DPR-RIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170529-023134-7434.pdf · bersama untuk melanjutkan agenda-agenda kenegaraan khususnya dalam tugas-tugas konstitusi kita, mengesahkan

1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG

ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG PANGAN

Tahun Sidang : 2011-2012

Masa Persidangan : I

Rapat ke :

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Sifat Rapat : Terbuka

Dengan : Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam

Negeri, dan Menteri Perdagangan RI

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2012

Waktu : 14.00 WIB

Tempat

:

Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI

Gedung Nusantara DPR-RI, Senayan-Jakarta

Acara : 1. Pengantar Pimpinan Komisi IV DPR RI;

2. Laporan Panja;

3. Pembacaan Naskah RUU;

4. Pendapat Mini Fraksi sebagai sikap akhir;

5. Penandatanganan Naskah RUU; dan

6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada

pembicaraan Tk. II.

Ketua Rapat : H.M. ROMAHURMUZIY, ST, MT

Sekretaris Rapat : Aris Subiakto, S. Sos, M.AP.

Hadir Anggota : dari 49 orang Anggota Komisi IV DPR-RI

Hadir Mitra Kerja : Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam

Negeri, dan Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya

ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI :

1. H.M. ROMAHURMUZIY, ST, MT

2. IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si

ARSIP D

PR-RI

2

3. FIRMAN SOEBAGYO, SE,MH

4. DRS. H. IBNU MULTAZAM

5. DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM

6. HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM

7. ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.IP

8. SRI HIDAYATI

9. IR. DJOKO UDJIANTO

10. IR. H.M.ROSYID HIDAYAT

11. MAIMARA TANDO

12. DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

13. DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING

14. Hj. NURLIAH, SH, MH

15. ADI SUKEMI, ST, MM

16. HJ. TETTI KADI BAWONO

17. R. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO

18. H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE

19. HJ. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS

20. ROBERT JOPPY KARDINAL

21. IAN SIAGIAN SUDIN

22. DJUWARTO DR.

23. MUHAMMAD PRAKOSA

24. IR. MINDO SIANIPAR

25. IR. H. MARSANTO, MS

26. BAHRUDIN SYARKAWIE

27. HONING SANNY

28. MA’MUR HASANUDDIN, MA

29. H.MUSTAFA KAMAL, SS.

30. Hb. IR. NABIEL AL MUSAWWA

31. TAMSIL LINRUNG

32. VIVA YOGA MAULADI, M. Si

33. INDIRI CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM

34. H. SUKIMAN, S.Pd, MM

35. H. HENDRA S SINGKARU, SE

36. DRS. H. ZAINUT TAUHID, SA’ADI, M.Si

37. H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS

38. HJ. MIRATI DEWANINGSIH T, ST.

39. PEGGY PATRICIA PATIPPI

40. ABDUL WACHID

ARSIP D

PR-RI

3

41. ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA

42. DRS. H.A. MURADY DARMANSYAH

ANGGOTA YANG IZIN :

1. IR. H. M. ALI YACOB

2. DARIZAL BASIR

3. DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH

4. H. HARDISOESILO

5. HERMANTO

6. DRS. I MADE URIP, M.Si

7. HJ. DEWI CORYATI, M.Si

8. DRS. H. WAN ABU BAKAR, MS, M.Si

ARSIP D

PR-RI

4

JALANNYA RAPAT :

PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :

Asalamualaikum, wr, wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan Komisi IV dan Anggota DPR-RI yang kami hormati,

Saudara menteri pertanian yang terhormat beserta seluruh jajaran,

Saudara Menteri Hukum dan hak asasi manusia atau yang mewakili,

Saudara menteri dalam negeri atau yang mewakili,

Saudara menteri perdagangan atau yang mewakili,

Saudara menteri perindustrian atau yang mewakili,

Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang maha esa,

sehingga meskipun kita tunda selama 1 jam dari rencana semula pukul 14.00 tapi bisa berkumpul

bersama untuk melanjutkan agenda-agenda kenegaraan khususnya dalam tugas-tugas konstitusi

kita, mengesahkan peraturan perundang-undangan dan mendengarkan laporan dari panja yang

memang menjadi kewajiban kita semua yang berlangsung beberapa bulan terakhir.

Sesuai acara rapat-rapat DPR-RI masa sidang I tahun 2012-2013 yang telah diputuskan

dalam rapat Bamus DPR-RI tanggal 5 Juli 2012, dan keputusan rapat intern Komisi IV DPR-RI tanggal

4 September 2012, maka pada hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat kerja pembahasan tingkat I

yaitu RUU tentang pangan.

Bapak ibu hadirin yang kami hormati,

Menurut laporan dari sekretariat komisi IV telah hadir dan menandatangani daftar hadir 32

dari 51 anggota komisi IV, yang berarti rapat ini telah dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota, yang

terdiri dari lebih separuh atas unsur fraksi sesuai dengan tata tertib DPR-RI pasal 245 ayat 1 maka

kourum telah tercapai. Dan sesuai pasal 240 peraturan tata tertib DPR-RIpanitia kerja ini kami buka

dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETOK PALU 1 X

Rapat kerja hari ini kita mulai dan akan kita akhiri pada pukul 17.00 wib, namun apabila belum

selesai dapat kita lanjutkan sesuai dengan tatib DPR-RI 179 atau sesuai dengan kesepakatan kita

bersama.

Acara rapat kerja pada hari ini adalah :

1. Pengantar pimpinan komisi IV,

2. Laporan panitia kerja,

3. pembacaan naskah RUU,

4. pendapat minifraksi sebagai sikap akhir,

5. pendapat mini pemerintah sebagai sikap akhir,

6. penandatanganan naskah RUU,

7. pengambilan keputusan untuk melanjutkan padapembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna.

ARSIP D

PR-RI

5

Kalau kita semua pada hari ini bisa sepakati bersama, rencananya nanti rapat paripurna akan

kita gelar pada tanggal 18 oktober 2012 kalau nanti kita sepakati. Apakah acara yang tadi kami

sampaikan bisa disetujui? Sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disetujui dalam rapat

kerja 18 januari 2012 dan sesuai pula dengan keputusan rapat kerja pembahasan RUU tentang

pangan 26 januari 2012, pembahasan RUU tentang pangan lebih lanjut diserahkan oleh kita semua

pada pantiia kerja serta pembahasan oleh panitia kerja melaporkan dalam rapat kerja yang kita

selenggarakan hari ini. Untuk itu saya minta kepada Ir E. Herman Khairun dan panitia kerja untuk

mempersilakan dan melaporkan apa yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir ini, kami

persilakan pak Herman.

ANGGOTA (IAN SIAGIAN) :

Pimpinan interupsi,

Pimpinan yang terhormat, rekan-rekan komisi IV yang saya hormati,

Mitra kerja pemerintah yang kami hormati,

Para hadirin yang saya muliakan,

Perkenankan saya melihat jalannya proses pengambilan keputusan tingkat I ini, yang setelah

kami membaca pasal-pasal yang sudah ada, saya melihat bahwa pasal ini belumlah kita setujui

semuanya, antara lain beberapa yang saya liat yang saya cari satu harian kata-kata itu, tapi saat ini

ada masuk, antara lain di pasal 39 kalimat terakhir, ini saya coba liat dari beberapa catatan saya, tidak

ada kata-kata ini masuk, tapi saat ini masuk sini.

Saya bisa bacakan. Pemerintah menetapkan kebijakan dan pangan yang tidak berdampak

negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan,

pembudidaya ikan.Pengertiansaya ini adalah titik, tapi disini ada kata-kata pelaku usaha pangan yang

artinya sangat bertentangn dengan polisi dari pada UU ini. Dengan adanya disini pelaku berarti

koorporasi juga ikut, sebelum itu saya rasa mungkin sidang ini perlu di skors dulu terima kasih.


Baik saya kira kita mendengarkan apa yang disampaikan pak Ian, namun tentu kita perlu

dengarkan laporan dari panja tentang masuknya kalimat atau kata pelaku usaha pangan ini, sehingga

saya usulkan tetap dengarkan dulu laporan dari panja, sekaligus tadi menjawab apa yang telah

disampaikan oleh pak Ian, apakah memang sudah selesai ditingkat panja atau belum, saya kira

demikian rekan-rekan ya. Silakan pak Herman.

WATUA (HERMAN KHAERON) :

Terima kasih ketua.

Bismilahirahmanirahim asalamualaikum, wr, wb.

Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.

Pimpinan dan anggota komisi IV DPR-RI yang kami hormati,

Yang terhormat saudara menteri pertanian beserta seluruh jajarannya,

Saudara menteri dalam negeri atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang terhormat saudara menteri hukum dan ham atau yang mewakili beserta jajarannya,

ARSIP D

PR-RI

6

Saudara menteri perindustrian atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang terhormat saudara menteri perdagangan atau yang mewakili beserta jajarannya,

Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang maha

kuasa, atas rahmat dan limpahannya karuniannya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan

rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Berdasarkan keputusan pembahasan RUU tentang pangan 26 Januari 2012, panitia kerja

yang terdiri dari 4 pimpinan dan 21 komisi IV DPR-RI telah melakukan pembahasan, bekerja dari

tanggal 27 januari 2012 sampai tanggal 15 oktober 2012.

Pimpinan dan anggota panja RUU tentang pangan tersebut

1. Sdr.H.M.Romahurmuziy ST.MT ketua komisi IV fraksi PPP

2. E.Herman Khaerun Msi wakil ketua fraksi partai demokrat

3. Firman subagio SE,ME wakil ketua fraksi partai golkar

4. Sdr. Drs Ibnu Multazam wakil ketua fraksi PKB

5. Drs. Jafar Nainggolan anggota fraksi partai demokrat

6. Sri Hidayati SP, Anggota fraksi partai demokrat

7. Anton Sukartono Surato yang kemudian diganti oleh May Maratando anggota fraksi partai

demokrat

8. Sdr.Ir. H.M.Rosid Hidayat anggota fraksi partai demokrat

9. Drs. H. Yusran Aspar Msi anggota fraksi partai demokrat

10. Adi sukaemi ST.MT anggota fraksi partai golkar

11. Hj. Tety Kadi Bawono Anggota fraksi partai golkar

12. DR. Ir. H. Siswono Yudohusodo anggota fraksi partai golkar

13. Sdr. H. Hardi susilo anggota fraksi partai golkar

14. Sdr.Ian Siagian anggota PDI Perjuangan

15. Sdr. Sudin anggota Fraksi PDI Perjuangan

16. Sdr.H. Djuwarto anggota fraksi PDI Perjuangan

17. Sdr. Honing Sanny anggota Fraksi PDI Perjuangan

18. Hermanto SE, MM yang kemudian diganti oleh sdr. Habib Ir. Nabil almusawa dari fraksi PKS

19. H. Ma’mur Hasanuddin anggota Fraksi PKS

20. Sdr. Pipayoga Mauladi Msi anggota fraksi PAN

21. Sdr. H. Sukiman, SPd, MM anggota fraksi PAN

22. Sdr. H. Saifullah Tamliha SPi, MS anggota Fraksi PPP

23. Sdr. Hj. Mirati Dewi Dewaningsih T, ST anggota Fraksi PKB

24. Sdr. Anak Agung Jelantik sanjaya anggota fraksi gerindra

25. Sdr. Murady Darmansyah dari anggota Fraksi Hanura

ARSIP D

PR-RI

7

Secara terprinsip rapat-rapat pelaksanaan pembahasan RUU tentang pangan sbb :

Rapat panitia kerja sebanyak 8 kali dan rapat perumus, tim kecil dan tim sinkronisasi

sebanyak 2 kali. Untuk penyempurnaan rumusan RUU tentang pangan dengan melakukan fokus grup

discussion di perguruan tinggi yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara dan Institut

Pertanian Bogor.

Selain itu panitia kerja mengundang beberapa pakar dimengkritisi RUU tentang pangan

antara lain Prof. Ir. M. Maksum, prof. DR. D.J. Didik Rachbini, Ir. Drajat Martianto dan DR. Ir. Tri

Panarji Msi, diundang karena beranggapan bahwa RUU tentang pangan terlalu liberal dan tidak

mengutamakan kepentingan dalam negeri serta kepentingan petani.

Bapak ibu yang kami hormati,

Berdasarkan keputusan rapat kerja 26 Januari 2012.Dari 776 dim, 678 dim pembahasannya

diserahkan panitia kerja. Pada tanggal 10 Juli 2012 panitia kerja telah melaporkan hasil

pembahasannya dan laporan tersebut telah disetujui oleh rapat kerja, kecuali ketentuan-ketentuan

yang telah dipersyaratkan sesuai dengan keyakinan masyarakat, panitia kerja menghargai setiap

perbedaan pendapat, pandangan atas ketentuan halal yang dipersyaratkan sesuai dengan keyakinan

masyarakat sebagai dinamika dalam pembahasan RUU ini.

Guna menyamakan persepsi terhadap ketentuan tersebut, panitia kerja pada tanggal 1

oktober 2012 mengundang tokoh-tokoh agama yaitu ketua komisi fatwa MUI, ketua umum

persekutuan gereja-gereja di indonesia, ketua umum pengurus harian parisada hindu dharma

indonesia, ketua umum dewan perwakilan pusat umat budha.

Perbedaan pendapat pandangan tersebut yang semula berpengaruh terhadap 11 norma yang

terdapat dalam batang tubuh RUU tentang pangan menjadi 5 norma dan kelima norma tersebut

adalah pasal 1 angka 4 dan 5, pasal 37 ayat 1, pasal 48 ayat 1 huruf b, pasal 59 huruf b dan pasal 67

ayat 1. Pada rapat panitia kerja tanggal 15 Oktober 2012 telah memutuskan bahwa ketentuan halal

yang dipersyaratkan atau sesuai dengan keyakinan masyarakat menjadi tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Pimpinan dan anggota komisi IV DPR-RI serta para menteri, pamerintahbeserta jajaran

yang kami hormati,

UU no.7 tahun 1996 tentang pangan terdiri dari 14 bab dan 65 pasal, sedangkan draft RUU

tentang pangan yang dipersiapkan oleh DPR-RI terdiri dari 16 bab 143 pasal. Saat pembahasan

terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan sehingga sampai saat ini jumlah bab menjadi 17

bab dan menjadi 145 pasal.

Secara ringkas RUU tentang pangan dalam masing-masing bab memuat mengenai :

Bab 1 mengenai ketentuan umum, memuat 41 definisi yang diatur,

Bab 2 azas lingkup dan pengaturandilakukan penyempurnaan dengan menegaskan bahwa

penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan

manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan

dan ketahanan pangan

ARSIP D

PR-RI

8

bab 3 perencanaan; memuat mengenai perencanaan pangan yang terintegrasi dengan

perencanaan pembangunan untuk merancang penyelenggaraan pangan kearah kedaulatan pangan,

ketahanan pangan, kemandirian pangan.

Bab 4 ketersediaan pangan; memuat mengenai pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga

pokok pangan, cadangan pangan pokok pemerintah dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan

kecukupan pangan pokok yang bergizi bagi masyarakat. Bab ini juga memuat mengenai keutamaan

produk pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan.

Bab 5 keterjangkauan pangan; memuat mengenai tanggung jawab pemerintah dan

pemerintah daerah dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan

perseorangan melalui distribusi pangan, pemasaran pangan, perdagangan pangan, stabilitasi

pasokan dan harga pangan pokok serta bantuan pangan.

Bab 6 konsumsi pangan dan gizi; memuat mengenai peningkatan pemenuhan kuantitas dan

kualitas konsumsi pangan masyarakat, keanekaragaman konsumsi pangan status gizi masyarakat.

Bab 7 keamanan pangan; memuat mengenai upaya untuk mencegah kemungkinan cemaran

biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu tidak terpenuhinya standar mutu dan

komposisi serta kadaluarsa dan membahayakan kesehatan manusia


Bab 7 keamanan pangan; memuat mengenai upaya untuk mencegah kemungkinan cemaran

biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu tidak terpenuhinya standar mutu dan

komposisi serta kadaluarsa yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Bab 8 label dan iklan pangan ; memuat isi dari informasi dalam label dan iklan, kewajiban

mencantumkan label dan keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.

Bab 9 tentang pengawasan ; mengenai bentuk pengawasan dan wewenang pengawasan

dalam penyelenggaraan pangan.

Bab 10 sistem informasi pangan ; memuat mengenai cakupan pemerintah dan pemerintah

daerah pusat data dan informasi serta data dan informasi yang disediakan.

Bab 11 penelitian dan pengembangan pangan; memuat mengenai tujuan dan pengembangan

pangan. Kewajiban pemerintah melaksanakan penelitian dan pengembangan pangan secara terus

menerus, kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi penyebaran pemanfaatan dan

penerapan hasil penelitian pangan serta mekanisme kerja dengan lembaga peneliti internasional.

Bab 12 tentang kelembagaan pangan ; memuat mengenai pembentukan lembaga

pemerintahan yang menangani bidang pangan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

presiden.

Bab 13 peran serta masyarakat; memuat mengenai lingkup peran serta masyarakat.

Bab 14 penyidikan ; memuat mengenai lingkup tugas dan tanggung jawab sipil tertentu

dibidang pangan dan kewenangannya.

Bab 15 ketentuan pidana ; disempurnakan dengan membandingkan ketentuan pidana dalam

UU no.7 tahun 96 tentang pangan. Ketentuan ini juga melarang pelaku usaha pangan menyimpan

ARSIP D

PR-RI

9

melebihi jumlah maksimal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga

pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, sanksi pidana dikenakan paling lama 7 tahun

atau denda paling banyak 100 milyar.

Tindak pidana penimbun merupakan tindak pidana yang dianggap tindak pidana yang serius,

untuk pidana denda diperberat karena pelaku pada umumnya mendapat keuntungan yang besar,

tidak serta merta memidana petani karena rumusannya bersifat dellik materiil karena terdapat unsur

kesengajaan yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penegak hukum.

Unsur mencari keuntungan dan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal

atau melambung tinggi merupakan rambu yang ketat agar penegakan hukum tidak serta merta

memidanakan petani. Selain itu dalam ketentuan pidana juga terdapat rumusan bahwa pejabat atau

penyelenggara yang membantu tindak pidana dalam RUU ini dipidana dengan pemberatan 1/3 dari

ancaman pidana masing-masing.

Bab 16 ketentuan peralihan ; memuat mengenai ketentuan bahwa lembaga pemerintah yang

menangani bidang pangan, yang sudah ada pada saat berlakunya UU ini tetap menjalankan tugasnya

sampai terbentuknya lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan berdasarkan ketentuan

UU ini. Dan pemerintah yang diamanatkan dalam UU ini harus telah terbentuk paling lambat 3 tahun

sejak UU ini diundangkan.

Bab 17 ketentuan penutup ; memuat mengenai pencabutan dan tidak berlakunya UU no.7

tahun 1996 tentang pangan.

Hadirin yang kami hormati,

RUU tentang pangan memiliki perbedaan paradigma dengan UU pangan no.7 tahun 1996

tentang pangan, dalam UU no.7/96 tentang pangan dalam konsideran menimbang bahwa pangan

yang aman, bermutu, bergizi, beragam tersedia secara cukup merupakan persyaratan utama yang

harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang perlindungan bagi

kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan dalam RUU tentang pangan disebutkanbahwa negara berkewajiban mewujudkan

ketersediaan, keterjangkauan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu dan bergizi

seimbang baik pada tingkat nasional, daerah serta perseorangan secara merata diseluruh wilayah

negara republik indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya lokal kelembagaan

dan budaya lokal.

Oleh karena itu terlihat bahwa RUU tentang pangan yang baru ini memberikan kewajiban bagi

negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan yang berbasis pada pemanfaatan

sumber daya lokal secara optimal melalui pemenuhan pangan yang cukup, terjangkau, aman dan

bergizi. Dalam RUU tentang pangan terdapat 11 ayat yang mengamantkan disusunnya peraturan

pemerintah, 10 ayat yang mengamanatkan peraturan lebih lanjut dengan dan atau berdasarkan

peraturan pemerintah, peraturan presiden, satu peraturan menteri, satu peraturan daerah dan satu

peraturan kepala daerah.

ARSIP D

PR-RI

10

Saudara menteri, hadirin yang kami hormati,

RUU tentang pangan berpihak kepada masyarakat dan petani serta jauh dari semangat

liberal, jadi kami ingin memberikan garis bawah RUU tentang pangan berpihak kepada masyarakat

dan petani serta jauh dari semangat liberal, hal ini bisa dilihat dari pasal-pasalyang ada didalamnya

seperti pasal 14, pasal 15, pasal 28.

Sebagai contoh pasal 14 ayat 1; dalam RUU tentang pangan berbunyi bahwa sumber

penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. RUU

ini juga memberikan perlindungan kepada petani maupun konsumen sebagaimana terlihat dalam

pasal 15 mengenai stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Dimana pemerintah berkewajiban

melakukan stabillisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen yang

dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku

usaha pangan.

RUU keamanan pangan mempersyaratkan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam

pasal 67 sampai pasal 95 ; keamanan pangan menjadi penting sebagai upaya untuk mencegah

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu,

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap keamanan pangan ini adalah kewajiban memiliki ijin

edar bagi pangan olahan, namun kewajiban ini dikeualikan terhadap pangan olahan yang diproduksi

oleh industri rumah tangga.

Selesainya pembahasan RUU tentang pangan bertepatan dengan hari pangan sedunia ke-32

yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2012, tema dari hari pangan sedunia adalah agree culture key to

fidding the world, semangat dalam RUU inisesuai dengan tema tersebut yaitu kewajiban negara untuk

memberikan pangan yang cukup sehat, aman dan terjangkau bagi rakyatnya.RUU tentang pangan

merupakan upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya

lokal secara optimal yang dilakukan dengan penganekaragaman dan pengutamaan produksi pangan

dalam negeri.

Pimpinan dan anggota Komisi IV yang kami hormati,

Saudara Menteri pertanian beserta jajarannya,

Saudara menteri dalam negeri atau yang mewakili beserta jajarannya,

Menteri hukum dan ham atau yang mewakili beserta jajarannya,

Menteri perindustrian, menteri perdagangan atau yang mewakili beserta jajarannya,

Hadirin yang kami hormati.

Sebelum mengakhiri laporan panitia kerja,harapan RUU tentang pangan dapat disetujui oleh

Komisi IV DPR-RI bersama dengan pemerintah dan dilanjutkan pada rapat paripurna tanggal 18

oktober 2012 untuk pengambilan keputusan tingkat II, hal ini dikarenakan tanggal tersebut momentum

yang tepat, bertepatan dengan puncak hari pangan sedunia.

ARSIP D

PR-RI

11

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada

Prof. DR. Ahmad Suryana MS selaku koordinator panja dari pemerintah, silakan berdiri pak, jajaran

kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian dalam negeri, kementerian

perdagangan, kementerian hukum dan ham, serta jajaran dari badan pengawasan obat dan makanan

yang telah melakukan pembahasan RUU ini dengan tekun dan cermat, dalam suasana yang pernuh

dengan suasana demokratis.

Pada pimpinan dan anggota panja pembahasan RUU tentang pangan komisi IV, pimpinan

panja menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semangat, motivasi, kerja

keras dan waktu yang telah dicurahkan sampai selesainya RUU ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada semua pihak yang telah membantu dalam

pembahasan RUU ini. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada sekretaris jenderal DPR-RI,

deputi bidang perundang-undangan ibu Yayuk dkk, sebelah kiri saya kira, deputi bidang persidangan

dan KSAP dan sekretariat komisi IV DPR-RI yang telah banyak membantu secara keahlian, teknis dan

administratif dalam pembahasan RUU tentang pangan.

Demikian laporan panitia kerja RUU tentang pangan, dengan harapan RUU tentang pangan

ini disetujui dalam rapat kerja hari ini dan dapat disahkan dalam rapat paripurna untuk menjadi UU.

Semoga Allah SWT tuhan yang maha pengasih dan penyayang memberikan rahmat dan hidayahnya

serta meridhoi hasil kerja kita, aamiin YRA, asalamualaikum,wr, wb ketua panitia kerja Ir. E. Herman

Khaeron Msi, anggota 483.


Terima kasih pak Herman dan silakan pak Djuwarto

ANGGOTA PDIP ( DJUWARTO ):

Interupsi pak ketua,

Terima kasih pimpinan dan anggota komisi IV yang saya hormati,

Pak menteri beserta jajarannya yang saya hormati juga,

Jadi saya mendukung apa yang disampaikan pak Ian ini, untuk di skors dulu karena memang

ada pasal yang menurut kami agak krusial karena tadi dari laporan pak pimpinan dan juga dari proses

awal kita dulu, begitu beratnya kita menambahkan didalam klausul-klausul itu soal kedaulatan dari

mulai ketahanan pangan sampai kedaulatan, sehingga ini kita bukan main-main karena kita

menghadapi pengusaha di indonesia ini susah bener, pengusaha kita ini jauh, tidak seperti yang lain-

lain seperti didunia, kita ini hanya pengantar saja, jadi kita ini benar-benar menjadi prinsip untuk

melakukan kontrol terhadap pengusaha. Seperti diusulkan oleh pak Ian tadi, tidak sampai pada

pembudidaya ikan, saya kira kalau prosesnya dilakukan dariproses pembentukan UU, barangkali kita

sudah tidak ada masalah lagi karena kita ada timsin, timus, kemudian rapat dengan komisi begitu.

Karena ini tidak ada, maka mohon ini diskors dulu untuk mencermati soal pelaku usaha ini, karena

pelaku usaha di kita ini perlu dikoreksi benar, saya kira itu pak terima kasih.

ARSIP D

PR-RI

12


Berdasarkan dokumen yang ada, bahan rapat panja tanggal 19 september 2012 sudah

disetujui adanya terminologi pelaku usaha pangan pada pasal 39 dan pada saat itu dari fraksi PDIP

hadir lengkap pak Ian Siagian, pak Honing Sanny, pak Djuwarto. Tapi kalau memang kemudian atas

persetujuan yang waktu itu sudah diberikan cermati terlebih dahulu, saya kira saya tawarkan kepada

forum kalau mau skors dulu barangkali kawan-kawan dari PDIP akan melakukan pendalaman terlebih

dahulu terhadap persoalan ini, bagaimana? Kita skors 5 menit dulu untuk memberikan kesempatan

kepada kawan-kawan dari fraksi PDIP, cukup 5 menit?

ANGGOTA PDIP (HONING SANNY) :

Saya hanya ingin mendudukan soal saja, prinsipnya perdebatan kita adalah kita bukan tidak

mau memasukan unsur pelaku usaha tetapi dalam konteks UU ini kebijakan pemerintah berkaitan

dengan importasi pangan, ini di poin 39 itu jangan kemudian meletakan nelayan, pembudidaya ikan,

petani, berada pada posisi yang sejajar dengan pelaku usaha pangan. Kalau itu kita tetap sepakati

akan sangat membahayakan, karena konstruksi berfikir pemerintah soal impor dan konstruksi berfikir

pengusaha tentang impor berbeda, oleh karena itu untuk pasal 39 ; pelaku usaha pangan kita

keluarkan saja, yang lain-lain ok kita jalan. Jadi pak Herman kalau seandainya disepakati tidak perlu

diskor, pelaku usaha pangan kita hilangkan saja dari pasal itu, kita jalan terus, terima kasih.


Silakan pak Herman


Baik saya kira kita menghargai terhadap koreksi yang diberikan oleh pak Ian Siagian dan

tentunya sudah menjadi perdebatan pada waktu itu, mengenai pencantuman terhadap pelaku usaha

pangan didalam dampak yang terjadi karena impor, dulu sebetulnya berorientasi kepada pelaku

pangan kecil artinya bahwa bukan petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang secara faktual mereka

memang terimbas, tapi memang tadinya kita memikirkan, ini sebetulnya ada diperdebatan panja pada

waktu itu ditambahkan pelaku usaha panganpun memang ada usaha kecil dan mikro yang itupun

perlu dilindungi pasal afirmatif menurut saya, namun kalaupun toh mau ditambahkan pelaku usaha

pangan mikro kecil ini juga bagian pasal afirmatif, kami serahkan kepada floor kalau memang ada

pendapat lain, saya kira itu ketua, terima kasih.


Baik definisi pelaku usaha pangan sebagaimana tentang ketentuan umum poin 39,

disebutkan pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sistem

agribisnis pangan itu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran,

perdagangan dan penunjang, memang tidak ada keterangan ini pelaku usaha kecil atau domestik.

Karenanya saya kembalikan kepada floor atas usulan kalimat atau anak kalimat pelaku usaha pangan

ini dihilangkan dari pasal 39, apakah bisa saya minta pendapat dari masing-masing fraksi sebelum

masuk kepemerintah, mungkin ada keterangan dari pemerintah dulu sebelum kita ke masing-masing

fraksi, agar lebih jelas dulu? Dan juga perlu dipastikan apakah kata pelaku usaha pangan ada dipasal

ARSIP D

PR-RI

13

lain atau tidak, jangan-jangan kita hilangkan juga disini ternyata tidak ada, jadi untuk apa kita

masukkan di definisi di pasal ketentuan umum begitu. Saya usulkan sebelum masing-masing fraksi

berpendapat, dari pemerintah ada pandangan soal ini.

MENTERI (SUSWONO) :

Memang dicatatan kami ini sebetulnya rumusan ini sudah disetujui pada rapat panja tanggal

22 februari 2012, berdasarkan informasi yang kami peroleh sebetulnya untuk mengakomodir seperti

pelaku-pelaku usaha didalam negeri yang skalanya kecil, nah contohnya seperti itu. Tapi pada

dasarnya kami sendiri tidak keberatan kalau memang itu harus dihapus, tapi yang jelas bagaimana

untuk mengakomodir punya usaha dibidang pangan yang bukan skala besar begitu, apakah itu tinggal

diberikan penjelasan atau didalam definisi atau bukan untuk pelaku usaha besar.


Kalau di pasal penjelasan sudah cukup jelas itu.

MENTERI (SUSWONO) :

Kalau kita lihat di pasal 55 pak ketua, ini ada juga di ayat 2 dan pelaku usaha pangan mikro

dan kecil, disitu ada pasal 55 ayat 2.


Baik saya tawarkan kepada floor, karena ini ada beberapa alternatif saya kira, kemungkinan

saya coba rangkumkan, pertama pelaku usaha pangan didrop dari pasal 39, yang kedua ditambahkan

pelaku usaha pangan mikro dan kecil, ditambahkan kata mikro dan kecil sebagaimana pada pasal 55

ayat 1 dan yang ketiga tadi juga muncul usulan pelaku usaha pangan domestik. Jadi ada 3 usulan ini

di drop mikro dan kecil atau ditambahkan pelaku usaha pangan domestik atau dalam negeri. Mungkin

dari sini saya bisa mintakan pendapat fraksi-fraksi yang terlebih dahulu,mohon kepada fraksi partai

demokrat.

ANGGOTA FPD (ROSID HIDAYAT) :

Saya kira kalau lihat konteks dari pasal 39 ini, sebetulnya tidak ada juga tidak masalah, kalau

ditambah pelaku usaha pangan mikro dan kecil itu sebetulnya setara tapi tidak adapun juga tidak apa-

apa. Jadi saya kira lebih cenderung kalau memang mau dihapus silakan saja, terima kasih.


Baik selanjutnya fraksi partai golkar

ANGGOTA FPG (SISWONO YUDO HUSODO) :

Saudara pimpinan,

Meniadakan pelaku usaha pangan ini saya kira tidak tepat, karena kalau kita baca pelaku

usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sistem agribisnis pangan dan

seterusnya. Setiap orang di 38 adalah orang perseorangan atau koorporasi baik yang berbadan

hukum maupun yang tidak berbadan hukum artinya termasuk pelaku usaha kecil.

Jadi menurut hemat saya kalau ini ditiadakan tidak tepat, kalau dikasih tambah domestik juga

tidak pas, karena yang domestik itu juga ada yang raksasa, maka menurut hemat saya yang paling

tepat adalah yang konsisten adalah kepada pasal sesudahnya juga membagi pelaku usaha pangan itu

ARSIP D

PR-RI

14

ada yang mikro dan kecil, oleh karena itu ijinkan kami mengusulkan kalaupun disempurnakan maka

bunyinya dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, terima kasih.


Baik selanjutnya fraksi PDIP

ANGGOTA PDIP (IAN SIAGIAN) :

Terima kasih pimpinan,

Rekan-rekan komisi IV yang kami hormati,

Jadi saya kembali dulu bagaimana ini pasal masuk, memang kami berempat ikut tapi saya

rasa waktu itu sudah lelah kita dan dengan pengertian dulu akan dibacakan kembali, ada kejanggalan

disini, maaf ya pak bahwa pengalaman saya diholtikultura bahwa semua pasal-pasal ini dibacakan

dulu supaya kita bisa cek dan recek kembali, tetapi UU ini kok tidak ada begitu, oleh sebab itu saya

minta kita sama-sama mencermati pasal 39 ini.

Ini masalah impor barang masuk ke indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan dan

peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif, nah ini terhadap usaha tani, peningkatan

produksi kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan. Kalau kita lihat kesejahteraan pelaku

usaha pangan juga ini sudah membuka jalan mengimpor, oleh sebab itu PDIP tetap menginginkan jadi

titik di pembudidaya ikan, yang lain-lain tidak berpengaruh karena ini menyangkut barang masuk ke

indonesia begitu.

Terima kasih.


Baik terima kasih pak Ian, selanjutnya fraksi PKS

ANGGOTA PKS (NABIEL AL MUSAWWA) :

Bismilahirahmannirahim,

Asalamualaikum, wr, wb,

Salam sejahtera buat kita sekalian.

Kami dari PKS ketika membaca ini, pertama kami ingin mengingatkan bahwa pembahasan ini

sudah sedemikian lama pimpinan, apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami tadi, itu

sebetulnya kalau ingin disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya seharusnya sudah

disampaikan. Dan kami ingin mengingatkan juga bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah

berkonsultasi dengan pimpinan DPR, ketika kita berkonsultasi dengan wakil ketua DPR sudah

sepakati disana, bahwa hanya 2 hal yang kemudian kita bicarakan dan menjadi 1 hal dan kemudian

disepakati ada catatan dan sebagainya, tapi itu semua sudah berlalu sekian lama.

Nah oleh karena itu kami dari fraksi PKS mengajak kepada kita sekalian di forum ini untuk kita

konsisten dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua kami ingin menyampaikan masukan terkait dengan kekhawatiran

saudara kami dari fraksi PDIP bahwa pasal 39 itu sebetulnya sebagaimana tadi disampaikan oleh

yang terhormat saudara kami dari fraksi partai golkar, itu sebetulnya sama dengan pasal 55 jadi

bahasanya adalah pelaku usaha pangan mikro dan kecil.

ARSIP D

PR-RI

15

Kemudian yang ketiga pimpinan, tadi pagi kebetulan kami diminta menjadi pembicara disatu

seminar yang digagas oleh satu perhimpunan jurnalis indonesia, dalam acara sekitar 2 jam lebih itu,

dari jurnalis kawan-kawan dari wartawan itu memesankan kepada kami ‘tolong perhatikan pengusaha

kecil, jangan sampai UU ini kemudian merugikan terhadap pengusaha kecil, sampai kemudian

didesak prof. Suryana juga hadir disana, kami dipesankan pengusaha kecil jangan sampai kemudian

terabaikan oleh UU ini.

Nah oleh karena itu pimpinan, kami dari fraksi PKS itu setuju pasal 39 diperbaiki supaya tidak

multitafsir dengan pengusaha besar kekhawatiran rekan-rekan dari PDIP, maka jadi pelaku usaha

pangan mikro dan kecil. Saya kira demikian, asalamualaikum, wr, wb.


Baik terima kasih, memang kelebihan habib itu kebijaksanaannya begitu, selanjutnya fraksi

PAN

ANGGOTA FPAN (SUKIMAN) :



Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV yang saya hormati,

Pak menteri beserta seluruh jajarannya,

Tentu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman kami dari fraksi PDIP bisa kami

pahami tentang kekhawatiran yang disampaikan, namun memang kalau kita lihat berkaitan dengan

perdebatan dan diskusinya sudah cukup panjang dalam kontek kita memikirkan keberpihakan kita

khususnya kepada usaha mikro dan kecil itu, karena bagaimanapun khusus didalam pasal 39, saya

pikir supaya terjadi konsistensi didalam komitmen kita, maka memang apa yang disampaikan oleh

fraksi golkar dan PKS tadi perlu untuk kita pertimbangkan bagaimana mengeluarkannya atau

mendrop, tetapi menambah mikro dan kecil, sehingga kita konsisten dengan pasal 55 ayat 2 itu.

Sebagaimana yang kita lihat di pasal 55 ayat 2 bahwa mikro dan kecil, saya pikir menyangkut

konsistensi dan tidak multi tafsir dalam memahami UU ini, saya pikir itu sikap dari fraksi kami, artinya

ditambahkan saja kalimat bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan

yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani peningkatan produksi, kesejahteraan

petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan, mikro dan kecil, saya pikir itu pimpinan.

Terima kasih.

Wasalamualaikum, wr, wb.


Terima kasih fraksi PAN, selanjutnya fraksi PPP

ANGGOTA PPP (SAIFULLAH TAMLIHA) :


Terima kasih pimpinan, rekan-rekan yang terhormat,

Saudara menteri pertanian yang saya hormati,

ARSIP D

PR-RI

16

Fraksi PPP menghormati perjalanan rapat yang diikuti oleh PDIP. Seandainya bisa ditunjukan

laporan rapat yang mengatakan bahwa tidak pernah masuknya kata pelaku usaha pangan, kami akan

menghormati terhadap perjalanan rapat itu, namun demikian jika tidak bisa dibuktikan dengan

dokumen rapat sebelumnya, maka kami fraksi PPP juga sependapat pelaku usaha pangan mikro dan

kecil.

Terima kasih pimpinan.



Waalaikumsalam.

Terima kasih.

Selanjutnya fraksi partai Gerindra, mohon maaf selanjutnya fraksi PKB

ANGGOTA FKB (MIRATI) :



Pak menteri yang saya banggakan beserta jajarannya,

Kami dari fraksi PKB, kalau meneliti dari seluruh pasal 39 kita baca baik-baik pasti memang

menimbulkan bias terkait dengan pelaku usaha pangan. Usaha pangan itu ada yang besar, kecil dan

sedang. Sedang disini adalah tidak berdampak negatif, kalau pelaku usaha besar pasti kuat, tidak

begitu berdampak kebijakan impor pangan yang ada, jadi kami fraksi PKB penambahan pasal 39 ;

pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif

terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteran petani, nelayan, pembudidaya

ikan dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, sesuai dan sinkron dengan pasal-pasal berikutnya.



Makasih fraksi PKB, selanjutnya fraksi Gerindra

ANGGOTA GERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK) :


Pak menteri beserta jajarannya,

Melihat dari pada konteks ini, kami melihat dalam hal pangan ini ada urutan dari hulu sampai

kehilir, kalau kita tidak memperhatikan pelaku usaha pangan ini, berarti kita hanya fokus kepada

primer saja, produk primer yang selama ini kita ingin hindari, kita ingin menambahkan nilai tambah itu

justru melalui proses-proses pengolahan dan sebagainya, ini yang perlu kita kejar juga kita hidupkan,

bukan berarti kita membela impor, justru peraturan ini untuk bisa mendukung industri pangan kita.

Jadi hilirnya jangan kita lupakan, selama ini yang sering kita sampaikan pengolahan ini belum

kita garap penuh, disinilah letaknya tetapi tentu kita tidak ingin apa yang diinginkan teman-teman dari

PDIP,dalam hal ini saya setuju kalau diberi tambahan supaya tidak mengaburkan, tadi maksud inti kita

namun hanya pemahamam kita sedikit perlu ditambahkan, dikayakan bahwa kita sangat

ARSIP D

PR-RI

17

membutuhkan proses pengolahan yang justru menjadi nilai tambah dan juga peluang kerja bagi

masyarakat luas. Saya setuju kalau ini ditambah dengan pelaku usaha pangan, mikro dan kecil.

Terima kasih.


Baik terima kasih fraksi partai gerindra, selanjutnya fraksi partai Hanura.

ANGGOTA F. HANURA (MURADY DARMANSYAH) :

Terima kasih pak pimpinan.

Asalamualaikum, wr, wb. Dan Seluruh anggota Komisi IV, pak menteri, esselon 1 dan dari

perdagangan, dari hukum dan ham dan dari instansi lain yang hadir disini.

Menyimak pemahaman dari pasal 39, kalau secara redaksional dan kalau tidak ada koreksi

dari teman dari PDIP tentu pada kalimat terakhir pelaku usaha pangan, ini memang belum lengkap

pak pimpinan. Namun kita baca di pasal 40 itu sudah ada pengamannya bahwa impor pangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan 39 dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, sudah

ada saringan lain lagi yang mengamankan suatu kebijakan-kebijakan.

Tapi karena ada organ lain yang bisa kita tempelkan disini, istilah mikro dan kecil itukan

sebenarnya satu kalimat, saya satu saja jangan pakai mikro, lebih mudah dipakai UU ini oleh pemakai

dan rakyat, jadi saya sependapat dengan teman-teman terdahulu untuk menghindarkan perasaan bias

dan multi tafsir. Ini mulai dia kritik saya, makanya saya tanya kepada drafternya nanti. Jadi usulan

saya, saya sependapat dengan usulan golkar, kalimat ini kita sempurnakan, atas inisiatif ini kita terima

kasih teman-teman PDIP dalam menyempurnakan pasal-pasal ini, demikian mungkin dari pendapat

kami.

Terima kasih.


Ditambahkan kalimat pelaku usaha pangan kecil saja tanpa mikro

ANGGOTA FPD (ROSYID HIDAYAT) :

Interupsi pimpinan

Memperhatikanaspirasi yang berkembang, maka dari fraksi demokrat, kalau harus

ditambahkan pelaku usaha pangan, maka pelaku usaha pangan yang mikro dan kecil, ataukah yang

kecil saja, ataukah mikro saja nani tergantung dari juru bahasa yang bisa menjelaskan. Intinya bahwa

pelaku usaha pangan yangkecil saja yang jadi pengetahuan dari pasal 39 ini.

Terima kasih.


Pak Marsanto dulu baru pak Saiful

ANGGOTA FPDIP (MARSANTIO) :

Jadi saya ingin meluruskan pak, UKM itu usaha kecil dan mikro, itu merupakan aset dan juga

besarnya karyawan dan perputaran modalnya itu sendiri kecil dan mikro, jadi tidak sama pak, terima

kasih.

ARSIP D

PR-RI

18


Silakan pak Saiful


Saya mengartikan mikro dan kecil itu orang kecil memegang mic, terima kasih.


Baik sebelum pak Djuwarto, saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa kita memiliki UU

no.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang didalamnya mendefinisikan secara

tepat apa yang dalam usaha mikro, mana yang kecil dan siapa yang menengah.

ANGGOTA PDIP (DJUWARTO) :

Terima kasih pak ketua.

Jadi saya kira untuk menjernihkan ini, ini kita skors dulu kemudian temen-temen dari masing-

masing fraksi karena pengertian mikro itukan susah, inikan pengalaman saya soal mikro memang

agak susah, misalnya soal kredit saja, itu nilanya tidak tanggung-tanggung sekitar berapa, saya kira

ini kemudian bisa dipakai menjadi alat untuk kepentingan pelaku-pelaku usaha yang lain begitu.

Kemudian membuat kita soal perlindungan kita terhadap tani, nelayan ini menjadi kabur, padahal ini

soal impor. Kita inikan bikin UU ini ketahanan aja tidak pakai impor, kita minta kedaulatan, masuklah

kedaulatan, kemandirian kemudian ketahanan, ini prinsip yang berkaitan dengan perlindungan kita

terhadap rakyat kita yang ada di petani, kemudian nelayan sampai sekarang betul-betul hanya dipakai

sebagai catatan saja, tidak diindungi bener, apalagi soal impor, saya kira tidak mungkin impor. Jadi

saya kira pak ketua, usul saya ini diskors beberapa menit kemudian temen-temen diberi kesempatan

untuk melakukan kesepahaman.


Sebelum yang lain, saya tawarkan skors tapi rekan bapak dari fraksi yang sama tidak usah di

skors, dari pak Honing, jadi saya tidak jadi skors pak, jadi untuk menjelaskan saja kalau tadi pak

Djuwarto belum jelas apa yang dimaksud usaha mikro? No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil

dan menengah. Bab 6 kriteria pasal 6 ayat 1 ; kriteria usaha mikro adalah sbb atau kalau ini masih

kurang jelas juga berarti perlu amandemen UU ini. a;memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta

rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau b;memiliki hasil tahunan paling banyak

300 juta rupiah, di ayat selanjutnya tentu adalah kriteria tentang usaha kecil dan usaha menengah.

Jadi saya rasa sudah cukup jelas definisi tentang kriteria usaha mikro itu seperti apa. Untuk

itu mengingat tadi sudah kita putar tentang pendapat umumnya mengerucut pada usulan tambahan

pangan mikro dan kecil yang sejalan dengan pasal 55 dengan RUU yang telah kita bahas,

menyisakan fraksi PDIP yang masih memiliki pandangan yang masih berbeda,untuk itu saya kembali

lagi saya tanyakan kepada PDIP tetap masih pada usulannya untuk mendrop atau bagaimana? Kami

persilakan.


Baik harus mau katakan tidak aib kalau kemudian sebelum kita putuskan ada hal yang kita

koreksi, jadi bukan berarti bahwa kesepakatan itu tidak bisa kita bongkar. Yang kedua soal

ARSIP D

PR-RI

19

menambahkan mikro dan kecil dalam konteks pelaku usaha yang ada dalam pasal 39, kemudian

supaya kongkordan dengan pasal 55, menurut saya kalau itu menjadi pilihan maka kita harus

mendefinisikan kembali dan masuk dalam ketentuan umum karena itu syarat membuat UU.

Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendefinisikan itu supaya kita membedakan dengan definisi

apa itu pelaku usaha mikro dan kecil, PDIP tidak ada pada posisi asal berbeda dengan teman-teman

tetapi struktur berfikir dan cara kita menyelesaikan UU tetap dalam kerangka dasar UU itu sendiri yaitu

UU no.12 tahun 2012 tentang tata cara penyusunan UU, saya pikir begitu.

Silakan teman-teman memilih pada dasarnya PDIP menerima tapi dengan catatan

mendefinisikan kembali dalam ketentuan umum apa itu pelaku usaha mikro dan kecil, begitu ketua.


Baik usulan tambahan untuk memasukan mikro dan kecil pada ketentuan umum, hanya perlu

dicari apakah kongkordan dengan itu ada penggunaan kalimat pelaku usaha pangan yang tanpa

mikro dan kecil didalam UU ini, kalau itu kemudian ada maka kriteria umumnya harus tetap pelaku

usaha pangan, pasal 39 ini kita definisikan perlindungan terhadap mikro dan kecilnya, nah ini mungkin

bisa dilihat dipasal yang terkait dengan penggunaan terma pelaku usaha pangan apakah ada yang

tidak dimaksudkan sbg mikro dan kecil, kalau itu ada maka mungkin akan kita tetapkan sebagai apa

adanya, ini usulan dari meja pimpinan. Pak Herman kemudian pak Rosyid.


Terima kasih ketua,

Jadi saya sebagai pimpinan panja tentunya ingin mengklarifikasi beberapa hal, pertama

bahwa memang pasal ini sudah ada sejak Pebruari dan kami membahasnya sempat terhenti dalam

pembahasan ini dan tentunya kemudian disepakati didalam panja. Beberapa kali memang dalam

pembahasan panja ada hal-hal yang terkait dengan pasal-pasal krusial waktu hari senin di rapat intern

maupun di rapat panja, kami juga menyampaikan silakan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan

keberatan yang sudah dicantumkan didalam rancangan yang akan diambil pada pengambilan

keputusan tingkat I.

Tentunya ruang itu masih terbuka untuk koreksi, namun saya kira lebih penting bahwa

kesepakatan itu sudah kita ambil keputusan bahwa kemarenpun pada waktu rapat panja kami masih

mempersilakan beberapa hal untuk dikritisi tentunya kita kembalikan kepada hasil keputusan rapat

konsultasi yang dipimpin pak Pramono Anung, bahwa krusial kita adalah pengambilan keputusan

kepada perbedaan masalah halal yang dipersyaratkan.

Kemudian diambil sebuah keputusan dan tentunya keputusan ini yang kemudian kita rapatkan

kembali, takut ada yang tersisa.Kami menghormati kalau masih ada yang merasa bahwa tidak

membahas ini, tapi saya ingin klarifikasi juga sebetulnya hal ini sudah dibahas, tetapi kalau kemudian

ada batasan pasal ini menjadi pasal yang afirmatif, sayakira definisi sebagai kongkordannya adalah

definisi terhadap pelaku usaha pangan.

ARSIP D

PR-RI

20

Mengenai mikro dan kecil itu strukturnya sudah diatur dalam UU yang tentunya tidak

terpisahkan dari UU ini, selalu bahwa UU ini tidak terpisahkan daripada UU lainnya, ini saya sebagai

klarifikasi,

Terima kasih.


Silakan pak Rosyid.

ANGGOTA FPD (ROSYID HIDAYAT) :

Orang kecil megang mic, saya kira begini. jadi kalau misalnya disitu pelaku usaha pangan

mikro dan kecil tidak lagi dipermasalahkan kalau terpaksa harus kita masukan, maka kalau tidak ada

lebih dari 2 yang menyebutkan, seingat saya ini adalah satu-satunya karena yang lainnyaadalah

industri rumah tangga kalau banyak kita masukan diketentuan umum, saya kira tinggal copy paste.

Maksudnya begini, kalau memang lebih dari 2, harus dimasukan dalam ketentuan umum

begitu.


Ini saya sampaikan saja antara lain bahwa terma pelaku usaha pangan ini ada dipasal 17,

pasal 52, pasal 53. Jadi ada beberapa yang tidak selalu merujuk kepada mikro dan kecil sehingga

memang didalam definisi umum harus ada pelaku usaha pangan, adapun mikro dan kecil saya kira

tadi sudah sampaikan ada didalam UU no.20 tahun 2008 tentang kriteria apa yang dimaksud usaha

mikro dan apa yang dimaksud usaha kecil, silakan pak Saiful.



Saya ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh kapoksi saya tadi, makasih.


Selanjutnya pak Yusran silakan

ANGGOTA FPD (YUSRAN ASPAR) :


Rekan-rekan yang saya hormati,

Pak menteri dan jajarannya yang saya hormati.

Pak toro barangkali kembali ke pasal tadi slidenya, barangkali tetap pak, pelaku usaha

pangan sampai disitu kalimatnya karena diketentuan umum memang pelaku usaha pangan, kemudian

di pasal 39 ini diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud pelaku usaha pangan dalam pasal 39 ini

adalah mikro dan kecil, jadi di penjelasan, jadi kita tidak menambah lagi ketentuan umum, itu yang

pertama.

Yang kedua kalau kita menampilkan pelaku usaha pangan di pasal 39 ini tidak pas juga pak,

karena faktanya dilapangan ada, ambil contoh kalau boleh saya ilustrasi pedagang bakso pelaku

usaha pangan, impor jeroan, kita melarang dia teriak, kita mematikan usaha mereka barangkali,

pertimbangan impor itu seperti itu barangkali, kapan kita melakukan impor dan tidak mematikan

pelaku usaha pangan, contoh lain lagi misalnya kedelai, tahu dan tempe, itu impor berlebihan maka

ARSIP D

PR-RI

21

mati petani, tetapi kita tidak impor kasian juga pelaku usaha pangan tempe dan tahu, jadi pemerintah

harus memperhatikan betul kapan kuota yang pas sehingga tidak mematikan semua ini, jadi tetap

pelaku usaha pangan harus ada, karena fakta dilapangan memang ada dan harus kita lindungi.

Terima kasih pak.


Baik saya kira usulan pelaku usaha pangan mikro dan kecil pada pasal 39 bisa kita

sempurnakan baru kita kemudian masuk kepada pembacaan RUU dan pendapat mini fraksi, bisa jadi

tambahkan terma mikro dan kecil. Boleh saya ketok pak Djuwarto? Belum.

ANGGOTA PDIP (DJUWARTO) :

Sebentar pak ketua. Saya kira kita inikan tidak bermain dengan UU, kalau usaha kecil ini tidak

mungkin impor kenapa diberi peluang disini, kan begitu. Jadi maksud kita inikan impor ini daripada

dipakai peluang oleh pengusaha besar yang berpura-pura kecil, inikan samadengan kita ini tidak

melindungi apa yang disepakati, saya kira begitu pak ketua.


Baik dengan mengakomodir seluruh catatan rapat terutama apa yang disampaikan oleh fraksi

PDIP, saya kira kita semua kemudian menjadi eling lan waspodo, kita tambahkan terma mikro dan

kecil pada pasal 39 sebagaimana tadi disampaikan yang ada, kita bisa setujui bersama? Silakan pak

Ian.


Biar lebih arif kalau kita skors dulu, memang tadi pak Honing mengatakan tidak perlu di skors

kalau itu dihapus, dan saya akui itu, kalau memang tadi dihapus tapi untuk ini sedikit-sedikit sudah

panas ini, di skors dululah 10 menit, terima kasih.


Ya pak Sukiman silakan.

ANGGOTA PAN (SUKIMAN) :

Pada prinsipnya kalau pimpinan dan teman-teman menyetujui, dari fraksi PAN tentu saya pikir

untuk skors fraksi PDIP bisa kami pahami, tetapi dalam konteks konsulidasi di fraksinya, tapi untuk

yang lain kebetulan sudah jelas dan tegas sikapnya itu harus kita sepakati skors atas dasar

permintaan fraksi PDIP dalam rangka mensolidkan dalam rangka konteks apakah ini bisa diterima,

tapi itu harus clear karena terus terang dari kita sudah bisa diterima, ini forum rapat masalahnya,



Baik, masih ada pintu saya kira buat fraksi PDIP bagaimana rakor kita dengan pimpinan DPR

pada waktu itu yang dipimpin oleh wakil ketua bidang korinbang, yang kebetulan ada difraksi PDIP

juga pak Pramono Anung untuk menyampaikan minderhide nota manakala tidak tercapai kesepakatan

dengan apa yang oleh 8 fraksi lainnya telah diusulkan tambahan terma mikro dan kecil, bisa kita

sahkan? Silakan pak sis.

ARSIP D

PR-RI

22

ANGGOTA FPG (SISWONO YUDO HUSODO) :

Saudara pimpinan terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih fraksi PDIP yang

dengan kepekaannya hal-hal yang bisa berdampak negatif, telah membuat kita menyepakati

penambahan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, saya kira itu hal yang sangat baik. Selanjutnya

setelah mendengarkan penjelasan pak Honing terakhir, kesan saya justru penambahan ini sesuai

dengan harapan dari rekan-rekan yang disampaikan PDIP, hanya ada catatan nomenklatur

pengusaha pelaku usaha pangan dan kecil apakah perlu ada di ketentuan umum, maka kami mohon

pengertian dari rekan-rekan PDIP bahwa subjeknya adalah pengusaha pangan, mikro dan kecil

adalah keterangan dan nomenklatur pengusaha mikro dan kecil ini sudah terlalu jelas karena sudah

diatur dalam UU tersendiri, sama saja bahwa itu keterangan dari suatu pokok.

Dibagian-bagian lain mengenai cadangan pangan penyaluran cadangan pangan, kita tidak

perlu ada dikententuan umu dengan apa yang disebut penyaluran cadangan pangan, yang diperlukan

adalah cadangan pangannya. Jadi keterangan terhadap pokoknya ini tidak perlu ada didalam

ketentuan umum, pimpinan sekiranya dimungkinkan kalau bisa kita sepakat bulet tentu lebih baik, tadi

ada peluang minderhideshot, tapi kami berharap kiranya tampaknya apa yang kita cantumkan

tambahan ini adalah semangat dibalik koreksi pengusaha adanya pelaku usaha pangan yang

dikhawatirkan yang besar, terima kasih.


Terima kasih pak Siswono atas usulannya yang sangat simpatik, jadi ingin kembalikan

kepada floor tentunya dengan ucapan terima kasih kepada PDIP atas usulannya membuat kita

kembali kritis terhadap persoalan ini, sehingga saya tanyakan lagi kepada floor untuk melakukan revisi

dalam bentuk penambahan terma mikro dan kecil, sehingga pasal 39 nantinya yang akan

disampaikan pandangan mini fraksinya, oleh masing-masing fraksi berbunyi pemerintah menetapkan

kebijakanperaturan dan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha

peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan

mikro dan kecil, bisa kita setujui bersama?

KETOK PALU 1 X

Baik agenda selanjutnya setelah pembacaan laporan panja adalah persetujuan kita untuk

menerima laporan panja yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembacaan naskah RUU, apakah

laporan panitia kerja yang telah disampaikan dan dibacakan oleh saudara Herman Khaeron bisa kita

setujui?

KETOK PALU 3 X


Saudara ketua yang terhormat,

Berkaitan dengan perbedaan, ketua tadi tidak membacakan minderhidenota dari PDIP karena

itu menjadi catatan tidak terpisahkan, kemudian menjadi bagian kesepakatan ketita bersama-sama

dengan wakil ketua DPR, begitu saya hanya memberi catatan karena itu dokumen penting yang harus

ada.

ARSIP D

PR-RI

23


Jadi ada catatan keberatan untuk yang terkait dengan pelaku usaha pangan ini? Oh baik-baik.

Tapi nanti ada pandangan mini fraksi, baru nanti kita akan persetujukan. Agenda berikutnya adalah

pembacaan naskah RUU, jadi ada 17 bab 154 pasal yang akan kita dengarkan pembacaan

naskahnya satu demi satu, kalimat demi kalimat, namun dengan demikian kami menawarkan kepada

forum yang terhormat bahwa naskah RUU ini perlu dibacakan secara keseluruhan atau tidak? karena

memang dimeja anggota yang terhormat atau seluruh anggota rapat kerja yang mewakili pemerintah

sudah terdapat naskahnya, silakan pak Herman.


Saya berpendapat, saya kira untuk pembacaan naskah ini diabaikan, tapi itu tetap bagian dari

tidak terpisahkan acara rapat ini, melihat pengalaman-pengalaman kita terhadap keputusan RUU

holtikultura, saya kira memang ini cukup mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota saja, terima

kasih.


Ada usulan untuk menjadikan apa yang terlampir dalam meja kita masing-masing yang

merupakan RUU pangan yang telah kita baca, kita telaah bersama-sama didalam tim panja untuk

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rapat kerja kita pada hari ini, bisa disetujui?

KETOK PALU 1 X

Selanjutnya adalah agenda pandangan mini fraksi yang akan dibacakan oleh masing-masing

juru bicara masing-masing fraksi, untuk itu kami persilakan terlebih dahulu dari partai Hanura bapak

Drs. AMD

PANDANGAN MINI FRAKSI-FRAKSI

ANGGOTA F.HANURA (MURADY DARMANSYAH) :

Pimpinan rapat yang saya hormati,

Rekan komisi IV, pak menteri dari pertanian, hukum dan ham, perdagangan dan seluruh

jajaran. Saya membacakan pandangan fraksi partai hanura DPR-RI terhadap RUU tentang pangan.


Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan anggota panja yang kami hormati,

Alhamdulilah segala puji serta syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas

berkah dan limpahan karunianyalah sehingga kita diberi kesehatan dan diberikan kesempatan untuk

menghadiri UU ini.

Pimpinan dan anggota panja yang kami hormati,

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar

untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, disamping itu negara berkewajiban menjamin ketersediaan,

keterjangkauan dan keamanan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang,

baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga secara merata seluruh wilayah RI.

ARSIP D

PR-RI

24

Dalam perkembangan pembangunan pangan di indonesia tidak begitu menggembirakan pada

periode agustus 2011-februari 2012 imppor beras indonesia mencapai 1,8 juta ton, hal ini menunjukan

bahwa impor beras dilakukan pemerintah masih cukup tinggi. UU no.7 tahun 1996 tentang pangan

sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi ekonomi eksternal, internal,

demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum dan beberapa peraturan yang lain.

Secara politik dalam penilaian pangan harus meletakan dasar-dasar yang berazaskan adanya

kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, mandat dan lestari, pemerataan dan keadilan. Dan

berkelanjutan untuk tercapainya ketahanan pangan. Oleh karena itu diperlukan UU yang kuat untuk

mengatur pangan tersebut.

Pimpinan dan anggota panja yang kami hormati.

Bahwa pembahasan tentang UU pangan sudah melalui tahapan dan proses pembahasn yang

cukup panjang, RUU ini memang merupakan inisiatif DPR-RI namun harus ada kesamaan pemikiran

dengan pemerintah, pembahasan secara intensif di Komisi IV telah menjaring pendapat dan aspirasi

yang berkembang dimasyarakat dan juga mendapat pendapat pakar yang ahli dari berbagai disiplin

ilmu serta saran dari berbagai pihak yang telah dilakukan. RUU ini berusaha menjawab masalah yang

terkait dengan pangan meliputi perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan,

konsumsi pangan, keamanan pangan, labeling dan iklan pangan, pengawasan, lembaga pangan,

peran serta masyarakat dan penyidikan terkait dengan pelanggaran yang memerlukan sangsi pidana.

RUU ini secara politik sudah mengedepankan adanya kedaulatan dalam mengatur kebijakan

disektor pangan dan adanya pengawasan penyelenggaraan pangan dilakukan oleh pemerintah.

Pengawasan tersebut dilakukan terhadap ketersediaan dan atau kecukupan pangan pokok yang

aman, bergizi dan keterjangkauan oleh daya beli masyarakat. Persyaratan keamanan pangan, mutu

pangan dan pangan dan persyaratan labeling pangan iklan pangan. Disamping itu RUU pangan ini

memuat pidana baik bagi pihak yang melakukan kegiatan secara perorangan, koorporasi atau

kelompok yang dapat mengganggu pangan atau yang bersifat spekulatif dengan melakukan monopoli

pangan atau merusak kualitas pangan seperti menggunakan bahan yang membahayakan tubuh atau

tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Hal ini merupakan langkah maju untuk tercapainya

kedaulatan pangan dan kementerian pangan yang selama ini diharapkan.

Pimpinan panja yang kami hormati.

Menyikapi hal tersebut diatas maka fraksi Hanura bersikap dan mengusulkan :

1. RUU pangan ini untuk dapat dilanjutkan pembahasannya hingga dapat disahkan menjadi UU

pangan di sidang paripurna DPR-RI dalam masa sidang ke-4 2011/2012.

2. Kami menyetujui dan sependapat dengan semua rumusan-rumusan termasuk yang berhubungan

dengan keamanan pangan yang diperjelas dengan adanya bab 6 bagian ke-8 ‘jaminan produk

halal yang dipersyaratkan, kami melihat adanya ruang sempit yang menjadikan perbedaan antara

fraksi untuk hal ini.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, setelah melalui pembahasan yang komperehensif di fraksi, maka

dengan mengucapkan bismilahirahmanirahim fraksi partai Hanura menyatakan setuju dengan

ARSIP D

PR-RI

25

RUU tentang pangan yang merupakan perubahan UU no.7/1996 untuk disahkan menjadi UU.

Sekian pendapat fraksi partai Hanura kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.Bekerja

untuk keunggulan bangsa, saatnya hati nurani bicara.


Ketua Sunardi ditandatangani dan Saleh Husein sekretaris ditandatangani.


Bisa disampaikan kepada pimpinan dan juga kepada pemerintah, jangan lupa fotonya. Baik

kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara partai Hanura, selanjutnya kita naik dulu ke fraksi partai

Demokrat, juru bicara ibu Sri Hidayati SP.

ANGGOTA FPD (SRI HIDAYATI) :

Terima kasih bapak pimpinan.

Bismilahirahmannirahim.

Kami akan membacakan pandangan mini akhir fraksi secara singkat, namun bagian lain yang

tidak kami bacakan tidak terpisah dari apa yang kami tulis dan nanti kami serahkan. Pendapat akhir

mini fraksi partai demokrat tentang RUU perubahan atas UU no.7 1996 tentang pangan, juru bicara

Sri Hidayati anggota 470.

Asalamualaikum, wr, wb.Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat pimpinan komisi IV DPR-RI,

Saudara menteri pertanian RI beserta jajarannya,

Saudara menteri perindustrian atau yang mewakili beserta jajarannya,

Saudara menteri perdagangan RI atau yang mewakili beserta jajarannya,

Saudara menteri dalam negeri RI atau yang mewakili beserta jajarannya,

Saudara menteri hukum dan ham atau yang mewakili beserta jajarannya,

Para anggota komisi IV DPR-RI dan hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT tuhan yang maha kuasa yang telah

memberikan rahmat dan karunianya sehingga kita masih bisa mengemban amanat rakyat dan dapat

menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota DPR-RI untuk menyampaikan pendapat akhir mini

terhadap RUU tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1996 tentang pangan pada rapat kerja komisi

IV DPR-RI pada hari ini.

Terkait dengan beberapa hal seperti masalah halal, meskipun halal sudah menjadi domain

internasional, namun dari diskusi yang berkembang, fraksi partai demokrat mengusulkan rumusan

kata halal sesuai yang dipersyaratkan atau tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat diganti

dengan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. kemudian bila

dipandang perlu dapat dijelaskan dalam bagian penjelasan.

Selanjutnya untuk kelembagaan, lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan, fraksi

demokrat sangat mendukung dengan adanya lembaga ini yang kedepannya mampu menjalankan

otoritas dibidang pangan baik dalam hal pengadaan, penyimpanan dan atau distribusi pangan pokok

ARSIP D

PR-RI

26

dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintahserta dapat berkoordinasi dengan lembaga lain

dan menugaskan BUMN untuk tugas-tugas tersebut,

Saudara pimpinan, saudara menteri dan anggota komisi IV DPR-RI yang terhormat,

Akhirnya dengan mengucapkan bismilahirahmanirahim fraksi partai demokrat menyatakan

menerima dan menyetujui RUU perubahan atas UU no.7 1996 tentang pangan dapat dilanjutkan ke

pembicaraan tingkat II paripurna DPR-RI. Demikian pendapat akhir minifraksi partai demokrat dalam

rapat kerja komisi IV hari ini, semoga Allah SWT tuhan yang maha esa senantiasa memberikan

ridhonya kepada kita semua, wabilahitaufik walhidayah, wasalamualaikum, wr, wb.salam sejahtera

untuk kita semua.Jakarta 16 oktober 2012 pimpinan fraski partai demokrat, ketua DR. Hj. Nurhayati

Aliasegaf, sekretaris Saan Mustafa ditandatangani

Asalamualikum, wr, wb


Waalaikumsalam, ini langsung menukik pada pokok persoalan. Dipersilakan disampaikan

kepada pimpinan dan pemerintah. Baik terima kasih, selanjutnya fraksi partai Gerindra, juru bicara

Anak Agung Jelantik.

ANGGOTA F. GERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK) :

Terima kasih ketua,

Asalamualaikum, wr, wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.

Yang kami hormati saudara pimpinan, anggota komisi IV yang saya hormati,

Saudara menteri pertanian beserta jajaran,

Saudara menteri perindustrian beserta jajaran,

Saudara menteri perdagangan beserta jajaran,

Saudara menteri dalam negeri beserta jajaran,

Saudara menteri Hukum dan ham beserta jajaran,

Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana diamanatkan pada UUD negara tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung didalam negara RI adalah anugrah tuhanYang maha kuasa untuk

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat indonesia, dimana salah satu kekayaan

indonesia berupa tanaman pangan, tanaman pangan sebagai bagian dari kekayaan hayati yang

sangat penting sebagai sumber pangan nasional dan berperan besar untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat menyangkut aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu fraksi partai gerindra DPR-RI memandang perlu adanya UU yang lebih

komperehensif mengatur tentang pangan, RUU pangan yang sekarang sedang kita godok ini

diharapkan mampu menjadi daya ungkit bagi pembangunan pangan dimasa depan, dengan kata lain

UU pangan ini diharapkan menjadi landasan dalam mengembangkan produk-produk pangan yang

mampu berdaya saing dan terdesentralisasi dimasa depan. Melalui payung hukum inilah kita

harapkan untuk segera bisa berbenah diri, kita harus mampu melahirkan benih-benih pangan yang

ARSIP D

PR-RI

27

berkualitas, kita harus mampu menjaga dan memelihara varietas yang kita miliki dan tidak lupa

mengembangkan varietas tanaman pangan yang lebih bermutu.

Partai Gerindra selama ini telah menjadikan petani sebagai salah satu basis utama

konsituennya, dimana kami telah didatangi beberapa kelompok masyarakat dan individual seperti

KTNA, petani, dsb, kelompok LSM pertanian yang pada intinya agar RUU pangan ini segera diproses

untuk disahkan menjadi UU.

Aspirasi mereka harus kita layani sebagai wujud dukungan politik kita kepada pemerintah dan

DPR, dalam mengemban amanah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

khususnya para petani melalui jalur legislasi. Memperhatikan kondisi-kondisi real diatas, kami dari

fraksi partai gerindra RUU pangan ini dapat menjadi momentum yang bagi pemerintah untuk

mengembangkan dan melindungi pangan indonesia yang lebih berpihak kepada kepentingan petani,

rakyat dan kebenaran. Partai gerindra telah mencatat beberapa issue terkait persoalan pangan

seperti :

1. Persoalan pengaturan penyediaan tanah lahan pangan menjadi maslah pengembangan

pangan di indonesia dan berkelanjutan

2. Pengembangan usaha pangan di indonesia ini dikelola oleh petani=petani kecil dengan

kemampuan dan skill yang terbatas, maka mereka belum mampu mengembangkan usaha

bisnis yang menjanjikan, namun baru sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Harga komoditas pangan diindonesia cenderung ditentukan oleh pedagang atau tengkulak,

pedagang besar dan pemilik modal lainnya, sehingga petani cenderung tidak berdaya dan

dirugikan manakala musim panen raya tiba.

4. Membanjirnya produk pangan luar negeri yang masuk di indonesia dan telah menyebabkan

produk-produk pangan lokal kalah bersaing, yang pada gilirannya merugikan petani, kesehatan

konsumen dalam negeri dan berkurangnya pendapatan negara.

5. Dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan pola kemitraan untuk

membantu peningkatan pendapatan petani dirasakan masih kurang

6. infrastruktur yang mendukung pengembangan indonesia seperti sarana penyimpanan, jalan,

pelabuhan, sarana transportasi, dsb dirasakan belum optimal sehingga hal ini menghambat

pengembangan prospek usaha pangan.

7. RUU pangan yang ada pada saat ini diharapkan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak

rakyat atas pangan, karena lebih melihat pada aspek ketersediaan dan melihat pangan hanya

sebagai komoditas. Segala hal yang berhubungan dengan pangan seharusnya diletakan dalam

skema kedaulatan pangan secara utuh dan ramah lingkungan memastikan adanya

perlindungan lahan-lahan pangan dan dari industri ekstraktif seperti dan pembangunan

infrastruktur dan industri.

8. Keanekaragaman pangan nonpadi belum diakomodir secara penuh, selain itu tidak ada

pengakuan pemberdayaan dan perlindungan peran nelayan, baik nelayan

ARSIP D

PR-RI

28

ANGGOTA F. GERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK) :

Segala hal yang berhubungan dengan pangan seharusnya diletakan dalam skema

kedaulatan pangan secara utuh dan ramah lingkungan dan memastikan adanya perlindungan

lahan-lahan pangan dan dari industri ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit,

pertambangandan pembangunan infrastruktur dan industri.

8. Keanekaragaman pangan nonpadi belum diakomodir secara penuh, selain itu tidak ada

pengakuan pemberdayaan dan perlindungan peran nelayan, baik nelayan tangkap maupun

nelayan budidaya dalam penyediaan pangan.


Berdasarkan serangkaian temuan-temuan issue aktual sebagaimana dikemukakan diatas,

maka fraksi partai gerindra telah merekomendasikan beberapa hal signifikan yang perlu dibahas lebih

lanjut sbb :

1. Berkaitan dengan perkembangan rencana pengolahan lahan untuk pangan maka pemerintah

perlu mengatur penggunaan lahan untuk sektor ini secara adil dan berkepastian hukum, jadi

sesuai tata ruang khususnya bagi petani-petani kecil yang bergerak di bidang pangan dengan

mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

2. Pemerintah belum mendorong pengembangan petani yang mempunyai kemampuan atau skill

dan sentuhan teknologi untuk meningkatkan daya saing yang tercermin dari peningkatan mutu,

citarasa, keberhasilan pasokan dan keefesienan guna mencapai jangkauan pasar yang lebih

luas.

3. Untuk mengatur stabilitas harga komoditas pangan atau mengatur tata niaga pangan yang

bertujuan untuk melindungi para petani pangan dari permainan pihak ketiga.

4. Terkait dengan serbuan produk pangan dari negara lain, hal ini perlu diatur di RUU pangan

misalnya keharusan produk impor harus memenuhi standar yang sudah tercantum di dalam RUU

tersebut.

5. Berkaitan dengan masalah pembiayaan sektor pangan, diharapkan agar RUU pertanian dijadikan

sebagai salah satu perangkat hukum yang mendukung political will pemerintah dalam

pengembangan sektor pangan.

6. Pendapatan dan perlindungan produk pangan perlu ditingkatkan untuk menjaga khasanah

kekayaan bangsa indonesia agar tidak di klaim sebagai milik negara lain.

7. Didalam RUU pangan ini, alokasi anggaran seharusnya diprioritaskan untuk mendorong sektor

yang mengawasi hajat hidup orang banyak, utamanya sub sektor pertanian dan sebaliknya. Jadi

diharapkan hal ini akan berpengaruh kepada APBN kita.

8. Substansi revisi UU pangan harus menjadi benteng ditengah maraknya UU sektoral yang

eksploitasi SDA, saya tidak bicarakan secara lengkap, jadi hanya pokok-pokoknya saja.

9. RUU pangan yang baru harus tegas menyatakan keberpijakannya pada upaya untuk melindungi

petani kecil pada perindustrian pangan dan melindungi pasar lokal dan nasional.

ARSIP D

PR-RI

29

10. Dalam RUU ini perlu diatur pula tata produksi, tata reproduksi sampai kepada tata konsumsi,

karena dalam RUU ini yang ada hanya menitikberatkan pada masalah distribusi dan daya beli

masyarakat.

11. Perlu dicermati bahwa draft RUU pangan nantinya diperkirakan akan bentrok dengan RUU

jaminan produk halal, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru, karena RUU

jaminan produk halal bersifat wajib, mandatori sedangkan UU pangan sifatnya sukarela.

12. Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sektor

pangan seperti sarana jalan, gudang penyimpanan, transportasi dsb.

13. Pemerintah daerah perlu menyediakan lahan untuk pengembangan lahan pertanian sedangkan

pemerintah pusat perlu mengalokasikan pendanaan untuk pengembangan lahan pertanian

didaerah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Fraksi partai gerindra sebagai gerakan indonesia raya yang ingin mewujudkan indonesia jaya

dengan menciptakan kemakmuran rakyat semesta mendukung dan mendorong RUU pangan

dibawa kejenjang selanjutnya untuk disyahkan menjadi UU pangan. sehinggaRUU ini benar-

benar mampu mengangkat motivasi petani indonesia untuk terdorong mengembangkan

usahanya dibidang pangan, karena pada kenyataannya usaha di bidang pangan ini jauh

menjanjikan dibandingkan dengan perkembangan usaha konvensional.

Pimpinan dan hadirin yang saya muliakan,

Demikian beberapa hal yang menjadi perhatian partai gerindra untuk terwujudnya rakyat yang

makmur dan mencukupi pangan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima

kasih, wasalamualaikum, wr, wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om santi santi.

Jakarta 16 oktober 2012

Pimpinan Fraksi gerakan indonesia raya, ditanda tanganioleh wakil ketua H. Ahmad husaini

dan sekretaris Edi Prabowo Subianto, MPA. sekian.


Terima kasih juru bicara fraksi partai gerindra, selanjutnya kami mengundang juru bicara

fraksi partai golkar sdr, HJ. Teti Kadi Bawono.

ANGGOTA FPG (TETI KADI) :

Pendapat fraksi partai Golongan Karya DPR-RI tentang RUU pangan.

Yang kami hormati bapak pimpinanbeserta seluruh jajaran komisi IV,

Yang kami hormati bapak menteri pertanian beserta jajaran,

Yang kami hormati bapak menteri dalam negeri serta jajarannya atau yang mewakili,

Bapak menteri perdagangan atau yang mewakili beserta jajarannya,

Bapak menteri hukum dan ham atau yang mewakili,

Kepala Badan POM atau yang mewakili,

Para hadirin yang kami hormati,

Asalamualaikum, wr, wb salam sejahtera untuk kita semua,

ARSIP D

PR-RI

30

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami memanjatkan puji dan syukur

kehadirat Allah SWT tuhan yang maha kuasa yang telah memberikan limpahan dan hidayahnya

kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat siang ini untuk menyampaikan pandangan

fraksi yang merupakan tahapan penting dari pembahasan RUU tentang pangan.

Para hadirin yang kami hormati,

Pasal 28h ayat 1 UUD 45 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan salah satunya adalah memperoleh ketersediaan jaminan pangan.

Selain itu indonesia juga telah memiliki UU no.11 tahun 2005goverment of economic yang berjanji

untuk menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak

ekonomi, sosialdan budaya sebagaimana yang telah ditentukan dalam goverment tersebut.

Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia,

Dalam catatan sejarah nasional, presiden Soekarno dalam pidatonya telah mengingatkan

kepada kita semua bahwa pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa, dan apabila

kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka bersiaplah menunggu malapetaka. Didalam UUD 45

juga telah mengamanatkan kepada kita bahwa kedaulatan pangan sesungguhnya merupakan hak

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk

menetapkan sistem pertanian, peternakan dan perikanan tanpa adanya sub ordinasi dari kekuatan

pasar internasional, maka konsekwensi dari hal tersebut adalah negara memiliki kewajiban untuk

menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan yang cukup, aman, bermutu dan

bergizi diseluruh wilayah negara kesatuan RI.

Sedangkan prasyarat utama untuk menegakan kedaulatan pangan antara lain adalah hak

untuk mendapatkan akses atas pangan, penggunaan SDA secara berkelanjutan, pangan untuk

pangan dan tidak menjadikan pangan sebagai komoditas yang diperdagangkan, pembatasan

penguasaan pangan oleh koorporasi serta pemberian akses kepada petani kecil.

Para menteri, pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana diketahui UU no.7/1996 tentang pangan telah hampir digunakan 15 tahun, tapi

saat ini berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara telah banyak mengalami perubahan

dalam bidang pengaturan negara, dulu kita dihadapkan pada pengelolaan negara yang sentralistik

tetapi sekarang sistem kenegaraan kita telah berubah dan lebih menekankan pada usaha

desentralisasi yang memerlukan partisipasi potensi bangsa yang ada. Selain itu UU no.7/ 1996 masih

sangat umum dan masih menitikberatkan pada sektor industri pangan, sehingga implementasinya

menemui berbagai kendala khususnya penegakan hukum dan tidak sesuai dengan kondisi saat

ini.Maka perubahan atas UU no.7 tahun 1996 sangat mutlak diperlukan seiring dengan perubahan

zaman.

Berdasarkan permasalahan diatas maka FPG DPR-RI perlu menyampaikan pandangan

terhadap RUU pangan antara lain :

ARSIP D

PR-RI

31

1. Fraksi golkar DPR-RI berpendapat bahwa ketahanan pangan bukan hanya berarti pangan harus

menjamintersedia, harus memperhatikan 2 hal fundamental lainnya yaitu kedaulatan pangan dan

kemandirian pangan, kedaulatan pangan dalam arti kebijakan pangan diterapkan oleh kita sendiri

sedangkan kemandirian pangan yang dapat diproduksi didalam negeri harus dipenuhi dari dalam

negeri.Kita harus memahami meskipun didalam kondisi pangan didunia bersifat interpendensi

tetapi pangan tetap bisa menjadi alat politik untuk menekan negara lain.

2. Fraksi partai golongan karya berpendapat bahwa kelembagaan pangan nasional dibentuk berada

dan bertanggung jawab serta memiliki otoritas dan bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan

politik pangan nasional untuk menjamin ketersediaan pangan nasional.

3. Fraksi golongan karya berpendapat bahwa kebijakan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan

pangan nasional hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan

pangan nasional tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi didalam negeri berdasarkan

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Fraksi partai golongan karya DPR-RI berpendapat bahwa dalam penugasan khusus kepada,

BUMN untuk pengadaan pangan pokok dan strategis tidak dibawa dalam mekanisme pasar,

untuk mencegah terjadinya permaianan yang tidak sehat bagi kepentingan ketersediaan pangan

nasional.

5. Selain itu FPG mendorong crew kecil dan menengah mendapatkan peran penting dalam

kedaulatan pangan dan ketahanan pangan dengan memberikan akses yang menjamin

kesejahteraannya.

Pimpinan dan anggota DPR-RI yang berbahagia,

Fraksi partai golkar berharap tentang pangan ini dilakukan bukan hanya melakukan

paradigma terhadap pembangunan nasional tetapi juga dapat merumuskan pokok-pokok kebijakan

dan landasan hukum untuk pangan nasional yang disesuaikan dengan kondisi nasional dan global

yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan bangsa dan berdaya saing melalui efesiensi,

modernisasi dan nilai tambah pertanian serta mampu bersaing dipasar lokal dan internasional.

Selain itu revisi ini juga harus mampu merumuskan aturan untuk menjamin pemenuhan

kebutuhan pangan yang cukup dalam jumlah maupun harga yang terjangkau dengan didukung oleh

sumber-sumber yang beragaman lokal. Dalam kesempatan ini FPG memberikan apreasiasi terhadap

kerjasama telah dilakukan oleh seluruh fraksi yang ada di komisi IV sehingga pembahasan tentang

RUU pangan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan rumusan yang optimal.

Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, maka fraksi partai golongan karya DPR-RI

menyatakan menyetujui RUU tentang pangan untuk dibawa pada pembahasan tingkat II. Demikian

pandangan FPG DPR-RI sampaikan semoga Allah SWT tuhan yang maha esa selalu melimpahkan

ridhonya kepada kita dan dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, pimpinan

fraksi golongan karya indonesia ditandatangani.


Diucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi partai golkar

ARSIP D

PR-RI

32

MENTERI (SUSWONO) :

Ketuakami belum melaksanakan sholat ashar, kalau bisa discors 15 menit dulu


Baik saya mengusulkan untuk scors 15 menit sampai pukul 17.15 kita lanjutkan lagi, rapat

discors

KETOK PALU 1 X

RAPAT DISCORS


Dari partai kebangkitan bangsa, ibu Hj. Mirati Dewaningsih dipersilakan.

ANGGOTA FKB (MIRATI DEWANINGSIH) :

Terima kasih pimpinan, saya akan membacakan pandangan akhir fraksi secara singkat.

Pandangan mini akhir fraksi partai kebangkitan atas RUU tentang pangan disampaikan oleh

juru bicara fraksi partai kebangkitan bangsa Mirati Dewaningsih, nomor anggota A173.


Yang terhormat pimpinan rapat,

Yang terhormat saudara menteri,

Yang terhormat saudara anggota dewan serta hadirin yang berbahagia.

Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang berkenan melimpahkan

curahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama rapat kali ini dalam rangka

pengambilan keputusan akhir atas RUU tentang pangan. Shalawat dan salam senantiasa kita tujukan

kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi keteladanan kepada umat manusia untuk

selalu menjunjung tinggi kebenaran, memegang teguh kejujuran serta menegakan prinsip-prinsip

keadilan.

Selanjutnya perkenankanlah fraksi partai kebangkitan bangsa menyampaikan penghargaan

yang setinggi-tingginya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampaikan

pendapat fraksi terhadap RUU ini.

Pimpinan rapat, para anggota dewan serta para hadirin yang terhormat,

Masalah kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan bagi suatu bangsa yang serius dan

regulasi secara kongrit demi keberlangsungan bangsa indonesia, memang sejak 1996 indonesia telah

memiliki UU no.7/1996 tentang pangan yang kemudian dilakukan revisiatasnya dan telah dilakukan

pembahasan sehingga menjadi RUU tentang pangan, hal ini menunjukan bahwa komitmen kita

mengenai pangan kiranya patut diberikan apresiasi dalam pembahasan mengenai RUU tentang

pangan ini memang telah mencapai hasil yang optimal.

Kami mencatat beberapa hal substansial terkait dengan pasal-pasal mengenai kedaulatan,

kemandirian, ketahanan, keamanan pangan, masalah produksi, ketersediaan pangan serta

penyelenggaraan pangan yang sejalan dengan pandangan kami. Keseluruhan atas pembahasan RUU

pangan ini dimaksudkan untuk pemenuhan hak atas pangan kepada setiap warga negara terlebih

ARSIP D

PR-RI

33

terhadap kelompok masyarakat rentan yaitu petani, nelayan dan pembudidaya ikan demi tercapainya

kedaulatan kemandirian pangan nasional.

Saudara menteri, saudara pimpinan, saudara anggota dewan serta para hadirin yang

terhormat.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua proses yang berlangsung di dewan

selama ini dan dengan memohon ridho rahmat dan hidayah Allah SWT mengucap

bismilahirahmannirahim, fraksi partai kebangkitan bangsa menyatakan menyetujui RUU tentang

pangan. Semoga RUU ini segera dapat disyahkan menjadi UU dan segera ditindak lanjuti dengan

peraturan pelaksanaannya sebaik-baiknya, demikian pandangan fraksi partai kebangkitan bangsa

atas RUU tentang pangan ini, atas perhatian pimpinan rapat, para anggota dewan dan teman-teman

wartawan dan hadirin fraksi partai kebangkitan bangsa menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya serta memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan.

wasalamualaikum, wr, wb


Ketua Marwan Jafar ditanda tangani, sekretaris Muhammad Hanif Zahiri ditanda tangani

Terima kasih.


Terima kasih ibu Mirati, selanjutnya dipersilakan disampaikan kepada pimpinan dan

pemerintah. Diucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi PKB, selanjutnya juru bicara PDIP

saudara Ian Siagian dipersilakan.


Pandangan mini fraksi partai PDIP terharap revisi UU no.7/1996 tentang pangan,

disampaikan oleh Ian Siagian nomor anggota A323.

Asalamualaikum, wr, wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, merdeka!!

Saudara pimpinan dan anggota komisi IV DPR-RI yang terhormat,

Saudara menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri dalam

negeri, hukum dan ham atau yang mewakili.

Para pejabat dan kementerian/lembaga terkait, para hadirin yang saya hormati.

Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat tuhan yang maha kuasa karena anugrah berkat dan

kasihnyalah sehingga kita masih diberikan kekuatan dan nikmathingga kita saat ini. Pada kesempatan

yang berbahagia ini ijinkan kami fraksi PDIP menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam

atas perhatian dan kerjasama fraksi-fraksi dan pemerintah, sehingga RUU tentang pangan yang

merupakan revisi UU no.7 tahun 1996 tentang pangan dapat dirampungkan dan siap disampaikan

dalam sidang paripurna dewan yang akan datang.

Pimpinan dan segenap anggota komisi IV yang kami hormati,

Setelah melalui pembahasan yang panjang dan melelahkan, akhirnya kita dapat menyatukan

beberapa pandangan dalam hal revisi dari UU no.7 tahun 1996 tentang pangan ini, sekalipun

beberapa poin krusial yang membedakan pandangan PDIP dengan fraksi-fraksi lainnya sebagai

ARSIP D

PR-RI

34

upaya bersama berusaha menyelesaikan RUU pangan, maka pimpinan DPR mengambil inisiatif untuk

membantu menyelesaikan perbedaan bahwa hendaknya perbedaan itu harus diberi ruang, sebaliknya

kamipun menghargai pandangan dan pendapat fraksi lain berkaitan dengan UU ini.

Perbedaan itu hendaknya tidak menyurutkan langkah kita sebagai komponen bangsa yang

menginginkan masyarakat dan bangsa indonesia lebih maju khususnya dalam memajukan kedaulatan

pangan nasional yang dicita-citakan. Melalui kesempatan ini ijinkan kami menyampaikan poin

perbedaan yang menurut kami perlu mendapatkan perhatian dan pemahaman kita bersama. Fraksi

PDIP tetap konsisten pada pendapatnya untuk menggunakan kata sesuai keyakinan dan budaya

masyarakat daripada kata halal pada UU pangan. Karena pencantuman jenis dan asal kandungan

dari produk pangan dan label iklan dianggap sudah cukup, sehingga konsumenlah yang dapat menilai

langsung apakah produk tersebut layak atau halal bagi mereka.

Pencantuman halal juga tidak bersifat mandatori dari UU ini, sehingga pencantuman pasal 95

yang menyatakan penerapan sistem jaminan kehalalan pangan dilakukan sesuai dengan peraturan

perundangan dianggap tidak relevan. Dalam UUD 1945 pasal 29 disebutkan agama dan kepercayaan

bukan keyakinan, karena keyakinan menurut kamus bahasa indonesia (KBI) adalah 1. kepercayaan

dan sebagainya yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuan. 2.Bagian agama atau religi yang

berwujud konsep yang keyakinan (kepercayaan pada penganutnya).

Bahwa berdasarkan penjelasan dan pemahaman ini, fraksi PDIP tetap menggunakan kata

keyakinan dan budaya, karena kata keyakinan sudah merangkum kata kepercayaan.

Saudara pimpinan dan segenap anggota komisi IV DPR-RI yang kami hormati.

Demikianlah pendapat mini fraksi PDIP dengan tidak bermaksud menghambat pengesahan

RUU ini, fraksi PDIP DPR mengajukan minderhide nota terhadap perbedaan diatas dan menjadikan

sebagai sebagian tidak terpisahkan dalam melaporkan perubahan RUU pangan dalam rapat

paripurna.

Akhirnya fraksi partai PDIP menyatakan RUU pangan ini setuju untuk diajukan pada rapat

paripurna pengambilan keputusan tingkat II, semoga dengan lahirnya UU ini produksi pangan

indonesia dapat berdaulat dinegeri yang sejak dahulu terkenal dengan semboyan gemah ripah loh

jinawi toto tentrem, sekian dan terima kasih.

Merdeka!


Pimpinan Poksi fraksi PDIP DPR-RI

Ketua Mindo Sianipar A389,sekretaris Honing sanny A405 ditandatangani


Diucapkan kepada juru bicara fraksi PDIP pak Ian Siagian, suatu ketika ada orang batak yang

sudah cukup lama di jawa, orang solo tepatnya dan kemudian lama dia bicara ‘kalian pikir aku masih

batak, aku panggil istriku aja jeng, katanya begitu’ itu cerita tentang gemah ripah tadi.

Dan selanjutnya saya mengundang juru bicara saudara fraksi PPP bapak Saifullah Tamliha.

ARSIP D

PR-RI

35


Asalamualaikum ,wr, wb. (salawat).

Yang terhormat saudara pimpinan rapat,

Saudara menteri pertanian RI,

Saudara menteri perindustrian atau yang mewakili,

Saudara menteri perdagangan atau yang mewakili,

Saudara menteri dalam negeri RI atau yang mewakili,

Saudara menteri hukum dan ham RI yang saya hormati,

Yang terhormat rekan-rekan anggota dewan dan para hadirin sekalian yang berbahagia,

Ijinkanlah saya pada kesempatan ini, saya Saifullah Tamliha nomor anggota A313

menyampaikan pendapat akhir mini fraksi PPP DPR-RI terhadap RUU tentang pangan. Pangan

merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa indonesia, mengingat pangan adalah

kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat

secara bersama-sama. Namun kita menyadari bahwa hingga saat ini bahwa kebutuhan pangan

nasional belum dapat dipenuhi secara mandiri, bahkan dibeberapa daerah kita masih menyaksikan

kekurangan pangan dan gizi buruk.

Demikian pula halnya dengan produksi pangan nasional, beberapa komoditas pangan kita,

jika kita tidak ingin menyebut semuanya masih impor sebagai alasan untuk mengimpornya, akankah

kondisi demikian akanterus dibiarkan dan kita lanjutkan saja dan tentunya tidak. Kita harus bersiap

dan bahkan bertindak untuk mengatasi berbagai kendala pengadaan berbagai komoditas pangan

mengingat krisis pangan dunia sudah didepan mata.’

Fraksi PPP berpandangan bahwa RUU tentang pangan ini merupakan salah satu ikhtiar

bersama kita untuk membangun ketersediaan, kemandirian, ketahanan, kedaulatan, serta keamanan

pangan kita menuju bangsa yang baidatum toyibatum warabun gofur.

Fraksi PPP juga memahami bahwa RUU tentang pangan ini sudah cukup komperehensif dan

menyeluruh dalam rangka mengatur pengelolaan pangan nasional, karena memang persoalan

pangan memang bukanlah persoalan satu kementerian saja, namun meliputi berbagai sektor yang

ada dalam sistem pemerintahan, bukan saja masalah pemerintahan pusat semata tapi juga

permasalahan pemerintah daerah.

Oleh karena itu kemauan politik dan dukungan yang besar harus diberikan oleh berbagai

kementerian dan pemerintah daerah kepada penuntasan masalah pangan ini, RUU ini dan kebijakan

pemerintah mengenai masalah pangan ini harus bisa disinergikan dengan sektor-sektor

pembangunan lainnya demi keberhasilan pembangunan pangan nasional.

Menyangkut Produk pangan , PPP mencatat negeri ini beberapa kali didera oleh issu produk

pangan yang tidak halal untuk dikonsumsi, issu tersebut telah menyudut energi bangsa dan

meresahkan masyarakat umum, menurut fraksi kami hal itu bisa terjadi karena tidak adanya kepastian

hukum mengenai ketentuan kehalalan produk dan peraturan perundang-undangan.

ARSIP D

PR-RI

36

Oleh karena itu PPP dalam pembahasan RUU tentang pangan ini telah mengusulkan dalam

pasal 1 angka 4 dan angka 5 dalam pasal 3, pasal 37, pasal 48 ayat1 huruf i, pasal 59 huruf i dan c,

pasal 60 ayat 2 dan pasal 67 ayat 1. Rumusannya adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan

dan tidak bertentangan dengan budaya dan keyakinan masyarakat. Fraksi kami menilai ini penting

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik kepada produsen, pedagang maupun

konsumen produk pangan di indonesia.

Meski demikian, fraksi PPP DPR-RI dengan ikhlas menerima pendapat mayoritas pendapat

fraksi-fraksi dengan mencantumkan kalimat tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya

masyarakat. Namun demikian kami berterima kasih kepada fraksi-fraksi lainnya yang telah

mengakomodir pendapat fraksi PPP tentang adanya jaminan produk halal beserta label dan iklan

halal.

Demikianlah pendapat akhir mini fraksi partai PPP, dan selanjutnya dengan mengucapkan

bismilahirahmannirahim fraksi partai PPP menyatakan dapat menyetujui RUU tentang pangan untuk

selanjutnya dapat dibahas dalam rapat paripurna dewan dalam rangka pengambilan keputusan

menjadi UU pangan. Dan akhirnya kepada saudara pimpinan rapat,rekan-rekan anggota dewan serta

hadirin sekalin, serta pemerintah kami ucapkan atas kesabarannya memperhatikan pendapat akhir

mini fraksi kami.

Terima kasih wabilahitaufik walhidayah, wasalamualalikum, wr, wb.


Pimpinan fraksi partai PPP, rumah besar DPR-RI

Ketua DRS. Hasrul Azwar MM, sekretaris kyai H. Muhammad Arwani

Wasalamualaikum, wr, wb.


Terima kasih disampaikan kepada juru bicara fraksi partai PPP, selanjutnya kami persilakan

juru bicara fraksi PKS saudara H. Ma’mur Hasanudin MA.

ANGGOTA PKS (MA’MUR HASANUDIN) :

Pandangan mini fraksi partai keadilan sejahtera terhadap RUU tentang pangan disampaikan

oleh Ma’mur Hasanudin, nomor anggota A67.

Yang kami hormati pimpinan dan anggota komisi IV DPR-RI,

Yang kami hormati bapak menteri pertanian,

Menteri perindustrian atau yang mewakilinya,

Menteri perdagangan atau yang mewakilinya,

Menteri dalam negeri atau yang mewakilinya,

Menteri hukum dan ham atau yang mewakilinya serta rekan-rekan wartawan dan hadirin

sekalian yang berbahagia.


Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua

untuk hadir dalam rangka rapat kerja komisi IV DPR-RI yang terhormat untuk menjalankan tugas-

ARSIP D

PR-RI

37

tugas kenegaraan kita dalam agenda penyampaian pandangan mini fraksi terhadap RUU tentang

pangan.

Pangan dimasa lalu, saat ini apalagi dimasa depan jadi issu besar bangsa diseluruh dunia,

pangan perlu menjadi dasar yang kuat bagi negara kita untuk menjadi perhatian serius pada setiap

issu yang muncul diseluruh belahan nusantara kita. Sebagai bentuk perhatian negara terhadap issu

pangan adalah negara kita memiliki UU nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.

16 tahun UU nomor 7/1996 telah diberlakukan dan 16 pula terjadi perkembangan dan

perubahan yang begitu pesat terhadap issu pangan dinegara tercinta ini. Untuk Itu fraksi keadilan

sejahtera menyambut baik dan mendorong agar dilakukan revisi terhadap UU nomor 7/1996 tentang

pangan.


Fraksi keadilan sejahtera merasa perlu mengingatkan kembali bahwa substansi dasar

dilakukan revisi terhadap UU nomor 7/1996 tentang pangan, sebagaimana tercantum dalam naskah

akademik RUU pangan yang sedang dibahas, bahwa pangan merupakan kebutuhan yang paling

utama.

Alasan lain yang sangat mendesak, pada revisi UU pangan adalah pembangunan pangan di

indonesia yang dahulu dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar rakyatnya bermata

pencaharian sebagai petani dan pernah menjadi negara swasembada beras. Namun akhir-akhir ini

indonesia lebih dikenal sebagai pengimpor pangan yang sangat agresif, derasnya impor tidak

terbendung dengan adanya regulasi yang ada saat ini.

UU nomor 11/2005 tentang pengesahan komponen internasional tentang hak-hak ekonomi,

sosial dan budaya, pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia, juga menjadi rujukan sebagai

pertimbangan untuk merevisi UU pangan. Sangat umumnya UU nomor 7/1996 tentang pangan

dengan menitikberakan kepada sektor industri pangan, mengakibatkan munculnya beberapa kendala

dengan penegakan hukum, Menyangkut penerapan sangsi yang relatif dan tidak sesuai lagi dengan

era otonomi daerah serta perkembangan dimasyarakat, sehingga perlu diganti dengan UU yang baru.

Hadirin yang saya hormati,

Kami fraksi partai keadilan sejahtera menyambut baik dalam RUU pangan ini menunjukan

bahwa bangsa ini mempunyai 4 pilar regulasi pangan nasional, yakni kedaulatan pangan dan

kemandirian pangan sebagai landasan filosofis atau ruh dari RUU pangan. Kemudian ketahanan

pangan dan keamanan pangan menjadi ukuran kinerja yang bertujuan untuk menghasilkan

perseorangan yang sehat dan produktif secara berkelanjutan.

Agar 4 pilar pangan itu dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan UU, maka fraksi

partai keadilan sejahtera juga berpendapat perlunya sebuah kelembagaan yang mempunyai otoritas

yang kuat untuk mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan program terkait pangan. Untuk ini fraksi

partai keadilan sejahtera mendukung keberadaan lembaga pemerintah yang menangani dibidang

pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

ARSIP D

PR-RI

38


Sebagai wujud dari kedaulatan pangan, sudah semestinya bangsa ini memberikan

perlindungan kepada segenap penduduk bangsa indonesia yang jumlahnya begitu besar mencapai

ratusan juta jiwa, dimana penduduk muslim sebagai mayoritasnya, bentukperlindungan itu salah

satunya adalah terkait dengan pentingnya aspek kehalalan bagi produk pangan.

Terkait dengan kata halal, sangat penting untuk muncul di RUU pangan, berkaitan dengan

rasa aman secara biologis karena ini menyangkut keyakinan beragama. Produk pangan dinegara-

negara dimana kaum muslimin menjadi minoritaspun, kehalalan sangat dilindungi sebagaimana

tertuang pada kodek elementarium FAO, sementara itu masyarakat di indonesia yang sangat

majemuk yang terdiri dari berbagai agama dan keyakinan sangat perlu perlidungan makanan yang

sehat dan aman sesuai dengan standar gizi maupun keyakinan yang dimiliki penduduknya.

Untuk itu maka fraksi partai keadilan sejahtera tetap dengan usulan tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Dimana kalimat tersebut telah merepresentasikan

penduduk indonesia yang sangat beragaman agama, keyakinan dan budayanya.


Setelah kami mencermati dan mengikuti pembahasan yang terjadi dalam rapat-rapat panja,

maka fraksi partai keadilan sejahtera dengan mengucapkan bismilahirahmannirahim sepakat untuk

melakukan pembahasan RUU tentang pangan ini pada pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna

DPR-RI. Demikianlah pendapat fraksi partai keadilan sejahtera kami sampaikan,

wasalamualaikum, wr, wb.


Pimpinan fraksi partai keadilan sejahtera DPR-RI

Ketua DR. Muhammad Hidayat Nur wahid MA, sekretaris kyai H. Ir. Abdul Hakim

Dua-duanya ditandatangani dan di stempel

Wasalamualaikum, wr, wb


Diucapkan terima kasih pada juru bicara fraksi PKS. Selanjutnya kami persilakan kepada juru

bicara fraksi PAN saudara H.Sukiman Spd. MM

ANGGOTA FPAN (SUKIMAN) :

Pendapat akhir mini fraksi PAN DPR-RI terhadap RUU tentang pangan dibacakan oleh

H.Sukiman Spd. MM, nomor anggota A135.

Bismilahirahmannirahim. Asalamualaikum ,wr ,wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati,

Saudara menteri pertanian RI yang kami hormati,

Saudara menteri perindustrian RI atau yang mewakili yang kami hormati,

Saudara menteri perdagangan RI atau yang mewakili yang kami hormati

Saudara menteri dalam negeri RI atau yang mewakili yang kami hormati,

Saudara menteri hukum dan ham RI atau yang mewakili yang kami hormati,

ARSIP D

PR-RI

39

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan yang maha esa, atas

segala karunia taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri sidang yang mulia ini, dalam

rangka keputusan pada pembicaraan tingkat I RUU tentang pangan.Swasembada kemandirian dan

kedaulatan pangan merupakan masalah pokok yang sangat penting yang harus dicapai oleh bangsa

indonesia, untuk itu diperlukan adanya payung hukum yang lebih komperehensif, yang mampu

menjamin tercapainya swasembada, kemandirian dan kedaulatan pangan bagi bangsa indonesia.

RUU tentang telah menguraikan secara lengkap dan komperehensif tentang pangan, namun

pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa catatan sebagai pendapat akhir terhadap

hasil pembahasan terhadap RUU tentang pangan sbb :

1. RUU ini memiliki makna yang sangat strategis untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan bagi

negara dan bangsa indonesia, negara yang berdaulat adalah negara yang telah memiliki

kedaulatan pada sektor pangan, artinya kedaulatan pada sektor pangan ini memiliki peranan

yang sangat penting dalam kedaulatan negara.Indonesia sesungguhnya belum dapat dikatakan

negara berdaulat, karena urusan pangan rakyatnya masih sangat tergantung pada impor pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya ternyata masih menggantungkan diri pada

negara lain, inilah masalah yang sangat serius yang terpaksa harus dihadapi bangsa ini.

Kebutuhan masyarakat terhadap masalah daging, gula, terigu, susu, buah-buahan dan bahkan

garampun terpaksa harus impor dari negara lain. Untuk itulah bukti ketidakseriusan negara

mengurus pangan masyarakatnya, sungguh sangat ironi apabila negara tropis yang memiliki

kelimpahan Sumber daya air, tanah, sinar matahari, SDM, ternyata tidak bisa mandiri dan

berdaulat dalam urusan pangan. Kelimpahan air tanah dan sinar matahari merupakan modal

dasar dan jaminan kelimpahan produksi pangan, namun sesungguhnya masih ada kendala pada

faktor tanah, dimana sumber daya tanah sebagian tidak bisa diusahakan karena telah dimiliki

atau dikuasai oleh kelompok dunia sebagai HGU, lahan perkebunan, areal HPH, areal kuasa

pertambangan dan lahan tidur dan inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa sangat

sulit untuk mendapatkan lahan untuk pengembangan pangan.

2. Tataniaga pangan nasional dari dulu sampai sekarang telah memberikan kontribusi yang sangat

besar terhadap carut marutnya manajemen pangan nasional, kelompok pengusaha besar dan

cartel pangan nasional telah puluhan tahun lamannya menguasai stok pangan masyarakat,

petani produksi pangan sangat terbukti tidak berdaya menghadapi para tengkulak pangan dan

pemerintah tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan kejahatan para cartel

pangan nasional. Bulog kurang memiliki kemampuan dalam mengatasi gejolak harga pangan

nasional, karena bulog hanya mengurus masalah beras. Dan akhir-akhir ini saja baru mulai

didorong untuk komoditas lain.Ketidakberdayaan bulog dalam menjalankan fungsi sebagai

bumper pangan, terbukti telah memberikan konstribusi besar terhadap masalah pangan nasional

yang merepotkan masyarakat.

3. Data pokok perberasan dan data pokok pangan nasional sangat tidak akurat, simpang siur,

manajemen pangan masih amburadul, distribusi dan perdagangan pangan kurang terkoordinasi

ARSIP D

PR-RI

40

dengan baik. Sejujurnya ini merupakan permasalahan yang sangat serius yang akan memicu

krisis pangan dan dipastikan akan mengganggu kehidupan masyarakat yang akan menjadi

pemicu keresahan sosial, serta akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan dan bangsa

indonesia. Hal-hal tersebut yang sudah diatur secara komperehensif dalam RUU pangan, namun

masih diperlukan adanya koordinasi data pangan yang lebih baik, agar data pokok tentang

pangan dapat lebih akurat dan uptodate.

4. Saat ini bank dunia akan dinaikan investasi pada sektor pangan lebih dari 2x lipat, dengan

memberikan akses yang cukup besar pada kelompok besar untuk terlibat langsung pada

produksi pangan, dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia serta agar terhindar

dari krisis pangan. Kondisi ini akan memberikan dampak negatif serius kepada petani produsen

pangan, karena pada umumnya kalau kelompok dunia emas produksi pangan, maka akan terjadi

penguasaan lahan yang tidak sehat yang akhirnya akan memberikan tekanan lahan pada

produksi masyarakat petani. Pengalaman pahit bangsa indonesia terutama pada saat mengatur

bulog, dimana hasilnya bulog menjadi sangat lemah dan kurang dapat diperan menjadi pangan

nasional. Hendaknya menjadi catatan bagi bangsa ini agar RUU pangan juga sudah

mengantisipasi permasalahan tersebut dengan baik. Hal penting yang harus diwaspadai, adalah

adanya gelombang serangan komoditas pangan dari negara produsen yang ingin menguasai

masalah perut masyarakat indonesia sehingga bangsa indonesia tidak akan pernah mandiri

dalam urusan pangan. Hal ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi bangsa indonesia

diluar ancaman krisis energi yang pasti akan terjadi dan akan sulit dihindari.

5. Krisis pangan menurut pendapat kami akan sangat sulit dihindari oleh bangsa indonesia selama

tidak dibuat perubahan yang radikal terhadap manajemen pangan nasional, diperlukan revolusi

kebijakan penyelenggaraan manajemen pangan nasional serta penataan yang serius terhadap

lembaga yang mengatur manajemen pangan nasional. Kelembgaan pangan yang ada harus

berani membuka diri terhadap kelemahan dan kesemrawutan selama ini, agar dapat direstorasi

dengan komperehensif, sehingga mampu menjalankan manajemen pangan yang telah

diperbaharui sebagaimana amanah dalam RUU baru ini. Walaupun UU pangannya sudah

diperbaharui tetapi kalau pola pikir SDM kelembagaan tidak berubah, maka UU pangan tersebut

akan tetap mandul dan tidak berfungsi. Untuk itu diperlukan adanya restorasi dan revolusi pola

pikir tersebut. Kemandekan pola pikir manajemen mesti harus dihentikan dan harus diperbaiki,

mengikuti amanah UU pangan yang ditetapkan.

6. Penambahan jumlah penduduk indonesia yang cukup besar, lahan pertanian yang semakin

sempit, sulitnya mencari lahan pertanian baru, perubahan iklim tekanan yang sangat besar dari

Negara pengekspor pangan, Manajemen pangan nasionaly merupakan factor utama pemicu

munculnya krisis pangan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan revolusi manajemen

penyelenggaraan pangan yang lebih radikal agar krisis pangan dapat dihindari. Selain itu

diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen yang terkait dengan penyelenggaraan

ARSIP D

PR-RI

41

pangan agar mau mengikuti atau melaksanakan manajemen pangan baru sebagaimana amanah

UU pangan yang akan kita tetapkan.

7. Impor, impor pangan selama ini telah menjadi issu pangan yang sangat serius bangsa Indonesia,

bahkan akhir-akhir ini impor pangan semakin besar kuantitasnya, sehingga telah menguras

devisa Negara dari jumlah yang sangat besar. Indonesia merupakan pangsa pasar pangan yang

sangat besar sejak dulu sampai dengan masa yang akan datang, hal ini ditunjang dengan

kenaikan jumlah produk yang sangat besar, yang tidak disertai dengan peningkatan penyediaan

pangan yang sepadan dengan jumlah kenaikan jumlah penduduk. Artinya, negara produsen

pangan memiliki kepentingan yang sangat besar dengan Indonesia, untuk itu maka diperlukan

pengaturan yang lebih baik dan lebih terukur terhadap masalah impor dan ekspor pangan.

Pimpinan serta hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan pandangan dan pertimbangan tersebut diatas, dengan mengucapkan

bismilahirahmannirahim Fraski PAN dengan ini menyetujui RUU tentang pangan untuk dilanjutkan

pada pembicaraan tingkat II. Demikian pendapat akhir mini fraksi PAN terhadap RUU pangan,

semoga Allah SWT meridhoi hasil kerja kita dalam memenuhi amanat yang telah diberikan rakyat.

Demikian, wabilahitaufik walhidayah, wasalamualaikum, wr, wb.


Pimpinan fraksi PAN DPR-RI

Tertanda dan ditandatangani serta dicapkan

Ketua IR. H. Sapto Edi dan Sekretaris H. Teguh Juwarno MSi

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY):

Terima kasih diucapkan kepada juru bicara fraksi PAN, saya pikir tadi pandangan mini fraksi

PDIP, Teryata fraksi PAN. Sudah disampaikan seluruh pandangan mini fraksi ke-9 fraksi dan

selanjutnya dipersilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pendapat mini sebagai sikap akhir,

kami persilakan.

MENTERI (SUSWONO) :

Terima kasih ketua.

Bismilahirahmannirahim, asalamualaikum, wr, wb.

Saudara ketua dan anggota Komisi IV DPR-RI yang terhormat,

Jajaran kementerian atau yang mewakili yaitu perdagangan, perindustrian, dalam negeri,

hukum dan ham, para pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, hadirin sekalian yang

berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang dengan

rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja komisi IV DPR-RI

dengan pemerintah dalam keadaan sehat walafiat. Rapat kerja adalah merupakan pelaksanaan salah

satu tugas konstitusional kita yang sangat penting dan strategis yaitu pengambilan keputusan

pendapat akhir pada tingkat I RUU tentang pangan.

ARSIP D

PR-RI

42

Atas nama pimpinan kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian dalam

negeri, kementerian hukum dan HAM dan selaku wakil pemerintah kami menyampaikan ucapaan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi

IV DPR-RI atas kerja keras dalam menyusun dan menyepakati pasal demi pasal dari 776 tim RUU

tentang pangan.

Perbedaan pendapat dan pandangan dalam proses RUU ini kami pandang sebagai satu

dinamika yang positif dan sehat dalam rangka mencari rumusan pengaturan pangan nasional yang

sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Melalui kerja keras, saling

pengertian dan rasa kebersamaan dari seluruh anggota dewan yang terhormat dan juga pemerintah,

alhamdulilah RUU ini akhirnya RUU ini dapat disusun secara komperehensif dan nantinya dapat

menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia

dengan berlandaskan pada kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita maklumi bahwa UU no.7/1996 tentang pangan yang berlaku pada saat ini

masih perlu disempurnakan, munculnya kelemahan tersebut karena selama 16 tahun terakhir telah

terjadi perubahan lingkungan yang secara signifikan baik pada tingkat nasional maupun global. UU

pangan tersebut belum dapat menjawab secara komperehensif terhadap dinamika dan kompleksitas

permasalahan dan tantangan penyenggaraan pangan pada saat ini dan pada masa yang akan

datang. UU ini juga belum secara mengenai system ketahanan pangan secara utuh yaitu

ketersediaan, keterjangkauan serta manfaatnya. Pengaturan penyediaan pangan selama ini juga

belum menyentuh sampai ketingkat perseorangan, hal-hal itulah diantaranya yang kami pahami

sehingga muncul adanya upaya untuk membuat perubahan atas UU tahun 1996 tentang pangan.

Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat,

Pemerintah menilai RUU tentang pangan ini telah memuat hal-hal yang mendasar, strategis

dan memberikan arah bagi pembangunan pangan dan ketahanan pangan yang dapat mengatasi

berbagai masalah nasional dan global. Beberapa diantaranya adalah sbb : didalam RUU tentang

pangan ini kemandirian pangan dan kedaulatan pangan diletakan sebagai landasan filosofis atau ruh

bagi keseluruhan isi dari UU ini.

Indonesia sebagai Negara besar harus berdaulat dalam kedaulatan pembangunan ketahanan

pangan dan tidak boleh dikendalikan oleh pihak manapun dalam menentukan kebijakan pangannya.

Kebijakan pembangunan pangan juga diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan yang

dicerminkan penyediaan keberanekaragaman pangan dari produksi dalam negeri dengan

pemanfaatan sumber pangan domestik secara optimal.

Impor pangan pokok merupakan pilihan terakhir dalam memenuhi penyediaan pangan,

manakala produksi pangan dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Kemandirian

dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok ini perlu dicapai dan dijaga keberlanjutannya, mengingat

bahwa hal ini bukan hanya aspek ekonomi semata tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek sosial,

budaya, politik bahkan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.

ARSIP D

PR-RI

43

Ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini telah mencakup pengaturan penyelenggaraan

pangan yang komperehensif, yang meliputi dalam pengaturan dalam subsistem :

1. Ketersediaan pangan

2. Keterjangkauan pangan

3. Pemanfaatan pangan.

RUU ini juga mengatur aspek penting yang terkait dengan sistem pangan seperti keamanan

pangan, penelitian dan pengembangan, sistem informasi, peran serta masyarakat dan pengawasan

serta penyidikan pangan. Dalam rangka mengakomodir perkembangan sistem ketatanegaraan

khususnya sistem desentralisasi, RUU tentang pangan juga mengatur tentang peran dan tanggung

jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan

pangan.

Kedepan pemerintah daerah diharapkan akan lebih berperan antara lain dalam pengelolaan

cadangan pangan, pengembangan pangan lokal, percepatan difersifikasi pangan, pembinaan dan

penanganan keadaan darurat pangan. Hal penting lainnya adalah bahwa pemerintah bersama

masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, selain dalam kegiatan untuk

mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dapat diimplementasikan dengan menyampaikan

permasalahan, masukan dan atau saran penyelesaian masalah pangan tersebut atau pemerintah atau

pemerintah daerah.

Terwujudnya kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional

merupakan komitmen nasional yang dikelola secara terintegrasi dan terkoordinasi lintas sektor oleh

pemerintah dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal

tersebut kami memahami perlunya dibentuk lembaga pemerintah yang cukup kuat untuk membantu

presiden dalam penyelenggaraan pangan.

Saudara Ketua dan anggota Komisi IV DPR-RI yang terhormat,

Sebagaimana kita maklumi bahwa didalam RUU tentang pangan ini terdapat 11 pasal atau

ayat yang mengamantkan disusunya peraturan pemerintah, 10 pasal atau ayat mengamanatkan lebih

lanjut dengan dan atau berdasarkan peraturan pemerintah dan satu pasal mengamanatkan

disusunnya peraturan presiden. Dengan selesainya RUU tentang pangan ini, tugas pemerintah yang

harus segera diselesaikan adalah berbagai turunannya tersebut agar amanat dari RUU dapat segera

diimplementasikan dalam rangka membangun kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan

ketahanan pangan nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

Harapan kami RUU tentang pangan ini dapat memfasilitasi penyelenggaraan ketahanan

pangan nasional yang kokoh dan berkelanjutan serta sekaligus menjamin kesejahteraan petani,

nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lainnya. Akhirnya kami atas nama pemerintah

menyetujui RUU tentang pangan ini untuk dibawa pada pembahasan tingkat II. Semoga upaya dan

kerja keras ini mendapat ridho Allah SWT.


ARSIP D

PR-RI

44


Baik jadi semua sudah menyampaikan pendapat mininya dari fraksi-fraksi sudah, dari

pemerintah juga sudah, sehingga saya kira saya perlu menanyakan kepada forum rapat yang

terhormat, apakah dengan telah disampaikannya pandangan mini dengan mengakomodir catatan

keberatan atau minderhide nota dari fraksi PDIP tentang persoalan halal yang dipersyaratkan yang

tercantum dibeberapa pasal dan didalam RUU pangan ini. Apakah RUU tentang pangan dapat

disetujui dan dilanjutkan dalam tingkat II dan dalam rapat paripurna DPR-RI?

KETOK PALU 1 X

Baik dengan demikian maka kita sudah menunaikan tugas berat kita dan terasa juga sebagai

legislator sekarang sudah setahun, hampir dua tahun lebih belum mengesahkan UU lagi, selanjutnya

kita tandatangan pak menteri, masing-masing perwakilan menteri dan pemerintah.

Sebelum mengakhiri rapat kerja pada siang sore sampai dengan malam hari ini, kami atas

nama Komisi IV DPR-RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan komisi IV DPR-RI, pada

pimpinan panja RUU pangan komisi IV DPR-RI saudara Herman Khaeron, kepada pemerintah yang

dalam hal ini diwakili atau dikoordinir oleh kepala badan ketahanan pangan, Ir. Rahmat Suryana.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada sekretariat jenderal DPR-RI masih ada disini ibu

YAyuk, kepada tim asistensi sekretariat jenderal DPR-RI tentunya selama 9 bulan kita melakukan

proses RUU ini, baik dari komisi IV DPR-RI maupun sekretariat jenderal yang dengan penuh

keikhlasan dan kesabaran mengawal, menyempurnakan dan melengkapi telah kita tandatangani

bersama. Harapan kita tentu ini bias memenuhi harapan seluruh masyarakat tentang perlunya

kelembagaan kerangka kerja dan kebijakan yang utuh tentang kebijakan pangan nasional kedepan

dan tidak ada gugatan-gugatan lagi di MK kalau ini dikatakan sempurna, tapi itulah dikatakan sebagai

sebagian konsekwensi bersama dan dinamika berbangsa dan bernegara, kalaupun ada namanya juga

usaha jadi kita pahami saja sebagai dinamika bersama dan memang akan pasti kita jalani.

Saya kira dengan demikian maka kita akhiri, untuk perlu kami sampaikan bahwa rapat

paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II untuk RUU yang telah kita bersama, dijadwalkan

pada tanggal 18 Oktober 2012 kamis, 2 hari dari hari ini. Tentu ini menjadi hadiah untuk pada saat

yang sama dilakukannya puncak hari pangan sedunia tingkat nasional di Palangkaraya sehingga kita

sama-sama bekerja untuk bangsa Indonesia, saya kira bapak menteri juga ada tugas disana, silakan

dari tim pemerintah siapa yang hadir, harapan kita ini betul-betul bias terus kita undangkan.

Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan lagi, maka bisa kita akhiri, pak

Sukiman mau menambahkan lagi. Baik kalau tidak ada hal lain, sekali kami ucapkan terima kasih

kepada pihak yang hadir pada kesempatan siang, sore dan malam hari ini. Saya akhiri dengan

ucapan alhamdulilah hirabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf,

ARSIP D

PR-RI

45

Asalamualaikum, wr, wb. Rapat dinyatakan ditutup

KETOK PALU 3 X

Rapat ditutup pukul 18.05

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat,

TTD

Aris Subiakto, S.Sos,M.AP

NIP. 19590324 198203 1 003

ARSIP D

PR-RI

Documents

DPR-RIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170529-023134-7434.pdf · bersama untuk melanjutkan agenda-agenda kenegaraan khususnya dalam tugas-tugas konstitusi kita, mengesahkan