Desain ISI Buku Juknis BOS SMA 2015 Edited Rizal FINAL Plus

EDISI FEBRUARI 2015

S M Aekolah enengah tas Tahun 2015

Petunjuk TeknisBantuan Operasional Sekolah (BOS)

Petunjuk TeknisBantuan Operasional Sekolah (BOS)Sekolah Menengah Atas Tahun 2015

EDISI FEBRUARI 2015

Sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS SMA merupakan program utama penunjang kebijakan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, sebagai kelanjutan dari Program Pendidikan Menengah Universal.

BOS SMA mengalokasikan dan mendistribusikan dana langsung ke sekolah dengan besaran berdasarkan jumlah siswa dan variabel biaya bantuan. Dana BOS SMA digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah nonpersonalia. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin, sekolah dapat membebaskan dan/atau membantu siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biayabiaya lainnya. Jumlah siswa dan besaran dana iuran sekolah serta biaya ekstrakurikuler siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan merupakan kebijakan sekolah, dengan mempertimbangkan jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya operasional sekolah.

Pada tahun 2015 ini, alokasi dana BOS SMA sebesar Rp. 5,347 triliun. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyalurkan dana BOS ini langsung ke sekolah. Pelaksanaan program BOS SMA mengikuti Petunjuk Teknis BOS SMA yang disusun oleh pemerintah ini, dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu dilaksanakan secara swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya.

Kami menyadari bahwa Petunjuk Teknis ini tidak sempurna. Oleh karena itu, kami akan dengan senang hati menerima masukan untuk perbaikan pada edisi berikutnya. Semoga layanan pendidikan menengah ke depan lebih terjangkau dan bermutu bagi seluruh siswa.

Jakarta, Februari 2015Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas,

Ir. Harris Iskandar, Ph.DNIP. 19620429 198601 1 001

Pengantar

i

Deskripsi Program

A. NAMA PROGRAM: Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas (BOS SMA)

B. PENGERTIAN:1. BOS SMA adalah program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan

program Wajib Belajar 12 Tahun yang terjangkau dan bermutu. 2. BOS SMA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMA

negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional NonPersonalia Sekolah.

3. Dana BOS SMA merupakan dana bantuan. Oleh karena itu, sekolah penerima masih membutuhkan dana partisipasi dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional lainnya.

4. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pemberian dana BOS, sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biayabiaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/provinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin.

5. Besaran dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masingmasing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan.

C. TUJUAN: Secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun. Sedangkan secara khusus bertujuan:1. Membantu biaya operasional nonpersonalia sekolah.2. Mengurangi angka putus sekolah SMA.3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA.4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa miskin

SMA dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin.

5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

ii

Deskripsi Program

D. SASARAN:Sasaran program adalah SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa, dengan rincian sebagai berikut: Periode JanuariJuni 2015 : 4.376.509 siswa; Periode JuliDesember 2015 : 4.535.644 siswa.

E. SATUAN BIAYA :Satuan biaya BOS SMA nasional sebesarRp. 1.200.000/siswa/tahun. Untuk penyaluran periode JanuariJuni sebesar Rp 600.000/siswa sedangkan periode JuliDesember sebesar Rp. 600.000/siswa

F. PEMANFAATAN DANA: BOS SMA digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional nonpersonalia sekolah yang meliputi:1. Pengadaan Alat Tulis Sekolah; 2. Pengadaan Alat Habis Pakai;3. Pengadaan Bahan Habis Pakai;4. Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Referensi;5. Pemeliharaan Dan Perbaikan Ringan Sarana/Prasarana Sekolah; **)6. Langganan Daya Dan Jasa Lainnya;7. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran; 8. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler; *)9. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru;10. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan; *)11. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen

2015;12. Pengembangan Website Sekolah;13. Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah;14. Penyusunan dan Pelaporan.

Penjelasan:*) Untuk pembiayaan kegiatan nomor 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12

(dua belas) tidak diperbolehkan untuk membayar honor guru dan atau warga sekolah. Namun demikian dapat diberikan Jasa profesi (honor) kepada tenaga ahli di bidangnya yang berasal dari luar sekolah. (misalnya dari perguruan tinggi, dari kwarnas/kwarda, dari dinas kesehatan, dari unsur keagamaan, jasa entri data dll). Biaya transport diperbolehkan apabila kegiatan dilakukan diluar jam mengajar dan hari kerja atau kegiatan luar sekolah yang tidak dibiayai dari pihak penyelenggara. iii

Deskripsi Program**) Untuk pembiayaan kegiatan nomor 5 (lima) penggunaan dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran upah pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah. Misalnya untuk pembayaran tukang bangunan, pembayaran perbaikan komputer, printer, AC, dll.

***) Untuk pembiayaan kegiatan nomor 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) dana BOS dapat digunakan untuk biaya transport/perjalanan dinas dan konsumsi. Biaya transport/ perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas yang relevan dengan peruntukan BOS untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa baik dalam kota maupun luar kota mengacu pada batas kewajaran yang ditetapkan pemerintah daerah. Sedangkan biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi seperti kegiatan rapat sekolah, perlombaan dan kegiatan lainnya.

G. PERSYARATAN PENERIMA: 1. SMA negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang memiliki SK pendirian sekolah (bagi SMA

negeri), memiliki izin operasional (bagi SMA swasta), dan SK pengangkatan Kepala Sekolah/Bendahara dari pemerintah daerah (bagi SMA negeri) dan dari yayasan (bagi SMA swasta). Bagi sekolah yang memiliki kelas jauh (filial), data siswa harus menginduk ke sekolah induk.

2. Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).3. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS SMA,

sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biayabiaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa.Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/provinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin.

4. Semua sekolah yang menerima BOS SMA harus mengikuti pedoman BOS SMA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

5. Menerapkan program ramah sosial bagi sekolah yang memungut biaya mahal dengan cara membebaskan biaya pendidikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, sekolah wajib melakukan identifikasi dalam merekrut siswa yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.

6. Sekolah penerima BOS SMA menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS SMA.

7. Sekolah yang menolak menerima BOS SMA harus membuat surat pernyataan menolak BOS dan mendapat persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

iv

Deskripsi Program

H. JADWAL KEGIATAN:No. KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN

Pengumpulan Data Sekolah Penerima Dana BOS SMA2015

Batas waktu (cut off) pengumpulan data sekolah melalui aplikasi Dapodikmen 2015 dibagi menjadi 2 tahapan. Untuk periode JanuariJuni 2015: Per 31 Januari 2015; dan Per 1 Maret 2015Untuk periode JuliDesember 2015 : Per 1 Juli 2015; dan Per 31 Agustus 2015

Penyusunan Petunjuk Teknis BOS SMA

Januari Februari 2015

Penetapan sekolah penerima dilakukan mengacu pada data sekolah penerima yang sudah dientri sekolah melalui aplikasi Dapodikmen 2015, dibagi menjadi 2 tahapan. Untuk periode JanuariJuni 2015: Februari 2015; dan Maret 2015Untuk periode JuliDesember 2015 : Juli 2015; dan Agustus 2015

Penetapan Sekolah Penerima BOS SMA 2015

Penyaluran dana mengacu pada data sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penerima, dibagi menjadi 2 tahapan. Untuk periode JanuariJuni 2015: Februari 2015; dan Maret 2015Untuk periode JuliDesember 2015 : Juli 2015; dan Agustus 2015

Penyaluran dana BOS SMA 2015

Pemantauan pelaksanaan Program

OktoberNovember2015

Laporan pelaksanaan oleh Sekolah

Tahap I : Juni2015Tahap II : Desember2015

1

2

4

5

6

7v

3 MoU dengan Lembaga Penyalur

Januari Februari 2015

Deskripsi Program

I. LAYANAN INFORMASI:

No.

No. HP/WhatsApp

WILAYAH KELUHANDAPODIKMEN

Andik Purwanto, ST

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah AtasSubdit Kelembagaan dan Peserta DidikKompleks Ditjen Pendidikan Menengah, Gedung A Lantai 3Jl. R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410Email: [email protected] dan [email protected] BOS SMA: 0812 10 805 805 (Telkomsel) atau 0815 74 805 805 ( Indosat )

NAMA HELP DESK PUSAT

0813575774371 1. DKI JAKARTA2. SULAWESI TENGGARA3. SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri)

I Komang Purwata, S.Pd,M.Pd.

0896151931962 1. SULAWESI TENGAH2. PAPUA BARAT3. BANTEN

Maryanto, S.Kom 081125076333 1. DI YOGYAKARTA

Sukari, Spd, M.Pd 0813304217794 1. JAWA TIMUR2. KALIMANTAN TIMUR3. NUSA TENGGARA BARAT4. SUMATERA SELATAN

Dr. Pris Priyanto, S.Kom, M.kom

0822427015645 1. JAWA TENGAH2. LAMPUNG3. KALIMANTAN SELATAN

Chandra Sukandar, S.Pd 0857357432346 1. SULAWESI BARAT2. BANGKA BELITUNG3. KALIMANTAN TENGAH

vi

Deskripsi Program

No.

No. HP/WhatsApp

WILAYAH KELUHANDAPODIKMENNAMA HELP DESK PUSAT

I Nyoman Pasek, S.Pd, M.Pd

0812393548887 1. BALI2. KALIMANTAN BARAT3. NUSA TENGGARA TIMUR

Andre Yosi, S.Kom 0896927570048 1. JAWA BARAT2. SUMATERA BARAT3. PAPUA

Gatot Sulistyo BudiHutomo, S.Pd

0856460362459 1. SUMATERA UTARA2. MALUKU3. MALUKU UTARA

Hendro, S.Kom 08121911123510 1. BENGKULU2. SULAWESI SELATAN3. SULAWESI UTARA

Hanafi, S.Kom, M.Kom 08239048501311 1. KEPULAUAN RIAU2. RIAU3. ACEH

Hermin Erniyati, S.Pd 08223489013412 1. JAMBI2. KALIMANTAN UTARA3. GORONTALO

vii

Daftar Isi

Kata Pengantar iDeskripsi Program iiDaftar Isi iiiDaftar Lampiran x

BAB I. PENDAHULUANA. Latar Belakang 1B. Dasar Hukum 2C. Pengertian 3D. Tujuan 3E. Sasaran Program dan Besar Bantuan 4F. Waktu Penyaluran Dana dan Pelaksanaan Program BOS SMA 4

BAB II. PERAN BOS SMA DALAM PENDANAAN PENDIDIKANA. Skenario Pendanaan Pendidikan Menengah 5B. Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan SMA Oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah 6C. Peranan Program BOS SMA Dalam Pelaksanaan Rintisan Program Wajib Belajar

12 Tahun 7D. Program BOS SMA dan MBS 7

BAB III. IMPLEMENTASI BOS SMAA. Sekolah Penerima BOS SMA 9B. Peruntukkan Dana BOS SMA 10C. Kebijakan Keberpihakan BOS SMA Terhadap Siswa Miskin 14D. Program BOS SMA dan Konsep Pembiayaan Partisipatif 16E. Kriteria Siswa Miskin yang Dibantu dan/atau Dibebaskan Dari Tagihan Biaya

Sekolah 17

BAB IV. MEKANISME PENYALURAN DANA BOS SMAA. Alokasi Dana BOS SMA 19B. Pendataan Sekolah Penerima BOS SMAPeriode JanuariJuni 2015 19C. Penetapan Sekolah Penerima BOS SMA Periode JanuariJuni 2015 20D. Pendataan Sekolah Penerima BOS SMA Periode JanuariJuni 2015 20E. Penetapan Sekolah Penerima BOS SMA Periode JuliDesember 21F. Penyaluran Dana BOS SMA 21G. Kerjasama Dengan Bank Penyalur 24H. Pengambilan DanaBOS SMA Oleh Sekolah 24

viii

Daftar Isi

BAB V. PERAN INSTANSI TERKAITA. Tingkat Pusat (Direktorat Pembinaan SMA) 26B. Tingkat Propinsi (Dinas Pendidikan Propinsi) 27C. Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) 27D. Tingkat Sekolah 28E. Bank / Pos Penyalur 28

BAB VI. PENGELOLAAN PROGRAM BOS SMAA. Prinsip Pengelolaan BOS SMA 30B. Pengelolaan Program BOS SMA 31C. Ketentuan Perpajakan 32

BAB VII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASANA. Pemantauan Pelaksanaan Program BOS SMA 35 1. Pemantauan Internal 35 2. Pemantauan Eksternal 36 3. Waktu Pelaksanaan Pemantauan 36 4. Aspekaspek Pemantauan 36B. Pengawasan Program BOS SMA 36C. Daftar Larangan 37D. Sanksi 37E. Unit Pelayanan Masyarakat (UPM) 38

BAB VIII. PELAPORANA. Laporan Sekolah 40B. Laporan Kabupaten/Kota 42C. Laporan Propinsi 42D. Laporan Pusat 43

ix

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Format Rekapitulasi Penggunaan Dana Operasional Non Personalia Program BOS SMA

Lampiran 2: Format Penetapan Daftar Siswa Yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Biaya Sekolahnya Program BOS SMA

Lampiran 3: Format Rekapitulasi Siswa yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Biaya Sekolah

Lampiran 4: Format Laporan Penggunaan Dana Program BOS SMA

Lampiran 5: Contoh Pembebasan dan/atau Pemberian Keringanan Biaya Pendidikan untuk Siswa Miskin

Lampiran 6: Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

Lampiran 7: Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Lampiran 8:Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS SMA

Lampiran 9: Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas Sekolah Penerima BOS SMA 2015

Lampiran 10:Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan SMA Dengan Bank Penyalur Tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial SMA Tahun Anggaran 2015

x

A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantanganperubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Usaha untuk memenuhi amanat Undangundang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2% pada tahun 2010. Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh SMA. Sementara itu, ketersediaan ruang kelas pada jenjang pendidikan SMA belum sesuai dengan jumlah siswa lulusan SMP. Akibatnya, banyak lulusan SMP tidak dapat melanjutkan ke SMA baik dikarenakan kendala daya tampung SMA maupun ketidakmapuan membayar biaya pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan SMA.

Untuk mencapai tujuan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah telah menyiapkan program BOS SMA. Pada Tahun 2015, telah disiapkan anggaran sebesar Rp. 5,347 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swasta diseluruh Indonesia. Salah satu tujuan program BOS SMA ini adalah membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional nonpersonalia.

1

B. DASAR HUKUM

BAB I PENDAHULUAN

Dasar hukum pemberian Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) kepada sekolah meliputi:1. UndangUndang Dasar Negara Tahun 1945.2. UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.4. Undangundang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1983 terakhir dengan

Undangundang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM serta KMK/563/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.

5. Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan

Tugas Perbantuan.7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102015.

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasadengan perubahannnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 20102015.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas.2

C. PENGERTIAN

BAB I PENDAHULUAN

16. Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan.

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berikut ini beberapa pengertian dasar dari Program BOS SMA: 1. BOS SMA adalah program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan

program Wajib Belajar 12 Tahun. 2. BOS SMA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada

SMA negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional NonPersonalia Sekolah.

3. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pemberiandanaBOS, sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biayabiaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/propinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin.

4. Besaran dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masingmasing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan.

D. TUJUAN

Secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Sedangkan secara khusus bertujuan:1. Membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia. 2. Mengurangi angka putus sekolah SMA. 3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA. 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin SMA

dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin.

5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. 3

E. SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN

BAB I PENDAHULUAN

Sasaran program adalah untuk SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dengan perhitungan sebagai berikut: 1. Bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan

satuan biaya BOS SMA. Satuan biaya nasional (unit cost) program BOS SMA sebesar Rp. 1.200.000/siswa/tahun. Sehingga total anggaran program BOS SMA tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.347.291.800.000.

2. Untuk penyaluran periode JanuariJuni sebesar Rp 600.000/siswa dan periode JuliDesember sebesar Rp. 600.000/siswa.

F. WAKTU PENYALURAN DANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM BOS SMAPenyaluran dana mengacu pada batas waktu pengumpulan data sekolah calon penerima melalui aplikasi Dapodikmen 2015. Untuk kemudian akan ditetapkan sebagai sekolah penerima, dibagi menjadi 2 tahapan:

PENYALURAN WAKTU PENYALURAN DANA

Periode Januari Juni 2015 Februari dan Maret 2015

Periode Juli Desember 2015 Juli dan Agustus 2015

Waktu pelaksanaan program BOS SMA terhitung mulai Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau sesuai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015.

4

A. SKENARIO PENDANAAN PENDIDIKAN MENENGAH

BAB II PERAN BOS SMA DALAMPENDANAAN PENDIDIKAN

Pendanaan pendidikan menengah merupakan upaya untuk menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah menengah. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi: (a) Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), (b) Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan (c) Biaya Pribadi Peserta Didik.

BiayaPengelolaanPendidikan(Investasi)

Biayadi SatuanPendidikan(Operasional)

BiayaPribadiPesertaDidik

Biaya Operasi PersonaliaGaji& Tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Biaya Operasi Non PersonaliaATKDaya& JasaPembinaanSiswa/EkskulBahanHabisPakai

Biaya Investasi SDMPengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Biaya Investasi Saranadan PrasaranaLahanBangunanPeralatan

Buku dan alat tulis

Pakaian dan perlengkapan

Akomodasi dan transportasi

Uang saku Kursus tambahan

BANSOS SARANADAN PRASARANA

BSM SMABOS SMA

Gambar1. Skenario Pembiayaan Pendidikan Menengah 5

B. TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN SMA OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH


Biaya investasi sekolah meliputi biaya investasi untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan biaya investasi sarana dan prasarana. Sedangkan, biaya operasional sekolah meliputi biaya operasional personalia untuk gaji dan tunjangan PTK, dan biaya operasional nonpersonalia. Adapun, biaya pribadi peserta didik merupakan biaya yang ditanggung oleh siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pemerintah berusaha memenuhi pendanaan pendidikan untuk ketiga kategori biaya tersebut melalui mekanisme pemberian bantuan langsung baik ke sekolah, PTK, dan siswa. Biaya investasi sekolah dipenuhi melalui penyediaan bantuan sosial sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan biaya operasional sekolah nonpersonalia diusahakan untuk dipenuhi melalui penyediaan dana untuk operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA).

Adapun, biaya operasional personalia diusahakan dipenuhi melalui pemberian tunjangan guru. Sementara itu, untuk meningkatkan "daya beli" siswa terhadap layanan pendidikan SM dan mencegah siswa putus sekolah, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Biaya Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar yang dapat digunakan siswa untuk biaya pribadi peserta didik.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan,biaya operasional SMA menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana BOS SMA untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasionalnya. Sementara itu, beberapa pemerintah daerah juga mengalokasikan bantuan sejenis untuk mensubsidi biaya operasional SMA.

Sharing sumber dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional ini merupakan hal yang positif baik bagi SMA maupun siswa, terutama siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi sebagai penerima manfaat dari subsidi biaya operasional sekolah. Namun demikian, sinergi pendanaan untuk SMA ini perlu ditingkatkan terutama dalam hal besaran dan pemanfaatan bantuan biaya operasional.

Jenis biaya operasional aktual yang dibelanjakan oleh SMA sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan biaya operasional per sekolah. Sementara itu, jenis pemanfaatan yang diakomodasi dalam BOS SMA, pemerintah belum mampu mencukupi baik secara nominal maupun jenis pemanfaatan. Menyikapi hal tersebut, sinergi pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah perlu diperkuat, baik melalui peningkatan besaran dan jenis pemanfaatan dana.

6

C. PERANAN PROGRAM BOS SMA DALAM PELAKSANAAN RINTISAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


Secara konkrit hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peningkatan besaran dana bantuan dan identifikasi jenis biaya operasional SMA. Jenis pemanfaatan dana yang belum dapat dipenuhi melalui BOS SMA Pemerintah diidentifikasi dan diakomodasi dengan menuangkan jenis pemanfaatan tersebut dalam aturan pelaksanaan subsidi bantuan operasional yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Program BOS SMAmerupakan salah satu program utama (icon) pemerintah yang bertujuan mendukung keberhasilan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun.Seluruh stakeholder pendidikan wajib memperhatikan pentingnya program BOS SMA yaitu:1. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin untuk

mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. 2. Merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan

menengah yang terjangkau dan bermutu.3. Mempersempit gap angka partisipasi sekolah antar kelompok penghasilan (kaya

miskin), dan antar wilayah (kotadesa). 4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus

sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler sekolah.

5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat yang mampu, untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin (subsidi silang).

D. PROGRAM BOS SMA DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

Program ini memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan konsep MBS yaitu:1. Kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masingmasing sekolah. Penggunaan dana sematamata ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dana dari pihak manapundan untuk kepentingan apapun. Pengelolaan program BOS SMA

7


menjadi kewenangan sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan komite sekolah dan masyarakat.

2. Sekolah mengelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahunan, menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut.

3. RKJM,RKT danRKAS harus dibahas dalam rapat dewan guru/pendidik, kemudian disetujui/ditandatangani kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disetujui/ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk SMA negeri) atau Yayasan (untuk SMA swasta).

4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOSyang merupakan kompilasi sumber dana dalam RKT/RKAS harus disetujui/ditandatanganioleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Yayasan (untuk SMA swasta) dan Dinas Pendidikan Provinsi.

8

A. SEKOLAH PENERIMA PROGRAM BOS SMA

BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM BOS SMA

1. SMA negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang memiliki SK pendirian sekolah (bagi SMA negeri), memiliki izin operasional (bagi SMA swasta), dan SK pengangkatan Kepala sekolah/Bendahara dari pemerintah daerah (bagi SMA negeri) dan dari yayasan (bagi SMA swasta). Bagi sekolah yang memiliki kelas jauh (filial), data siswa harus menginduk ke sekolah induk.

2. Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).3. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS

SMA, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biayabiaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/propinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin.

4. Semua sekolah yang menerima BOS SMA harus mengikuti pedoman BOS SMA yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Menerapkan program ramah sosial bagi sekolah yang memungut biaya mahal dengan cara membebaskan biaya pendidikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, sekolah wajib melakukan identifikasi dalam merekrut siswa yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.

6. Sekolah penerima BOS SMA menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS SMA.

7. Sekolah yang menolak menerima BOS SMA harus membuat surat pernyataan menolak dana BOS dan mendapat persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.9

B. PERUNTUKAN DANA BOS SMA


BOS SMA digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah nonpersonaliasesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah antara lain:

No. PERUNTUKAN DANA ITEM PEMBIAYAAN

Pengadaan Alat Tulis Sekolah

Biaya pembelian alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah seperti: pensil, pulpen, tinta, tinta printer, kapur, buku raport, buku induk siswa, buku induk guru, kertas, penggaris, stempel, stepler dan lainnya.

Pengadaan Alat Habis Pakai

Pembelian alatalat praktikum habis pakai: (a) Praktikum IPA (mis: preparat, sendok, baterai), (b) Praktikum IPS (mis: batuan, globe, peta), (c) Praktikum Bahasa (mis: CD, kaset, headset), (d) Suku Cadang Komputer (mis: CD, mouse,

keyboard)(e) Peralatan Praktik Olahraga (mis: raket, bat, net), (f) Peralatan Praktik Kesenian (mis: gitar, seruling), (g) Peralatan Praktik Keterampilan (mis: pahat,

palu, transistor), (h) Peralatan Kebersihan (mis: sapu, pel, tempat

sampah, (i) Peralatan Kesehatan (mis: tandu, stetoskop)

dan Keselamatan (mis: tabung pemadam kebakaran).

(j) CD Multimedia Pembelajaran

Pengadaan Bahan Habis Pakai

Meliputi pembelian bahan:(a) Bahan Praktikum IPA (mis: HCl, formalin, air

aqu), (b) Bahan Praktikum IPS (mis: format chart),(c) Bahan Praktikum Bahasa (mis: headcleaner, CD)

1

2

3

10



(d) Bahan Komputer (mis: tinta/toner).(e) Bahan Praktik Olahraga (mis. bola, shuttlecock), (f) Bahan Praktik Kesenian(mis: cat air, kuas),(g) Bahan Praktik Keterampilan, kebersihan (mis:

pengharum ruangan, sabun),(h) Bahan Praktik Kesehatan (mis. perlengkapan

P3K) (i) Bahan Keselamatan (mis. oxigen, pembasmi

serangga).(j) B a h a n P e m b e l a j a r a n P r a k a r y a d a n

Kewirausahaan (mis: bahan makanan khas daerah, benihbenih pertanian, bahan tenun dan lainnya).

Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Referensi

4 Biaya pembelian buku pelajaran / penunjang pelajaran / buku koleksi perpustakaan untuk menambah rasio buku atau mengganti buku yang rusak.

5 Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang rusak ringan agar tetap berkual i tas dan layak digunakan. Contoh pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, meubelair, lantai, kamar mandi/WC, kran air, lampu, papan tulis, komputer, laptop, printer, pemeliharaan buku / koleksi perpustakaan, pemeliharaan taman dan perawatan fasilitas sekolah lainnya

Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan Sarana/Prasarana Sekolah**)

6 Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa (termasuk pemasangan baru) yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti: listrik, telefon, air, internet dan lainnya.Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000 / bulanKhusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum terdapat jaringan listrik dapat digunakan untuk sewa genset atau panel surya.

Langganan Daya dan Jasa Lainnya

11



Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran

7 Biaya untuk penggandaan naskah soal dan konsumsi penyelengaraan Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester / Ulangan Kenaikan Kelas, Ujian Tingkat Kompetensi, dan Ujian Sekolah.

Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler *)

8 B iaya untuk menye leng garakan keg iatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti: OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni, Olahraga, OPSI, LDK, pembiayaan lombalomba / seleksi / pertandingan kesiswaan yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah / pemerintah daerah dll.

Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler seperti: kegiatan pembelajaran remedial dan / atau pengayaan, pemantapan persiapan ujian, try out dan lainnya.

Cakupan pembiayaan meliputi transportasi, konsumsi, dan jasa profesi (apabila tidak dibiayai dari sumber biaya lain).

Kegiatan Penerimaan Siswa Baru

9 Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran, dan penentuan peminatan, publikasi (mis: pembuatan spanduk, brosur dan lainnya), layanan online PPDB, Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). Meliputi biaya fotocopy, konsumsi, trasportasi panitia, dan psikotes.

Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan *)

10 MGMP KKKS/MKKS/PKSS/FKTU IHT/Workshop Seminar untuk pengembangan kualitas guru dan

Tenaga Kependidikan.Cakupan pembiayaan meliputi biaya fotocopy, biaya pendaftaran seminar, transportasi, konsumsi, dan jasa profesi (apabila tidak dibiayai dari sumber biaya lain).12



Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015

11 Biaya entri data individual sekolah (meliputi: identitas sekolah, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana) melalui aplikasi Dapodikmen 2015. Biaya meliputi jasa entri per record untuk data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di aplikasi Dapodikmen 2015 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Biaya entri per peserta didik sebesar Rp. 2.500.(b) B i aya e n t r i p e r Pe n d i d i k d a n Te n a ga

Kependidikan sebesar Rp. 20.000.

Pengembangan Website Sekolah

12 B i a y a u n t u k m e m b a n g u n d a n / a t a u mengembangkan serta pemeliharaan website sekolah dengan domain sch.id

Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah

13 Biaya untuk membayar premi asuransi seperti: asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kehilangan dan lainnya.

Penyusunan dan Pelaporan

14 Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang antara lain: biaya fotocopy dan penjilidan, konsumsi dan transportasi penyusunan laporan BOS.

Penjelasan:

*) Untuk pembiayaan kegiatan nomor 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) tidak diperbolehkan untuk membayar honor guru dan atau warga sekolah. Namun demikian dapat diberikan Jasa profesi (honor) kepada tenaga ahli di bidangnya yang berasal dari luar sekolah. (misalnya dari perguruan tinggi, dari kwarnas/kwarda, dari dinas kesehatan, dari unsur keagamaan, jasa entri data dll). Biaya transport diperbolehkan apabila kegiatan dilakukan diluar jam mengajar dan hari kerja atau kegiatan luar sekolah yang tidak dibiayai dari pihak penyelenggara.

**) Untuk pembiayaan kegiatan nomor 5 (lima) penggunaan dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran upah pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah. Misalnya untuk pembayaran tukang bangunan, pembayaran perbaikan komputer, printer, AC, dll.

13


***) Untuk pembiayaan kegiatan nomor 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) dana BOS dapat digunakan untuk biaya transport/perjalanan dinas dan konsumsi. Biaya transport/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas yang relevan dengan peruntukan BOS untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa baik dalam kota maupun luar kota mengacu pada batas kewajaran yang ditetapkan pemerintah daerah. Sedangkan biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi seperti kegiatan rapat sekolah, perlombaan dan kegiatan lainnya.

C. KEBIJAKAN KEBERPIHAKAN BOS SMA TERHADAP SISWA MISKIN

Konsep pendidikan untuk semua (education for all) memberikan kesempatan yang seluasluas kepada setiap individu untuk mendapat layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan potensi siswa. Sesuai dengan perkembangan jaman, sekolah bermutu di dominasi oleh siswa dari keluarga mampu. Siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi, kurang mempunyai kesempatan belajar di sekolah bermutu serta menutup kesempatan mereka untuk merubah nasib dan status sosialnya.

Peranan Program BOS SMA dalam konteks tersebut di atas adalah memberikan keadilan dan kesempatan kepada siswa miskin untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah membebaskan (fee waive) dan/atau memberikan keringanan (discount fee) tagihan biaya sekolah kepada siswa miskin.

Komposisi jumlah siswa miskin yang mendapat pembebasan (fee waive) dan keringanan (discount fee), menjadi diskresi/kewenangan sekolah sesuai dengan konsep MBS. Namun demikian sekolah tetap harus memperhatikan kriteria siswa miskin dan faktor lainnya, yaitu: (a) biaya pendidikan per siswa, (b) jumlah siswa miskin dan, (c) dana BOS yang diterima sekolah.

Untuk memperjelas di bawah ini disajikan ilustrasi cara kerja konsep fee waive dan discount fee di suatu sekolah.

14


Gambar 2. Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Homogen

Gambar 3. Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Heterogen / Bervariasi

Menuju BOS SMA dengan unit cost yang lebih mencukupi, sehingga dapatmemenuhi tagihan biaya pendidikan

di sekolah untuk seluruh siswa

Garis kondisi ideal yang diharapkandimana seluruh siswa terpenuhi biaya

pendidikannya dengan BOS SMA

300 SISWA

100

75

50

25

10

ProsentaseBiaya (%)

(y)

(x)Jumlah Siswa SMA

DiscountFee

Menuju BOS SMA dengan unit cost yang lebih mencukupi, sehingga dapat memenuhi tagihan biaya pendidikandi sekolah untuk seluruh siswa

100

75

50

25

10

ProsentaseBiaya (%) (y)

5 S

ISW

A

15

SIS

WA

10

SIS

WA

20

SIS

WA

Miskin Kaya(x)

JumlahSiswaSMA

Jangkauan RBOS SMsaat ini

Garis kondisi ideal yang diharapkandimana seluruh siswa terpenuhi biaya

pendidikannya dengan BOS SMAKebijakan Sekolah

FreeWaive

DiscountFee

Keterangan:x: Jumlah Siswa SM Berdasarkan Kategori Tingkatan Ekonomi Sisway: Persentase Biaya Pendidikan di Sekolah

15


Keterangan gambar:

1. Terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi pertimbangan sekolah untuk menentukan banyaknya siswa miskin yang akan mendapat bantuan, yaitu: (a) alokasi dana BOS SMA yang diterima oleh sekolah, (b) biaya pendidikan di sekolah dan (c) jumlah siswa miskin di sekolah. Berdasarkan ke3 indikator tersebut, maka sekolah menyusun kebijakan membebaskan (fee waive) dan memberikan keringanan (discount fee) biaya sekolahkepada siswa miskin.

2. Ilustrasi gambar 2 diatas menggambarkan pelaksanaan konsep membebaskan (fee waive) dan keringanan (discount fee) untuk sekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa homogen (semua siswa kaya / semua siswa miskin). Untuk kondisi sekolah tersebut, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu mendapatkan keringanan biaya sekolah sesuai dengan unit cost yang telah ditentukan.

3. Ilustrasi gambar 3 diatas menggambarkan pelaksanaan konsep membebaskan (fee waive) dan keringanan (discount fee) untuk sekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa heterogen / bervariasi. Sebanyak 50 siswa akan mendapat program membebaskan (fee waive) dan keringanan (discount fee). Komposisi bantuan yang diterima yaitu: 5 siswa mendapatkan pembebasan biaya sekolah 100% (Fee Waive). Sebanyak 45 siswa mendapat keringanan biaya sekolah (Discount Fee), yaitu: sebanyak 10 siswa membayar 25% dari keseluruhan biaya sekolah; sebanyak 15 siswa membayar 50%; dan sebanyak 20 siswa membayar 75% dari keseluruhan biaya sekolah yang dibebankan kepada siswa miskin. Penentuan persentase (%) untuk membebaskan (fee waive) dan keringanan (discount fee)menjadi kewenangan sekolah.

4. Komposisi jumlah siswa yang mendapat bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan sekolah (diskresi). Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengubahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

5. Di masa mendatang apabila dana pemerintah mencukupi secara bertahap semua siswa akan menerima manfaat program BOS SMA.

D. PROGRAM BOS SMA DAN KONSEP PEMBIAYAAN PARTISIPATIF

Pemerintah dan masyarakat menuntut sekolah untuk memberikan layanan bermutu pendidikan kepada peserta didik. Tuntutan tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya pendidikan sekolah yang tinggi. Semakin tinggi tuntutannya, maka akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu. 16


E. KRITERIA SISWA MISKIN YANG DIBEBASKAN DAN/ ATAU DIBERIKAN KERINGANAN DARI TAGIHAN BIAYA SEKOLAH

Mekanisme pembiayaan partisipatif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang mampu secara ekonomi. Secara tidak langsung hal ini berakibat pada meningkatnya sumber dana bagi sekolah yang berbanding lurus dengan kualitas sekolah.

Sekolah yang bermutu umumnya dihuni oleh siswa dengan orang tua siswa yang mampu/kaya. Sedangkan orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu yang umumnya berbiaya mahal. Pilihan bagi orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi adalah sekolah dengan layanan mutu yang minimal dengan biaya pendidikan yang lebih terjangkau. Peranan pemerintah melalui program BOS SMA ini adalah: 1. Membuka kesempatan yang seluasluasnya bagi siswa miskin yang mempunyai

minat dan potensi untuk bersekolah di sekolah bermutu agar kelak mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekal kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan dan mampu mengangkat ekonomi keluarga (eskalasi sosial).

2. Melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah mendorong siswa lulusan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah.

Sebagai contoh digambarkan kondisi sekolah dan keberpihakan pemerintah untuk memfasilitasi siswa miskin mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu (lihat lampiran 5).

Kriteria siswa miskin sangat bervariasi dan melekat pada kondisi demografi. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan ukuran miskin berdasarkan kondisi daerah dan kondisi sekolah masingmasing. Sebagai contoh siswa miskin di sekolah "A" belum tentu miskin di sekolah "B" dan sebaliknya. Oleh karena itu, kriteria siswa miskin yang dibebaskan dan/atau diberikan keringanan melalui BOS SMA menjadi kewenangan (diskresi) sekolah sesuai dengan konsep MBS. Namun demikian sekolah tetap harus memperhatikan kriteria siswa miskin dan faktor lainnya yaitu: 1. Biaya pendidikan persiswa;2. Jumlah siswa miskin;3. Dana BOS yang diterima sekolah;17


4. Siswa yang termasuk dalam Program Indonesia Pintar (PIP), siswa yang berasal dari rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Program Keluarga Harapan (PKH);

5. Siswa yang terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar tagihan biaya sekolah dan/atau;

6. Siswa yang tingkat kemampuan ekonomi orangtuanya paling rendah di sekolah.

Dalam hal kemampuan ekonomi orang tua siswa di suatu sekolah dipandang secara keseluruhan mampu/kaya, maka sekolah wajib mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang mempunyai minat dan kemampuan untuk mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

18

A. ALOKASI DANA BOS SMA

BAB. IVMEKANISME PENYALURANDANA BOS SMA

1. Pemerintah pusat menetapkan alokasi dana BOS SMA di seluruh Indonesia.2. Alokasi dana BOS SMA periode Januari Juni 2015 ditentukan berdasarkan data

jumlah siswa tahun ajaran 2014/2015;3. Alokasi dana BOS SMA periode Juli Desember 2015 ditentukan berdasarkan data

jumlah siswa tahun ajaran 2015/2016.

B. PENDATAAN SEKOLAH PENERIMA BOS SMA PERIODE JANUARIJUNI 2015

Data sekolah penerima BOS SMA periode Januari Juni 2015 Tahun Anggaran 2015, mengacu pada:

1. Pencairan dana BOS SMA periode Januari Juni 2015 menggunakan data jumlah siswa tahun ajaran 2014/2015 yang sudah dientri oleh sekolah pada aplikasi data p o k o k p e n d i d i k a n m e n e n g a h ( d a p o d i k m e n ) 2 0 1 5 d i l a m a n http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id yang dikelola oleh unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyaluran dana periode JanuariJuni 2015 dibagi menjadi 2 tahapan penyaluran.

b. Penyaluran dana tahap pertama periode JanuariJuni 2015 mengacu pada data jumlah siswa yang sudah dientri oleh sekolah pada aplikasi dapodikmen 2015 per tanggal 31 Januari 2015.

c. Penyaluran dana tahap kedua periode JanuariJuni 2015 mengacu pada data jumlah siswa yang sudah dientri oleh sekolah pada aplikasi dapodikmen 2015 per tanggal 1 Maret 2015.

19


2. Entri data yang dilakukan oleh sekolah melalui aplikasi dapodikmen 2015 menentukan ketepatan alokasi dana BOS SMA yang diterima oleh sekolah. Untuk menjamin ketepatan penyaluran dana BOS SMA, sekolah harus memastikan entri data ke aplikasi dapodikmen 2015 telah dilakukan dengan baik, memperhatikan halhal sebagai berikut:a. Melengkapi seluruh data siswa kelas X, XI, dan XII sesuai dengan kondisi riil sekolah kemudian

melakukan registrasi serta masuk ke dalam rombel pada tahun pelajaran 2014/2015;b. Memberikan pernyataan menerima atau menolak dana BOS tahun 2015 melalui aplikasi

dopodikmen 2015;c. Melakukan pengiriman data melalui sinkronisasi data dapodikmen dan memastikan hasilnya di laman

http://bansos.dikmen.kemdikbud.go.id

3. Data jumlah siswa yang diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS SMA adalah entri data individual siswa yang dilengkapi dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Untuk menjamin ketepatan jumlah siswa yang akan menentukan besaran alokasi dana BOS SMA yang akan diterima, sekolah wajib melampirkan Pakta Integritas entri data melalui aplikasi Dapodikmen 2015.

4. Konsekuensi yang timbul akibat ketidaktepatan dalam proses entri ke aplikasi dapodikmen 2015 sehingga menyebabkan ketidaktepatan penyaluran dana BOS SMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah.

5. Koordinasi entri data dapodikmen dapat dilakukan sekolah dengan menghubungi hotline dapodikmen.

C. PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BOS SMA PERIODE JANUARIJUNI 2015

Penetapan sekolah calon penerima BOS dan jumlah dananya untuk Periode JanuariJuni Tahun 2015 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA berdasarkan butir B diatas. Selanjutnya Direktorat Pembinaan SMA mengirim data tersebut ke Bank Penyalur sebagai dasar pembukaan rekening sekolah, pemetaan sekolah, dan penyaluran dana.

D. PENDATAAN SEKOLAH PENERIMA BOS SMA PERIODE JULIDESEMBER 2015

Data sekolah penerima BOS SMA Periode JuliDesember Tahun Anggaran 2015, mengacu pada:1. Pencairan dana BOS SMA periode Juli Desember 2015 menggunakan data jumlah

siswa tahun ajaran 2015/2016 yang sudah dientri pada aplikasi data pokok pendidikan menengah (dapodikmen) 2015 yang dikelola oleh unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyaluran dana periode Juli Desember 2015 dibagi menjadi 2 tahapan

penyaluran. b. Penyaluran dana tahap pertama periode Juli Desember 2015 mengacu pada

data jumlah siswa yang sudah dientri oleh sekolah pada aplikasi dapodikmen 2015 per tanggal 1 Juli 2015.

20


c. Penyaluran dana tahap kedua periode Juli Desember 2015 mengacu pada data jumlah siswa yang sudah dientri oleh sekolah pada aplikasi dapodikmen 2015 per tanggal 31 Agustus 2015.

2. Entri data yang dilakukan oleh sekolah melalui aplikasi dapodikmen 2015 menentukan ketepatan alokasi dana BOS SMA yang diterima oleh sekolah. Untuk menjamin ketepatan penyaluran dana BOS SMA, sekolah harus memastikan entri data ke aplikasi dapodikmen 2015 telah dilakukan dengan baik, memperhatikan halhal sebagai berikut:a. Melengkapi seluruh data siswa kelas X, XI, dan XII sesuai dengan kondisi riil sekolah kemudian

melakukan registrasi serta masuk ke dalam rombel pada tahun pelajaran 2014/2015;b. Memberikan pernyataan menerima atau menolak dana BOS tahun 2015 melalui aplikasi

dopodikmen 2015;c. Melakukan pengiriman data melalui sinkronisasi data dapodikmen dan memastikan hasilnya di laman

http://bansos.dikmen.kemdikbud.go.id

3. Data jumlah siswa yang diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS SMA adalah entri data individual siswa yang dilengkapi dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Untuk menjamin ketepatan jumlah siswa yang akan menentukan besaran alokasi dana BOS SMA yang akan diterima, sekolah wajib melampirkan Pakta Integritas entri data melalui aplikasi Dapodikmen 2015.

4. Konsekuensi yang timbul akibat ketidaktepatan dalam proses entri ke aplikasi dapodikmen 2015 sehingga menyebabkan ketidaktepatan penyaluran dana BOS SMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah.

5. Koordinasi entri data dapodikmen dapat dilakukan sekolah dengan menghubungi hotline dapodikmen.

E. PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BOS SMA PERIODE JULIDESEMBER 2015Penetapan sekolah calon penerima BOS dan jumlah dananya untuk Periode JuliDesember Tahun 2015 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA berdasarkan butir D diatas. Selanjutnya Direktorat Pembinaan SMA mengirim data tersebut ke Bank Penyalur sebagai dasar pembukaan rekening sekolah, pemetaan sekolah, dan penyaluran dana.

F. PENYALURAN DANA BOS SMA

1. Penyaluran Dana BOS SMA Periode Januari Juni 2015a. Penyaluran dana BOS SMA dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan cara

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bendaharawan Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA dengan melampirkan:

I. SK Direktur Pembinaan SMA tentang daftar sekolah penerima dana program BOS SMA.

ii. Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Bank / Pos penyalur.

iii. Kwitansi penyerahan dana BOS SMA dari Direktorat Pembinaan SMA kepada Bank / Pos penyalur.

21


b. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. Dana disalurkan oleh KPPN ke Bank / Pos penyalur. Selanjutnya Bank / Pos penyalur menyalurkan dana BOS SMA langsung ke rekening sekolah. Teknis penyaluran dana BOS SMA tersebut diatur dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat pembinaan SMA dengan Bank / Pos penyalur.

d. Penyaluran dana BOS SMA dilakukan mengacu pada PMK No. 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

e. Dana B O S S M A Tahun 2015 berdasarkan satuan biaya sebesar Rp. 1.200.000/siswa/tahun atau Rp. 600.000, /siswa/semester.

f. Direktorat Pembinaan SMA memberitahuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi bahwa dana BOS SMA sudah disalurkan ke rekening sekolah untuk selanjutnya diinformasikan ke SMA penerima.

g. Bank / Pos penyalur memberitahukan ke SMA penerimabahwa dana BOS SMA telah siap diambil/dicairkan di Bank penyalur.

Waktu penyaluran dana program ini akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, apabila seluruhpihak terkait secara tepat waktu mengikuti timeline yang telah ditetapkan.

JADWAL PENYALURAN BOS SMA PERIODE JANUARI JUNI 2015JANUARI 2015 FEBRUARI 2015 MARET 2015

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS BOS

SMA TAHUN 2015PENYALURAN DANA BOS SMA PERIODE

JANUARI JUNI 2015 TAHAP I

PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN DANA BOS SMA PERIODE


PENYUSUNAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENYALUR

PENGUMPULAN DATA DAN PENETAPAN SK SEKOLAH PENERIMA BOS SMA PERIODE


PENGUMPULAN DATA DAN PENETAPAN SK SEKOLAH PENERIMA BOS SMA PERIODE

JANUARI JUNI 2015 TAHAP II

PENYALURAN DANA BOS SMA PERIODE

JANUARI JUNI 2015 TAHAP II

3 4 1 2 3 4 1 2 3 421

PENGAMBILAN DANA BOS SMA 2015 PERIODE


22


2. Penyaluran Dana BOS SMA Periode Juli Desember 2015a. Penyaluran dana BOS SMA dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA sama

dengan proses dan prosedur penyerahan dana BOS SMA Periode Januari Juni 2015 diatas.

b. Dana BOS SMA Tahun 2015berdasarkan satuan biaya ratarata sebesar Rp. 1.200.000/siswa/tahun atau Rp. 600.000, /siswa/semester.

c. Direktorat Pembinaan SMA memberitahuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi bahwa dana BOS SMA sudah disalurkan ke rekening sekolah untuk selanjutnya diinformasikan ke SMA penerima.

d. Bank / Pos penyalur memberitahukan ke SMA penerima bahwa dana BOS SMA telah siap diambil/dicairkan di Bank penyalur.

Waktu penyaluran dana program ini akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, apabila seluruh pihak terkait secara tepat waktu mengikuti timeline yang telah ditetapkan.

JADWAL PENYALURAN BOS SMA PERIODE JULI DESEMBER 2015

3. Dokumen Pertanggung Jawaban Penerimaan Dana BOS a. Sekolah wajib menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM),

Pakta Integritas (lampiran 9).b. Dokumen SPTJM dan Pakta Integritas ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada

kegiatan Review Program Kerja Sekolah (RPKS) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

JANUARI 2015 FEBRUARI 2015 MARET 2015

PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN DANA BOS SMA PERIODE JULIDESEMBER 2015 TAHAP I

PENYALURAN DANA BOS SMA PERIODE JULIDESEMBER 2015 TAHAP II

3 4 1 2 3 4 1 2 3 421

PENGUMPULAN DATA SEKOLAH PENERIMA BOS SMA PERIODE

JULIDESEMBER 2015 TAHAP I

PENYALURAN DANA BOS SMA PERIODE


PENGAMBILAN DANA BOS SMA 2015 PERIODE


PENGUMPULAN DATA DAN PENETAPAN SK SEKOLAH

PENERIMA BOS SMA PERIODE JULIDESEMBER 2015

TAHAP II

PENETAPAN SK SEKOLAH PENERIMA BOS SMA

PERIODE JULIDESEMBER 2015 TAHAP I

23


1. Berdasarkan data yang diterima dari Direktorat Pembinaan SMA, Bank penyalur

melakukan pemetaan rekening ke cabang /unit bank penyalur terdekat dengan

lokasi sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) hari kerja

setelah data diterima.Selanjutnya bank penyalur memberitahukan kepada

Direktorat Pembinaan SMA selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak

pembukaan Rekening sekolah. 2. Bank Penyalur menerima transfer dana BOS dari KPPN ke rekening penyaluran

BOS SMA atas nama Direktorat Pembinaan SMA.3. Bank Penyalur melakukan transfer dana ke rekening sekolah selambatlambatnya

10 (Sepuluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Umum Negara ke Rekening

Penyalur tanpa ada potongan atau biaya apapun.4. Bank Penyalur (cabang/unit) wajib mengirim surat pemberitahuan kepada Sekolah

penerima dana BOS bahwa dana telah siap untuk diambil/dicairkan oleh sekolah.5. Bank penyalur wajib melapor ke Direktorat Pembinaan SMA tentang dana BOS

yang masih ada dalam rekening sekolah yang belum dikonfirmasi oleh sekolah

selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana BOS di rekening

sekolah.6. Bank penyalur wajib untuk menyetorkan jasa giro pada rekening penyalur ke

Rekening Kas Umum Negara dan menyampaikan copy bukti setor ke Direktorat

Pembinaan SMA. 7. Bank penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana BOS SMA secara berkala

kepada Direktur Pembinaan SMA. 8. Bank penyalur wajib menyetorkan sisa dana BOS SMA direkening penyalur yang

tidak tersalur sampai dengan akhir tahun anggaran ke Rekening Kas Umum Negara.9. Bank penyalur wajib menerima dan memproses pengembalian kelebihan

perolehan dan/atau sisa dana BOS SMA ke rekening Kas Umum Negara melalui

formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atau Surat Setoran Bukan

G. KERJASAMA DENGAN BANK / POS PENYALUR

H. PENGAMBILAN/PENCAIRAN DANA BOS SMA OLEH SEKOLAH1. Syarat Pengambilan/Pencairan

Sekolah wajib menunjukan dokumen berikut kepada Bank Penyalur:a. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah;b. Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Sekolah;c. Akte Pendirian Sekolah atau Surat Izin Operasional Sekolah yang masih berlaku;

24


I. PENGEMBALIAN DANA BOS SMA

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) Kepala Sekolah;e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) Bendahara

Sekolah;f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah (untuk SMA negeri);

2. Batas Waktu Konfirmasi Rekening dan Pengambilan Dana. Sekolah harus/wajib mengkonfirmasikan rekening sekolah di Bank Penyalur

terdekat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana BOS ditransfer ke rekening sekolah.

Sekolah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana BOS SMA Tahun 2015 dikarenakan halhal sebagai berikut:

1. Apabila jumlah alokasi dana BOS SMA yang diterima oleh sekolah per periode penyaluran lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah siswa dikalikan dengan satuan biaya BOS SMA;

2. Apabila terdapat sisa dana / dana tidak terserap dan telah berakhir masa anggaran tahun 2015;

Adapun mekanisme pengembalian dana dapat dilakukan mengacu pada proses sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana pada tahun anggaran berjalan (tahun 2015), menggunakan format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan MAP dan Uraian Pengeluaran : 573111 (lampiran 6);

2. Pengembalian Dana setelah tahun anggaran (tahun 2016), menggunakan format Surat Setoran BukanPajak (SSBP), dengan MAP dan Uraian Pengeluaran 423958 (lampiran 7);

3. NPWP yang digunakan atas nama Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Pembinaan SMA Nomor: 006670657016000 ke Kas Negara melalui Bank Penyalur Dana BOS SMA / Bank Pemerintah / Kantor Pos.

4. Format SSPB atau SSBP dapat diperoleh di KPPN setempat atau di Bank Penyalur. Format diisi/dicetak rangkap 5 ditandatangani Kepala Sekolah dan berstempel basah. Selanjutnya fotocopy SSPB/SSBP dikirimkan ke Direktorat Pembinaan SMA yang digunakan sebagai dasar/bukti rekonsiliasi dana BOS Direktorat Pembinaan SMA di KPPN Jakarta III.

25

A. TINGKAT PUSAT (DIREKTORAT PEMBINAAN SMA)

BAB. VPERAN INSTANSI TERKAIT

Pengelola BOS SMA tingkat Pusat adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Pelaksanaan tugas seharihari dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA.Tugastugas tersebut antara lain:

1. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan BOS SMA;2. Melakukan sosialisasi program dan mekanisme pelaksanaan BOS SMA;3. Menetapkan alokasi BOS SMA nasional dan provinsi atau kabupaten/kota sesuai

dengan jumlah siswa SMA di seluruh Indonesia dan per provinsi atau per kabupaten/kota;

4. Melakukan verifikasi/evaluasi/validasi data alokasi dana BOS SMA, menerbitkan surat keputusan penetapan sekolahsekolah penerima BOS SMA;

5. Melakukan kerjasama penyaluran dana BOS dengan lembaga penyalur;6. Menyalurkan dana BOS SMA ke sekolah;7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan Sekolah

Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

8. Menyiapkan perangkat pemantauan dan supervisi program BOS SMA;9. Melaksanakan pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program BOS

SMA;10. Mengolah,menganalisis dan menyusun laporan hasil pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan program BOS SMA.11. Melakukan evaluasi kinerja Bank / Pos penyalur dalam proses penyaluran dana BOS

SMA.26


B. TINGKAT PROPINSI (DINAS PENDIDIKAN PROVINSI)

Pengelola BOS SMA tingkatprovinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksana tugas seharihari oleh sub dinas pendidikan yang menangani SMA.Tugastugas tersebut antara lain:

1. Mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembinaan tingkat pusat;

2. Menginformasikan pedoman pelaksanaan program BOS SMA kepada sekolah;3. Melaksanakan bimbingan teknis, reviewdan menyetujui RAB BOS sekolah serta

revisinya;4. Melakukan verifikasi dan validasi data individual sekolah5. Mengkoordinasikan penandatanganan Surat Pernyatan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas dan kelengkapan pemberian bantuan.6. Melakukan kompilasi data laporan penggunaan dana BOS SMA dari sekolah

dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota, baik dari sisi pembelajaan (expenditure) maupun perolehan (revenue).

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program BOS SMA;8. Mengolah, menganalisis dan menyusun laporan hasil pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan program BOS SMA;9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Direktorat

Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA (DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA)Pengelola program BOS SMAtingkat Kab/Kota adalah dinas pendidikan Kab/Kota. Tugastugas tersebut antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam melakukan verifikasi dan validasi data individual sekolah;

2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam menginformasikan pedoman pelaksanaan program BOS SMA kepada sekolah;

3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi program BOS SMA;

4. Melakukan kompilasi data laporan penggunaan dana BOS SMA dari sekolah, baik dari sisi pembelajaan (expenditure) maupun perolehan (revenue).

27


D. TINGKAT SEKOLAH

Pengelola program BOS SMA tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, guru/tenaga administrasi yang ditunjuk dan Komite Sekolah. Tugastugas tersebut antara lain:

1. Menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMAkepada warga sekolah, dengan menempelkan informasi program dan keuangan dipapan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa;

2. Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa ke dinas pendidikan provinsidan / atau kabupaten/kota;

3. Menyusun RKJM, RKT, RKAS dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS SMA;4. Melakukan entri data melalui aplikasi dapodikmen 2015 termasuk melaporkan

jumlah data siswa sesuai dengan kondisi riil sekolah; 5. Memastikan entri data ke aplikasi dapodikmen 2015 telah dilakukan dengan baik;6. Menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak

(SPTJM bermaterai);7. Menyusun surat keputusan tentang siswa SMA miskin yang dibebaskan

dan/atau dibantu biaya sekolahnya berserta lampiran;8. Mengelola dana BOS SMA berdasarkan prinsipprinsip MBS dan ketentuan

pengelolaan keuangan negara termasuk pajak;9. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMA dan RAB BOS

yang disetujui;10. Wajib menyetorkan ke Kas Umum Negara apabila terdapat kelebihan

perhitungan dana BOS yang telah diterima dan sisa dana BOS yang tidak terserap;

11. Menyetorkan ke Kas Umum Negara apabila terdapat jasa giro di rekening giro sekolah;

12. Menyusun laporan ringkas pelaksanaan program BOS SMAdan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

13. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan program BOS SMA untuk kepentingan

28


1. Melakukan pembukaan dan pemetaan rekening sekolah di kantor cabang terdekat dengan sekolah, selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak data sekolah penerima BOS SMA diterima dari Direktorat Pembinaan SMA ;

2. Melakukan pemindahbukuan dana BOS SMA dari rekening penyalur ke rekening sekolah selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Umum Negara ke Rekening Penyalur tanpa ada potongan atau biaya apapun;

3. Melaporkan proses pemindahbukuan dari rekening penyalur ke rekening sekolah kepada Direktorat Pembinaan SMA selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak dana BOS SMA dipindahbukukan ke rekening sekolah;

4. Mengembalikan dana ke Rekening Kas Umum negara apabila terdapat saldo pada rekening penyalur;

5. Memberitahukan ke sekolah penerima BOS SMA melalui kantor cabang bahwa dana BOS SMA sudah dipindahbukukan ke rekening sekolah;

6. Melakukan kerja sama dengan Bank/Lembaga Keuangan lain apabila tidak ada layanan Kantor Cabang yang terdekat dengan lokasi penerima dana;

7. Mengembalikan jasa giro dari rekening penyalur ke Kas Umum Negara dan menyampaikan bukti setor ke Direktorat Pembinaan SMA;

8. Menerima dan memproses pengembalian kelebihan perolehan dan/atau siswa dana BOS SMA ke rekening Kas Umum Negara melalui formulir SSPB/SSBP yang telah diisi oleh sekolah.

9. Tidak memberlakukan ketentuan tentang saldo minimum pada rekening sekolah penerima BOS SMA;

10. Tidak memberlakukan ketentuan tentang denda berkaitan dengan saldo minimum pada rekening sekolah penerima BOS SMA;

11. Tidak melakukan penutupan rekening sekolah penerima BOS SMA kecuali atas permintaan sekolah;

12. Tidak mengenakan biaya pemeliharaan rekening giro sekolah;13. Memberikan bunga/jasa giro sebesar 0% (nol persen) kepada rekening penerima;14. Menyampaikan rekening koran kepada sekolah penerima BOS SMA; 15. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA dalam hal evaluasi penyaluran

dana BOS SMA.

29

E. BANK / POS PENYALUR

Bank / Pos Penyalur adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perbankan yang melakukan kegiatan penyaluran dana BOS SMA dengan tugastugas tersebut antara lain:

A. PRINSIP PENGELOLAAN BOS SMA

BAB. VIPENGELOLAAN PROGRAMBOS SMA

Pengelolaan program BOS SMA mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management), yang mengandung arti, yaitu:

1. Swakelola dan PartisipatifPelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. TransparanPengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

3. AkuntabelPengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah disepakati.

4. DemokratisPenyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

30

BAB. VIPENGELOLAAN PROGRAM BOS SMA

5. Efektif dan EfisienPemanfaatan dana harus efektif dan efisien. Kegiatan/program BOS SMA yang dilaksanakan merupakan kebutuhankebutuhan prioritas sekolah. Siswa yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya harus diseleksi secara seksama dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

6. Tertib Administrasi dan PelaporanSekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

7. Saling PercayaPemberian dana berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima dana. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan sematamata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

B. PENGELOLAAN PROGRAM BOS SMA

1. Program BOS SMA dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Bantuan disalurkan langsung oleh Direktorat Pembinaan SMA ke sekolah.

2. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mereview program kerja untuk menentukan alokasi dana per sekolah di kabupaten/kota terkait. Review program kerja juga berfungsi untuk melakukan review terhadap rencana implementasi (program kerja) sekolah untuk program BOS SMA.

3. Pada tingkat sekolah, pengelolaan program ini dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Panitia terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah. Susunan adalah sebagai berikut:a. Penanggung jawab program, diketuai oleh Kepala Sekolah;b. Ketua panitia pelaksana, dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah atau guru yang

relevan;c. Penanggungjawab pada setiap kegiatan, oleh para guru;d. Pengelola keuangan, oleh Bendahara Rutin sekolah atau bendahara yang

ditunjuk oleh kepala sekolah.

Pengelolaan Program BOS SMA memperhatikan halhal sebagai berikut:1. Komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan, untuk menentukan

siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya dan memberikan dukungan dalam wujud finansial, memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrol kualitas pelaksanaan program, dan sekaligus sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.31


C. KETENTUAN PERPAJAKAN

2. Program kerja yang sudah direview oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjadi acuan dalam pelaksanaan program bantuan.

3. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan.

4. Informasi pengelolaan program ini harus mudah diketahui oleh warga masyarakat dan sekolah melalui papan pengumuman dalam pengelolaan dengan menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

5. Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMA. Apabila terjadi pergantian kepala sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama. Kepala Sekolah lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Kepala Sekolah baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati.

Ketentuan pajak dalam pengelolaan BOS SMA mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain:

1. Pajak dipungut untuk setiap transaksi sesuai ketentuan.2. Pajak yang sudah dipungut wajib disetorkan melalui Bank Persepsi/Kantor Pos

dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Pelaporan pajak dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.4. Pembebanan biaya materai sebesar Rp 3.000,00 untuk transaksi pembelian diatas

Rp 250.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00 dan biaya materai Rp 6.000,00 untuk transaksi pembelian diatas Rp 1.000.000,00

Lingkup pengenaan pajak meliputi antara lain:Kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOS SMA pada daftar penggunaan dana termasuk untuk transportasi dan konsumsi mengikuti halhal sebagai berikut:

1. Bagi Bendaharawan/Pengelola BOS SMA pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS SMA mengikuti halhal sebagai berikut:

a. Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%; b. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk pembelian lebih dari Rp.

1.000.000 (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. 32


Namun demikian untuk nilai pembelian ditambah PPN dengan jumlah tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecahpecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh non Pengusaha Kena Pajak.

2. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS SMA pada Sekolah Bukan Negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan /pengelola BOS SMA pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOS SMA untuk belanja barang sebagaimana tersebut diatas adalah:

a. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22;

b. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).

Kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOS SMA untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusakmengikuti halhal sebagai berikut:

1. Bagi Bendaharawan/Pengelola BOS SMA pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS SMA mengikuti halhal sebagai berikut:

a. Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;b. Tidak perlu memungut PPN atas pembelian bukubuku pelajaran umum, kitab suci

dan bukubuku pelajaran agama(PPN yang terutang dibebaskan);c. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp.

1.000.000 (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa bukubuku yang bukan bukubuku umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran agama. Namun demikian untuk nilai pembelian ditambah PPN dengan jumlah tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecahpecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh non Pengusaha Kena Pajak.

2. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS SMA pada Sekolah Bukan Negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan /pengelola BOS SMA pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait dengan pembelian /penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:

a. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22;33


b. Tidak perlu memungut PPN atas pembelian bukubuku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran agama (PPN yang terutang dibebaskan);

c. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak) atas pembelian buku yang bukan bukubuku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama.

Kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOS SMA untuk jasa profesi (honor) kepada tenaga ahli di bidangnya yang berasal dari luar sekolah mengikuti halhal sebagai berikut:

1. Tenaga ahli dari pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dari jumlah bruto honor;

2. Tenaga ahli dari pegawai PNS diatur sebagai berikut :a. Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen).b. Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.c. Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.

Kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOS SMA untuk upah perbaikan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah mengikuti halhal sebagai berikut: 1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata

rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau ratarata

penghasilan sehari melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

34

A. PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM BOS SMA

BAB. VIIPENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program BOS SMA, dilaksanakan pemantauan dan supervisi. Pemantauan bertujuan untuk memantauperkembangan pelaksanaan BOS SMA. Sedangkan supervisibertujuan untuk mengetahui tingkat manfaat BOS SMAbagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah/hambatan yang dialami serta mencarikan solusi pemecahan masalah.

Hasil pemantauan dan supervisimerupakan bahan perumusan perencanaan program BOS SMAdi masa yang akan datang.Pelaksanaan pemantauan dan supervisidilakukan secara internal oleh komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah dan eksternal oleh Direktorat Pembinaan SMA serta dinas pendidikan provinsi.

1. Pemantauan Internal

a. Tingkat Sekolah melalui Komite SekolahKomite sekolah melakukan pemantauan terhadap programprogram yang dilaksanakan di sekolah secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada sekolah dalam penyusunan laporan pertengahan dan laporan akhir program/kegiatan sekolah serta untuk bahan konsultasi ketika ada pemantauan dari instansi lain yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, atau Direktorat Pembinaan SMA.

35


b. Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan pemantauan sebagai bagian tugas

rutinitas pembinaan sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi juga melakukan pemantauan sekolah sampel untuk memastikan akuntabil itas dari keterlaksanaan/ketercapaian program di sekolah.

2. Pemantauan EksternalDirektorat Pembinaan SMA dan instansi relevan lainnya dapat melaksanakan pemantauan ke sekolah sampel untuk memastikan akuntabil itas dari keterlaksanaan/ketercapaian program di sekolah.

3. Waktu PelaksanaanPemantauana. Pemantauan internal oleh kepalasekolah dan dinas pendidikan provinsi

dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian diharapkan kepala sekolah menyadari dan mengetahui betul perkembangan pelaksanaan program yang sedang berjalan dan sedini mungkin mengetahui kendala yang muncul sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada.

b. Pemantauan oleh Direktorat Pembinaan SMA atau instansi lain dari Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan.

4. Aspekaspek pemantauan:a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan yang ditentukan berdasarkan jumlah

siswa;b. Kriteria siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya; c. Data siswa SMA miskinyang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya;d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan monitoring.

B. PENGAWASAN PROGRAM BOS SMA

Pengawasan terhadap pelaksanan program BOS SMAdilakukan oleh lembagalembaga meliputi:

1. Pengawasan internal dilakukan oleh komite sekolah dan dinas pendidikan provinsi.2. Tim monitoring independen yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan SMA,

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.3. Instansi pengawas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen)

Kementerian Pendidikan Nasional, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Propinsi.

36


C. DAFTAR LARANGAN

Pemberian BOS SMAadalah amanah dan kepercayaan, sehingga penting bagi kita secara bersamasama menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan halhal sebagai berikut:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Mengalokasikan dana BOS SMAyang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan; 4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/

Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya;5. Menanamkan saham; 6. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan

terkait programBOS SMA/perpajakan program BOS SMA yangdiselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kotadan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. SANKSI

Apabila berdasarkan hasil evaluasi institusi pemeriksa (Inspektorat Jenderal/BPK/ Bawasda), penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan, kesalahan secara sengaja dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang m e r u g i ka n ke u a n ga n n e ga ra , D i re k to rat Pe m b i n a a n S M A m e m b e r i peringatan/teguran secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi.

Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian.

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.3. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun

berikutnya kepada kabupaten/kota, atau sekolah, bilamana terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

4. Masuk dalam daftar hitam (black list) sekolah yang tidak akan mendapat bantuan dari Direktorat Pembinaan SMA.

37


E. UNIT PELAYANAN MASYARAKAT (UPM)Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program BOS SMAserta memberikan informasi tentang mekanisme programBOS SMA, Direktorat Pembinaan SMA membentuk unit pelayanan masyarakat (UPM).

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat. UPM sebagai komponen turut serta mengawasi pelaksanaan program sesuai prinsip BOS SMAdan MBS, yang berfungsi sebagai: 1) Mediator antara masyarakat dengan pengelola programBOS SMA; 2) Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal); 3) Pusat informasi umum BOS SMA.

Pengaduan ke Direktorat Pembinaan SMA dapat disampaikan melalui email dan surat tertulis ke :

email : [email protected]

[email protected]

Hotline BOS SMA (layanan pada jam kerja): 0812 10 805 805 (Telkomsel)0815 74 805 805 ( Indosat )

No.

NO. HP/WhatsApp

WILAYAH KELUHANDAPODIKMEN

Andik Purwanto, ST

NAMA HELP DESK PUSAT

0813575774371 1. DKI JAKARTA2. SULAWESI TENGGARA3. SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri)

I Komang Purwata, S.Pd,M.Pd.

0896151931962 1. SULAWESI TENGAH2. PAPUA BARAT3. BANTEN

Maryanto, S.Kom 081125076333 1. DI YOGYAKARTA

Sukari, S.Pd, M.Pd 0813304217794 1. JAWA TIMUR2. KALIMANTAN TIMUR3. NUSA TENGGARA BARAT4. SUMATERA SELATAN

Hotline Dapodikmen :

38


No.

No. HP/WhatsApp

WILAYAH KELUHANDAPODIKMENNAMA HELP DESK PUSAT

Dr. Pris Priyanto, S.Kom, M.Kom

0822427015645 1. JAWA TENGAH2. LAMPUNG3. KALIMANTAN SELATAN

Hotline Dapodikmen :

Chandra Sukandar, S.Pd 0857357432346 1. SULAWESI BARAT2. BANGKA BELITUNG3. KALIMANTAN TENGAH

I Nyoman Pasek, S.Pd, M.Pd

0812393548887 1. BALI2. KALIMANTAN BARAT3. NUSA TENGGARA TIMUR

Andre Yosi, S.Kom 0896927570048 1. JAWA BARAT2. SUMATERA BARAT3. PAPUA

Gatot Sulistyo BudiHutomo, S.Pd

0856460362459 1. SUMATERA UTARA2. MALUKU3. MALUKU UTARA

Hendro, S.Kom 08121911123510 1. BENGKULU2. SULAWESI SELATAN3. SULAWESI UTARA

Hanafi, Skom, M.kom 08239048501311 1. KEPULAUAN RIAU2. RIAU3. ACEH

Hermin Erniyati, S.Pd 08223489013412 1. JAMBI2. KALIMANTAN UTARA3. GORONTALO

Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat:

Unit Pelayanan Masyarakat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah AtasSubdirektorat Kelembagaan dan Peserta DidikKompleks Ditjen Pendidikan Menengah, Gedung A Lantai 3Jl. R.S. Fatmawati, CipeteJakarta Selatan 1241039

A. LAPORAN SEKOLAH

BAB. VIIIPELAPORAN

Secara umum laporan yang harus disiapkan oleh sekolah penerima dana BOS SMA, terdiri atas: laporan per semester (laporan periode JanuariJuni 2015 dan laporan periode JuliDesember 2015). Laporan sekolah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu (1) Laporan Keseluruhan dan (2) Laporan Ringkas. Berikut ketentuan untuk tiap jenis laporan:

1. Laporan LengkapLaporan keseluruhan adalah laporan yang disusun oleh sekolah untuk kepentingan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Laporan tersebut harus ada ke

Documents

Desain ISI Buku Juknis BOS SMA 2015 Edited Rizal FINAL Plus