DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP DIT. PPL 2013.pdf · mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJADIREKTORAT PERLUASAN DAN

PENGELOLAAN LAHAN

KEMENTERIAN PERTANIANTAHUN 2013

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013

telah selesai disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat

Perluasan dan Pengelolaan Lahan disusun berdasarkan hasil kinerja Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi selama Tahun Anggaran 2013.

Laporan ini berisi tentang hasil pelaksanaan kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan yang

dilaksanakan baik di Pusat maupun di Daerah periode Tahun 2013 dan sekaligus merupakan

kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Perluasan

dan Pengelolaan Lahan. Laporan ini mengacu kepada Program Kerja Direktorat Perluasan

dan Pengelolaan Lahan serta tugas khusus lainnya.

Dengan diselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat

Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi

dan referensi untuk meningkatkan keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan

perluasan dan pengelolaan lahan pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Tahun 2013 diucapkan terimakasih, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita

semua.

Direktur,

Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc.NIP. 19580526 198703 1002



ii

DAFTAR ISIHalaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang.................................................................................. 2

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ........................................... 3

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Perluasan

dan Pengelolaan Lahan.................................................................... 5

1.4. Sumber Daya Manusia ..................................................................... 6

1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan................................................................................................ 6

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA........................................... 7

2.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2014.............................................. 7

2.1.1. Visi............................................................................................................. 8

2.1.2. Misi............................................................................................................ 8

2.1.3. Tujuan dan Sasaran............................................................................... 10

2.1.4.Arah Kebijakan....................................................................................... 10

2.1.5.Program dan Kegiatan .......................................................................... 11

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 .................................. 12

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ........................................................ 14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PERLUASAN DAN

PENGELOLAAN LAHAN........................................................................... 18

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran……………....... 18

3.2. Pencapaian Kinerja Direktorat Perluasaan dan Pengelolaan Lahan 18

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perluasan dan Pengelolaan

Lahan Tahun 2013............................................................................ 20

3.3.1.Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian ......................................... 20

3.3.2.Kegiatan Pengembangan SRI dan Optimasi Lahan......................... 21

3.3.3.Kegiatan Perluasan Sawah................................................................... 25

3.3.4.Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan

Peternakan............................................................................................... 27

3.3.5.Kegiatan Sertipikasi Lahan Petani....................................................... 32

3.4. Akuntabilitas Sumberdaya Manusia ................................................ 35

3.5. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan................................................................................................ 37

3.6. Hambatan dan Kendala ................................................................... 39

3.7. Upaya dan Tindak Lanjut ................................................................. 40

BAB IV. PENUTUP ................................................................................................... 41

LAMPIRAN



BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tantangan penting dalam pembangunan pertanian saat ini adalah

terjadinya penurunan kondisi sarana dan prasarana pertanian, terutama menurunnya

jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penurunan

jumlah dan kualitas lahan menyebabkan menurunnya produksi pertanian. Kondisi ini

mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan

guna mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu.

Permasalahan sumber daya lahan yang dihadapi saat ini antara lain, adalah

penguasaan lahan pertanian per kapita yang semakin sempit dan jumlah petani

gurem yang setiap tahun semakin meningkat; terjadinya laju peningkatan konversi

lahan pertanian ke lahan non pertanian; infrastruktur pertanian yang sangat minim

berdampak pada penurunan produktivitas hasil pertanian serta meningkatnya luas

lahan yang sementara tidak diusahakan (lahan terlantar); luasan lahan kritis di

Indonesia cenderung makin meningkat; terjadinya laju peningkatan degradasi lahan

pertanian (khususnya lahan sawah); masih luasnya lahan marginal yang sifat fisika,

kimia dan biologi tidak mendukung untuk pertumbuhan serta hasil pertanian yang

optimal tanpa masukan teknologi yang memadai. Disamping permasalahan tersebut,

secara yuridis-normatif peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pengendalian lahan masih belum memadai, di samping itu adanya fakta dimana

dalam hal implementasinya penegakkan hukum terhadap peraturan yang ada yang

terkait dengan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan lahan pertanian masih

sangat Iemah.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan terutama

padi, berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk, ditambah lagi tingginya

angka konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian sebagai dampak negatif dari

pembangunan, maka upaya penambahan baku lahan pertanian melalui kegiatan

perluasan areal menjadi sangat strategis dan penting. Potensi sumber daya lahan

yang masih cukup luas, dapat dikelola secara bijak dengan tetap memperhatikan

aspek lingkungan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pemanfaatan

dari upaya perluasan areal lahan pertanian ini tidak sebatas pada perluasan areal



tanaman pangan saja (padi maupun palawija), akan tetapi juga sub sektor pertanian

lainya seperti perkebunan, peternakan dan hortikultura juga menjadi sasaran utama

yang mendapat perhatian.

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam

pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan

kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan,

hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sejalan dengan itu melalui Peraturan

Presiden Nomor 24 tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan

Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 telah ditetapkan Direktorat

Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang secara spesifik dan fokus menangani aspek

pengelolaan lahan selaku Eselon II pendukung Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian. Selain itu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan bertugas

mendorong upaya penyediaan infrastruktur menyangkut aspek perluasan dan

pengelolaan lahan. Sedangkan sasarannya adalah mendukung pembangunan

subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kinerja pembangunan aspek perluasan dan pengelolaan lahan tidak hanya

merupakan pelaksanaan program/kegiatan yang ada di lingkup Direktorat Perluasan

dan Pengelolaan Lahan, akan tetapi ada peran aspek lain yang ikut berkontribusi

secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pembangunan perluasan dan

pengelolaan lahan, seperti Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Pemerintahan

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), serta peran aktif dari semua petani, pekebun dan

peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang

perluasan areal dan pengelolaan lahan. Dalam menyelenggarakan tugas

sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Perluasan dan Pengelolan Lahan

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang basis data lahan, pengendalian lahan,

optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan,



2. Pelaksanaan kebijakan dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi,

rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang basis data lahan,

pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan

kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang basis data lahan,

pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan

kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Perluasan danPengelolaan Lahan

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan ditetapkan berdasarkan Peraturan

Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010, tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon II. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perluasan

dan Pengelolaan Lahan didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III dan 1 (satu) Tata

Usaha. Susunan organisasi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan terdiri dari 5

(lima) Unit Eselon III, dan 11 (sebelas) Unit Eselon IV (termasuk KTU) , yaitu :

1. Subdirektorat Basis Data Lahan

2. Subdirektorat Pengendalian Lahan

3. Subdirektorat Optimasi, rehabilitasi dan Konservasi Lahan

4. Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan

5. Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

6. Sub Bagian Tata Usaha

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan terbentuk sejak tahun 2010. Struktur

organisasi Perluasan dan Pengelolaan Lahan mengalami perubahan sesuai dengan

Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010. Secara lengkap struktur

Organisasi Perluasan dan Pengelolaan Lahan dari Eselon II sampai dengan Eselon IV

dapat dilihat pada bagan berikut :



Direktur Perluasandan Pengelolaan Lahan

SubditOptimasi,

Rehalibitasidan

Konservasi

SeksiIdentifikasidan Analisis

SeksiBimbingan

Teknis

SubditBasis Data

Lahan

SeksiIdentifikasi

Lahan

Seksi Analisisdan Penyajian

Data Lahan

Subdit PerluasanKawasan

Tanaman Pangan


SeksiBimbingan

Teknis

Subdit PerluasanKawasan

Hortikultura,Perkebunan, dan

Peternakan


SeksiBimbingan

Teknis

SubbagianTata Usaha

SubditPengendalian

Lahan


SeksiRekomendasi

Teknis



1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan mendapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 68 orang dan tersebar

pada 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) bagian tata usaha dengan perincian sebagai

berikut :

1. Subdirektorat Basis Data Lahan sebanyak 10 orang.

2. Subdirektorat Pengendalian Lahan sebanyak 10 orang.

3. Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan sebanyak 10 orang.

4. Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebanyak 10 orang

5. Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebanyak 11

orang.

6. Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 16 orang.

Dari jumlah pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebanyak 68

orang tersebut, sebanyak 60 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang

berstatus sebagai tenaga honorer. Berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari 39 orang

laki-laki dan sebanyak 29 orang perempuan.

Tabel Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan LahanBerdasarkan Pangkat dan Golongan

No.Unit Kerja

Golongan Total

IV III II THL

1 Direktur 1 - - - 1

2 Subdit Basis Data Lahan 1 5 2 2 10

3 Subdit Pengendalian Lahan 2 7 1 - 10

4 Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan - 9 1 - 10

5 Subdit Perlusan Kawasan Horti, Bun dan Nak 2 7 2 - 11

6 Subdit Optimasi, Rehab dan Konservasi Lahan 3 6 1 - 10

7 Subbag Tata Usaha 1 5 4 6 16

Jumlah 10 39 11 8 68



Semua sumber daya Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tersusun secara

sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, tujuan dan sasaran Direktorat Jendral

Prasarana dan Sarana Pertanian, serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian.

1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Tahun Anggaran 2013 mendapat

dukungan anggaran pusat setelah penghematan sebesar Rp.11.323.984.000,-. Dana

Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni yang digunakan untuk mendukung

kegiatan di 5 (lima) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis Data Lahan sebesar

Rp.1.764.300.000,-, Subdit Pengendalian Lahan sebesar Rp.1.240.250.000,-, Subdit

Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan sebesar Rp.2.753.974.000,-, Subdit

Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebesar Rp.3.054.690.000,-, Subdirektorat

Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebesar

Rp.1.061.450.000,-, Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 664.650.000,- belanja

barang Rp.750.670.000,- dan kegiatan MIFEE di Kabupaten Merauke

Rp. 34.000.000,-.



BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Program pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian dijabarkan dalam

Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2011 – 2014.

Selanjutnya Rencana Strategis Tahun 2011 – 2014 diuraikan secara detail dalam Rencana

Kerja Tahunan yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja Eselon III. Sementara itu, Rencana

Kerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 dituangkan dalam

bentuk Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan

Lahan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai wujud

kontrak kinerja.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2014

Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011 – 2014

memuat program/kegiatan untuk mendukung tujuan dan sasaran yang tercantum

dalam Renstra Direkorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta 4 (empat)

target sukses Kementerian Pertanian yaitu pencapaian swasembada dan swasembada

berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor,

serta peningkatan kesejahteraan petani.

Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah menciptakan keseimbangan

ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan

produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. Dalam kaitannya dengan ini

diperlukan perluasan areal baru dan optimasi lahan dalam rangka peningkatan luas

areal tanam yang bermuara pada peningkatan produksi. Rencana strategis

Kementerian Pertanian menetapkan perluasan areal seluas 2 juta ha untuk tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dalam kaitannya dengan

kebijakan tersebut, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagai salah satu

kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu

diminta untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir

pembangunan pertanian dapat mewuijudkan kedaulatan pangan nasional.

Penjabaran Rencana Program/Kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan secara lengkap sebagai

berikut :



2.1.1. Visi

Visi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah mewujudkan

ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor penggerak peningkatan

produksi pertanian.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

mengemban Misi sebagai berikut :

1. Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur dan terpetakan dalam

bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam perencanaan perluasan

dan pengelolaan lahan.

2. Melaksanakan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

3. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan.

4. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan hortikultura, perkebunan

dan peternakan.

5. Melaksanakan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan.

6. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara

Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di Provinsi dan

Kabupaten/Kota terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian perluasan dan pengelolaan lahan.

7. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat dan

daerah dalam bidang perluasan dan pengelolaan lahan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang akan dicapai

adalah:

1. Tersedianya data dan informasi lahan dan lahan cadangan pertanian.

2. Menambah baku lahan pertanian dan luas areal tanam komoditas

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, khususnya

yang diusahakan oleh petani dan masyarakat.

3. Menata ulang dan memperbaiki penyajian data dan informasi numerik,

tekstual dan spasial tentang lahan pertanian pangan, hortikultura,



perkebunan dan peternakan dalam rangka mempermudah perencanaan

dan pengendalian pemanfataan lahan pertanian.

4. Mengendalikan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

5. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan

lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen.

6. Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

7. Melakukan upaya optimasi, konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian

dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan dan

komoditas pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi dan

kearifan lokal yang berkelanjutan.

8. Pengembangan budidaya padi sawah yang ramah lingkungan (system of

rice intensification).

9. Memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian skala medium melalui

koordinasi dan integrasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah.

10. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dan pengendalian lahan

pertanian di daerah perbatasan negara.

11. Mendorong dan fasilitasi pra dan pasca sertifikasi tanah dalam rangka

peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.

Sasaran pelaksanaan pembangunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pembangunan perluasan areal baru seluas 2 juta ha, dengan

perincian 250.000 ha lahan sawah, 400.000 ha lahan kering, 400.000 ha

lahan hortikultura, 585.430 ha lahan perkebunan dan 364.570

pengembangan hijauan makanan ternak.

2. Terwujudnya pengelolaan lahan usaha tani terpadu seluas 26.000 ha.

3. Tersedianya dokumen pra sertifikasi tanah petani yang akan

disertifikatkan sebanyak 110.000 bidang dan tercapainya kemudahan

akses petani dalam penguatan modal usaha tani melalui sertifikasi tanah

pertanian di 33 provinsi dan 541 kabupaten/kota.

4. Terwujudnya kawasan peruntukan pertanian dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai landasan dalam

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian perencanaan lahan



pertanian di 33 provinsi dan Kabupaten/Kota sentra produksi tanaman

pangan.

5. Terwujudnya pembangunan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan

pertanian seluas 582.000 ha dalam rangka upaya peningkatan produksi

komoditas pertanian dan pendapatan petani.

6. Terwujudnya luas dan lokasi indikatif yang ditetapkan sebagai lahan

pertanian pangan berkelanjutan di dalam Dokumen dan Peraturan Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Terwujudnya rehabilitasi dan pembangunan Jalan Pertanian sepanjang

12.500 km dalam rangka mempercepat transportasi penyediaan sarana

produksi dan transportasi produk pertanian menuju sentra pemasaran hasil

di kawasan pertanian.

8. Terwujudnya pengelolaan lahan padi sawah berbasis ramah lingkungan

seluas 40.000 ha, terutama di sentra produksi padi.

9. Terbangunnya usaha tanaman pangan skala medium di beberapa

kabupaten seluas sekitar 26.500 ha.

10. Meningkatnya kualitas koordinasi dan komunikasi antar Kementerian dan

Lembaga di tingkat pusat, Direktorat dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan

pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan.

2.1.4. Arah Kebijakan

Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus dilakukan

koordinasi dengan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan

Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan

Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional,

serta Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Penyediaan data

lahan meliputi (1) data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2)

lahan cadangan sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan

pertanian.



2. Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Lahan meliputi berbagai

kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanan, pemanfataan

dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam kawasan

peruntukan pertanian yang mengacu pada Undang-Undang nomor 26

tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta

peraturan perundang-undangan sektor pertanian yang terkait.

3. Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal Kawasan Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan harus

memperhatikan berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41

tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan

yang terkait lainnya.

4. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi

Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan

lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor Sumberdaya Air,

kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan,

terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Masyarakat.

5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta otonomi

daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan

harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Sistem

Perencanaan Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan

Otonomi Daerah, sehingga semua rencana kegiatan pembangunan ini

dapat diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

2.1.5. Program dan Kegiatan

Salah satu Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

adalah Program Perluasan dan Pengelolaan Lahan dengan indikator kinerja

program adalah :

1. Pengembangan sistem basis data lahan pertanian melalui audit lahan.

2. Pengendalian laju alih fungsi lahan bersama instansi terkait dan

pengembangan peningkatan status kepemilikan lahan untuk petani melalui

pra dan pasca sertipikasi lahan pertanian.



3. Pengembangan jalan pertanian mendukung tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, dan peternakan.

4. Pengembangan optimasi lahan pertanian mendukung tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

5. Pengembangan System Rice of Intensification (SRI).

6. Pengembangan perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Program-program tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan–kegiatan

yang berada pada seluruh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

Rencana Kinerja Tahun 2013 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian terutama pencapaian

swasembada dan swasembada berkelanjutan. Rencana Kerja Tahunan Direktorat

Perluasan dan Pengelolaan Lahan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal PSP

guna mendukung target sukses Direktorat Jenderal PSP. Rencana Kinerja Tahunan

2013 secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target

sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1 Meningkatnya pembangunan

jalan pertanian pada kawasan

tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan

sebagai infrastruktur pertanian

1 Terbangunnya jalan pertanian

sepanjang 293Km yang digunakan

petani untuk kegiatan usahatani

293 Km

2 Meningkatnya luas optimasi

lahan pertanian dan

pengembangan metode SRI

1 Berkermbangnya metode SRI seluas

207.000 Ha yang dilaksanakan

oleh petani/kelompok tani di 29

Propinsi, 270 Kabupaten/kota

207.000 Ha

2 Berkembangnya optimasi lahan

pertanian seluas 258.660 Ha yang

dilaksanakan oleh petani/kelompok

tani di 32 Propinsi, 441

Kabupaten/kota

258.660 Ha

3 Meningkatnya luas areal

pertanian pada kawasan

tanaman pangan

1 Tercetaknya lahan sawah seluas

15.000 Ha tahun 2013 dan 50.000

Ha tahun 2014 yang dimanfaatkan

untuk kegiatan usahatani padio di

26 Propinsi, 137 Kabupaten/Kota

65.000 Ha



hortikultura, perkebunan dan

peternakan

1 Terlaksananya perluasan areal

hortikultura di 28 Propinsi, 100

Kabupaten

2.040 Ha




perkebunan di 27 Propinsi, 120

Kabupaten

6.720 Ha

3 Terlaksananya perluasan areal tebu

di 5 Propinsi, 34 Kabupaten 3.000 Ha


peternakan di 30 Propinsi 149

Kabupaten

3.029 Ha

5 Mengendalikan laju alih fungsi

lahan pertanian ke non

pertanian dan mendorong

peningkatan status kepemilikan

lahan petani serta mengevaluasi

pemanfaatan sertifikasi tanah

petani

1 Terlaksananya pra sertipikat lahan

petani di 25 Propinsi, 131

Kabupaten

650 Paket

2 Terlaksananya pasca sertipikat

lahan petani di 18 Propinsi 139

Kabupaten

650 Paket

Sasaran strategis secara kuantitatif Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang

dituangkan dalam Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan produksi pertanian

adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya jalan pertanian sepanjang 293 Km yang digunakan petani untuk

kegiatan usahatani di 25 Propinsi pada 106 Kabupaten/Kota;

2. Terlaksananya pengembangan Metode SRI seluas 207.000 Ha yang

dilaksanakan oleh petani/kelompok tani di 29 Propinsi, 270 Kabupaten/Kota;

dan optimasi lahan pertanian seluas 258.660 Ha yang dilaksanakan oleh

petani/kelompok tani di 32 Propinsi, 441 Kabupaten/Kota;

3. Tercetaknya lahan sawah seluas 15.000 Ha tahun 2013 dan 50.000 Ha tahun

2014 yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi di 26 Propinsi, 137

Kabupaten/Kota;

4. Terlaksananya perluasan areal hortikultura seluas 2.040 Ha di 28 Propinsi, 100

Kabupaten; perluasan areal perkebunan seluas 6.720 Ha di 27 Propinsi, 120

Kabupaten/Kota; erluasan areal tebu seluas 3.000 Ha di 5 Propinsi, 34

Kabupaten; perluasan areal peternakan seluas 3.029 Ha di 30 Propinsi, 149

Kabupaten;

5. Terlaksananya pra sertipikat lahan petani 650 paket di 25 Propinsi, 131

Kabupaten dan pasca sertipikasi lahan petani 650 paket di 18 propinsi, 139

Kabupaten.



2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Perluasan dan

Pengelolaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk

melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Pertanian. Adapun Penetapan Kinerja yang ditetapkan Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan TA. 2013 sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya pembangunan

jalan pertanian pada kawasan

tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan

sebagai infrastruktur pertanian

1 Terbangunnya jalan pertanian

sepanjang 293Km yang digunakan

petani untuk kegiatan usahatani

293 Km

2 Meningkatnya luas optimasi

lahan pertanian dan

pengembangan metode SRI

1 Berkermbangnya metode SRI seluas

207.000 Ha yang dilaksanakan

oleh petani/kelompok tani di 29

Propinsi, 270 Kabupaten/kota

207.000 Ha

2 Berkembangnya optimasi lahan

pertanian seluas 258.660 Ha yang

dilaksanakan oleh petani/kelompok

tani di 32 Propinsi, 441

Kabupaten/kota

258.660 Ha



tanaman pangan

1 Tercetaknya lahan sawah seluas

15.000 Ha tahun 2013 dan 50.000

Ha tahun 2014 yang dimanfaatkan

untuk kegiatan usahatani padio di

26 Propinsi, 137 Kabupaten/Kota

65.000 Ha



hortikultura, perkebunan dan

peternakan


hortikultura di 28 Propinsi, 100

Kabupaten

2.040 Ha


perkebunan di 27 Propinsi, 120

Kabupaten

6.720 Ha

3 Terlaksananya perluasan areal tebu

di 5 Propinsi, 34 Kabupaten 3.000 Ha


peternakan di 30 Propinsi 149

Kabupaten

3.029 Ha

5 Mengendalikan laju alih fungsi

lahan pertanian ke non

pertanian dan mendorong

peningkatan status kepemilikan

lahan petani serta mengevaluasi

pemanfaatan sertifikasi tanah

petani

1 Terlaksananya pra sertipikat lahan

petani di 25 Propinsi, 131

Kabupaten

650 Paket

2 Terlaksananya pasca sertipikat

lahan petani di 18 Propinsi 139

Kabupaten

650 Paket



Beberapa target kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang telah ditetapkan

dalam Penetapan Kinerja mengalami revisi (perubahan). Adapun perubahan target

kinerja beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Perubahan Target Indikator Kinerja Direktorat Perluasandan Pengelolaan Lahan

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

Awal Revisi1. Meningkatnya pembangunan Jalan

Pertanian pada kawasan tanamanpangan, hortikultura, perkebunandan peternakan sebagaiinfrastruktur pertanian

1. Terbangunnya JalanPertanian di 106Kabupaten, 25 Provinsi

293 293 Km

2. Meningkatnya luas optimasi lahanpertanian dan pengembanganmetode SRI

1. Berkembangnyametode SRI di 270Kabupaten, 29 Provinsi

207.000 205.800 Ha

2. BerkembangnyapengembanganOptimasi Lahan di 441Kabupaten, 32 Provinsi

258.660 253.660 Ha

3. Meningkatnya luas areal pertanianpada kawasan tanamanpangan

1. Tercetaknya lahansawah yangdimanfaatkan untukkegiatan usahatani padidi 26 Propinsi, 137Kabupaten

65.000 62.275 Ha

4. Meningkatnya luas areal pertanianpada kawasan hortikultura,perkebunan dan peternakan

1. Terlaksananyaperluasan arealhortikultura di 100Kabupaten, 28 Provinsi

2.040 2.020 Ha

2. Terlaksananyaperluasan arealperkebunan di 120Kabupaten, 27 Provinsi

6.720 6.720 Ha

3. Terlaksananyaperluasan areal tebu di34 Kabupaten, 5Provinsi

3.000 3.000 Ha

4. Terlaksananyaperluasan arealpeternakan di 149Kabupaten, 30 Provinsi

3.029 3.049 Ha

5. Mengendalikan laju alih fungsi lahanpertanian ke non pertanian danmendorong peningkatan statuskepemilikan lahan petani sertamengevaluasi pemanfaatansertipikat tanah petani

1. Terlaksananya prasertipikat lahan petanidi 25 Provinsi, 131Kabupaten

650 686 Paket

2. Terlaksananya pascasertipikat lahan petanidi 18 Provinsi, 139Kabupaten

650 625 Paket



Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang diulas secara lebih rinci adalah

kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat

Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembangunan Jalan Pertanian pada kawasan tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai infrastruktur pertanian dan

digunakan petani untuk kegiatan usahatani sepanjang 293 Km yang dilaksanakan

di 25 Propinsi pada 106 Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran bansos

sebesar Rp. 29.300.000.000,-.

2. Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian yang dilaksanakan oleh

petani/kelompok tani seluas 258.660 Ha di 32 Propinsi, 441Kabupaten/Kota

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 536.719.500.000. Namun target

mengalami revisi menjadi seluas 253.660 Ha dengan alokasi anggaran menjadi

526.344.500.000. Meningkatnya lahan yang dikelola oleh petani/kelompok tani

dalam menerapkan Metode SRI seluas 207.000 Ha di 29 Propinsi, 270

Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 414.000.000.000. Target

mengalami revisi menjadi seluas 205.800 Ha dengan alokasi anggaran menjadi

Rp. 411.600.000.000,-.

3. Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan

dilaksanakan melalui kegiatan perluasan areal sawah. Perluasan Areal Sawah

adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai

tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat

diusahakan untuk usahatani sawah. Perluasan areal sawah baru dilakukan dengan

menambah luas areal tanam padi guna mendukung pencapaian surplus beras dan

swasembada beras berkelanjutan. Sasaran dari Kegiatan Perluasan Sawah tahun

2013 adalah bertambahnya luas lahan sawah sebesar 65.000 Ha. Kegiatan ini

dilaksanakan di 137 Kabupaten pada 26 Provinsi di Indonesia dengan alokasi

anggaran bansos sebesar Rp. 650.000.000.000,- Namun demikian target

mengalami revisi sehingga berubah menjadi 62.275 Ha dengan alokasi dana

menjadi Rp.622.750.000.000,-.

4. Meningkatnya luas areal pertanian hortikultura seluas 2.040 Ha, yang tersebar di

100 Kabupaten/kota pada 28 Provinsi dan dana yang dialokasikan untuk

kegiatan Perluasan Areal Hortikultura adalah Rp.14.280.000.000,-. Target

mengalami revisi menjadi 2.020 Ha dan dana yang dialokasikan menjadi



Rp. 14.140.000.000,- Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Perkebunan

adalah terwujudnya penambahan luas areal perkebunan pada kawasan sentra

pengembangan perkebunan seluas 6.270 Ha, yang tersebar di 120

Kabupaten/kota pada 27 Provinsi dan dana yang dialokasikan adalah sebesar

Rp.47.040.000.000,-. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Tebu adalah

terwujudnya penambahan luas areal tebu seluas 3.000 Ha, yang tersebar di 34

Kabupaten/kota pada 5 Provinsi dan dana yang dialokasikan adalah sebesar

Rp.30.000.000.000,-. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Peternakan adalah

terwujudnya penambahan luas areal kebun hijauan makan ternak dan padang

penggembalaan seluas 3.029 Ha, yang tersebar di 30 Provinsi dan 149

Kabupaten/kota dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Areal Peternakan

adalah sebesar Rp.21.203.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 3.049 Ha

dengan alokasi dana sebesar Rp. 21.343.000.000,-.

5. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong

peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan

sertipikat tanah petani melalui kegiatan pra sertipikat lahan petani 650 paket

yang dilaksanakan di 25 Propinsi 131 Kabupaten/kota dengan alokasi

anggaran Rp. 6.500.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 686 paket

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.860.000.000,- dan kegiatan pasca

sertipikat lahan petani 650 paket dilaksanakan di 18 Propinsi 139

Kabupaten/kota. Kegiatan ini mengalami revisi menjadi 625 paket dengan

alokasi anggaran Rp. 6.250.000.000,-



BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJADIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2013 ditetapkan berdasarkan

penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >

100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%) , (3) cukup berhasil (capaian 60 – 79%), (4)

kurang berhasil (capaian < 60 %) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja. Hal ini

dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka target.

3.2. Pencapaian Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Hasil pengukuran pencapaian kinerja dilakukan setelah semua data pencapaian

kinerja selesai dihimpun, maka satu per satu diukur realisasi pencapaian rencana

tingkat capaian (target) sasaran. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan tahun 2013 diukur berdasarkan Penetapan Kinerja. Namun

demikian karena terdapat perubahan atau revisi pada target dan anggaran maka

dijelaskan pula pengukuran kinerja berdasarkan perubahan atau revisi yang telah

dilakukan. Kegiatan strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolan Lahan yang

ditetapkan kontrak kinerjanya yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian

2. Kegiatan Pengembangan SRI dan Optimasi Lahan Pertanian

3. Kegiatan Perluasan Sawah

4. Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

5. Kegiatan Sertipikati Lahan Petani

Nilai pencapaian kinerja masing – masing kegiatan tersebut berkisar antara berhasil

dan cukup berhasil. Kegiatan yang pencapaian kinerjanya berhasil yaitu kegiatan

Pembangunan Jalan Pertanian, kegiatan Pengembangan SRI, kegiatan

Pengembangan Optimasi lahan, Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan,

dan Peternakan, sedangkan Kegiatan Perluasan Sawah, Pra dan Pasca Sertipikasi

pencapaian kinerjanya cukup berhasil. Nilai capaian kegiatan tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut :



Tabel Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiCapaian

(%) Kriteria

1. MeningkatnyapembangunanJalan Pertanianpada kawasantanaman pangan,hortikultura,perkebunan danpeternakansebagaiinfrastrukturpertanian

TerbangunnyaJalan Pertanian di106 Kabupaten, 25Provinsi

293 Km 291 Km 99,32 Berhasil

2. Meningkatnyaluas optimasilahan pertaniandanpengembanganmetode SRI

1. Berkembangnyametode SRI di 270Kabupaten, 29Provinsi

205.800 Ha 205.400 Ha 99,81 Berhasil

2. BerkembangnyapengembanganOptimasi Lahan di441 Kabupaten, 32Provinsi

253.660 Ha 253.321 Ha 99,87 Berhasil

3. Meningkatnyaluas arealpertanian padakawasantanamanpangan

Tercetaknya lahansawah yangdimanfaatkan untukkegiatan usahatanipadi di 26 Propinsi,137 Kabupaten

62.275 Ha 55.558 Ha 84,39 Berhasil

4. Meningkatnyaluas arealpertanian padakawasanhortikultura,perkebunan danpeternakan

1.Terlaksananyaperluasan arealhortikultura di 100Kabupaten, 28Provinsi

2.020 Ha 2.020 Ha 100 Berhasil

2.Terlaksananyaperluasan arealperkebunan di 120Kabupaten, 27Provinsi


3.Terlaksananyaperluasan arealtebu di 34Kabupaten, 5Provinsi


4.Terlaksananyaperluasan arealpeternakan di 149Kabupaten, 30Provinsi


5. Mengendalikanlaju alih fungsilahan pertanianke non pertaniandan mendorongpeningkatanstatuskepemilikan

1.Terlaksananya prasertipikat lahanpetani di 25Provinsi, 131Kabupaten

686 Paket 488 Paket 71,11 CukupBerhasil



lahan petanisertamengevaluasipemanfaatansertipikat tanahpetani

2.Terlaksananyapasca sertipikatlahan petani di 18Provinsi, 139Kabupaten

625 Paket 410 Paket 65,60 CukupBerhasil

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perluasan dan PengelolaanLahan Tahun 2013

Penjelasan terkait pencapaian kinerja kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan

secara lebih terinci adalah sebagai berikut :

3.3.1. Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian

Penjelasan Kegiatan

Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian berupa pembangunan jalan

produksi atau jalan usahatani yang merupakan prasarana transportasi

pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan

rakyat dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat mesin

pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan

mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat

penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar. Sasaran kegiatan ini

adalah terwujudnya pembangunan Jalan Pertanian sepanjang 293 Km di

106 Kabupaten pada 25 Provinsi dengan alokasi dana sebesar

Rp. 29.300.000.000,-.

Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja

- Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian dari pagu anggaran sebesar

Rp.29.300.000.000 terserap sebesar Rp.29.100.000.000,- (99,32 %),

sedangkan realisasi fisik dari target 293 Km terealisasi sepanjang 291

Km (99,32 %). Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan

pencapaian sasaran, kegiatan jalan pertanian masuk dalam kriteria

(Berhasil), hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar

99,32%. Sedangkan capaian tahun 2012 dari target 447 Km

terealisasi 437 Km (97,76%), bila dibandingkan dengan capaian tahun

2012 maka kegiatan Jalan Pertanian mengalami peningkatan 1,56 %.

Capaian kinerja kegiatan jalan pertanian dari tahun 2011-2013

adalah sebesar 2.215 Km, sedangkan target renstra 2011-2014



adalah 7.129 Km. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-

2014, maka capaian kegiatan jalan pertanian mencapai 31,07%.

- Kontribusi dari kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian adalah

memperlancar proses produksi dan pemasaran hasil pertanian serta

berdampak pada peningkatan pendapatan karena adanya akses

yang mempermudah untuk pemasaran hasil pertanian dan memperkecil

tingkat kerusakan produk pertanian.

Grafik. Perkembangan Pembangunan Jalan Pertanian

3.3.2. Pengembangan SRI dan Optimasi Lahan

Kegiatan ini terdiri dari Pengembangan Metode SRI dan Pengembangan

Optimasi Lahan.

a) Pengembangan SRI

Penjelasan Kegiatan

Pengembangan Metode SRI merupakan cara budidaya tanaman padi

yang intensif dan efisien dengan proses manajemen sistem perakaran

yang berbasis pada pengelolaan tanah, tanaman dan air yang dapat

meningkatkan produktivitas, serta efisiensi usahatani melalui

pemberdayaan kelompok tani dan kearifan lokal/daerah. Sasaran

kegiatan ini adalah terealisasinya Pengembangan Metode SRI dengan

target 205.800 Ha dan dana yang dialokasikan menjadi

Rp.411.600.000.000,- di 269 Kabupaten pada 29 Provinsi.




- Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan SRI pada tahun 2013

dari anggaran sebesar Rp.411.600.000.000,- terserap sebesar

Rp.410.800.000.000,- atau (99,81%). Sedangkan realisasi fisik

dari target seluas 205.800 Ha terealisasi 205.400 Ha atau

(99,81%). Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan

pencapaian sasaran, kegiatan Pengembangan SRI masuk dalam

kriteria (Berhasil). Capaian tahun 2012 dari target 60.300 Ha

terealisasi seluas 57.551 Ha atau 95,4%. Apabila dibandingkan

dengan capaian 2012, maka pengembangan metode SRI di tahun

2013 mengalami peningkatan sebesar 147.849 Ha (256,90%).

Capaian kinerja kegiatan pengembangan metode SRI dari tahun

2011-2013 adalah sebesar 273.391 Ha, sedangkan target

renstra 2011-2014 adalah seluas 458.480 Ha. Apabila

dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, maka capaian

kegiatan pengembangan metode SRI mencapai 59,62%. Target

kegiatan Pengembangan Metode SRI pada tahun 2014 adalah

180.000 Ha.

- Tidak tercapainya target 100 % dikarenakan lokasi yang semula

diusulkan telah digunakan untuk kegiatan lain sejenis, sehingga

sebagian kegiatan pengembangan optimasi lahan tidak dapat

dilaksanakan. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab

kegiatan Pengembangan SRI dan kegiatan lain sejenis di daerah

melakukan koordinasi.

- Kontribusi kegiatan pengembangan metode SRI dapat kita

perkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan Pengembangan SRI

meningkatkan produktivitas menjadi 1 – 1,5 ton/Ha dalam satu

musim tanam.



Grafik. Perkembangan Kegiatan SRI

b) Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan

Penjelasan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan merupakan usaha

meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak

diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih

produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta bantuan

sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal

tanam dan atau indeks pertanaman (IP). Jika dilaksanakan pada lahan

kering berlereng, maka dapat diterapkan kaidah konservasi untuk

mencegah erosi dan penurunan produktivitas lahan. Khusus pada

daerah rawa dan bekas tambang dapat diterapkan teknologi

reklamasi untuk mengoptimalkan produktivitas lahan. Pelaksanaan fisik

meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap

tanam, perbaikan kesuburan lahan, perbaikan sarana dan prasarana

serta pemeliharaan. Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya

kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan target 253.660 Ha

yang dilaksanakan di 441 Kabupaten/Kota pada 32 Provinsi dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.526.344.500.000,-.




- Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan pada tahun 2013

terealisasi seluas 253.321 Ha dari target seluas 253.660 Ha

(99,87 %). Sedangkan anggaran terserap Rp.525.641.075.000,-

dari Pagu sebesar Rp.526.344.500.000, sehingga realisasi

berdasarkan pagu adalah 99,87%. Berdasarkan kriteria

pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan

Pengembangan Optimasi Lahan masuk dalam kriteria (Berhasil).

Capaian tahun 2012 adalah sebesar 199.068 Ha dari target

209.800 Ha (94,88%). Apabila dibandingkan dengan capaian

2012, maka optimasi lahan pertanian di tahun 2013 mengalami

peningkatan sebesar 6.332 Ha (27,25%). Capaian kinerja

kegiatan optimasi lahan pertanian dari tahun 2011-2013 adalah

sebesar 474.707 Ha, sedangkan target renstra 2011-2014

adalah seluas 693.198 Ha. Apabila dibandingkan dengan target

renstra 2011-2014, maka capaian kegiatan Optimasi lahan

pertanian mencapai 68,48%. Target kegiatan Pengembangan

Optimasi Lahan pada tahun 2014 adalah 200.000 Ha.

- Tidak tercapainya target 100 % dikarenakan lokasi yang semula

diusulkan telah digunakan untuk kegiatan lain sejenis, sehingga

sebagian kegiatan pengembangan optimasi lahan tidak dapat

dilaksanakan. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab

Kegiatan Optimasi Lahan dan kegiatan lain sejenis di daerah

melakukan koordinasi.

- Kontribusi Pengembangan Optimasi Lahan dapat diperkirakan

dengan asumsi bahwa kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan

menghasilkan produktivitas rata-rata 1-1,5 ton/Ha dalam satu

musim tanam.



Grafik. Perkembangan Optimasi Lahan

3.3.3. Kegiatan Perluasan Sawah

Penjelasan Kegiatan

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku

lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum

dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah.

Perluasan areal sawah baru dilakukan untuk menambah luas baku sawah

guna mendukung pencapaian surplus beras dan swasembada beras

berkelanjutan. Sasaran dari Kegiatan Perluasan Sawah tahun 2013

adalah bertambahnya luas baku ahan sawah. Kegiatan ini dilaksanakan di

206 Kabupaten pada 28 Provinsi di Indonesia dengan target 62.275 Ha

dan dana yang dialokasikan Rp.622.750.000.000,-.


- Realisasi fisik kegiatan perluasan sawah pada tahun 2013 adalah

55.558 Ha dari target 62.275 Ha atau sebesar 84,39% termasuk

kategori Berhasil. Sementara dana untuk kegiatan perluasan sawah

terserap sebesar Rp.622.750.000.000,- dari pagu

Rp.622.750.000.000,- sehingga realisasi keuangan adalah 100%.

Capaian tahun 2012 adalah sebesar 98.356,5 Ha dari target

100.730 Ha (97,70%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012,

maka pencetakan areal sawah di tahun 2013 mengalami penurunan

sebesar 42.808 Ha (43,52%).



Target renstra 2011-2014 untuk kegiatan pencetakan areal sawah

adalah seluas 267.680 Ha. Apabila dibandingkan dengan target

renstra 2011-2014 tersebut, maka capaian kinerja pencetakan areal

sawah dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 267.680 Ha (100%).

Pada Tahun 2014 kegiatan pencetakan areal sawah mendapat target

40.000 Ha.

- Tidak tercapainya target 100 % disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Terjadinya keterlambatan pelaksanaan SID

Adanya lahan yang masuk kedalam kawasan HPK dan lahan yang

telah diidentifikasi tidak sesuai dengan kriteria di Pedoman Umum

Hasil SID masuk dalam kawasan Hutan Primer

Upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki sistem pelaksanaan

kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan.

- Kontribusi kegiatan perluasan sawah adalah meningkatnya luas baku

lahan sawah yang akan meningkatkan produksi padi. Kontribusi dapat

kita perkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan perluasan sawah

menghasilkan produktivitas rata-rata 2,5 ton/ha pada tahun pertama.

Untuk tahun berikutnya, produktivitas dan indeks pertanaman

diperkirakan akan meningkat.

Grafik. Perkembangan Perluasan Areal Tanaman Pangan



3.3.4. Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan, meliputi :

a) Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura

Penjelasan Kegiatan

Perluasan Areal Hortikultura adalah usaha penambahan baku lahan

hortikultura yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan

atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna

meningkatkan produksi hortikultura. Jenis komoditas yang

dikembangkan diprioritaskan pada komoditas hortikultura unggulan

nasional dan lokal. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Hortikultura

adalah terwujudnya penambahan luas areal hortikultura pada

kawasan sentra pengembangan hortikultura seluas 2.020 Ha, yang

tersebar di 100 Kabupaten/Kota pada 28 Provinsi dan dana yang

dialokasikan untuk kegiatan Perluasan Areal Hortikultura adalah

Rp. 14.140.000.000,-


- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Hortikultura tahun 2013 dari

target seluas 2.020 Ha, terealisasi 2.020 Ha (100%). Sedangkan

Anggaran terserap Rp.14.140.000.000,- dari Pagu sebesar

Rp. 14.140.000.000,- (100%). Berdasarkan kriteria pengukuran

keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan perluasan areal

hortikultura masuk dalam kriteria (Berhasil).

- Capaian tahun 2012 dari target 4.205 Ha terealisasi seluas

4.137 Ha atau 98,4%. Apabila dibandingkan dengan capaian

2012, maka perluasan areal hortikultura di tahun 2013

mengalami penurunan sebesar 2.117 Ha (55,00%). Apabila

dibandingkan dengan target renstra 2011- 2014 seluas 19.909

Ha, maka capaian kinerja perluasan areal hortikultura dari tahun

2011-2013 adalah sebesar 17.321 Ha (87,00%). Dengan target

perluasan areal hortikultura tahun 2014 adalah sebesar 2.500

Ha, masih terdapat kekurangan seluas 2.588 Ha untuk

pencapaian target renstra 2011-2014.



- Kontribusi kegiatan perluasan areal hortikultura adalah

meningkatnya areal tanam komoditas hortikultura, meningkatnya

produksi komoditas hortikultura unggulan nasional dan lokal,

tersedianya produk hortikultura yang berkualitas, serta

terbentuknya kawasan sentra produksi hortikultura yang

berwawasan agribisnis.

b) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan

Penjelasan Kegiatan

Perluasan Areal Perkebunan adalah usaha penambahan baku lahan

perkebunan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan

atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna guna

mendukung program peningkatan produksi, sehingga dapat

meningkatkan daya saing dan menekan impor. Jenis komoditas yang

dikembangkan diprioritaskan pada komoditas unggulan nasional

(kakao, karet, dan kopi arabika) dan lokal. Sasaran dari kegiatan

Perluasan Areal Perkebunan adalah terwujudnya penambahan luas

areal perkebunan pada kawasan sentra pengembangan perkebunan

seluas 6.720 Ha, yang tersebar di 120 Kabupaten/kota pada 27

Provinsi dan dana yang dialokasikan adalah sebesar

Rp.47.040.000.000,-.


- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Perkebunan pada tahun 2013

dari target 6.720 Ha terealisasi 6.720 Ha (100%). Sedangkan

Anggaran terserap sebesar Rp.47.040.000.000,- dari Pagu

Rp.47.040.000.000,- (100%). Berdasarkan kriteria pengukuran

keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan perluasan areal

perkebunan masuk dalam kriteria (Berhasil).

- Capaian kegiatan pada tahun 2012 adalah sebesar 8.660 Ha

dari target 8.961 Ha (96,64%). Apabila dibandingkan dengan

capaian 2012, maka perluasan areal perkebunan di tahun 2013

mengalami penurunan sebesar 1.940 Ha (51,17%).



- Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 sebesar

39.165 Ha, maka capaian kinerja perluasan areal perkebunan

dari tahun 2011-2013 sebesar 52.881 Ha (74,06%). Target

perluasan areal perkebunan tahun 2014 adalah sebesar 10.000

Ha, masih terdapat kekurangan seluas 13.716 Ha untuk

pencapaian target renstra 2011-2014.

- Kontribusi kegiatan perluasan areal perkebunan adalah

meningkatnya areal tanam komoditas perkebunan, meningkatnya

produksi komoditas perkebunan unggulan nasional dan lokal,

tersedianya produk perkebunan yang berkualitas, serta

terbentuknya Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN).

Selain itu, kegiatan perluasan areal perkebunan memberikan

pengaruh sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar karena

menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan petani.

c) Kegiatan Perluasan Areal Tebu

Penjelasan Kegiatan

Perluasan Areal Perkebunan adalah usaha penambahan baku lahan

perkebunan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan

atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna guna

mendukung program peningkatan produksi, sehingga dapat

meningkatkan daya saing dan menekan impor. Jenis komoditas yang

dikembangkan adalah tebu. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal

Tebu adalah terwujudnya penambahan luas areal tebu seluas 3.000

Ha, yang tersebar di 34 Kabupaten/kota pada 5 Provinsi dan dana

yang dialokasikan adalah sebesar Rp.30.000.000.000,-.


- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Tebu pada tahun 2013 dari

target 3.000 Ha dan terealisasi 3.000 Ha (100%). Sedangkan

Anggaran terserap Rp.30.000.000.000,- dari Pagu





perkebunan masuk dalam kriteria (Berhasil). Kegiatan perluasan

areal tebu baru dilaksanakan pada tahun 2013.

- Kontribusi kegiatan perluasan areal tebu adalah meningkatnya

areal tanam komoditas perkebunan khususnya tebu, meningkatnya

produksi komoditas perkebunan unggulan nasional dan lokal,

tersedianya produk perkebunan yang berkualitas, serta

terbentuknya Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN).

Selain itu, kegiatan perluasan areal tebu memberikan pengaruh

sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar karena menyerap

tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

petani. Kontribusi kegiatan dapat kita perkirakan dengan asumsi

bahwa jika komoditas tebu menghasilkan produktivitas rata-rata

60 ton/ha/tahun.

d) Kegiatan Perluasan Areal Peternakan

Penjelasan Kegiatan

Perluasan Areal Peternakan adalah usaha penambahan baku lahan

peternakan (kebun hijauan makan ternak dan padang

penggembalaan) yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan

baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan

guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program swasembada daging

sapi (PSDS), peningkatan produksi susu segar, dan pemberdayaan

petani/ peternak melalui peningkatan jumlah kepemilikan ternak.

Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Peternakan adalah

terwujudnya penambahan luas areal kebun hijauan makan ternak dan

padang penggembalaan seluas 3.049 Ha, yang tersebar di 30

Provinsi dan 149 Kabupaten/kota dan dana yang dialokasikan untuk

kegiatan Areal Peternakan adalah sebesar Rp. 21.343.000.000,-.


- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Peternakan pada tahun 2013

adalah 3.049 Ha dari target seluas 3.049 Ha (100%). Sedangkan

Anggaran terserap sebesar Rp.21.343.000.000 dari Pagu





hortikultura masuk dalam kriteria (Berhasil).

- Capaian tahun 2012 adalah sebesar 3.155 Ha dari target 3.221

Ha (97,95%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka

perluasan areal peternakan di tahun 2013 mengalami penurunan

sebesar 66 Ha (22,40%). Apabila dibandingkan dengan target

renstra 2011-2014 untuk kegiatan perluasan areal peternakan

seluas 14.415 Ha, maka capaian kinerja perluasan areal

peternakan dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 11.634 Ha

(80,71%). Dengan proyeksi target perluasan areal peternakan

tahun 2014 adalah sebesar 2.500 Ha, masih terdapat kekurangan

seluas 2.781 Ha untuk pencapaian target renstra 2011-2014.

- Kontribusi kegiatan perluasan areal peternakan adalah tersedianya

hijauan makanan ternak dalam jumlah cukup dan berkualitas pada

areal peternakan. Kontibusi juga dapat kita perkirakan dengan

asumsi bahwa kegiatan Perluasan Areal Peternakan berupa

komoditas rumput gajah dapat menghasilkan rumput segar dengan

produktivitas 200 ton/Ha/tahun.

Grafik. Perkembangan Perluasan Areal Horbunak



3.3.5. Kegiatan Sertipikasi Lahan Petani

Kegiatan sertipikasi lahan pertanian terdiri dari pra sertipikasi dan pasca

sertipkasi lahan pertanian.

a) Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani

Penjelasan Kegiatan

Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani adalah kegiatan penyiapan

data obyek dan subyek tanah petani yang akan disertipikasi yang

ditetapkan melalui Tim POKJA sertipikasi lahan pertanian di

Kabupaten/Kota. Sasaran Obyek kegiatan ini adalah lahan pertanian

di sentra produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

peternakan) sebanyak 686 Paket di 146 Kabupaten pada 25 Provinsi

dengan alokasi anggaran Rp. 6.860.000.000,-. Sementara itu,

sasaran subyek kegiatan ini adalah petani pemilik penggarap yang

telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah

yang tetap.

Hasil Capaian Kinerja

- Realisasi kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani pada tahun 2013

adalah 488 Paket dari target 686 Paket (71,11%), sedangkan

anggaran terserap Rp.4.880.000.000,-.dari pagu

Rp.6.860.000.000-, (71,11%). Berdasarkan kriteria pengukuran

keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan Pra Sertipikasi Lahan

Petani masuk dalam kriteria (Cukup Berhasil).

- Kontribusi kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani yaitu :

Diperolehnya data penetapan calon lokasi dan calon petani

(CPCL) serta jumlah persil/bidang yang diperuntukan bagi

petani dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat

yang akan digunakan untuk perencanaan kegiatan Sertipikasi

Hak Atas Tanah (SHAT) oleh BPN ditahun mendatang.

Memberikan kepastian kepada petani pemilik penggarap yang

telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak

atas tanah yang tetap (subyek) dan lahan pertanian tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di sentra

produksi (obyek) atas tanah yang akan disertipikasi secara

cepat, tepat, mudah, aman



Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan

obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertipikat

tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

b) Kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Petani

Penjelasan Kegiatan

Kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Petani adalah keadaan atau

dampak setelah tanah pertanian milik petani yang telah

disertipikatkan, atau telah mendapat salinan buku tanah yang dijilid

menjadi satu kesatuan dengan surat ukur. Kriteria yang digunakan

adalah Sertipikat Hak Atas Tanah petani yang telah diterbitkan oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota baik yang sudah diterima atau

belum diterima oleh petani. Indikator manfaat yang diukur dalam

kegiatan ini yaitu :

1. Berapa jumlah petani yang menggunakan sertipikat sebagai

agunan dalam penguatan modal.

2. Pertambahan nilai jual tanah petani (aspek ekonomi).

3. Jumlah lahan yang dialihfungsikan (aspek sosial).

4. Penguatan usaha budidaya (aspek budaya).

Sasaran obyek kegiatan ini adalah lahan pertanian rakyat di sentra

produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan

peternakan). Sementara itu, sasaran subyek kegiatan ini adalah petani

pemilik penggarap dalam wadah kelompok tani yang telah

mempunyai sertipikat tanah melalui program dan kegiatan sertipikasi

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan

Sarana Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di 126 Kabupaten pada

19 Provinsi. Kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Petani ditargetkan

sebanyak 625 Paket dana yang dialokasikan Rp. 6.250.000.000,-

Hasil Capaian Kinerja

- Realisasi kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Petani pada tahun 2013

adalah 410 Paket dari target 625 Paket (65,60%), sedangkan

anggaran terserap Rp 4.100.000.000,- dari Pagu

Rp 6.250.000.000,- (65,60%). Berdasarkan kriteria pengukuran



keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan Pasca Sertipikasi

Lahan Petani masuk dalam kriteria (Cukup Berhasil).

- Tidak tercapainya target dikarenakan kurangnya koordinasi

antara Dinas Lingkup Pertanian dengan instansi terkait terutama

Kantor Pertanahan di Kabupaten, sehingga Dinas Lingkup Pertanian

tidak memiliki data tentang petani yang sudah mempunyai

sertipikat hak atas tanah untuk dilaksanakan kegiatan Pasca

Sertipikasi Tanah Petani.

- Kontribusi kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Petani yaitu :

Mengetahui pemanfaatan sertipikat tanah petani dalam

kaitannya dengan usaha pertanian ditinjau dari aspek ekonomi

yaitu sertipikat hak milik tersebut dapat digunakan sebagai

jaminan/agunan dalam memperoleh dan menambah modal

usaha tani sehingga motivasi petani untuk berusaha tani di atas

lahan pertaniannya sendiri dapat meningkat

Mengendalikan laju alih fungsi lahan atau mencegah terjadinya

konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Insentif yang efektif bagi petani yang bersedia

mempertahankan lahan pertaniannya untuk penguatan usaha

budidaya pertanian.

Memberikan jaminan pada petani untuk melakukan usaha

budidaya pada tanah yang dimilikinya.

Menambah nilai jual tanah petani.

Evaluasi Kinerja

- Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani pada tahun 2012 sebanyak

732 Paket (488 Pra dan 235 Pasca) dan terealisasi sebanyak 677

Paket atau 92,49%. Pada tahun 2013 kegiatan Pra dan Pasca

Sertifikasi ditargetkan 1.304 paket dan terealisasi 732 Paket atau

56,13 %. Berdasarkan Renstra Ditjen PSP tahun 2011 - 2014,

kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Lahan Petani ditargetkan

sebanyak 2.516 Paket (251.600 Persil) dan sampai dengan tahun

2013 sudah terealisasi sebanyak 1.729 Paket atau 68,72%.



- Target kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani pada tahun 2014

adalah 854 paket dan terget kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan

Petani pada tahun 2014 adalah 446 paket.

Grafik. Pra dan Pasca Sertifikasi

3.4. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2013, terdapat ada satu orang pegawai Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan yang memasuki masa purnabakti yaitu Kasubdit Basis Data Lahan,

sehingga dukungan sumber daya manusia di Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan dari semula berjumlah 69 orang menjadi 68 orang dengan rincian seperti pada

tabel berikut :

Tabel Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan LahanBerdasarkan Pangkat dan Golongan

No. Unit Kerja Eselon III

Golongan Total

IV III II I THL

1 Direktur 1 - - - - 1

2 Subdit Basis Data Lahan 1 5 2 - 2 10

3 Subdit Pengendalian Lahan 2 7 1 - - 10

4 Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan - 9 1 - - 10

5 Subdit Perlusan Kawasan Horti, Bun dan Nak 2 7 2 - - 11

6 Subdit Optimasi, Rehab dan Konservasi Lahan 3 6 1 - - 10

7 Subbag Tata Usaha 1 5 4 - 6 16

Jumlah 10 39 11 0 8 68



Dukungan sumber daya manusia sebanyak 68 orang yang tersebar pada

Subdirektorat Basis Data Lahan sebanyak 10 orang, Subdirektorat Pengendalian

Lahan sebanyak 10 orang, Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan

sebanyak 10 orang, Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebanyak

10 orang, Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

sebanyak 11 orang, dan Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 16 orang.

Tabel Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan LahanBerdasarkan Sebaran per Golongan

No. Golongan A B C D E Jumlah

1 Golongan I - - - - - -

2 Golongan II - 1 7 3 - 11

3 Golongan III 14 8 9 8 - 39

4 Golongan IV 6 3 1 - - 10

5 THL - - - - - 8

Jumlah 20 12 17 11 - 68

Sebaran pegawai menurut golongan di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan yang berjumlah 68 orang, pegawai golongan IV sebanyak 10 orang

(14,70%), golongan III sebanyak 39 orang (56,52%), golongan II sebanyak 11 orang

(15,94%), dan tenaga harian lepas sebanyak 8 orang (11,59%), seperti yang dapat

dilihat pada Tabel di atas.

Berdasarkan sebaran pejabat di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

yang berjumlah 16 orang, terdiri dari pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, pejabat

Eselon III sebanyak 4 orang, dan pejabat Eselon IV sebanyak 11 orang, dengan

rincian seperti pada Tabel berikut :

Tabel Distribusi Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian BerdasarkanSebaran Pejabat Eselon II, III dan IV

No. Pejabat Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Eselon II 1 - 1

2 Eselon III 4 - 4

3 Eselon IV 5 6 11

Jumlah 10 6 16



3.5. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

3.4.1. Anggaran Kegiatan Pusat

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Tahun Anggaran 2013

mendapat dukungan anggaran pusat setelah penghematan sebesar

Rp.11.323.984.000,-. Dana Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni yang

digunakan untuk mendukung kegiatan di 5 (lima) Subdirektorat, antara lain

Subdit Basis Data Lahan sebesar Rp. 1.764.300.000,-, Subdit Pengendalian

Lahan sebesar Rp.1.240.250.000,-, Subdit Optimasi, Rehabilitasi dan

Konservasi Lahan sebesar Rp.2.753.974.000,-, Subdit Perluasan Kawasan

Tanaman Pangan sebesar Rp.3.054.690.000,-, Subdirektorat Perluasan

Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebesar

Rp.1.061.450.000,-, dan Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 664.650.000

dan belanja barang Rp. 750.670.000,-. Kegiatan MIFEE di Kabupaten

Merauke Rp. 34.000.000,-.

Realisasi pelaksanaan angaran pusat pada Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan dari total anggaran Rp. 11.323.984.000,- telah terealisasi

sebesar Rp. 10.538.667.985,- (93,10%). Secara rinci sebagaimana tabel

berikut ini.

Tabel Pagu Anggaran per Subdit dan Realisasinya (per 31 Desember 2013)

No. Unit Eselon II PAGU (Rp)Realisasi

(Rp) %

1. Subdit Basis Data Lahan 1.764.300.000 1.725.598.940 97,80

2. Subdit Pengendalian Lahan 1.240.250.000 1.159.244.100 93,46

3.Subdit Optimasi, rehabilitasi dan KonservasiLahan

2.753.974.000 2.502.410.034 91,00

4. Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan 3.054.690.000 2.777.285.141 91,00

5.Subdirektorat Perluasan Hortikultura,Perkebunan dan Peternakan

1.061.450.000 1.038.397.620 98,00

6. Sub Bagian Tata Usaha 664.650.000 660.427.125 99,00

7. Belanja Barang 750.670.000 645.071.625 86,00

8. MIFEE 34.000.000 30.233.400 88,90

Jumlah 11.323.984.000 10.538.667.985 93,10



3.4.2. Anggaran Kegiatan Utama

Kegiatan Utama Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan TA. 2013 yang

tercantum pada Penetapan Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan meliputi 5 Kegiatan yaitu Pembangunan Jalan Pertanian, Optimasi

Lahan Pertanian dan Pengembangan Metode SRI, Perluasan Areal Tanaman

Pangan, Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, serta Pra

dan Pasca Sertipikasi Lahan Petani. Secara rinci target dan realisasi

keuangan dari 5 Kegiatan Utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian dengan pagu anggaran sebesar

Rp.29.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.100.000.000,- atau

99,32%.

b. Kegiatan Pengembangan Metode SRI dan Optimasi Lahan, meliputi :

Kegiatan Pengembangan Metode SRI dengan pagu anggaran revisi

sebesar Rp.411.600.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.410.800.000.000,- atau 99,81%.

Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan pagu anggaran

sebesar Rp.526.344.500.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 525.641.075.000,- atau 99,87%.

c. Kegiatan Perluasan Sawah dengan pagu anggaran sebesar

Rp.622.750.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.622.750.000.000,- atau

100%.

d. Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan,

meliputi :

Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura dengan pagu anggaran sebesar

Rp.14.140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.140.000.0000,-

atau 100%.

Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan dengan pagu anggaran sebesar

Rp.47.040.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.040.000.000,-

atau 100%.

Kegiatan Perluasan Areal Tebu dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 30.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000.000,-

atau 100%.

Kegiatan Perluasan Areal Peternakan dengan pagu anggaran sebesar

Rp.21.343.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.343.000.000,-

atau 100%.



e. Kegiatan Sertipikasi Lahan Petani, meliputi :

Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani dengan pagu anggaran sebesar

Rp 6.860.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.880.000.000,- atau

71,11%.

Kegiatan Pasca Sertipikasi Lahan Petani dengan pagu anggaran

sebesar Rp 6.250.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp 4.100.000.000,- atau 65,60%.

3.6. Hambatan dan Kendala

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor

yang menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada tahun

2013. Untuk itu melalui analisis laporan serta hasil pemantauan ke lapangan dapat

diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau target tidak

mencapai 100% serta langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil pada tahun

mendatang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

antara lain :

1. Terdapat lokasi kegiatan diluar kawasan budidaya pertanian (masuk kawasan

Hutan Produksi Konversi) sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan atau tertunda

pelaksanaannya.

2. Beberapa satker daerah pelaksana kegiatan mengalami revisi DIPA/POK

sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sampai proses revisi tersebut selesai

(pelaksanaan kegiatan terlambat bahkan tidak terlaksana).

3. Terjadinya perubahan struktur organisasi di beberapa satker daerah pelaksana

kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara

yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan.

4. Keterlambatan dalam menetapkan calon lokasi dan kelompok tani penerima

kegiatan di beberapa daerah yang disebabkan kesulitan dalam memilih lokasi

dan petani yang sesuai dengan pedoman teknis. Khusus untuk kegiatan perluasan

sawah, proses SID lokasi membutuhkan waktu dan biaya tertentu. Pelelangan

pekerjaan survei, investigasi dan desain cetak sawah tidak selalu berjalan lancar,

bahkan ada kabupaten yang tidak memiliki peserta lelang. Hal-hal demikian

harus menjadi perhatian bersama, baik di pusat maupun di daerah agar

berikutnya dapat dicarikan solusinya.



5. Calon lokasi yang telah dicadangkan setelah diteliti kembali ternyata secara

teknis tidak memenuhi syarat.

6. Kondisi lahan yang terkena banjir sehingga menggagalkan rencana tanam/panen

yang telah diperkirakan.

7. Adanya konflik lahan maupun petani yang minta ganti rugi tanah yang akan

dipakai untuk kegiatan. Sedangkan di komponen pembiayaan tidak

mengalokasikan dana tersebut.

3.7. Upaya Tindak Lanjut

Tindak lanjut terhadap permasalahan yang tersebut di atas dalam rangka

meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi dan pelaksana SID diharapkan dapat

dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi

kegiatan dapat dipercepat.

2. Memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Petugas pelaksana kegiatan perluasan areal perlu memahami pedoman teknis

yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan baik, secara

teknis dan administrasi.

4. Peningkatan intensitas komunikasi antara pusat dan daerah untuk mendapatkan

data perkembangan pelaksana kegiatan di lapangan.

5. Peningkatan pemahaman petugas tentang kegiatan dari Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan.

6. Mengevaluasi kembali pendanaan untuk seluruh kegiatan pada Direktorat

Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

7. Melakukan pemantauan secara intensif baik dari Petugas Daerah maupun Pusat.



BAB IVPENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, maka

dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian

(pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan

daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani) serta program

pembangunan sarana dan sarana pertanian, telah disusun Rencana Strategis dan Program

Kerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan 2011—2014 sebagai acuan dalam

pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendukung sub

sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pencapaian sasaran

dilaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai program dan kegiatan yang

meliputi aspek Basis Data Lahan, Pengendalian Lahan, Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi

Lahan, Perluasan Kawasan Tanaman Pangan, Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan

Peternakan.

Berbagai keberhasilan telah dicapai dalam memfasilitasi ketersediaan dan pengelolaan

lahan baik dari ketersediaan basis data lahan, upaya pengendalian lahan, perluasan areal

sawah, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, serta perluasan areal hortikultura,

perkebunan dan peternakan. Namun masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi

untuk mencapai sasaran pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan 2011—2014.

Keberhasilan program/kegiatan, kinerja, dan pengembangan perluasan dan pengelolaan

lahan sangat tergantung dari partisipasi aktif pelaku pertanian di lapangan, baik petani,

pembina, pemerintah daerah dan pusat.

Dalam mengupayakan capaian target kinerja baik terhadap kegiatan strategis Kementerian

Pertanian, Ditjen prasarana dan Sarana Pertanian, maupun untuk mendukung sasaran

kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan, telah dilaksanakan revisi kegiatan. Upaya ini

telah dilakukan untuk mengakomodasi permintaan petani/kelompok tani serta adanya

penyesuaian kondisi lokasi kegiatan. Adanya revisi, menyebabkan sasaran program menjadi

lebih tinggi dari target sebelumnya dan ada pula yang menyebabkan sasaran program

menjadi lebih rendah dari target sebelumnya. Adanya perubahan tersebut dapat dijadikan

sebagai bahan perbaikan dalam rangka perencanaan yang lebih baik di masa yang akan

datang.



LAMPIRAN

Documents

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP DIT. PPL 2013.pdf · mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan