Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, Juni 2015

i

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018, dengan mengacu kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016, dimana target yang akan dicapai telah dirumuskan

sebagai sebuah indikator kinerja program/kegiatan SKPD.

Target yang akan dicapai tersebut telah didistribusikan kepada masing - masing

penanggung jawab program/pelaksana kegiatan untuk mengambil peran sesuai

bidang tugas yang diemban dan diharapkan kepada para penanggung jawab/

pelaksana dapat merealisasikan target pembangunan kehutanan yang telah

direncanakan secara maksimal. Dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen evaluasi bagi

para pihak terkait atas pencapaian program dan kegiatan pembangunan kehutanan

di Kalimantan Barat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat ini tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan,

untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan

dimana mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan

dokumen Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat diucapkan terima

kasih. Akhirnya semoga dokumen Renja SKPD ini dapat bermanfaat dan mencapai

sasaran.

Pontianak, Juni 2015 KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, MARIUS MARCELLUS TJ, SH, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590409 198303 1 017

- i -

DAFTAR ISI

Halaman

SK Penetapan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

KATA PENGANTAR ....................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................... 1

B. Dasar Hukum ............................................................. 2

C. Maksud dan Tujuan ...................................................... 4

D. Sistematika Penyusunan Renja SKPD ................................ 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 dan 2015 ......... 6

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 ..................... 6

B. Evaluasi Kesesuaian Renja Dengan DPA SKPD Tahun 2015 ........ 10

C. Capaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2014 ................ 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ...................... 30

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 ...................... 35

BAB IV PENUTUP ..................................................................... 40

Lampiran - lampiran

- ii -

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 ..................................................

8

2. Program dan Kegiatan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada Dokumen Renja Tahun 2015 .....................................

10

3. Program dan Kegiatan Rutin SKPD Dinass Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 ...

18

4. Program dan Kegiatan Inti (Core Business) SKPD Dinass Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 ...............................................................................

21

5. Capaian Target Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Sampai Dengan Tahun 2014 Berdasarkan Indikator Kinerja SKPD Tahun 2013 – 2018 ...............................................................

27

- iii -

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang

mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasannya serta menjamin penggunaan sumber daya secara efesien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai visi

”Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Guna Menjamin Kelestarian Sumber Daya Hutan dan Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat”. Untuk mewujudkan visi di atas,

maka SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan misi

sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan, optimalisasi

pemanfaatan hutan alam produksi, serta pengembangan sistem informasi

kehutanan.

2. Melaksanakan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, optimalisasi

pembangunan hutan tanaman, serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan

sekitar hutan.

3. Melaksanakan peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan, optimalisasi

penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan, serta pengembangan industri

primer hasil hutan kayu berkelanjutan.

4. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan, optimalisasi pemanfaatan

hutan lindung dan konservasi, serta pengendalian kerusakan sumber daya

hutan termasuk kebakaran hutan dan lahan.

2

5. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan kehutanan,

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kehutanan,

pelayanan umum dan sumber daya aparatur, serta penatausahaan keuangan

dan aset.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk

meningkatkan sinergisitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan

kehutanan, serta optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang memuat program dan kegiatan

Pembangunan Kehutanan tahun 2016 yang tidak terpisahkan dari dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun

2013 - 2018 dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Barat tahun 2013 - 2018 serta hasil rapat koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan melalui wadah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebagai wahana pembahasan dan

konsultasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Rencana Kerja tahun 2016 mencakup seluruh program dan

kegiatan pembangunan kehutanan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD

Provinsi Kalimantan Barat yang dikelola oleh SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat dan dana dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja)

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

1. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 - 2025;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-

Setjen/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2008 - 2028;


Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2014;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat;

4


Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Inventarisasi dan

Pemetaan Hutan Provinsi Kalimantan Barat;


Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penanggulangan

Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat;


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2016;

20. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 375/Bappeda/2013 tanggal

31 Juli 2013 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018;

21. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 598/Bappeda/2015 tentang

Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016;

22. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor :

281/Dishut-I/Kpts/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2016 adalah untuk menjaga konsistensi dan

harmonisasi kebijakan pembangunan sektor kehutanan sebagaimana telah

tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 –

2018, Rencana Strategis SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

tahun 2013 – 2018 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 dengan

rencana pembangunan kehutanan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana

Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana

Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Para Penanggung Jawab

Program/Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat pada tahun 2016.

5

2. Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 adalah untuk mewujudkan sinergisitas

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program/

kegiatan pembangunan kehutanan tahun 2016 oleh SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 akan menjadi dasar dalam

penyusunan RKA-SKPD dan RKA-KL dana dekonsentrasi Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 dan sekaligus sebagai instrumen

evaluasi capaian kinerja program/kegiatan dari masing - masing

penanggungjawab/ pelaksana teknis.

D. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 terbagi menjadi 5 bab dan

beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan 2015

A. Evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014

B. Evaluasi Kesesuaian Rencana Kerja dengan DPA SKPD Tahun 2015

C. Capaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2014

Bab III : Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2016

Bab IV : Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

(Memuat Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan,

Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana)

Bab V : Penutup

6

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 DAN 2015

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014

Evaluasi atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan proses

sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan ketidak-

berhasilan sasaran yang ingin dicapai dengan beberapa indikator sasaran yang

telah ditentukan. Sebagai bahan evaluasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat pada tahun 2014 memiliki 10 (sepuluh) sasaran strategis pembangunan

kehutanan yang merupakan core business SKPD.

Adapun ke-10 (sepuluh) sasaran strategis pembangunan kehutanan yang ingin

dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kawasan hutan yang mantap dan meningkatnya pengelolaan

hutan alam produksi;

2. Meningkatnya produktifitas kawasan hutan kritis dan pengelolaan hutan

tanaman lestari;

3. Terbukanya lapangan kerja dan peluang berusaha masyarakat didalam dan

disekitar hutan;

4. Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan dan penerimaan dana bagi

hasil sektor kehutanan;

5. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan produksi hasil hutan;

6. Berkembangnya industri primer hasil hutan berkelanjutan;

7. Meningkatnya penegakan hukum dibidang kehutanan dan berkurangnya

intensitas kerusakan sumber daya hutan;

8. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan konservasi;

9. Meningkatnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

10. Meningkatnya kapasitas perencanaan kehutanan dan kualitas sistem informasi

kehutanan.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas dilaksanakan melalui 10

(sepuluh) program urusan kehutanan yang merupakan program inti (core business)

dan 6 (enam) program pendukung yang penganggarannya dibiayai dari APBD

Provinsi Kalimantan Barat serta 5 (lima) program dekonsentrasi Kementerian

Kehutanan RI yang dibiayai dari APBN dengan perincian sebagai berikut :

7

1. Program inti (core business) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Barat :

1) Program Penatagunaan Kawasan dan Pemanfaatan Hutan Alam;

2) Program Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Tanaman;

3) Program Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Hutan;

4) Program Tertib Penatausahaan Hasil Hutan;

5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan;

6) Program Peningkatan Industri Kehutanan;

7) Program Pengamanan dan Pengendalian Kerusakan Hutan;

8) Program Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi Lainnya;

9) Program Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

10) Program Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan

dan Informasi Kehutanan.

2. Program Rutin/Penunjang SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Barat :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

6) Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah.

3. Program dekonsentrasi Kementerian Kehutanan RI melalui dana APBN :

a. Program Peningkatan Usaha Kehutanan (Unit Eselon I Direktorat Jenderal

Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI);

b. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (Unit

Eselon I Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Kementerian Kehutanan RI);

c. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat (Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan

Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI);

d. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan

Hutan (Unit Eselon I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian

Kehutanan RI);

8

e. Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan

(Unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Kementerian Kehutanan RI).

Adapun hasil evaluasi atas kinerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2014 berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 1

Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Capaian Tahun 2014

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 1.

Terwujudnya kawasan hutan yang mantap dan meningkatnya pengelolaan hutan alam produksi

Tertib penggunaan kawasan hutan di daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peruntukkannya

3 Kabupaten

3 Kabupaten

100 %

Penyediaan data pemukiman penduduk dalam kawasan hutan sebagai bahan usulan proses pelepasan kawasan hutan secara parsial

3 Kabupaten

3 Kabupaten

100 %

Penyediaan data potensi sumber daya hutan unggulan

3 Kabupaten

3 Kabupaten

100 %

Pemeliharaan batas kawasan hutan lindung dan hutan produksi

123 Km 123 Km 100 %

Pemegang IUPHHK-HA yang menerapkan sistem pengelolaan hutan alam produksi lestari

13 unit manajemen

13 unit manajemen

100 %

Pemegang IUPHHK-HA yang mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari katagori baik

1 unit manajemen

1 unit manajemen

100 %

2. Meningkatnya produktifitas kawasan hutan kritis dan pengelolaan hutan tanaman lestari

Penanaman jenis tanaman unggulan lokal

8 Ha 2 Ha 25 %

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan tanaman kehutanan dan MPTS

3 Kabupaten

3 Kabupaten

100%

Pemegang IUPHHK-HT yang menerapkan sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari

16 unit manajemen

15 unit manajemen

93,75 %

9


Target Realisasi

1 2 3 4 5 6

Pemegang IUPHHK-HT yang mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan tanaman lestari katagori baik

2 unit manajemen

2 unit manajemen

100 %

3. Terbukanya lapangan kerja dan peluang berusaha masyarakat didalam dan disekitar hutan

Pengembangan usaha masyarakat desa yang berbasis pelestarian sumber daya hutan

6 Kelompok 6 Kelompok 100 %

4. Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan

Penertiban peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan hutan hak

9 unit manajemen

9 unit manajemen

100 %

Penertiban penatausahaan iuran kehutanan pada Kabupaten Penghasil

12 Kabupaten

12 Kabupaten

100 %

5. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan produksi hasil hutan

Penertiban penatausahaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan hutan hak

15 unit manajemen

15 unit manajemen

100 %

6. Berkembangnya industri primer hasil hutan berkelanjutan

Penertiban perijinan dan penggunaan bahan baku industri primer hasil hutan kayu kapasitas ≤ 6.000 M3/tahun

13 unit manajemen

13 unit manajemen

100 %

7. Meningkatnya penegakan hukum dibidang kehutanan dan berkurangnya intensitas kerusakan sumber daya hutan

Penurunan tindak kejahatan dibidang kehutanan

3 Kabupaten

3 Kabupaten

100 %

Penanganan kasus tindak pidana dibidang kehutanan sampai kepada tahap investigasi dan pengamanan barang bukti

1 Perkara 1 Perkara 100 %

Penyediaan data dan peta daerah rawan kerusakan hutan

3 Kabupaten

3 Kabupaten

100 %

Penanganan pelanggaran kehutanan dan pengendalian kerusakan hutan

3 Kabupaten

3 Kabupaten

100 %

8. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan konservasi

Penetapan dan pembangunan Taman Hutan Raya (Tahura) skala Provinsi 1 lokasi secara fisik 100 %

1 Lokasi

(Fisik 50 %) 1 Lokasi

(Fisik 50 %)

100 %

Penyediaan data potensi pemanfaatan kawasan hutan lindung dan konservasi

5 Lokasi 5 Lokasi 100 %

9. Meningkatnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Peningkatan kapasitas SDM dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

3 Kabupaten/

Kota

3 Kabupaten/

Kota

100%

10


Target Realisasi

1 2 3 4 5 6

Penurunan intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan

3 Kabupaten/

Kota

3 Kabupaten/

Kota

100%

10. Meningkatnya kapasitas perencanaan kehutanan dan kualitas sistem informasi kehutanan

Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan kehutanan

2 dokumen 2 dokumen 100 %

Penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

2 dokumen 2 dokumen 100 %

B. Evaluasi Kesesuaian Rencana Kerja Dengan DPA SKPD Tahun Anggaran 2015

1. Program/Kegiatan Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 dan Rencana

Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015,

maka pada tahun 2015 SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2

Program dan Kegiatan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015

No Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1 2 3 4

Program inti (core business) kehutanan sumber dana APBD Provinsi Kalbar

1. Penatagunaan kawasan dan pemanfaatan hutan alam

1) Identifikasi dan inventarisasi penggunaan kawasan hutan untuk sektor non kehutanan

Validasi data fisik dan aktifitas penggunaan kawasan hutan untuk sektor non kehutanan

2) Identifikasi dan inventarisasi pemukiman dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi

Tersedianya data pemukiman dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi

11


1 2 3 4

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ijin penggunaan kawasan hutan untuk non kehutanan

Tertib pelaksanaan penggunaan kawasan

4) Inventarisasi Tegakan Kayu Dalam Areal Perkebunan

Data tegakan kayu dalam areal perkebunan

5) Pembinaan teknis PAK dan ITSP oleh IUPHHK-HA

Tertib pelaksanaan PAK dan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA

6) Pembinaan dan monitoring hasil tindak lanjut penilaian PHAPL

Jumlah IUPHHK-HA kategori baik dalam proses sertifikasi PHAPL meningkat

7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKT IUPHHK-HA

Tertib pelaksanaan RKT oleh pemegang IUPHHK-HA

8) Penyiapan materi pembuatan peta digital perkembangan RKT IUPHHK-HA

Tersedianya peta perkembangan RKT

9) Inventarisasi potensi belian Tersedianya data potensi belian

10) Inventarisasi hutan lindung Data hutan lindung tersedia

11) Penyajian dan pendistribusian peta penunjukan dan hasil tata batas

Peta penunjukan dan hasil tata batas terdistribusi

12) Pemeliharaan batas kawasan hutan lindung

Batas kwasan hutan lindung terpelihara

13) Fasilitasi pembentukan KPH lintas Kabupaten/Kota

Terbentuknya KPH lintas Kabupaten/Kota

14) Identifikasi potensi tanaman sagu didalam dan sekitar kawasan hutan

Tersedianya data awal potensi pengembangan budidaya sagu di dalam dan sekitar kawasan hutan

2. Rehabilitasi dan pengembangan hutan tanaman

1) Pengelolaan lokasi pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (TUL)

Tertanamnya lokasi tanaman unggulan lokal

2) Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar

Bibit tanaman kehutanan dan MPTS tersedia

3) Bindal pengesahan rencana reklamasi hutan

Tersedianya rencana reklamasi hutan pada pemegang ijin penggunaan kawasan

4) Fasilitasi budidaya tanaman kehutanan oleh masyarakat dalam rangka RHL

Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan budidaya tanaman kehutanan

5) Pembinaan dan pengendalian pembangunan hutan kota

Kabupaten/Kota memiliki hutan kota

6) Pembinaan dan pengendalian sumber benih tanaman hutan

Sumber benih tanaman hutan bersertifikat tersedia

12


1 2 3 4

7) Pendukung kegiatan puncak aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)

Penyelenggaraan acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)terfasilitasi

8) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan RKT IUPHHK-HT tahun berjalan

Pelaksaan RKT IUPHHK-HT tahun berjalan tertib

9) Monev realisasi tanaman RKT tahun sebelumnya

Peningkatan tertib rencana dan realisasi hasil tanaman

10) Fasilitasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Jumlah HTR yang memilki kelembagaan meningkat

11) Penyiapan bahan pmetaan prkembangan IUPHHK-HT

Peta perkembangan perijinan IUPHHK-HT dan RKT IUPHHK-HT tersedia

12) Peningkatan pemahaman kepada masyarakat sekitar IUPHHK-HT

Masyarakat sekitar IUPHHK-HT yang mendukung keberadaan IUPHHK-HT

3. Pengembangan sumber daya masyarakat hutan

1) Pengembangan usaha masyarakat desa hutan

Peningkatan usaha masyarakat desa hutan berupa tanaman kehutanan dan MPTS

2) Fasilitasi pembangunan hutan kemasyarakatan (HKm)

Permohonan ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada pemerintah terfasilitasi

3) Fasilitasi pembangunan hutan desa (HD)

Permohonan ijin pengelolaan hutan desa kepada pemerintah terfasilitasi

4) Pembinaan dan monitoring kegiatan kelola sosial pada unit manajemen

Data pemberdayaan masyarakat di sekitar unit manajemen tersedia

5) Lomba penghijauan dan konservasi Alam

Kelompok masyarakat pemenang lomba penghijauan dan konservasi alam terpilih

6) Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa sekitar hutan melalui usaha budidaya sagu

Terfasilitasinya pengembangan usaha masyarakat sekitar kawasan hutan melalui upaya budidaya sagu

4. Tertib penata-usahaan hasil hutan

1) Pengawasan dan pengendalian dokumen peredaran hasil hutan

Peningkatan tertib penggunaan dokumen peredaran hasil hutan

2) Pembinaan dan pengendalian pelaksana tugas wasganis di Kab/Kota

Peningkatan pelaksanaan tugas wasganis Kabupaten/Kota

3) Pembinaan dan pengendalian pelaksana tugas ganis di IUPHHK-HA/HT, industri dan TPK terdaftar

Peningkatan pelaksanaan tugas ganis IUPHHK-HA/HT, industri dan TPK terdaftar

4) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan penerimaan iuran kehutanan di Kab/Kota

Peningkatan tertib penatausahaan iuran kehutanan di Kab/Kota

13


1 2 3 4

5) Peningkatan pemahaman peraturan bidang BIKPHH pada unit manajemen

Pemahaman petugas unit manajemen terhadap peraturan bidang BIKPHH meningkat

6) Monitoring harga pasar hasil hutan kayu dan non kayu

Pemutakhiran data harga hasil hutan kayu dan non kayu untuk penentuan harga patokan

5. Optimalisasi peman-faatan hasil hutan

1) Pengawasan dan pengendalian hasil produksi pada IUPHHK-HA/HT dan hutan hak

Peningkatan tertib pelaporan produksi hasil hutan

2) Pengawasan dan pengendalian peralatan produksi pada unit manajemen

Peningkatan tertib penggunaan peralatan eksploitasi hutan pada unit manajemen

6. Peningkatan Industri Kehutanan

1) Pengawasan dan pengendalian perijinan industri primer hasil hutan

Peningkatan tertib perijinan industri primer hasil hutan kayu

2) Monev pemenuhan bahan baku dan produksi industri primer kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun

Peningkatan tertib rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku, pemanfaatan dan produksi kayu olahan pada industri primer kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun

3) Penyiapan bahan pembuatan peta perkembangan industri primer hasil hutan kayu

Tersedianya bahan pembuatan peta perkembangan industri pimer hasil hutan kayu di Kalbar

7. Pengamanan dan pengendalian kerusakan hutan

1) Koordinasi penanganan tindak pidana dibidang kehutanan

Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan penanganan tindak pidana dibidang kehutanan

2) Operasi intelijen pengamanan hutan Lokasi operasi pengamanan hutan tepat sasaran

3) Operasi pengawasan peredaran hasil hutan

Aktifitas peredaran hasil hutan illegal menurun

4) Operasi pengamanan hutan dan pemberantasan illegal logging

Aktifitas gangguan perambahan hutan dan illegal loging menurun

5) Pendataan dan koordinasi pelaksanaan tugas POLHUT dan PPNS

Data pelaksana tugas POLHUT dan PPNS tersedia

6) Penanganan kasus tindak pidana dibidang kehutanan (penyelidikan dan penyidikan)

Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana dibidang kehutanan sampai kepada tahap investigasi dan pengamanan barang bukti

7) Pengelolaan data kerusakan hutan Data kerusakan hutan tersedia dan terkelola dengan baik

8) Pembinaan dan monitoring pengendalian kerusakan lingkungan pada unit manajemen

Pelaksanaan kelola lingkungan pada unit manajemen tertib

14


1 2 3 4

9) Monitoring penanganan pelanggaran kehutanan di daeah Kab/Kota

Progres penanganan temuan pelanggaran kehutanan di Kab/Kota meningkat

10) Investigasi atas pengaduan pelanggaran kehutanan

Pengaduan pelanggaran dibidang kehutanan oleh masyarakat tertangani

11) Peningkatan kerjasama pengendalian kerusakan hutan dalam kerangka Sosek Malindo

Kesepekatan pengendalian kerusakan hutan dua negara (Indonesia – Malaysia) terkait penanganan kebakaran hutan dan illegal logging

8. Pengelolaan hutan lindung dan konser-vasi lainnya

1) Pengumpulan data dan informasi keanekaragaman hayati pada kawasan hutan lindung

Data potensi keanekaragaman hayati pada kawasan hutan lindung tersedia

2) Pengumpulan data & informasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung dan konservasi lainnya

Data potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung dan konservasi tersedia

3) Pemberdayaan dan pengembangan pengelolaan hutan lindung (hutan adat/desa)

Jumlah kelompok masyarakat disekitar hutan lindung berdayaguna

4)

Pembinaan dan monev kawasan konservasi insitu pada unit manajemen

Kawasan konservasi insitu pada unit manajemen terkelola dengan baik

5) Pembangunan Taman Hutan Raya (Tahura) skala Provinsi

Lokasi Taman Hutan Raya (Tahura) skala Provinsi tersedia

9. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

1) Pemeliharaan peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran hutan

Terpeliharanya peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran hutan

2) Latihan rutin pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Meningkatnya kesiapsiagan personil dan peralatan dalam dalkarhutla

3) Patroli kebakaran hutan dan lahan Informasi lokasi dan kejadian kebakaran hutan dan lahan tersedia dengan akurat

4) Operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan/diminimalisir

5) Pemeriksaan titik api Informasi titik api tersedia dan akurat

6) Posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Informasi hotspot tersedia dan terdistribusi

7) Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Tersedia, terpasang dan terdistribusikannya bahan kampanye pencegahan karhutla

15


1 2 3 4

8) Apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Meningkatnya peranserta para pihak dalam pengendalian dalkarhutla

9) Sosialisasi peraturan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada aparatur Kabupaten/Kota

Meningkatnya pengetahuan aparatur Kab/Kota tentang peraturan pengendalian karhutla

10) Sosialisasi peraturan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan pengendalian karhutla

11) Pelatihan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam upaya pengendalian karhutla

12) Pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA)

Meningkatnya pemahaman Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam upaya pengendalian karhutla

10. Peningkatan sinergisitas perencanaan pembangunan kehutanan dan sistem informasi kehutanan

1) Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah

Sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

2)

Pelaksanaan forum SKPD Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Kesepakatan dan rumusan usulan perencanaan pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016

3) Penyediaan data spasial dan numerik kehutanan

Laporan tahunan dan statistik Dinas Kehutanan Prov. Kalbar

4) Pemutakhiran database Sistem Informasi Kehutanan

Database kehutanan terkelola dengan baik

5) Pengelolaan Pusat informasi (Pusinfo) Kehutanan Kalimantan Barat

Pusinfo kehutanan Kalbar terkelola dengan baik

6) Ekspo pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Pembangunan kehutanan di Provinsi Kalbar terinformasikan dengan baik

7) Pembuatan buku profil kehutanan Kalbar

Profil kehutanan Kalbar tersedia

8) Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada SKPD (operasional Tim Adhoc SKPD)

Jumlah temuan hasil pemeriksaan APIP pada SKPD tertangani dengan baik

Program dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sumber dana APBN

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian LHK

1) Fasilitasi peningkatan usaha hutan alam

Meningkatnya pengelolaan hutan alam

2) Fasilitasi peningkatan usaha hutan tanaman

Meningkatnya pengelolaan hutan tanaman

16


1 2 3 4

3) Fasilitasi peningkatan industri primer kehutanan

Meningkatnya pengelolaan industri primer hasil hutan kayu

4) Fasilitasi peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan

Meningkatnya peredaran hasil hutan kayu legal dan PNBP sektor kehutanan

5) Fasilitasi pengelolaan hutan lindung dan rehabilitasi hutan

Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan rehabilitasi hutan

6) Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Meningkatnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas

7) Fasilitasi pengembangan perhutanan sosial

Meningkatnya pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa (HD)

8) Fasilitasi pengembangan perbenihan tanaman hutan

Berkembangnya sumber benih tanaman hutan

9) Fasilitasi pengukuhan dan tenurial kawasan hutan

Menurunnya konflik tenurial kawasan hutan

10) Fasilitasi pembangunan wilayah pengelolaan hutan

Terbangunnya wilayah pengelolaan hutan ditingkat tapak melalui KPH

11) Fasilitasi inventarisasi sumber daya hutan

Tersedianya data potensi sumber daya hutan

12) Fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial

Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial

13) Fasilitasi pengendalian kebakaran hutan

Menurunnya kejadian kebakaran hutan

14) Fasilitasi penyidikan dan pengamanan hutan

Menurunnya tindak pelanggaran dibidang kehutanan

15) Fasilitasi peningkatan penyuluhan kehutanan

Meningkatnya kapasitas SDM dan kualitas penyuluhan kehutanan

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat sesuai Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2015,

maka ditempuh mekanisme pengalokasian pembiayaan program dan kegiatan

melalui 2 (dua) skema penganggaran yakni :

17

a) Melalui mekanisme APBD Provinsi Kalimantan Barat pada dokumen

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2015, diusulkan rencana penganggaran belanja langsung sebesar

Rp. 17.845.528.700,- dengan perincian sebagai berikut :

Dinas Kehutanan Prov. Kalbar : Rp. 13.149.254.325,-

Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (UIPH) : Rp. 2.431.700.000,-

Unit Penanggulangan Karhutla (UPKHL) : Rp. 2.264.574.375,-

Usulan tersebut termasuk program/kegiatan administrasi dan rutin, namun

tidak termasuk belanja tidak langsung (gaji pegawai).

b) Melalui mekanisme APBN pada dokumen RKA-KL dekonsentrasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2015 Satker

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, diusulkan rencana

penganggaran program/kegiatan sebesar Rp. 7.005.000.000,- dengan

perincian sebagai berikut :

Unit eselon I Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

sebesar Rp. 7.005.000.000,-

2. Program/Kegiatan Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan pada tahun 2015,

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah mendapatkan alokasi

anggaran Belanja Langsung pada APBD Provinsi Kalimantan Barat melalui

DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 sebesar

Rp. 13.315.894.500,- dengan perincian sebagai berikut :

Dinas Kehutanan Prov. Kalbar : Rp. 9.704.894.500,-


Unit Penanggulangan Karhutla (UPKHL) : Rp. 1.807.500.000,-

Jumlah tersebut termasuk program/kegiatan administrasi dan rutin, namun

tidak termasuk belanja tidak langsung (gaji pegawai).

Adapun rincian alokasi anggaran tahun 2015 berdasarkan program/kegiatan

rutin dan program/kegiatan inti (core business) pada SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

18

a) Program/Kegiatan Administrasi dan Rutin

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat : Rp. 3.549.872.000,-

Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (UIPH) : Rp. 634.051.000,-

Unit Penanggulangan Karhutla (UPKHL) : Rp. 908.198.500,-

Jumlah : Rp. 5.092.121.500,-

Rincian program dan kegiatan rutin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Program dan Kegiatan Rutin SKPD Dinas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015

No Uraian Program dan Kegiatan

Penanggung Jawab

DISHUT (Rp)

UIPH (Rp)

UPKHL (Rp)

1 2 3 4 5

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.728.026.000 358.291.000 450.285.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.900.000 600.000 300.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik 412.800.000 40.200.000 80.400.000

3 Penyediaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 22.600.000 900.000 7.400.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.480.000 720.000 1.120.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99.177.000 47.040.000 24.583.000

6 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 64.615.900 19.260.000 26.481.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 20.080.000 2.194.000 3.666.000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000 0 3.984.000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 24.268.600 6.465.000 0

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan 4.500.000 2.200.000 2.040.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.000.000 5.900.000 8.550.000

12 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah 562.750.000 114.431.400 168.580.400

13 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Lainnya 302.854.500 40.380.600 40.380.600

14 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 142.200.000 78.000.000 82.800.000

15 Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi 17.800.00 0 0

19


Penanggung Jawab

DISHUT (Rp)

UIPH (Rp)

UPKHL (Rp)

1 2 3 4 5

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.122.415.000 152.850.000 277.390.000

1 Pengadaan AC/Kipas Angin 27.650.000 2.400.000 3.600.000

2 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor 287.250.000 82.150.000 120.400.000

3 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 0 2.000.000 0

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 94.630.000 35.600.000 0

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 6.250.000 0 0

6 Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor 114.450.000 0 0

7 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 6.000.000 0 0

8 Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan 12.000.000 0 0

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional 97.200.000 17.800.000 80.450.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin 18.000.000 0 0

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 16.800.000 8.600.000 23.940.000

12 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Studio dan Komunikasi 15.935.000 0 0

13 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Sistem Informasi 20.000.000 0 0

14 Pengadaan Meubelair 38.050.000 0 36.000.000

15 Pengadaan Mesin Pompa Air 3.000.000 0 0

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air 2.000.000 0 0

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pompa Air 1.000.000 0 0

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 1.500.000 0 0

19 Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor 42.650.000 0 0

20 Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Tempat Ibadah 62.650.000 0 0

21 Rehabilitasi/Peningkatan Pagar Kantor 220.000.000 0 0

22 Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan 30.650.000 0 0

23 Pengadaan Sertifikat Tanah 4.750.000 0 0

24 Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 0 4.000.000 0

25 Pengadaan/Peningkatan Listrik/Telepon 0 0 13.000.000

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator 0 300.000 0

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 123.250.000 34.800.000 92.400.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 9.300.000 34.800.000 11.700.000

2 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya 113.950.000 0 80.700.000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 183.380.000 21.000.000 38.109.000

20


Penanggung Jawab

DISHUT (Rp)

UIPH (Rp)

UPKHL (Rp)

1 2 3 4 5

1 Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 4.000.000 26.780.000

2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop 45.000.000 17.000.000 7.000.000

3 Pembinaan Jasmani dan Rohani 59.700.000 0 0

4 Penyusunan Penetapan Kinerja 10.685.000 0 4.329.000

5 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.995.000 0 0

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 385.891.000 67.110.000 50.014.500

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan 42.641.000 23.380.000 19.375.000

2 Penyusunan LAKIP 11.562.000 7.195.000 4.630.000

3 Penyusunan Renstra (Penyempurnaan) 19.338.000 0 0

4 Penyusunan Renja SKPD 12.430.000 8.565.000 3.965.000

4 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ 88.710.000 8.565.000 7.930.000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 184.315.000 7.750.000 6.705.500

6 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 26.895.000 11.655.000 7.409.000

VI Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah 6.910.000 0 0

1 Penyusunan dan Pelaporan Inventarisasi Aset 6.910.000 0 0

J u m l a h 3.549.872.000 634.051.000 908.198.500

(%) Terhadap Total Anggaran 36,58 35,16 50,25

b) Program/Kegiatan Inti (Core Business)

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat : Rp. 6.155.022.500,-


Unit Penanggulangan Karhutla (UPKHL) : Rp. 899.301.500,-

Jumlah : Rp. 8.223.773.000,-

Rincian program dan kegiatan inti (core business) SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 sebagaimana

tertera pada tabel berikut ini.

21

Tabel 4

Program dan Kegiatan Inti (Core Business) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015

No Program/Kegiatan Jumlah

Anggaran (Rp)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 15 Program Penatagunaan Kawasan dan Pemanfaatan Hutan

Alam 2.958.574.000

1 Pembinaan Teknis PAK dan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA 59.585.000 Dishut

2 Pembinaan dan Monitoring Hasil Tindak Lanjut Penilaian PHAPL (Action Plan PHPL) 29.465.000 Dishut

3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT/BKT pada IUPHHK-HA 56.915.000 Dishut

4 Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman Dalam Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi 1.292.886.000 Dishut

5 Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan 124.376.000 Dishut

6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan 39.344.000 Dishut

7 Inventarisasi Tegakan Kayu Dalam Areal Perkebunan 174.594.000 Dishut

8 Penyiapan Materi Pembuatan Peta Digital Perkembangan RKT IUPHHK-HA 11.960.000 Dishut

9 Identifikasi, Inventarisasi Potensi Belian dan Risalah Hutan Tanaman Belian 305.364.000 UIPH

10 Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 389.555.000 UIPH

11 Penyusunan Profil Kawasan Hutan Lindung 420.920.000 UIPH

12 Identifikasi Potensi Sagu 53.610.000 UIPH

16 Program Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Tanaman 491.072.500

1 Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal 78.267.500 Dishut

2 Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 37.035.000 Dishut

3 Fasilitasi Budidaya Bibit Tanaman Oleh Masyarakat Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan 45.607.000 Dishut

4 Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kota 25.585.500 Dishut

5 Pembinaan dan Pengendalian Sumber Benih Tanaman Hutan 42.369.500 Dishut

6 Pembinaan Pelaksanaan RKT UPHHK-HT Tahun 2015 69.090.000 Dishut

7 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Tanaman RKT IUPHHK-HT Satu Tahun Sebelum RKT 67.055.000 Dishut

8 Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 33.845.000 Dishut

9 Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Sekitar IUPHHK-HT 34.950.000 Dishut

10 Pendukung Kegiatan Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 57.268.000 Dishut

17 Program Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Hutan 1.163.519.000

1 Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan 973.115.000 Dishut

22


Anggaran (Rp)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 2 Fasilitasi Pemberian Ijin Usaha Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan (HKm) 28.899.000 Dishut

3 Fasilitasi Pemberian Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Desa (HD) 28.044.000 Dishut

4 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Kelola Sosial Pada IUPHHK-HA/HT 46.727.000 Dishut

5 Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam 59.040.000 Dishut

6 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Melalui Usaha Budidaya Sagu

27.694.000

Dishut

18 Program Tertib Penatausahaan Hasil Hutan 284.654.000

1 Pengawasan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan Pada IUPHHK-HA/HT, IPK dan Hutan Hak 29.965.000 Dishut

2 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksana Tugas Wasganis di Kab/Kota 41.423.000 Dishut

3 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksana Tugas Ganis di IUPHHK-HA/HT, Industri dan TPK Terdaftar 53.065.000 Dishut

4 Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Penerimaan Iuran Kehutanan Pada Kabupaten/Kota 54.939.000 Dishut

5 Peningkatan Pemahaman Peraturan Bidang BIKPHH Pada IUPHHK-HA/HT di Kabupaten/Kota Penghasil 63.039.000 Dishut

6 Monitoring Harga Pasar Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu 42.223.000 Dishut

19 Program Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan 96.165.000

1 Pengawasan dan Pengendalian Produksi Pada IUPHHK-HA/HT, IPK dan Hutan Hak 57.040.000 Dishut

2 Pengawasan dan Pengendalian Peralatan Produksi Pada IUPHHK-HA/HT 39.125.000 Dishut

20 Program Peningkatan Industri Kehutanan 129.580.000

1 Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 40.665.000 Dishut

2 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Kapasitas ≤ 6.000 M3/tahun di Kab/Kota 69.080.000 Dishut

3 Penyiapan Bahan Peta Perkembangan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 19.835.000 Dishut

21 Program Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kerusakan Hutan 735.962.500

1 Koordinasi Penanggulangan Kejahatan Kehutanan dan Penegakan Hukum 65.286.000 Dishut

2 Operasi Intelijen Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan 38.613.500 Dishut

3 Operasi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan 121.980.000 Dishut

4 Operasi Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan 89.056.000 Dishut

5 Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan (Penyelidikan/Penyidikan) 20.512.000 Dishut

6 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan 112.298.000 Dishut

7 Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pada Unit Manajemen 90.566.000 Dishut

8 Peningkatan Kerjasama Pengendalian Kerusakan Hutan dalam kerangka SOSEK MALINDO 50.230.000 Dishut

9 Investigasi Atas Pengaduan Pelanggaran Kehutanan 40.356.000 Dishut

23


Anggaran (Rp)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 10 Pendataan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengamanan Hutan 64.555.000 Dishut

11 Monitoring Penanganan Pelanggaran Kehutanan di Kabupaten 42.510.000 Dishut

22 Program Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi Lainnya 260.000.000

1 Pengumpulan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati Pada Hutan Lindung 48.870.000 Dishut

2 Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi 60.822.000 Dishut

3 Pemberdayaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan Lindung (Hutan Adat/Hutan Desa) 45.506.000 Dishut

4 Pembinaan dan Monitoring Kawasan Konservasi Insitu Pada IUPHHK-HA/HT 30.963.000 Dishut

5 Pembangunan Taman Hutan Raya (Tahura) Skala Provinsi 73.839.000 Dishut

23 Program Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan dan Informasi Kehutanan 1.204.944.500

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah 258.139.000 Dishut

2 Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat 220.035.500 Dishut

3 Penyusunan Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan Barat 242.589.000 Dishut

4 Penyediaan Data Spasial dan Numerik 86.745.000 Dishut

5 Pemutakhiran Database Sistem Informasi Kehutanan (SIK) 15.840.000 Dishut

6 Pengelolaan Pusat Informasi (Pusinfo) Kehutanan Kalimantan Barat 51.496.000 Dishut

7 Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat 150.804.000 Dishut

8 Pembuatan Buku Profil Kehutanan Kalimantan Barat 83.150.000 Dishut

9 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada SKPD (Operasional Tim Adhoc SKPD) 96.146.000 Dishut

24 Program Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan 899.301.500

1 Latihan Rutin Pengendalian Karhutla 39.126.000 UPKHL

2 Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan 18.045.000 UPKHL

3 Pemeriksaan Titik Api 42.882.000 UPKHL

4 Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 284.765.000 UPKHL

5 Posko Pengendalian Karhutla 24.402.000 UPKHL

6 Kampanye Pencegahan Karhutla 67.160.000 UPKHL

7 Sosialisasi Pengendalian Karhutla Kepada Aparatur Kab/Kota 54.845.000 UPKHL

8 Sosialisasi Pengendalian Karhutla kepada Masyarakat di Kab/Kota 144.075.000 UPKHL

9 Pelatihan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla 152.221.500 UPKHL

10 Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) 71.780.000 UPKHL

J u m l a h 8.223.773.000

(%) Terhadap Total Anggaran 61,76

24

c) Melalui mekanisme tugas dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI sesuai pengesahan DIPA Tahun 2015 Satker Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 5.641.504.000 atau sekitar 80,54 % dari usulan Satker,

dengan perincian sebagai berikut :

Unit eselon I Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

sebesar Rp. 5.641.504.000,-

3. Kesesuaian Rencana Kerja dan DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2015

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kesesuaian antara dokumen

Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Dari 9 program inti (core business) yang telah tertuang didalam

dokumen Renja SKPD tahun 2015 seluruhnya telah diakomodir dalam

DPA-SKPD tahun 2015. Dengan demikian tingkat kesesuaian program

antara dokumen Renja dengan DPA-SKPD mencapai 100 %.

Dari 61 kegiatan inti (core business) yang telah tertuang didalam

dokumen Renja SKPD tahun 2015, terdapat 3 kegiatan yang tidak dapat

diakomodir didalam DPA-SKPD tahun 2015. Dengan demikian tingkat

kesesuaian kegiatan antara dokumen Renja dengan DPA-SKPD mencapai

95,08 %.

Dari 60 kegiatan inti (core business) yang tertuang didalam DPA-SKPD

tahun 2015, terdapat 2 kegiatan yang tidak masuk dalam Renja SKPD

tahun 2015. Dengan demikian tingkat kesesuaian kegiatan antara DPA-

SKPD dengan Renja SKPD mencapai 96,67 %.

Jumlah total pagu anggaran yang tercantum didalam DPA-SKPD tahun

2015 adalah sebesar Rp. 9.704.894.500,- atau sekitar 73,81 % dari

jumlah total pagu anggaran yang diusulkan didalam dokumen Rencana

Kerja SKPD tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 13.149.254.325,-

25

Adanya perbedaan/perubahan kegiatan antara dokumen Renja SKPD

dengan DPA-SKPD tahun 2015 disebabkan karena adanya kebijakan

prioritas pembangunan kehutanan di Kalimantan Barat serta dalam

rangka penguatan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat

b) Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Provinsi Kalimantan Barat.


dokumen Renja SKPD tahun 2015 telah diakomodir dalam DPA-SKPD

tahun 2015. Dengan demikian tingkat kesesuaian program antara

dokumen Renja dengan DPA-SKPD mencapai 100 %.





50 %.


tahun 2015, terdapat 1 kegiatan yang tidak masuk dalam Renja SKPD

tahun 2015. Dengan demikian tingkat kesesuaian kegiatan antara DPA-

SKPD dengan Renja SKPD mencapai 75 %.








rangka penguatan tugas pokok dan fungsi UPTD Unit Inventarisasi dan

Pemetaan Hutan.

26

c) Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan

Barat.


dokumen Renja SKPD tahun 2015 telah diakomodir dalam DPA-SKPD

tahun 2015. Dengan demikian tingkat kesesuaian program antara

dokumen Renja dengan DPA-SKPD mencapai 100 %.





83,33 %.


tahun 2015 seluruhnya telah masuk dalam usulan Renja SKPD tahun

2015. Dengan demikian tingkat kesesuaian kegiatan antara DPA-SKPD

dengan Renja SKPD mencapai 100 %.








rangka penguatan tugas pokok dan fungsi UPTD Unit Penanggulangan

Kebakaran Hutan dan Lahan.

C. Capaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2014

Sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kehutanan

di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran,

maka SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki

dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra

SKPD) tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 281/Dishut-I/Kpts/2013

tanggal 05 September 2013. Target dan sasaran pembangunan kehutanan

selama 5 (lima) tahun anggaran yang telah dirumuskan selanjutnya

27

dimanifestasikan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan telah ditetapkan melalui Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 10/Dishut-

I/Kpts/2015 tanggal 12 Januari 2015. Capaian target SKPD berdasarkan

Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

sampai dengan tahun 2014 yang merupakan tahun pertama periode Renstra

SKPD tahun 2013 – 2018 sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 5

Capaian Target Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Sampai Dengan Tahun 2014 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2013 - 2018

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Target Renstra (2013 – 2018)

Capaian S/D Tahun 2014

Realisasi 1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya kawasan hutan yang mantap dan meningkatnya pengelolaan hutan alam produksi

Tertib penggunaan kawasan hutan di daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peruntukkannya

13 Kabupaten/ Kota

3 Kabupaten

23,08 %

Penyediaan data pemukiman penduduk dalam kawasan hutan sebagai bahan usulan proses pelepasan kawasan hutan secara parsial

13 Kabupaten/ Kota

3 Kabupaten

23,08 %

Penyediaan data potensi sumber daya hutan unggulan

5 Kabupaten 3 Kabupaten

60 %

Pemeliharaan batas kawasan hutan lindung dan hutan produksi

1.083 Km 123 Km 11,36 %

Pemegang IUPHHK-HA yang menerapkan sistem pengelolaan hutan alam produksi lestari

15 unit manajemen/

tahun

13 unit manajemen

86,67 %

Pemegang IUPHHK-HA yang mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari katagori baik

5 unit manajemen

1 unit manajemen

20 %

2. Meningkatnya produktifitas kawasan hutan kritis dan pengelolaan hutan tanaman lestari

Penanaman jenis tanaman unggulan lokal

40 Ha 2 Ha 5 %

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan tanaman kehutanan dan MPTS

13 Kabupaten/ Kota

3 Kabupaten

23,08 %

28





Pemegang IUPHHK-HT yang menerapkan sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari

25 unit manajemen/

tahun

15 unit manajemen

60 %

Pemegang IUPHHK-HT yang mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan tanaman lestari katagori baik

6 unit manajemen

2 unit manajemen

33,33 %

3. Terbukanya lapangan kerja dan peluang berusaha masyarakat didalam dan disekitar hutan

Pengembangan usaha masyarakat desa yang berbasis pelestarian sumber daya hutan

40 Kelompok 6 Kelompok 15 %

4. Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan

Penertiban peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan hutan hak

20 unit manajemen/

tahun

9 unit manajemen

45 %

Penertiban penatausahaan iuran kehutanan pada Kabupaten Penghasil

7 Kabupaten/

tahun

7 Kabupaten

100 %

5. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan produksi hasil hutan

Penertiban penatausahaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan hutan hak

20 unit manajemen/

tahun

15 unit manajemen

75 %

6. Berkembangnya industri primer hasil hutan berkelanjutan

Penertiban perijinan dan penggunaan bahan baku industri primer hasil hutan kayu kapasitas ≤ 6.000 M3/tahun

22 unit manajemen/

tahun

13 unit manajemen

59,09 %

7. Meningkatnya penegakan hukum dibidang kehutanan dan berkurangnya intensitas kerusakan sumber daya hutan

Penurunan tindak kejahatan dibidang kehutanan

13 Kabupaten/ Kota

3 Kabupaten

23,08 %

Penanganan kasus tindak pidana dibidang kehutanan sampai kepada tahap investigasi dan pengamanan barang bukti

5 Perkara 1 Perkara 20 %

Penyediaan data dan peta daerah rawan kerusakan hutan

13 Kabupaten/ Kota

3 Kabupaten

23,08 %

Penanganan pelanggaran kehutanan dan pengendalian kerusakan hutan

13 Kabupaten/ Kota

3 Kabupaten

23,08 %

8. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan konservasi

Penetapan dan pembangunan Taman Hutan Raya (Tahura) skala Provinsi 1 lokasi secara fisik 100 %

1 Lokasi

(Fisik 100 %)

1 Lokasi

(Fisik 50 %)

50 %

29





Penyediaan data potensi pemanfaatan kawasan hutan lindung dan konservasi

25 Lokasi 5 Lokasi 20 %

9. Meningkatnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Peningkatan kapasitas SDM dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

13 Kabupaten/ Kota

3 Kabupaten

23,08 %

Penurunan intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan

13 Kabupaten/ Kota

3 Kabupaten

23,08 %

10. Meningkatnya kapasitas perencanaan kehutanan dan kualitas sistem informasi kehutanan

Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan kehutanan

2 dokumen/ tahun

2 dokumen 100 %

Penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

2 dokumen/ tahun

2 dokumen 100 %

30

III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018, sektor kehutanan termasuk ke dalam 2 (dua)

kelompok bidang pembangunan yakni Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

serta Bidang Lingkungan Hidup. Dengan demikian sektor kehutanan dituntut untuk

memberikan kontribusi dan memainkan peran penting baik terhadap pembangunan

ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor

kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyediaan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta penerimaan negara bukan pajak dan

perolehan devisa negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

masyarakat Kalimantan Barat. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan

baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk dapat memberikan peran nyata

dalam mengakomodasi kesesuaian fungsi dan peruntukan lahan berdasarkan tata

ruang provinsi pada setiap kebijakan dan perijinan penggunaan kawasan hutan,

pengamanan dan perlindungan kawasan hutan dari berbagai bentuk gangguan dan

ancaman, pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi, perlindungan

terhadap species flora dan fauna langka, optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan

hutan tanaman, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (non timber forest

product), pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemberian akses

pengelolaan sumber daya hutan, peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis didalam

kawasan hutan melalui penanaman jenis tanaman unggulan lokal. Dalam konteks sisi

pembangunan lingkungan, sektor kehutanan berperan aktif dalam skala lingkungan

regional, nasional dan global terkait dengan program kerjasama mitigasi lingkungan

dan adaptasi perubahan iklim.

Sejalan dengan arah pembangunan kehutanan yang telah tertuang dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2018, maka produksi hasil hutan

berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam tidak lagi menjadi andalan

perekonomian Provinsi Kalimantan Barat mengingat potensi tegakan hutan alam

yang ada saat ini sudah semakin berkurang. Produksi kayu bulat dari hutan alam

yang selama ini merupakan hasil yang utama, akan terus dikurangi secara bertahap

melalui penerapan kebijakan “Soft landing”. Sementara itu, untuk menjaga iklim

31

usaha dibidang kehutanan akibat penurunan produksi kayu bulat dari hutan alam

tersebut akan didorong pengembangan produk hasil hutan non kayu dan jasa

lingkungan, kegiatan perhutanan sosial serta peningkatan produksi kayu bulat dari

hutan tanaman (HTI dan HTR).

Untuk mendukung pembangunan kehutanan yang telah dirumuskan, maka

tujuan pembangunan kehutanan yang diselenggarakan oleh SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016 sebagaimana telah tertuang dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018. Sedangkan target sasaran

SKPD menyesuaikan dengan alokasi pagu indikatif tahun 2016 SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat

melalaui surat Nomor : 050/0631/Monevdal-Bappeda tanggal 26 Pebruari 2015.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja SKPD tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemantapan dan penatagunaan kawasan, mengoptimalkan

pengelolaan hutan alam produksi lestari, dan mengembangkan sistem informasi

kehutanan, dengan sasaran sebagai berikut :

a. Terkendalinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada 3

Kabupaten;

b. Tersedianya data pemukiman penduduk dalam kawasan hutan pada 3

Kabupaten;

c. Terpeliharanya batas kawasan hutan sepanjang 89 km;

d. Tersedianya data potensi sumber daya hutan unggulan pada 3 kabupaten;

e. Terlaksananya penilaian, pengesahan dan pembinaan RKT IUPHHK-HA

sebanyak 7 unit manajemen;

f. Diperolehnya sertifikasi PHAPL IUPHHK-HA kategori baik sebanyak 1 unit

manajemen;

g. Tersedianya data spasial dan numerik bidang kehutanan sebanyak 2 dokumen;

h. Terlaksananya penyebarluasan informasi bidang kehutanan sebanyak 2 kali.

2. Meningkatkan produktifitas kawasan hutan kritis, mengoptimalkan pembangunan

hutan tanaman lestari, dan memberdayakan masyarakat didalam dan disekitar

hutan, dengan sasaran sebagai berikut :

32

a. Terlaksananya pemeliharaan dan penyulaman tanaman pada lokasi Tanaman

Unggulan Lokal (TUL) seluas 1,5 hektar;

b. Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS sebanyak 1.502 batang;

c. Terlaksananya fasilitasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka

rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada 3 Kabupaten;

d. Terlaksananya fasilitasi pembangunan hutan kota pada 2 Kabupaten;

e. Terlaksananya penilaian, pengesahan dan pembinaan RKT IUPHHK-HT

sebanyak 9 unit manajemen;

f. Diperolehnya sertifikasi PHPL IUPHHK-HT kategori baik sebanyak 1 unit

manajemen;

g. Terlaksananya fasilitasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebanyak

1 Kelompok;

h. Berkembangnya usaha masyarakat yang berbasis pelestarian sumber daya

hutan dan meningkatnya kapasitas masyarakat didalam dan disekitar kawasan

hutan sebanyak 4 kelompok;

i. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan

masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan pada 3 Kabupaten.

j. Terlaksananya fasilitasi pembangunan Hutan Desa (HD) sebanyak 1 kelompok;

k. Terlaksananya fasilitasi pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak

1 kelompok.

3. Meningkatkan pemanfaatan produksi hasil hutan dan tertib peredaran hasil

hutan, mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan, dan

mengembangkan industri primer hasil hutan berkelanjutan, dengan sasaran

sebagai berikut :

a. Terkendalinya penatausahaan hasil hutan kayu oleh pemegang izin usaha

pemanfaatan hutan sebanyak 11 unit manajemen;

b. Terkendalinya penggunaan peralatan eksploitasi hutan oleh pemegang izin

usaha pemanfaatan hutan sebanyak 5 unit manajemen;

c. Terkendalinya penatausahaan iuran kehutanan pada 7 Kabupaten Penghasil;

d. Terkendalinya perijinan usaha dan kegiatan operasional industri primer hasil

hutan sebanyak 10 unit manajemen;

e. Terbinanya pelaksanaan tugas tenaga teknis (ganis) kehutanan pada 9 unit

manajemen.

33

4. Meningkatkan penegakan hukum dibidang kehutanan dan pengamanan hutan,

mengoptimalkan pengelolaan hutan lindung dan konservasi, serta pengendalian

kerusakan sumber daya hutan termasuk kebakaran hutan dan lahan, dengan

sasaran sebagai berikut :

a. Terkoordinasikannya penanganan tindak kejahatan dibidang kehutanan pada

11 Kabupaten/Kota;

b. Menurunnya tindak kejahatan dibidang kehutanan pada 7 Kabupaten;

c. Terselesaikannya penanganan tindak pidana dibidang kehutanan sampai

kepada tahap investigasi dan pengamanan barang bukti sebanyak 1 perkara;

d. Tersedianya data kerusakan hutan pada 6 Kabupaten;

e. Termonitornya aktifitas kelola lingkungan pada areal ijin usaha pemanfaatan

hutan sebanyak 10 unit manajemen;

f. Termonitornya penanganan tindak lanjut pelanggaran eksploitasi hutan pada

8 Kabupaten

g. Tersedianya data potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam pada

kawasan hutan lindung dan konservasi sebanyak 5 lokasi;

h. Terbinanya pengelolaan kawasan konservasi insitu pada areal ijin usaha

pemanfaatan hutan sebanyak 4 lokasi;

i. Terbangunnya Taman Hutan Raya (Tahura) skala provinsi sebanyak 1 lokasi

secara fisik 85 %;

j. Tersedianya data dan informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

(sebaran hotspot, sumber daya dalkarhutla, daerah rawan karhutla) pada 14

Kabupaten/Kota);

k. Meningkatnya kapasitas SDM dan peranserta masyarakat dalam upaya

pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 3 Kabupaten;

l. Terlaksananya pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada 3 Kabupaten/

Kota.

5. Meningkatkan kapasitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan kehutanan, pelayanan umum dan sumber daya aparatur, serta

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset, dengan sasaran :

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kehutanan tahunan SKPD

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang terkoordinasi dan

tersinkronisasi sebanyak 2 dokumen;

34

b. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

kehutanan oleh SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat secara

kontinyu;

c. Terlaksananya tertib administrasi pelayanan umum dan tata laksana

perkantoran pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat secara

kontinyu;

d. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada SKPD Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat secara kontinyu;

e. Terlaksananya tertib penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset

perkantoran pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat secara

kontinyu.

35

IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat yang diamanatkan kepada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 dan dokumen

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2013 - 2018, maka pada tahun 2016 SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

telah merumuskan program dan kegiatan pembangunan kehutanan dengan sumber

dana APBD dan APBN sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan Inti (Core Business) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat.

a. Program penatagunaan kawasan dan pemanfaatan hutan alam, dengan

kegiatan :

1) Identifikasi dan inventarisasi pemukiman dalam kawasan hutan lindung

dan hutan produksi;

2) Monitoring dan evaluasi IPK yang diterbitkan oleh Pemerintah

Kabupaten;

3) Pembinaan teknis Penataan Areal Kerja (PAK) dan Inventarisasi Tegakan

Sebelum Penebangan (ITSP) oleh pemegang IUPHHK-HA;

4) Pembinaan dan monitoring hasil tindak lanjut penilaian Pengelolaan

Hutan Alam Produksi Lestari (Action Plan PHAPL);

5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKT/BKT pada IUPHHK-HA;

6) Pembuatan peta digital perkembangan RKT IUPHHK-HA;

7) Identifikasi dan inventarisasi penggunaan kawasan hutan untuk sektor

non kehutanan;

8) Inventarisasi tegakan kayu dalam areal perkebunan;

9) Pemeliharaan batas kawasan hutan lindung;

10) Penyusunan profil kawasan hutan lindung;

11) Identifikasi dan inventarisasi potensi belian;

12) Inventarisasi potensi sumber daya hutan.

36

b. Program rehabilitasi hutan dan pengembangan hutan tanaman, dengan

kegiatan :

1) Pengelolaan lokasi pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (TUL);

2) Pengelolaan persemaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

3) Fasilitasi budidaya bibit tanaman kehutanan oleh masyarakat dalam rangka

rehabilitasi hutan dan lahan;

4) Pembinaan dan pengendalian pembangunan hutan kota;

5) Pembinaan dan pengendalian sumber benih tanaman hutan;

6) Pembinaan pelaksanaan RKT UPHHK-HT tahun 2016;

7) Monitoring dan evaluasi realisasi tanaman RKT IUPHHK-HT (Et-1);

8) Peningkatan pemahaman kepada masyarakat disekitar areal IUPHHK-HT;

9) Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

(HTR);

10) Pendukung Kegiatan Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI).

c. Program pengembangan sumber daya masyarakat hutan, dengan kegiatan:

1) Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan;

2) Pembinaan dan monitoring kegiatan kelola sosial pada unit manajemen;

3) Lomba penghijauan dan konservasi alam (Wana Lestari);

4) Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Desa (HD);

5) Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan

(HKm).

d. Program tertib penatausahaan hasil hutan, dengan kegiatan :

1) Pengawasan dan pengendalian dokumen peredaran hasil hutan;

2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas tenaga teknis (Ganis) di

IUPHHK-HA/HT, Industri dan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar;

3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan penerimaan iuran

kehutanan;

4) Peningkatan pemahaman peraturan bidang Bina Iuran Kehutanan dan

Peredaran Hasil Hutan pada IUPHHK-HA/HT di Kabupaten Penghasil;

5) Monitoring harga pasar hasil hutan kayu dan non kayu.

e. Program optimalisasi pemanfaatan hasil hutan, dengan kegiatan :

1) Pengawasan dan pengendalian hasil produksi pada IUPHHK-HA/HT, IPK

dan Hutan Hak;

37

2) Pengawasan dan Pengendalian peralatan produksi pada IUPHHK-HA/HT,

IPK.

f. Program peningkatan industri kehutanan, dengan kegiatan :

1) Pengawasan dan pengendalian perijinan industri primer hasil hutan kayu;

2) Monitoring dan evaluasi pemenuhan bahan baku dan produksi industri

primer kapasitas ≤ 6000 m3/tahun di Kabupaten/Kota.

g. Program pengamanan dan pengendalian kerusakan hutan, dengan kegiatan :

1) Koordinasi dan penanggulangan kejahatan kehutanan dan penegakan

hukum;

2) Pendataan dan pembinaan pelaksana tugas pengamanan hutan;

3) Peningkatan kapasitas aparatur Polhut dan PPNS;

4) Operasi intelijen pengamanan hutan dan hasil hutan;

5) Operasi pengawasan peredaran hasil hutan;

6) Operasi pengamanan hutan dan pemberantasan ilegal logging;

7) Penanganan kasus tindak pidana dibidang kehutanan (penyelidikan dan

penyidikan);

8) Pengumpulan dan pengolahan data kerusakan hutan;

9) Peningkatan kerjasama dalam kerangka Sosek Malindo;

10) Pembinaan dan monitoring pengendalian kerusakan lingkungan pada unit

manajemen;

11) Monitoring penanganan pelanggaran kehutanan di daerah;

12) Investigasi atas pengaduan pelanggaran kehutanan.

h. Program pengelolaan hutan lindung dan konservasi lainnya, dengan kegiatan :

1) Pengumpulan data dan informasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan

pada hutan lindung dan kawasan konservasi;

2) Pemberdayaan dan pengembangan pengelolaan hutan lindung (hutan

adat/hutan desa);

3) Pembinaan dan monitoring kawasan konservasi in-situ pada unit

manajemen;

4) Pembangunan Taman Hutan Raya (TAHURA) Skala Provinsi;

5) Pengumpulan data dan informasi keanekaragaman hayati pada hutan

lindung.

38

i. Program peningkatan sinergisitas perencanaan pembangunan kehutanan dan

sistem informasi kehutanan, dengan kegiatan :

1) Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;

2) Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah;

3) Penyediaan data spasial dan numerik;

4) Pemutakhiran database Sistem Informasi Kehutanan (SIK);

5) Pengelolaan Pusat Informasi (Pusinfo) Kehutanan Kalimantan Barat;

6) Ekspo pembangunan kehutanan Kalimantan Barat;

7) Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada SKPD (Operasional Tim Adhoc

SKPD);

8) Pembuatan buku profil kehutanan Kalimantan Barat.

j. Program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan kegiatan :

1) Posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

2) Pemeriksaan titik api (hotspot);

3) Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

4) Apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

5) Sosialisasi peraturan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada

aparatur pemerintah Kabupaten/Kota;

6) Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat;

7) Pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA);

8) Pelatihan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan;

9) Operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

10) Latihan rutin pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

11) Patroli kebakaran hutan dan lahan;

12) Inventarisasi potensi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan

lahan di areal IUPHHK-HA/HT.

2. Program dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Satker

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Sumber Dana APBN

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dengan kegiatan :

1) Fasilitasi peningkatan usaha hutan alam;

2) Fasilitasi peningkatan usaha hutan tanaman;

39

3) Fasilitasi peningkatan industri primer kehutanan;

4) Fasilitasi peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan;

5) Fasilitasi pengelolaan hutan lindung dan rehabilitasi hutan;

6) Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

7) Fasilitasi pengembangan perhutanan sosial;

8) Fasilitasi pengembangan perbenihan tanaman hutan;

9) Fasilitasi pengukuhan dan tenurial kawasan hutan;

10) Fasilitasi pembangunan wilayah pengelolaan hutan;

11) Fasilitasi inventarisasi sumber daya hutan;

12) Fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan

ekosistem esensial;

13) Fasilitasi pengendalian kebakaran hutan;

14) Fasilitasi penyidikan dan pengamanan hutan;

15) Fasilitasi peningkatan penyuluhan kehutanan.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2016 yang memuat indikator kinerja, kelompok sasaran,

lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber pendanaan, sebagaimana

tertera pada lampiran 1 dan lampiran 2.

40

V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari Rencana

Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 –

2018 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, dimana sasaran

dan target pembangunan yang akan dicapai telah dirumuskan sebagai sebuah

indikator kinerja program/kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

tahun 2016 memuat rencana program/kegiatan dan penganggaran pembangunan

kehutanan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat

organisasi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang di-emban dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang merupakan bagian integral dari

pembangunan daerah Kalimantan Barat. Dengan mengintegrasikan segenap potensi

dan sumber daya yang dimiliki SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,

diharapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat mampu mengantisipasi dan sekaligus menjawab dinamika

perkembangan lingkungan strategis baik secara internal maupun eksternal pada

tahun 2016 mendatang. Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen evaluasi bagi

para pihak atas pencapaian program dan kegiatan pembangunan kehutanan di

Kalimantan Barat.

Akhirnya semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan

mampu mendorong pencapaian visi dan misi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan pembangunan kehutanan yang

berkelanjutan dan berkeadilan guna menjamin kelestarian sumber daya hutan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

SKPD : (2.02.01) DINAS KEHUTANAN

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 82 PILIHAN 12.000.000.000,00 13.200.000.000,00

2,02 KEHUTANAN 12.000.000.000,00 13.200.000.000,00

2.02.01 DINAS KEHUTANAN 12.000.000.000,00 13.200.000.000,00

2.02.01.01 DINAS KEHUTANAN 8.700.000.000,00 9.570.000.000,00

2.02.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.856.755.000,00 2.042.430.500,00

2.02.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 12.150.000,00 12.00 Bulan 13.365.000,00

2.02.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 388.790.000,00 12.00 Bulan 427.669.000,00

2.02.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tertib admisnistrasi sarana Pontianak 1.00 Tahun 21.290.000,00 1.00 Tahun 23.419.000,00

2.02.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 1.390.000,00 12.00 Bulan 1.529.000,00

2.02.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 93.410.000,00 1.00 Paket 102.751.000,00

2.02.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 60.860.000,00 1.00 Paket 66.946.000,00

2.02.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 18.910.000,00 1.00 Paket 20.801.000,00

2.02.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 3.770.000,00 1.00 Paket 4.147.000,00

2.02.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 22.860.000,00 1.00 Paket 25.146.000,00

2.02.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan wasawan dan pemenuhan informasi Pontianak 1.00 Paket 4.240.000,00 1.00 Paket 4.664.000,00

2.02.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum Pontianak 12.00 Bulan 33.910.000,00 12.00 Bulan 37.301.000,00

2.02.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Prov. Kalbar dan Luar

Daerah 12.00 Bulan 759.245.000,00 12.00 Bulan 835.169.500,00

2.02.01.01.01.15Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Terwujudnya keamanan lingkungan kantor Pontianak 12.00 Bulan 285.240.000,00 12.00 Bulan 313.764.000,00

2.02.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan Pontianak 12.00 Bulan 133.930.000,00 12.00 Bulan 147.323.000,00

2.02.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya spanduk dan lain-lain Pontianak 12.00 Bulan 16.760.000,00 12.00 Bulan 18.436.000,00

RANCANGAN RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Tahun 2017

1

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pelaksanaan tugas-tugas

kantor terlaksana

dengan baik meningkat 5

%

659.060.000,00 724.966.000,00

2.02.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 26.040.000,00 1.00 Paket 28.644.000,00

2.02.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 188.360.000,00 1.00 Paket 207.196.000,00

2.02.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 89.120.000,00 1.00 Paket 98.032.000,00

2.02.01.01.02.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 5.890.000,00 1.00 Paket 6.479.000,00

2.02.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Terwujudnya tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Tahun 95.410.000,00 1.00 Tahun 104.951.000,00

2.02.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 50.000.000,00 12.00 Bulan 55.000.000,00

2.02.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Terpeliharanya taman dan lahan kantor Pontianak 12.00 Bulan 11.300.000,00 12.00 Bulan 12.430.000,00

2.02.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 45.000.000,00 12.00 Bulan 49.500.000,00

2.02.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 16.950.000,00 12.00 Bulan 18.645.000,00

2.02.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Tahun 15.820.000,00 1.00 Tahun 17.402.000,00

2.02.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 15.010.000,00 12.00 Bulan 16.511.000,00

2.02.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 18.840.000,00 12.00 Bulan 20.724.000,00

2.02.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 35.840.000,00 1.00 Paket 39.424.000,00

2.02.01.01.02.54 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 12.380.000,00 1.00 Paket 13.618.000,00

2.02.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Paket 1.880.000,00 1.00 Paket 2.068.000,00

2.02.01.01.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Tahun 940.000,00 1.00 Tahun 1.034.000,00

2.02.01.01.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Unit 1.410.000,00 1.00 Unit 1.551.000,00

2.02.01.01.02.86 Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Pekerjaan 28.870.000,00 0.00 31.757.000,00

2

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya disiplin aparatur Disiplin aparatur

meningkat 10 %

186.200.000,00 204.820.000,00

2.02.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur Pontianak 266.00 Stel 186.200.000,00 145.00 Stel 204.820.000,00

2.02.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil

Sumber daya aparatur

meningkat 5 %

172.710.000,00 189.981.000,00

2.02.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya keterampilan sumber daya aparatur Prov. Kalbar dan Luar Daerah 1.00 Tahun 47.090.000,00 1.00 Tahun 51.799.000,00

2.02.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Prov. Kalbar dan Luar Daerah 1.00 Tahun 42.380.000,00 1.00 Tahun 46.618.000,00

2.02.01.01.05.03 Pembinaan Jasmani dan Rohani Meningkatnya mentalitas aparatur Pontianak 1.00 Tahun 56.230.000,00 1.00 Tahun 61.853.000,00

2.02.01.01.05.04 Penetapan Kinerja Tersusunnya Tapkin Pontianak 1.00 Dokumen 10.060.000,00 1.00 Dokumen 11.066.000,00

2.02.01.01.05.05 Pelatihan Kantor Sendiri (in house training) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Pontianak 1.00 Kegiatan 16.950.000,00 1.00 Kegiatan 18.645.000,00

2.02.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu Pelaporan sesuai

ketentuan dan tepat waktu 5

%

422.120.000,00 464.332.000,00

2.02.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Pontianak 4.00 Dokumen 44.180.000,00 4.00 Dokumen 48.598.000,00

2.02.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD Dishut Prov. Kalbar 1.00 Dokumen 30.810.000,00 1.00 Dokumen 33.891.000,00

2.02.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya dokumen RENJA SKPD Dishut Prov. Kalbar 1.00 Dokumen 31.710.000,00 1.00 Dokumen 34.881.000,00

2.02.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ Dishut Prov. Kalbar 2.00 Dokumen 91.900.000,00 2.00 Dokumen 101.090.000,00

2.02.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD termonitor/terdata dan terlaporkan dengan baik Prov. Kalbar 1.00 Dokumen 190.950.000,00 1.00 Dokumen 210.045.000,00

2.02.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD Dishut Pontianak 2.00 Dokumen 32.570.000,00 2.00 Dokumen 35.827.000,00

2.02.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Aset daerah terinventarisir dan terdata Data aset daerah pada

Dinas Kehutanan

Prov Kalbar meningkat 10

%

6.510.000,00 7.161.000,00

2.02.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersedianya data asset Pontianak 12.00 Bulan 6.510.000,00 12.00 Bulan 7.161.000,00

3

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.01.15 PROGRAM PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN

1. Meningkatnya pengamanan hutan2. Meningkatnya pengendalian hasil hasil

1. Pengamanan hasil hutan

meningkat 1 Kabupaten

2. Pengendalian

hasil hutan meningkat 1 Kabupaten

693.170.000,00 762.487.000,00

2.02.01.01.15.01 Kegiatan Koordinasi dan Penanggulangan Kejahatan Kehutanan dan Penegakan Hukum

Sinergisitas dan sinkronisasi serta harmonisasi pelaksanaan penanganan TIPIHUT

Prov. Kalbar 13.00 Kabupaten/kot

a

52.070.000,00 13.00 Kabupaten/kot

a

57.277.000,00

2.02.01.01.15.02 Pendataan dan Pembinaan Pelaksana Tugas Pengamanan Hutan Data pelaksana tugas POLHUT dan PPNS tersedia Prov. Kalbar

12.00 Kabupaten/kot

a51.380.000,00

12.00 Kabupaten/kot

a56.518.000,00

2.02.01.01.15.03 Peningkatan kapasitas aparatur Polhut dan PPNS Personil Polhut dan PPNS yang berkualitas dan profesional Prov. Kalbar 1.00 Kegiatan 51.800.000,00 1.00 Kegiatan 56.980.000,00

2.02.01.01.15.04 Kegiatan Operasi Intelijen Pengamanan Hutan Jumlah lokasi operasi pengamanan hutan tepat sasaran Prov. Kalbar

8.00 Kabupaten/kot

a31.660.000,00

8.00 Kabupaten/kot

a34.826.000,00

2.02.01.01.15.05 Kegiatan Operasi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

Jumlah kasus hasil operasi peredaran menurun Prov. Kalbar 1.00 Provinsi 86.630.000,00 1.00 Provinsi 95.293.000,00

2.02.01.01.15.06 Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan dan Pemberantasan Illegal Logging

Jumlah kasus hasil operasi pengamanan hutan menurun Prov. Kalbar

7.00 Kabupaten/kot

a83.880.000,00

7.00 Kabupaten/kot

a92.268.000,00

2.02.01.01.15.07 Kegiatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan (Penyelidikan/Penyidikan)

Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang diselidiki/disidik Prov. Kalbar 1.00 Kasus 19.320.000,00 1.00 Kasus 21.252.000,00

2.02.01.01.15.08 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan Data kerusakan hutan terkelola dengan baik

Kayong Utara, Sambas, Bengkayang, Mempawah, Ketapang, Sanggau

6.00 Kabupaten/kot

a105.770.000,00

6.00 Kabupaten/kot

a116.347.000,00

2.02.01.01.15.09 Peningkatan Kerjasama Dalam Kerangka Sosek Malindo

Kesepakatan pengendalian kerusakan hutan dua negara (kebakaran hutan Indonesia dan Malaysia 1.00 Dokumen 47.310.000,00 1.00 Dokumen 52.041.000,00

2.02.01.01.15.10 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen

Pelaksanaan kelola lingkungan oleh unit manajemen tertib

Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Kubu Raya

10.00 Iuphhk-ha/ht 85.300.000,00 10.00 Iuphhk-

ha/ht 93.830.000,00

2.02.01.01.15.11 Kegiatan Monitoring Penanganan Pelanggaran Kehutanan di Daerah

Jumlah temuan pelanggaran kehutanan di Kab/Kota tertangani

Kapuas Hulu, Sintang, Bengkayang, Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, Mempawah, Landak

8.00 Kabupaten/kot

a40.040.000,00

8.00 Kabupaten/kot

a44.044.000,00

2.02.01.01.15.12 Kegiatan Investigasi Atas Pengaduan Pelanggaran Kehutanan

Pengaduan masyarakat tentang pelanggaran kehutanan tertangani

Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau, Kubu Raya, Ketapang

5.00 Kabupaten/kot

a38.010.000,00

5.00 Kabupaten/kot

a41.811.000,00

4

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.01.16 PROGRAM REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN

Berkurangnya lahan kritis seluas 2.500 Ha/tahun Luas lahan

kritis berkurang 2.500 Ha

462.500.000,00 508.750.000,00

2.02.01.01.16.01 Kegiatan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Tertanamnya lokasi Tanaman Unggulan Lokal Kabupaten Landak 1.00 Lokasi 73.710.000,00 1.00 Lokasi 81.081.000,00

2.02.01.01.16.02 Kegiatan Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS tersedia Kota Pontianak 1500.00

Batang 34.880.000,00 1500.00 Batang 38.368.000,00

2.02.01.01.16.03Kegiatan Fasilitasi Budidaya Bibit Tanaman Kepada Masyarakat Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan

Jumlah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan budidaya bibit tanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan

Kab. Sekadau 20.00 Orang 42.950.000,00 20.00 Orang 47.245.000,00

2.02.01.01.16.04 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Sumber Benih Tanaman Hutan Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki hutan kota

Kab. Ketapang, Sanggau, Sambas, Sekadau

4.00 Kabupaten 39.900.000,00 4.00 Kabupaten 43.890.000,00

2.02.01.01.16.05 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Hutan Kota

Jumlah penangkar sumber benih tanaman hutan yang bersertifikat

Kab. Sanggau, Bengkayang

2.00 Kabupaten/kot

a24.100.000,00

2.00 Kabupaten/kot

a26.510.000,00

2.02.01.01.16.06 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan RKT UPHHK-HT Tahun Berjalan Pelaksanaan RKTUPHHK-HT tahun berjalan tertib

Kab. Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Sintang, Melawi, Landak

11.00 Iuphhk-ht 65.070.000,00 11.00 Iuphhk-

ht 71.577.000,00

2.02.01.01.16.07 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Tanaman RKT IUPHHK-HT (Et-1)

Peningkatan tertib rencana dan realisasi tanaman HTI setelah masa RKT berakhir

Kab. Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, Sanggau

10.00 Iuphhk-ht 63.150.000,00 10.00 Iuphhk-

ht 69.465.000,00

2.02.01.01.16.08 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Sekitar Areal IUPHHK-HT

Masyarakat sekitar areal yang mendukung keberadaan IUPHHK-HT Kab. Ketapang, Sanggau 2.00 Lokasi 32.920.000,00 2.00 Lokasi 36.212.000,00

2.02.01.01.16.09 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Jumlah HTR yang terbangun dan memiliki kelembagaan Kab. Ketapang, Sanggau 2.00 Lokasi 31.880.000,00 2.00 Lokasi 35.068.000,00

2.02.01.01.16.10 Pendukung Kegiatan Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Terfasilitasi Hari Menanam Pohon Indonesia Kab. Sintang 1.00 Kegiatan 53.940.000,00 1.00 Kegiatan 59.334.000,00

5

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.01.17 PROGRAM PENATAGUNAAN KAWASAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM

1. Meningkatnya tertib penggunaan kawasan hutan 2. Meningkatnya pemanfaatan hutan alam produksi lestari

1. Tertib penggunaan

kawasan hutan

meningkat 2 %2.

Pemanfaatan hutan alam

produksi lestari

meningkat pada 15

pemegang ijin

1.535.040.000,00 1.688.544.000,00

2.02.01.01.17.01 Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman Dalam Kawasan Hutan (HP)

Data pemukiman penduduk dalam Hutan Produksi dan Hutan Lindung tersedia Prov. Kalbar 34,00 lokasi 1.028.599.000,00 71.00 Lokasi 1.131.458.900,00

2.02.01.01.17.02 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten tertib Prov. Kalbar 2 kabupaten 37.060.000,00 8.00 Lokasi 40.766.000,00

2.02.01.01.17.03 Kegiatan Pembinaan Teknis PAK dan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA

Pelaksanaan PAK dan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA tertib

Kab Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Kubu Raya dan Melawi

9.00 Iuphhk-ha 73.120.000,00 10.00 Iuphhk-ha 80.432.000,00

2.02.01.01.17.04 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Hasil Tindaklanjut Penilaian PHAPL

Jumlah IUPHHK-HA berkategori baik dalam proses sertifikasi PHAPL meningkat

Kab. Melawi dan Kubu Raya 3.00 Iuphhk-ha 35.750.000,00 3.00 Iuphhk-ha 39.325.000,00

2.02.01.01.17.05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT/BKT pada IUPHHK-HA

Tertib pelaksanaan RKT/BKT oleh pemegang IUPHHK-HA

Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang dan Melawi


2.02.01.01.17.06 Kegiatan Pembuatan Peta Digital Perkembangan RKT IUPHHK-HA Digitalisasi peta perkembangan RKT IUPHHK-HA Kota Pontianak 1.00 Thema 17.260.000,00 1.00 Thema 18.986.000,00

2.02.01.01.17.07 Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan

Validasi data fisik dan aktifitas penggunaan kawasan hutan untuk sektor non kehutanan Prov. kalbar 4.00 Kabupaten 117.140.000,00 3.00 Kabupaten 128.854.000,00

2.02.01.01.17.08 Inventarisasi Tegakan Kayu Dalam Areal Perkebunan Data tegakan kayu dalam areal perkebunan Prov. Kalbar 5.00 Lokasi 153.511.000,00 8.00 Lokasi 168.862.100,00

6

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT HUTAN

Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berbasis sumber daya hutan

Partisipasi masyarakat

yang berbasis sumberdaya

hutan meningkat 9

kelompok

811.060.000,00 892.166.000,00

2.02.01.01.18.01 Kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan

Peningkatan usaha masyarakat desa berupa budidaya tanaman kehutanan dan MPTS Prov. Kalbar 4.00 Desa 657.810.000,00 5.00 Desa 723.591.000,00

2.02.01.01.18.02 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Kelola Sosial pada Unit Manajemen

Data pemberdayaan masyarakat disekitar unit manajemen tersedia

Kab. Ketapang, Sintang, Sanggau, Kubu Raya, Melawi, Kapuas Hulu


2.02.01.01.18.03 Kegiatan Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Kelompok masyarakat pemenang lomba penghijauan dan konservasi alam terpilih Prov. Kalbar 4.00 Kategori 55.610.000,00 4.00 Kategori 61.171.000,00

2.02.01.01.18.04 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Hutan Desa (HD)

Permohonan ijin pengelolaan Hutan Desa kepada Pemerintah terfasilitasi Kab. Kapuas Hulu 1.00 Desa 26.410.000,00 2.00 Desa 29.051.000,00

2.02.01.01.18.05 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKM)

Permohonan ijin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Pemerintah terfasilitasi

Kab. Kubu Raya, Sambas 1.00 Lokasi 27.220.000,00 2.00 Lokasi 29.942.000,00

2.02.01.01.19 PROGRAM TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

1. Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan2. Meningkatnya tertib administrasi iuran hasil hutan

1. Tertib peredaran hasil hutan

meningkat 5 %

2. Tertib administrasi

iuran hasil hutan

meningkat 5 %

279.250.000,00 307.175.000,00

2.02.01.01.19.01 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan

Peningkatan tertib penggunaan dokumen peredaran hasil hutan

Kabupaten Sekadau, Ketapang, Melawi, Landak, Mempawah dan Kubu Raya

7.00 Pemegang Ijin

28.220.000,00 7.00 Pemegang Ijin

31.042.000,00

2.02.01.01.19.03

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Tenaga Teknis (Ganis) di IUPHHK-HA/HT, Industri dan Tempat Penampungan Kayu (TPK) Terdaftar

Peningkatan pelaksanaan tugas Ganis

Kabupaten Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Mempawah, Kubu Raya

13.00 Pemegang Ijin 59.980.000,00 13.00

Pemegang Ijin 65.978.000,00

7

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.01.19.04 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Penerimaan Iuran Kehutanan Peningkatan tertib penatausahaan iuran kehutanan

Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Sambas, Mempawah, Kubu Raya

9.00 Kabupaten/kot

a73.680.000,00

9.00 Kabupaten/kot

a81.048.000,00

2.02.01.01.19.05Peningkatan Pemahaman Peraturan Bidang Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan pada IUPHHK-HA/HT di Kabupaten Penghasil

Pemahaman petugas terhadap peraturan bidang BIKPH meningkat

Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Mempawah, Kubu Raya

11.00 Pemegang Ijin 59.370.000,00 11.00


2.02.01.01.19.06 Kegiatan Monitoring Harga Pasar Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu

Pemutakhiran data harga hasil hutan kayu dan non kayu untuk penentuan harga patokan

Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Sambas, Mempawah, Kubu Raya

9.00 Kabupaten/

kota58.000.000,00

9.00 Kabupaten/

kota63.800.000,00

02.02.01.01.20 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN

HASIL HUTAN Meningkatnya tertib penatausahaan produksi hasil hutan kayu

Tertib penatausahaa

n produksi hasil hutan

kayu meningkat 5

%

90.570.000,00 99.627.000,00

2.02.01.01.20.01 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Hasil Produksi pada IUPHHK-HA/HT, IPK dan Hutan Hak Peningkatan tertib laporan produksi hasil hutan kayu

Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Mempawah dan Kubu Raya

11.00 Pemegang Ijin 53.720.000,00 11.00


2.02.01.01.20.02 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peralatan Produksi pada IUPHHK-HA/HT dan IPK

Peningkatan tertib penggunaan peralatan eksploitasi hutan

Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Mempawah dan Kubu Raya

9.00 Pemegang Ijin 36.850.000,00 9.00 Pemegang

Ijin 40.535.000,00

8

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.01.21 PROGRAM PENINGKATAN INDUSTRI KEHUTANAN

Meningkatnya tertib pengelolaan industri primer hasil hutan kayu kapasitas s.d 6.000 M3/tahun

Tertib pengelolaan

industri primer hasil hutan kayu

kapasitas s.d 6.000

M3/tahun meningkat 5

%

151.050.000,00 166.155.000,00

2.02.01.01.21.01 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Peningkatan tertib perijinan industri primer hasil hutan kayu

Kabupaten Ketapang, Melawi, Landak, Mempawah, Kubu Raya

8.00 Iuiphh 75.990.000,00 8.00 Iuiphh 83.589.000,00

2.02.01.01.21.02Monitoring dan Evaluasi pemenuhan bahan Baku dan Produksi industri Primer Kapasitas < 6000 m3/tahun di Kabupaten/Kota

Peningkatan tertib rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku, pemanfaatan dan produksi kayu olahan

Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sanggau, Landak, Mempawah, dan Kubu Raya

13.00 Iuiphh 75.060.000,00 13.00 Iuiphh 82.566.000,00

2.02.01.01.23 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KONSERVASI LAINNYA

Meningkatnya pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya

Pengelolaan Hutan

Lindung dan Kawasan

Konservasi Lainnya

meningkat untuk 5 lokasi

244.870.000,00 269.357.000,00

2.02.01.01.23.01Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada KawasanHutan Lindung dan Konservasi

Data potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung dan konservasi tersedia

Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Bengkayang, Sekadau


2.02.01.01.23.02 Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan Lindung (Hutan Adat/Desa)

Jumlah kelompok masyarakat (hutan adat/hutan desa) pada kawasan Hutan Lindung yang berdayaguna

Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Bengkayang


2.02.01.01.23.03 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kawasan Konservasi Insitu dan Eksitu pada Unit Manajemen

Jumlah unit manajemen yang mengelola kawasan konservasi insitu dan eksitu

Kab. Ketapang, Sintang,Melawi dan Kapuas Hulu

4.00 Pemegang Ijin 29.160.000,00 4.00 Pemegang

Ijin 32.076.000,00

2.02.01.01.23.04 Kegiatan Pembangunan Taman Hutan Raya Skala Provinsi

Lokasi dan kelembagaan Taman Hutan Raya skala Provinsi terbangun

Kab. Landak dan Bengkayang 1.00 Lokasi 69.540.000,00 1.00 Lokasi 76.494.000,00

2.02.01.01.23.05 Pengumpulan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati pada HL

Data potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan HL dan konservasi tersedia

Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Bengkayang

4.00 Lokasi 46.030.000,00 4.00 Lokasi 50.633.000,00

9

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.01.24 PROGRAM PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

1. Dokumen perencanaan pembangunan kehutanan yang berkualitas2. Meningkatnya informasi kehutanan

1. Kualitas Dokumen

perencanaan pembangunan

kehutanan meningkat 3

%2. Informasi kehutanan

meningkat 3 %

1.129.135.000,00 1.242.048.500,00

2.02.01.01.24.01 Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan kehutanan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Barat 1.00 Dokumen 246.635.000,00 1.00 Dokumen 271.298.500,00

2.02.01.01.24.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah

Sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan antara Pusat dan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat, Jakarta dan Provinsi Lain

1.00 Dokumen 267.430.000,00 1.00 Dokumen 294.173.000,00

2.02.01.01.24.03 Kegiatan Penyediaan Data Spasial dan Numerik Data-data visual dan numerik bidang kehutanan tersedia

Provinsi Kalimantan Barat 2.00 Dokumen 81.700.000,00 2.00 Dokumen 89.870.000,00

2.02.01.01.24.04 Kegiatan Pemutakhiran Database Sistem Informasi Kehutanan (SIK) Database Sistem Informasi Kehutanan tersedia Kota Pontianak 1.00 Kegiatan 14.920.000,00 1.00 Kegiatan 16.412.000,00

2.02.01.01.24.05 Kegiatan Pengelolaan PUSINFO Kehutanan Kalimantan Barat

Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat terbaharui

Provinsi Kalimantan Barat 1.00 Tahun 48.500.000,00 1.00 Tahun 53.350.000,00

2.02.01.01.24.06 Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat Pembangunan kehutanan di Prov. Kalbar terinformasikan

Kota Pontianak dan Jakarta 4.00 Kegiatan 292.030.000,00 4.00 Kegiatan 321.233.000,00

2.02.01.01.24.07 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada SKPD (Operasional Tim Adhoc)

Temuan LHP APIP pada SKPD dapat tertangani dengan baik

Provinsi Kalimantan Barat 1.00 Kantor 99.610.000,00 1.00 Kantor 109.571.000,00

2.02.01.01.24.08 Pembuatan Profil Kehutanan Kalbar Profil kehutanan tersedia Kota Pontianak 1.00 Dokumen 78.310.000,00 1.00 Dokumen 86.141.000,00

10

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.02 UNIT INVENTARISASI DAN PEMETAAN HUTAN 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00

2.02.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Kelancaran tugas-tugas

kantor meningkat 10

%

305.290.000,00 335.819.000,00

2.02.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 620.000,00 12.00 Bulan 682.000,00

2.02.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 12.00 Bulan 39.650.000,00 12.00 Bulan 43.615.000,00

2.02.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tertib administrasi sarana Pontianak 1.00 Tahun 1.220.000,00 1.00 Tahun 1.342.000,00

2.02.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 12.00 Bulan 750.000,00 12.00 Bulan 825.000,00

2.02.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 12.00 Bulan 36.640.000,00 12.00 Bulan 40.304.000,00

2.02.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 12.00 Jam 18.790.000,00 12.00 Jam 20.669.000,00

2.02.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 12.00 Bulan 2.070.000,00 12.00 Bulan 2.277.000,00

2.02.01.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 12.00 Bulan 6.110.000,00 12.00 Bulan 6.721.000,00

2.02.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedia informasi peraturan dan perundang-undangan Pontianak 1.00 Tahun 2.110.000,00 1.00 Tahun 2.321.000,00

2.02.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum Pontianak 12.00 Bulan 5.640.000,00 12.00 Bulan 6.204.000,00

2.02.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Dalam daerah dan luar

daerah 1.00 Tahun 84.570.000,00 1.00 Tahun 93.027.000,00


Terwujudnya keamanan lingkungan kantor Pontianak 12.00 Bulan 32.890.000,00 12.00 Bulan 36.179.000,00

2.02.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 12.00 Bulan 74.230.000,00 12.00 Bulan 81.653.000,00

11

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8




Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Sarana dan prasarana aparatur

meningkat 10 %

157.390.000,00 173.129.000,00

2.02.01.02.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor Pontianak 12.00 Tahun 84.570.000,00 12.00 Tahun 93.027.000,00

2.02.01.02.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Tahun 2.350.000,00 1.00 Tahun 2.585.000,00

2.02.01.02.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Terpenuhinya perlengkapan peralatan kantor Pontianak 1.00 Tahun 34.770.000,00 1.00 Tahun 38.247.000,00

2.02.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 1.00 Tahun 20.670.000,00 1.00 Jam 22.737.000,00

2.02.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor Pontianak 1.00 Tahun 2.350.000,00 1.00 Tahun 2.585.000,00

2.02.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 12.00 Bulan 8.170.000,00 12.00 Bulan 8.987.000,00

2.02.01.02.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 1.00 Tahun 4.230.000,00 1.00 Tahun 4.653.000,00

2.02.01.02.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran Pontianak 1.00 Tahun 280.000,00 1.00 Tahun 308.000,00

2.02.01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya disiplin aparatur Disiplin aparatur

meningkat 10 %

32.700.000,00 35.970.000,00

2.02.01.02.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Meningkatnya displin pegawai Pontianak 1.00 Tahun 32.700.000,00 1.00 Tahun 35.970.000,00


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Kapasitas sumber daya

aparatur meningkat 5

%

22.550.000,00 24.805.000,00

2.02.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya keterampilan sumber daya aparatur Dalam daerah dan luar daerah 1.00 Tahun 4.700.000,00 1.00 Tahun 5.170.000,00

2.02.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Dalam daerah dan luar daerah 1.00 Tahun 17.850.000,00 1.00 Tahun 19.635.000,00

12

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8




Meningkatnya pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu

Laporan sesuai dengan ketentuan dan

tepat waktu meningkat 5

%

58.180.000,00 63.998.000,00

2.02.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunya laporan keuangan Pontianak 12.00 Bulan 16.410.000,00 12.00 Bulan 18.051.000,00

2.02.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP LAKIP yang disusun valid dan tepat waktu Pontianak 1.00 Tahun 7.440.000,00 1.00 Tahun 8.184.000,00

2.02.01.02.06.03 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD Pontianak 1.00 Tahun 8.050.000,00 1.00 Tahun 8.855.000,00

2.02.01.02.06.04 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Laporan LPPD dan LKPJ valid dan tepat waktu Pontianak 1.00 Tahun 8.050.000,00 1.00 Tahun 8.855.000,00

2.02.01.02.06.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD termonitor dan terdata Pontianak 1.00 Tahun 7.280.000,00 1.00 Tahun 8.008.000,00

2.02.01.02.06.06 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD Pontianak 1.00 Tahun 10.950.000,00 1.00 Tahun 12.045.000,00

2.02.01.02.17 PROGRAM PENATAGUNAAN KAWASAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM

Meningkatnya tertib penggunaan kawasan hutan Tertib penggunaan

kawasan hutan

meningkat 2 %

923.890.000,00 1.016.279.000,00

2.02.01.02.17.01 Pemeliharaan batas kawasan hutan Panjang batas kawasan hutan yang terpelihara Landak, Bengkayang, Sintang, Sanggau

89.00 Kilometer 366.030.000,00 89.00 Kilometer 402.633.000,00

2.02.01.02.17.02 Penyusunan Profil Kawasan Hutan Lindung Tersedianya profil kawasan hutan lindung Kabupaten Sambas dan Kab. Melawi 27 Kelompok Hutan

27.00 Kelompok 253.300.000,00 35.00

Kelompok 278.630.000,00

2.02.01.02.17.03 Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Belian Tersedia data potensi belian Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi 300.00 Ha 187.920.000,00 300.00 Ha 206.712.000,00

2.02.01.02.17.05 Inventarisasi potensi sumber daya hutan Tersedia data potensi sember daya hutan Sintang 1.00 Kelompok 116.640.000,00 1.00 Kelompok 128.304.000,00

13

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.03 UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1.800.000.000,00 1.980.000.000,00

2.02.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Program Administrasi Perkantoran 90 % 382.540.000,00 420.794.000,00

2.02.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90% Pontianak 12.00 Bulan 73.090.000,00 12.00 Bulan 80.399.000,00

2.02.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen Pontianak 1.00 Tahun 270.000,00 1.00 Tahun 297.000,00

2.02.01.03.01.06 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tertib administrasi sarana mobilitas Pontianak 1.00 Tahun 6.730.000,00 1.00 Tahun 7.403.000,00

2.02.01.03.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan Pontianak 160.00 Lembar 1.020.000,00 160.00 Lembar 1.122.000,00

2.02.01.03.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 1.00 Tahun 22.350.000,00 1.00 Tahun 24.585.000,00

2.02.01.03.01.09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 24.070.000,00 12.00 Bulan 26.477.000,00

2.02.01.03.01.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 3.330.000,00 12.00 Bulan 3.663.000,00

2.02.01.03.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 3.620.000,00 12.00 Bulan 3.982.000,00

2.02.01.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 1.850.000,00 12.00 Bulan 2.035.000,00

2.02.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 7.770.000,00 12.00 Bulan 8.547.000,00

2.02.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kabupaten/ Kota dalam Provinsi kalimantan Barat dan Luar Daerah

12.00 Bulan 126.460.000,00 12.00 Bulan 139.106.000,00


Terwujudnya keamanan lingkungan kantor Pontianak 24.00 Ob 36.710.000,00 24.00 Ob 40.381.000,00

2.02.01.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan Pontianak 144.00 Ob 75.270.000,00 144.00 Ob 82.797.000,00


143.990.000,00 158.389.000,00

2.02.01.03.02.05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 80.450.000,00 12.00 Bulan 88.495.000,00

2.02.01.03.02.06 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 3.600.000,00 12.00 Bulan 3.960.000,00

2.02.01.03.02.09 Pengadaan Mebelair Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 2.00 Jenis 36.000.000,00 2.00 Jenis 39.600.000,00

2.02.01.03.02.10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor Pontianak 12.00 Bulan 23.940.000,00 12.00 Bulan 26.334.000,00

14

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.700.000,00 12.870.000,00

2.02.01.03.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur Pontianak 18.00 Stell 11.700.000,00 18.00 Stell 12.870.000,00


38.110.000,00 41.921.000,00

2.02.01.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya keterampilan sumberdaya aparatur Dalam dan Luar Provinsi 12.00 Bulan 26.780.000,00 12.00 Bulan 29.458.000,00

2.02.01.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya keterampilan sumberdaya aparatur Pontianak dan sekitarnya 12.00 Bulan 7.000.000,00 12.00 Bulan 7.700.000,00

2.02.01.03.05.03 Penetapan Kinerja Tersedianya dokumen penetapan kinerja Pontianak 1.00 Dokumen 4.330.000,00 1.00 Dokumen 4.763.000,00


Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90% 50.030.000,00 55.033.000,00

2.02.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Pontianak 4.00 Dokumen 19.380.000,00 4.00 Dokumen 21.318.000,00

2.02.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya Dokumen LAKIP Pontianak 1.00 Dokumen Lakip 4.630.000,00 1.00 Dokumen

Lakip 5.093.000,00

2.02.01.03.06.03 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya Laporan RENJA SKPD Pontianak 1.00 Dokumen Renja 3.970.000,00 1.00 Dokumen

Renja 4.367.000,00

2.02.01.03.06.04 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ Pontianak 2.00 Dokumen 7.930.000,00 2.00 Dokumen 8.723.000,00

2.02.01.03.06.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya dokumen Monev dan Pelaporan Pontianak 2.00 Dokumen 6.710.000,00 2.00 Dokumen 7.381.000,00

2.02.01.03.06.06 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA- SKPD dan DPA - SKPD Pontianak 2.00 Dokumen 7.410.000,00 2.00 Dokumen 8.151.000,00

2.02.01.03.25 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1.173.630.000,00 1.290.993.000,00

2.02.01.03.25.01 Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terhimpun dan terdistribusinya data titik panas harian/ mingguan/ bulanan Pontianak 6.00 Bulan 24.400.000,00 6.00 Bulan 26.840.000,00

2.02.01.03.25.02 Pemeriksaan TItik Panas (Hotspot) Diperoleh informasi lokasi, kejadian karhutla yang akurat Prov. Kalbar 7.00 Lokasi 42.880.000,00 7.00 Lokasi 47.168.000,00

2.02.01.03.25.03 Kampanye Pencegahan Karhutla Tersedianya, Terpasang, Terdistribusikannya Bahan Informasi Kampanye Dalkarhutla

Pontianak dan sekitarnya

3.00 Kecamatan 67.160.000,00 3.00 Kecamatan 73.876.000,00

2.02.01.03.25.04 Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Terlibatnya para pihak dalam upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan

Pontianak dan sekitarnya 150.00 Orang 86.360.000,00 150.00 Orang 94.996.000,00

2.02.01.03.25.05Sosialisasi Peraturan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/ Kota

Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang memahami peraturan bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terbaru

Sintang, Melawi 40.00 Orang 54.850.000,00 40.00 Orang 60.335.000,00

15

LokasiTarget

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8



2.02.01.03.25.06 Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Masyarakat Meningkatnya pengetahuan dalkarhutla masyarakat Prov. Kalbar 180.00 Orang 144.080.000,00 180.00 Orang 158.488.000,00

2.02.01.03.25.07 Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api Kelompok Masyarakat Peduli Api yang terlatih Prov. Kalbar 90.00 Orang 71.780.000,00 90.00 Orang 78.958.000,00

2.02.01.03.25.09Kegiatan Pelatihan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah kelompok masyarakat terlatih Prov. Kalbar 1.00 Kegiatan 152.220.000,00 1.00 Kegiatan 167.442.000,00

2.02.01.03.25.10 Operasional Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemadaman secara dini (initial attack) terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan Prov. Kalbar 25.00 Hari, 1

Paket 418.170.000,00 25.00 Hari 459.987.000,00

2.02.01.03.25.11 Latihan Rutin Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan siap siaga setiap waktu

Pontianak dan sekitarnya 4.00 Kali 39.130.000,00 4.00 Kali 43.043.000,00

2.02.01.03.25.12 Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan Teridentifikasi nya lokasi sebaran titik api, kejadian karhutla yang akurat Prov. Kalbar 4.00 Lokasi 18.050.000,00 4.00 Lokasi 19.855.000,00

2.02.01.03.25.13 Inventarisasi Potensi Sumberdaya Pengendalian Karhutla di IUPHHK/HA/HT

Teridentifikasinya Sumberdaya Penanggulangan Karhutla dan peran serta pemegang IUPHHK/HA/HT dalam upaya Dalkarhutla

Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Sanggau, Bengkayang, KKR

6.00 Iuphhk-ha/ht 54.550.000,00 6.00 Iuphhk-

ha/ht 60.005.000,00


KEPALA DINAS KEHUTANANPROVINSI KALIMANTAN BARAT,

MARIUS MARCELLUS TJ, SH, MMPembina Utama MadyaNIP. 19590409 198303 1 017

16

NO AGENDA SUB AGENDA SASARAN NAWACITA KEGIATAN STRATEGIS INDIKATOR PROVINSI PROVINSI /

KABUPATEN TARGETDANA

(DALAM JUTA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Terpenuhinya kebutuhan hasil hutan kayu dalam negeri sebesar 46,3 m3/tahun secara bertahap.

Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam

Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam sebesar 29 Juta M3 selama 5 Tahun

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 390

2




Fasolitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman sebesar 160 Juta M3 selama 5 Tahun

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 220

3




Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan


Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 300

4




Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan


Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 400

5

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

98.?Rehabilitasi 100,70 Ha areal tidak berhutan, hutan tidak produktif, dan lahan kritis| Penataan rencana pemanfaatan 1,99 Juta Ha areal hutan yang belum terdata.

Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan

Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 770

USULAN KEGIATAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (UKPPD) TAHUN 2016APLIKASI : E-MUSRENBANG.BAPPENAS.GO.ID



(DALAM JUTA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6




Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial

Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan)

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 180

7



Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai rata-rata 70 hingga 80%

Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 170

8




Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi 12,7 Juta Ha dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR , Hutan Adat dan Kemitraan

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 180

9




Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan

Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 1.050

10




Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan

Persentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% Kawasan Hutan (Kawasan Hutan yang telah ditetapkan s.d. Tahun 2014 mencapai 56%)

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 350

11



97. Pelestarian hutan pelestarian dan perlindungan 20,63 Juta Ha sisa areal yang masih berhutan serta perluindungan flora dan fauna yang terancam punah.

Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan

Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 Ekoregion

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 300



(DALAM JUTA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12




Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Essensial

Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 188 Kawasan Pelestarian Alam di seluruh Indonesia

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 250

13




Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan

Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimal tahun 2014

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 490

14

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar

-Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Jumlah penanganan perkara tindak Pidana Umum Lainnya termasuk penanganan perkara kehutanan di tingkat penyidikan

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 420

15



Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai rata-rata 70 hingga 80%

Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan

Jumlah role model perilaku peduli lingkungan dan kehutanan meningkat setiap tahun

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan

Barat1 tahun 730

6.200


KEPALA DINAS KEHUTANANPROVINSI KALIMANTAN BARAT,

MARIUS MARCELLUS TJ, SH, MMPembina Utama Madya

NIP. 19590409 198303 1 017

TOTAL USULAN

Documents

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat