Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau .komu sanit subak di Bali dan komunitas pesantren

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau .komu sanit subak di Bali dan komunitas...

  • Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

    © Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

    All Rights Reserved

  • LIPI Press

  • iv

    © 2019 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Politik

    Katalog dalam Terbitan (KDT)

    Strategi dan Negosiasi: dalam Konflik Air di Bali dan Banten/Imam Syafi’i dan Irine H. Gayatri (ed.)–Jakarta: LIPI Press, 2019.

    xvii hlm. + 162 hlm.; 14,8 × 21 cm

    ISBN 978-602-496-052-0 (cetak) 978-602-496-053-7 (elektronik)

    1. Konflik Air 2. Bali 3. Banten

    363.6159825896

    Copy editor : Tantrina Dwi Aprianita Proofreader : Sonny Heru Kusuma dan Noviastuti Putri Indrasari Penata isi : Erna Rumbiati dan Meita Safitri Desainer sampul : Rusli Fazi Cetakan pertama : Juni 2019

    Diterbitkan oleh: LIPI Press, anggota Ikapi Gedung PDDI LIPI, Lantai 6 Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710 Telp.: (021) 573 3465 e-mail: press@mail.lipi.go.id website: lipipress.lipi.go.id

    LIPI Press @lipi_press

  • v

    Daftar Isi

    Daftar Gambar .................................................................................................. vii Pengantar Penerbit .............................................................................................ix Kata Pengantar: Rumitnya Mengatur Kehidupan ........................................xi Prakata ................................................................................................................xv

    BAB I WATER WAR : Konflik Air dalam Perspektif Ekologi Politik Imam Syafi’i dan Irine Hiraswari Gayatri ......................................................1

    BAB II BEREBUT AIR DI TANAH DEWATA: Studi Kasus Sengketa Subak Pulagan dan PDAM di Tampaksiring, Bali Yogi Setya Permana dan Septi Satriani .........................................................29

    BAB III BERPUJA DALAM SENGKETA: Peran Abuya, Kiai, dan Ustaz dalam Konflik Pengelolaan Air di Pandeglang, Banten Septi Satriani dan Imam Syafi’i ...................................................................63

    BAB IV REFLEKSI TEORETIS: Akses dan Informalitas dalam Studi Kasus Konflik Air di Bali dan Banten Irine Hiraswari Gayatri dan Yogi Setya Permana....................................... 111

  • vi

    BAB V Catatan Penutup: Peran Aktor Informal dalam Upaya Negosiasi untuk Menyelesaikan Konflik Air di Bali dan Banten: Irine Hiraswari Gayatri dan Imam Syafi’i ................................................. 143

    Daftar Singkatan ............................................................................................. 151 Indeks ............................................................................................................... 153 Biografi Penulis ............................................................................................. 159

  • vii

    Daftar Gambar

    Gambar 2.1 Grafik Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Bali Tahun 2008–2017 ...................................................................................30

    Gambar 2.2 Grafik Penggunaan Lahan di Provinsi Bali Tahun 2016 .....32 Gambar 2.3 Bali’s Water Tourism Nexus .....................................................33 Gambar 2.4 Peta Krisis Air Bali .....................................................................35 Gambar 2.5 Struktur Organisasi Subak ........................................................39 Gambar 2.6 Grafik Penggunaan Lahan di Kabupaten Gianyar

    2014–2016 ....................................................................................43 Gambar 2.7 Peta Wilayah Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten

    Gianyar .........................................................................................45 Gambar 2.8 Subak Pulagan .............................................................................47 Gambar 3.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Pandeglang ....................70 Gambar 3.2 Grafik Persentase Penyerapan Tenaga Kerja berdasarkan

    Lapangan Pekerjaan ...................................................................72 Gambar 3.3 Peta Potensi Sumber Daya Air Provinsi Banten ...................91 Gambar 3.4 Demonstrasi santri di depan kantor Bupati Pandeglang

    menuntut penghentian investasi PT TFJ ................................94 Gambar 4.1 Teori Akses dalam Konflik Air Kasus Subak Pulagan vs

    PDAM di Tampaksiring Gianyar .......................................... 123 Gambar 4.2 Teori Akses dalam Kasus Konflik Air di Banten ............... 133

  • viii

  • ix

    Pengantar Penerbit

    Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya ter- sebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

    Dalam bunga rampai ini, air memiliki karakteristik ekosistem atau lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di dua kawasan (Bali dan Banten). Di Bali, air mempunyai makna sangat penting yang menentukan aspek ekonomi, yakni pengairan subak. Tidak hanya itu, aspek ini juga terkait dengan atribusi makna ritual yang di- yakini. Di Banten, sebagai bagian dari kebutuhan dasar (makan, mandi, dan minum), air diperoleh secara gratis, dan tidak ada aturan khusus yang ketat sebagaimana didapati pada subak di Bali.

    Komunitas subak di Bali dan komunitas pesantren di Banten memiliki kesamaan pandangan bahwa adanya akselerasi investasi di wilayah mereka dapat mengancam akses mereka terhadap penge-

  • x

    lolaan air yang tidak hanya untuk irigasi sawah, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual keagamaan.

    Untuk itu, bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk memformulasikan kebijakan yang lebih akomodatif agar kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

    Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

    LIPI Press

  • xi

    Kata Pengantar Rumitnya Mengatur Kehidupan

    Laporan terbaru Global Witness yang dilansir oleh The Guardian tanggal 2 Februari 2018 menyatakan bahwa 197 aktivis ling- kungan terbunuh sepanjang tahun 2017 di seluruh dunia akibat kon flik lingkungan. Sementara itu, Environmental Justice Atlas mencatat terjadi 2.335 konflik lingkungan yang berkaitan dengan air, polusi, tanah, industri ekstraktif, dan konflik-konflik tersebut memiliki kecenderungan terus meningkat. Data-data tersebut me- nun jukkan bahwa persoalan lingkungan menjadi sumber utama konflik antara warga, perusahaan, dan negara. Konflik sumber daya air adalah salah satu contohnya.

    Tidak ada yang meragukan bahwa air merupakan barang vital dalam kehidupan. Air bukan sekadar sumber kehidupan, air adalah kehidupan itu sendiri. Sebagai barang yang vital dan khas, banyak penafsiran tentang air. Beberapa pihak meyakini bahwa air adalah barang publik, yang saat seseorang mengonsumsinya tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsinya. Penafsiran ini muncul karena air dipahami sebagai sumber daya

  • xii

    yang tidak terbatas. Penafsiran lain mengatakan bahwa air merupa- kan common pool resources, yakni bersifat terbatas namun tidak tergantikan.

    Pandangan air sebagai common pool resources kiranya lebih ma suk akal. Namun, sebagai common pool resources, air sangat bergantung pada rezim pengelolanya. Dalam konteks ini, air bisa diperlakukan sebagai open access, hak milik komunitas, atau hak milik pribadi. Pertarungan inilah yang sering kali terjadi dan me- nimbulkan konflik air. Mekanisme pasar dipandang sebagai jalan terbaik untuk mengelola air yang terbatas, dan komodifikasi air menjadi jalan agar mekanisme pasar bekerja. Komodifikasi merupa- kan proses mengubah pengelolaan barang dan jasa yang awalnya mengikuti aturan sosial non-pasar menjadi aturan pasar. Perubahan ini biasanya diikuti dengan komersialisasi dan privatisasi air.

    Upaya sistematis untuk mengubah cara pandang terhadap air dimulai sejak International Conference on Water and Environment di Dublin, Irlandia, pada 1992. Konferensi ini menghasilkan empat butir kesepakatan (yang dikenal dengan Dublin Principles), salah satunya adalah “water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good. Sejak saat itu, organisasi internasional, seperti Bank Dunia dan lembaga pem- bangunan bilateral, berperan mempromosikan dan mendorong perubahan cara pandang air ini.

    Dalam konteks Indonesia, upaya sistematis tersebut dilakukan memanfaatkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Saat itu, Indonesia berada dalam program penyehatan ekonomi IMF, yang mensyaratkan Indonesia melakukan reformasi kebijakan dan insti tusional. Untuk melaksanakan reformasi tersebut, Bank Dunia memberikan pinjaman Policy Reform Support Loan (PRSL) dan PRSL II. Agenda perubahan kebijakan sumber daya air tertuang

  • xiii

    dalam Matrix of Policy Actions PRSL II. Tidak hanya itu, Bank Dunia juga memberikan pinjaman Water Resources Sector Adjust- ment Loan (WATSAL) pada 1998 sebesar 500 juta US$.

    Hasil dari itu semua adalah lahirnya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dengan pertimbangan UU 7/2004 bertentangan dengan UUD 1945, pada Juni 2004 be