Draft KAK SMS Gateway

7/25/2019 Draft KAK SMS Gateway

1/5

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUNANGGARAN2015

SMS GATEWAYPBB-P2

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Pemerintah Kabupaten/Kota ........


2/5

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA........

DINAS PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar B!a"a#$

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan

tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang omor 2! Tahun 2""# tentang Pajak Daerah dan $etribusi

Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan% dan

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka

kegiatan proses pendataan% penilaian% penetapan% pengadministrasian% pemungutan&penagihan dan

pela'anan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (abupaten&ota). Pengalihan

pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai *anuari 2" dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh

pemerintahan kabupaten&kota dimulai paling lambat *anuari 2"+.

Untuk meningkatkan ken'amanan ,ajib pajak didalam melaksanakan ke,ajiban pemba'aran PBB%

perlu didukung oleh sarana komunikasi 'ang dapat diterima oleh seluruh lapisan mas'arakat dan salah

satu sarana komunikasi 'ang sudah merata adalah pemanfaatan pertukaran informasi melalui (hort esage er/i0e) pada obile Phone (Hand phone).

ebagaimana diketahui bah,a sarana hand phone adalah suatu sarana 'ang telah digunakan oleh seluruh

lapisan mas'arakat% sebagai salah satu kebutuhan 'ang /ital untuk dapat berkomunikasi dalam kegiatan

sehari hari.

1leh sebab itu% pen'ampaian informasi ataupun sosialisasi 'ang sangat efektif adalah dengan

memanfaatkan sarana komunkasi melalui Hand phone.

plikasi 3ate,a'% adalah suatu sistem aplikasi 'ang dapat digunakan untuk mengirim dan&atau

menerima informasi dalam bentuk melalui Hand Phone.

2. La#%a&a# H'"'

Berbagai kebijakan pemerintah 'ang terkait dengan pela'anan pengelolaan Pajak bumi dan

Bangunan antara lain 4

a. Undang-Undang omor 4 2! Tahun 2""# tentang Pajak Daerah dan $etribusi Daerah.

b. Peraturan Bersama enteri euangan dan enteri Dalam egeri omor 425&P."6&2"" dan omor 4 7! Tahun 2"" tentang Tahapan Persiapan Pengalihan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.


3/5

0. urat 8daran Dirjen Pajak o. 8-2&P*&2"2 tentang Pemeliharaan basis data Pajak

Bumi dan Bangunan Dalam $angka Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

ektor Pedesaan dan Perkotaan.

. Ma"&'% %a#T'*'a#egiatan pembangunan istem plikasi 3ate,a' ini mempun'ai maksud dan tujuan

sebagai berikut4

a. emanfaatan aplikasi 3ate,a' 'ang teritegrasi dengan istem informasi

Pengelolaan PBB-P2 untuk meningkatkan pela'anan PBB 'ang meliputi pen'aampaian

informasi kepada ,ajib pajak mengenai ,aktu jatuh tempo% keterlambatan pemba'aran%

sudah melakukan pemba'aran dan informasi lainn'a 'ang perlu disampaikan melalui

fasilitas .b. embantu mengingatkan dan mempermudah ,ajib khususn'a didalam melaksanakan

ke,ajiban memba'ar PBB9

0. embantu kemudahan dalam pelakasanaan sosialisasi kepada ,ajib pajak tentang

informasi 'ang terkait dengan PBB.

asaran 'ang ingin di0apai dalam egiatan ini adalah sebagai berikut4

a. eningkatkan pela'anan pen'ampaian informasi se0ara 0epat kepada

,ajib pajak9

b. eningkatkan se0ara kualitas sumber da'a manusia di lingkungan

Pemerintah Daerah abupaten Pur,akarta dalam memberikan pela'anan kepada ,ajib

pajak9

0. Ter0iptan'a sistem administrasi sistem pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan 'ang baik9

+. L,#$"'- P"r*aa#

Pembangunan aplikasi 3ate,a'.

Pen'ediaan aplikasi gate,a' 'ang memiliki fitur untuk mendukung kegiatan

pen'ampaian infromasi kepada ,ajib pajak 'ang meliputi4

i) :nformasi4

- :nformasi 4 :nformasi Data Tunggakan% :nformasi ;aktu *atuh Tempo%

informasi Pemba'aran9

- Pemba'aran4 pemberitahuan bah,a pemba'aran sudah dilaksanakan9


4/5

ii) Bersifat multi platform% minimal dapat berjalan pada istem 1perasi ;indo,s

dan ? sehingga mudah dikembangkan

untuk pajak daerah lainn'a9

i/) enggunakanBasis Data open sour0e 'ang handal dengan kemampuan

menampung data dalam jumlah tidak terbatas

/) plikasi dapat diuji0oba melalui proof of 0on0ept jika dibutuhkan9

/i) plikasisudah pernah diimplementasikan di salah satu kabupaten & kota di

:ndonesia

5. Ha&,! A",r K$,ata#Hasil akhir kegiatan meliputi 4

a. Tersedian'a plikasi 3ate,a'.

b. Terlaksanan'a pelatihan bagi tenaga operasional aplikasi 3ate,a'

0. Tersedian'a umber Da'a anusia (D) 'ang mampu mengoperasikan plikasi

3ate,a'

d. Terimplementasikann'a plikasi 3ate,a' se0ara baik sesuai dengan ketentuan

dan kebutuhan user.

. a"t' P!a"&a#a#

;aktu 'ang dibutuhkan dalam egiatan ini% dilaksanakan dalam ,aktu ...... hari kalender.

. Kr,tr,a

Dalam pekerjaan pengadaan seperti dimaksud pada pengarahan penugasan ini% pen'edia

jasa pengadaan harus memperhatikan pers'aratan-pers'aratan sebagai berikut4

ebagai bentuk penjagaan mutu hasil pengadaan% maka 0alon pen'edia barang&jasa

dis'aratkan untuk memenuhi ketentuan teknis4

a. Tenaga ahli minimal omputer melampirkan 0op' ija@ah dan referensi kerja 'ang

berhubungan dengan sistem pengelolaan PBB9

b. Pernah melaksanakan pengadaan sejenis% diutamakan rekanan 'ang pernah

melaksanakan pengadaan sarana kerja pendaerahan PBB minimal daerah% dibuktikan

dengan Aoto 0op' P dan Berita 0ara Pen'elesaian Pekerjaan (Pembuktian

ualifikasi)9


5/5

0. elampirkan surat keterangan & referensi Tenaga hli dari Dinas Pendapatan bah,a

pernah melaksanakan pekerjaan sejenis di salah satu abupaten&ota9

d. Bersedia melakukan presentasi Teknis dan Proof of ?on0ept (Po?) jika diperlukan9

. P#'t'-a. erangka 0uan erja () ini merupakan bagian 'ang tidak terpisahkan dari

Dokumen ontrak Pelaksanaan pekerjaan bersangkutan 'ang dapat menjadi

dasar&pedoman ter0apain'a pelaksanaan kegiatan pengadaan.

b. Hal-hal lain 'ang lebih rin0i mengenai jenis dan spesifikasi teknis barang serta

mekanisme pemilihan pen'edia barang&jasa akan dituangkan lebih lanjut dalam

Dokumen Pengadaan 'ang disusun oleh Panitia Pengadaan Dinas Pendapatan Derah

abupaten Pur,akarta.

Demikian erangka a0uan kerja () ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestin'a.

Documents

Draft KAK SMS Gateway