BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdemokrasi. Karena diyakini

sistem demokrasi membawa rakyat Indonesia menuju kehidupan yang

lebih baik. Ini dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 1 yang menyebutkan

bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan

negara hukum. Berarti sudah jelas bahwa negara Indonesia ini menjunjung

tinggi keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik,

tingkat persamaan tertentu diantara warganegara, tingkat kebebasan atau

kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara, suatu

sistem perwakilan, dan suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Secara filosofi bahwa demokrasi Indonesia mendasarkan pada

rakyatsebagai asal mula kekuasaan negara dan sekaligus sebagai tujuan

kekuasaan negara.

Pada dasarnya, demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam

mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan.

Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan

menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu

sendiri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat

mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan

dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan,

tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu

sendiri.

Adanya keterlibatan atau partisipasi warganegara baik langsung

maupun tidak langsung didalam proses pemerintahan negara,

mengakibatkan didalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem

demokrasi muncul adanya Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik

sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan

konsep Montesquieu maka Supra Struktur Politik meliputi lembaga

1

eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Yang dimaksud

dengan lembaga eksekutif adalah lembaga yang berfungsi menangani

pembuatan peraturan dan perundang-undangan. Lembaga yang termasuk

lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden. Lembaga legislatif

berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan peraturan dan perundang-

undangan, termasuk lembaga yang bekerja untuk mengadili pelanggaran

peraturan dan perundang-undangan yaitu DPD, DPR dan MPR sedangkan

lembaga negara yang termasuk lembaga yudikatif yaitu MA, MK dan KY

yang fungsinya menjalankan peraturan dan perundang-undangan,

termasuk lembaga yang bekerja untuk mengadili pelanggaran peraturan

dan perundang-undangan. Bagi negara-negara tertentu masih ditemukan

lembaga-lembaga negara yang lain, misalnya negara Indonesia dibawah

sistem Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara atau alat-

alat perlengkapan negara adalah :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

2. Dewan Perwakilan Rakyat

3. Presiden

4. Mahkamah Agung

5. Badan Pemeriksa Keuangan

Adapun Infra Struktur Politik suatu negara terdiri atas lima

komponen sebagai berikut :

1. Partai Politik

2. Golongan (yang tidak berdasarkan pemilu)

3. Golongan Penekan

4. Alat Komunikasi Politik

5. Tokoh-Tokoh Politik

Baik Supra Struktur Politik maupun Infra Struktur Politik yang

terdapat pada sistem ketatanegaraan masing-masing saling mempengaruhi

dan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain.

Unsur dari sistem pemerintahan yang demokrasi adalah sistem

perwakilan rakyat. Sehingga ada perwakilan dari rakyat untuk

2

menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Salah satu lembaga

perwakilan rakyat yaitu DPR . DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat

anggotanya dipilih melalui pemilu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 19 Ayat

1 dan bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun menurut UUD 1945

Pasal 19 Ayat. DPR sebagai lembaga tinggi negara mempunyai 3 fungsi

yaitu :

1. Fungsi Legislatif yaitu DPR sebagai lembaga pembuat undang-

undang

2. Fungsi Anggaran yaitu fungsi yang berkaitan dengan

wewenang DPR dalam menyusun dan menetapkan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama

Presiden. Di tingkat provinsi, DPRD Provinsi bersama-sama

gubernur dalam menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi.

Sedangkan, di tingkat kabupaten/kota, DPRD Kabupaten/Kota

bersama-sama bupati/walikota menyusun dan menetapkan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Kabupaten/Kota

3. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi DPR sebagai lembaga yang

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain mempunyai fungsi, DPR juga mempunyai tugas, wewenang

dan hak. Semua lembaga tinggi negara juga mempunyai ke empat unsur

tersebut yaitu fungsi, tugas, wewenang dan hak. Sehingga lembaga negara

ini mampu memberikan kontribusi untuk perubahan Indonesia ke

depannya.

Demokrasi erat hubungannya dengan pemilu. Karena pemilu

merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E.

Pemilihan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat juga dipilih melalui

pemilu. Pelaksanaan pemilu ada kaitannya dengan komponen Infra

3

Struktur Politik yaitu partai politik. Karena peran partai politik dalam

pemilihan umum sangat besar untuk mencapai tujuan dalam pemilihan dan

mempergunakan kekuasaan dalam pemerintahan setelah partai tersebut

memenangkan pemilihan. Pengertian partai politik menurut Mauricer

Duverger adalah grup yang terorganisir yang mencari kekuasaan politik

baik melalui pemilihan umum yang demokratis maupun lewat revolusi.

Koalisi merupakan gabungan antara kelompok satu dengan

kelompok lain, antara partai satu dengan partai lain dengan kepentingan

sendiri-sendiri. Pengertian koalisi sendiri dari wikipedia adalah

persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam

kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

Dalam hubungan internasional, sebuah koalisi bisa  berarti sebuah

gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi

bisa juga merujuk pada sekelompok orang/warganegara yang bergabung

karena tujuan yang serupa. Dalam pemerintahan dengan sistem

parlementer, sebuah  pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan

yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Dan setiap partai yang menang

harus berkoalisi dengan  partai lain. Seperti halnya partai politik sekarang

ini.

B. Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan demokrasi di Indonesia

2. Mengetahui penyebab munculnya DPR tandingan

3. Mengetahui penyebab DPR menjadi terbelah

4. Mengetahui seberapa besar peran pemerintah terhadap munculnya

DPR tandingan

5. Mengetahui persepsi pemerintah maupun masyarakat Indonesia

terhadap munculnya DPR tandingan

4

C. Manfaat

Manfaat dari makalah ini yaitu pembaca maupun penulis bisa mengetahui

konflik internal yaang sedang terjadi di DPR, dan juga bagaimana sikap

pemerintah dengan adanya permasalahan yang terjadi saat ini. Menambah

wawasan juga tentang dunia perpolitikan di Indonesia di era reformasi ini.

5

BAB II

PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia semakin

rumit. Dari tahun ke tahun masalah muncul dengan berbagai persoalan dan

latar belakang yang bermacam-macam. Apalagi di tahun reformasi ini,

banyak masalah yang bermunculan dengan topik permasalahan yang

berbeda, mulai dari kasus korupsi, kasus penggelapan dana, dan yang

paling terhangat adalah kasus internal DPR tentang DPR tandingan dan

terbelahnya DPR. Dalam makalah ini akan dibahas lebih mendalam

tentang permasalahan tersebut, mengenai penyebab munculnya DPR

tandingan, sikap pemerintah akan masalah ini, persepsi pemerintah

maupun masyarakat Indonesia mengenai masalah DPR tandingan. Lebih

jelasnya permasalahan dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia?

2. Apa penyebab munculnya DPR tandingan?

3. Apa penyebab DPR menjadi terbelah?

4. Bagaimana sikap pemerintah terhadap DPR tandingan?

5. Bagaimana persepsi pemerintah terhadap munculnya DPR tandingan?

6. Bagaimana persepsi masyarakat Indonesia terhadap munculnya DPR

tandingan?

6

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sistem Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Ini tercantum di UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara

demokrasi konstitusional dan negara hukum. Kata demokrasi berasal dari

bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya rakyat,

jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh

rakyat. Indonesia menganut demokrasi pancasila, dimana demokrasi yang

mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Kata oposisi dalam

dunia perpolitikan berarti partai penentang di dewan perwakilan yang

menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan

yang berkuasa. Opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi. Kata itu

berasal dari bahasa Latin oppōnere, yang berarti menentang, menolak,

melawan. Nilai konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi itu bervariasi.

Nilainya antara kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi

atau kelompok.

Tetapi pada kenyataannya demokrasi yang berlaku di Indonesia

adalah demokrasi yang mengedepankan oposisi. Terlihat dari

permasalahan yang muncul yaitu adanya DPR tandingan. DPR tidak perlu

menggunakan tandingan-tandingan seperti itu, tetapi menggunakan

musyawarah yang bertujuan mendapatkan mufakat. Pada kenyataannya

konsep tandingan tidak boleh dilakukan oleh sebuah negara, melainkan

oleh ormas atau organisasi masyarakat. Tetapi tandingan ini menyangkut

7

pemerintahan kenegaraan, sehingga konsep tandingan dianggap sebuah

langkah yang salah dan menyalahi peraturan oleh sebagian oknum.

Apabila negara Indonesia benar-benar menerapkan sistem demokrasi

yang berdasarkan pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah untuk

mencapai sebuah mufakat, permasalahan seperti DPR tandingan ini tidak

akan terjadi dan membuat pencitraan yang negatif terhadap DPR sebagai

lembaga tinggi negara yang dipercaya oleh rakyat Indonesia sebagai wakil

rakyat yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia.

B. Penyebab Munculnya DPR Tandingan

Munculnya DPR tandingan ini merupakan tindak lanjut mosi tidak

percaya terhadap kepemimpinan DPR saat ini. Mosi tidak percaya adalah

sebuah prosedur parlemen yang digunakan kepada parlemen oleh

parlemen oposisi dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan

sebuah pemerintahan. Pemerintah seringkali menanggapi mosi tidak

percaya dengan mengusulkan mosi kepercayaan.

Tak ada asap kalau tidak ada api. Permasalahan ini muncul karena KIH

(Koalisi Indonesia Hebat) yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat

(Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) berjuang melakukan perlawanan untuk

mengembalikan hak konstitusi mereka sebagai wakil rakyat. Karena

pimpinan AKD sebagian besar didominasi oleh KMP bukan KIH sebagai

koalisi yang menag dalam pemilihan umum. KMP (Koalisi Merah Putih)

yang saat ini memiliki selisih kursi lebih banyak dari KIH di parlemen

membuat mereka jumawa dan serakah. Secara sepihak kubu KMP

menggelar paripurna, menetapkan sendiri bahwa mereka menguasai 65

kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan.

8

Hal ini membuktikan bahwa parlemen di negara ini tidak

mencerminkan demokrasi pancasila yang mengedepankan musyawarah

tetapi lebih memutuskan kebijakan secara sepihak tanpa adanya

musyawarah.

C. Penyebab DPR Terbelah

Penyebab DPR terbelah yaitu karena munculnya DPR tandingan akibat

tindak lanjut mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan DPR. DPR yang

awalnya bersama-sama, saling bahu-membahu membangun Indonesia

menjadi lebih baik kedepannya, sekarang terpecah belah dengan adanya

konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, bukan

dengan cara tanding-tandingan seperti ini dan akhirnya sekarang muncul

dualisme parlemen.

Keputusan membentuk pimpinan DPR tandingan juga akan berlanjut

dengan membentuk pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan

lainnya. Cara menjalankan DPR tandingan dengan menjalankan rapat

paripurna dan rapat lainnya sendiri. Mengenai tempat dan ruangan komisi-

komisi untuk parlemen sementara itu bisa dipikirkan kemudian. Itu

merupakan tuturan dari juru bicara KIH, Arif Wibowo.

Tetapi meskipun demikian, tidak heran juga apabila koalisi KIH

(Koalisi Indonesia Hebat) membuat pimpinan DPR tandingan sebab saat

penentuan pimpinan alat-alat kelengkapan Dewan (komisi dan badan-

badan), kisruh internal di PPP juga dijadikan permainan politik. Dengan

dalih PPP Suryadharma Ali masih sah dan sudah mengajukan daftar nama

calon pimpinan alat-alat kelengkapan Dewan, pimpinan sidang pun

mengetuk palunya. Tidak mengherankan jika kubu PPP versi Muktamar

Surabaya mengamuk hebat walau tindakan itu memang tidak patut

dilakukan di parlemen.

9

Sekretaris fraksi PDIP Bambang Wuryanto menambahkan bahwa

pembentukan pimpinan DPR tandingan itu sebenarnya sangat masuk akal.

Seharusnya, wakil rakyat mempresentasikan hasil pemilu legislatif.

Namun, pada kenyataannya dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD,

dan DPRD serta tata tertib, seluruh partai luar KMP dibelenggu.

Apabila dilihat dari pernyataan tersebut, keputusan membentuk DPR

tandingan benar karena KIH berusaha dan berjuang melakukan

perlawanan untuk mengembalikan hak konstitusi mereka sebagai wakil

rakyat.

D. Sikap Pemerintah terhadap DPR Tandingan

Konflik yang terjadi diintern DPR, membuat KIH atau Koalisi

Indonesia Hebat yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati

Nurani Rakyat dan Partai NasDem meminta Presiden Joko Widodo

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang MPR,

DPR, DPD, DPRD (MD3). Namun tanggapan dari Presiden Joko Widodo,

beliau tidak mau menuruti permintaan KIH dengan mengeluarkan Perppu.

Sebab beliau sekarang ini lebih fokus memilih melaksanakan program

pembangunan.

Menurut Ketua Komisi 1 Mahfudz Siddiq, KIH hanya bercanda

mengambil keputusan seperti itu. Karena itu merupakan suatu tindakan

yang ilegal dan pasti tidak akan berlangsung lama. Sehingga pemerintah

tidak perlu terlalu cemas dan khawatir mengenai hal ini. Sebab,

pemerintahan Jokowi dalam waktu dekat akan mengajukan perubahan

anggaran. Dan perubahan anggaran membutuhkan DPR yang bekerja

secara efektif yang tentu harus mempunyai parlemen atau perwakilan

rakyat yang legal dan yang disebut DPR tandingan itu merupakan DPR

yang ilegal. Jadi pemerintah lebih memfokuskan melaksanakan program

10

pembangunan untuk kemajuan Indonesia kedepannya dari pada mengurusi

masalah yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan musyawarah bersama.

E. Persepsi Pemerintah Mengenai Munculnya DPR Tandingan

Persepsi pemerintah bervariasi baik dari KIH maupun KMP. Masing-

masing koalisi mengutarakan pendapat dan komentarnya sesuai dengan

kondisi yang ada.

Persepsi pemerintah mengenai munculnya DPR tandingan muncul dari

kubu lawan yaitu Koalisi Merah Putih (KMP). Ketua Umum Gerindra

Prabowo Subiyanto menyesalkan langkah partai politik pendukung

Jokowi-JK di DPR yang membentuk pimpinan DPR tandingan.

Terbentuknya DPR tandingan hanya akan menghambat kerja

pemerintahan baru di bawah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dan juga

gagasan mengenai DPR tandingan merupakan sikap ketidakdewasaan para

wakil rakyat diparlemen. Tokoh-tokoh KMP justru memberi selamat

kepada pemerintahan baru. KMP memberikan dukungan, dan

menganjurkan pemerintahan baru untuk bekerja keras.

Persepsi dari pemerintah, yaitu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla

mengharapkan masalah DPR tandingan diselesaikan dengan cara

musyawarah, sehingga tidak mengganggu kinerja parlemen. Menurutnya,

DPR tandingan merupakan masalah tetapi tidak ada masalah yang bisa

diselesaikan kecuali dengan cara musyawarah. Presiden Joko Widodo

mengatakan bahwa lebih baik DPR bisa menjaga persatuan dan kesatuan

di lembaganya karena ini juga merupakan contoh untuk rakyat. Bukan

terpecah belah dan membuat tandingan-tandingan.

11

F. Persepsi Masyarakat Mengenai DPR Tandingan

Pandangan publik mengenai DPR tandingan ini mereka

menginginkan DPR tandingan segera dibubarkan. Sebanyak 61,2 persen

masyarakat berpandangan sebaiknya DPR tandingan membubarkan diri.

Besaran itu jauh meninggalkan mereka yang mendukung manuver fraksi-

fraksi di KIH setelah tidak diakomodasi dalam pimpinan alat kelengkapan

dewan (AKD). Hanya 22, 95 yang mendukung DPR tandingan tetap

dipertahankan.

Pandangan publik terkait DPR tandingan itu terungkap tidak lewat

pertanyaan yang diajukan secara to the point. Responden yang terpilih

dijelaskan terlebih duhulu tentang pihak mana yang menggagas

pembentukan DPR tandingan. Yaitu, fraksi-fraksi di KIH (PDIP, PKB,

Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PPP).Selain itu, responden diberi

penjelasan di awal tentang alasan dan latar belakang pembentukan DPR

tandingan tersebut. Yaitu, karena fraksi-fraksi di KIH tidak diikutkan

sebagai pimpinan di AKD.

Termasuk dari segmen pilihan partai politik saat Pemilu 2014.

Pemilih PDIP sekalipun hanya sebanyak 34,91 persen yang inginkan DPR

tandingan dipertahankan. Konstituen partai lain di KIH yang ingin DPR

tandingan dipertahankan tentu semakin kecil. PKB, Hanura, dan PPP

masing-masing ada di kisaran 27–28 persen. Angka itu semakin kecil

untuk Partai Nasdem yang hanya 21,18 persen.

Meski demikian, di bagian lain survei, tertangkap juga bahwa

publik juga ingin KIH tetap diakomodasi dalam pimpinan AKD. Atau,

dengan kata lain, mayoritas publik berharap pimpinan AKD tidak hanya

didominasi fraksi-fraksi di KMP (Koalisi Merah Putih) seperti yang ada

sekarang. Sebanyak 61,71 persen menyatakan setuju KIH diberi posisi

12

dalam pimpinan AKD. Mereka yang tidak setuju hanya 22,86 persen.

Sisanya, sebanyak 15,43 persen, menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

Intinya, masyarakat menginginkan permasalahan mengenai DPR

tandingan ini tuntas dan DPR tandingan sendiri segera membubarkan diri.

Sehingga, kerja parlemen bisa berjalan secara efektif tanpa adanya konflik,

bisa bersatu untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang aman, adil,

makmur dan jauh dari perpecahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari makalah ini yaitu munculnya DPR tandingan ini

disebabkan oleh dominasi pimpinan AKD yang sebagian besar didominasi

oleh KMP, bukan KIH sebagai koalisi yang memenangkan pemilihan umum

2014. Sehingga pihak KIH mengambil keputusan untuk membentuk DPR

tandingan sebagai tindak lanjut mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR.

Tindakan KIH dianggap bercanda oleh pemerintah, sehingga pemerintah lebih

memfokuskan melaksanakan program pembangunan. Akibat adanya DPR

tandingan, muncul persepsi dari pemerintah dan masyarakat yang

menginginkan DPR tandingan segera dibubarkan karena tindakan tersebut

merupakan sikap ketidakdewasaan dan juga bisa menggoyahkan rasa

persatuan dan kesatuan. Tetapi pihak lain mendukung adanya DPR tandingan

tersebut sebagai wujud perjuangan dan perlawanan untuk mengembalikan hak

konstitusi mereka sebagai wakil rakyat.

B. Saran

13

Seharusnya DPR tidak perlu membentuk DPR tandingan, karena hanya

akan memperbelah persatuan dan kesatuan. Semua permasalahan bisa di

selesaikan dengan cara musyawarah yang baik untuk mencapai mufakat.

Meskipun tindakan tersebut merupakan perlawanan untuk mengembalikan hak

konstitusi sebagai wakil rakyat, tetapi jika di selesaikan dengan rasa

kekeluargaan dan kebersamaan pasti akan ada jalan pemecahan dan jalan

keluar dari permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka

http://nasional.kompas.com/read/2014/10/31/13175871/

DPR.Terbelah.Ini.Komentar.Presiden.Jokowi

http://politik.news.viva.co.id/news/read/553231-dpr-terbelah--ini-sikap-

pemerintah

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/trias-politica/

http://ayurahmadhani-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-88671-Umum-

Teori%20Pemisahan%20Kekuasaan%20Locke%20dan

%20Montesquieu.html

http://www.jawapos.com/baca/artikel/8925/Publik-Ingin-DPR-Tandingan-

Bubar

http://www.kabar24.com/nasional/read/20141031/9/235156/dpr-terbelah-

prabowo-sebut-dpr-tandingan-hambat-pemerintahan-jokowi-jk

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/03/20231821/

DPR.yang.Terbelah

http://m2.news.viva.co.id/news/read/553680-dpr-yang-terbelah

14

Lampiran

15

16

17

Koran

18