Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, Juni 2015

i

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018, dengan mengacu kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016, dimana target yang akan dicapai telah dirumuskan

sebagai sebuah indikator kinerja program/kegiatan SKPD.

Target yang akan dicapai tersebut telah didistribusikan kepada masing - masing

penanggung jawab program/pelaksana kegiatan untuk mengambil peran sesuai

bidang tugas yang diemban dan diharapkan kepada para penanggung jawab/

pelaksana dapat merealisasikan target pembangunan kehutanan yang telah

direncanakan secara maksimal. Dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen evaluasi bagi

para pihak terkait atas pencapaian program dan kegiatan pembangunan kehutanan

di Kalimantan Barat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat ini tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan,

untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan

dimana mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan

dokumen Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat diucapkan terima

kasih. Akhirnya semoga dokumen Renja SKPD ini dapat bermanfaat dan mencapai

sasaran.

Pontianak, Juni 2015 KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, MARIUS MARCELLUS TJ, SH, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590409 198303 1 017

- i -

DAFTAR ISI

Halaman

SK Penetapan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

KATA PENGANTAR ....................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................... 1

B. Dasar Hukum ............................................................. 2

C. Maksud dan Tujuan ...................................................... 4

D. Sistematika Penyusunan Renja SKPD ................................ 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 dan 2015 ......... 6

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 ..................... 6

B. Evaluasi Kesesuaian Renja Dengan DPA SKPD Tahun 2015 ........ 10

C. Capaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2014 ................ 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ...................... 30

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 ...................... 35

BAB IV PENUTUP ..................................................................... 40

Lampiran - lampiran

- ii -

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 ..................................................

8

2. Program dan Kegiatan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada Dokumen Renja Tahun 2015 .....................................

10

3. Program dan Kegiatan Rutin SKPD Dinass Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 ...

18

4. Program dan Kegiatan Inti (Core Business) SKPD Dinass Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 ...............................................................................

21

5. Capaian Target Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Sampai Dengan Tahun 2014 Berdasarkan Indikator Kinerja SKPD Tahun 2013 2018 ...............................................................

27

- iii -

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang

mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasannya serta menjamin penggunaan sumber daya secara efesien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai visi

Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Guna Menjamin Kelestarian Sumber Daya Hutan dan Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan visi di atas,

maka SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan misi

sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan, optimalisasi

pemanfaatan hutan alam produksi, serta pengembangan sistem informasi

kehutanan.

2. Melaksanakan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, optimalisasi

pembangunan hutan tanaman, serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan

sekitar hutan.

3. Melaksanakan peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan, optimalisasi

penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan, serta pengembangan industri

primer hasil hutan kayu berkelanjutan.

4. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan, optimalisasi pemanfaatan

hutan lindung dan konservasi, serta pengendalian kerusakan sumber daya

hutan termasuk kebakaran hutan dan lahan.

2

5. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan kehutanan,

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kehutanan,

pelayanan umum dan sumber daya aparatur, serta penatausahaan keuangan

dan aset.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk

meningkatkan sinergisitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan

kehutanan, serta optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang memuat program dan kegiatan

Pembangunan Kehutanan tahun 2016 yang tidak terpisahkan dari dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun

2013 - 2018 dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Barat tahun 2013 - 2018 serta hasil rapat koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan melalui wadah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebagai wahana pembahasan dan

konsultasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Rencana Kerja tahun 2016 mencakup seluruh program dan

kegiatan pembangunan kehutanan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD

Provinsi Kalimantan Barat yang dikelola oleh SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat dan dana dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat.

B. Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja)

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

1. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3

4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 - 2025;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-

Setjen/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka