Click here to load reader

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

  • View
    240

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

  • Pontianak, Juni 2015

  • i

    KATA PENGANTAR

    Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

    Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

    Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018, dengan mengacu kepada

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

    Barat Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD) Provinsi

    Kalimantan Barat Tahun 2016, dimana target yang akan dicapai telah dirumuskan

    sebagai sebuah indikator kinerja program/kegiatan SKPD.

    Target yang akan dicapai tersebut telah didistribusikan kepada masing - masing

    penanggung jawab program/pelaksana kegiatan untuk mengambil peran sesuai

    bidang tugas yang diemban dan diharapkan kepada para penanggung jawab/

    pelaksana dapat merealisasikan target pembangunan kehutanan yang telah

    direncanakan secara maksimal. Dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan

    Provinsi Kalimantan Barat juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen evaluasi bagi

    para pihak terkait atas pencapaian program dan kegiatan pembangunan kehutanan

    di Kalimantan Barat.

    Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

    Kalimantan Barat ini tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan,

    untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan

    dimana mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan

    dokumen Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat diucapkan terima

    kasih. Akhirnya semoga dokumen Renja SKPD ini dapat bermanfaat dan mencapai

    sasaran.

    Pontianak, Juni 2015 KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, MARIUS MARCELLUS TJ, SH, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590409 198303 1 017

    - i -

  • DAFTAR ISI

    Halaman

    SK Penetapan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

    KATA PENGANTAR ....................................................................... i

    DAFTAR ISI ............................................................................... ii

    BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1

    A. Latar Belakang ........................................................... 1

    B. Dasar Hukum ............................................................. 2

    C. Maksud dan Tujuan ...................................................... 4

    D. Sistematika Penyusunan Renja SKPD ................................ 5

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 dan 2015 ......... 6

    A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 ..................... 6

    B. Evaluasi Kesesuaian Renja Dengan DPA SKPD Tahun 2015 ........ 10

    C. Capaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2014 ................ 26

    BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ...................... 30

    BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 ...................... 35

    BAB IV PENUTUP ..................................................................... 40

    Lampiran - lampiran

    - ii -

  • DAFTAR TABEL

    Halaman

    1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 ..................................................

    8

    2. Program dan Kegiatan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada Dokumen Renja Tahun 2015 .....................................

    10

    3. Program dan Kegiatan Rutin SKPD Dinass Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 ...

    18

    4. Program dan Kegiatan Inti (Core Business) SKPD Dinass Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 ...............................................................................

    21

    5. Capaian Target Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Sampai Dengan Tahun 2014 Berdasarkan Indikator Kinerja SKPD Tahun 2013 2018 ...............................................................

    27

    - iii -

  • 1

    I. PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang

    mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya

    integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

    antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan

    dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

    pengawasannya serta menjamin penggunaan sumber daya secara efesien, efektif,

    berkeadilan dan berkelanjutan.

    SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan

    Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi

    dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai visi

    Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

    Guna Menjamin Kelestarian Sumber Daya Hutan dan Meningkatkan

    Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan visi di atas,

    maka SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan misi

    sebagai berikut :

    1. Melaksanakan pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan, optimalisasi

    pemanfaatan hutan alam produksi, serta pengembangan sistem informasi

    kehutanan.

    2. Melaksanakan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, optimalisasi

    pembangunan hutan tanaman, serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan

    sekitar hutan.

    3. Melaksanakan peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan, optimalisasi

    penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan, serta pengembangan industri

    primer hasil hutan kayu berkelanjutan.

    4. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan, optimalisasi pemanfaatan

    hutan lindung dan konservasi, serta pengendalian kerusakan sumber daya

    hutan termasuk kebakaran hutan dan lahan.

  • 2

    5. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan kehutanan,

    monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kehutanan,

    pelayanan umum dan sumber daya aparatur, serta penatausahaan keuangan

    dan aset.

    Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun

    2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk

    meningkatkan sinergisitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan

    kehutanan, serta optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

    Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang memuat program dan kegiatan

    Pembangunan Kehutanan tahun 2016 yang tidak terpisahkan dari dokumen

    Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun

    2013 - 2018 dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

    Barat tahun 2013 - 2018 serta hasil rapat koordinasi dengan seluruh pemangku

    kepentingan melalui wadah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

    Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebagai wahana pembahasan dan

    konsultasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan

    Kabupaten/Kota. Rencana Kerja tahun 2016 mencakup seluruh program dan

    kegiatan pembangunan kehutanan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD

    Provinsi Kalimantan Barat yang dikelola oleh SKPD Dinas Kehutanan Provinsi

    Kalimantan Barat dan dana dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan

    Kehutanan RI yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Kehutanan Provinsi

    Kalimantan Barat.

    B. Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja)

    SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 adalah sebagai

    berikut :

    1. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

    2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

    3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional;

  • 3

    4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

    5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

    6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

    7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

    Daerah;

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Daerah;

    9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;

    10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 - 2025;

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Daerah;

    12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-

    Setjen/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan

    Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 2019;

    13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka