DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR · Rencana Kerja (Re nja) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan Pemerintah Pusat, Provinsi

RENCANAKERJA (RENJA)

SURABAYA, januari 2017

DINAS KEHUTANANPROVINSI JAWA TIMUR

2017

1

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Sumber daya hutan di Jawa Timur sebagai salah satu sumber daya

alam yang dapat diperbaharui/ renewable memiliki manfaat intangible

(tidak dapat dinilai secara kuantitatif) dan tangible (dapat dinilai secara

kuantitatif), perlu dikelola secara profesional, terencana dan terpadu

sehingga lestari serta dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi

kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan khususnya dan masyarakat

Jawa Timur umumnya.

Keberadaan kawasan hutan di Jawa Timur sampai dengan saat ini

belum dapat mencapai ketentuan minimal luas kawasan sebagaimana

amanat Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu

30% dari luas daratan. Sampai dengan saat ini, luas kawasan hutan di

Jawa Timur yaitu + 1.361.146 Ha atau + 28,36% dari luas daratan Jawa

Timur. Untuk dapat memenuhi ketentuan minimal dan mencapai fungsi

luasan kawasan hutan dimaksud maka disamping upaya pemanfaatan,

diperlukan juga upaya perlindungan dan pengamanan hutan yang intensif,

rehabilitasi yang akseleratif, didasari oleh perencanaan yang partisipatif

dan sinergis.

Kerusakan hutan yang selama ini terjadi disamping karena

gangguan yang bersifat eksternal (seperti pembalakkan liar, perambahan

hutan, kebakaran hutan, dan kepentingan pembangunan non kehutanan),

juga disebabkan oleh adanya kendala internal, yakni sistem pengelolaan

hutan yang belum sepenuhnya mengikuti kaidah pengelolaan hutan lestari

(PHL) serta tidak dipatuhinya ketentuan tata ruang wilayah yang ada.

Upaya pengelolaan hutan secara lestari merupakan cita-cita

bersama seluruh lapisan masyarakat (Pemerintah, swasta masyarakat

sekitar hutan khususnya dan masyarakat luas umumnya). Semangat

2

otonomi daerah harus dijadikan titik tolak keberhasilan pengelolaan hutan

yang optimal dan lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di sekitar kawasan hutan serta mendukung pertumbuhan

ekonomi nasional. Oleh karenanya, diperlukan suatu komitmen yang kuat

antara Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dengan berbagai

pihak (swasta dan masyarakat) dalam mengelola dan membangun hutan

secara lestari.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang

optimal di Jawa Timur, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

dan PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maka

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu bagian dari RKPD tersebut adalah

Perencanaan Pembangunan Kehutanan yang meliputi unsur-unsur

perencanaan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, perlindungan dan

konservasi sumberdaya hutan, serta rehabilitasi sumberdaya hutan yang

kesemuanya dilandasi semangat penguatan kapasitas kelembagaan sektor

kehutanan yang mantap dan berdaya saing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4

Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur,

diharapkan keberadaan dan kondisi serta pembangunan hutan dan

kehutanan di Jawa Timur semakin mantap. Dalam melaksanakan

pembangunan hutan dan kehutanan tersebut, perlu disusun dokumen

perencanaan pembangunan kehutanan di Jawa Timur dalam format

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan

memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta aspirasi pihak-pihak

terkait (stakeholders). Untuk mencapai kinerja pengelolaan hutan yang

optimal, dibutuhkan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan yang

3

jelas, terarah, faktual dan realistis. Di dalam suatu dokumen perencanaan

perlu dimuat hal-hal yang bersifat prinsip, strategik, maupun teknis pada

aspek jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, jumlah dan sumber dana.

Awalnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Seiring

berjalannya waktu, adanya dinamika peraturan perundangan yang

didasarkan pada hasil analisis kebutuhan terhadap efektifitas pencapaian

kinerja OPD yang diikuti dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, pada akhirnya menjadi pijakan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur tersebut menjadi dasar eksistensi Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang Kehutanan yang mempunyai

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan serta tugas

pembantuan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, berdasarkan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Pasal 4 ayat (2), fungsi Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah sbb :

1. Perumusan kebijakan di bidang kehutanan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan.

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kehutanan, dan

4

Sehubungan dengan berbagai hal yang melatarbelakangi tugas

pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut maka

dalam rangka mencapai kinerja pelaksanaan tugas pada Tahun 2017 ini

disusunlah Perubahan Rencana Kerja (Renja) / RKT Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (Renja OPD) yang dalam hal ini telah mencakup Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) adalah dokumen rencana yang memuat tujuan, sasaran,

indikator kinerja (baik program maupun kegiatan), program, kegiatan, dan

anggaran OPD yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,

dalam bentuk kerangka kegiatan dan kerangka anggaran.

Bagan alur diatas menunjukkan alur penyusunan Renja yang

kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Renja OPD.

Renja OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a) Persiapan

penyusunan Renja OPD, b) Penyusunan Rancana Renja OPD, c)

Pelaksanaan forum OPD, dan d) Penetapan Renja OPD. Rancangan awal

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan

5

dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas

pada rancangan awal RKPD.

Renstra OPD yang merupakan penjabaran RPJMD pada tingkat

yang lebih teknis (OPD) menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran

strategis, program/ kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju Renja OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan

Renja/ program dan kegiatan periode sebelumnya juga harus menjadi

acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya

target Renstra OPD. Demikian juga halnya dengan Renja Kementerian/

Lembaga (K/L) dan Perencanaan Pemerintah Daerah Tingkat II

(Kabupaten/ Kota) yang turut dijadikan bahan pertimbangan.

I.2. Landasan Hukum

1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang

Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang–Undang

Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950).

2). Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

6

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4412).

4). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2324).

5). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



6). Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



7). Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik



8). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

9). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



10). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indnesia Nomor 3838).

7

11). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4452).

12). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan

dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4207) jo Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor


13). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4816).

14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



15). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5056).

16). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat


114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887).

8

17). Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4814).

18). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

19). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11

Tahun 1989 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Daerah

Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 1991

Nomor 1 Seri C);

20). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003

tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).

21). Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Jawa Timur

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri

E).

22). Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Rehabiltasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur


E).


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E).


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031


D).

9


tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C).

26). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032 (Berita

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 50 Seri E).


Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 84, Seri E).


Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 110

Seri E).

29). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 914/432/213.2/2016

tanggal 27 Desember 2016.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah memberikan gambaran hasil

kinerja tahun-tahun sebelumnya sekaligus menetapkan target kinerja

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan dan pembangunan

kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Adapun tujuannya adalah agar pelaksanaan pembangunan

kehutanan di Jawa Timur Tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai dengan

rencana program/ kegiatan yang telah ditetapkan sehingga target-target

kinerja pembangunan kehutanan Jawa Timur Tahun 2017 dapat dicapai

sesuai dengan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

10

I.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam Rencana Kerja OPD adalah sbb:

1. PENDAHULUAN.

2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.

3. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

4. PENUTUP.

Penyajian Rencana Renja OPD adalah sbb :

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan

dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja

Provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

OPD.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja OPD.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan OPD.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM

dan MDGs (Millennium Development Goals);

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;

e. Formulasi isu-isu penting.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

12

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, yakni dari masyarakat

melalui OPD kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada OPD

Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD

provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

tersebut diperoleh;

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi OPD.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam

dikaitannya dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

III.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

13

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b. Lokasi program dan kegiatan.

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut

sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

d. Cantuman tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan nama dan

tanda tangan kepala OPD, serta cap pemerintah daerah yang

bersangkutan.

14

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra OPD

Perlu diketahui bahwa, tahun 2017 ini merupakan tahun transisi

bagi dunia pemerintahan/ birokrasi pasca ditetapkannya Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan keberadaan Undang-undang

tersebut praktis akan terjadi perubahan kewenangan yang cukup

signifikan pada bidang kehutanan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, hanya ada satu kewenangan

bidang kehutanan di kabupaten / kota yakni pengelolaan Tahura

Kabupaten / kota. Disisi lain, di wilayah kabupaten / kota di Jawa Timur

tidak terdapat Tahura dimaksud. Yang eksisting adalah Tahura yang

wilayahnya lintas kabupaten / kota, dan ini merupakan kewenangan

Pemerintah Daerah Provinsi. Praktis mulai tahun 2017, beberapa urusan

bidang kehutanan di Jawa Timur yang sebelumnya ada di Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Provinsi. Hal ini berimplikasi kepada OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur untuk melaksanakan reorganisasi (perubahan struktur organisasi

serta strategi dan kebijakan instansi) dalam melaksanakan amanat

undang-undang tersebut.

Dalam hal ini, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tentu

melakukan perubahan dan / atau penambahan instansi –yang dapat

berupa Cabang Dinas Kehutanan atau CDK, maupun Unit Pelaksana Teknis

atau UPT- yang berada di seluruh atau sebagian wilayah administratif

Jawa Timur, serta perubahan dan / atau penambahan nomenklatur

15

program/ kegiatan dinas untuk merespon adanya perubahan / pengalihan

kewenangan urusan kehutanan di Provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan realisasi program / kegiatan OPD Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016 yang lebih rinci dapat dilihat

pada matriks Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Pencapaian Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun

2015 dan 2016 Tabel 1 di bawah ini. Secara umum, indikator kinerja

kegiatan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 telah

dapat dipenuhi sesuai dengan target progres tahunan renstra, bahkan jika

ditambahkan dengan proyeksi realisasi pada tahun 2016 ini maka seluruh

indikator kinerja kegiatan tersebut telah tercapai seluruhnya (rata-rata

40% dari renstra).

Dari 30 kegiatan tersebut (termasuk rutin), seluruhnya

diproyeksikan dapat mencapai target kinerja kegiatan (100%) pada akhir

renstra OPD. Terdapat 27 kegiatan dengan capaian kinerja pada tahun

kedua renstra berjalan adalah 40 %. Hal ini menandakan bahwa capaian

kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur on the track atau

selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

Terdapat dua kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang

pada tahun kedua berjalannya renstra OPD telah mampu melampaui

target kinerja yang telah dicantumkan dalam renstra OPD. Dua kegiatan

tersebut adalah Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Mendukung

Manajemen dan Pemasaran Pascaproduk Hasil Hutan Masyarakat Sekitar

Hutan dan juga Pelestarian dan Penataan Tahura R Soerjo. Capaian

kinerja pada kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam

Mendukung Manajemen dan Pemasaran Pascaproduk Hasil Hutan

Masyarakat Sekitar Hutan adalah 50% sementara capaian kinerja kegiatan

Pelestarian dan Penataan Tahura R Soerjo sebesar 41,20%.

16

Tabel 1. Matriks Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016

Kode Program/ Kegiatan IndikatorKinerja

Program(outcome)/Kegiatan(output)

Target Renstra SKPDpada Tahun 2014 s/d

2019

RealisasiTargetKinerjaHasil

Program &KeluaranKegiatans/d Tahun

2014

Target & Realisasi Kinerja Program &Kegiatan Tahun Lalu (2015)

TargetProgram &Kegiatan(RenjaSKPDtahun2016)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

TargetRenjaSKPDtahun2015

RealisasiRenjaSKPDtahun2015

TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian

Program &Kegiatan s/d

tahun berjalantahun 2016

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)9 10 = (7+9) 11 =

(10/4)2.02.01 Program

PelayananAdministrasiPerkantoran

IndeksKepuasanMasyarakat/Aparatur thdPelayananAdministrasiPerkantorandanKenyamananKantor

500%

100 100 100 100 100 200 40.00

2.02.01.099

PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

JumlahDokumenPertanggungjawaabanAdministrasiPerkantoran

5Dokumen

1 1 1 100 1 2 40.00

2.02.02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

ProsentaseSarana danPrasaranaAparatur yangLayak Fungsi

500%

100 100 100 100 100 200 40.00

17

2.02.02.099

PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

JumlahPengadaanSarana danPrasarana

10paket

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.02.031

PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

Jumlah Saranadan PrasaranayangTerpelihara

10paket

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.07 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah

ProsentaseKelembagaanYang TepatFungsi

500%

100 100 100 100 100 200 40.00

2.02.07.002

PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

JumlahLaporanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

10laporan

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.08 ProgramPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan

ProsentaseDokumenPenyelenggaraanPemerintahanyang DisusunTepat Waktu

500%

100 100 100 100 100 200 40.00

2.02.08.001

PenyusunanDokumenPerencanaan

JumlahDokumenPerencanaanSKPD

25Dokumen

5 5 5 100 5 10 40.00

2.02.08.002

PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencana Programdan Anggaran

JumlahDokumenPelaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram/Kegiatan

15Dokumen

3 3 3 100 3 6 40.00

18

2.02.08.003

Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaan danPelaksanaanSistem InformasiData

Jumlahbandwithterpakai

40Mbps

8 8 8 100 8 16 40.00

2.02.15 ProgramPemanfaatanPotensi SumberDaya Hutan

Produksi KayuHutan Negara 2,000,00

0

m3427,332 400,000 355,920 89 400,000 755,920 37.80

ProduksiGetah Pinus 150,000

ton29,771 30,000 40,806 136 40,000 80,806 53.87

Produksi DaunKayu Putih 70,000

ton17,336 14,000 12,826 92 14,000 26,826 38.32

ProduksiGetah Damar 1,000

ton196 200 167 84 200 367 36.70

ProduksiPorang 10,000

ton2,000 2,000 2,000 100 2,000 4,000 40.00

2.02.15.009

Monitoring,Evaluasi danPelaporan

JumlahDokumenInformasi danPembangunanKehutanan

15Dokumen

3 3 3 100 3 6 40.00

2.02.15.012

PeningkatanKerjasama AntarDaerah

JumlahPameranKehutanan

10kali

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.15.014

Rehabilitasi Hutandan Lahan(pemanfaatanlahan di bawahtegakan,pengembanganusaha hutanrakyat)

LuasPengembanganhutan rakyat

375Ha

75 75 75 100 75 150 40.00

LuasPengembanganlahan bawahtegakan

300Ha

60 60 60 100 60 120 40.00

2.02.15.017

PemberdayaanUPT PeredaranHasil Hutan

JumlahPemegang Izinyang TertibMengikutiPenatausahaanHasil Hutan

1,375Perusahaan 275 275 275 100 275 550 40.00

19

2.02.15.019

APP BidangKehutanan

JumlahLaporanPelaksanaanAPP BidangKehutanan

10laporan

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.15.021

PeningkatanPartisipasiMasyarakatmelaluiPengelolaanHutan BersamaMasyarakat(PHBM)

JumlahLaporanPelaksanaanPartisipasiMasyarakatMelalui PHBM

10Laporan

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.15.039

FasilitasiEkolabelling HutanRakyat

Jumlah FMUyangterfasilitasi VLK

10FMU

2 2 2 100 2 4 40.00

02.02.15.050

PendidikanKemasyarakatanProduktif dalamrangkaMendukungPelatihanMasyarakat DesaHutan

JumlahLaporanPelaksanaanPelatihan MDH

10laporan

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.15.053

Peningkatan danPengembanganKelembagaanKelompok

JumlahLaporanPelaksanaanPeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompok

10laporan

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.15.061

Pendidikankemasyarakatanproduktif dalammendukungmanajemen danpemasaran pascaproduk hasil hutanmasyarakatsekitar hutan

JumlahLaporanLokakarya

20laporan

5 6 6 100 4 10 50.00

20

2.02.15.064

PemberdayaandanPengembanganUPT PerbenihanTanaman Hutan

JumlahLaporanPemberdayaandanPengembanganPerbenihanTanamanHutan

15laporan

3 3 3 100 3 6 40.00

2.02.15.065

Pembinaan danpengendalianproduksi hasilhutan

JumlahLaporanPengendalianProduksi HasilHutan

10laporan

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.15.066

Penata usahaanhasil hutan danpengawasanpungutan iurankehutanan

JumlahLaporanPenatausahaanHasil Hutan danPengawasanIuranKehutanan

15laporan

3 3 3 100 3 6 40.00

2.02.15.067

Pembinaan danpengawasanindustri hasil hutan

JumlahLaporanPembinaan danPengawasanIndustri HasilHutan

15laporan

3 3 3 100 3 6 40.00

2.02.15.069

Peningkatan SDMKehutanan dalamrangkaPengelolaanHutan

JumlahLaporanPeningkatanSDMKehutanan

10laporan

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.15.071

PengembanganPerhutanan Sosial(PengembanganAneka UsahaKehutanan danKemitraan)

JumlahKelompokPelaku AnekaUsahaKehutanan

10Kelompok

2 2 2 100 2 4 40.00

2.02.17 ProgramPerlindungandan KonservasiSumber DayaHutan

ReboisasiKawasanTahura RSoerjo

2,250Ha

200 450 650 100 0 700 28,89

21

2.02.17.009

Pelestarian danPenataanKawasan TahuraR. Soerjo

JumlahPemeliharaanBibitPersemaian

500,000Batang

40,000 40,000 20,000 50 186,000 206,000 41.20

IntensitasPenanggulangan danPengamananGangguanHutan

50kali

20 20 20 100 10 30 60.00

2.02.17.035

OperasiPerlindungan danPengamananHutan (DAK)

LuasRehabilitasiHutan

2,250Ha

200 450 450 100 250 700 31.11

2.02.17.071

Pemantapan danPemantauanStatus KawasanHutan

JumlahLaporanPemantapandanPemantauanStatusKawasan Hutan

15laporan

3 3 3 100 3 6 40.00

2.02.17.072

PerlindunganHutan

JumlahLaporanPelaksanaanPerlindunganHutan

15laporan

3 3 3 100 3 6 40.00

2.02.17.073

KonservasiEkosistemSumberdayaHutan

JumlahLaporanPelaksanaanKonservasiEkosistem SDH

15laporan

3 3 3 100 3 6 40.00

2.02.20 ProgramRehabilitasiSumber DayaHutan

RehabilitasiKawasanHutan

50,000Ha

10,000 10,000 24,660 247 10,000 34,660 69.32

2.02.23.003

PengawasanKegiatanRehabilitasi Hutandan Lahan sertaReklamasi diDalam dan LuarHutan

JumlahLaporanPengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan

5laporan

1 1 1 100 1 2 40.00

22

2.02.23.004

PeningkatanPeran sertaMasyarakat dalamRehabilitasi Hutandan Lahan

JumlahLaporanPeningkatanPeransertaMasyarakat

5laporan

1 1 1 100 1 2 40.00

2.02.23.005

Rehabilitasi Hutandan Lahan(Penanaman diSekitar SumberAir, PenghijauanLingkungan,RehabilitasiMangrove danPantai)

Luas ArealRehabilitasi 250

Ha50 50 50 100 50 100 40.00

23

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tabel 2.1 di bawah ini merupakan capaian kinerja pelayanan OPD

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016. Sedangkan

Tabel 2.2 merupakan Rencana Kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur pada Tahun 2017. Pengukuran kinerja pelayanan OPD Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut didasarkan pada indikator kinerja

utama yang sudah ditentukan maupun IKK yang sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007.

Pada Tabel 2.1 tercantum indikator kinerja utama (IKU) Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan penjabaran dari sasaran

strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, yakni (1) Meningkatnya

pemanfaatan sumber daya hutan, dan (2) Meningkatnya perlindungan,

pengamanan, dan konservasi kawasan hutan. Ada dua Indikator Kinerja

Utama (IKU) untuk sasaran strategis yang pertama, yakni (a) %

Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berizin IUPHHK,

dan (b) Luas Pengembangan hutan rakyat (Ha). Sedangkan pada sasaran

strategis yang kedua, ada 4 IKU, yaitu (a) % Penurunan Luas Kebakaran

Hutan, (b) % Penurunan Pencurian Hasil Hutan, (c) Luas Tahura R Soerjo

yang dikonservasi (Ha), dan (d) Luas kawasan hutan yang dikonservasi

(Ha).

Secara keseluruhan, kesemua IKU tersebut telah dapat dicapai

pada tahun 2015, bahkan realisasi seluruhnya melebihi target. IKU

pertama, yakni % Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu

yang berizin IUPHHK, dari target tahun 2,5%, pada tahun 2015 telah

terealisasi sebesar 19,79% atau 8 kali lipat dari target yang ditetapkan.

IKU yang kedua yakni, Luas Pengembangan hutan rakyat, dari target

tahunan sebesar 5.000 Ha, pada tahun 2015 mampu direalisasikan seluas

8.656,4 Ha atau lebih dari 170% dari target.

24

Pada sasaran kinerja kedua, yakni Meningkatnya perlindungan,

pengamanan, dan konservasi kawasan hutan, pada IKU yang pertama, %

Penurunan luas kebakaran hutan, dengan target kinerja sebesar 15%,

dalam pelaksanaanya luas kebakaran hutan mampu ditekan sampai pada

tingkat 82,07% atau hampir 550% capaian kinerjanya berdasarkan target

kinerja acuan. Pada IKU yang kedua, yakni % Penurunan pencurian hasil

hutan, yang mana dalam target kinerja ditetapkan sebanyak 10%,

ternyata % penurunan pencurian hasil hutan mampu ditekan sampai pada

tingkat 44,97% atau hampir 50%, setara dengan capaian kinerjanya yakni

449,7%. Sedangkan IKU yang ketiga yakni, Luas Tahura R Soerjo yang

dikonservasi (Ha), dengan target penetapan seluas 450 Ha, ternyata

mampu direalisasikan seluas 650 Ha, atau 144,44%. Sedangkan IKU yang

keempat pada sasaran strategis yang kedua adalah Luas kawasan hutan

yang dikonservasi (Ha), dengan target kinerja seluas 10.000 Ha, akhirnya

pada akhir tahun 2015 mampu direalisasikan seluas 24,660 Ha atau 240%

capaian kinerjanya.

Adanya peningkatan yang sangat signifikan (19,79%) terkait

dengan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin tidak

terlepas dari optimalnya upaya sosialisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur kepala pelaku usaha kehutanan

khususnya hasil hutan kayu. Dalam mengupayakan peningkatan IPHHK

yang berizin, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melaksanakan

kegiatan (1) Fasilitasi Ekolabeling Hutan Rakyat (Pengendalian Produksi

Hutan Rakyat), (2) Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan, (3)

Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Industri Kehutanan, (4)

Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan, (5) Pemberdayaan UPT

Peredaran Hasil Hutan dan (6) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.

Keenam kegiatan ini bersinergi satu sama lain, mulai dari aktivitas

sosialisasi kebijakan / informasi kehutanan kekinian, pembinaan personil

25

terkait dengan sistem perizinan dan pelaporan, fasilitasi sertifikasi

ekolabeling/ pengendalian produksi hutan rakyat, pengendalian dan

pengawasan industri hasil hutan sampai pada upaya kerjasama bidang

kehutanan dengan stakeholder.

Penyadaran akan pentingnya aspek legalitas pada sebuah badan

usaha kepada para pelaku usaha merupakan tantangan tersendiri yang

harus dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Aspek legal ini

sendiri sejatinya sangat penting bagi sebuah industri, khususnya industri

hasil hutan, mengingat dewasa ini tuntutan dunia internasional akan

kelestarian hasil hutan dan eksistensi hutan itu sendiri sangat kuat. Dunia

industri semakin selektif untuk menggunakan produk kehutanan yang asal

usulnya jelas. Bila asal-usul kayu yang ada di pasaran tidak jelas maka

besar kemungkinan berasal dari proses penebangan yang ilegal (illegal

logging), dan jika suatu perusahaan ditengarai menggunakan bahan baku

yang tidak memiliki legalitas maka tentu dapat dikenakan sanksi hukum.

Meningkatnya pemanfaatan hutan selain dapat diindikasikan melalui

jumlah IPHHK yang berizin juga dapat dilihat pada parameter Luas

Pengembangan Hutan Rakyat. Berpatokan pada target kinerja yang

ditetapkan yakni 5.000 Ha, pada tahun 2015 Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur mampu mendorong adanya pengembangan hutan rakyat

seluas 8.656,4 Ha (173,13%). Upaya penyampaian hibah barang dan

aktivitas pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

cukup efektif untuk merangsang masyarakat/ kelompok tani hutan/

kelompok masyarakat untuk melakukan pengembangan hutan rakyat dan

optimalisasi pemanfaatan hasil hutan rakyat.

Ada sepuluh (10) kegiatan yang difokuskan/ diarahkan untuk upaya

pengembangan hutan rakyat. Kesebelas kegiatan tersebut adalah (1)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, (2) APP Bidang Kehutanan, (3)

Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan,

26

(4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM), (5) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif

dalam rangka Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan, (6)

Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok, (7) Peningkatan

SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan, (8) Pengembangan

Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan

Kemitraan), (9) Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan

Tanaman Hutan, serta (10) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam

mendukung manajemen dan pemasaran pasca produk hasil hutan

masyarakat sekitar hutan. Kesepuluh kegiatan ini bersinergi dalam

kerangka optimalisasi pengembangan hutan rakyat di Provinsi Jawa Timur.

Upaya penyampaian hibah barang yang diiringi dengan aktivitas

pembinaan dan pemberdayaan menjadikan upaya pengembangan hutan

rakyat semakin optimal. Adanya penyampaian hibah barang yang

didasarkan atas kebutuhan riil menjadikan masyarakat lebih bersemangat

untuk melakukan upaya-upaya pengembangan dan optimalisasi lahan

hutan rakyat yang mereka miliki.

Selain hibah barang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga

cukup sering melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, penguatan

kelembagaan kelompok, lokakarya sampai pada kegiatan fasilitasi dengan

investor (pembeli hasil hutan rakyat mereka). Artinya upaya yang

dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur cukup variatif dalam

meningkatkan aktivitas pengembangan hutan rakyat.

Dalam hal pencapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur yang kedua, yakni meningkatnya perlindungan, pengamanan

dan konservasi kawasan hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

menetapkan 4 indikator yang mampu menggambarkan/ menjadikan

indikasi bahwa sasaran tersebut telah tercapai yakni, yang pertama

prosentase penurunan luas kebakaran hutan : selama tahun 2015 upaya

27

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (berkolaborasi) dengan stakeholder

mampu menekan angka/ luas kebakaran hutan pada tahun terkait. Dari

target mampu menurunkan luas kebakaran hutan sebesar 15%, Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur mampu menurunkan sebanyak 82,07%

atau hampir enam kali lipat dari target. Pada tahun 2014 luas lahan yang

terbakar mencapai 9.176 Ha, namun berkat usaha dan kerja keras, luas

lahan terbakar di tahun 2015 ditekan sampai pada angka 1.950 Ha. Ini

yang membuat capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada

indikator kinerja ”prosentase penurunan luas kebakaran hutan” mampu

menembus 547,13%.

Keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam menekan

luas lahan kebakaran hutan dikarenakan adanya upaya yang terintegrasi

serta kerjasama yang baik dengan stakeholder. Sebagai contoh, rutinnya

pelaksanaan koordinasi dan apel siaga pengendalian kebakaran hutan,

operasi gabungan dan pembentukkan Brigade Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) yang diselenggarakan oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur memberikan dampak yang cukup efektif

dalam merespon serta mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan-kegiatan tersebut masih didukung dengan kegiatan teknis yang

lain, semisal Koordinasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Pelatihan

Pencegahan Kebakaran Hutan, Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, serta yang tidak

kalah pentingnya adalah sinergi dengan masyarakat melalui Gerakan Satu

Desa Masyarakat Pedul Api. Upaya-upaya tersebut tercermin dalam

kegiatan Perlindungan Hutan pada DPA Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur.

Indikator kedua pada pencapaian sasaran Meningkatnya

Perlindungan, Pengamanan dan Konservasi Kawasan Hutan yakni

Prosentase Pencurian Hasil Hutan. Capaian kinerja Dinas Kehutanan

28

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 yaitu 44,97%, melebihi target

kinerja (10%). Hal ini berarti, jumlah kasus pencurian hasil hutan di

kawasan hutan Jawa Timur mampu diturunkan sampai empat kali lipat

dari target yang ditetapkan (dari target 1.090 kasus, menjadi hanya 667

kasus).

Keberhasilan Dinas Kehutanan dalam menekan terjadinya kasus

pencurian (gangguan keamanan) hutan tidak terlepas dari kerjasama

dengan berbagai pihak, baik Devisi Regional Perum Perhutani (BUMN),

Kelompok Tani Hutan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Kegiatan (1) Pemantapan

dan Pemantauan Status Kawasan Hutan serta (2) Konservasi Sumberdaya

Hutan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis seperti Monitoring dan

Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan, Identifikasi Permasalahan Tenurial

Kawasan Hutan, Pembinaan Kader Konservasi dan Kelompok Pecinta

Alam, Penyuluhan Desa Penyangga Kawasan Konservasi dan Lindung,

Workshop Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, Pengembangan

Obyek Wisata Alam (OWA), serta Pemberian Hibah Barang yang secara

nyata berkontribusi signifikan dalam menekan terjadinya kasus pencurian/

gangguan keamanan di kawasan hutan.

Indikasi ketiga tercapainya sasaran OPD yang kedua adalah Luas

Tahura R Soerjo yang dikonservasi. Dari target yang ditetapkan, yakni 450

Ha, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mampu melaksanakan

konservasi seluas 650 Ha atau dengan kata lain tingkat kemajuannya

144,44%. Tentu hal ini juga merupakan dampak dari kerjasama yang baik

dengan berbagai pihak. Tidak terlepas pula dukungan anggaran dari

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur melalui Kegiatan (1) Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R.

Soerjo.

29

Lewat upaya kegiatan teknis Pembuatan Persemaian, Perlindungan

dan Pengamanan Hutan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana OWA, Penyuluhan Masyarakat dan Siswa Desa Penyangga

Tahura R. Soerjo, Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan serta

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengamanan Tahura

R. Soerjo, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mampu melakukan

konservasi di Tahura R. Soerjo seluas 650 Ha.

Indikasi keempat pada sasaran kedua yang juga mampu dicapai

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di tahun 2015 yakni Luas

Kawasan Hutan yang Dikonservasi. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

melakukan konservasi kawasan hutan seluas 24.660,40 Ha, atau dengan

kata lain capaian kinerjanya sebesar 246,60 Ha. Melalui Kegiatan (1)

Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi di

dalam dan Luar Hutan, (2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta (3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(Penanaman di Sekitar Sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi

Mangrove dan Pantai), Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur bekerjasama

dengan stakeholder untuk melaksanakan konservasi kawasan hutan di

Jawa Timur.

Upaya pendekatan kepada masyarakat menjadi langkah yang cukup

efektif dalam mewujudkan konservasi kawasan hutan. Keberadaan

masyarakat di sekitar hutan yang telah hidup berdampingan dengan hutan

menjadi titik pijak Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam

menentukan pendekatan yang tepat untuk mempertahankan kelestarian

hutan. Melalui berbagi peran dengan masyarakat, selain memberikan

ruang kepada mereka untuk berkerja, juga menjadikannya partner dalam

mengelola kawasan hutan. Pemberian peran kepada masyarakat yang

proporsional menjadikan tugas aparatur Pemerintah juga menjadi lebih

rasional. Dengan luas kawasan hutan Jawa Timur yang mencapai lebih

30

dari 1 juta hektar dan jumlah petugas pengamanan hutan yang terbatas,

keterlibatan masyarakat sebagai rekan kerja dalam menjaga kelestarian

hutan menjadi sebuah keniscayaan.

Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan,

didukung oleh 1 program, yaitu :

b.1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan pada tahun 2015

dengan anggaran Rp.23.597.931.581,00 Realisasi sebesar

Rp.19.542.044.178,00 atau 82,81%. Dengan target Indikator Kinerja

Utama (IKU) : (a) Prosentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IPHHK) yang berizin sebanyak 2,6% (767 IPHHK) dan telah

terealisasi sebanyak 19,79% (896 IPHHK); (b) Luas Pengembangan Hutan

Rakyat sebanyak 5.000 Ha dan telah terealisasi seluas 8.656,4 Ha. Bila

didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 maka diperoleh realisasi

dari indikator kinerja tahun 2015 dari Program Pemanfaatan Potensi

Sumberdaya Hutan adalah sbb :

Produksi kayu hutan negara, dengan target 400.000 m3, telah

terealisasi sebesar 415.192 m3 (103,75%)

Produksi getah pinus, dengan target 30.000 ton, telah terealisasi

sebesar 33.529 ton (111,76%).

Produksi getah damar, dengan target 200 ton, telah terealisasi

sebesar 203 ton (101,50%).

Produksi daun kayu putih, dengan target 14.000 ton, telah terealisasi

sebesar 18.831 ton (134,50%).

Produksi porang, dengan target 2.000 ton, telah terealisasi sebesar

3.201 ton (160,00%).

Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan, pengamanan dan

konservasi kawasan hutan, didukung oleh 2 program, yaitu :

31

b.1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan pada tahun

2015 dengan anggaran sebesar Rp.13.352.464.000,00 Realisasi sebesar

Rp.12.517.299.565,00 atau 93,75%. Dengan target indikator kinerja (1)

Prosentase Penurunan Luas Kebakaran Hutan sebanyak 15% (9.176 Ha)

dan telah terealisasi sebanyak 82,07% (1.950 Ha); (2) Prosentase

Penurunan Pencurian Hasil Hutan sebanyak 10% (1.090 kasus) dan telah

terealisasi sebanyak 44,97% (667 kasus); (3) Luas Tahura R Soerjo yang

dikonservasi sebanyak 450 Ha dan telah terealisasi sebanyak 650 Ha atau

144,44%. Bila didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 maka diperoleh

realisasi dari indikator kinerja tahun 2015 dari Program Perlindungan dan

Konservasi Sumberdaya Hutan yakni, dengan indikator Reboisasi Kawasan

Tahura R. Soerjo seluas 450 Ha dan telah terealisasi seluas 650 Ha.

b.2. Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan tahun 2015 dengan

anggaran sebesar Rp.1.666.570.419,00 Realisasi sebesar

Rp.1.405.338.982,00 atau 84,33%. Dengan indikator kinerja (155) Luas

Kawasan Hutan yang dikonservasi sebanyak 10.000 Ha dan telah

terealisasi sebanyak 24.660,40 Ha atau 246,60%. Bila didasarkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019 maka diperoleh realisasi dari indikator kinerja

tahun 2015 dari Program Rehabilitasi Sumberdaya Hutan yakni, dengan

indikator Rehabilitasi Kawasan Hutan seluas 10.000 Ha dan telah

terealisasi seluas 24.660,40 Ha.

Terkait dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur, lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. Selanjutnya,

yakni Tabel 2.2 merupakan Rencana Kinerja OPD Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

32

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan Proyeksi KinerjaTahun 2016 dan 2017

Proyeksi

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

(tnn n-2) (thn n-1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n)1 2 3 4 5 6 7 8 91 % Peningkatan IPHHK

yang berizin2,5% 2,5% 19,79% 7,25% 6%

2 Luas PengembanganHutan Rakyat (Ha)

5.000Ha 5.000Ha 8.656,4Ha 7177Ha 2.500Ha

3 % Penurunan LuasKebakaran Hutan

15% 15% 82,07% 89,02% 5%

4 % Penurunan PencurianHasil Hutan

10% 10% 44,97% 17,99% 2,5%

5 Luas Tahura R Soerjoyang dikonservasi (Ha)

450Ha 450Ha 650Ha 400Ha 0Ha

6 Luas kawasan hutanyang dikonservasi (Ha)

10.000Ha 10.000Ha 24.660,4Ha 10.326Ha 10.000Ha

CatatanNO Indikator Kinerja UtamaSPM/

standarnasional

Target Realisasi

33

Tabel 2.2. Rencana Kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO PROGRAM TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET1 2 3 4 5 61 - % Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan

kayu yang berizin IUPHHK 6%

- Luas Pengembangan hutan rakyat (Ha) 2.500Ha

2 - % Penurunan luas kebakaran hutan 5%- % Penurunan pencurian hasil hutan 2,5%

3 - Luas kawasan hutan yang dikonservasi (Ha) 10.000 Ha

ProgramPerlindungan danKonservasi SDH

Meningkatkan perlindungan,pengamanan, dan konservasi kawasanhutan

Meningkatnya perlindungan,pengamanan, dan konservasi kawasanhutan

ProgramRehabilitasi SDH

Meningkatkan perlindungan,pengamanan dan konservasi kawasanhutan

Meningkatnya perlindungan,pengamanan dan konservasi kawasanhutan

ProgramPemanfaatanPotensi SDH

Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan

34

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja OPD Dinas Kehutanan Tahun 2015 telah tergambar pada

nomor II.1 dan II.2. Kekurangan-kekurangan yang terjadi selama Tahun

2015 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun

kebijakan operasional guna memperbaiki/ meningkatkan kinerja OPD

Dinas Kehutanan di Tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap

kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa

ketercapaian sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana

Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan

sangat baik. Hal ini didasarkan pada ketercapaian indikator kinerja utama

pada masing-masing sasaran.

Namun demikian, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur bukannya tanpa ada hambatan/ masalah. Masalah-

masalah/ kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur (khususnya dalam pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1) Belum kondusifnya kondisi birokrasi lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota pasca ditetapkannya Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya peralihan

kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota terkait urusan sub bidang

kehutanan menjadi kewenangan Pemda Provinsi.

2) Masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

3) Akses pasar/ pemasaran produk hasil hutan yang masih sangat

terbatas. Disebabkan juga oleh minimalnya informasi yang sampai ke

tangan masyarakat terkait pemasaran hasil hutan.

4) Komitmen warga desa sekitar hutan masih kurang dalam upaya

pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan

peningkatan kualitas kelembagaannya.

35

5) Tenaga produktif banyak yang beralih mencari pekerjaan lain ke luar

daerah di luar subsektor kehutanan (industri, perdagangan).

6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di Jawa

Timur.

7) Belum seimbangnya supply and demand akan produksi kayu.

8) Belum proporsionalnya jumlah personil serta sarana dan prasarana

kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dengan luas kawasan

hutan yang harus dilindungi dan diamankan.

9) Kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan Penataan Hasil Hutan

yang berasal dari Hutan Hak.

Adanya hambatan dan kendala tersebut menyebabkan pencapaian

terhadap visi dan misi Gubernur Jawa Timur ataupun terhadap sasaran

MDG’s belum sepenuhnya optimal. Namun demikian Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk menyelesaikan dan

menuntaskan segala permasalahan yang ada dengan upaya yang

maksimal.

Dengan segala potensi yang dimiliki (sumberdaya hutan,

sumberdaya manusia serta IPTEK yang berkembang pesat sejauh ini),

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai pengelola hutan di Provinsi

Jawa Timur cukup yakin akan mampu menuntaskan tanggungjawab yang

telah diberikan oleh Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengelola

hutan dan kawasan hutan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan

masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan

kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 ini,

dirumuskanlah strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur, yakni sbb:

1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (aparatur) dan

pelayanan publik sebagai perwujudan atas komitmen reformasi

birokrasi.

36

2) Menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan

sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten

harus diacu dan dipedomani;

3) Melakukan perbaikan sistem monitoring dan evaluasi (pengumpulan

dan pengolahan data) guna memenuhi target sasaran organisasi

secara maksimal sebagai upaya pengendalian agar kegiatan yang

telah direncanakan dapat berjalan optimal dan dapat

dipertanggungjawaban oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;

4) Mengoptimalkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan

Tahura R Soerjo sebagai upaya peningkatan luas kawasan/ areal

produktif.

5) Meningkatkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan,

baik pada aspek preventif maupun kuratif.

6) Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan

hutan, baik jumlah maupun kualitasnya.

7) Mendorong peningkatan produksi hasil hutan, baik hasil hutan kayu

non kayu, maupun hasil hutan ikutan yang berada di kawasan hutan

maupun di areal hutan rakyat.

8) Mendorong pengembangan hutan rakyat.

9) Menfasilitasi masyarakat desa hutan dalam mendapatkan akses

pasar yang lebih luas.

10) Mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam

pengelolaan hutan khususnya pada aspek penguatan kelembagaan,

peningkatan kualitas produk, dan manajemen pemasaran hasil

hutan.

11) Meningkatkan intensitas kegiatan-kegiatan pemberdayaan

masyarakat sekitar hutan maupun penguatan kelembagaan dalam

pengelolaan hutan yang berbasiskan gender.

37

Strategi-strategi yang disusun diatas akan diarahkan untuk merespon

isu-isu strategis kehutanan sebagai implikasi adanya masalah/ hambatan

yang dialami pada tahun-tahun sebelumya. Adapun isu-isu strategis yang

bisa diambil dari adanya berbagai masalah tersebut, yaitu :

1) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (baik hasil

hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan ikutan dan jasa

lingkungan).

2) Perlindungan dan pengamanan hutan.

3) Rehabilitasi hutan dan lahan.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 3 di bawah ini merupakan review terhadap Rancangan Awal

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Dalam

tabel tersebut dipaparkan tentang program/ kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Tahun 2017 berikut dengan lokasi

dilangsungkannya kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, serta

pendanaan indikatifnya.

Tidak jauh berbeda dengan RKPD Tahun 2015 dan 2016, program/

kegiatan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada

intinya/substansinya masih tetap sama. Namun demikian, beberapa

kegiatan utamanya kegiatan rutin (meskipun berlaku juga pada kegiatan

inti/ pembangunan) harus disesuaikan dengan nomenklatur (penamaanya)

berdasarkan rancangan Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah

(Bappeda) Provinsi Jawa Timur sehingga berimplikasi pada penyesuaian

terhadap kode rekening kegiatan. Sinkronisasi nama kegiatan dengan

nama program juga telah dilakukan. Kegiatan, seperti Penyediaan

Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur yang pada

RKPD Tahun 2015 dipisah pada aspek sarana dan prasarana, sejak

38

penetapan DPA Tahun 2015 telah menjadi satu. Begitu juga dengan

kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Aparatur, yang pada RKPD Tahun 2015 dipisah pada aspek sarana

maupun prasarana, sejak penetapan DPA Tahun 2015 sampai dengan

penyusunan RKPD Tahun 2017 ini telah disatukan menjadi satu kegiatan

yang utuh. Di tahun 2017 Kegiatan Penyusunan, Pengembangan,

Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dialihkan kepada

OPD Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan

kebijakan dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2017 ini didasarkan atas terbitnya Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga melakukan perubahan

nomenklatur dan perubahan struktur organisasi dengan adanya Unit

Pelaksana Teknis yang baru yakni Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan

Hutan Kewilayahan (UPT PHK) yang meliputi sembilan UPT. Dimulai dari

UPT Pengelolaan Hutan Wilayah (PHW) I Pacitan, UPT PHW II Ponorogo,

UPT PHW III Trenggalek, UPT PHW IV Tulungagung, UPT PHW V Malang,

UPT PHW VI Nganjuk, UPT PHW VII Bondowoso, UPT PHW VIII

Bangkalan, dan UPT PHW IX Sampang.

Dengan adanya penambahan UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur maka kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun

2017 mengalami penambahan, yakni sembilan kegiatan, yaitu Kegiatan

Pengelolaan Hutan Wilayah I, Pengelolaan Hutan Wilayah II, Pengelolaan

Hutan Wilayah III, Pengelolaan Hutan Wilayah IV, Pengelolaan Hutan

39

Wilayah V, Pengelolaan Hutan Wilayah VI, Pengelolaan Hutan Wilayah VII,

Pengelolaan Hutan Wilayah VIII, dan Pengelolaan Hutan Wilayah IX.

Adanya penyesuaian nomenklatur, sinkronisasi program dengan

kegiatan dan penghapusan/ pengalihan kegiatan adalah bentuk adaptif

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan subsektor

kehutanan kedepan yang semakin kompleks. Apalagi pada akhir tahun

2015 yang lalu gerbang perdagangan antar negara-negara ASEAN telah

dibuka. Persaingan industri akan semakin ketat, oleh karenanya

diperlukan kebijakan yang sifatnya sangat strategis untuk memperkuat

posisi sekaligus mendukung stakeholder kehutanan domestik (khususnya

usaha kecil menengah) dapat bertahan dan jika memungkinkan

memenangkan persaingan global tersebut.

Adanya kegiatan-kegiatan tersebut selain untuk mendukung

pencapaian IKU Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun kerja 2015-

2019, juga sebagai wadah bagi masyarakat Jawa Timur untuk

menyalurkan aspirasinya. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur

utamanya didasarkan pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) se-Provinsi Jawa Timur antara Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dengan Pemerintah kabupaten / kota se-Jawa Timur (antarinstansi

terkaitnya) yang sebelumnya diawali oleh Musrenbang Kabupaten / Kota

setempat. Kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Kehutanan

Provisi Jawa Timur sebagian merupakan aspirasi dari masyarakat dan

sebagian yang lain merupakan inisiatif dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur sendiri, didasarkan pada hasil inventarisasi dan indentifikasi

masalah yang ada.

Tabel di bawah berikut ini menggambarkan tentang review yang

dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan awal

RKPD Tahun 2017 pasca dilakukannya Musrenbang tingkat Provinsi.

40

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat

anPenti

ng

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

PaguIndikatif

(Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

KebutuhanDana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program

PelayananAdministrasiPerkantoran

IndeksKepuasanPegawaiterhadappelaksanaanadministrasiperkantoran

100% 1,357,488,000

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

IndeksKepuasanPegawaiterhadappelaksanaanadministrasiperkantoran

100% 1,348,027,300

1.1 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Surabaya JumlahDokumenPertanggungjawaabanAdministrasiPerkantoran

1 dok 1,357,488,000

PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Surabaya JumlahDokumenPertanggungjawaabanAdministrasiPerkantoran

1 dok 1,348,027,300

2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Prosentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi

100% 3,847,797,000

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Prosentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi

100% 2,858,933,700

2.1 PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

Surabaya JumlahPengadaanSarana danPrasarana

2 paket 2,064,697,000

PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana

Surabaya JumlahPengadaanSarana danPrasarana

2 paket 1,519,495,700

2.2 PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

Surabaya Jumlah Saranadan PrasaranayangTerpelihara

2 paket 1,783,100,000

PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana

Surabaya Jumlah Saranadan PrasaranayangTerpelihara

2 paket 1,339,438,000

41

3 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah

Prosentasekelembagaanyang tepatfungsi

100% 1,116,215,000

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah

Prosentasekelembagaanyang tepatfungsi

100% 1,026,600,000

3.1 PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Surabaya Jumlah LaporanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

2 Laporan 1,116,215,000

PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Surabaya Jumlah LaporanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

2 Laporan 1,026,600,000

4 ProgramPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyang disusuntepat waktu

100% 803,000,000 ProgramPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyang disusuntepat waktu

100% 1,050,000,000

4.1 PenyusunanDokumenPerencanaan

Surabaya JumlahDokumenPerencanaanSKPD

5 dokumen 543,000,000 PenyusunanDokumenPerencanaan

Surabaya JumlahDokumenPerencanaanSKPD

5 dokumen 481,296,000

4.2 PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram danAnggaran

Surabaya JumlahDokumenPelaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram/Kegiatan

3 dokumen 260,000,000 PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram danAnggaran

Surabaya JumlahDokumenPelaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram/Kegiatan

3 dokumen 568,704,000

5 ProgramPemanfaatanPotensiSumber DayaHutan

Produksi KayuHutan Negara

400.000m3

13,217,860,000

Produksi KayuHutan Negara

400.000m3

19,161,676,882

Produksi GetahPinus

30.000 ton ProduksiGetah Pinus

30.000 ton

42

Produksi GetahDamar

200 ton ProduksiGetah Damar

200 ton

Produksi DaunKayu Putih

14.000 ton Produksi DaunKayu Putih

14.000 ton

ProduksiPorang

2.000 ton ProduksiPorang

2.000 ton

5.1 Monitoring,Evaluasi danPelaporan

Jawa Timur JumlahDokumenInformasi danPembangunanKehutanan

3 Dokumen 415,000,000 Monitoring,Evaluasi danPelaporan

Jawa Timur JumlahDokumenInformasi danPembangunanKehutanan

3 Dokumen 309,600,000

5.2 PeningkatanKerjasamaAntar Daerah

Magetan,Sumenep,Ngawi,Blitar


2 kali 669,364,000 PeningkatanKerjasamaAntar Daerah

Magetan,Sumenep,Ngawi, Blitar


2 kali 580,683,000

5.3 Pengembangan HutanRakyat danPemanfaatanLahan diBawahTegakan

Blitar,Bojonegoro,Jombang,Lamongan


75 Ha 762,700,000 Pengembangan HutanRakyat danPemanfaatanLahan diBawahTegakan

Blitar,Bojonegoro,Jombang,Lamongan


75 Ha 729,291,627

Malang,Nganjuk,Pacitan,Pasuruan,Batu

LuasPengembanganlahan bawahtegakan

60 Ha LuasPengembanganlahan bawahtegakan

60 Ha

43

5.4 Pemberdayaan UPTPeredaranHasil Hutan

ProvinsiJawa Timur,Jakarta,KalimantanTimur,KalimantanUtara,SumateraBarat,PapuaBarat,SumateraUtara,KalimantanTengah

Jumlahpemegang izinyang tertibmengikutipenatausahaanhasil hutan

275perusahaa

n

2,204,265,000

Pemberdayaan UPTPeredaranHasil Hutan

ProvinsiJawa Timur,Jakarta,KalimantanTimur,KalimantanUtara,SumateraBarat,PapuaBarat,SumateraUtara,KalimantanTengah

Jumlahpemegang izinyang tertibmengikutipenatausahaanhasil hutan

275perusahaa

n

1,974,838,500

5.5 APP BidangKehutanan

Surabaya,Situbondo,Malang,Tuban,Trenggalek,Bojonegoro,Bondowoso,Probolinggo, Nganjuk,Tulungagung,Banyuwangi

Jumlah LaporanPelaksanaanAPP BidangKehutanan

2 Laporan 1,232,000,000

APP BidangKehutanan

Surabaya,Situbondo,Malang,Tuban,Trenggalek,Bojonegoro,Bondowoso,Probolinggo,Nganjuk,Tulungagung,Banyuwangi

Jumlah LaporanPelaksanaanAPP BidangKehutanan

2 Laporan 734,272,500

5.6 PeningkatanPartisipasiMasyarakatmelaluiPengelolaanHutanBersamaMasyarakat(PHBM)

Banyuwangi Jumlah LaporanPelaksanaanPartisipasiMasyarakatmelalui PHBM

2 Laporan 623,000,000 PeningkatanPartisipasiMasyarakatmelaluiPengelolaanHutanBersamaMasyarakat(PHBM)

Banyuwangi Jumlah LaporanPelaksanaanPartisipasiMasyarakatmelalui PHBM

2 Laporan 297,481,380

44

5.7 FasilitasiEkolabellingHutan Rakyat

Jember,Jombang,Probolinggo, Ponorogo,Ngawi,Malang,Bondowoso

Jumlah FMUyangTerfasilitasi VLK

2 FMU 1,090,000,000

PengendalianProduksi HasilHutan rakyat

Jember,Jombang,Probolinggo,Ponorogo,Ngawi,Malang,Bondowoso

2 FMU 700,000,000

5.8 PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam rangkaMendukungPelatihanMasyarakatDesa Hutan

Banyuwangi, Mojokerto,Probolinggo

Jumlah LaporanPelaksanaanPelatihan MDH

2 Laporan 477,172,000 PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam rangkaMendukungPelatihanMasyarakatDesa Hutan

Banyuwangi, Mojokerto,Probolinggo

Jumlah LaporanPelaksanaanPelatihan MDH

2 Laporan 209,047,000

5.9 PeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompokHutan

Mojokerto,Nganjuk,Pasuruan,Probolinggo

Jumlah LaporanPelaksanaanPeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompok

2 Laporan 308,000,000 PeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompokHutan

Mojokerto,Nganjuk,Pasuruan,Probolinggo

Jumlah LaporanPelaksanaanPeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompok

2 Laporan 216,674,500

5.10

PendidikanKemasyarakatan ProduktifdalamMendukungManajemendanPemasarananPascaprodukHasil HutanMasyarakatSekitar Hutan

Malang,Jember,Madiun,Banyuwangi

Jumlah LaporanLokakarya

6 laporan 1,000,000,000

Pendidikankemasyarakatan produktifdalammendukungmanajemendanpemasarananpasca produkhasil hutanmasyarakatsekitar hutan

Tulungagung,Banyuwangi, Malang,Lumajang


6 laporan 1,000,000,000

5.11

Pemberdayaan danPengembangan UPTPerbenihanTanamanHutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPemberdayaandanPengembanganPerbenihanTanaman Hutan

3 Laporan 1,065,204,000

Pemberdayaan danPengembangan UPTPerbenihanTanamanHutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPemberdayaandanPengembanganPerbenihanTanaman Hutan

3 Laporan 948,903,000

45

5.12

PembinaandanPengendalianProduksi HasilHutan

Nganjuk,Madiun,Banyuwangi, Blitar,Ngawi,Malang,Jember

Jumlah LaporanPengendalianProduksi HasilHutan

2 Laporan 788,000,000 Pembinaandanpengendalianproduksi hasilhutan

Nganjuk,Madiun,Banyuwangi, Blitar,Ngawi,Malang,Jember

Jumlah LaporanPengendalianProduksi HasilHutan

2 Laporan 700,000,000

5.13

Penatausahaan Hasil HutandanPengawasanPungutanIuranKehutanan

Surabaya Jumlah LaporanPenatausahaanHasil Hutan danPengawasanIuran Kehutanan

3 Laporan 762,155,000 Penatausahaan hasil hutandanpengawasanpungutaniurankehutanan

Surabaya Jumlah LaporanPenatausahaanHasil Hutan danPengawasanIuranKehutanan

3 Laporan 800,000,000

5.14

PembinaandanPengawasanIndustri HasilHutan

Surabaya Jumlah LaporanPembinaan danPengawasanIndustri HasilHutan

3 Laporan 913,000,000 Pembinaandanpengawasanindustri hasilhutan

Surabaya Jumlah LaporanPembinaan danPengawasanIndustri HasilHutan

3 Laporan 800,000,000

5.15

PeningkatanSDMKehutanandalam rangkaPengelolaanHutan

Surabaya Jumlah LaporanPeningkatanSDM Kehutanan

2 Laporan 420,000,000 PeningkatanSDMKehutanandalam rangkaPengelolaanHutan

Surabaya Jumlah LaporanPeningkatanSDMKehutanan

2 Laporan 353,510,000

5.16

Pengembangan PerhutananSosial(Pengembangan AnekaUsahaKehutanandanKemitraan)

Jember,Malang,Pasuruan


2 kelompok 488,000,000 Pengembangan PerhutananSosial(Pengembangan AnekaUsahaKehutanandanKemitraan)

Jember,Malang,Pasuruan


2 kelompok 278,375,375

PengelolaanHutan WilayahI

Pacitan Jumlah BibitTanaman HutanRakyat

28500 400,000,000

46

PengelolaanHutan WilayahII

Kab.Ponorogo,Kab.Madiun,KotaMadiun,Kab.Magetan,Kab. Ngawi

Jumlah BibitTanaman HutanRakyat

114000 1,075,000,000

PengelolaanHutan WilayahIII

Kab.Trenggalek


28500 455,000,000

PengelolaanHutan WilayahIV

Kab.Tulungagung, Kab.Kediri, KotaKediri


68000 690,000,000

PengelolaanHutan WilayahV

Kab.Malang,KotaMalang,Kota Batu,Kab. Blitar,Kota Blitar,Kab.Pasuruan,KotaPasuruan


237500 1,325,000,000

PengelolaanHutan WilayahVI

Kab.Nganjuk,Kab.Jombang,Kab.Mojokerto,KotaMojokerto,Kab.Bojonegoro,Kab.Lamongan,Kab. Tuban


177000 1,445,000,000

47

PengelolaanHutan WilayahVII

Kab.Bondowoso,Kab.Probolinggo,KotaProbolinggo,Kab.Jember,Kab.Situbondo,Kab.Lumajang,Kab.Banyuwangi


331000 1,719,000,000

PengelolaanHutan WilayahVIII

Kab.Bangkalan,Kab. Gresik,Kab.Sidoarjo,KotaSurabaya


108000 645,000,000

PengelolaanHutan WilayahIX

Kab.Sampang,Kab.Pamekasan,Kab.Sumenep


85500 775,000,000

6 ProgramPerlindungandanKonservasiSumber DayaHutan

% Penurunanluas kebakaranhutan

15% 10,274,622,000

ProgramPerlindungandanKonservasiSumber DayaHutan

% Penurunanluas kebakaranhutan

5% 6,066,183,000

% Penurunanpencurian hasilhutan

10% % Penurunanpencurianhasil hutan

2,5%

ReboisasikawasanTahura R.Soerjo (Ha)

250 Ha ReboisasikawasanTahura R.Soerjo (Ha)

0 Ha

48

6.1 Pelestariandan PenataanKawasanTahura R.Soerjo

KawasanTahura RSoerjo

Jumlah BibitPersemaian

20.000batang

3,601,172,000

Pelestariandan PenataanKawasanTahura R.Soerjo


Jumlah BibitPersemaian

20.000batang

3,510,986,000

IntensitasPenanggulangan danPengamananGangguanHutan

20 kali IntensitasPenanggulangan danPengamananGangguanHutan

20 kali

OperasiPerlindungandanPengamananHutan (DAK)



250 Ha 3,343,350,000

OperasiPerlindungandanPengamananHutan (DAK)



0 Ha 0

6.2 PemantapandanPemantauanStatusKawasanHutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPemantapandanPemantauanStatus KawasanHutan

3 Laporan 1,005,100,000

PemantapandanPemantauanStatusKawasanHutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPemantapandanPemantauanStatus KawasanHutan

3 Laporan 794,297,000

6.3 PerlindunganHutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPelaksanaanPerlindunganHutan

3 Laporan 1,100,000,000

PerlindunganHutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPelaksanaanPerlindunganHutan

3 Laporan 926,300,000

6.4 KonservasiEkosistemSumberdayaHutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPelaksanaanKonservasiEkosistem SDH

3 Laporan 1,225,000,000

KonservasiEkosistemSumberdayaHutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPelaksanaanKonservasiEkosistem SDH

3 Laporan 834,600,000

7 ProgramRehabilitasiSumber DayaHutan

Luas kawasanhutan yangdikonservasi(Ha)

10000 Ha 638,000,000 ProgramRehabilitasiSumber DayaHutan

Luas kawasanhutan yangdikonservasi(Ha)

10000 Ha 586,803,118

49

7.1 PengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan sertaReklamasi diDalam danLuar Hutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan

1 Laporan 123,000,000 PengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan sertaReklamasi diDalam danLuar Hutan

Jawa Timur Jumlah LaporanPengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan

1 Laporan 124,589,000

7.2 PeningkatanPeran sertaMasyarakatdalamRehabilitasiHutan danLahan

Jawa Timur Jumlah LaporanPeningkatanPeransertaMasyarakat

1 Laporan 134,000,000 PeningkatanPeran sertaMasyarakatdalamRehabilitasiHutan danLahan

Jawa Timur Jumlah LaporanPeningkatanPeransertaMasyarakat

1 Laporan 90,585,118

7.3 RehabilitasiHutan danLahan(Penanamandi SekitarSumber Air,PenghijauanLingkungan,RehabilitasiMangrove danPantai)

Lamongan,Lumajang,Probolinggo

Luas ArealRehabilitasi

50 hektar 381,000,000 RehabilitasiHutan danLahan(Penanamandi SekitarSumber Air,PenghijauanLingkungan,RehabilitasiMangrove danPantai)

Ponorogo,Pacitan

Luas ArealRehabilitasi

50 hektar 371,629,000

31,254,982,000

32,098,224,000

50

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4 di bawah ini merupakan hasil kajian (dalam bentuk matriks)

terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku

kepentingan utamanya dari OPD kabupaten/kota pada kegiatan

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) beberapa waktu

yang lalu. Usulan – usulan kegiatan tersebut telah ditelaah dan diolah

sedemikian rupa sehingga menjadi rancangan rencana program/ kegiatan

OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Usulan program/ kegiatan tersebut telah dikolaborasi dengan

kegiatan inisiatif Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Usulan program/

kegiatan dari masyarakat (instansi kabupaten/kota yang menangani

urusan kehutanan) tersebut lebih banyak pada sisi pemberdayaan

masyarakat sekitar hutan sehingga formulasi kegiatan Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini diwujudkan dalam bentuk hibah/ upah

kerja dan juga kegiatan-kegiatan pendidikan kemasyarakatan yang lain.

Kegiatan – kegiatan (teknis) kemasyarakatan tersebut diwujudkan

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam beberapa program.

Program-program tersebut yakni Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan,

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan, serta Program

Rehabilitasi Sumberdaya Hutan yang mana program tersebut adalah

program inti Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Substansi program-

program tersebut terletak pada penanggulangan kemiskinan (Pro-poor),

pertumubuhan ekonomi (Pro-growth), pemberdayaan masyarakat

sekaligus perluasan lapangan kerja/ kesempatan kerja (Pro-job), serta

kesetaraan gender (Pro-gender).

51

Tabel 4. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

NO

KAB/KOTA / PROGRAM /KEGIATAN

SASARAN LOKASI INDIKATORKELUARAN

DANA

OPDKab/KotaAPBD

PROVSUPER

PRIORITAS KeteranganKODE NAMA

1 2 3 4 5 6 7 10 11 1205001 Badan Koordinasi

Wilayah Pemerintahandan PembangunanProvinsi Jatim(BAKORPEMBANG) IMadiun

8.540.000

2.02.0100 Dinas Kehutanan 8.540.0000513 Kabupaten Magetan 500.0002.02.23 Program Rehabilitasi

Sumber Daya Hutan500.000

1 2.02.23.001

Pengembangan hutanrakyat

Lahan kriyis di Kab.Magetan

Kab. Magetan DinasKehutanan

danPerkebunan

[ ]PRIORITASK :IK :NC :

Sangatdibutuhkan

2 2.02.23.002

200.000 DinasKehutanan

danPerkebunan


3 2.02.23.003

Penangaanan pascapanen bambu

Pengolah aneka usahadari bambu

Kab. Magetan DinasKehutanan

danPerkebunan


Sangat perlu

52

4 2.02.23.004


danPerkebunan


0516 Kabupaten Nganjuk 2.390.0002.02.15 Program Pemanfaatan

Potensi Sumber DayaHutan

965.000

5 2.02.15.001

Pembinaan danmonitoring evaluasiRencana TeknikTahunan

Tersinkronisasinyaperencanaan kehutananyang ada padaPerhutani dengan DinasKehutanan Daerah

4KPH Jumlah dokumen RTTPerhutani yang dimonitor(100%) (4 Dokumen)


[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA -pembinaanakandilakukansecaramenyeluruh-

6 2.02.15.002

PengembanganBudidaya HHBK (Jahedan Kunyit)

Meningkatnya luaspengelolaan hutanrakyat dan optimalisasilahan di bawah tegakan

Kec. Sawahan Jumlah luas lahan di bawahtegakan yang ditanami jahedan kunyit (100%) (20 Ha)


[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1,4NC : 7

7 2.02.15.003

Pengembangan SentraPorang

Meningkatnya produksihasil hutan bukan kayu(Porang)

Kabupaten Nganjuk Jumlah kelompok dan unitpengembangan porang yangdiberi bantuan danpendampingan (100%) (11unit)


[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :

8 2.02.15.004

PengembanganAgroforestry

Meningkatnya luaspengelolaan hutanrakyat

Kec. Loceret Jumlah luas hutan rakyatyang diterapka sistemagroforestry (100%) (75 Ha)



53

9 2.02.15.005

Optimalisasi fungsihutan kota melaluipembuatan demplotlebah madu

Terlaksananyapembuatan demplotlebah madu 100 buahstube

Hutan Kota Anjukladang

Jumlah bahan dankelengkapan budidaya lebahmadu yang tersedia (100%)(100 buah stube)



2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan

800.000

10 2.02.17.001

Pembinaan danpengendalian keamananhutan

Menurunnya volumekerusakan hutan

4 KPH Jumlah luasan kerusakanhutan akibat bencana alam,illegal logging dankebakaran (100%) (60 Ha)


[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA

11 2.02.17.002

PengembanganArboretum

Terbangunnyaarboretum sebagaiupaya pelestarianplasma nutfah

Ds. Bajulan, Kec.Loceret

Jumlah luasan arboretumyang dibangun (100%) (4Ha)


[ ]PRIORITASK :IK : 1,8NC : 7TA -terdapatkesalahandalam prosesAkomodasi-

12 2.02.17.003

Pemeliharaan Rusa Terpeliharanyapelestarian satwa rusayang dilindungi Undang-undang

Ds. Bajulan, Kec.Loceret

Jumlah rusa yang dipeliharadan ditangkarkan (100%)(24 ekor)



13 2.02.17.004

Pembuatan Model DesaKonservasi (MDK)

Terbangunnya ModelDesa Konservasi

Ds. Bajulan Kec.Loceret, Ds. Ngliman,Kec. Sawahan

Jumlah Model DesaKonservasi yang terbangun(100%) (2 unit)



54

14 2.02.17.005

Perlindungan Satwa Liaryang dilindungi(Burung/Aves)

Terlindunginya satwaliar yang dilindungi

Hutan Kota AnjukLadang

Jumlah kandang satwa yangdibangun (100%) (2 unit)



2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan

625.000

15 2.02.23.001

Pembangunan HutanKota

Menambah luasan RTHdan menciptakan iklimmikro di KabupatenNganjuk

Hutan Kota Jatirejo Terbangunnya 1 unit hutankota (100%) (1 Ha)



16 2.02.23.002

Pemeliharaan danPeningkatan FungsiHutan Kota

Menambah luasan RTHdan menciptakan iklimmikro di KabupatenNganjuk

Hutan Kota Anjukladang, Kartoharjo,Gatot Subroto,Tanjung

Jumlah Hutan kota yangdipelihara dan ditingkatkanfungsinya (100%) (4 unit)



17 2.02.23.003

Penanganan kawasanrawan longsor

Terkendalinya daerahrawan longsor

Kec. Ngetos Jumlah bangunan penahanlongsor yang dibangun(100%) (2 unit)



18 2.02.23.004

Rehabilitasi HutanLindung

Menurunnya kerusakanhutan akibat bencanaalam

RPH GedhangKluthuk, BPKH Pace

Menurunnya kerusakanhutan akibat bencana alam(100%) (25 Ha)



0517 Kabupaten Ngawi 2.550.0002.02.15 Program Pemanfaatan


2.250.000

55

19 2.02.15.001

Pengembangan hasilhutan non kayu

Kelompok tani hutan /LMDH

40 LMDH Jumlah bantuan mesinperajang (100%) (40 unit)

1.000.000 DinasKehutanan

danPerkebunan

[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :PeningkatanInvestasiBerbasisKelestarianHutan

Bantuan mesinperajang

20 2.02.15.002

Pengembangan usahaproduktif

Kelompok tani / LMDH Ds. kalang KecamatanPitu

Jumlah bantuan mesinpembuat pupuk kompos(100%) (1 paket)


danPerkebunan

[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :

Bantuan mesinpembuatn pupukkompos

21 2.02.15.003

Pengembanganekonomi produktif

Kelompok tani / LMDH 19 Kecamatan Jumlah bantuan bibit emponempon dan kayu kayuan(100%) (50000 batang)


danPerkebunan


Bantuan bibitempon empondan kayukayuan


300.000

22 2.02.23.001

Pelestarian alam dansumber air

Kelompok tani Ds. Wonosari Kec.Sine

Luas lahan yang dilestarikan(100%) (10 Ha)


danPerkebunan


Bantuan bibitpelestari sumberair

0521 Kabupaten Ponorogo 2.200.0002.02.15 Program Pemanfaatan


1.400.000

23 2.02.15.001


Kelompok tani hutan Kec. Sawoo, Mlarak,Badegan, Slahung,Ngrayun

(100%) 250.000 DinasPertanian


56

24 2.02.15.002

Pengembangan industridan pemasaran hasilhutan

Kelompok tani hutan Kec. Sampung,Balong, Sawoo,Ngrayun, Slahung,Jenangan


[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Surfilient VLK

25 2.02.15.003

Pengebangan HutanTanaman

Kelompok Tani Hutan Kec. Ngrayun, Ngebel,Balong, Sawoo,Slahung, Pulung,Sooko



26 2.02.15.004

Pengelolaan danPemanfaatan HUtan

Kelompok Tani Hutan Kec. Ngebel, Sooko,Pulung, Sawoo,Sambit, Slahung,Balong, Badegan


[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pendampingan UsahaProduktif

27 2.02.15.005

Penanaman KawasanSumber Air

Kelompok Tani Hutan Kec. Ngebel,Sampung, Pulung,Sawoo, Ngrayun,Slahung, Balong,Badegan




250.000

28 2.02.17.001

Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak perusakanhutan

Penyuluh kehutanandan kelompok tani hutanrakyat

kabupaten ponorogo (100%) 250.000 DinasPertanian


Tersedianya pospenyuluhankehutanansebanyak 1 unitdan DEMpenyuluhansebanyak 1 unit


550.000

57

29 2.02.23.001

Pembuatan Bibit/ benihTanaman Kehutanan

Kelompok tani hutan,masyarakat sekolah danfasilitas umum lainnya

kabupaten ponorogo (100%) 250.000 DinasPertanian


tersedianya bibittanamankehutanan danMPTS sebanyak300.000 batang

30 2.02.23.002

Peningkatan peran sertamasyarakat dalamrehabilitasi hutan danlahan

Kelompok tani hutan Kec. Sawoo, Kec.Sooko, Kec. Pulung,Kec. pudak, Kec.Sambit, Kec. Badegandan Kec. Slahung



TerbangunnyabangunanKonservasi DamPenanahan(DPN) sebanyak150 unit

0529 KabupatenTulungagung

900.000

2.02.15 Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan

900.000

31 2.02.15.001

Pembinaan danPengelolaan HutanBersama Masyarakat(PHBM)

masyarakat di sekitarkawasan hutan

KabupatenTulungagung

Jumlah Orang yang trampilmengenai pengembanganPHBM dan jumlah bantuanbibit gadung (100%) (10kelompok)


danPerkebunan

[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :PemanfaatanLahan diBawahTegakan

-

32 2.02.15.002

Peningkatan SaranaPrasarana BudidayaLebah Madu Lanceng

kelompok tani LMDH KabupatenTulungagung

Jumlah Bantuan SaranaPrasarana (100%) (1 paket)


danPerkebunan

[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :APP BidangKehutanan(PengembanganWanafarma)

-

58

33 2.02.17.001

Penyelamatan SumberAir

Sumber Air KabupatenTulungagung

Terlaksananyapenyelamatan sumber air(100%) (100 persen)


danPerkebunan


05002 Badan KoordinasiWilayah Pemerintahandan PembangunanProvinsi Jatim(BAKORPEMBANG) IIBojonegoro

1.950.000

2.02.0100 Dinas Kehutanan 1.950.0000508 Kabupaten Jombang 1.950.0002.02.15 Program Pemanfaatan


850.000

34 2.02.15.001

Pemetaan potensi jasalingkungan danekowisata

Terwujudnyaperencanaanpemanfaatan danpengelolaan potensijasa lingkungan danekowisata di daerahsecara berkelanjutan

Kec. WonosalamKabupaten Jombang

Terbentuknya peta potensiyang mempresentasikantentang jasa lingkungan danekowisata (1 dokumen)(100%) (1 dokumen)


danPerkebunan


35 2.02.15.002

Pembentukan organisasidan jejaring kerjapengelola jasalingkungan

Terwujudnyapemanfaatan danpengelolaan potensijasa lingkungan danekowisata di daerahyang lestari danberkelanjutan


Terbentuknya organisasidan jejaring kerja pengelolajasa lingkungan (1organisasi dan 1 paketjejaring) (100%) (1 wilayah)


danPerkebunan


36 2.02.15.003

Promosi dan kampanyepotensi jasa lingkungandan ekowisata

TerwujudnyaPemahaman dankesadaran masyarakattentang jasa lingkungandan ekowisata


Terlaksananya promosi dankampanye potensi jasalingkungan/ekowisata di 1wilayah (1 paket) (100%) (1paket)


danPerkebunan


59

37 2.02.15.004

Fasilitasipengembangan potensijasa lingkungan ditingkat desa

Terkelolanya jasalingkungan di tingkatdesa


Terbentuknya pengelolaanjasa lingkungan di tingkatdesa (100%) (1 paket)


danPerkebunan


38 2.02.15.005

Fasilitasi SistemVerifikasi Legalitas Kayu(SVLK)

1. Bertambahnya jumlahindustri kehutananterutama yang berskalakecil untuk melakukanSVLK berkelanjutan 2terwujudnyapendampinganpelaksanaan SVLK didaerah SVLK

Kabupaten Jombang 1. Sosialisasi danPendampingan SVLKkepada Industri kecil danmenengah sektorKehutanan (industri primer,TPT, maupun pengrajin(paket) 2. Penyiapan tenagapendamping SVLK(Penambahan tenagapendamping) (3 orang)(100%) (1 paket)


danPerkebunan



450.000

39 2.02.17.001

Sosialisasi dan edukasifungsi lindung kawasankepada masyarakatsetempat

TerwujudnyaPemahaman dankesadaran masyarakattentang fungsi lindung;serta terwujudnyaalternatif-alternatifpilihan pengelolaankawasan lindung

Kabupaten Jombang Terlaksananya sosialisasidan dokumentasi aktivitas(dinamika) upayaperlindungan dan konservasiSDH (1 paket) (100%) (1paket)


danPerkebunan


40 2.02.17.002

Rehabilitasi, Pengayaandan Perlindunganpotensi hutan di UnitHutan Rakyat Acuan

Terbentuknya strukturtegakan yangmerepresentasikanstruktur tegakan multilayer dan multi produkuntuk fungsi lindungdengan MAI minimum 5m3/ha/tahun di UnitHutan Rakyat Acuan

Kabupaten Jombang Terlaksananya Rehabilitasi,Pengayaan danPerlindungan potensi hutandi Unit Hutan Rakyat Acuan(50 ha) (100%) (1 paket)


danPerkebunan


60


650.000

41 2.02.23.001

Inventarisasi Hutan(Rakyat)Berkala

Terwujudnyaperencanaanpemanfaatan danpengelolaan potensiSDH di daerah secaraberkelanjutan

Kabupaten Jombang Tersedianya informasipotensi sumberdaya hutan(rakyat) dan dinamikanyapada tiap periodepengelolaan (1 paket-1dokumen) (100%) (100prosen)


danPerkebunan


42 2.02.23.002

Sosialisasi, Penentuan,dan Dokumentasi UnitHutan Rakyat Acuan(Produksi)

TerwujudnyaPemahaman dankesadaran masyarakattentang upaya RHL didaerah sertadipahaminya konsepunit hutan rakyat acuanoleh stake holderprimernya.; diperolehnyaalternatif-alternatif unithutan rakyat acuan,yang memungkinkanbagi pengelolaan hutanrakyat berkelanjutan,

Kabupaten Jombang Terlaksananya sosialisasidan dokumentasi aktivitas(dinamika) rehabilitasi hutandan lahan di daerah (1paket) (100%) (1 paket)


danPerkebunan


43 2.02.23.003

Rehabilitasi, Pengayaandan Perlindunganpotensi hutan di UnitHutan Rakyat Acuan

Terbentuknya strukturtegakan yangmerepresentasikanstruktur tegakan lestari,dengan MAI minimum10 m3/ha/tahun di UnitHutan Rakyat Acuan

Kabupaten Jombang Terlaksananya Rehabilitasi,Pengayaan danPerlindungan potensi hutandi Unit Hutan Rakyat Acuan(50 ha) (100%) (50 ha)


danPerkebunan


05003 Badan KoordinasiWilayah Pemerintahandan PembangunanProvinsi Jatim(BAKORPEMBANG) IIIMalang

13.825.250

2.02.0100 Dinas Kehutanan 13.825.250

61

0502 KabupatenBanyuwangi

250.000


250.000

44 0.01.. Pengembanganbudidaya arenKabupaten Banyuwangi

Kelompok Tani KabupatenBanyuwangi

Terselenggaranyapengembangan budidayaaren (100%) (1 paket)

150.000 DinasPertanian,

Kehutanandan

Perkebunan

[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :PemanfaatanLahan diBawahTegakan

45 2.02.17.002

Pengembanganbudidaya porangKabupaten Banyuwangi

Kelompok Tani KabupatenBanyuwangi

Terlaksananyapengembangan budidayaporang (100%) (1 paket)


Kehutanandan

Perkebunan

[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :APP Tahun I(PengembanganWanafarma)

0505 KabupatenBondowoso

1.300.000


900.000

46 2.02.15.001

Pengembanganbudidaya bambu

Meningkatnya produksihasil hutan rakyat

Kec. Sbr. Wringin,Tegalampel,Tamanan, TamanKrocok, Binakal,Wringin, Pakem,Cermee, Tlogosari,Tapen, Wonosari,Pujer, Botolinggo,Sukosari, Prajekan

Meningkatnya produksi hasilhutan rakyat (100%) (42 Ha)


danPerkebunan


62

47 2.02.15.002

Pelatihan pembibitanbambu

Meningkatnya produksihasil hutan rakyat

Taman Krocok,Curahdami, Prajekan

Terlaksananya pelatihanpembibitan bambu (100%)(5 Kelompok)


danPerkebunan


48 2.02.15.003

Anti Poverty Program(APP) BidangKehutanan

Pembentukan PokmasMasyarakat MiskinSekitar Hutan

Kec Curahdami Berkembangnya usahakelompok (100%) (2Pokmas)


danPerkebunan

[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :FasilitasiPeningkatanKelas KTH


400.000

49 2.02.23.001

Koordinasipenyelenggaraanreboisasi danpenghijauan hutan

Pelaksanaan Program 1Milyard Pohon

KabupatenBondowoso

Pelaksanaan Program 1Milyard Pohon (100%) (1Kali)


danPerkebunan


50 2.02.23.002

Penghijauan danpenghutanan kembalikawasan hutan

Terlaksananya reboisasi Desa Walidono KecPrajekan

Terlaksananya reboisasi(100%) (1 Paket (TukarGuling SPMA))


danPerkebunan


0507 Kabupaten Jember 10.0002.02.15 Program Pemanfaatan


10.000

51 2.02.23.001

Pembuatan Bibit/benihTanaman Kehutanan

masyarakat sekitarhutan

Desa SucopangepokKecamatan Jelbuk

terlaksananya intensifikasitanaman kopi (100%) (25Ha)

10.000 DinasPerkebunan

danKehutanan


intensifikasitanaman kopi

63

0511 Kabupaten Lumajang 762.5002.02.15 Program Pemanfaatan


350.000

52 2.02.15.001

Pengembangan danPeningkatan NilaiTambah OlahanProduksi Hasil Hutan

Meningkatnyapengetahuanpengolahan tanamanbawah tegakan

Kab. Lumajang Jumlah peserta sosialisasidan praktek kerja lapanganpengolahan tanaman bawahtegakan (100%) (50 orang)


[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :PemanfaatanLahan diBawahTegakan

Merupakankegiatanprioritaskabupaten yangperlu didanaiAPBD prov

53 2.02.15.002

Pembinaan, Monitoring,dan Evaluasi PHBM

Terbinanya LMDH Kab. Lumajang Jumlah LMDH yangmengikuti pembinaan,monitoring dan evaluasiPHBM (100%) (40kelompok)




54 2.02.17.002

Pembinaan danPengembanganSertifikasi Hutan Rakyat

Tercapainya penguatankelembagan FMU dalampengelolaan hutanrakyat

Kab. Lumajang Jumlag FMU yang mengikutibintek sertifikasi hutandalam pengelolaan hutanrakyat (100%) (15 FMU)





212.500

55 2.02.17.001

Peningkatan KonservasiDaerah Tangkapan Airdan Sumber-sumber Air

Terwujudnya pelestariandaerah sempadansumber mata air

Kec. Pronojiwo,Candipuro, Tempeh,Pasirian, Gucialit

Luas daerah sempadansumber mata air yangditanami tanamankehutanan (100%) (85hektar)





200.000

64

56 2.02.23.001

Inventarisasi HutanRakyat/Lahan Kritis

Tersusunnya dataspasial dan numerikyang akuntabel

Kab. Lumajang Data inventarisasi hutanrakyat dan lahan kritis yangtersedia (100%) (1 paket)




0514 Kabupaten Malang 1.710.0002.02.15 Program Pemanfaatan


760.000

57 2.02.15.001

Pengembangan HutanRakyat danPemanfaatan LahanBawah Tegakan

Hutan Rakyat Desa Druju,Sbrmanjing Wetandan Desa Rejosari,Bantur

Luas Hutan Rakyat yangterbangun dan Luas lahanbawah tegakan yangtermanfaatkan (100%) (50Ha)


[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pengembangan HutanRakyat

58 2.02.15.002

APP Bidang Kehutanan perekonomianmasyarakat

Ds. Pandansari,Ngantang, Ds.Ngenep, Karangploso

Kelompok yang mendapatAPP Bidang Kehutanan(100%) (2 kelompok)


[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 4NC : 5

50 Ha (2kelompok @ 25Ha)

59 2.02.15.003

Peningkatan SDMKehutanan dalamrangka PengelolaanHutan

LKDPH/LMDH (lembagamasyarakat sekitarhutan) pada wilayahkerja Perhutani.

Ds. Wadung, Pakisaji,Ds. Srigonco, Bantur,Ds. Jambangan,Dampit, Ds.Mentaraman,Donomulyo, Ds.Sidodadi, Ngantang,Ds. Pujon Kidul,Pujon, Ds. Babadan,Ngajum, Ds.Wringinanom,Poncokusumo, Ds.Benjor, Tumpang, Ds.Toyomarto, Singosari.

Terbinanya LKDPH/LMDH(100%) (10 LKDPH/LMDH)


[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pemberdayaan MasyarakatSekitar HutanProduksi

10LKDPH/LMDH (10 dokumen)

65

60 2.02.15.004

Peningkatan PartisipasiMasyarakat melaluiPengelolaan HutanBersama Masyarakat(PHBM)

LKDPH/LMDH (lembagamasyarakat sekitarhutan) pada wilayahkerja Perhutani

Ds. Pondokagung,Kasembon, Ds.Sindurejo, Gedangan,Ds. Dalisodo, Wagir

Fasilitasi kelompok (LKDPH/LMDH) (100%) (3 kelompok)



61 2.02.15.005

PengembanganPerhutanan Sosial(Pengembangan AnekaUsaha Kehutanan danKemitraan)

Kelompok Tani HutanRakyat

Ds. Pondokagung,Kasembon, Ds.Pagersari, ngantang,Ds. Tawangargo,Karangploso

Kelompok Tani HutanRakyat yang bersertifikatlegalitas kayu (SVLK)(100%) (3 kelompok)


[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Sertifikasi VLK


575.000

62 2.02.17.001

Perlindungan Hutan Kader konservasi dariunsur guru dan pelajar,serta masyarakat sekitarkawasan hutan

SMPN I Kalipare,SMPN I Pagak, SMPNI Wajak, Ds. MadirejoKec. Pujon (Kaw.Tahura R Soerjo)

Jumlah kelembagaan(sekolah konservasi) yangterbina, dan masyarakatpeduli api yang terbina(100%) (4 kelompok)



63 2.02.17.002

Konservasi EkosistemSumberdaya Hutan

Penanaman di tamanarboretum Jeru

Arboretum Jeru Kec.Tumpang

Jumlah penambahan bibittanaman langka yangditanam pada lokasiArboretum JeruPembuatan instalasi biogasAlat perajang kripik singkong(100%) (1000 pohon)


[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :DiarahkanuntukKegiatanKonservasiSDH

66

64 2.02.17.003

Pemantapan danPemantauan StatusKawasan Hutan

Penyelesaian tukarmenukar kawasan hutan

Ds. PondokagungKec. Kasembon, Ds.Gampingan Kec.Pagak, PKH jalantembus Kec. Pujon-Ngantang

Jumlah lokasi yang diprosesuntuk penyelesaian tukarmenukar kawasan hutan(100%) (3 lokasi)




375.000

65 2.02.23.001

Rehabilitasi hutan danlahan

Penanaman di sekitarsumber air

Ds. Bantur Kec.Bantur, Ds.Sumberpetung Kec.Kalipare, Ds.Mentaraman Kec.Donomulyo, Ds.Sumberkerto Kec.Pagak, Ds.Kedungsalam Kec.Donomulyo, Ds.Babadan Kec.Ngajum, Ds.Sumbersuko Kec.Wagir, Ds. TempursariKec. Donomulyo, Ds.Ganjaran Kec.Gondanglegi.

Luas penanaman di sekitarsumber air dan DTA (100%)(50 Ha)



66 2.02.23.002


Penanaman di sekitarsumber air

Ds. Sumberejo,Gedangan

Luas penanaman di sekitarsumber air dan DTA (100%)(25 Ha)



0520 Kabupaten Pasuruan 2.150.0002.02.15 Program Pemanfaatan


250.000

67

67 2.02.15.001

Pemanfaatan Lahandibawah tegakan

Kelompok Tani Hutan Kec. Purwodadi,Pasrepan,Lumbang,Purwosari

bibit empon - empon danalat pengolahan (100%) (1pkt)

150.000 DINASPERKEBUN

AN danKEHUTANA

N


68 2.02.15.002

PengembanganPerhutanan Sosial

Kelompok Tani Kec. Prigen, Puspo,Pasrepan, Kejayan

bibit empon - empon danalat pengolahan pascapanen (100%) (4 pkt)


AN danKEHUTANA

N



800.000

69 2.02.17.001

Pembuatan DamPenahan

Kec Purwosari,Purwodadi, Tutur,Pasrepan, Gempol,

Terbangunnya DAMpenahan (100%) (25 unit)


AN danKEHUTANA

N


70 2.02.17.002

Pembangunan SumurResapan

Kec. Purwodadi,Tutur, Pasrepan,Gempol, Tosari, Grati

Terbangunnya sumurresapan (100%) (15 unit)


AN danKEHUTANA

N



1.100.000

71 2.02.23.001

Pelestarian SumberMata Air

Penanaman SumberMata Air

Kec. Puspo,Kec.Gempol,Kec.Purwodadi,Kec.Prigen,Kec. Grati

Penanaman bibit sekitarsumber mata air (100%)(100 ha)


AN danKEHUTANA

N


68

72 2.02.23.002

Penghijauan Lahan Lahan kritis dan lahantidak produtif

Kec.Purwosari,Kec.Pasrepan,Kec.Purwodadi,Kec.Sukorejo,Kec.Bangil,Kec.Pandaan,Kec.Kejayan,Kec.Prigen,Kec.Gondangwetan,Kec.Grati,Kec.Rejoso,Kec.Lekok,Kec.Beji,Kec.Pohjentrek,Kec.Winongan,Kec.Nguling,Kec.Lumbang,Kec.Tutur,Kec.Kraton,Kec.Gempol,Kec.Wonorejo,Kec.Rembang,Kec.

Penanaman bibit (100%)(250 ha)


AN danKEHUTANA

N


0522 KabupatenProbolinggo

4.867.750


867.750

73 2.02.15.001

pembuatan hutan rakyat Lahan Kritis kategoriKritis dengan PelaksanaKTH

Kec. Sukapura,Sumber, Kuripan,Krucil, Gading, Tiris,Pakuniran, Lumbang& Tongas

Hutan Rakyat (100%) (10unit)


danPerkebunan


74 2.02.15.002

Pengkayaan HutanRakyat

Hutan Rakyat dengankerapatan rendahdengan Pelaksana KTH

Kec. Tiris, Krucil,Sumber, Gading,Pakuniran

Hutan Rakyat HasilPengkayaan (100%) (5 unit)


danPerkebunan


75 2.02.15.003

Pembangunan DamPenahan

Daerah rawan Erosidengan pelaksana KTH

Kec. Bantaran Bangunan Cek Dam (100%)(2 unit)


danPerkebunan


69

76 2.02.15.005

Kebun Bibit Desa Kelompok Tani Hutan(KTH)

Kec. Kuripan Bibit tanaman kehutanan(100%) (1 unit)


danPerkebunan



2.500.000

77 2.02.17.001

Pemanfaatan lahanbawah tegakan

Masyarakat sekitarkawasan hutan

Kecamatan sumber,tiris,krucil

Penanaman bawah tegakan(100%) (500 Ha)


danPerkebunan


78 2.02.17.002

Rehabilitasi Mangrove Masyarakat mangrove kec. tongas, dringu,pajarakan, paiton

Penanaman manngrove(100%) (40 Ha)


danPerkebunan


79 2.02.17.003

Pengedalian OPT karatpuru

Tanaman sengonterserang karat puru

KabupatenProbolinggo 24kecamatan

Pengendalian opt karat puru(100%) (2 unit)


danPerkebunan


80 2.02.17.004

Pengedalian OPTTungau pada tanamanGamelina

Tanaman gemelinaterserang opt tungau

24 kecamatankabupatenprobolinggo

Pengendalian opt tungau(100%) (40 ha)


danPerkebunan


81 2.02.17.005

Penanaman DaerahRawan Bencana

Daerah rawan longsordan rawan bencana

kecamatan sumber,kuripan, tiris,krucil

Penanaman bibit tanamankehutanan daerah rawanbencana (100%) (50 Ha)


danPerkebunan


70


1.500.000

82 2.02.23.001

PengembanganTanaman Multi PurposeTree Species (MPTS)

Masyarakat sekitarkawasan hutan

Kec. Krucil, sumber,gading, tiris

Penanaman tanaman MPTS(100%) (50 HA)


danPerkebunan


83 2.02.23.002

Pembuatan UP-UPSA Daerah rawan longsor kec. sukapura, gading,kuripan

Pembangunan UP - UPSA(100%) (5 unit)


danPerkebunan


84 2.02.23.004

Wanafarma Lahan bawah tegakan kec. tiris, krucil gading Penanaman lahan bawahtegakan (100%) (50 Ha)


danPerkebunan


85 2.02.23.005

Pemanfaatan lahankiritis melaluipenanaman buah Naga

lahan kritis Tongas, sukapura,tegal siwalan,leces,maron

Penanaman buah naga(400000000%) (40 Ha)


danPerkebunan


0535 Kota Pasuruan 225.0002.02.23 Program Rehabilitasi

Sumber Daya Hutan225.000

86 2.02.23.001

Rehabilitasi hutanmangrove

hutan mangrove Kota Pasuruan Terehabilitasinya hutanmangrove (100%) (65000m2)


Kehutanan,Kelautan

danPerikanan


0536 Kota Probolinggo 2.550.000

71


300.000

87 2.02.15.001

Inventarisasi PotensiKehutanan

Hutan Kota Kota Probolinggo Tersedianya Data StatistikKehutanan (100%) (1Dokumen)

100.000 DinasPertanian


88 2.02.15.002

Pengembangan AnekaUsaha Kehutanan

Kelompok Tani Probolinggo Tertanamnya tanaman dibawah tegakan pohon(100%) (1000 Pohon)



89 2.02.15.003

Penyuluhan Hasil HutanNon Kayu

Kelompok Tani Kota Probolinggo Terlaksananya PenyuluhanHasil Hutan non Kayu(100%) (5 Kelompok)




1.350.000

90 2.02.17.001

PeningkatanPengelolaan Hutan Kota

13 Titik Lokasi HutanKota

Kota Probolinggo Meningkatnya PemeliharaanTanaman Hutan Kota(100%) (13 Lokasi)



91 2.02.17.002

Peningkatan Sarana danPrasarana Hutan Kota

13 Titik Lokasi HutanKota

Kota Probolinggo Terbangunnya Sarpras diLokasi Hutan (100%) (13Lokasi)



92 2.02.17.003

Konservasi SumberDaya Air

Kelompok Tani Kota Probolinggo Tersedianya SumurResapan (100%) (50 Unit)



72

93 2.02.17.004

Pembinaan,Pengawasan danPenertiban Industri HasilHutan

Industri Primer HasilHutan

Kota Probolinggo Meningkatnya PemahamanPelaku Usaha TentangPUHH (100%) (25 Industri)



94 2.02.17.005

Pembinaan,Pengawasan danPenertiban Industri HasilHutan Bukan Kayu

Industri Hasil HutanBukan Kayu

Kota Probolinggo Meningkatnya PemahamanPelaku Usaha TentangPUHH (100%) (10 Industri)




900.000

95 2.02.23.001

Peningkatan Peran sertaMasyarakat dalam RHL

Pokja KKMD Kota Probolinggo Terlaksananya Kegiatan TimKKMD (100%) (1 Pokja)



96 2.02.23.002

Rehabilitasi HutanMangrove

Kelompok Tani Kel. Ketapang, Kel.Pilang, Kel, Sukabumi,Kel. Mangunharjo

Terlaksananya KegiatanRHL Mangrove (100%) (50Hektar)



97 2.02.23.003

Penghijauan Lingkungan Sumber Mata Air Kota Probolinggo Penanaman di LokasiSumber Mata Air (100%) (2Mata Air)



Sumber MataAir, Kakija danKakisu

98 2.02.23.004

Penyusunan DokumenRencana KehutananTingkat Kota

Dokumen RencanaKehutanan Tingkat Kota

Kota Probolinggo Tersusunnya DokumenRencana Kehutanan (100%)(1 Dokumen)



99 2.02.23.005

Revisi RencanaPengelolaan RehabilitasiHutan dan Lahan

Revisi Dokumen RPRHL Kota Probolinggo Tersusunnya RevisiDokumen RPRHL



73

05004 Badan KoordinasiWilayah Pemerintahandan PembangunanProvinsi Jatim(BAKORPEMBANG) IVPamekasan

1.651.500

2.02.0100 Dinas Kehutanan 1.651.5000501 Kabupaten Bangkalan 700.0002.02.15 Program Pemanfaatan


200.000

100 2.02.15.001


Lahan di bawah tegakan Desa JeddihKecamatan Socah,Desa AmparaanKecamatan Kokop.

Wanatani / Wanatama(100%) (14 Ha)


danPerkebunan

[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1NC : 6,7Diarahkanuntuk kegiatanFasilitasiPeningkatanKelasKelompokTani Hutan

Wanatani /Wanafarma


500.000

101 2.02.23.001

Penghijauan Lingkungan Lahan Kosong, FasilitasUmum / Fasilitas Sosial

Desa Batu Korogan,Desa Amparaan, DesaManoan, DesaBandang Laok(Kecamatan Kokop).

Tersedianya bibitpenghijauan. (100%)(100000 batang)


danPerkebunan


Bibit jati, akasia,mahoni, danMPTS.

0519 Kabupaten Pamekasan 100.0002.02.15 Program Pemanfaatan


100.000

74

102 2.02.15.001

Pengembangan LebahMadu

Pemanfaatan hutansebagai sumberpendapatan

KecamatanBatumarmar,Kecamatan Waru,Kecamatan Pasean

Terlaksananyapengembangan lebah madu(100%)


danPerkebunan


usulan BPWS

0523 Kabupaten Sampang 700.0002.02.15 Program Pemanfaatan


600.000

103 2.02.15.001

Pengembangan HutanTanaman

penambahan luasanhutan kota

Kecamatan Sampang 1) penambahan luas arealhutan kota; 2)Pagar hutankota ; 3) Pembuatan sumurgali; 4) Pemeliharaan hutankota ; (100%) (4 paket)


danPerkebunan


104 2.02.15.002

Pengelolaan danPemanfaatan Hutan

Pemanfaatan lahanbawah tegakan

Kec. Robatal,Kedungdung, Omben,

Pemanfaatan lahan bawahtegakan dengan tan Kopi(100%) (4 ha)


danPerkebunan


105 2.02.23.001

Peningkatan PeranSerta Masyarakat dalamRHL


Kecamatan KarangPenang, Kedungdungdan Tambelangan

1) pembuatan Hutan Rakyat;2) Pembuatan Hutan Bambu(100%) (110 Ha)


danPerkebunan



100.000

75

106 2.02.17.001

Pengendalian BanjirPada Daerah Hulu


Sampang,Sokobanah,Robatal, Banyuatesdan Ketapang

1) Bibit Kayu-kayuan;2)pmeliharaan hutan hak(100%) (2 paket)


danPerkebunan


0526 Kabupaten Sumenep 151.5002.02.15 Program Pemanfaatan


151.500

107 2.02.15.001

Denfarm pupuk organikcair

petani tembakau 5 keckec Bluto,Manding, Ganding,Rubaru danPasongsongan

Tercapainya intensifikasitembakau


danPerkebunan

[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1,4,5NC : 6

108 2.02.15.002

Pengembangantanaman rempah

petani cabe jamu kec. Bluto, Rubarudan Lenteng

Tercapainya intensifikasicabe jamu


danPerkebunan

[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1,4,5NC : 6

TOTAL25.966.750

76

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2015-2019 mengacu pada

Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka

ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda

pembangunan Tahun 2015-2019 yang di dalamnya memuat subagenda

dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian

LHK. Pelaksanaan pembangunan dibagi kedalam : Prioritas Nasional, yang

memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan

janji Presiden dan Wakil Presiden; Prioritas Bidang, yang memuat sasaran

77

yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan

untuk Kementerian LHK; dan Prioritas Lintas Bidang yang sasarannya

merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Kementerian LHK merumuskan tujuan pembangunan kehutanan

Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada

toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya

yang berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel

meningkatkan kemampuan sumberdaya alamnya untuk memberikan

sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan

pembangunan ini, peran utama Kementerian LHK Tahun 2015-2019 yang

akan diusung, adalah :

(1) Menjaga kualitas Lingkungan Hidup (LH) yang memberikan daya

dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS,

keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.

(2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan,

menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan

menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered

species.

(3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan

merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

hutan.

Sementara itu, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya

dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat,

dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLHD) berada pada kisaran 66,5-68,6 (angka pada tahun 2014

sebesar 63,42). Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini

yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.

78

(2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara

lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan dengan indikator kinerja Peningkatan Kontribusi SDH

dan LH terhadap Devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang

akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non

kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport.

(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman

hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga

kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,

dengan indikator kinerja Derajat Keberfungsian Ekosistem

meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai

penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan,

peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan

kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak,

penurunan konsumsi bahan perisak ozon dan lain-lain).

Adapun agenda pembangunan nasional yang terkait langsung

dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

adalah :

(1) Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bermartabat dan

terpercaya.

(2) Agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan

daya saing di pasar internasional.

(3) Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra KLHK 2015-2019 serta

Visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 mempunyai keterkaitan yang

erat. Kedua Rencana Strategis tersebut sangat menekankan pada

terwujudnya masyarakat yang makmur / sejahtera dan lingkungan hidup /

hutan yang lestari. Masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan adalah

79

potret dari masyarakat “Wong Cilik” yang selama ini termarginalisasi

sehingga kondisi sosial ekonomi mereka jauh dari berkecukupan. Banyak

dari mereka yang menggantungkan sumber penghasilannya dari

keberadaan hutan, baik sebagai petani pesanggem, maupun pencari daun

kayu jati dan perencek kayu bakar.

Sasaran orientasi pembangunan kehutanan di Jawa Timur yang

dijalankan melalui misi Kementerian LHK dan misi Pemerintah Provinsi

Jawa Timur tersebut di atas, merupakan suatu sinergisasi dari misi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Makin Mandiri dan Sejahtera

Bersama Wong Cilik. Dapat dilihat dari adanya upaya-upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang secara sosial

ekonomi adalah sekelompok wong cilik yang perlu mendapatkan perhatian

lebih dari pemerintah. Dan ini merupakan tanggungjawab dan kewajiban

Pemerintah terhadap Rakyatnya

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sebagai upaya pencapaian target pembangunan kehutanan di Jawa

Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan tujuan

pembangunan kehutanan yang dipergunakan sebagai tolok ukur dalam

pencapaian kinerja organisasi.

Secara terinci, tujuan pembangunan kehutanan Tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan.

2. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan konservasi

kawasan hutan.

III.3. Program dan Kegiatan

Visi pembangunan Jawa Timur Tahun 2015-2019 adalah “Jawa

Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan

Berakhlak”. Sementara itu misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun

80

2015-2019 adalah: “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong

Cilik” yang diarahkan, terutama untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan

berdaya saing, berbasis agrobisinis/ agroindustri, industrialisasi.

3. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang.

4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Dalam kaitannya dengan upaya pencapaian visi dan misi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut sekaligus penjabarannya pada

sisi yang lebih teknis maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

menetapkan orientasi pembangunan kehutanannya melalui tujuan dan

sasaran OPD.

Terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran OPD Tahun 2015-

2019 tersebut, utamanya untuk kinerja Tahun 2017 maka program /

kegiatan pembangunan kehutanan yang akan ditetapkan/ dilaksanakan

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, adalah sbb:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana.

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan

Daerah, dengan kegiatan :

a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

4) Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan.

81

b. Penyusunan Laporan hasil Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran.

5) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, dengan

kegiatan :

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.

c. Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di

Bawah Tegakan.

d. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan.

e. APP Bidang Kehutanan.

f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM).

g. Pengendalian Produksi Hasil Hutan rakyat.

h. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka

Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan.

i. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Hutan.

j. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Mendukung

Manajemen dan Pemasaran Pasca Produk Hasil Hutan

Masyarakat Sekitar Hutan.

k. Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman

Hutan.

l. Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan.

m.Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran

Kehutanan.

n. Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan.

o. Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan

Hutan.

p. Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka

Usaha Kehutanan dan Kemitraan).

82

q. Pengelolaan Hutan Wilayah I.

r. Pengelolaan Hutan Wilayah II.

s. Pengelolaan Hutan Wilayah III.

t. Pengelolaan Hutan Wilayah IV.

u. Pengelolaan Hutan Wilayah V.

v. Pengelolaan Hutan Wilayah VI.

w.Pengelolaan Hutan Wilayah VII.

x. Pengelolaan Hutan Wilayah VIII.

y. Pengelolaan Hutan Wilayah IX.

6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan,

dengan kegiatan :

a. Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo.

b. Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK).

c. Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan.

d. Perlindungan Hutan.

e. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hutan.

7) Program Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, dengan kegiatan:

a. Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta

Reklamasi di Dalam dan Luar Hutan.

b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan

dan Lahan.

c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di Sekitar Sumber

Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan

Pantai).

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2017 sekaligus perkiraan maju tahun 2018 dapat diliat

pada Tabel 5 di bawah ini.

83

Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan PerkiraanMaju Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 02 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Indeks KepuasanPegawai terhadappelaksanaanadministrasiperkantoran

100%1,348,027,300

100%1,482,830,030

2 02 01 001 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran

Jumlah DokumenPertanggungjawaabanAdministrasi Perkantoran

Surabaya 1 dok1,348,027,300

APBD 1 dok1,482,830,030

2 02 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Prosentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi

100%2,858,933,700

100%3,144,827,070

2 02 02 001 Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana

Jumlah PengadaanSarana dan Prasarana

Surabaya 2 paket1,519,495,700

APBD 2 paket1,671,445,270

2 02 02 002 Pemeliharaan Peralatandan Kelengkapan Saranadan Prasarana

Jumlah Sarana danPrasarana yangTerpelihara

Surabaya 2 paket1,339,438,000

APBD 2 paket1,473,381,800

2 02 07 Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah

Prosentasekelembagaan yangtepat fungsi

100%1,026,600,000

100%1,129,260,000

2 02 07 002 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Jumlah LaporanPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Surabaya 2 Laporan1,026,600,000

APBD 2 Laporan1,129,260,000

84

2 02 11 Program Penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu

100%1,050,000,000

100%1,155,000,000

2 02 11 001 Penyusunan DokumenPerencanaan

Jumlah DokumenPerencanaan SKPD

Surabaya 5 dokumen481,296,000

APBD 5 dokumen529,425,600

2 02 11 002 Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Program danAnggaran

Jumlah DokumenPelaporan HasilPelaksanaan RencanaProgram/ Kegiatan

Surabaya 3 dokumen568,704,000

APBD 3 dokumen625,574,400

2 02 15 Program PemanfaatanPotensi SumberdayaHutan

Produksi Kayu HutanNegara

400.000m3 19,161,676,882

400.000m3 21,077,844,570

Produksi Getah Pinus 30.000ton

30.000ton

Produksi Getah Damar 200 ton 200 ton

Produksi Daun KayuPutih

14.000ton

14.000ton

Produksi Porang 2.000 ton 2.000 ton

2 02 15 009 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Jumlah DokumenInformasi danPembangunan Kehutanan

Jawa Timur 3 Dokumen309,600,000

APBD 3 Dokumen340,560,000

2 02 15 012 Peningkatan KerjasamaAntar Daerah

Jumlah PameranKehutanan

Magetan,Sumenep, Ngawi,Blitar

2 kali580,683,000

APBD 2 kali638,751,300

2 02 15 014 Pengembangan HutanRakyat dan PemanfaatanLahan di Bawah Tegakan

Luas Pengembanganhutan rakyat

Blitar, Bojonegoro,Jombang,Lamongan

75 Ha729,291,627

APBD 75 Ha802,220,790

Luas Pengembanganlahan bawah tegakan

Malang, Nganjuk,Pacitan, Pasuruan,Batu

60 Ha 60 Ha

85

2 02 15 017 Pemberdayaan UPTPeredaran Hasil Hutan

Jumlah pemegang izinyang tertib mengikutipenatausahaan hasilhutan

Provinsi JawaTimur, Jakarta,Kalimantan Timur,Kalimantan Utara,Sumatera Barat,Papua Barat,Sumatera Utara,Kalimantan Tengah

275perusahaan 1,974,838,500

APBD 275perusahaan 2,172,322,350

2 02 15 019 APP Bidang Kehutanan Jumlah LaporanPelaksanaan APP BidangKehutanan

Surabaya,Situbondo, Malang,Tuban, Trenggalek,Bojonegoro,Bondowoso,Probolinggo,Nganjuk,Tulungagung,Banyuwangi

2 Laporan734,272,500

APBD 2 Laporan807,699,750

2 02 15 021 Peningkatan PartisipasiMasyarakat melaluiPengelolaan HutanBersama Masyarakat(PHBM)

Jumlah LaporanPelaksanaan PartisipasiMasyarakat melalui PHBM

Banyuwangi 2 Laporan297,481,380


2 02 15 039 Pengendalian ProduksiHasil Hutan rakyat

Jumlah FMU yangTerfasilitasi VLK

Jember, Jombang,Probolinggo,Ponorogo, Ngawi,Malang, Bondowoso

2 FMU700,000,000

APBD 2 FMU770,000,000

2 02 15 050 PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam rangka MendukungPelatihan MasyarakatDesa Hutan

Jumlah LaporanPelaksanaan PelatihanMDH

Banyuwangi,Mojokerto,Probolinggo

2 Laporan209,047,000


2 02 15 053 Peningkatan danPengembanganKelembagaan KelompokHutan

Jumlah LaporanPelaksanaan Peningkatandan PengembanganKelembagaan Kelompok

Mojokerto,Nganjuk, Pasuruan,Probolinggo

2 Laporan216,674,500


86

2 02 15 061 PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam MendukungManajemen danPemasarananPascaproduk Hasil HutanMasyarakat Sekitar Hutan


Tulungagung,Banyuwangi,Malang, Lumajang

6 laporan1,000,000,000

APBD 6 laporan1,100,000,000

2 02 15 064 Pemberdayaan danPengembangan UPTPerbenihan TanamanHutan

Jumlah LaporanPemberdayaan danPengembanganPerbenihan TanamanHutan

Jawa Timur 3 Laporan948,903,000

APBD 3 Laporan1,043,793,300

2 02 15 065 Pembinaan danPengendalian ProduksiHasil Hutan

Jumlah LaporanPengendalian ProduksiHasil Hutan

Nganjuk, Madiun,Banyuwangi, Blitar,Ngawi, Malang,Jember

2 Laporan700,000,000


2 02 15 066 Penatausahaan HasilHutan dan PengawasanPungutan IuranKehutanan

Jumlah LaporanPenatausahaan HasilHutan dan PengawasanIuran Kehutanan

Surabaya 3 Laporan 800,000,000 APBD 3 Laporan880,000,000

2 02 15 067 Pembinaan danPengawasan IndustriHasil Hutan

Jumlah LaporanPembinaan danPengawasan IndustriHasil Hutan


2 02 15 069 Peningkatan SDMKehutanan dalam rangkaPengelolaan Hutan

Jumlah LaporanPeningkatan SDMKehutanan


2 02 15 071 PengembanganPerhutanan Sosial(Pengembangan AnekaUsaha Kehutanan danKemitraan)

Jumlah Kelompok PelakuAneka Usaha Kehutanan

Jember, Malang,Pasuruan

2 kelompok 278,375,375 APBD 2 kelompok306,212,913

2 02 15 072 Pengelolaan HutanWilayah I

Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat

Pacitan 28500 400,000,000 APBD 28500 475,875,000

87

2 02 15 073 Pengelolaan HutanWilayah II


Ponorogo, Madiun,Magetan, Ngawi

114000 1,075,000,000 APBD 114000 1,316,250,000

2 02 15 074 Pengelolaan HutanWilayah III


Trenggalek 28500 455,000,000 APBD 31000 536,625,000

2 02 15 075 Pengelolaan HutanWilayah IV


Tulungagung, Kediri 68000 690,000,000 APBD 78000 820,125,000

2 02 15 076 Pengelolaan HutanWilayah V


Malang, Pasuruan,Blitar, Kota Batu

237500 1,325,000,000 APBD 24500 1,569,375,000

2 02 15 077 Pengelolaan HutanWilayah VI


Nganjuk, Jombang,Mojokerto,Bojonegoro, Tuban,Lamongan

177000 1,445,000,000 APBD 177000 1,711,125,000

2 02 15 078 Pengelolaan HutanWilayah VII


Bondowoso,Lumajang,Probolinggo,Jember, Situbondo,Banyuwangi

331000 1,719,000,000 APBD 3385002,004,750,000

2 02 15 079 Pengelolaan HutanWilayah VIII


Bangkalan, Gresik,Sidoarjo

108000 645,000,000 APBD 108000769,500,000

2 02 15 080 Pengelolaan HutanWilayah IX


Sampang,Pamekasan,Sumenep

85500 775,000,000 APBD 93000921,375,000

2 02 17 Program Perlindungandan KonservasiSumber Daya Hutan

% Penurunan luaskebakaran hutan

5% 6,066,183,000 5%6,672,801,300

% Penurunanpencurian hasil hutan

2,5% 2,5%

88

2 02 17 009 Pelestarian dan PenataanKawasan Tahura R.Soerjo

Jumlah Bibit Persemaian Kawasan Tahura RSoerjo

20.000batang

3,510,986,000 APBD 20.000batang 3,862,084,600

2 02 17 035 Operasi Perlindungan danPengamanan Hutan(DAK)

Luas Rehabilitasi Hutan Kawasan Tahura RSoerjo

0 Ha 0 APBD 0 Ha -

2 02 17 071 Pemantapan danPemantauan StatusKawasan Hutan

Jumlah LaporanPemantapan danPemantauan StatusKawasan Hutan

Jawa Timur 3 Laporan 794,297,000 APBD 3 Laporan873,726,700

2 02 17 072 Perlindungan Hutan Jumlah LaporanPelaksanaanPerlindungan Hutan

Jawa Timur 3 Laporan 926,300,000 APBD 3 Laporan1,018,930,000

2 02 17 073 Konservasi EkosistemSumberdaya Hutan

Jumlah LaporanPelaksanaan KonservasiEkosistem SDH


2 02 23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan

Luas kawasan hutanyang dikonservasi(Ha)

10000 Ha 586,803,118 10000 Ha645,483,430

2 02 23 003 Pengawasan KegiatanRehabilitasi Hutan danLahan serta Reklamasi diDalam dan Luar Hutan

Jumlah LaporanPengawasan KegiatanRehabilitasi Hutan danLahan


2 02 23 004 Peningkatan Peran sertaMasyarakat dalamRehabilitasi Hutan danLahan

Jumlah LaporanPeningkatan PeransertaMasyarakat


2 02 23 005 Rehabilitasi Hutan danLahan (Penanaman diSekitar Sumber Air,Penghijauan Lingkungan,Rehabilitasi Mangrovedan Pantai)

Luas Areal Rehabilitasi Lamongan,Lumajang,Probolinggo

50 hektar 371,629,000 APBD 50 hektar408,791,900

Total Anggaran 32,098,224,000 35,308,046,400

89

IV. PENUTUP

Dengan acuan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah) Tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur dan Renstra (Rencana

Strategis) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menyusun perencanaan

pembangunan kehutanan Jawa Timur jangka pendek dalam dokumen

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Dilandasi proses penjaringan

aspirasi masyarakat diharapkan sinergisitas perencanaan pembangunan

kehutanan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

dapat terwujud.

Mengingat pembangunan kehutanan merupakan urusan yang

kompleks, memerlukan jangka waktu yang relatif lama dan

berkesinambungan maka komitmen Kepala Daerah yang kuat sangat

diperlukan, utamanya pada aspek alokasi anggaran dan ketaatan pada

prosedur hukum serta pedoman pelaksanaan. Dengan didukung alokasi

anggaran yang proporsional (sesuai dengan rencana kebutuhan) dan

pelaksanaan yang senantiasa berada pada koridor hukum, Insyaallah Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat melaksanakan program/ kegiatan

kehutanan utamanya di Tahun 2017 ini sejalan dengan apa yang telah

direncanakan.

Surabaya, Januari 2017KEPALA DINAS KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TIMUR

INDRA WIRAGANA, SHPembina Utama Madya

NIP. 19570624 198503 1 006

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………..DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………..

iii

BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………..….... 1I.1. Latar Belakang ……………………………………….………. 1I.2. Landasan Hukum…. ……………………………………...... 5I.3. Maksud dan Tujuan…… …………………………………… 9I.4. Sistematika Penulisan.……………………………………… 10

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUNLALU…………………….................................................... 14II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD……………………………………… 14II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD….………………….… 23II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD ...................................................... 34II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..………….. 37II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat........................................................ 50BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN............ 76

III.1..Telaahan terhadap Kebijakan Nasional………………. 76III.2..Tujuan dan Sasaran Renja OPD…..…………………… 79III.3 Program dan Kegiatan…………..…………………………. 79

BAB IV. PENUTUP ……………………………………………..………………… 89

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

Tabel

Tabel

TabelTabel

Tabel

1.

2.1.

2.2.

3.4.

5.

Matriks Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaOPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur s/d Tahun 2015…………………………….Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur.....................................................Rencana Kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi JawaTimur Tahun 2017........................................................Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017......Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari ParaPemangku Kepentingan Tahun 2017...............................Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD DinasKehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 danPerkiraan Maju Tahun 2017...........................................

16

32

3340

51

83

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURD I N A S K E H U T A N A N

Jl. Bandara Juanda Telp. 031-8666549 Fax. 031-8667858Email: [email protected] U R A B A Y A 61253

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANANPROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 522 /23 /123.01/2017

TENTANGPERUBAHAN RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti PeraturanGubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sertaPeraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur, perlu dilakukan Review terhadap RencanaKerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) DinasKehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada hurufa, perlu menetapkan Perubahan Renja-OPD Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur Tahun 2017 hasil review denganKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–

Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950).

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 4412).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355).

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia



8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207)

jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan



9.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

12.

13.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran

Dearah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E).


tentan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3

Seri D).

14. Peraturan Daerah

14.

15.

16.

17.


tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1

Seri C).


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013

tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032

(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 50 Seri

E).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 84,

Seri E).

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2016 Nomor 110 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Perubahan Renja-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun

2017.

Kedua : Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama

merupakan implikasi dari adanya penambahan anggaran dan kegiatan

untuk Sembilan UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD)

Tahun Anggaran 2017 pasca ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur .

Ketiga : Sistematika Perubahan Renja-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.

BAB III

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

PENUTUP.

Keempat : Uraian secara terinci dari Perubahan Renja-OPD Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini, tercantum dalam Lampiran Surat

Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SurabayaPada Tanggal : 4 Januari 2017

KEPALA DINAS KEHUTANANPROVINSI JAWA TIMUR

INDRA WIRAGANA, SHPembina Utama Madya

NIP. 19570624 198503 1 006

TEMBUSAN:Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Prov. Jatim.

2. Sdr. Inspektur Prov. Jatim.3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Setda

Prov. Jatim.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa TimurNomor : 522 / 23 /123.01/2017Tanggal : 4 Januari 2017

PERUBAHAN RENCANA KERJAORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017(TERLAMPIR)

Documents

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR · Rencana Kerja (Re nja) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan Pemerintah Pusat, Provinsi