DIM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA

DIM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA PADA MUNASLUB AAI 2018 JAKARTA, 16-18 NOVEMBER 2018

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA

KETERANGAN TERKAIT PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA

DRAFT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam anggaran dasar ini, yang dimaksud dengan :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.

2. Anggota adalah setiap Advokat yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan rumah tangga telah terdaftar menjadi anggota AAI.

3. Anggota Kehormatan dan Anggota

Muda/Anggota Sementara adalah setiap orang yang diangkat dan diterima sebagai Anggota Kehormatan atas dasar penilaian

PERUBAHAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

PERUBAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam anggaran dasar ini, yang dimaksud dengan :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Anggota adalah setiap Advokat yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan rumah tangga telah terdaftar menjadi anggota AAI.

3. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat dan diterima sebagai Anggota Kehormatan atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam

dan penghargaan karena berjasa dalam memajukan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan/atau telah banyak berjasa terhadap AAI, dan untuk Anggota Muda atau Anggota Sementara adalah yang memiliki kartu izin sementara dari DPN Peradi.

4. Dewan Pimpinan Cabang (untuk selanjutnya disebut “DPC”) adalah pengurus AAI di tingkat cabang.

5. Dewan Pimpinan Daerah (untuk selanjutnya disebut “DPD”) adalah pengurus DPP yang ditempatkan di daerah di mana DPD dibentuk sesuai anggaran dasar ini.

6. Dewan Pimpinan Pusat (untuk selanjutnya disebut “DPP”) adalah pengurus AAI di tingkat pusat.

7. Kode Etik Profesi Advokat (untuk selanjutnya disebut “Kode Etik” adalah kode etik yang diberlakukan bagi Anggota

PERUBAHAN

PERUBAHAN

PERUBAHAN

PERUBAHAN

memajukan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan/atau telah banyak berjasa terhadap AAI.

4. Anggota Muda adalah calon advokat yang telah mengikuti pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan organisasi advokat dan dinyatakan lulus ujian tetapi belum diangkat sebagai Advokat.

5. Dewan Pimpinan Pusat (untuk selanjutnya disebut “DPP”) adalah pengurus AAI di tingkat pusat.

6. Koordinator Wilayah (untuk selanjutnya disebut “KORWIL”) adalah pengurus DPP yang berkedudukan di wilayah Pengadilan Tinggi dan diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas DPP dalam wilayah kerja tersebut sesuai Anggaran Dasar ini, yang pembentukannya berdasarkan kebutuhan organisasi

7. Dewan Pimpinan Cabang (untuk selanjutnya disebut “DPC”) adalah pengurus AAI di tingkat cabang.

8. Kode Etik Profesi Advokat (untuk selanjutnya disebut “Kode Etik”) adalah kode etik yang

dan dibuat sesuai dengan Undang-undang Advokat.

8. Musyawarah Cabang (untuk selanjutnya disebut “MUSCAB”) adalah rapat umum Anggota cabang yang diadakan secara berkala sekali dalam 5 (lima) tahun oleh DPC.

9. Musyawarah Cabang Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “MUSCABLUB”) adalah rapat umum Anggota cabang yang dapat diadakan bila dianggap perlu oleh DPC setelah mendengar saran dan penapat dari Dewan Penasihat cabang atau atas permintaan tertulis dari Anggota cabang atau atas permintaan dan inisiatif dari DPP setelah mendengar pendapat Dewan Penasihat pusat

10. Musyawarah Nasional AAI (untuk selanjutnya disingkat “MUNAS”) adalah rapat umum Anggota yang diadakan secara berkala sekali dalam 5 (lima) tahun oleh DPP.

11. Musyawarah Nasional Luar Biasa AAI (untuk selanjutnya disingkat “MUNASLUB”) adalah rapat umum Anggota yang dapat diadakan hanya bila

PERUBAHAN

PERUBAHAN

PERUBAHAN

PERUBAHAN

diberlakukan bagi Anggota dan dibuat sesuai dengan Undang-undang Advokat.

9. Musyawarah Nasional AAI (untuk selanjutnya disingkat “MUNAS”) adalah rapat umum Anggota yang diadakan secara berkala sekali dalam 5 (lima) tahun oleh DPP.

10. Musyawarah Nasional Luar Biasa AAI (untuk selanjutnya disingkat “MUNASLUB”) adalah rapat umum Anggota yang dapat diadakan hanya bila dipandang perlu oleh DPP atau atas permintaan lebih dari ½

(setengah) jumlah DPC di seluruh Indonesia.

11. Musyawarah Cabang (untuk selanjutnya disebut “MUSCAB”) adalah rapat umum Anggota cabang yang diadakan secara berkala sekali dalam 5 (lima) tahun oleh DPC.

12. Musyawarah Cabang Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “MUSCABLUB”) adalah rapat umum Anggota cabang yang dapat diadakan bila dianggap perlu oleh DPC setelah mendengar saran dan penapat dari

dipandang perlu oleh DPP atau atas permintaan lebih dari ½ (setengah) jumlah

DPC di seluruh Indonesia.

12. Pimpinan Organisasi berarti pada tingkat DPP diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretarias Jenderal, pada tingkat DPD diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan pada tingkat DPC diwakili oleh Ketua dan Sekretaris.

13. Rapat Anggota Cabang adalah rapat anggota cabang yang diadakan secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPC.

14. Rapat Harian adalah rapat pengurus yang diselanggarakan oleh DPP di pusat dan DPC di cabang.

PERUBAHAN

PERUBAHAN

PERUBAHAN

Dewan Penasihat cabang atau atas permintaan tertulis dari Anggota cabang atau atas permintaan dan inisiatif dari DPP setelah mendengar pendapat Dewan Penasihat pusat.

13. Pimpinan Organisasi berarti pada tingkat DPP diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretarias Jenderal, pada tingkat DPC diwakili oleh Ketua dan Sekretaris.

14. Pengurus Harian terdiri dari Para Wakil Ketua Umum, Para Wakil sekjen, Bendahara, Wakil bendahara dan Para Ketua Bidang.

15. Rapat Kerja Nasional AAI (untuk selanjutnya disingkat “RAKERNAS”) adalah rapat yang diadakan secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPP, kecuali untuk tahun bersamaan dengan diadakannya MUNAS/MUNASLUB.

16. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPP di pusat yang dihadiri oleh Pengurus DPP, Dewan Kehormatan pusat dan Dewan Penasihat pusat dan di cabang diselenggarakan oleh DPC yang dihadiri oleh pengurus DPC, Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang.

15. Rapat Kerja AAI (untuk selanjutnya disingkat “RAKER”) adalah rapat yang diadakan secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPP, kecuali untuk tahun bersamaan dengan diadakannya MUNAS/MUNASLUB.

16. Rapat Pimpinan (untuk selanjutnya disebut “RAPIM”) adalah rapat yang diselenggarakan bila dianggap perlu oleh DPP dikarenakan adanya hal-hal yang sangat penting dan mendesak untuk diputuskan tetapi tidak berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan/atau yang berkaitan dengan wewenang MUNAS, RAPIM dihadiri oleh pengurus DPP, Ketua dan Sekretaris DPD, Ketua dan Sekretaris DPC di seluruh Indonesia.

17. Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPP di pusat yang dihadiri oleh Pengurus DPP, Dewan Kehormatan pusat dan Dewan Penasihat pusat dan di cabang diselenggarakan oleh DPC yang dihadiri oleh pengurus DPC, Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang.

PERUBAHAN

PERUBAHAN

PERUBAHAN

PERUBAHAN

PERUBAHAN

17. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPP di pusat yang dihadiri oleh pengurus DPP dan di cabang diselenggarakan oleh DPC yang dihadiri oleh pengurus DPC. Rapat Pengurus dapat mengambil keputusan-keputusan dan untuk sahnya rapat diperlukan adanya korum.

18. Rapat Harian adalah rapat pengurus yang diselanggarakan oleh DPP di pusat dan DPC di cabang.

19. Rapat Anggota Cabang adalah rapat anggota cabang yang diadakan secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPC.

20. Rapat Pimpinan Nasional (untuk selanjutnya disebut “RAPIMNAS”) adalah rapat yang diselenggarakan bila dianggap perlu oleh DPP dikarenakan adanya hal-hal yang sangat penting dan mendesak untuk diputuskan tetapi tidak berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan/atau yang berkaitan dengan wewenang MUNAS, RAPIMNAS dihadiri oleh pengurus DPP, Korwil, Ketua dan Sekretaris DPC di seluruh Indonesia.

18. Rapat Pleno Terbatas adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPP di pusat yang dihadiri oleh pengurus DPP dan di cabang diselenggarakan oleh DPC yang dihadiri oleh pengurus DPC. Rapat Pleno Terbatas dapat mengambil keputusan-keputusan dan untuk sahnya rapat diperlukan adanya korum.

19. Undang Undang No. 18 tahun 2003 (untuk selanjutnya disebut “Undang Undang

Advokat”) adalah undang undang tentang Advokat yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 dan diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dibawah no. 49/2003, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 4282, berikut perubahan-perubahannya yang dibuat dari waktu ke waktu.

20. Wadah Tunggal Advokat Indonesia (untuk selanjutnya disebut ”Wadah Tunggal”) adalah Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat PERADI atau nama lain yang ditentukan oleh Advokat Indonesia.

TIDAK ADA PERUBAHAN

PERUBAHAN

21. Undang Undang No. 18 tahun 2003 (untuk selanjutnya disebut “Undang Undang

Advokat”) adalah undang undang tentang Advokat yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 dan diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dibawah no. 49/2003, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 4282, berikut perubahan-perubahannya yang dibuat dari waktu ke waktu.

22. Organisasi Advokat adalah Asosiasi Advokat Indonesia dan organisasi advokat lainnya.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA

WAKTU

Pasal 2 1. Organisasi profesi Advokat ini bernama

“ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA” disingkat “AAI”.

2. AAI bertempat kedudukan di ibukota negara Republik Indonesia atau di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan cabang-cabangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

3. AAI didirikan dan dibentuk pada hari

Jum’at, tanggal 27 Juli 1990 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

TIDAK ADA PERUBAHAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA

WAKTU

Pasal 2 1. Organisasi profesi Advokat ini bernama

“ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA” disingkat “AAI”.

2. AAI bertempat kedudukan di ibukota negara Republik Indonesia atau di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan cabang-cabangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

3. AAI didirikan dan dibentuk pada hari

Jum’at, tanggal 27 Juli 1990 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

AZAS DAN LANDASAN AAI ber-azaskan pancasila dan berlandaskan konstitusi Republik Indonesia.

Pasal 4

PERUBAHAN frasa “Konstitusi Republik Indonesia“ dihapus dan diubah menjadi “Undang-undang Dasar 1945”, sehingga menjadi :

BAB III ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

AZAS DAN LANDASAN AAI ber-azaskan pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

TUJUAN DAN KEGIATAN 1. Tujuan AAI adalah meningkatkan kualitas

profesi Advokat, termasuk namun tidak terbatas pada :

a. Menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum Anggota dan masyarakat Indonesia.

b. Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan, persatuan dan kesatuan diantara Anggota.

c. Membela dan memperjuangkan hak serta kepentingan Anggota dalam melakukan tugas profesinya.

d. Menegakkan harkat dan martabat profesi Advokat.

e. Menegakkan dan melaksanakan anggaran dasar, peraturan rumah tangga dan Kode Etik.

2. Kegiatan AAI adalah :

a. Menghimpun dan mempersatukan Advokat menjadi Anggota Aai.

b. Menjaga dan mengawasi setiap Anggota supaya menjunjung tinggi martabat kehormatan profesi sesuai dengan Undang Undang Advokat dan Kode Etik.

c. Mengusahakan penertiban dan publikasi serta melakukan riset dalam bidang hukum.

PERUBAHAN Huruf e dihapus dan diganti dengan kalimat “melaksanakan pendidikan, ujian, magang, pengangkatan dan pelantikan Advokat” sehingga menjadi :

TIDAK ADA PERUBAHAN

TUJUAN DAN KEGIATAN 1. Tujuan AAI adalah meningkatkan kualitas

profesi Advokat, termasuk namun tidak terbatas pada : a. Menegakkan hukum, kebenaran dan

keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum Anggota dan masyarakat Indonesia.

b. Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan, persatuan dan kesatuan diantara Anggota.

c. Membela dan memperjuangkan hak serta kepentingan Anggota dalam melakukan tugas profesinya.

d. Menegakkan harkat dan martabat profesi Advokat.

e. melaksanakan pendidikan, ujian, magang, pengangkatan dan pelantikan Advokat.

2. Kegiatan AAI adalah :

a. Menghimpun dan mempersatukan Advokat menjadi Anggota Aai.

b. Menjaga dan mengawasi setiap Anggota supaya menjunjung tinggi martabat kehormatan profesi sesuai dengan Undang Undang Advokat dan Kode Etik.

c. Mengusahakan penertiban dan publikasi serta melakukan riset dalam bidang hukum.

d. Meningkatkan profesionalisme Anggota.

d. Meningkatkan profesionalisme Anggota.

e. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu membayar honorarium.

f. Memelihara dan meningkatkan kerja sama dalam bidang hukum dengan organisasi-organisasi profesi/badan-badan/lembaga-lembaga/instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.

g. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi Anggota dalam menjalankan tugas profesinya.

e. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu membayar honorarium.

f. Memelihara dan meningkatkan kerja sama dalam bidang hukum dengan organisasi-organisasi profesi/badan-badan/lembaga-lembaga/instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.

g. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi Anggota dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB IV

LAMBANG Pasal 5

1. Lambang AAI disahkan untuk pertama kalinya pada saat pembentukan AAI pada tanggal 27 Juli 1990.

2. Perubahan Lambang AAI harus dilakukan melalui MUNAS/MUNASLUB.

3. Lambang AAI melambangkan keadilan dan tanggal berdirinya AAI 27 Juli 1990, yang digambarkan dalam bentuk :

a. Timbangan: timbangan melambangkan keadilan, di mana diharapkan Anggota sebagai profesi

TIDAK ADA PERUBAHAN

BAB IV

LAMBANG Pasal 5

1. Lambang AAI disahkan untuk pertama kalinya pada saat pembentukan AAI pada tanggal 27 Juli 1990.

2. Perubahan Lambang AAI harus dilakukan melalui MUNAS/MUNASLUB.

3. Lambang AAI melambangkan keadilan dan tanggal berdirinya AAI 27 Juli 1990, yang digambarkan dalam bentuk : a.Timbangan: timbangan melambangkan

keadilan, di mana diharapkan Anggota sebagai profesi penegak hukum dapat

penegak hukum dapat menegakkan keadilan dan kebenaran demi tercapainya kepastian hukum di negara ini.

b. 27 butir padi: pada melambangkan kemakmuran di mana diharapkan Anggota mendapatkan kemakmuran dan jumlah 27 melambangkan tanggal berdirinya AAI.

c. 7 buah kapas: kapas melambangkan putih, bersih dan berwibawa di mana diharapkan Anggota dapat menjalankan profesi Advokat yang bersih dan berwibawa dan jumlah 7 melambangkan bulan berdirinya AAI.

d. 90 mata rantai melambangkan adanya persatuan dan kesatuan, di mana diharapkan adanya persatuan dan kesatuan yang kokoh diantara Anggota tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama dan golongan dan jumlah 90 melambangkan tahun berdirinya AAI.

menegakkan keadilan dan kebenaran demi tercapainya kepastian hukum di negara ini.

b. 27 butir padi: pada melambangkan kemakmuran di mana diharapkan Anggota mendapatkan kemakmuran dan jumlah 27 melambangkan tanggal berdirinya AAI.

c. 7 buah kapas: kapas melambangkan putih, bersih dan berwibawa di mana diharapkan Anggota dapat menjalankan profesi Advokat yang bersih dan berwibawa dan jumlah 7 melambangkan bulan berdirinya AAI.

d. 90 mata rantai melambangkan adanya persatuan dan kesatuan, di mana diharapkan adanya persatuan dan kesatuan yang kokoh diantara Anggota tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama dan golongan dan jumlah 90 melambangkan tahun berdirinya AAI.

BAB V BAB V

KEANGGOTAAN Pasal 6

ANGGOTA, PERSYARATAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan AAI, terdiri dari : a. Anggota b. Anggota Muda atau Anggota Sementara,

dan c. Anggota Kehormatan

2. Persyaratan keanggotaan : a. Anggota

Yang dapat diterima dan diangkat menjadi Anggota adalah setiap Advokat yang telah mengajukan permohonan sebagai Anggota kepada DPC setempat dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan rumah tangga.

b. Anggota Muda atau Anggota Sementara yang telah memiliki kartu izin sementara dari DPN Peradi dan mengajukan permohonan kepada DPC Peradi.

PERUBAHAN Menghapus frasa “Anggota Sementara” pada ayat 1 huruf b, sehingga menjadi :

PERUBAHAN Merubah ayat 2 huruf a, sehingga menjadi :

PERUBAHAN Merubah ayat 2 huruf b, sehingga menjadi :

KEANGGOTAAN Pasal 6

ANGGOTA, PERSYARATAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN 1. Keanggotaan AAI, terdiri dari :

a. Anggota b. Anggota Muda dan c. Anggota Kehormatan

2. Persyaratan keanggotaan :

a. Anggota Yang dapat diterima menjadi Anggota adalah setiap Advokat yang telah mengajukan permohonan sebagai Anggota kepada DPC setempat dan diangkat oleh DPP setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan rumah tangga.

b. Anggota Muda Yang dapat diterima menjadi Anggota Muda adalah setiap Calon Advokat yang telah mengajukan permohonan sebagai Anggota Muda kepada DPC setempat dan diangkat oleh DPP setelah memiliki kartu izin sementara dari DPP serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan rumah tangga.

c. Anggota Kehormatan Anggota Kehormatan di pusat ditetapkan dan diangkat oleh DPP setelah mendengar pendapat dari Dewan Penasihat pusat. Anggota Kehormatan di cabang ditetapkan dan diangkat oleh DPC setalah mendengar pendapat dari Dewan Penasihat Cabang.

3. Berakhirnya keanggotaannya :

a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri. c. Pemberhentian dengan hormat. d. Pemecatan.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN 1. Setiap Anggota dan Anggota Muda atau

Anggota Sementara mempunyai hak dan kewajiban yang sama kecuali bagi Anggota Kehormatan.

2. Setiap Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan pengurus DPP/DPC, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat di pusat/cabang, sedangkan Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak memilih, tetapi apabila dianggap perlu dapat dipilih untuk menduduki jabatan Dewan Penasihat pusat/ Dewan Penasihat cabang.

TIDAK ADA PERUBAHAN

PERUBAHAN Kata “Pemecatan” pada ayat 3 huruf d. diubah menjadi “Diberhentikan” sehingga menjadi :

PERUBAHAN Penghapusan frasa “Anggota Sementara” dan perubahan redaksi sehingga menjadi :

PERUBAHAN perubahan redaksi sehingga menjadi :

PERUBAHAN

c. Anggota Kehormatan Anggota Kehormatan di pusat ditetapkan dan diangkat oleh DPP setelah mendengar pendapat dari Dewan Penasihat pusat. Anggota Kehormatan di cabang ditetapkan dan diangkat oleh DPC setalah mendengar pendapat dari Dewan Penasihat Cabang.

3. Berakhirnya keanggotaannya :

a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri. c. Pemberhentian dengan hormat. d. Diberhentikan.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN 1. Setiap Anggota mempunyai hak dan

kewajiban yang sama kecuali bagi Anggota Muda dan Anggota Kehormatan.

2. Setiap Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan pengurus DPP/DPC, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat di pusat/cabang.

3. Setiap Anggota dan Anggota Muda atau Anggota Sementara mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

4. Setiap Anggota dan Anggota Muda atau Anggota Sementara mempunyai kewajiban untuk membayar iuran Anggota.

5. Setiap Anggota dan Anggota Muda atau Anggota Sementara dan Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk mematuhi anggaran dasar, peraturan rumah tangga dan Kode Etik.

Penghapusan frasa “Anggota Sementara” dan perubahan redaksi sehingga menjadi :

PERUBAHAN Penghapusan frasa “Anggota Sementara” dan mengganti frasa “iuran Anggota” menjadi “iuran Keanggotaan” sehingga redaksinya menjadi :

PERUBAHAN Penghapusan frasa “Anggota Sementara” sehingga menjadi :

PERUBAHAN Penambahan klausul berupa 2 ayat pada Pasal 7, sehingga menjadi :

PERUBAHAN Penambahan klausul berupa 2 ayat pada Pasal 7, sehingga menjadi :

3. Setiap Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Anggota Muda dan Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara.

4. Setiap Anggota dan Anggota Muda mempunyai kewajiban untuk membayar iuran Keanggotaan.

5. Setiap Anggota dan Anggota Muda atau Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk mematuhi anggaran dasar, peraturan rumah tangga dan Kode Etik.

6. Anggota yang memiliki hak suara adalah anggota yang telah terdaftar sebagai anggota DPC sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Munas, Munaslub, Muscab dan Muscablub;

7. Peraturan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban Anggota, anggota Muda, dan Anggota Kehormatan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI

BAB VI

DEWAN PIMPINAN PUSAT Pasal 8

MASA JABATAN KETUA UMUM DAN PENGURUS DPP

1. Masa jabatan Ketua Umum DPP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh MUNAS.

2. Masa jabatan pengurus DPP adalah sama dengan masa jabatan Ketua Umum DPP yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua Umum DPP.

3. Pimpinan DPP dilarang merangkap menjadi pengurus partai politik/organisasi profesi sejenis/Dewan Kehormatan pusat/cabang, Dewan Penasihat pusat/cabang atau DPC.

4. Ketua Umum DPP yang telah mengakhiri masa jabatannya, mempunyai hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan lagi dalam pemilihan Ketua Umum DPP dalam MUNAS, hanya untuk 1 (satu) kali periode 5 (lima) tahun berikutnya.

TIDAK ADA PERUBAHAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

PERUBAHAN Penambahan frasa “Pimpinan DPP” menjadi “Pimpinan Organisasi dan Pengurus Harian di tingkat DPP” Perubahan frasa “organisasi profesi sejenis” menjadi “organisasi profesi Advokat lainnya” sehingga redaksi keseluruhannya menjadi :

PERUBAHAN Perubahan redaksi menjadi :

TIDAK ADA PERUBAHAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT Pasal 8

MASA JABATAN KETUA UMUM DAN PENGURUS DPP

1. Masa jabatan Ketua Umum DPP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh MUNAS.

2. Masa jabatan pengurus DPP adalah sama dengan masa jabatan Ketua Umum DPP yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua Umum DPP.

3. Pimpinan Organisasi dan Pengurus Harian di tingkat DPP dilarang merangkap menjadi pengurus partai politik/organisasi profesi Advokat lainnya, Dewan Kehormatan Cabang, Dewan Penasihat Cabang atau Pimpinan DPC.

4. Ketua Umum DPP yang telah mengakhiri masa jabatannya, berikutnya dapat mencalonkan diri atau dicalonkan lagi dalam pemilihan Ketua Umum DPP dalam MUNAS, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

5. Susunan pengurus DPP sedikitnya terdiri dari seorang Ketua Umum., Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara.

Pasal 9 TUGAS DAN WEWENANG DPP

1. DPP mempunyai kewajiban melaksanakan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta program kerja yang ditetapkan oleh MUNAS/RAKERNAS.

2. DPP secara berkala mempunyai kewajiban mengadakan MUNAS sekali dalam 5 (lima) tahun dan RAKER sekali dalam 1 (satu) tahun.

3. DPP diwakili oleh Ketua Umum atau Wakil

Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan, bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

4. Dalam hal Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas-tugasnya, maka Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dapat memberikan mandat kepada seorang atau lebih dari anggota pengurus DPP.

TIDAK ADA PERUBAHAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

5. Susunan pengurus DPP sedikitnya terdiri dari seorang Ketua Umum., Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara.

Pasal 9 TUGAS DAN WEWENANG DPP

1. DPP mempunyai kewajiban melaksanakan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta program kerja yang ditetapkan oleh MUNAS/RAKERNAS.

2. DPP secara berkala mempunyai kewajiban mengadakan MUNAS sekali dalam 5 (lima) tahun dan RAKER sekali dalam 1 (satu) tahun.

3. DPP diwakili oleh Ketua Umum atau Wakil

Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan, bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

4. Dalam hal Ketua Umum dan Wakil Ketua

Umum berhalangan menjalankan tugas-tugasnya, maka Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dapat memberikan mandat kepada seorang atau lebih dari anggota pengurus DPP.

5. Dalam hal jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum DPP menjadi lowong disebabkan karena sesuatu hal secara bersamaan, maka harus diadakan MUNASLUB untuk itu oleh DPP.

6. Ketua Umum DPP bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala hal yang dikerjakan selama masa jabatannya kepada seluruh Anggota di dalam MUNAS.

7. Ketua Umum DPP mengangkat Wakil Ketua

Umum dan pengurus DPP, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh MUNAS.

8. Ketua Umum DPP berwenang untuk memberhentikan pengurus DPP.

PERUBAHAN Penambahan klausul terkait keadaan Jabatan Ketua Umum lowong karena berhalangan tetap

TIDAK ADA PERUBAHAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

PERUBAHAN Penambahan 2 klausul yang mengatur terkait pemberhentian Pengurus dan perubahan kepengurusan, sehingga menjadi :

5. Dalam hal jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum DPP menjadi lowong disebabkan karena sesuatu hal secara bersamaan, maka harus diadakan MUNASLUB untuk itu oleh DPP;

6. Dalam hal jabatan Ketua Umum menjadi lowong disebabkan karena Ketua Umum berhalangan tetap, maka selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus diadakan MUNASLUB untuk memilih Ketua Umum Baru.

7. Ketua Umum DPP bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala hal yang dikerjakan selama masa jabatannya kepada seluruh Anggota di dalam MUNAS.

8. Ketua Umum DPP mengangkat Wakil Ketua Umum dan pengurus DPP, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh MUNAS.

9. Dengan tetap memperhatikan Pasal 8 ayat 5, Selama masa jabatannya, Ketua Umum DPP memiliki hak dan kewenangan dalam membuat, membentuk, menambahkan, mengubah, mengurangi Susunan Pengurus DPP untuk melaksanakan tugas-tugas dalam

PERUBAHAN Penambahan 1 klausul yang mengatur terkait pengaturan lebih lanjut DPP di dalam Anggaran Rumah tangga, sehingga menjadi :

bidang tertentu berdasarkan kebutuhan organisasi;

10. Demi kelancaran pelaksanaan tugas kepengurusan DPP, maka Ketua Umum DPP memiliki hak dan kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota sebagai Pengurus DPP, baik atas persetujuan atau permintaan maupun tanpa persetujuan atau permintaan anggota yang bersangkutan. Pelaksanaan hak dan kewenangan ini meliputi juga tindakan Ketua Umum DPP terhadap anggota yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 5 Anggaran Dasar ini;

11. Ketentuan lebih lanjut mengenai DPP, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 10

MANDATARIS AAI DI WADAH TUNGGAL 1. Ketua Umum DPP secara ex officio menjadi calon

satu-satunya dari AAI untuk jabatan ketua umum dan/atau ketua wadah tunggal, kecuali Ketua Umum berhalangan, maka DPP akan menentukan lain dalam rapat pleno DPP.

PERUBAHAN dihapus

-----

2. Ketua Umum DPP setelah mendengar Rapat Pleno Terbatas DPP dapat mengutus dan/atau menempatkan pengurus DPP, DPD dan DPC untuk menduduki jabatan kepengurusan di Wadah Tunggal di tingkat pusat, daerah dan cabang.

BAB VII DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 11 TEMPAT KEDUDUKAN

DPD bertempat kedudukan di wilayah hukum pengadilan tinggi setempat dimana dalam wilayah tersebut telah terbentuk sedikitnya 3 (tiga) DPC.

Pasal 12

PENGURUS DAN MASA JABATAN DPD

1. Pengurus DPD sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan anggota.

PERUBAHAN Judul BAB VII, yang sebelumnya “DEWAN PIMPINAN DAERAH” diubah menjadi “KORDINATOR WILAYAH”

PERUBAHAN

Judul Pasal 11, yang sebelumnya “TEMPAT KEDUDUKAN” diubah menjadi Pasal 10 “WILAYAH KERJA”

PERUBAHAN Seluruh Pasal 11 diubah, sehingga menjadi :

PERUBAHAN Judul Pasal 12, yang semula “PENGURUS DAN MASA JABATAN DPD” diubah menjadi Pasal 11 “MASA JABATAN KORWIL”

PERUBAHAN Seluruh isi Pasal 12 diubah, sehingga menjadi :

BAB VII

KORDINATOR WILAYAH

Pasal 10 WILAYAH KERJA

Wilayah kerja KORWIL ditetapkan oleh DPP.

Pasal 11 MASA JABATAN KORWIL

1. Masa jabatan Korwil adalah sama dengan masa jabatan DPP yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua Umum DPP;

2. Pengurus DPD diusulkan oleh DPC dalam lingkungan wilayah DPD bersangkutan.

3. Penetapan dan pengangkatan pengurus DPD sepenuhnya merupakan kewenangan DPP.

4. Masa jabatan pengurus DPD adalah sama dengan masa jabatan DPP yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua Umum DPP.

Pasal 13 TUGAS DAN WEWENANG DPD

Tugas dan wewenang DPP : 1. DPD berfungsi sebagai perwakilan dari DPP

yang ditempatkan di tempat kedudukan DPP bersangkutan.

2. Menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh DPP.

3. Berwenang mewakili DPP hadir dalam pertemuan/rapat yang diadakan oleh DPC di lingkungan wilayahnya.

PERUBAHAN Judul Pasal 13, yang semula “TUGAS DAN WEWENANG DPD” diubah menjadi “TUGAS DAN WEWENANG KORWIL”

PERUBAHAN Seluruh isi Pasal 13 diubah, sehingga menjadi :

2. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (9), (10) Anggaran Dasar ini, berlaku juga terhadap Korwil

Pasal 12

TUGAS DAN WEWENANG KORWIL

Tugas dan wewenang Korwil : 1. KORWIL berfungsi sebagai perwakilan dari

DPP pada wilayah kerja yang telah ditetapkan;

2. Menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh DPP;

3. Dalam hal Pengurus DPP berhalangan, Korwil berwenang mewakili DPP hadir dalam pertemuan/rapat yang diadakan oleh DPC di lingkungan wilayahnya;

BAB VIII

DEWAN PIMPINAN CABANG Pasal 14

TEMPAT KEDUDUKAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

BAB VIII

DEWAN PIMPINAN CABANG Pasal 13

TEMPAT KEDUDUKAN

DPC berkedudukan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat.

Pasal 15

MASA JABATAN KETUA DPC DAN PENGURUS DPC

1. Masa jabatan Ketua DPC adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua DPC oleh DPP.

2. Masa jabatan pengurus DPC adalah sama dengan masa jabatan Ketua DPC yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua DPC.

3. Pimpinan DPC dilarang merangkap menjadi pengurus partai politik/organisasi profesi sejenis/Dewan Kehormatan Pusat/Cabang, Dewan Penasihat Pusat/Cabang atau DPP.

4. Ketua DPC yang telah mengakhiri masa jabatannya, mempunyai hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan lagi dalam pemilihan Ketua DPC dalam MUSCAB, hanya

TIDAK ADA PERUBAHAN

TIDAK ADA PERUBAHAN

PERUBAHAN Perubahan redaksi, sehingga menjadi :



DPC berkedudukan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat.

Pasal 14

MASA JABATAN KETUA DPC DAN PENGURUS

1. Masa jabatan Ketua DPC adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua DPC oleh DPP dan berakhir pada tanggal yang sama pada tahun berakhirnya periode kepengurusan.

2. Ketua DPC yang masa jabatannya telah berakhir berstatus demisioner hingga terpilihnya Ketua DPC melalui MUSCAB atau ditunjuknya Pelaksana Tugas Ketua DPC oleh DPP.

3. Pimpinan Organisasi di tingkat DPC dilarang merangkap menjadi pengurus partai politik/organisasi profesi Advokat lainnya/Dewan Kehormatan Cabang, Dewan Penasihat Cabang atau DPP.

4. Ketua DPC yang telah mengakhiri masa jabatannya, mempunyai hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan lagi dalam pemilihan Ketua DPC dalam MUSCAB,

untuk 1 (satu) kali periode 5 (lima) tahun berikutnya.

5. Susunan pengurus DPC sedikitnya terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.

hanya untuk 1 (satu) kali periode 5 (lima) tahun berikutnya.

5. Susunan pengurus DPC sedikitnya terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.

BAB IX

DEWAN KERHORMATAN Pasal 17

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN MASA JABATAN

1. Ditingkat pusat dibentuk Dewan Kehormatan pusat dan ditingkat cabang dibentuk Dewan Kehormatan cabang.

2. Ketua Dewan Kehormatan pusat dipilih dan disahkan oleh MUNAS, Ketua Dewan Kehormatan cabang dipilih dan disahkan oleh MUSCAB.

3. Ketua Dewan Kehormatan pusat dan Ketua Dewan Kehormatan cabang, masing-masing menyusun dan mengangkat pengurusnya sedikitnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Dewan Kehormatan, Pengurus Dewan Kehormatan pusat dilarang merangkap menjadi anggota Dewan Kehormatan cabang, demikian juga sebaliknya.

PERUBAHAN Perubahan redaksi dan penambahan ayat, sehingga menjadi :

BAB IX Pasal 16

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN MASA JABATAN

1. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari Advokat Senior yang dipilih dan disahkan oleh MUNAS ditambah anggota ad hoc yang ditunjuk oleh Dewan Kehormatan terpilih, Dewan Kehormatan Cabang terdiri dari Advokat Senior yang dipilih dan disahkan oleh MUSCAB ditambah anggota ad hoc yang ditunjuk oleh Dewan Kehormatan Cabang terpilih.

2. Ketua Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Anggota Dewan Kehormatan Pusat terpilih, Ketua Dewan Kehormatan Cabang dipilih oleh Anggota Dewan Kehormatan Cabang terpilih.

3. Anggota Dewan Kehormatan harus berjumlah ganjil, sedikitnya 9 (sembilan) orang untuk Dewan Kehormatan Pusat ditambah sebanyak-banyaknya 5 anggota ad hoc, dan sedikitnya 3 (tiga) orang untuk

4. Masa jabatan Dewan Kehormatan pusat adalah sama dengan masa jabatan DPP, demikian juga masa jabatan Dewan Kehormatan cabang adalag sama dengan masa jabatan DPC.

Dewan Kehormatan Cabang ditambah 2 anggota ad hoc.

4. Yang dapat dipilih menjadi Anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah yang telah menjadi advokat selama minimal 25 (dua puluh lima) tahun, dan untuk Anggota Dewan Kehormatan Cabang menjadi advokat selama minimal 15 (lima belas) tahun.

5. Masa jabatan Dewan Kehormatan pusat adalah sama dengan masa jabatan DPP, demikian juga masa jabatan Dewan Kehormatan cabang adalah sama dengan masa jabatan DPC.

6. Dalam hal Teradu adalah Anggota Dewan Kehormatan baik ditingkat DPP atau DPC, maka Pengurus DPP harus membentuk Dewan Kehormatan ad hoc pada tingkat DPP, dan Pengurus DPC membentuk Dewan Kehormatan ad hoc pada tingkat DPC untuk mengadili anggota tersebut.

Pasal 18

TUGAS DEWAN KEHORMATAN 1. Dewan Kehormatan ditingkat pusat dan

ditingkat cabang menjalankan peradilan Kode Etik.

2. Setiap Anggota dapat diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan cabang untuk peradilan Kode Etik tingkat pertama dan oleh Dewan Kehormatan pusat untuk peradilan Kode Etik

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 17 TUGAS DEWAN KEHORMATAN

1. Dewan Kehormatan ditingkat pusat dan ditingkat cabang menjalankan peradilan Kode Etik.

2. Setiap Anggota dapat diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan cabang untuk peradilan Kode Etik tingkat pertama dan oleh Dewan Kehormatan pusat untuk peradilan

ditingkat banding, dengan hak dan kewajiban yang sama tanpa dibeda-bedakan terlepas dari jabatan dan kedudukan apapun yang dijabat/diduduki Anggota yang bersangkutan.

3. Dewan Kehormatan pusat mempertanggung jawabkan tugas pekerjaannya di MUNAS dan Dewan Kehormatan cabang mempertanggung jawabkan tugas pekerjaannya di MUSCAB.

Kode Etik ditingkat banding, dengan hak dan kewajiban yang sama tanpa dibeda-bedakan terlepas dari jabatan dan kedudukan apapun yang dijabat/diduduki Anggota yang bersangkutan.

3. Dewan Kehormatan pusat mempertanggung jawabkan tugas pekerjaannya di MUNAS dan Dewan Kehormatan cabang mempertanggung jawabkan tugas pekerjaannya di MUSCAB.

BAB X DEWAN PENASIHAT

Pasal 19 KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN MASA JABATAN

1. Ditingkat pusat dibentuk Dewan Penasihat pusat dan ditingkat cabang dibentuk Dewan Penasihat cabang.

2. Ketua Dewan Penasihat pusat dipilih dan disahkan oleh MUNAS, Ketua Dewan Penasihat cabang dipilih dan disahkan oleh MUSCAB.

3. Ketua Dewan Penasihat pusat dan Ketua Dewan Penasihat cabang, masing-masing menyusun dan mengangkat pengurusnya sedikitnya 3 (tiga) orang termasuk Ketua Dewan Penasihat. Pengurus Dewan Penasihat pusat dilarang merangkap menjadi anggota Dewan Penasihat cabang, demikian juga sebaliknya.

4. Masa jabatan Dewan Penasihat pusat adalah sama dengan masa jabatan DPP, demikian juga

PERUBAHAN Perubahan redaksi dan ayat 2 dihapus sehingga menjadi :

BAB X DEWAN PENASIHAT

Pasal 18

1. Dewan Penasihat Pusat dipilih dan disahkan oleh Munas diangkat oleh Ketua Umum DPP, dan Dewan Penasihat Cabang dipilih dan diangkat oleh Ketua DPC.

2. Anggota Dewan Penasihat sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dipilih dan disahkan oleh MUNAS dan ditambah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditunjuk oleh ketua umum terpilih, dan sedikitnya 3 (tiga) orang untuk Dewan Penasihat Cabang ditambah 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh ketua cabang terpilih.

3. Yang dapat dipilih menjadi Anggota Dewan Penasihat adalah yang telah menjadi advokat selama minimal 15 (lima belas) tahun untuk

masa jabatan Dewan Penasihat cabang adalah sama dengan masa jabatan DPC.

DPP, dan untuk Anggota Dewan Penasihat Cabang menjadi advokat selama minimal 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 20

TUGAS DEWAN PENASIHAT 1. Dewan Penasihat pusat, baik diminta maupun

tidak diminta, memberikan saran/pendapat dan nasihat-nasihat kepada DPP dan Dewan Penasihat cabang kepada DPC.

2. Saran/pendapat dan nasihat yang diberikan oleh Dewan Penasihat pusat dan oleh Dewan Penasihat cabang bersifat tidak mengikat.

3. Dewan Penasihat pusat mempertanggung jawabkan tugas pekerjaannya di MUNAS dan Dewan Penasihat cabang di MUSCAB.

PERUBAHAN Perubahan redaksi, dan ayat 3 dihapus, sehingga menjadi :

Pasal 19 TUGAS DEWAN PENASIHAT

1. Dewan Penasihat pusat, baik diminta maupun tidak diminta, memberikan saran/pendapat dan nasihat-nasihat kepada DPP dan Dewan Penasihat cabang kepada DPC.

2. Saran/pendapat dan nasihat yang diberikan oleh Dewan Penasihat pusat dan oleh Dewan Penasihat cabang bersifat tidak mengikat.

PENAMBAHAN Penambahan berupa pembentukan Komisi Pengawas , sehingga menjadi :

BAB XI KOMISI PENGAWAS

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap anggota AAI dilakukan oleh Komisi Pengawas AAI.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung

tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari

dilakukan oleh Komisi Pengawas DPP (2) Keanggotaan komisi pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur Advokat senior, Para Ahli/Akademisi dan Masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga AAI.

BAB XI

ADVOKAT SENIOR Pasal 21

1. Advokat Senior adalah Anggota AAI yang telah berumur 55 (lima puluh lima) tahun dan sudah berpraktik sebagai Advokat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.

2. Advokat Senior bertugas mendampingi DPP di tingkat pusat dan DPC di tingkat cabang dalam memberikan nasihat-nasihat kepada DPP di tingkat pusat dan DPC di tingkat cabang.

PERUBAHAN Perubahan redaksi ayat 1, sehingga menjadi :

BAB XII

ADVOKAT SENIOR Pasal 22

1. Advokat Senior adalah Anggota AAI yang telah berumur 55 (lima puluh lima) tahun dan sudah berpraktik sebagai Advokat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun berturut-turut;

2. Advokat Senior bertugas mendampingi DPP di tingkat pusat dan DPC di tingkat cabang dalam memberikan nasihat-nasihat kepada DPP di tingkat pusat dan DPC di tingkat cabang.

KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

Pasal 22

1. Untuk menjaga dan mempertahankan martabat dan kehormatan Advokat dibuat Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota.

2. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik tersebut, ditingkat pusat dibentuk Dewan Kehormatan pusat dan ditingkat cabang dibentuk Dewan Kehormatan cabang.

PERUBAHAN Penambahan 2 klausul sehingga menjadi 4 ayat

KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

Pasal 23

1. Untuk menjaga dan mempertahankan martabat dan kehormatan Advokat dibuat Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota.

2. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik tersebut, ditingkat pusat dibentuk Dewan Kehormatan pusat dan ditingkat cabang dibentuk Dewan Kehormatan cabang.

3. Anggota Asosiasi Advokat Indonesia yang telah diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan AAI, tidak dapat diperiksa dan/atau diadili oleh Dewan Kehormatan organisasi Advokat lainnya.

4. Pemberlakuan dan perubahan Kode Etik Profesi Advokat di lakukan berdasarkan keputusan MUNAS/MUNASLUB.

BAB XIII RAPAT-RAPAT

Pasal 23 1. Rapat yang diadakan secara berkala adalah :

a. MUNAS. b. RAKERNAS. c. MUSCAB. d. Rapat Anggota Cabang.

BAB XIII RAPAT-RAPAT

Pasal 24 2. Rapat yang diadakan secara berkala adalah :

e. MUNAS. f. RAKERNAS. g. MUSCAB. h. Rapat Anggota Cabang.

2. Rapat tidak berkala (rapat yang diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu) adalah :

a. MUNASLUB. b. MUSCABLUB. c. RAPIM.

3. Rapat yang diadakan oleh pengurus adalah : a. Rapat Harian, tidak diperlukan adanya

korum. b. Rapat Pleno, tidak diperlukan adanya

korum dan rapat tidak mengambil keputusan-keputusan.

c. Rapat Pleno Terbatas i. Rapat Pleno Terbatas adalah sah

dan berhak mengambil keputusan, jika dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota

Rapat Pleno Terbatas. ii. Apabila korum tidak tercapai,

Rapat Pleno Terbatas diundurkan untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam dan setelah itu Rapat Pleno Terbatas dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum, selanjutnya Rapat Pleno Terbatas dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

PERUBAHAN Perubahan huruf C, sehingga menjadi :

3. Rapat tidak berkala (rapat yang diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu) adalah :

d. MUNASLUB. e. MUSCABLUB. f. RAPIM.

4. Rapat yang diadakan oleh pengurus adalah : a. Rapat Harian, tidak diperlukan

adanya korum. b. Rapat Pleno, tidak diperlukan adanya

korum dan rapat tidak mengambil keputusan-keputusan.

c. Rapat Pengurus i. Rapat Pengurus adalah sah dan

berhak mengambil keputusan, jika dihadiri lebih dari ½

(setengah) jumlah anggota Rapat Pengurus.

ii. Apabila korum tidak tercapai, Rapat Pengurus diundurkan untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam dan setelah itu Rapat Pengurus dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum, selanjutnya Rapat Pengurus dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

BAB XIV MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 24 PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI MUNAS adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi, yang sepenuhnya berada di tangan Anggota.

TIDAK ADA PERUBAHAN BAB XIV MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 25 PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI

MUNAS adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi, yang sepenuhnya berada di tangan Anggota.

Pasal 25

PESERTA MUNAS 1. Setiap Anggota berhak untuk hadir dan ikut

serta didalam semua acara yang diselenggarakan dalam MUNAS sebagai peserta MUNAS.

2. Dewan Kehormatan pusat, Dewan Penasihat pusat, DPD dan DPC diundang hadir di MUNAS sebagai peserta MUNAS.

3. Setiap Anggota peserta MUNAS berhak memilih dan dipilih dalam acara pemilihan untuk jabatan Ketua Umum DPP, Ketua Dewan Kehormatan pusat dan Ketua Dewan Penasihat pusat.

4. Setiap Anggota peserta MUNAS mempunyai hak bicara dan hak suara terbanyak 1 (satu)

PERUBAHAN Dilakukan Perubahan terhadap semua ayat kecuali ayat 1, sehingga menjadi :

Pasal 26 PESERTA MUNAS

1. Setiap Anggota berhak untuk hadir dan ikut

serta didalam semua acara yang diselenggarakan dalam MUNAS sebagai peserta MUNAS.

2. Dewan Kehormatan pusat, Dewan Penasihat pusat, Korwil dan DPC diundang hadir di MUNAS sebagai peserta MUNAS.

3. Setiap Anggota peserta MUNAS berhak memilih dan dipilih dalam acara pemilihan untuk jabatan Ketua Umum DPP, Anggota Dewan Kehormatan pusat.

4. Setiap peserta MUNAS mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara,

suara, sedangkan Dewan Kehormatan pusat, Dewan Penasihat pusat, DPD dan DPC mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

kecuali Anggota muda hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 26 PANGGILAN MUNAS

1. Panggilan/undangan MUNAS disampaikan kepada seluruh Anggota secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Anggota dan/atau melalui DPC dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian berperedaran nasional (apabila dianggap perlu), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal dimulainya MUNAS. Panggilan/undangan juga disampaikan kepada Dewan Kehormatan pusat, Dewan Penasihat pusat, DPD dan DPC.

2. Panggilan/undangan MUNAS harus mencantumkan waktu, tempat dan acara MUNAS.


Pasal 27 PANGGILAN MUNAS

1. Panggilan/undangan MUNAS disampaikan kepada seluruh Anggota secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Anggota dan/atau melalui DPC dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian berperedaran nasional (apabila dianggap perlu) dan/atau website dan media sosial resmi AAI, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal dimulainya MUNAS. Panggilan/undangan juga disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasihat Pusat, Korwil dan DPC.

2. Panggilan/undangan MUNAS harus mencantumkan waktu, tempat dan acara MUNAS.

Pasal 27

ACARA DAN PIMPINAN SIDANG MUNAS 1. Acara MUNAS adalah :

a. Pertanggung jawaban dari DPP, Dewan Kehormatan pusat dan Dewan Penasihat pusat mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.

Pasal 28 ACARA DAN PIMPINAN SIDANG MUNAS

1. Acara MUNAS adalah : a. Pertanggung jawaban dari DPP, Dewan

Kehormatan Pusat mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.

b. Pertanggungjawaban laporan keuangan DPP.

b. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPP.

c. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPP, Ketua Dewan Kehormatan pusat dan Ketua Dewan Penasihat pusat.

2. Pimpinan sidang MUNAS : a. DPP memimpin sidang MUNAS sampai

terpilihnya pimpinan sidang yang dipilih dan diangkat oleh dan dari para peserta MUNAS berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak. Pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua di bantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota pimpinan sidang.

b. Ketua pimpinan sidang MUNAS terpilih menentukan seorang sekretaris dari antara anggota pimpinan sidang terpilih.

c. Ketua pimpinan sidang dan anggota pimpinan sidang MUNAS memimpin sidang secara bergantian bilamana dianggap perlu.

c. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPP, Anggota Dewan Kehormatan Pusat dan Anggota Dewan Penasihat.

2. Pimpinan sidang MUNAS : d. DPP memimpin sidang MUNAS

sampai terpilihnya pimpinan sidang yang dipilih dan diangkat oleh dan dari para peserta MUNAS berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak. Pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua di bantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota pimpinan sidang.

e. Ketua pimpinan sidang MUNAS terpilih menentukan seorang sekretaris dari antara anggota pimpinan sidang terpilih.

f. Ketua pimpinan sidang dan anggota pimpinan sidang MUNAS memimpin sidang secara bergantian bilamana dianggap perlu.

Pasal 28 KORUM DAN KEPUTUSAN MUNAS

1. MUNAS sah apabila dihadiri lebih dari ½

(setengah) jumlah Anggota. 2. Apabila korum tidak tercapai, maka MUNAS

diundurkan untuk waktu sedikitnya 24 (dua puluh empat) jam, setelah itu MUNAS


Pasal 29 KORUM DAN KEPUTUSAN MUNAS

1. MUNAS sah apabila dihadiri lebih dari ½

(setengah) jumlah Anggota. 2. Apabila korum tidak tercapai, maka MUNAS

diundurkan untuk waktu sedikitnya 2 (dua) jam, setelah itu MUNAS dinyatakan dibuka

dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat korum dan selanjutnya MUNAS dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

kembali dengan tidak terikat korum dan selanjutnya MUNAS dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

BAB XV

CALON KETUA UMUM DPP, KETUA DEWAN KEHORMATAN PUSAT DAN KETUA DEWAN

PENASIHAT PUSAT Pasal 29

PERSYARATAN KETUA 1. Calon Ketua Umum DPP harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut : a. Telah terdaftar sebagai Anggota

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. b. Telah menunjukkan dedikasi dan

loyalitas terhadap AAI. c. Pernah menjadi pengurus di tingkat

cabang atau di pusat. d. Telah berpraktik Advokat berdasarkan

izin yang berwenang sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus.

e. Berdomisili atau mempunyai kantor di tempat kedudukan DPP.

f. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

TIDAK ADA PERUBAHAN BAB XV CALON KETUA UMUM DPP, KETUA DEWAN KEHORMATAN PUSAT DAN KETUA DEWAN

PENASIHAT PUSAT Pasal 30

PERSYARATAN KETUA 2. Calon Ketua Umum DPP harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut : g. Telah terdaftar sebagai Anggota

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. h. Telah menunjukkan dedikasi dan

loyalitas terhadap AAI. i. Pernah menjadi pengurus di tingkat

cabang atau di pusat. j. Telah berpraktik Advokat berdasarkan


k. Berdomisili atau mempunyai kantor di tempat kedudukan DPP.

l. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

2. Calon Ketua Dewan Kehormatan pusat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Telah terdaftar sebagai Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

b. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap AAI.

c. Telah berpraktik Advokat berdasarkan izin yang berwenang sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus.

d. Berdomisili atau mempunyai kantor di tempat kedudukan DPP.

e. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

3. Calon Ketua Dewan Penasihat pusat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Telah terdaftar sebagai Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

b. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap AAI.

c. Telah berpraktik Advokat berdasarkan izin yang berwenang sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

3. Calon Ketua Dewan Kehormatan pusat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

f. Telah terdaftar sebagai Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

g. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap AAI.

h. Telah berpraktik Advokat berdasarkan izin yang berwenang sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus.

i. Berdomisili atau mempunyai kantor di tempat kedudukan DPP.

j. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

4. Calon Ketua Dewan Penasihat pusat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

f. Telah terdaftar sebagai Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

g. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap AAI.

h. Telah berpraktik Advokat berdasarkan izin yang berwenang sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus

d. Berdomisili atau mempunyai kantor di tempat kedudukan DPP.


i. Berdomisili atau mempunyai kantor di tempat kedudukan DPP.

j. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

Pasal 30

TATA CARA PEMILIHAN KETUA 1. Tiap-tiap DPC berhak mengajukan nama-nama

calon ketua di MUNAS sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama calon ketua, masing-masing seorang calon untuk jabatan Ketua Umum DPP, Ketua Dewan Kehormatan pusat dan Ketua Dewan Penasihat pusat.

2. Calon-calon ketua tersebut di cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu oleh DPC, kemudian DPC mengajukan nama-nama calon ketua terpilih tersebut dengan dilengkapi surat mandat dari Rapat Anggota Cabang untuk didaftar dan diikutsertakan dalam pemilihan di MUNAS.

3. Nama-nama calon ketua harus didaftarkan oleh DPC dan diumumkan di MUNAS sebelum acara pemilihan ketua dimulai.

4. MUNAS memilih seorang untuk jabatan Ketua Umum DPP, Ketua Dewan Kehormatan pusat dan Ketua Dewan Penasihat pusat dengan

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 31 TATA CARA PEMILIHAN KETUA

1. Tiap-tiap DPC berhak mengajukan nama-nama calon ketua di MUNAS sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama calon ketua, masing-masing seorang calon untuk jabatan Ketua Umum DPP, Ketua Dewan Kehormatan pusat dan Ketua Dewan Penasihat pusat.

2. Calon-calon ketua tersebut di cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu oleh DPC, kemudian DPC mengajukan nama-nama calon ketua terpilih tersebut dengan dilengkapi surat mandat dari Rapat Anggota Cabang untuk didaftar dan diikutsertakan dalam pemilihan di MUNAS.

3. Nama-nama calon ketua harus didaftarkan oleh DPC dan diumumkan di MUNAS sebelum acara pemilihan ketua dimulai.

4. MUNAS memilih seorang untuk jabatan Ketua Umum DPP, Ketua Dewan Kehormatan pusat dan Ketua Dewan

musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak.

5. Pemilihan ketua oleh MUNAS tersebut dilangsungkan secara tertulis dan rahasia.

Penasihat pusat dengan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak.

5. Pemilihan ketua oleh MUNAS tersebut dilangsungkan secara tertulis dan rahasia.

BAB XVI

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA Pasal 31

1. Dalam MUNASLUB dibicarakan hal-hal khusus yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan MUNASLUB tersebut.

2. Ketentuan-ketentuan BAB XIV padal 24, 25, 26, 27 dan 28 anggaran dasar ini berlaku juga untuk MUNASLUB.

PERUBAHAN Perubahan redaksi dan penambahan 1 ayat, sehingga menjadi :

BAB XVI MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 32 1. Dewan Pimpinan Pusat wajib

menyelenggarakan MUNASLUB apabila dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah DPC dengan menyebutkan alasan dan hal khusus yang akan dibicarakan.

2. Dalam MUNASLUB dibicarakan hal khusus yang ditetapkan DPP dengan maksud penyelenggaraan MUNASLUB tersebut.

3. Ketentuan-ketentuan BAB XIV padal 25, 26, 27, 28 dan 29 anggaran dasar ini berlaku juga untuk MUNASLUB.

BAB XVII

RAPAT PIMPINAN Pasal 32

PESERTA, PIMPINAN RAPIM DAN ACARA RAPIM

1. RAPIM dihadiri oleh pengurus DPP, Ketua dan Sekretaris DPD serta Ketua dan Sekretaris DPC atau pengurus-pengurus lainnya yang diberi kuasa oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPC

BAB XVII RAPAT PIMPINAN

Pasal 33 PESERTA, PIMPINAN RAPIM DAN

ACARA RAPIM 1. RAPIM dihadiri oleh pengurus DPP, Ketua

dan Sekretaris DPD serta Ketua dan Sekretaris DPC atau pengurus-pengurus lainnya yang diberi kuasa oleh Ketua dan

dalam hal Ketua dan Sekretaris DPD/DPC berhalangan hadir sebagai peserta RAPIM.

2. Setiap peserta RAPIM mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara.

3. RAPIM dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum DPP selaku pimpinan sidang.

4. RAPIM hanya membicarakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan mendesak untuk kepentingan AAI tetapi tidak berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar atau wewenang MUNAS.

Sekretaris DPD/DPC dalam hal Ketua dan Sekretaris DPD/DPC berhalangan hadir sebagai peserta RAPIM.

2. Setiap peserta RAPIM mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara.

3. RAPIM dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum DPP selaku pimpinan sidang.

4. RAPIM hanya membicarakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan mendesak untuk kepentingan AAI tetapi tidak berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar atau wewenang MUNAS.

Pasal 33

PANGGILAN RAPIM 1. Panggilan/undangan RAPIM kepada pengurus

DPP, DPD dan DPC dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya RAPIM.

2. Panggilan/undangan RAPIM harus mencantumkan waktu, tempat dan acara RAPIM.

TIDAK ADA PERUBAHAN Pasal 34 PANGGILAN RAPIM

1. Panggilan/undangan RAPIM kepada pengurus DPP, DPD dan DPC dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya RAPIM.

2. Panggilan/undangan RAPIM harus mencantumkan waktu, tempat dan acara RAPIM.

Pasal 34

KORUM DAN KEPUTUSAN RAPIM 1. RAPIM adalah sah dan berhak mengambil

keputusan, jika dihadiri lebih dari ½ (setengah)

jumlah peserta RAPIM. 2. Apabila korum tidak tercapai, RAPIM

diundurkan untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam

PERUBAHAN

Perubahan redaksi ayat 2, sehingga menjadi :

Pasal 34 KORUM DAN KEPUTUSAN RAPIM

1. RAPIM adalah sah dan berhak mengambil keputusan, jika dihadiri lebih dari ½

(setengah) jumlah peserta RAPIM.

dan setelah itu RAPIM dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum, selanjutnya RAPIM dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

2. Apabila korum tidak tercapai, RAPIM diundurkan untuk waktu sedikitnya 2 (dua) jam dan setelah itu RAPIM dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum, selanjutnya RAPIM dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

BAB XVIII

RAPAT KERJA Pasal 35

PESERTA, PIMPINAN SIDANG DAN ACARA RAKER

1. RAKER dihadiri oleh DPC, Dewan Kehormatan pusat/cabang. Dewan Penasihat pusat/cabang dan DPD sebagai peserta RAKER.

2. Setiap DPC peserta RAKER mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Dewan Kehormatan pusat/cabang, Dewan Penasihat pusat/cabang dan DPD mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

3. RAKER dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum DPP.

4. RAKER hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan program kerja DPP dan masalah-masalah yang dianggap DPP dan

TIDAK ADA PERUBAHAN

BAB XVIII RAPAT KERJA

Pasal 36 PESERTA, PIMPINAN SIDANG DAN ACARA

RAKER 1. RAKER dihadiri oleh DPC, Dewan

Kehormatan pusat/cabang. Dewan Penasihat pusat/cabang dan DPD sebagai peserta RAKER.

2. Setiap DPC peserta RAKER mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Dewan Kehormatan pusat/cabang, Dewan Penasihat pusat/cabang dan DPD mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

3. RAKER dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum DPP.

4. RAKER hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan program kerja DPP dan

peserta lain sebagai masalah yang dianggap penting (aktual).

masalah-masalah yang dianggap DPP dan peserta lain sebagai masalah yang dianggap penting (aktual).

Pasal 36

PANGGILAN RAKER 1. Panggilan/undangan RAKER kepada DPC,

Dewan Kehormatan pusat/cabang, Dewan Penasihat pusat/cabang dan DPD dilakukan secara tertulis dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian berperedaran nasional (apabila dianggap perlu) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya RAKER.

2. Panggilan/undangan RAKER harus mencantumkan waktu, tempat dan acara RAKER.

TIDAK ADA PERUBAHAN Pasal 37 PANGGILAN RAKER

1. Panggilan/undangan RAKER kepada DPC, Dewan Kehormatan pusat/cabang, Dewan Penasihat pusat/cabang dan DPD dilakukan secara tertulis dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian berperedaran nasional (apabila dianggap perlu) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya RAKER.

2. Panggilan/undangan RAKER harus mencantumkan waktu, tempat dan acara RAKER.

Pasal 37

KORUM DAN KEPUTUSAN RAKER 1. RAKER sah apabila dihadiri lebih dari ½

(setengah) jumlah seluruh DPC di seluruh Indonesia.

2. Apabila korum tidak tercapai, maka RAKER diundurkan untuk waktu sedikitnya 24 (dua puluh empat) jam, setelah itu RAKER dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya RAKER dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

TIDAK ADA PERUBAHAN Pasal 38 KORUM DAN KEPUTUSAN RAKER

1. RAKER sah apabila dihadiri lebih dari ½

(setengah) jumlah seluruh DPC di seluruh Indonesia;

2. Apabila korum tidak tercapai, maka RAKER diundurkan untuk waktu sedikitnya 24 (dua puluh empat) jam, setelah itu RAKER dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya RAKER dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

BAB XIX

MUSYAWARAH CABANG Pasal 38

PESERTA MUSCAB 1. MUSCAB dihadiri oleh Anggota di cabang

bersangkutan, Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang, sebagai peserta MUSCAB.

2. Setiap Anggota peserta MUSCAB mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai hak bicara kecuali bilamana diminta untuk bicara.

TIDAK ADA PERUBAHAN

BAB XIX MUSYAWARAH CABANG

Pasal 39 PESERTA MUSCAB

1. MUSCAB dihadiri oleh Anggota di cabang bersangkutan, Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang, sebagai peserta MUSCAB.

2. Setiap Anggota peserta MUSCAB mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai hak bicara kecuali bilamana diminta untuk bicara.

Pasal 39 PANGGILAN MUSCAB

1. Panggilan/undangan MUSCAB disampaikan kepada seluruh Anggota di cabang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan cabang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya MUSCAB. Panggilan/undangan MUSCAB juga

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 40 PANGGILAN MUSCAB

1. Panggilan/undangan MUSCAB disampaikan kepada seluruh Anggota di cabang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan cabang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya MUSCAB. Panggilan/undangan MUSCAB juga

disampaikan kepada Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang.

2. Panggilan/undangan harus mencantumkan waktu, tempat dan acara MUSCAB.

disampaikan kepada Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang.

2. Panggilan/undangan harus mencantumkan waktu, tempat dan acara MUSCAB.

Pasal 40

ACARA DAN PIMPINAN SIDANG MUSCAB 1. Acara MUSCAB adalah :

a. Pertanggung jawaban dari DPC, Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatan.

b. Pertanggung jawaban keuangan dari DPC.

c. Pemilihan Ketua untuk jabatan Ketua DPC, Ketua Dewan Kehormatan cabang dan Ketua Dewan Penasihat cabang.

d. Hal-hal yang dianggap penting oleh DPC dan peserta MUSCAB.

2. Pimpinan sidang MUSCAB : MUSCAB dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPC atau diwakilkan kepada pengurus DPC.

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 41 ACARA DAN PIMPINAN SIDANG MUSCAB

1. Acara MUSCAB adalah :

a. Pertanggung jawaban dari DPC, Dewan Kehormatan cabang dan Dewan Penasihat cabang mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatan.

b. Pertanggung jawaban keuangan dari DPC.

c. Pemilihan Ketua untuk jabatan Ketua DPC, Ketua Dewan Kehormatan cabang dan Ketua Dewan Penasihat cabang.

d. Hal-hal yang dianggap penting oleh DPC dan peserta MUSCAB.

3. Pimpinan sidang MUSCAB : MUSCAB dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPC atau diwakilkan kepada pengurus DPC.

Pasal 41

KORUM DAN KEPUTUSAN MUSCAB 1. MUSCAB sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½

(setengah) jumlah Anggota cabang. 2. Apabila korum tidak tercapai, MUSCAB

diundurkan untuk waktu sedikitnya 1 (satu)

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 42 KORUM DAN KEPUTUSAN MUSCAB

1. MUSCAB sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah Anggota cabang.

2. Apabila korum tidak tercapai, MUSCAB diundurkan untuk waktu sedikitnya 1 (satu)

jam, setelah itu MUSCAB dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum selanjutnya MUSCAB dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak berhasil maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

jam, setelah itu MUSCAB dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum selanjutnya MUSCAB dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak berhasil maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

BAB XX

CALON KETUA DPC, KETUA DEWAN KEHORMATAN CABANG DAN KETUA DEWAN

PENASIHAT CABANG Pasal 42

PERSYARATAN KETUA 1. Calon Ketua DPC diajukan dari dan dipilih oleh

Anggota cabang dalam MUSCAB. 2. Calon Ketua DPC harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut : a. Telah terdaftar sebagai Anggota

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. b. Telah menunjukkan dedikasi dan

loyalitas terhadap AAI khususnya di cabang.

c. Telah berpraktik Advokat berdasarkan izin yang berwenang sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus.

d. Berdomisili di tempat kedudukan DPC.

TIDAK ADA PERUBAHAN BAB XX CALON KETUA DPC, KETUA DEWAN

KEHORMATAN CABANG DAN KETUA DEWAN PENASIHAT CABANG

Pasal 43

PERSYARATAN KETUA 1. Calon Ketua DPC diajukan dari dan dipilih

oleh Anggota cabang dalam MUSCAB. 2. Calon Ketua DPC harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut : a. Telah terdaftar sebagai Anggota

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. b. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas

terhadap AAI khususnya di cabang. c. Telah berpraktik Advokat berdasarkan


d. Berdomisili di tempat kedudukan DPC.


3. Persyaratan calon ketua pada ayat 2 di atas berlaku/diberlakukan untuk calon Ketua Dewan Kehormatan cabang dan Ketua Dewan Penasihat cabang.

4. Persyaratan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 di atas tidak berlaku bagi DPC yang baru dibentuk, kecuali persyaratan dalam ayat 2 huruf e.


3. Persyaratan calon ketua pada ayat 2 di atas berlaku/diberlakukan untuk calon Ketua Dewan Kehormatan cabang dan Ketua Dewan Penasihat cabang.

4. Persyaratan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 di atas tidak berlaku bagi DPC yang baru dibentuk, kecuali persyaratan dalam ayat 2 huruf e.

Pasal 43

KEWAJIBAN KETUA TERPILIH Ketua DPC, Ketua Dewan Kehormatan cabang dan Ketua Dewan Penasihat cabang terpilih berkewajiban menyusun dan mengangkat pengurus/anggotanya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal disahkannya oleh MUSCAB.

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 44 KEWAJIBAN KETUA TERPILIH

Ketua DPC, Ketua Dewan Kehormatan cabang dan Ketua Dewan Penasihat cabang terpilih berkewajiban menyusun dan mengangkat pengurus/anggotanya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal disahkannya oleh MUSCAB.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 48

1. Yang berwenang untuk merubah anggaran dasar ini adalah MUNAS/MUNASLUB.

2. Putusan tentang perubahan anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,

TIDAK ADA PERUBAHAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 45

1. Yang berwenang untuk merubah anggaran dasar ini adalah MUNAS/MUNASLUB.

2. Putusan tentang perubahan anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

BAB XXVI

PEMBUBARAN Pasal 49

1. Pembubaran AAI dilakukan dan diputuskan dalam MUNAS yang diadakan khusus untuk maksud tersebut.

TIDAK ADA PERUBAHAN

BAB XXII PEMBUBARAN

Pasal 46 1. Pembubaran AAI dilakukan dan diputuskan

dalam MUNAS yang diadakan khusus untuk maksud tersebut.

BAB XXI

RAPAT ANGGOTA CABANG Pasal 44

Peserta, panggilan, acara, pimpinan sidang, korum dan keputusan Rapat Anggota Cabang, diberlakukan ketentuan BAB XIX Pasal 38, 39, 40 ayat (2) dan 41 anggaran dasar ini secara mutatis-mutandis.

TIDAK ADA PERUBAHAN

BAB XXIII RAPAT ANGGOTA CABANG

Pasal 47 Peserta, panggilan, acara, pimpinan sidang, korum dan keputusan Rapat Anggota Cabang, diberlakukan ketentuan BAB XIX Pasal 38, 39, 40 ayat (2) dan 41 anggaran dasar ini secara mutatis-mutandis.

BAB XXII MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

Pasal 45 Peserta, panggilan, acara, pimpinan sidang, korum dan keputusan MUSCABLUB diberlakukan BAB XIX Pasal 38, 39, 40 ayat (2) dan 41 anggaran dasar ini secara mutatis-mutandis.

TIDAK ADA PERUBAHAN BAB XXIV MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

Pasal 48 Peserta, panggilan, acara, pimpinan sidang, korum dan keputusan MUSCABLUB diberlakukan BAB XIX Pasal 38, 39, 40 ayat (2) dan 41 anggaran dasar ini secara mutatis-mutandis.

BAB XXIII KEKAYAAN

BAB XXV KEKAYAAN

Pasal 46 1. Kekayaan AAI, terdiri dari uang pangkal, uang

iuran, uang sumbangan yang bersifat tidak mengikat dan lain-lain harta kekayaan baik berupa barang tetap maupun barang bergerak yang diperoleh dengan sah.

2. Harta kekayaan tersebut tercatat dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Bendahara pusat untuk DPP dilaporkan dalam MUNAS dan RAKER, sedangkan Bendahara cabang untuk DPC dilaporkan dalam MUSCAB.

TIDAK ADA PERUBAHAN

Pasal 49 1. Kekayaan AAI, terdiri dari uang pangkal,

uang iuran, uang sumbangan yang bersifat tidak mengikat dan lain-lain harta kekayaan baik berupa barang tetap maupun barang bergerak yang diperoleh dengan sah.

2. Harta kekayaan tersebut tercatat dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Bendahara pusat untuk DPP dilaporkan dalam MUNAS dan RAKER, sedangkan Bendahara cabang untuk DPC dilaporkan dalam MUSCAB.

BAB XXIV

PERATURAN RUMAH TANGGA Pasal 47

1. Peraturan rumah tangga dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggara dasar ini.

2. Peraturan rumah tangga berikut perubahan-perubahannya ditetapkan dan disahkan oleh DPP.

TIDAK ADA PERUBAHAN

BAB XXVI PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 50 1. Peraturan rumah tangga dilarang memuat

ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggara dasar ini.

2. Peraturan rumah tangga berikut perubahan-perubahannya ditetapkan dan disahkan oleh DPP.

BAB XXV Pasal 48

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. MUNASLUB dimaksud sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.

BAB XXVII Pasal 51

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. MUNASLUB dimaksud sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.

2. Apabila korum tidak tercapai, maka MUNASLUB diundurkan untuk waktu sedikitnya 24 (dua puluh empat) jam, setelah itu MUNASLUB dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya MUNASLUB dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir dalam MUNASLUB.

2. Apabila korum tidak tercapai, maka MUNASLUB diundurkan untuk waktu sedikitnya 24 (dua puluh empat) jam, setelah itu MUNASLUB dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya MUNASLUB dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir dalam MUNASLUB.

PENAMBAHAN BAB

Perubahan berupa penambahan aturan peralihan yang sebelumnya tidak diatur

BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52 1. Ketentuan pasal 8 ayat (3) dinyatakan berlaku

selambat-lambatnya pada tahun 2020. 2. Hal-hal yang diputuskan sebelum

berlakunya Anggaran Dasar ini, tetap dinyatakan berlaku

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 50

1. Apabila ada ketentuan atau sesuatu pasal dalam anggaran dasar ini dianggap kurang jelas dan menimbulkan perbedaan dalam penafsiran,

BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53 1. Apabila ada ketentuan atau sesuatu pasal

dalam anggaran dasar ini dianggap kurang jelas dan menimbulkan perbedaan dalam

maka hal-hal tersebut diputuskan oleh DPP setelah mendengar pendapat dari Dewan Penasihat Pusat dengan ketentuan sepanjang hal-hal tersebut tidak mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BAB XIV anggaran dasar ini.

2. Anggara dasar ini diubah dan disempurnakan berdasarkan keputusan MUNAS pada hari Sabtu tanggal 17 September 2005 dan Rapat Pleno Terbatas DPP pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2005 sesuai dengan mandat yang diberikan oleh MUNASLUB.

3. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

penafsiran, maka hal-hal tersebut diputuskan oleh DPP setelah mendengar pendapat dari Dewan Penasihat Pusat dengan ketentuan sepanjang hal-hal tersebut tidak mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BAB XIV anggaran dasar ini.

2. Anggara dasar ini diubah dan disempurnakan berdasarkan hasil keputusan MUNASLUB di Jakarta pada hari ......... tanggal ...... November 2018 sesuai dengan mandat yang diberikan oleh MUNASLUB.

3. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

Documents

DIM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA