih menjadi pekerjaan utama rumah tangga di DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah rumah tangga pertanian dari 52.200 rumah tangga pada tahun 2003, menjadi hanya 12.300 rumah tangga di tahun 2013 (penurunan 76% pada 10 tahun kemudian).27 Penurunan jumlah rumah tangga pertanian ini juga disebabkan oleh semakin berkurangnya luasan lahan pertanian, sehingga mereka banyak yang tidak bisa lagi meneruskan usaha pertaniannya.

Untuk mengembangkan pertanian agar memiliki dampak yang lebih luas kepada masyarakat Jakarta, dengan keterbatasan lahan produktif yang bisa digunakan, salah satu potensinya ialah pengembangan Pertanian Perkotaan. Pertanian ini bisa dilakukan di sisa-sisa lahan yang ada di kawasan permukiman penduduk, di lahan kosong yang belum digunakan, dan bahkan bisa menggunakan teknologi yang tidak berbasis pada lahan tanah, seperti hidroponik dan vertikultur. Sampai saat ini, sudah ada beberapa inisiatif Pertanian Perkotaan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun kegiatan lembaga non-pemerintah dan masyarakat, tetapi potensi ini masih belum banyak dilakukan masyarakat Jakarta.

II.4. Inisiatif Yang Sudah Dilakukan

Pertanian Perkotaan di DKI Jakarta sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2017. Dalam dokumen RPJMD tersebut, dituliskan bahwa di antara sasaran pembangunan ialah:1. Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta;2. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta

27Sumber: data BPS tahun 2016.


3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim;

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, beberapa program pembangunan sudah direncanakan dan dilaksanakan, di antaranya:1. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan2. Program Peningkatan dan pengembangan tehnologi budidaya tanaman pangan dan

hortikultura3. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Secara terinci, berikut adalah program dan target kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir tahun 2017:28

Urusan Program Indikator Kinerja Kondisi Kinerja 2017

Lingkungan Hidup Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan

Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman pangan dan hortikultura

28,9 Ha

Jumlah lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai agrowisata

10 Lokasi

Pertanian Peningkatan dan pengemban-gan teknologi budidaya tana-man pangan dan hortikultura

Jumlah produksi tanaman hor-tikultura ramah lingkungan: Sayuran (Ton) Buah-buahan (pohon)

16,105 Ton9,663 Pohon

Tabel 2.1. Program terkait dengan Pertanian Kota di DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017

Selain dua program di atas, pada beberapa tahun terakhir ini, sudah ada banyak inisiatif yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun para pelaku non-pemerintah untuk melaksanakan Pertanian Perkotaan di wilayah DKI Jakarta. Secara garis besar, ada dua kategori inisitif yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dan para pelaku lainnya, yaitu kategori kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Pertanian Perkotaan.

Pada aspek kebijakan, sudah ada beberapa peraturan/keputusan/instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengembangkan Pertanian Perkotaan, yaitu:

1. Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian. Peraturan ini memandatkan untuk menjamin mutu produk pertanian yang segar, sehat, dan aman untuk dikonsumsi. Sehingga, jaminan mutu produk pertanian melalui sertifikasi perlu menjadi salah satu target dalam desain besar pertanian perkotaan.

28Lampiran II Indikasi Rencana Program Provinsi DKI Jakarta untuk RPJMD periode tahun 2013 – 2017.


2. Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan, dan Peredaran Unggas. Peraturan ini sangat membatasi peternakan unggas di DKI Jakarta, karena harus dilakukan dengan ijin yang ketat agar terjamin kesehatannya. Sehingga, unggas tidak bisa menjadi pilihan produk peternakan dalam desain pertanian perkotaan.

3. Instruksi Gubernur No. 91 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim Tahun 2016. Instruksi ini memberikan acuan bagi organisasi perangkat daerah terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program kampung iklim. Di dalam instruksi tersebut, pelaksanaan pertanian perkotaan juga menjadi bagian dari program, yang kemudian dilaksanakan oleh DKPKP.

4. Instruksi Gubernur No. 131 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Provinsi DKI Jakarta. Instruksi ini memberikan mandat kepada seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk mengelola rumah susun, dimana salah satunya ialah untuk melaksanaan pengelolaan pertanian perkotaan di rumah susun.

5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2441 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Tanah Seluas 16.628 M² yang masih kosong untuk Penyediaan Lahan Pertanian. Keputusan ini merupakan kebijakan Gubernur untuk memanfaatkan tanah yang masih kosong, yang belum digunakan oleh pemiliknya atau masih dalam sengketa, untuk digunakan sementara waktu dengan cara yang lebih produktif, yaitu pelaksanaan pertanian perkotaan di lahan kosong tersebut.

Sedangkan pada aspek pelaksanaan kegiatan Pertanian Perkotaan, sudah cukup banyak instansi pemerintah, lembaga sosial, dan perusahaan yang mulai menginisiasi Pertanian Perkotaan. Berikut adalah beberapa pelaksanaan Pertanian Perkotaan di beberapa wilayah DKI Jakarta:

1. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) melaksanakan program Gang Hijau, Kebun Bibit, Green House, RPTRA, dan Demo Plot pertanian di banyak wilayah yang berada di DKI Jakarta

2. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Progran Kampung Iklim (Proklim)

3. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup menjalankan program Sekolah Adiwiyata

4. Dinas Tata Kota sudah membuat beberapa peruntukan ruang pertanian di beberapa wilayah DKI Jakarta

5. Jakarta Berkebun, kelompok masyarakat, telah melakukan beberapa kegiatan berkebun, termasuk di apartemen

6. Program Marunda Urban Resilient In Action (MURIA) yang dilaksanakan oleh KARINA melaksanakan pertanian kota sebagai bagian dari membangun ketangguhan masyarakat Kelurahan Marunda

7. Palang Merah Indonesia (PMI) juga melaksanakan pertanian kota di Kelurahan Ancol


Gambar 2.5. Gang Hijau, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

Gambar 2.6. RPTRA Kenangan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat


Jakarta Pusat Jakarta Timur Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan

Kepulauan Seri-bu

1. Dinas Lingkungan Hidup

2. Dinas Kelau-tan, Peri-kanan dan Ketahanan Pangan

3. Dinas Pen-didikan

4. Jakarta Berkebun

5. Kelompok masyarakat

1. Dinas Ling-kungan Hidup2. Dinas Kelau-tan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Pen-didikan4. Dinas Tata Kota5. Jakarta Berkebun

1. Dinas Ling-kungan Hidup2. Dinas Kelau-tan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Pen-didikan4. MURIA – KA-RINA& CARE5. Palang Mer-ah Indonesia (PMI)

1. Dinas Lingkun-gan Hidup2. Dinas Kelau-tan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Pen-didikan4. Dinas Tata Kota5. Jakarta Berke-bun6. Kelompok masyarakat

1. Dinas Ling-kungan Hidup2. Dinas Kelau-tan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Pen-didikan4. Dinas Tata Kota5. Jakarta Berkebun

1. Dinas Lingkun-gan Hidup2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Ket-ahanan Pangan 3. Dinas Pendidi-kan

Tabel 2.1. Para Pelaku yang bekerja di Pertanian Perkotaan dan Lokasinya

Berdasarkan berbagai inisiatif yang sudah dan sedang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut, terlihat bahwa lima wilayah Kotamadya dan satu Kabupaten telah menjadi lokasi banyak pelaku dalam menjalankan kegiatan Pertanian Perkotaan. Rincian para pelaku di setiap Kota/Kabupaten dijelaskan dalam tabel berikut.


Gam

bar 2

.7. P

eta

pel

aku

dan

keg

iata

n p

erta

nian

per

kota

an D

KI J

akar

ta


II.5. Isu Strategis Pertanian DKI Jakarta

Berdasarkan proses FGD, penggalian data, lokakarya, konsultasi dengan Pemerintah Pusat, para OPD Provinsi DKI Jakarta, lembaga sosial masyarakat, badan usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian, secara garis besar, ada 4 (empat) isu strategis yang perlu menjadi fokus pertanian perkotaan, yaitu:

1. Belum adanya kebijakan komprehensif untuk pertanian perkotaan. Saat ini, sudah ada beberapa kebijakan berupa peraturan daerah, Instruksi Gubernur, dan

Keputusan Gubernur terkait dengan kegiatan pertanian perkotaan sebagaimana disebutkan di atas. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih sporadis dan belum bisa memayungi seluruh kegiatan pertanian perkotaan secara komprehensif.

2. Kurang efektif dan belum masif-nya pelaksanaan pertanian perkotaan yang meliputi budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk.

Pertanian perkotaan memang sudah dilakukan oleh beberapa pihak seperti digambarkan dalam peta di atas. Akan tetapi, kegiatan tersebut masih dilakukan secara sendiri-sendiri dan dalam lingkup lokasi yang terbatas. Pertanian perkotaan belum menjadi gerakan bersama secara masif yang dilakukan berbagai pihak dan masyarakat untuk seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pelaksanaan pertanian perkotaan juga masih dilakukan oleh masing-masing lembaga

sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Belum banyak inisiasi untuk membangun kerjasama secara luas antar lembaga untuk melaksanakan pertanian perkotaan secara luas di banyak wilayah DKI Jakarta. Hal ini juga disebabkan belum adanya mekanisme koordinasi antar pelaku pertanian perkotaan untuk membangun sinergi dan kerjasama yang lebih efektif. Di samping itu, pengetahuan tentang pertanian yang berbasis ruang seperti dalam pertanian perkotaan, belum banyak diketahui oleh masyarakat dan pelaku lainnya.

3. Kurang luasnya dampak pertanian perkotaan terhadap kualitas lingkungan hidup. Karena pertanian perkotaan masih dilakukan pada lokasi-lokasi yang terbatas, maka

belum bisa memberikan dampak yang besar terhadap penurunan suhu panas udara dan peningkatan kualitas kebersihan udara. Selain di lokasi-lokasi pertanian, belum terlihat dampak peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah lain.

4. Kurang efektifnya sistem monitoring dan evaluasi untuk pertanian perkotaan. Selama ini, monitoring dan evaluasi masih dilakukan sendiri oleh DKPKP dengan kapasitas

yang terbatas. Belum ada sistem monitoring dan evaluasi pertanian perkotaan yang komprehensif yang bisa menunjukkan sebaran, produktifitas, efektifitas, serta dampak dari pelaksanaan pertanian perkotaan.


BAB IIITUJUAN, SASARAN, DAN TARGET

III.1. Tujuan Pertanian Perkotaan

Pelaksanaan Pertanian Perkotaan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan untuk:

1. Terciptanya ketahanan pangan masyarakat DKI Jakarta, khususnya pada aspek penyediaan bahan pangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses pangan29

2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui luasan area tutupan hijau produktif di wilayah DKI Jakarta untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana

3. Terintegrasinya kebijakan dan program pemerintah dengan pelaku lainnya (badan usaha, lembaga sosial, kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lain-lain) dalam praktik pertanian perkotaan

III.2. Sasaran Ruang Pertanian Perkotaan

Pada dasarnya, Pertanian Perkotaan, sebagaimana pengertian yang dijelaskan di atas, bisa dilakukan dalam berbagai ruang yang memungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan segala inisiatif yang sudah dilakukan oleh banyak pihak di DKI Jakarta dan ketersediaan ruang dan lokasi berdasarkan pendataan yang dilakukan bersama, maka disepakati ada 7 (tujuh) sasaran ruang prioritas untuk pengembangan Pertanian Perkotaan di DKI Jakarta, yaitu:

1. Rumah susun (Rusun): saat ini sudah ada 48 Rusun di DKI Jakarta,30 dan direncanakan akan terus bertambah. Pertanian bisa dilakukan di lahan-lahan sempit atau lahan kosong sekitar Rusun, atap Rusun, balkon, dan ruang lainnya.

2. Lahan kosong/tidur: saat ini masih banyak lahan tidur yang belum digunakan oleh pemiliknya dan lahan tersebut bisa digunakan untuk melakukan Pertanian Perkotaan. Lahan kosong/tidur ini termasuk lahan sempadan sungai, lahan pinggiran waduk/embung, fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan.

3. Lahan pekarangan dan gang perkampungan: masih banyak rumah penduduk yang memiliki pekarangan, walaupun sempit, sehingga bisa dimanfaatkan untuk usaha pertanian, peternakan, atau perikanan. Di banyak kampung juga ada banyak gang-gang (jalan kecil) dimana pinggirannya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian perkotaan.

29Desain Besar Pertanian Perkotaan akan berkontribusi pada pencapaian Desain Besar Ketahanan Pangan, khususnya dalam aspek penyediaan sumber pangan segar dan meningkatkan kemampuan akses pangan bagi masyarakat. Sedangkan aspek lainnya, seperti kontrol harga pangan, tidak dimasukan dalam Desain Pertanian Perkotaan.30BPS, Jakarta Dalam Angka 2016 dan https://data.go.id/dataset/daftar-rumah-susun-sederhana-di- dki-jakarta. Diakses pada 5 September 2017.


4. Sekolah: ada 2.076 Taman Kanak-Kanak (TK), 2.569 Sekolah Dasar (SD), 1.126 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 493 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 609 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di DKI Jakarta31 yang bisa mempraktikan Pertanian Perkotaan, baik untuk pembelajaran siswa, atau kalau memiliki lahan/ruang lebih bisa digunakan untuk produksi pangan untuk warga sekolah.

5. Gedung: DKI Jakarta memiliki banyak gedung perkantoran, Unit Pelaksana Teknis, dan asrama, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Gedung di sini termasuk gedung di kawasan-kawasan industri. Gedung-gedung tersebut memiliki lahan sedikit dan ruang yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan Pertanian Perkotaan. Target ruang gedung akan diintegrasikan dengan pelaksanaan Desain Bangunan Hijau.

6. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA): saat ini sudah ada 186 RPTRA di DKI Jakarta, dimana sebagian lahannya bisa digunakan untuk Pertanian Perkotaan.

7. Lahan laut: DKI Jakarta memiliki kawasan pantai dan Kepulauan Seribu, dimana banyak lahan laut, khususnya di pinggiran, yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan melalui Keramba jaring apung (KJA) dan budidaya rumput laut.

III.3. Target Pertanian Perkotaan Tahun 2030

Target untuk dicapai pada tahun 2030 dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu pemanfaatan ruang, tingkat produksi, dan jaminan mutu komoditas terpilih untuk pertanian perkotaan. Target pelaksanaan Pertanian Perkotaan tidak hanya pada aspek budidaya saja, tetapi juga pengolahan produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi bagian dari produk unggulan DKI Jakarta. Target ini akan ditinjau kembali dan diperbaharui berdasarkan hasil monitoring setiap tiga tahun sekali.

Secara keseluruhan, ada tiga target utama yang diharapkan dicapai oleh pelaksanaan Pertanian Perkotaan pada tahun 2030, yaitu:

Pencapaian 30% ruang terbuka hijau produktif1Peningkatan 30% produksi per-tanian, peternakan, perikanan (termasuk produk olahan)2Sertifikasi 1000 produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan3

31Sumber: BPS, Jakarta Dalam Angka 2016.


Secara terinci, target pemanfaatan ruang untuk pertanian perkotaan di Provinsi DKI Jakarta sampai pada tahun 2030, ialah sebagai berikut:

No SASARAN RUANG BASELINE 2016 TARGET 2030

1 Rumah susun (RUSUN) 20% Rusun 100% Rusun

2 Lahan kosong/tidur (Belum ada data) 30% Lokasi

3 Lahan pekarangan dan gang

(Belum ada data) 30% Lokasi

4 Sekolah 4% Sekolah 100% Sekolah

5 Gedung (Belum ada data) 100% Gedung milik DKI Jakarta30% Gedung milik swasta

6 RPTRA 20% RPTRA 100% RPTRA

7 Lahan laut (Belum ada data) 30% Lokasi

Tabel 3.1. Target Sasaran Ruang Pertanian Perkotaan Tahun 2030

Sedangkan target tingkat produksi komoditas, dibuat prioritas berdasarkan sub-sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Komoditas yang dipilih adalah produk utama yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan memiliki peluang pasar yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan warga. Ada 15 kategori jenis komoditas / produk yang akan dikembangkan melalui Pertanian Perkotaan. Rincian target peningkatan produksi komoditas ialah sebagai berikut:

No KOMODITAS BASELINE 201632 TARGET 2030

Pertanian

1Tanaman sayur: kangkung, bayam, sawi

20,609 ton 30,000 ton

2Tanaman pendorong inflasi: cabe, bawang merah

30,000 ton

3Tanaman buah: mangga, pisang, pepaya, nanas, sukun, alpukat, buah naga, rambutan, sawo, jambu bol, salak, duku, jambu air

± 12,000 ton 20,000 ton

Tabel 3.2. Target Produksi Komoditas Pertanian Perkotaan Tahun 2030

±

31Sumber: BPS, Jakarta Dalam Angka 2016, dan data DKPKP DKI Jakarta.


4Tanaman obat: jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temuireng, kejibeling

35,9 ton 50 ton

5Tanaman hias: anggrek, kuping gajah, pisang-pisangan, mawar, dracaena, melati, palem

182,682 tangkai 200,000 tangkai

6Olahan pertanian: instan herbal, minuman buah segar, jalejo (jagung - kedele - kacangijo) dan lain-lain

100 jenis olahan

Peternakan

7 Ternak kecil: kelinci 1,000 ekor

8 Ternak besar: Sapi perah 2,433 3,000 ekor

9Ternak hias: burung, anjing, kucing, dan lain-lain

2,000 ekor

10Olahan peternakan: telur asin, bakso sapi, sosis, olahan susu sapi, olahan daging kelinci, kerupuk kulit, dan lain-lain

100 jenis olahan

Perikanan

11 Ikan air tawar: lele, nila, gurami 4,266 ton 5,500 ton

12 Ikan laut: kerapu, kakap 500 ton

13 Rumput laut 500 ton

14 Ikan hias berbagai jenis 20,48 juta ekor 25 juta ekor

15Olahan perikanan: abon ikan, bakso ikan,sam-bal ikan, ikan kering, dan lain-lain

100 jenis olahan

Prioritas pengembangan jenis komoditas / produk disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah di Provinsi DKI Jakarta dan pengembangan yang selama ini sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Rincian jenis komoditas / produk untuk masing-masing Kota/Kabupaten ialah sebagai berikut:


Jakarta Pusat Jakarta Timur Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan

Kepulauan Seri-bu

• Sayuran• Tanaman obat• Tanaman hias• Nanas• Ikan lele, nila,

gurami• Olahan peri-

kanan

• Padi• Sayuran• Mangga• Sukun• Buah Naga• Pisang• Nanas• Tanaman obat• Tanaman hias• Ikan lele, nila,

gurami• Ikan hias• Olahan peri-

kanan• Telur asin• Ternak hias

• Padi• Sayuran• Jambu air • Pisang• Pepaya• Nanas• Tanaman

obat• Tanaman hias• Ikan lele, nila,


kanan• Olahan bakso

sapi• Ternak hias

• Padi• Sayuran• Rambutan• Jambu bol• Salak• Duku• Pisang• Pepaya• Nanas• Tanaman obat• Tanaman hias• Ikan lele, nila,


kanan• Olahan susu

sapi• Telur asin• Kelinci • Olahan daging

kelinci• Ternak hias

• Sayuran• Alpukat ci-

pedak• Rambutan• Sawo• Pisang• Pepaya• Nanas • Tanaman obat• Tanaman hias• Ikan lele, nila,

gurami• Olahan peri-

kanan• Olahan susu

sapi• Kelinci• Olahan dag-

ing kelinci• Kerupuk kulit• Ternak hias

• Sayuran• Jambu air• Sukun• Pisang• Pepaya• Nanas• Tanaman obat• Ikan kerapu• Ikan kakap• Ikan hias• Rumput laut • Olahan peri-

kanan• Kelinci• Olahan daging

kelinci• Ternak hias

Berdasarkan pelaksanaan Pertanian Perkotaan, produk olahan menjadi bagian dari hasil Pertanian. Khusus untuk mendukung pengembangan produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan, Pemerintah DKI Jakarta memfasilitasi jaminan mutu produk melalui sertifikasi sesuai dengan jenisnya. Sampai pada tahun 2030, Pemerintah mentargetkan untuk memberikan sertifikat kepada setidaknya 1000 produk olahan, sebagai hasil dari pelaksanaan Desain Besar Pertanian Perkotaan.

Untuk mencapai target pada tahun 2030 sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat urutan langkah yang akan dilakukan dalam setiap lima tahun rencana pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Jenis komoditas / produk di Kota/Kabupaten


2018 -

2022

• Memasukan pertanian perkotaan dalam perencanaan pembangunan

• Membuat kebijakan untuk melaksanakan desain pertani-an perkotaan, termasuk insentif untuk para pelakunya

• Kampanye dan pelaksanaan pertanian perkotaan

2023 -

2027

• Pelaksanaan pertanian perkotaan di seluruh sasaran ruang

• Pemberian insentif untuk pelaku pertanian perkotaan• Membangun kerjasama dengan berbagai pihak

2028 -

2030

• Pengembangan pertanian perkotaan di seluruh sasaran ruang

• Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan, lembaga sosial, sekolah, dan kelompok masyarakat

• Pengelolaan dan berbagi pengetahuan pertanian perkotaan

Gambar 3.1. Urutan Langkah Pelaksanaan Pertanian Perkotaan DKI Jakarta

Pada RPJMD 2018 – 2022:

Pada periode lima tahun pertama, pelaksanaan pertaniaan perkotaan akan menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pertanian di DKI Jakarta, termasuk Peraturan Gubernur tentang Pertanian Perkotaan. Kebijakan ini perlu diselesaikan pada tahapan awal, karena akan menjadi acuan atau dasar pelaksanaan pertanian seterusnya. Di samping itu, pertanian perkotaan juga dimasukkan dalam rencana pembangunan (RPJMD) sehingga bisa menjadi rujukan tidak hanya bagi OPD pemerintah DKI Jakarta saja, melainkan juga untuk pelaku lainnya. Kampanye dan


pelaksanaan pertanian di banyak tempat juga sudah mulai dilakukan pada lima tahun pertama ini. Pada RPJMD 2023 – 2027:

Pada periode lima tahun ke dua, pelaksanaan pertanian perkotaan semakin intensif dan masif dilakukan di semua sasaran ruang yaitu Rumah susun (Rusun), Lahan kosong/tidur, Lahan pekarangan dan gang, Sekolah, Gedung, RPTRA, dan Lahan laut. Karena sudah terlihat hasilnya dari pelaksanaan pertanian lima tahun sebelumnya, maka pemberian insentif kepada pelaku pertanian perkotaan mulai bisa dilakukan. Insentif ini untuk memberikan apresiasi kepada pelaku pertanian dan memberikan edukasi kepada pihak-pihak lain untuk juga melakukan pertanian perkotaan. Kerjasama dengan banyak pihak juga semakin banyak dilakukan pada periode lima tahun ke dua ini. Masifnya pelaksanaan pertanian perkotaan akan bisa terwujud melalui kerjasama berbagai pihak. Maka, pada periode kedua ini kerjasama akan dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan pertanian perkotaan, termasuk badan usaha, sekolah, perguruan tinggi, lembaga / organisasi sosial dan lain-lain.

Pada RPJMD 2028 – 2030:

Pada periode tiga tahun terakhir, pelaksanaan pertanian perkotaan semakin diperluas dengan melibatkan semakin banyak pelaku di DKI Jakarta untuk mencapai target 30% pelaku pertanian perkotaan. Kerjasama juga dilakukan dengan banyak badan usaha yang memiliki gedung-gedung di DKI Jakarta dan juga kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Di sisi lain, dari hasil 10 tahun pelaksanaan pertanian perkotaan, akan didapatkan banyak pembelajaran, pengetahuan baru, dan juga dampak yang signifikan baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pelaku pertanian lainnya. Untuk itu, pada periode terakhir ini akan dilakukan pendokumentasian dan pengelolaan pengetahuan dari hasil pelaksanaan pertanian perkotaan. Pengetahuan ini akan menjadi pembelajaran tidak hanya bagi Pemerintah DKI Jakarta, tetapi juga pemerintah daerah lainnya, para pelaku pertanian, dan juga masukan untuk kebijakan pemerintah pusat.


BAB IVKOMPONEN, HASIL DAN STRATEGI PERTANIAN PERKOTAAN

IV.1. Komponen Pertanian Perkotaan

Pencapaian target Pertanian Perkotaan pada tahun 2030 dilakukan melalui pelaksanaan empat komponen utama pengembangan Pertanian Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut.

Gambar 4.1. Komponen Pertanian Perkotaan DKI Jakarta

Pelaksanaan Pertanian Perkotaan dan pencapaian target sampai tahun 2030 dilakukan dengan pelaksanaan empat komponen penting yang saling terkait. Komponen dibangun dari pengalaman pelaksanaan pertanian di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir dan tantangan yang dihadapinya. Rincian komponen-komponen tersebut ialah sebagai berikut:


1. Kebijakan dan Regulasi: meliputi peraturan payung untuk pelaksanaan Pertanian Perkotaan, kebijakan tehnis untuk sektor terkait pelaksanaan pertanian seperti tata guna lahan dan pemanfaatan ruang. Komponen ini juga mencakup kebijakan insentif bagi pelaku pertanian perkotaan dan kebijakan pendukung untuk pelaksanaan pertanian, seperti penyediaan air dan sarana produksi.

2. Pelaksanaan Pertanian Perkotaan:a. Budidaya dan Pengolahan Pertanian: meliputi kebutuhan benih, pupuk, air, budidaya

pertanian, peternakan, dan perikanan, informasi iklim untuk pemilihan jenis komoditas, kebutuhan sarana produksi, dan tehnologi yang dibutuhkan untuk pengembangan Pertanian Perkotaan, khususnya tehnologi untuk lahan sempit dan pemanfaatan ruang seperti vertikultur, hidroponik, penyiraman hemat air, vertiminaponik, dan lain-lain. Di samping itu, pengolahan produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan, seperti olahan susu sapi, daging sapi, minuman herbal, abon ikan dan lain-lain, juga menjadi bagian dari pelaksanaan komponen ini.

b. Pemasaran Produk: meliputi analisa pasokan dan permintaan untuk mengetahui kebutuhan komoditas / produk, pemantauan kualitas produk melalui jaminan mutu dengan penerbitan sertifikat, khususnya untuk produk olahan, promosi produk melalui berbagai media, dan membangun jaringan pemasaran, khususnya untuk pasar di DKI Jakarta.

c. Peningkatan Kapasitas: meliputi berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku Pertanian Perkotaan dan mensosialisasikannya kepada banyak lapisan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah. Di sini mencakup pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan pendidikan di sekolah melalui integrasi dengan kurikulum yang sudah ada.

d. Kerjasama Multi-pihak: meliputi kerjasama dengan berbagai unit pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, lembaga sosial, organisasi kepemudaan, dan kelompok masyarakat. Komponen ini juga merumuskan dan membangun mekanisme kerjasama antar para pelaku, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pertanian Kota.

3. Lingkungan Hidup: meliputi pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, pemanfaatan air hujan, perluasan ruang terbuka hijau produktif, dan pelaksanaan pertanian yang adaptif terhadap risiko perubahan iklim dan bencana.

4. Monitoring dan Evaluasi serta Pengelolaan Pengetahuan: meliputi pengumpulan data, penyediaan portal monitoring agar bisa diakses semua masyarakat, pendokumentasian pembelajaran, publikasi, dan juga penerbitan laporan tahunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pertanian Perkotaan.

IV.2. Hasil dan Strategi Pertanian Perkotaan

Strategi pelaksanaan pertanian perkotaan disesuaikan dengan isu yang ditemukan dan hasil yang direncanakan di masing-masing komponen. Hasil (outcome) dan strategi inilah yang akan diterjemahkan dalam keluaran (output) dan kegiatan pada BAB V. Rincian strategi untuk


masing-masing komponen ialah sebagai berikut:

ISU HASIL STRATEGI

Belum adanya kebijakan payung di daerah untuk kegiatan Pertanian Perkotaan

Peraturan Gubernur tentang Per-tanian Perkotaan

Pemetaan peraturan-peraturan terkait Pertanian Perkotaan

Belum adanya kebijakan pemanfaatan lahan dan ruang untuk Pertanian Perkotaan secara komprehensif

• Kebijakan pengelolaan lahan tidur untuk pertanian

• Kebijakan peruntukan fasum perumahan /apartemen untuk pertanian

• Kebijakan penggunaan lahan pinggir sungai untuk pertanian

• Kebijakan pemanfaatan atap rusun dan perkantoran untuk pertanian (integrasi dengan desain green building)

• Pemetaan aset daerah dan kepemilikan (pemda, swasta dan pribadi)

• Memasukan dalam pergub tambahan penggunaan fasum untuk produksi pertanian

• Kerja sama dengan team green building untuk memasukkan isu pertanian perkotaan dalam penggunaan atap

Belum adanya kebijakan pengelolaan air dan sampah domestik

• Kebijakan pengelolaan keter-sediaan air untuk pertanian di rusun

• Kebijakan pengelolaan sam-pah, seperti di rusun dan lingkungan sekitar untuk pertanian

Pemberian prioritas ketersediaan air untuk pertanian di lokasi Perta-nian Perkotaan

Belum ada kebijakan terkait pelaku Pertanian Perkotaan

• Kebijakan kerjasama antar pelaku untuk pertanian perko-taan

• Kebijakan insentif bagi pelaku pertanian perkotaan

• Kebijakan penyuluh pertanian

Membangun kerjasama antar pelaku dan memberikan insentif untuk pelaku Pertanian Perkotaan

Belum ada kebijakan terkait pendidikan Pertanian Perko-taan di sekolah

Integrasi dalam kurikulum se-kolah/madrasah yang sudah ada

Akan dimasukan kedalam Pera-turan Gubernur tentang Pertanian Perkotaan

Tabel 4.1. Hasil dan Strategi Komponen Kebijakan dan Regulasi

4.2.1. Hasil dan Strategi Kebijakan dan Regulasi


4.2.2. Pelaksanaan Pertanian Perkotaan

ISU HASIL STRATEGI

Terbatasnya luas lahan untuk Pertanian Perkotaan

Pelaksanaan intensifikasi pertani-an dengan teknologi dan sarana pertanian tepat guna, seperti verikultur, hidroponik, dan lain-lain

• Pendataan lahan-lahan po-tensi untuk pertanian perko-taan

• Bekerjasama dengan mas-yarakat dan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi un-tuk menerapkan teknologi dan sarana pertanian tepat guna

• Bekerjasama dengan produsen pertanian, peternakan, dan perikanan untuk bahan olahan dari wilayah sekitar DKI Jakarta

Kesulitan akses modal bagi petani

Meningkatnya akses modal dana dari lembaga keuangan dan CSR kepada pelaku pertanian perko-taan skala kecil dan menengah

Kerjasama dengan lembaga ke-uangan pemerintah swasta dan CSR

Sedikitnya ketersediaan air untuk pertanian

Tersedianya air untuk pertanian perkotaan

• Bekerjasama dengan Dinas terkait

• Monitoring kuantitas dan kuali-tas air pertanian

• Pengembangan hidroponik dengan air daur ulang

Partisipasi perempuan dalam pertanian perkotaan

Meningkatnya partisipasi perem-puan dalam ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi

• Bekerjasama dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan LSM

• Pendampingan perempuan untuk pengolahan produk

Tabel 4.2. Hasil dan Strategi Sub-Komponen Budidaya dan Pengolahan Pertanian

ISU HASIL STRATEGI

Hasil dan Strategi Sub-Komponen Pemasaran Produk

Terwujudnya jaminan mutu produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan

• Sertifikasi Produk standar aman (3K) dan PIRT

• Pendampingan pengolahan produk

Tabel 4.3. Hasil dan Strategi Sub-Komponen Pemasaran Produk


Kurangnya publikasi dan informasi pasar (termasuk supply dan demand, akses pasar)

Terbukanya akses pasar langsung dari petani kota langsung kepada konsumen

• Memastikan media promosi melalui pusat informasi pasar

• Bekerjasama dengan BUMD dan perusahaan swasta untuk memaksimalkan pemasaran produk pertanian, khususnya produk olahan

Belum pastinya kontinuitas stabilitas produk

Menjaga kuantitas produk yang konsisten

• Membentuk jaringan komuni-tas antara produsen

• Membangun kerjasama antar kelompok

ISU HASIL STRATEGI

Kurangnya tenaga penyuluh Adanya tenaga penyuluh yang akan mendampingi pelaku utama pertanian perkotaan

• Merekrut tenaga penyuluh PNS sesuai mekanisme regular (diutamakan warga lokal yang memenuhi syarat)

• Melibatkan “petani maju” sebagai tenaga pendamping penyuluh

Masih sedikitnya Pelaku Utama pertanian perkotaan (Petani,instansi pemerintah, badan usaha, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, Media)

Bertambahnya pelaku utama pertanian perkotaan

• Mepromosikan keberhasilan petanian perkotaan melalui media informasi

• Memanfaatkan fasum sebagai demo-plot pertanian perko-taan

• Memperkenalkan praktek per-tanian perkotaan dimulai dari siswa sekolah paling dasar

• Melibatkan sektor swasta, LSM, perguruan tinggi dll dalam memanfaatkan fasum untuk pertanian perkotaan

• Lomba dan penelitian perta-nian perkotaan secara berjen-jang mulai tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi

Tabel 4.4. Hasil dan Strategi Sub-Komponen Peningkatan Kapasitas


Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pelaku pertanian perkotaan (petani, Penyuluh, pendamping)

Meningkatkan pengetahuan keterampilan pelaku sesuai perkembangan teknologi dan sarana yang tepat untuk perta-nian perkotaan

• Pendampingan• Memaksimalkan peran

penyuluh/pendamping• Menyusun bahan KIE untuk

teknologi pertanian perkotaan • Bekerjasama dengan pihak

lain yang dapat digunakan untuk studi banding/magang

ISU HASIL STRATEGI

Belum adanya mekanisme kerjasama Multi-pihak untuk pertanian perkotaan

Tercapainya mekanisme kerjasa-ma (B-B, G-G, B-G) Multi-Pihak dalam pertanian perkotaan

• Membangun/mengoptimalkan forum komunikasi kerjasama Multi-Pihak yang ada

• Mendorong munculnya ke-bijakan untuk membangun /optimalisasi forum komunikasi Multi-Pihak

Belum adanya pembagian peran untuk pemenuhan sarana dan tehnologi pertanian perkotaan

Terbentuknya mekanisme pem-bagian peran untuk sarana dan tehnologi pertanian

• Bekerjasama dengan penyedia sarana dan tehnologi untuk pertanian, baik dari perguruan tinggi, lembaga usaha, dan lembaga sosial

Tabel 4.5. Hasil dan Strategi Sub-Komponen Kerjasama Multi-pihak

4.2.3. Lingkungan Hidup

ISU HASIL STRATEGI

Hasil pertanian perkotaan yang rusak ketika terjadi banjir dan cuaca panas

• Penerapan pertanian perko-taan yang adaptif terhadap risiko banjir dan cuaca panas

• Berkurangnya kerugian perta-nian akibat banjir dan cuaca panas

• Penyebaran informasi lokasi rawan banjir

• Mempertimbangkan lokasi risiko banjir untuk membuat pertanian perkotaan yang adaptif

• Mempertimbangkan risiko cuaca panas untuk mengatur kebutuhan air

Tabel 4.6. Hasil dan Strategi Komponen Lingkungan Hidup


Sampah organik berlimpah yang belum dimanfaatkan

Penggunaan pupuk organik untuk pertanian perkotaan

Membangun pusat produksi dan pusat belajar pembuatan pupuk organik

Sedikitnya luasan tutupan hijau di wilayah perkotaan

Penambahan luasan tutupan hijau yang produktif di tiap-tiap kota/kabupaten

Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menambah luasan tutupan hijau

Kualitas air tanah/permukaan yang buruk untuk pertanian

Terpenuhinya sebagian kebutu-han air pertanian/ peternakan/ perikanan dari hasil pengelolaan air limbah dan air hujan

• Pengembangan pengelolaan air limbah

• Penampungan air hujan

4.2.4. Monitoring dan Evaluasi serta Pengelolaan Pengetahuan

ISU HASIL STRATEGI

Tidak tersedianya mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Mekanisme MonEv untuk 4 kom-ponen pertanian perkotaan

• Penyusunan mekanisme secara partisipatif dan integratif

• Bekerjasama dengan BPS un-tuk memasukan semua komod-itas target desain Pertanian Perkotaan

Tidak tersedianya Sistem Informasi, Edukasi, dan Komunikasi hasil MonEv

Publikasi pembelajaran atas praktik pertanian perkotaan dap-at dengan mudah diakses oleh multipihak

Pengembangan portal pembelaja-ran sebagai basis data, informasi, edukasi dan komunikasi untuk pertanian perkotaan

Tabel 4.7. Hasil dan Strategi Komponen Monitoring dan Evaluasi serta Pengelolaan Pengetahuan


BAB VRENCANA AKSI PERTANIAN PERKOTAANRencana aksi disusun untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam komponen Pertanian Perkotaan dalam periode perencanaan lima tahunan (RPJMD). Rencana aksi ini memuat keluaran (output), kegiatan, pelaksana (utama dan pendukung, dan tahun periode RPJMD pelaksanaan kegiatan tersebut. Rincian rencana pelaksanaan aksi untuk masing-masing komponen tersebut ialah sebagai berikut:


5.1.

Ren

cana

Aks

i Keb

ijaka

n da

n Re

gula

si

KEL

UA

RAN

(OU

TPU

T)K

EGIA

TAN

PELA

KS

AN

A U

TAM

APE

LAK

SA

NA

PEN

DU

KU

NG

TAH

UN

20

18 -

2022

TAH

UN

20

23 -

2027

TAH

UN

20

28 -

2030

Pera

tura

n G

uber

nur

tent

ang

Per

tani

an

Perk

otaa

n

Rapa

t ko

ordi

nasi

pen

y-us

unan

dra

ft p

erg

ubBi

ro P

erek

onom

ian

Din

as P

erum

ahan

, DPP

APP

, D

inas

Keh

utan

an, D

inas

Li

ngku

ngan

Hid

up, D

inas

So-

sial

, Din

as P

endi

dika

nPe

met

aan

pera

tura

n te

rkai

tBi

ro H

ukum

Revi

ew h

asil

pem

etaa

n pe

ratu

ran

Biro

Huk

um

Kons

ulta

si d

eng

an a

hli

pert

ania

n pe

rkot

aan

Biro

Per

ekon

omia

n

• In

stru

ksi

Gub

ernu

r un

tuk

pem

anfa

atan

la

han

mili

k O

PD

DKI

Jak

arta

• In

stru

ksi G

uber

nur

pela

ksan

aan

gre

en b

uild

ing

di

selu

ruh

wila

yah

(tid

ak h

anya

loka

si

perc

onto

han)

Pem

etaa

n re

gul

asi (

ter-

mas

uk R

TRW

/ R

DTR

)•

BPA

D (

bada

n pe

ngel

ola

Ase

t D

aera

h)•

Din

as C

KPRT

&

Din

as P

erum

a-ha

n da

n G

edun

g

Pem

da

Din

as P

erum

ahan

, DPP

APP

, D

inas

Keh

utan

an, D

inas

Li

ngku

ngan

Hid

up, D

inas

So-

sial

, Din

as P

endi

dika

n

Dis

kusi

den

gan

Bap

eda,

BP

AD

dan

inst

ansi

ter

kait

Rapa

t ko

ordi

nasi

pen

y-us

unan

Inst

ruks

i Gub

ernu

r

Tabe

l 5.1

. Ren

cana

Aks

i Kom

pone

n Ke

bija

kan

dan

Regu

lasi


• In

stru

ksi

Gub

ernu

r un

tuk

peny

edia

an a

ir la

yak

pert

ania

n di

lo

kasi

per

tani

an

perk

otaa

n bi

sa m

elal

ui :

PDA

M, a

ir hu

jan,

pe

ngol

ahan

air

limba

h, a

ir su

ngai

, ai

r ta

nah

• In

stru

ksi

Gub

ernu

r te

rkai

t pe

ngel

olaa

n sa

mpa

h do

mes

tik

Pem

etaa

n ke

bija

kan

dan

reg

ulas

i ter

kait

tata

kel

o-la

air

dan

sam

pah

Pem

etaa

n ke

bija

kan

dan

reg

ulas

i ter

kait

tata

kel

o-la

air

dan

sam

pah

• DKP

KP• D

CKP

RT• D

LH• D

inas

Per

umah

an• D

inas

Keh

utan

an

DC

KPRT

, PD

AM

• Pe

ratu

ran

Dae

rah

tent

ang

Ke

taha

nan

Pang

an, t

erm

asuk

pe

ngat

uran

pas

ar

baha

n pa

ngan

(b

eker

jasa

ma

deng

an B

iro

Pere

kono

mia

n ya

ng m

enyu

sun

Ranp

erda

nya)

• In

stru

ksi G

uber

nur

untu

k in

sent

if da

n di

sins

entif

bag

i pe

laku

per

tani

an

Perk

otaa

n.•

Atu

ran

dan

Mek

anis

me

peny

eles

aian

ko

nflik

unt

uk

pela

ku p

erta

nian

pe

rkot

aan

Peny

usun

an n

aska

h ak

adem

ik R

anpe

rda

Ket-

ahan

an P

ang

an

Biro

Per

ekon

omia

n

Kajia

n in

sent

if da

n di

sins

entif

unt

uk p

elak

u pe

rtan

ian

perk

otaa

n

Biro

Per

ekon

omia

n da

n D

KPKP

Rapa

t ko

ordi

nasi

pen

y-us

unan

Inst

ruks

i Gub

ernu

rBP

KD &

Biro

TA

PEM

Rapa

t ko

ordi

nasi

pen

y-us

unan

atu

ran

dan

mek

anis

me

peny

eles

aian

ko

nflik

Wal

ikot

a

Rapa

t ko

ordi

nasi

pen

y-us

unan

keb

ijaka

n un

tuk

peny

uluh

per

tani

an

DKP

KP


Inst

ruks

i Gub

ernu

r pe

ndid

ikan

Per

tani

an

Perk

otaa

n di

sek

olah

/m

adra

sah

Peny

usun

an K

urik

ulum

pe

rtan

ian

perk

otaa

n di

se

kola

h/m

adra

sah

dan

ruan

g p

ublik

Din

as P

endi

dika

n, K

e-m

ente

rian

Ag

ama,

dan

D

KPKP


5.2.

Ren

cana

Aks

i Pel

aksa

naan

Per

tani

an K

ota

KEL

UA

RAN

(OU

TPU

T)K

EGIA

TAN

PELA

KS

AN

A U

TAM

APE

LAK

SA

NA

PEN

DU

KU

NG

TAH

UN

20

18 -

2022

TAH

UN

20

23 -

2027

TAH

UN

20

28 -

2030

Impl

emen

tasi

ten

tang

te

knol

ogi t

epat

gun

a se

suai

den

gan

tar

get

ca

paia

n pa

da t

ahun

2

030

Sos

ialis

asi d

an p

em-

buat

an in

form

asi t

ekno

lo-

gi p

erta

nian

tep

at g

una

yang

ber

basi

s ru

ang

.Be

kerja

sam

a de

ngan

m

asya

raka

t, ke

lom

pok

ko-

mun

itas,

sek

olah

, wila

yah

pem

erin

tah/

swas

ta d

an

lem

bag

a so

sial

unt

uk

mel

aksa

naka

n te

knol

ogi

pert

ania

n te

pat

gun

a.

DKP

KP, D

isko

min

fotik

DLH

, DPR

KP, D

ISD

IK, D

PPA

PP,

Inst

itut

Pert

ania

n Bo

gor

Beke

rjasa

ma

deng

an

mas

yara

kat,

kelo

mpo

k ko

-m

unita

s, s

ekol

ah, w

ilaya

h pe

mer

inta

h/sw

asta

dan

le

mba

ga

sosi

al u

ntuk

m

elak

sana

kan

tekn

olog

i pe

rtan

ian

tepa

t g

una.

DKP

KP, D

isko

min

fotik

, D

LH, D

PRKP

, DIS

DIK

, D

PPA

PP

Terp

enuh

inya

ba

han

baku

pro

duk

olah

an p

erta

nian

, pe

tern

akan

, dan

pe

rikan

an

Kont

rak

farm

ing

den

gan

pr

odus

en b

ahan

bak

u pr

oduk

ola

han

pert

ania

n,

pete

rnak

an, d

an p

eri-

kana

n da

ri w

ilaya

h se

kita

r D

KI J

akar

ta

DKP

KP

Tabe

l 5.2

. Ren

cana

Aks

i Kom

pone

n Pe

laks

anaa

n Pe

rtani

an P

erko

taan

Sub-

Kom

pone

n Bu

dida

ya d

an P

engo

laha

n Pe

rtani

an


Fasi

litas

kre

dit

bung

a re

ndah

, un

tuk

pert

ania

n pe

rkot

aan,

dar

i le

mba

ga

keua

ngan

da

n ba

ntua

n da

ri C

SR

peru

saha

an

Iden

tifik

asi u

saha

per

-ta

nian

per

kota

an s

kala

ke

cil d

an m

enen

gah

yan

g

mem

butu

hkan

mod

al

Din

as K

oper

asi U

MKM

DKP

KPBa

nk B

NI,

BRI,

Man

diri,

Ban

k D

KI

Fasi

litas

i kom

unik

asi d

an

kerja

sam

a an

tar

pela

-ku

per

tani

an p

erko

taan

sk

ala

keci

l dan

men

eng

ah

untu

k m

empe

role

h pe

m-

inja

man

mod

al

Din

as K

oper

asi U

MKM

Biro

Per

ekon

omia

nD

KPKP

Terp

enuh

i keb

utuh

an

air

untu

k pe

rtan

ian

perk

otaa

n

Mem

bang

un k

omun

ikas

i da

n ke

rjasa

ma

DKP

KPPA

M J

AYA

PAM

JAY

A,

DPR

KP, D

LH

Mem

buat

em

bung

dan

su

mur

res

apan

DS

DA

DPR

KPD

LH

Pela

ksan

aan

pert

ania

n hi

drop

onik

den

gan

air

daur

ula

ng

DKP

KP

Terp

enuh

inya

ke

butu

han

pang

an

dan

giz

i kel

uarg

a

Mem

bang

un k

oord

inas

i da

n ke

rjasa

ma

deng

an

Din

as P

embe

rday

aan

Pere

mpu

an d

an o

rgan

-is

asi p

erem

puan

yan

g

foku

s de

ngan

Per

tani

an

Perk

otaa

n.

DKP

KPC

ARE

, BS

K, E

WIN

DO

, PM

I, KP

I, PE

KKA

, MU

RIA

Penj

elas

an t

enta

ng p

eran

da

n ta

ngg

ung

jaw

ab y

ang

bi

sa d

ilaku

kan

anta

ra

pere

mpu

an d

an la

ki-l

aki

dala

m P

erta

nian

Per

ko-

taan

DKP

KP

DPP

PA


Pela

ksan

aan

Pert

ania

n Pe

rkot

aan

oleh

kel

om-

pok-

kelo

mpo

k pe

rem

puan

DKP

KP

KEL

UA

RAN

(OU

TPU

T)K

EGIA

TAN

PELA

KS

AN

A U

TAM

APE

LAK

SA

NA

PEN

DU

KU

NG

TAH

UN

20

18 -

2022

TAH

UN

20

23 -

2027

TAH

UN

20

28 -

2030

Ters

edia

nya

prod

uk

hasi

l per

tani

an y

ang

be

rkua

litas

(m

utu

yang

bai

k)

Sos

ialis

asi k

eam

anan

pa

ngan

DKP

KP

Din

as K

oper

asi U

MKM

Pene

rapa

n G

AP

DKP

KP

Pene

rapa

n G

HP

DKP

KP

Pene

rapa

n G

MP

DKP

KP

Pend

ampi

ngan

ter

hada

p m

asya

raka

t te

ntan

g s

erti-

fikas

i pro

duk.

DKP

KP

Sub-

Kom

pone

n Pe

mas

aran

Pro

duk


Terw

ujud

nya

tran

saks

i pe

mas

aran

has

il pr

o-du

k pe

rtan

ian

Pam

eran

-pam

eran

DKP

KP

Dis

kom

info

tik, P

D. P

asar

Ja

ya

Sis

tem

info

rmas

i pem

asa-

ran

berb

asis

web

Dis

kom

info

tik

Tem

u us

aha

(buy

er m

eet

selle

r)D

KPKP

Peng

emba

ngan

Tok

o Ta

ni

Indo

nesi

a di

DKI

Jak

arta

DKP

KP

Kerja

sam

a de

ngan

sen

tra

pert

ania

n di

luar

wila

yah

DKI

Jak

arta

(m

isal

nya

deng

an k

ontr

ak p

erta

-ni

an)

untu

k m

emba

ngun

ja

lur

dist

ribus

i dan

pe-

mas

aran

pro

duk

per-

tani

an, t

erm

asuk

unt

uk

prod

uk o

laha

n pe

rtan

ian,

pe

tern

akan

, dan

per

i-ka

nan

DKP

KP

Terw

ujud

nya

kerja

sa

ma

anta

ra p

rodu

s-en

Pem

bina

an p

elak

u us

aha

DKP

KPD

inas

Kop

eras

i UM

KMIn

stitu

t Pe

rtan

ian

Bog

or,

EWIN

DO

, PD

. Pas

ar J

aya


KEL

UA

RAN

(OU

TPU

T)K

EGIA

TAN

PELA

KS

AN

A U

TAM

APE

LAK

SA

NA

PEN

DU

KU

NG

TAH

UN

20

18 -

2022

TAH

UN

20

23 -

2027

TAH

UN

20

28 -

2030

• S

etia

p Ke

cam

atan

m

emili

ki 1(

satu

) Pe

nyul

uh P

NS

.•

Set

iap

kelu

raha

n m

emili

ki m

inim

al 1

(sat

u) o

rang

pen

-da

mpi

ng P

enyu

luh

Men

gus

ulka

n Pe

nyul

uh

baru

dan

Pen

dam

ping

Pe

nyul

uh k

epad

a Ke

men

-te

rian

Pert

ania

n

DKP

KP

DPP

PA,

SU

DIN

KPK

P,

BSK,

PM

I, KP

I, PE

KKA

, EW

IN-

DO

, MU

RIA

Pela

tihan

ber

jenj

ang

bag

i Pe

nyul

uh P

NS

dan

pen

-da

mpi

ng p

enyu

luh

DKP

KP

Men

gid

entif

ikas

i (m

eny-

usun

krit

eria

dan

pen

-da

taan

) pe

tani

maj

u di

Ke

lura

han

untu

k te

nag

a pe

ndam

ping

pen

yulu

h

Sud

in K

PKP

Men

gak

tifka

n PK

K ke

lu-

raha

nD

PPPA

Pela

tihan

tek

nis

tug

as-t

u-g

asny

a pe

ndam

ping

pe

nyul

uhD

KPKP

Sub-

Kom

pone

n Pe

ning

kata

n Ka

pasit

as


30%

war

ga,

inst

ansi

pe

mer

inta

h da

n sw

as-

ta, l

emba

ga,

bad

an

usah

a, s

ekol

ah d

i DKI

Ja

kart

a m

elak

ukan

pe

rtan

iaan

per

kota

an

Men

gid

entif

ikas

i con

toh

suks

es/b

aik

pela

ku u

tam

a pe

rtan

ian

perk

otaa

nS

udin

KPK

P

Din

as K

omin

fotik

,S

UD

IN K

PKP,

DPP

PA, D

CK-

PRT,

DLH

, Din

as P

endi

dika

n,

EWIN

DO

, BS

K, K

PI, P

EKKA

, IP

B, U

NTA

R, U

nive

rsita

s A

tma

Jaya

, MU

RIA

Men

sosi

alis

asik

an k

eber

-ha

sila

n/co

ntoh

suk

ses

mel

alui

med

iaD

isko

min

fotik

Berk

oord

inas

i den

gan

ke

lura

han,

din

as P

PAPP

da

n le

mba

ga

usah

a un

tuk

mem

anfa

atka

n fa

sum

(t

erm

asuk

RPT

RA) s

ebag

ai

cont

oh p

erta

nian

per

ko-

taan

Sud

in K

PKP

Berk

oord

inas

i den

gan

D

inas

Pen

didi

kan

untu

k m

empe

rken

alka

n pe

rta-

nian

per

kota

an k

epad

a si

swa

seko

lah

DKP

KP

Men

yusu

n ke

rang

ka

acua

n ke

rja lo

mba

dan

pe

nelit

ian

pert

ania

n pe

rkot

aan,

dan

mel

aku-

kan

sele

ksi b

erje

njan

g

setia

p ta

hun

DKP

KP

Men

doro

ng p

erg

urua

n tin

gg

i unt

uk m

enin

gka

t-ka

n pe

nelit

ian,

pen

gem

-ba

ngan

dan

pen

gab

dian

m

asya

raka

t da

n ku

liah

kerja

nya

ta (

KKN

) di

bi

dang

per

tani

an p

erko

-ta

an d

i Jak

arta

DKP

KP


• Te

rsed

iany

a te

nag

a pe

nyul

uh

tena

ga/

pen

-da

mpi

ng t

eram

pil

yang

mam

pu

men

yesu

aika

n de

ngan

tek

nolo

gi

• M

enin

gka

tnya

ke-

mam

puan

pet

ani

dala

m m

ener

-ap

kan

budi

daya

be

rbag

ai k

omod

-ita

s•

Ters

edia

med

ia

KIE

tekn

olog

i per

-ta

nian

per

kota

an

(mut

akhi

r)•

Tran

sfor

mas

i pe

nget

ahua

n an

tar

pela

ku.

Gel

ar t

ekno

log

i per

tani

an

perk

otaa

nBP

TP &

DKP

KP

SU

DIN

KPK

P,

SM

K, E

WIN

DO

, IPB

, Uni

vers

i-ta

s A

tma

Jaya

, MU

RIA

Pem

buat

an d

emo-

plot

Sud

in K

PKP

Mag

ang

DKP

KP

Dik

lat

DKP

KP

Stu

di b

andi

ngD

KPKP

Pend

istr

ibus

ian

baha

n KI

E te

knol

ogi p

erta

nian

pe

rkot

aan

Sud

in K

PKP

Foru

m b

erba

gi p

eng

eta-

huan

ant

ar p

elak

u pe

rta-

nian

per

kota

anD

KPKP


KEL

UA

RAN

(OU

TPU

T)K

EGIA

TAN

PELA

KS

AN

A U

TAM

APE

LAK

SA

NA

PEN

DU

KU

NG

TAH

UN

20

18 -

22TA

HU

N

2023

- 27

TAH

UN

20

28 -

30•

Dra

ft f

orm

at

bent

uk k

erja

sam

a M

ulti-

Piha

k pe

rta-

nian

per

kota

an•

Mod

el/B

usin

ess

mod

el M

ulti-

Piha

k de

ngan

ske

ma

inse

ntif

-> A

nalis

a us

aha

tani

yan

g

jela

s.•

Kebi

jaka

n te

ntan

g

kola

bora

si M

ul-

ti-Pi

hak

& p

en-

gel

olaa

n da

tany

a.

Iden

tifik

asi b

entu

k ke

r-ja

sam

a

Biro

Per

ekon

omia

nBi

ro T

APE

MD

KPKP

IPB,

Uni

v. A

tma

Jaya

, MU

RIA

, EW

IND

O, A

griP

roFo

cus

Pem

buat

an d

an t

est-

ing

mod

el k

olab

oras

i &

benc

hmar

king

Biro

Per

ekon

omia

n

Pem

bent

ukan

& p

en-

gua

tan

foru

m k

omun

ikas

i M

ulti-

Piha

kBi

ro P

erek

onom

ian

Kese

paka

tan

pem

-ba

gia

n ke

rja a

ntar

pe

laku

unt

uk p

emen

u-ha

n ke

butu

han

sara

na

dan

tehn

olog

i per

ta-

nian

per

kota

an

Iden

tifik

asi p

ara

pela

-ku

pen

yedi

a ke

butu

han

sara

na d

an t

ehno

log

i pe

rtan

ian

DKP

KP

IPB,

Uni

vers

itas

Atm

a Ja

ya,

MU

RIA

, EW

IND

O, A

griP

ro-

Focu

s

Peny

usun

an r

anca

ngan

m

ekan

ism

e ke

rjasa

ma

pem

enuh

an s

aran

a da

n te

hnol

ogi p

erta

nian

Biro

Per

ekon

omia

n da

n D

KPKP

Pert

emua

n un

tuk

mem

-ba

ngun

kes

epak

atan

m

ekan

ism

e ke

rjasa

ma

pem

enuh

an s

aran

a da

n te

hnol

ogi p

erta

nian

Biro

Per

ekon

omia

n da

n D

KPKP

Sub-

Kom

pone

n Ke

jasa

ma

Mul

ti-pi

hak


KEL

UA

RAN

(OU

TPU

T)K

EGIA

TAN

PELA

KS

AN

A U

TAM

APE

LAK

SA

NA

PEN

DU

KU

NG

TAH

UN

20

18 -

22TA

HU

N

2023

- 27

TAH

UN

20

28 -

30

• Pe

laks

anaa

n te

knol

ogi/

teh-

nik/

cara

pra

ktis

pe

laks

anaa

n pe

r-ta

nian

kot

a ya

ng

adap

tif d

eng

an

risik

o ba

njir

• Pe

laks

anaa

n ef

ek-

tifita

s pe

ngat

uran

ai

r un

tuk

pert

ani-

an p

erko

taan

Sos

ialis

asi l

okas

i raw

an

banj

irBP

DB

PMI,

MU

RIA

, IPB

Pem

buat

an b

ookl

et t

eh-

nik

prak

tis p

elak

sana

an

pert

ania

n ya

ng a

dapt

if te

rhad

ap b

anjir

dan

cu

aca

pana

s (m

elal

ui

efis

iens

i air)

DKP

KP

Peng

emba

ngan

mod

el

cont

oh p

erta

nian

yan

g

adap

tif t

erha

dap

banj

ir da

n cu

aca

pana

s (m

elal

ui

efis

iens

i air)

DKP

KP

Peny

ebar

an in

form

asi

pert

ania

n ya

ng a

dapt

if te

rhad

ap b

anjir

dan

cua

-ca

pan

as m

elal

ui b

erb-

agai

med

ia

Dis

kom

info

tik

Tabe

l 5.3

. Ren

cana

Aks

i Kom

pone

n Li

ngku

ngan

Hid

up

V.3.

Ren

cana

Aks

i Lin

gkun

gan

Hid

up


• Te

rdap

at s

et-

idak

nya

15 p

usat

pr

oduk

si p

upuk

or

gan

ik d

i tia

p-tia

p Ko

ta/K

ab•

Terd

apat

set

ida-

knya

1 pu

sat

be-

laja

r pe

mbu

atan

pu

puk

org

anik

di

tiap-

tiap

Kota

/Ka

b

Pem

bang

unan

pus

at

prod

uksi

pup

uk o

rgan

ik

berb

asis

kom

unita

s at

au

peru

saha

an

DLH

DKP

KP, P

D. I

PAL

JAYA

, PD

. PA

SA

R JA

YA, M

URI

A, I

PB

Pem

bang

unan

pus

at

bela

jar

pem

buat

an p

upuk

or

gan

ik b

erba

sis

kom

uni-

tas

atau

per

usah

aan

DLH

Sos

ialis

asi p

usat

pro

duks

i da

n pu

sat

bela

jar

pupu

k or

gan

ikD

LH

Stu

dy v

isit

dari

kelo

m-

pok-

kelo

mpo

k pe

laks

ana

pert

ania

n pe

rkot

aan

DKP

KP

Set

idak

nya

ada

capa

ian

30%

luas

an

tutu

pan

hija

u pr

oduk

-tif

di t

iap-

tiap

Kota

/Ka

b

Sos

ialis

asi d

an p

enye

-ba

ran

info

rmas

i unt

uk

mel

akuk

an p

enam

baha

n tu

tupa

n hi

jau

prod

uktif

DKP

KP

DLH

, MU

RIA

, PM

I, PE

KKA

, EW

IND

O, J

akar

ta B

erke

bun

Mem

berik

an p

eng

har-

gaa

n ke

pada

pel

aku

pert

ania

n ko

ta y

ang

mel

-ak

sana

kan

pena

mba

han

tutu

pan

hija

u pr

oduk

tif

seca

ra lu

as

DKP

KP


• Te

rdap

at s

etid

a-kn

ya 15

pen

gel

o-la

an a

ir lim

bah

untu

k ke

butu

han

pert

ania

n /

pete

r-na

kan

/ pe

rikan

an

di t

iap-

tiap

Kota

/Ka

b•

Men

ing

katn

ya

mas

yara

kat

/ ba

dan

pem

erin

tah

/bad

an u

saha

dll

yang

men

ampu

ng

air

huja

n

Pem

bang

unan

pen

gel

o-la

an a

ir lim

bah

berb

asis

ko

mun

itas

dan

peru

sa-

haan

DLH

DKP

KP, M

URI

A, P

D. P

AL

JAYA

, D

inas

Per

umah

an

Sos

ialis

asi d

an p

enye

-ba

ran

info

rmas

i ter

kait

peng

elol

aan

air

limba

hD

LH

Sos

ialis

asi d

an p

enye

-ba

ran

info

rmas

i ter

kait

upay

a pe

nam

pung

an a

ir hu

jan

DLH

Mem

berik

an in

sent

if ke

-pa

da p

elak

u pe

ngel

olaa

n ai

r lim

bah

dan

pena

m-

pung

air

huja

n ya

ng m

el-

akuk

anny

a se

cara

bes

ar

DLH


KEL

UA

RAN

(OU

TPU

T)K

EGIA

TAN

PELA

KS

AN

A U

TAM

APE

LAK

SA

NA

PEN

DU

KU

NG

TAH

UN

20

18 -

22TA

HU

N

2023

- 27

TAH

UN

20

28 -

30

• M

ekan

ism

e pe

n-g

ukur

an k

eber

-ha

sila

n•

Kade

risas

i pel

ak-

sana

an m

onito

ring

da

n ev

alua

si•

Dat

a da

sar

dan

data

akh

ir (k

ual-

itatif

dan

kua

nti-

tatif

) pe

laks

anaa

n ko

mpo

nen

per-

tani

an p

erko

taan

pe

r RP

JMD

• D

okum

enta

si h

asil

Mon

Ev

Sos

ialis

asi P

erta

nian

Pe

rkot

aan

kepa

da

selu

ruh

piha

k di

DKI

Ja

kart

a

DKP

KP

Dis

kom

info

tik, B

PS, D

LH,

Din

as P

endi

dika

n, D

inas

S

osia

l, M

URI

A, D

ewan

Ris

et

Dae

rah,

Uni

v. A

tma

Jaya

, Bi

ro H

ukum

, BPA

D, D

CTR

P,

Din

as T

ata

Air,

Din

as P

eru-

mah

an, D

inas

Keh

utan

an,

BPKD

, Kem

ente

rian

Ag

ama,

D

SD

A, D

inas

PPP

A, D

inas

Ko

pera

si U

MKM

, BPT

P, B

iro

Tape

m, B

PBD

, Bad

an P

ene-

litia

n

Peni

ngka

tan

kapa

si-

tas

mul

tipih

ak d

alam

m

eng

emba

ngka

n al

at

Mon

Ev (

term

asuk

di

dala

mny

a ka

deris

asi

untu

k ap

arat

pem

erin

-ta

h, t

okoh

, dan

kar

ang

ta

runa

)

Biro

Per

ekon

omia

n

Peng

emba

ngan

ala

t M

onEv

DKP

KP

Pem

bent

ukan

For

um

Mon

Ev p

elak

sana

an

kom

pone

n pe

rtan

ian

perk

otaa

n

Biro

Per

ekon

omia

n

Pela

ksan

aan

hasi

l ev

alua

si (

2 k

ali d

alam

se

tahu

n)Bi

ro P

erek

onom

ian

Pend

okum

enta

sian

ha

sil M

onEv

Biro

Per

ekon

omia

n

Tabe

l 5.4

. Ren

cana

Aks

i Kom

pone

n M

onito

ring

dan

Eval

uasi

serta

Pen

gelo

laan

Pen

geta

huan

V.4.

Ren

cana

Aks

i Mon

itorin

g da

n Ev

alua

si s

erta

Pen

gelo

laan

Pen

geta

huan


Pem

utak

hira

n da

ta

seca

ra b

erka

la p

elak

-sa

naan

kom

pone

n pe

r-ta

nian

per

kota

an (

1 kal

i da

lam

set

ahun

mel

alui

pe

ndat

aan

BPS

)

DKP

KP

Dis

kom

info

tik, B

PS, D

LH,

Din

as P

endi

dika

n, D

inas

S

osia

l, M

URI

A, D

ewan

Ris

et

Dae

rah,

Uni

v. A

tma

Jaya

, Bi

ro H

ukum

, BPA

D, D

CTR

P,

Din

as T

ata

Air,

Din

as P

eru-

mah

an, D

inas

Keh

utan

an,

BPKD

, Kem

ente

rian

Ag

ama,

D

SD

A, D

inas

PPP

A, D

inas

Ko

pera

si U

MKM

, BPT

P, B

iro

Tape

m, B

PBD

, Bad

an P

ene-

litia

n

Pem

utak

hira

n da

ta

mel

alui

inte

raks

i dan

in

form

asi d

ari m

asya

r-ak

at d

an b

erba

gai

pi-

hak

deng

an p

eran

gka

t cr

owd

sour

ce (

onlin

e m

onito

ring

)

• ± T

erse

dian

ya

med

ia in

form

asi

(cet

ak, e

lekt

roni

k,

onlin

e) p

elak

san-

aan

4 k

ompo

nen

pert

ania

n pe

rko-

taan

• ± T

erse

dian

ya

peta

pel

aku

dan

keg

iata

n 4

kom

-po

nen

pert

ania

n pe

rkot

aan

• ± T

im p

eng

elol

a da

ta d

an in

for-

mas

i per

tani

an

perk

otaa

n•

± Rep

likas

i pem

be-

laja

ran

Peng

emba

ngan

kon

-se

p st

rukt

ur d

ata

dan

info

rmas

i per

tani

an

perk

otaa

n

Dis

kom

info

tik d

an

DKP

KP

HO

T, M

URI

A

Pem

buat

an w

eb b

ased

da

ta d

an in

form

asi

pert

ania

n pe

rkot

aan

Dis

kom

info

tik

Pem

bent

ukan

tim

pen

-g

elol

a m

edia

dat

a da

n in

form

asi

Dis

kom

info

tik d

an

DKP

KP

Kons

ulta

si m

edia

dat

a da

n in

form

asi k

epad

a pa

ra p

elak

u pe

rtan

ian

perk

otaa

n

Dis

kom

info

tik d

an

DKP

KP

Pem

etaa

n pe

laku

dan

ke

gia

tan

pert

ania

n pe

rkot

aan

yang

diin

te-

gra

sika

n de

ngan

med

ia

data

dan

info

rmas

i

DKP

KP


• Te

rsed

iany

a m

edia

in

form

asi (

ceta

k,

elek

tron

ik, o

nlin

e)

pela

ksan

aan

4

kom

pone

n pe

rta-

nian

per

kota

an•

± Ter

sedi

anya

pe

ta p

elak

u da

n ke

gia

tan

4 k

om-

pone

n pe

rtan

ian

perk

otaa

n•

± Tim

pen

gel

ola

data

dan

info

r-m

asi p

erta

nian

pe

rkot

aan

• ± R

eplik

asi p

embe

-la

jara

n

Laun

chin

g m

edia

dat

a da

n in

form

asi p

erta

ni-

an p

erko

taan

Dis

kom

info

tik d

an

DKP

KPH

OT,

MU

RIA


BAB 6MEKANISME KOORDINASI

VI.1. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi Pelaksanaan Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu: 1. Koordinasi terkait dengan kebijakan dan rencana program difasilitasi oleh Biro

Perekonomian sebagai koordinator lintas OPD untuk bidang ekonomi2. Koordinasi terkait dengan tehnis pelaksanaan Pertanian Perkotaan difasilitasi oleh

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) sebagai koordinator tehnis pelaksanaannya

Koordinasi kebijakan dan rencana program terkait Pertanian Perkotaan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yang difasilitasi oleh Biro Perekonomian. Peserta koordinasi ini berasal dari OPD yang memiliki kebijakan dan program terkait Pertanian Perkotaan dan para pelaku pertanian dari unsur sektor swasta, LSM, kelompok masyarakat, dan perguruan tinggi.

Koordinasi tehnis pelaksanaan Pertanian Perkotaan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang difasilitasi oleh DKPKP. Peserta koordinasi ini berasal dari OPD, sektor swasta, LSM, kelompok masyarakat, dan perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan terkait Pertanian Perkotaan. Koordinasi setiap tiga bulan ini menjadi Forum Komunikasi antar pelaku Pertanian Perkotaan, yang dilengkapi dengan portal online untuk menyebarkan hasil-hasil kesepakatan bersama.

VI.2. Laporan Tahunan

Sebagai acuan bersama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta, setiap akhir tahun, Pemerintah Provinsi, yang difasilitasi oleh Biro Perekonomian, menyusun laporan tahunan pelaksanaan Pertanian Perkotaan. Hasil laporan ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam menyusun rencana kegiatan di tahun berikutnya.

Secara kelembagaan pemerintah, Laporan tahunan diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan untuk para pelaku Pertanian Perkotaan, Laporan tahunan disampaikan melalui portal komunikasi Pertanian Perkotaan.


DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

BPS DKI Jakarta, 2016. Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015.BPS DKI Jakarta, 2017. Jakarta Dalam Angka Tahun 2016.Daniel Hoornweg and Paul Munro-Faure, 2008: Urban Agriculture For Sustainable Poverty Alleviation and Food Security.FAO, 2001: Urban and Peri-Urban Agriculture.FAO, 2008. An Introduction to the Basic Concepts of Food Security.P. J. Ward, M. A. Marfai, F. Yulianto, D. R. Hizbaron, and J. C. J. H. Aerts, 2010. Coastal inundation and damage exposure estimation: a case study for Jakarta. Nat Hazards (2011) 56:899– 916, DOI 10.1007/s11069-010-9599-1.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2004. Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil PertanianPemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2007. Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan, dan Peredaran UnggasPemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2012. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2013. Lampiran II Indikasi Rencana Program Provinsi DKI Jakarta untuk RPJMD periode tahun 2013 – 2017. The Rockefeller Foundation and Arup. City Resilience Framework. April 2014 (Updated December 2015).Tumiar Katarina Manik and Syarifah Syaukat, 2015. The impact of urban heat islands assessing vulnerability in Indonesia. Asian Cities Climate Resilience Working Paper Series 13: 2015.

Sumber online:

http://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/newlok.asphttp://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Geologi_DKI_Jakarta. Diakses pada 28 April 2017.http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Penurunan_Tanah_DKI_Jakarta. Diakses pada 28 April 2017.http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Permukiman_Kumuh_DKI_Jakarta. Diakses pada 28 April 2017. http://properti.kompas.com/read/2016/05/26/123000521/Karena.Komitmen.Ahok.Jakarta. Masuk.Program.100.Resilient.Cities. Diakses pada 28 April 2017.http://www.fao.org/urban-agriculture/en/. Diakses pada 28 April 2017.http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/175-perempuan-dan-dampak-perubahan-iklimhttp://www.worldbank.org/in/news/feature/2011/11/03/jakarta-urban-challenges-in-a- changing-climate. Diakses pada 15 April 2017. https://data.go.id/dataset/daftar-rumah-susun-sederhana-di-dki-jakarta. Diakses pada 5 September 2017


http://data.jakarta.go.id/dataset/jumlah-populasi-hewan-ternak-di-dki-jakartatahun-2009-2013. Diakses pada 26 Desember 2017.https://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/136. Diakses pada 28 April 2017. https://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/91. Diakses pada 28 April 2017. http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/01.%20Analisis%20Provinsi%20 DKI%20Jakarta%202015_ok.pdf. Diakses pada 26 Desember 2017. http://tumoutounews.com/2017/12/06/kontribusi-sektor-pertanian-dan-perikanan-di-dki- jakarta/. Diakses pada 26 Desember 2017. www.dibi.bnpb.go.id.



Documents

DESAIN BESAR PERTANIAN PERKOTAAN PROVINSI DKI …tarulh.com/wp-content/uploads/2018/01/Desain-Besar-Pertanian... · Pelaksanaan Pertanian Perkotaan 4.2.3. Lingkungan Hidup 4.2.4