DIVERSIFIKASI PANGAN SEBAGAI STRATEGI ...pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/37-BBRC-2020-V...762 Diversifikasi Pangan sebagai Strategi Adaptasi Rumah Tangga menghadapi Pandemi

Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian 761

DIVERSIFIKASI PANGAN SEBAGAI STRATEGI

ADAPTASI RUMAH TANGGA MENGHADAPI

PANDEMI COVID-19

Ening Ariningsih1, Erma Suryani1, Handewi P. Saliem1

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111

Korespondensi penulis: [email protected]

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia (setelah

Brazil) dalam keanekaragaman hayati (biodiversitas). Dengan

demikian, potensi sumber pangan kita sangat besar, baik dalam ragam

jenis maupun jumlahnya. Ironisnya, data dinamika pola konsumsi

pangan (pokok) kita dari waktu ke waktu justru mengarah pada pola

pangan tunggal, yaitu beras (Suryani dan Rachman 2008). Bahkan,

dalam satu dekade terakhir konsumsi pangan kita dihadapkan pada

fakta adanya ketergantungan pada terigu, yang notabene berasal dari

impor (Suryani dan Rachman 2008). Selain itu, pola konsumsi pangan

rata-rata penduduk Indonesia juga belum sepenuhnya sesuai dengan

rekomendasi standar kecukupan dan atau keragaman komposisi zat

gizi (Rachman dan Purwantini 2014; Ariani dan Hermanto 2015).

Dalam hal ini, konsumsi pangan sumber karbohidrat melebihi standar

kecukupan, namun untuk konsumsi sayur dan buah serta pangan

sumber protein hewani masih kurang dari standar kecukupan

(Suryani et al. 2016; Kemendag 2013). Pada situasi demikan,

diversifikasi konsumsi pangan untuk mendorong peningkatan

konsumsi sayur, buah, dan sumber protein merupakan program dan

strategi penting untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Adanya pandemi Covid-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) berakibat pada penghentian sementara berbagai

1Kontributor utama

762 Diversifikasi Pangan sebagai Strategi Adaptasi Rumah Tangga

menghadapi Pandemi Covid-19

kegiatan ekonomi, utamanya di sektor pariwisata, perhotelan, kuliner,

dan berbagai industri jasa. Kementerian Tenaga Kerja melaporkan

bahwa per 2 Juni 2020 tenaga kerja terdampak Covid-19 sekitar 3,05

juta orang dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai

5,23 juta (Kemenaker 2020). Hasil survei LIPI (2020) menunjukkan

bahwa telah terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan

usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami

PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, di

antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Situasi

ini berdampak pada kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Terjadinya PHK akan berujung pada menurunnya pendapatan,

daya beli, dan akses rumah tangga terhadap pangan. Bagi kelompok

pendapatan menengah ke atas, adanya pandemi Covid-19 bisa jadi

tidak banyak berpengaruh terhadap volume pangan yang

dikonsumsi, tetapi variasi jenis pangan dan cara memperoleh pangan

yang berubah karena adanya gangguan distribusi dan logistik

pangan. Namun bagi rumah tangga berpendapatan rendah,

penurunan pendapatan dan daya beli akan berpengaruh terhadap

volume dan jenis pangan yang dikonsumsi karena menurunnya akses

terhadap pangan yang bisa dibeli.

Kondisi pandemi Covid-19 menuntut masing-masing individu

untuk mengikuti protokol kesehatan dalam beraktivitas, menjaga

kesehatan, dan meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari

serangan Covid-19. Agar seseorang bisa tetap hidup sehat dan tubuh

memiliki imunitas yang baik diperlukan konsumsi pangan yang baik,

beragam, bergizi, dan seimbang dalam jumlah, ragam, dan

komposisinya. Padahal, sebagian rumah tangga terutama yang

berpendapatan rendah memiliki akses pangan yang terbatas karena

pendapatan yang menurun akibat PHK. Dengan demikian, penguatan

ekonomi berbasis keluarga melalui optimalisasi sumber daya keluarga

untuk penyediaan pangan secara mandiri akan menurunkan

pengeluaran rumah tangga untuk pangan merupakan strategi

adaptasi rumah tangga menghadapi pandemi Covid-19.

Pertanyaannya, betulkah diversifikasi pangan merupakan salah satu


strategi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi

berbasis keluarga atau rumah tangga? Oleh karena itu, kajian tentang

diversifikasi pangan sebagai strategi adaptasi rumah tangga

menghadapi pandemi Covid-19 penting untuk dilakukan.

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis diversifikasi pangan

sebagai strategi adaptasi rumah tangga dalam menghadapi Covid-19.

Pembahasan mencakup (1) konsep dan definisi diversifikasi pangan;

(2) gambaran umum diversifikasi pangan; (3) tinjauan dan program

diversifikasi pangan; (4) dampak pandemi Covid-19 terhadap

ekonomi dan konsumsi pangan rumah tangga; (5) kebijakan

penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi rumah tangga, dan (6)

diversifikasi pangan sebagai coping mechanism dampak pandemi

Covid-19.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer

dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data hasil

survei daring yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan

Kebijakan Pertanian pada bulan Juni 2020. Survei ini tidak didesain

khusus untuk menganalisis diversifikasi pangan, tetapi informasi

mengenai perubahan konsumsi dapat digunakan dalam studi ini.

Survei daring difokuskan pada wilayah perdesaan yang tersebar di

beberapa provinsi di Indonesia. Jumlah responden dalam survei

daring sebanyak 1.007 orang, terdiri dari penyuluh pertanian, petani,

pedagang sarana produksi, pedagang hasil pertanian, dan pelaku

usaha di sektor pertanian lainnya. Pengumpulan data secara daring

menggunakan kuesioner dalam format google form. Pengiriman

kuesioner ke responden melalui WhatsApp (WA). Data sekunder

yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Analisis dampak pandemi Covid-19 terhadap keragaman

konsumsi masyarakat dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis

ini didasarkan pada hasil olahan data primer dan tinjauan literatur

yang bersumber dari hasil-hasil penelitian dan informasi terkait yang

dipublikasikan oleh berbagai lembaga di berbagai media publikasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Definisi Diversifikasi Pangan

Konsep diversifikasi pangan telah banyak dirumuskan dan

diinterpretasikan oleh para pakar. Kasryno et al. (1993) memandang

diversifikasi pangan sebagai upaya yang sangat erat kaitannya

dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan

pertanian di bidang pangan dan perbaikan gizi masyarakat, yang

mencakup aspek produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi.

Suhardjo (1998) mengemukakan bahwa pada dasarnya diversifikasi

pangan mencakup tiga ruang lingkup pemahaman yang saling terkait,

yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan

pangan dan diversifikasi produksi pangan. Keduanya menjelaskan

secara luas tentang konsep diversifikasi, tidak hanya dalam hal

konsumsi pangan, tetapi juga dalam hal produksi dan pasokan

pangan, termasuk distribusinya.

Soetrisno (1998) hanya mendefinisikan secara sempit diversifikasi

pangan dalam konteks konsumsi pangan. Diversifikasi pangan

dianggap sebagai upaya untuk mendiversifikasi jenis pangan yang

dikonsumsi, termasuk pangan sumber energi dan gizi, guna

memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sesuai dengan kecukupan

kuantitas dan kualitas. Sejalan dengan hal itu, Suhardjo dan Martianto

(1992) menyatakan dimensi diversifikasi konsumsi pangan tidak

hanya terbatas pada diversifikasi konsumsi makanan pokok, tetapi

juga makanan pendamping sehingga mencakup pangan sumber

energi dan zat gizi. Menurut Ariani dan Ashari (2003), hal itu sangat

relevan dalam konteks peningkatan mutu gizi masyarakat secara

kualitas dan kuantitas, juga sebagai usaha untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, Pakpahan dan Suhartini (1989) menyatakan bahwa

dalam konteks Indonesia, keanekaragaman konsumsi pangan sering

diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi

oleh penambahan konsumsi bahan pangan nonberas. Hal ini

didasarkan atas pemikiran bahwa dalam lingkup kepentingan

nasional, pengurangan konsumsi beras akan memberikan dampak


positif terhadap kelestarian swasembada beras atau keamanan

pangan. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program

diversifikasi pangan oleh pemerintah, yang lebih fokus pada

diversifikasi pangan sumber karbohidrat (pangan pokok), secara

spesifik mengurangi konsumsi beras dan terigu dan menggantinya

dengan pangan sumber karbohidrat lain (nonberas dan nonterigu).

Gambaran Umum Diversifikasi Konsumsi Pangan

Dalam tulisan ini, sebagai gambaran diversifikasi pangan pada

masa sebelum pandemi Covid-19 akan disajikan berbagai studi terkait

diversifikasi pangan yang menggunakan indeks entropy sebagai alat

analisisnya. Studi Suryani et al. (2016) menunjukkan bahwa secara

umum tingkat keragaman konsumsi pangan rumah tangga di

Indonesia masih relatif rendah, yang ditunjukkan oleh nilai indeks

entropy yang relatif rendah dibandingkan nilai maksimumnya (Tabel

1). Selain itu, hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa semakin

tinggi pendapatan rumah tangga, semakin tinggi keragaman

konsumsi pangannya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif

antara pendapatan dan diversifikasi konsumsi pangan. Beberapa studi

terdahulu terkait diversifikasi pangan juga menunjukkan bahwa

pendapatan rumah tangga memengaruhi diversifikasi konsumsi

pangan, makin tinggi pendapatan, maka makin tinggi tingkat

diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga tersebut (Pakpahan dan

Suhartini 1989; Simatupang dan Ariani 1997; Erwidodo et al. 1999).

Studi Suryani et al. (2016) juga menunjukkan bahwa tingkat

diversifikasi pangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan

dengan wilayah perdesaan. Pengecualian terjadi pada konsumsi

sumber karbohidrat yang cenderung lebih beragam di wilayah

perdesaan. Hal ini disebabkan tingkat ketersediaan dan akses rumah

tangga di perdesaan yang lebih baik terhadap pangan sumber

karbohidrat yang lebih beragam. Berbagai jenis pangan sumber

karbohidrat lokal seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, ganyong,

dan lainnya dapat dengan mudah ditemukan di wilayah perdesaan.

Jenis-jenis pangan lokal tersebut bahkan dapat dikonsumsi tanpa



perlu mengeluarkan uang tunai karena banyak rumah tangga di

wilayah perdesaan yang menanam sendiri berbagai jenis pangan

tersebut.

Menurut Pakpahan dan Suhartini (1989), selain harga, pendapatan

merupakan faktor utama yang menentukan perilaku rumah tangga

dalam konsumsi pangan. Hal ini sesuai dengan hukum Engel yang

menyatakan bahwa “The poorer a family, the greater the proportion of

its total expenditure that must be devoted to the provision of food.”

Lebih lanjut, Clements dan Si (2017) menunjukkan adanya hubungan

antara hukum Engel, keragaman konsumsi pangan, dan kualitas

pangan yang dikonsumsi. Dengan meningkatnya pendapatan,

dampaknya tidak hanya pangsa pangan yang menurun, namun juga

keragaman konsumsi pangan cenderung meningkat. Pengeluaran

juga tersebar lebih merata di antara berbagai jenis pangan, sehingga

konsumsi pangan menjadi lebih seimbang. Demikian pula,

pendapatan yang lebih tinggi menggeser konsumsi pangan dari jenis

pangan yang berkualitas rendah ke arah jenis pangan yang lebih

mahal, lebih enak, dan lebih bergizi.

Berbagai studi terkait konsumsi pangan sumber karbohidrat

menunjukkan bahwa beras mendominasi konsumsi pangan pokok

masyarakat Indonesia (Ariani 2011; Wijayati et al. 2019). Hal tersebut

menyebabkan tekanan yang besar terhadap upaya penyediaan beras

bagi seluruh penduduk Indonesia dan upaya untuk mencapai

swasembada beras secara berkelanjutan. Selain itu, terjadi pergeseran

pangan pokok lokal ke terigu dan produk-produk turunannya seperti

mi instan. Hal ini menyebabkan preferensi masyarakat terhadap

pangan pokok sebagian besar adalah kombinasi beras dan terigu

(Rachman dan Ariani 2008; Ariani 2012), sementara jenis pangan

pokok lainnya lebih banyak berperan sebagai pangan kudapan atau

selingan. Di sisi lain, Pusat PKKP (2017) menyatakan bahwa sebagian

besar masyarakat saat ini masih mengandalkan beras sebagai sumber

karbohidrat, kurang mengonsumsi pangan sumber protein, serta

sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral, namun

konsumsi lemak cenderung berlebih.


Tabel 1. Diversifikasi konsumsi pangan (indeks entropy) rumah

tangga Indonesia menurut wilayah dan kelompok

pendapatan, 2014

Kelompok pangan1

Indeks entropy

Wilayah Kelompok pendapatan

Total

Nilai

maksi-

mum2 Kota Desa Rendah Sedang Tinggi

Total pangan (17) 1,79 1,66 1,61 1,78 1,80 1,72 2,83

Sumber

karbohidrat (7) 0,21 0,24 0,22 0,22 0,26 0,23 1,95

Protein hewani (8) 0,89 0,71 0,66 0,84 0,93 0,78 2,08

Protein nabati (5) 0,30 0,23 0,22 0,27 0,32 0,26 1,61

Sayuran (4) 1,14 1,12 1,11 1,15 1,12 1,13 1,39

Buah-buahan (3) 0,29 0,21 0,18 0,25 0,34 0,25 1,10

Pangan lain (3) 0,88 0,84 0,84 0,88 0,85 0,86 1,10

Makanan jadi (7) 1,00 0,71 0,71 0,87 1,03 0,85 1,95

Sumber: BPS (2014), diolah oleh Suryani et al. (2016)

Keterangan: 1Angka dalam kurung menunjukkan jumlah jenis pangan

yang dianalisis. 2Nilai indeks entropy maksimum yang bisa dicapai jika

pendapatan (atau pengeluaran) dialokasikan untuk semua

jenis pangan yang ada dalam kelompok tersebut, atau

konsumsi pangan sangat terdiversifikasi.

Tinjauan Kebijakan dan Program Diversifikasi Pangan

Terkait dengan upaya diversifikasi pangan, program-program

Kementerian Pertanian yang terkait langsung dan tidak langsung

dengan konsumsi dan penganekaragaman atau diversifikasi pangan,

terutama untuk diversifikasi konsumsi pangan, telah dilakukan

sejak tahun 1960-an. Sebagai reaksi terhadap krisis pangan pada saat

itu, pemerintah menganjurkan konsumsi bahan pangan pokok

nonberas, seperti mengombinasikan beras dengan jagung.

Kemudian, pada tahun 1974 secara eksplisit pemerintah



mencanangkan kebijakan diversifikasi pangan melalui program

Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), Selanjutnya, pada

tahun 1991/1992 pemerintah melaksanakan program Diversifikasi

Pangan dan Gizi (DPG). Fokus program DPG lebih pada

peningkatan kapasitas masyarakat rawan pangan di daerah miskin

dengan memanfaatkan pekarangan dalam jangkauan wilayah

sasaran program, sehingga diupayakan peningkatan ketersediaan

keanekaragaman pangan di tingkat rumah tangga.

Pada tahun 2009 pemerintah menetapkan kebijakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal,

yang secara operasional dilaksanakan melalui Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan

terkait diversifikasi konsumsi pangan yang dikenal sebagai gerakan

Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan (P2KP) yang dimulai sejak

tahun 2010. Kemudian, pada tahun 2015 Kementerian Pertanian

melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) telah merintis program

pemanfaatan pekarangan (KRPL) yang kemudian diperluas menjadi

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan peserta program tidak

hanya Kelompok Wanita Tani (KWT), ada karang taruna, santri dan

karang taruna lainnya. Jenis pangan yang dikembangkan antara lain

sayur mayur, pangan lokal, rempah-rempah serta buah dan unggas.

Berbagai pihak menilai bahwa upaya diversifikasi pangan yang

telah dirintis mulai tahun 60-an tersebut sampai saat ini masih

belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari

tingginya tingkat ketergantungan terhadap beras, bahkan terdapat

perubahan pola konsumsi pangan pokok yang cenderung mengarah

ke pola tunggal beras dari semula pola beras-umbi-umbian, dan atau

beras-jagung-umbi (Rachman 2001). Selain itu, terjadi pola pangan

pokok kombinasi beras dan terigu yang merupakan pangan impor

(Rachman dan Ariani 2008; Ariani 2012).

Berbagai permasalahan dan penyebab belum berhasilnya

diversifikasi pangan di kalangan masyarakat di antaranya adalah (1)

adanya anggapan beras sebagai komoditas yang superior atau

prestisius menyebabkan masyarakat menjadikan beras sebagai


pangan pokok yang memiliki status sosial lebih tinggi; (2) kebijakan

pangan bias pada beras; (3) kesenjangan pengimplementasian antara

konsep dan operasional diversifikasi pangan dan berbagai kebijakan

yang terkait dengannya; (4) kebijakan pemerintah dalam diversifikasi

pangan masih ambivalen dan terkesan setengah hati; (5) volume dan

jangkauan sasaran wilayah program yang terbatas; (6) teknologi

pengolahan pangan nonberas masih terbatas dan teknologi yang

digunakan masih sederhana (tradisional) sehingga produk yang

dihasilkan masih dianggap sebagai barang inferior; (7) adanya

kebijakan pemerintah yang tidak konsisten/sinkron, bahkan

kontraproduktif terhadap program diversifikasi konsumsi pangan

(Rachman dan Ariani 2008; Ariani 2010); (9) Kurangnya alat untuk

mengukur keberhasilan rencana, rencana tersebut tidak berkelanjutan

sampai batas tertentu, dan tidak ada konsensus tentang target

kuantitatif (Ariani 2010).

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi dan Konsumsi

Pangan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik

(BPS 2020), pandemi Covid-19 membawa dampak penurunan

pendapatan masyarakat. Penurunan pendapatan tersebut terjadi di

seluruh lapisan masyarakat, namun penurunan paling tajam terjadi

pada penduduk berpendapatan rendah, yaitu di kisaran 1,8 juta per

bulan. Sekitar 70,53% penduduk berpendapatan rendah menurun

pendapatannya, sementara penduduk berpendapatan menengah

sekitar 30,34%. Penurunan pendapatan terutama terjadi pada masya-

rakat yang bergerak di sektor transportasi, pariwisata, perdagangan,

serta jasa. Banyak keluarga juga menghadapi ancaman kehilangan

pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya, terutama keluarga miskin dan rentan di sektor informal.

Menurunnya sumber penghasilan bagi masyarakat yang

terdampak menyebabkan daya beli yang merupakan penopang 60%

terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Penurunan daya beli tersebut

menyebabkan rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi



konsumsi. Hal ini dibuktikan dengan data BPS yang mencatatkan

bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal I 2019

ke 2,84% pada kuartal I tahun 2020 (BPS 2020).

Adanya pergerakan pembatasan orang dan barang melalui

kebijakan PSBB oleh pemerintah pusat menyebabkan rantai pasok

pangan menjadi terganggu. Komoditas pertanian hasil panen petani,

yang umumnya banyak diserap konsumen di perkotaan, menjadi

tidak mudah dipasarkan karena petani tidak lagi dapat mengakses

pasar. Penutupan secara mendadak tempat-tempat usaha seperti

perhotelan, toko, pasar, restoran, tempat wisata, dan lain-lain,

membuat hasil panen produk pertanian tidak lagi dapat diserap

pasar. Beberapa kasus di daerah perdesaan ditemukan petani

membuang hasil panennya atau membagi-bagikan ke masyarakat

sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan secara umum para

pelaku usaha di sektor pertanian di perdesaan mengalami

penurunan pendapatan selama masa pandemi Covid-19.

Sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat

Statistik, hasil olahan sementara survei secara daring yang dilakukan

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian

Pertanian, pada bulan Juni 2020 menunjukkan bahwa sebanyak

78,79% dari 1.007 responden menyatakan pendapatannya menurun

selama pandemi Covid-19 dibandingkan kondisi sebelum adanya

pandemi Covid-19 (Tabel 2). Persentase responden yang menyatakan

pendapatannya menurun bervariasi antarwilayah. Penurunan

pendapatan sebagai dampak pandemi Covid-19 paling banyak

dirasakan responden yang berada di wilayah Sulawesi (89,66%) dan

yang terendah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara (62,50%).

Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa penurunan

pendapatan ini berpengaruh pada konsumsi pangan, seperti yang

dinyatakan oleh 88,62% responden. Salah satu strategi untuk

mengatur konsumsi pangan dengan pendapatan yang menurun

adalah melalui pengurangan variasi jenis pangan. Lebih dari 50%

responden melakukan pengurangan jenis pangan. Hal ini

menunjukkan bahwa adanya pandemi Covid-19 menyebabkan

konsumsi pangan masyarakat di perdesaan mengarah pada pangan


yang kurang variatif. Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh pada

kecukupan gizi yang seimbang.

Tabel 2. Dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan dan

konsumsi pangan rumah tangga di perdesaan, 2020

Wilayah

Jumlah

responden

(orang)

Penurunan

pendapatan

(%)

Berpengaruh

terhadap

konsumsi

pangan

(%)

Mengurangi

jenis

makanan (%)

Sumatera 148 84,03 88,62 46,51

Jawa 655 76,90 89,02 50,34

Bali & Nusa

Tenggara 32 62,50 94,74 51,61

Kalimantan 50 75,00 80,56 42,86

Sulawesi 58 89,66 88,24 63,46

Maluku & Papua 64 87,30 89,09 56,90

Total 1.007 78,79 88,62 50,66

Sumber: PSEKP (2020), diolah

Dikaitkan dengan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS 2019)

yang menunjukkan pangsa pengeluaran pangan padi-padian yang

makin besar dengan makin rendahnya pendapatan rumah tangga,

maka penurunan pendapatan pada kelompok miskin diduga akan

meningkatkan pangsa pengeluaran untuk kelompok pangan padi-

padian. Dengan demikian, peluang untuk mengonsumsi pangan yang

variatif semakin kecil. Bagi kelompok rumah tangga kaya, penurunan

pendapatan tidak terlalu berpengaruh pada konsumsi pangan karena

umumnya rumah tangga kaya mempunyai daya beli yang jauh lebih

baik dibandingkan dengan kelompok rumah tangga miskin. Untuk

membantu kelompok masyarakat miskin dalam pemenuhan

konsumsi pangan yang seimbang, penting mencari sumber perolehan

pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, termasuk

pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar rumah untuk penanaman

aneka tanaman dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang

makin variatif.



Kebijakan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 bagi Rumah

Tangga

Untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah

dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, pada 31 Maret

2020 telah diterbitkan tiga bentuk peraturan perundang-undangan,

yaitu (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai penanganan

pandemi Penyakit Coronavirus (Covid-19) 2019 dan/atau kebijakan

keuangan nasional serta stabilitas sistem keuangan dan/atau stabilitas

sistem keuangan dalam rangka ancaman terhadap perekonomian

nasional; (2) 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang

Pembatasan Sosial Skala Besar (Covid-19) dalam Rangka Percepatan

Pengolahan Penyakit Coronavirus Tahun 2019; (3) Penetapan Darurat

Kesehatan Masyarakat Penyakit Coronavirus (Covid-19) Tahun 2019

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Pada konferensi pers tanggal 31 Maret 2020 Presiden Jokowi

mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan untuk menyikapi

pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut di antaranya adalah diberlaku-

kannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlandaskan pada

UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Tujuan PSBB

adalah untuk mencegah penyebaran keadaan darurat kesehatan

masyarakat (KKM) yang saat ini sedang terjadi di suatu daerah.

Kebijakan yang terkait langsung dengan ekonomi rumah tangga

paling tidak ada lima kebijakan, yaitu (1) keringanan biaya listrik,

pemerintah akan menggratiskan beban listrik bagi konsumen yang

memiliki daya 450 VA selama tiga bulan antara bulan April hingga

Juni, sedangkan untuk konsumen yang memiliki daya 900 kWh

diberikan diskon atau potongan harga sebesar 50% untuk jangka

waktu yang sama; (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),

mencakup peliburan sekolah-sekolah, universitas, dan karyawan

untuk bekerja di rumah; (3) larangan mudik, karena kegiatan mudik

dikhawatirkan dapat memperluas sebaran virus corona; (4)

keringanan kredit, sejumlah kalangan seperti pengemudi ojek online,

nelayan, dan sopir taksi akan mendapat kelonggaran kredit selama

dua tahun, terhitung mulai 1 April 2020; dan (5) menyalurkan

anggaran Rp404,1 triliun untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang


disebabkan wabah virus corona, termasuk dalam bidang kesehatan

untuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan, seperti APD dan alat

lainnya, serta meng-upgrade rumah sakit rujukan (Jokowi 2020).

Covid-19 berdampak pada semua sektor kehidupan manusia

termasuk pertanian. Walaupun terkena imbas, sektor pertanian bisa

menyelesaikan krisis. Pertanian dapat menyelamatkan negara dan

memberikan dukungan bagi kehidupan. Kementerian Pertanian

sedang mengembangkan tiga strategi untuk menangani Covid-19 dan

mengembangkan rencana untuk meningkatkan pasokan pangan pada

era normal baru.

Tiga agenda utama Kementerian Pertanian selama pandemi

Covid-19 adalah: (1) agenda darurat/jangka pendek, termasuk

stabilitas harga pangan, termasuk pengendalian harga, fasilitas

pembiayaan petani, dan pertanian padat karya; (2) agenda

temporari/menengah, yaitu diversifikasi pangan lokal, supporting

daerah-daerah defisit dan antisipasi kekeringan; dan (3) agenda

permanen/jangka panjang, yakni ekstensifikasi tanaman pangan,

peningkatan produksi per tahun, pengembangan korporasi petani dan

pengembangan para petani milenial (Kementan 2020).

Untuk mengoperasionalkan ketiga agenda tersebut, Kementan

menyiapkan empat cara bertindak (CB) sebagai penyangga program

peningkatan ketersediaan pangan di era new normal. Cara Bertindak

ke-1 (CB1) adalah peningkatan kapasitas produksi melalui percepatan

tanam dan perluasan areal tanam, pengembangan lahan rawa di

Kalimantan Tengah kurang lebih 164,598 hektare, dan peningkatan

produksi gula, daging sapi, dan bawang putih untuk mengatasi

impor. Cara Bertindak ke-2 merupakan pengembangan diversifikasi

pangan lokal berbasis kearifan lokal yang menitikberatkan pada

komoditas unggulan di suatu daerah atau provinsi, melalui rencana

Pekarangan Pangan Lestari yang berkelanjutan dengan menggunakan

pekarangan dan lahan marginal. Cara Bertindak ke-3 adalah

penguatan cadangan dan sistem logistik pangan untuk stabilisasi

pasokan dan harga pangan, sedangkan CB4 adalah pengembangan

pertanian modern. Di CB4, peran perguruan tinggi sangat penting,

karena di CB4 dikembangkan smart farming, pembangunan dan



pemanfaatan rumah skrining, pengembangan food estate, dan

pengembangan usaha tani (Kementan 2020).

Pada tanggal 19 Agustus 2020, Kementan melakukan Pencanangan

Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal. Melalui gerakan tersebut,

Kementan mendorong pengembangan diversifikasi pangan lokal di

beberapa daerah. Akan tetapi, tampaknya diversifikasi yang

dilakukan hanya dalam arti sempit, yaitu diversifikasi pangan pokok

(sumber karbohidrat), dalam artian mengembangkan pangan

nonberas untuk menggantikan beras dan gandum (terigu). Pangan

pokok yang dikembangkan adalah ubi kayu, jagung, sagu, kentang,

pisang, dan talas.

Dikaitkan dengan situasi pandemi Covid-19, diversifikasi pangan

pokok tersebut perlu dikomplemenkan dengan program diversifikasi

pangan secara lebih luas, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan

dengan aneka tanaman sumber vitamin dan mineral serta

pengembangan ternak unggas dan atau ikan air tawar sebagai sumber

protein. Pemanfaatan teknologi hemat lahan seperti vertical farming

dan teknologi tepat guna lainnya menjadi alternatif yang bisa

dikembangkan.

Diversifikasi Pangan sebagai Coping Mechanism Dampak

Pandemi Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan secara global dan

memengaruhi kondisi ekonomi. Ditinjau dari aspek ketahanan

pangan, dampak pandemi Covid-19 tersebut bisa dilihat dari dua sisi,

pertama dari aspek distribusi dan ketersediaan pangan karena adanya

ancaman krisis pangan dan kedua dari aspek akses terhadap pangan

(penurunan daya beli) masyarakat karena menurunnya pendapatan.

Sebagai langkah antisipatif adanya krisis pangan, beberapa negara

pengekspor pangan cenderung melakukan proteksionisme dan mulai

membatasi kegiatan ekspor hasil pertaniannya untuk menjaga

ketahanan pangan di dalam negerinya. Menghadapi ancaman krisis

pangan, pemerintah perlu memperkuat kebijakan diversifikasi

pangan untuk mengatasi masalah pangan di masa pandemi ini.

Penguatan produksi, ketersediaan, dan konsumsi pangan lokal secara


beragam untuk menggantikan komoditas pangan impor merupakan

strategi yang mendesak untuk dilakukan. Dalam hal ini, perlu dicatat

bahwa kepedulian kita bukan hanya pada beras dan gandum (terigu)

yang menjadi pangan pokok masyarakat, namun juga komoditas

pangan lain yang banyak diimpor, seperti daging sapi, susu, kedelai,

berbagai jenis buah-buahan, dan sebagainya.

Dalam Permentan No. 43/2009 tentang Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal

(P2KP) disebutkan bahwa pangan lokal didefinisikan sebagai pangan

baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang

diproduksi dan berkembang sesuai potensi sumber daya daerah dan

budaya lokal. Dengan definisi tersebut, maka jelas bahwa pangan

lokal bukan hanya pangan pokok (sumber karbohidrat), melainkan

juga termasuk pangan lainnya.

Diversifikasi pangan lokal sangat memungkinkan untuk dilakukan

mengingat banyaknya potensi dan sumber daya pangan lokal yang

dapat dikembangkan. Terdapat lebih dari 77 jenis makanan yang

menjadi sumber dari karbohidrat, 389 jenis buah-buahan, 75 jenis

tanaman yang menjadi protein, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-

kacangan, 110 jenis bumbu dan bumbu, serta 40 jenis bahan minuman

(Pusat PKKP 2017). Sebagai contoh, tanaman sumber karbohidrat

berupa umbi-umbian sangat beraneka ragam, seperti ubi jalar, ubi

kayu, talas, kimpul, uwi, kentang, garut, ganyong, dan jenis lainnya.

Sebagian besar dari umbi-umbian tersebut telah lazim dimanfaatkan

masyarakat, walaupun belum dikelola secara baik. Selain umbi-

umbian, Indonesia memiliki beberapa jenis serealia sumber

karbohidrat, antara lain jagung, cantel, dan sorgum.

Potensi pangan lokal tersebut layak dikedepankan dalam rangka

upaya diversifikasi pangan. Dengan konsumsi berbagai makanan,

kekurangan zat gizi pada makanan dapat ditutup oleh kelebihan zat

gizi pada makanan lain, sehingga keutuhan zat gizi dan kuantitas

yang dibutuhkan tubuh manusia dapat terjamin. Dengan kesadaran

akan pentingnya konsumsi pangan yang beraneka ragam,

ketergantungan terhadap satu jenis pangan tertentu seperti beras

dapat dikurangi, dan situasi kerawanan pangan dapat dihindarkan,



selain juga mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Oleh

karena itu, pengembangan pangan lokal dalam kerangka diversifikasi

pangan, baik dari aspek produksi hingga konsumsi, merupakan suatu

strategi menjaga ketahanan pangan yang dapat menjadi solusi di

tengah pandemi.

Di sisi lain, seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya,

pandemi Covid-19 telah berdampak pada penurunan pendapatan

rumah tangga, yang kemudian berdampak pada menurunnya akses

terhadap pangan yang cukup, beragam, dan bergizi seimbang.

Padahal, ancaman Covid-19 menuntut peningkatan imunitas tubuh,

yang salah satunya adalah melalui konsumsi pangan yang baik,

beragam, bergizi, dan seimbang dalam jumlah, ragam, dan komposisi-

nya. Dalam hal ini, untuk meningkatkan imunitas tersebut maka perlu

untuk menjaga asupan pangan sumber protein dan sayur-buah.

Terkait dengan hal itu, upaya diversifikasi pangan perlu terus

didorong kepada masyarakat, agar potensi pangan lokal yang ada

bisa dioptimalkan pemanfaatannya, sekaligus meningkatkan gizi

masyarakat. Dalam hal ini, upaya tersebut perlu lebih difokuskan

pada rumah tangga berpendapatan rendah yang terkena dampak

pandemi Covid-19 paling signifikan. Berbagai program terkait

diversifikasi pangan seperti yang sudah dilaksanakan pemerintah,

seperti program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG), Kawasan

Rumah Pangan Lestari (KRPL), program Kawasan Mandiri Pangan

(KMP), dan lainnya, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi

dampak pandemi Covid-19 dengan berbagai perbaikan pada

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Supaya

dampaknya lebih nyata, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19

seperti sekarang ini, program diversifikasi pangan melalui

pemanfaatan pekarangan tersebut seharusnya dapat dilaksanakan

secara konsisten dan diperbesar sasaran dan volume kegiatannya.

Pengembangan diversifikasi pangan di lahan pekarangan ini

merupakan strategi jangka pendek yang bisa ditempuh rumah tangga

dalam masa pandemi karena komoditas yang dikembangkan

merupakan komoditas berumur pendek (unggas, sayuran). Dengan

demikian, program tersebut dapat menjadi coping mechanism bagi

masyarakat terdampak Covid-19.


Upaya diversifikasi pangan dapat dibuat komplemen dengan

jaring pengaman sosial bagi rumah tangga kelompok pendapatan

rendah/miskin untuk bisa meningkatkan kemampuan produksi

pangan, baik pangan sumber karbohidrat, sayur/buah tanaman

semusim, serta sumber protein hewani dan nabati di sekitar rumah.

Selain itu, berbagai kebijakan pangan yang berlawanan dengan

kebijakan diversifikasi konsumsi pangan, seperti raskin, kebijakan

produksi beras yang dominan dan mengabaikan produksi pangan

lokal, dan lainnya (Ariani et al. 2013) seharusnya dipertimbangkan

kembali, supaya tidak menjadi kontra produktif dengan kebijakan

diversifikasi pangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan,

namun juga terhadap sosial, ekonomi, dan mengarah pada krisis

pangan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya penduduk yang

terpapar Covid-19, terjadinya pembatasan aktivitas sosial,

peningkatan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK, dan meningkat-

nya penggangguran serta perubahan pendapatan dan konsumsi.

Diversifikasi pangan dapat menjadi strategi adaptasi rumah

tangga pada masa pandemi ditinjau dari dua sisi. Pertama,

mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dengan

menggantikan pangan impor dengan pangan lokal yang beraneka

ragam sehingga krisis pangan dapat dihindari. Kedua, mengurangi

risiko kerawanan pangan rumah tangga terdampak Covid-19

melalui produksi dan konsumsi pangan lokal yang beraneka ragam

dengan mengoptimalkan lahan sekitar.

Saran



Untuk menjaga kesehatan dan daya imun, diversifikasi pangan

tidak hanya untuk pangan lokal untuk penyediaan pangan substuti

beras dan terigu, namun bersamaan dengan itu perlu dikembangkan

pangan sumber protein, sayur dan buah, serta tanaman biofarmaka

(obat-obatan). Secara teknis pengembangan komoditas tersebut

dapat diusahakan di lahan pekarangan melalui program Pekarangan

Pangan Lestari (P2L).

Berbagai program terkait diversifikasi pangan yang sudah

dilaksanakan sejak lama oleh pemerintah seharusnya dapat

dilaksanakan secara konsisten dan diperbesar sasaran dan volume

kegiatannya, sehingga dapat menjadi coping mechanism bagi

masyarakat terdampak Covid-19. Program diversifikasi pangan

tersebut dapat berkomplemen dengan jaring pengaman sosial bagi

rumah tangga kelompok pendapatan rendah/miskin sehingga

menghindarkan kelompok tersebut dari kerawanan pangan dan

kerawanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani M. 2010. Analisis konsumsi pangan tingkat masyarakat mendukung

pencapaian diversifikasi pangan. Gizi Indones. 33(1):20-28.

Ariani M. 2011. Diversifikasi konsumsi pangan pokok mendukung

swasembada beras. Prosiding Seminar Nasional Serealia 2010:

Meningkatkan Peran Penelitian Serealia menuju Swasembada Pangan

yang Berkelanjutan; 2010 Jul 27-28; Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

Ariani M. 2012. Rekonstruksi pola pangan masyarakat dalam upaya

percepatan diversifikasi pangan mendukung program MP3EI. Dalam:

Ananto EE, Pasaribu S, Ariani M, Sayaka B, Saad NS, Suradisastra K,

Subagyono K, Soepomo H, Kasryono F, Pasandaran E, et al., editors.

Kemandirian pangan Indonesia dalam perspektif kebijakan MP3EI. Jakarta

(ID): IAARD Press.

Ariani M, Ashari. 2003. Arah, kendala dan pentingnya diversifikasi konsumsi

pangan di Indonesia. Forum Penelit Agro Ekon. 21(2):99-112.

Ariani M, Hermanto. 2015. Dinamika konsumsi pangan. Dalam: Irawan B,

Ariningsih E, Pasandaran E, editors. Panel petani nasional: rekonstruksi


agenda peningkatan kesejahteraan petani. Jakarta (ID): IAARD Press. hlm.

101-124.

Ariani M, Hermanto, Hardono GS, Sugiarto, Wahyudi TS. 2013. Kajian strategi

pengembangan diversifikasi pangan lokal. Laporan Kajian Isu-Isu Aktual

Kebijakan Pembangunan Pertanian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan

Kebijakan Pertanian

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Ringkasan eksekutif pengeluaran dan

konsumsi penduduk Indonesia. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Hasil survei sosial demografi dampak

Covid-19 2020. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

Clements KW, Si J. 2017. Engel’s law, diet diversity, and the quality of food

consumption. Am J Agric Econ. 100(1):1-22. doi:10.1093/ajae/aax053.

Erwidodo, Saliem HP, Ariani M, Ariningsih E. 1999. Pengkajian diversifikasi

konsumsi pangan utama di Indonesia. Laporan Akhir Penelitian. Bogor

(ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Jokowi terbitkan Perppu, anggaran penanganan Covid 19 sebesar Rp400

triliun [Internet]. 2020 Mar 31. [diunduh 2020 Sep 7]. Tersedia dari:

https://www.wartaekonomi.co.id/ read279006/jokowi-terbitkan-perppu-

anggaran-penanganan-covid-19-sebesar-rp400-triliun

Kasryno F, Gunawan M, Rasahan CA. 1993. Strategi diversifikasi produksi

pangan. Prisma. 5(22):1-12.

[Kemendag] Kementerian Perdagangan. 2013. Analisis dinamika konsumsi

pangan masyarakat Indonesia. Laporan Akhir. Jakarta (ID): Kementerian

Perdagangan.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2020. Sambutan Menteri Pertanian pada

Business Talk Series: Strategi Ketahanan Pangan di Era New Normal

Pandemi COVID-19; 2020 Jun 9; Sekolah Bisnis IPB University bekerja

sama dengan Badan Keahlian DPR RI [Internet]. [diunduh 2020 Sep 6].

Tersedia dari: http://sb.ipb.ac.id/id/strategi-ketahanan-pangan-di-era-new-

normal-pandemi-covid-19/.

[Kemenaker] Kementerian Tenaga Kerja. 2020 Jun 18. Press briefing "Managing

the impact of Covid-19 for employment" [Internet]. [diunduh 2020 Sep 6].

Tersedia dari: https://kemnaker.go.id/news/detail/ pemerintah-antisipasi-

penambahan-pengangguran-di-masa-pandemi-covid-19

[LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2020. Hasil survei dampak

pandemi Covid-19 pada pekerja [Internet]. [diunduh 2020 Sep 6]. Tersedia



dari: http://lipi.go.id/siaranpress/hasil-survei-dampak-pandemi-covid-19-

pada-pekerja/22011

Pakpahan A, Suhartini SH. 1989. Permintaan rumah tangga kota di Indonesia

terhadap keanekaragaman pangan. J Agro Ekon. 8(2):64-77.

[Pusat PKKP] Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

2017. Penganekaragaman pangan. Jakarta (ID): Pusat Penganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan Pangan.

[PSEKP] Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2020. Kondisi

pertanian dan perdesaan dalam masa pandemi Covid-19. Hasil Survei

Daring. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Rachman HPS. 2001. Kajian pola konsumsi dan permintaan pangan di

Kawasan Timur Indonesia [Disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian

Bogor.

Rachman HPS, Ariani M. 2008. Penganekaragaman konsumsi pangan di

Indonesia: permasalahan dan implikasi untuk kebijakan dan program.

Anal Kebijak Pertan. 6(2):140-154.

Rachman HPS, Purwantini TB. 2014. Dinamika konsumsi beras dan

prospeknya bagi peningkatan kualitas konsumsi pangan dan status gizi

rumahtangga di Indonesia. Dalam: Ekonomi perberasan Indonesia. Jakarta

(ID): Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia.

Simatupang P, Ariani M. 1997. Hubungan antara pendapatan rumah tangga

dan pergeseran preferensi terhadap pangan. M Pangan. 33(9):20-29.

Soetrisno N. 1998. Ketahanan pangan. Dalam: Winarno FG, Tsauri S,

Soekirman, Sastrapradja DS, Soegiarto A, Wirakartakusumah MA, Rifai

MA, Jalal F, Suryana A, Husaini MA, et al., editors. Widyakarya Nasional

Pangan dan Gizi VI. Jakarta (ID): Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

hlm. 189-220.

Suhardjo, Martianto D. 1992. Analisis tipologi makanan pokok. Bogor (ID):

PSKPG, LP-IPB.

Suryani E, Hermanto, Saliem HP, Ariani M, Suhaeti RN, Hardono GS. 2016.

Dinamika pola konsumsi pangan dan implikasinya terhadap

pengembangan komoditas pertanian. Laporan Akhir Penelitian. Bogor

(ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Suryani E, Rachman HPS. 2008. Perubahan pola konsumsi pangan sumber

karbohidrat di perdesaan. Pangan. 52(17):13-25. doi:10.33964/ jp.v17i3.264.


Suhardjo. 1998. Konsep dan kebijakan diversifikasi konsumsi pangan dalam

rangka ketahanan pangan nasional. Dalam: Winarno FG, Tsauri S,

Soekirman, Sastrapradja DS, Soegiarto A, Wirakartakusumah MA, Rifai

MA, Jalal F, Suryana A, Husaini MA, et al., editors. Widyakarya Nasional

Pangan dan Gizi VI. Jakarta (ID): Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

hlm. 693-714.

Wijayati PD, Harianto, Suryana A. 2019. Permintaan pangan sumber

karbohidrat di Indonesia. Anal Kebijak Pertan. 17(1):13-26.

doi:10.21082/akp.v17n1.2019.13-26.

Documents

DIVERSIFIKASI PANGAN SEBAGAI STRATEGI ...pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/37-BBRC-2020-V...762 Diversifikasi Pangan sebagai Strategi Adaptasi Rumah Tangga menghadapi Pandemi