46
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN 2018 Drs. WINDARTO Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan

Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

  • Upload
    vodang

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PACITAN

2018

Drs. WINDARTOKepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Pacitan

Page 2: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

BENCANA

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau

nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,

dan dampak psikologis (UU 24/2007)

2

Page 3: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

JENIS BENCANA (UU 24/2007)

ALAM

NON ALAM

SOSIAL3

Page 4: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

BENCANA ALAM

Bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa

yang disebabkan oleh alam antara

lain berupa gempabumi, tsunami,

gunung meletus, banjir, kekeringan,

angin topan, dan tanah longsor

4

Page 5: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

BENCANA NON ALAM

Bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian peristiwa

nonalam yang antara lain berupa

gagal teknologi, gagal modernisasi,

epidemi, dan wabah penyakit.

5

Page 6: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

BENCANA SOSIAL

Bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang diakibatkan oleh

manusia yang meliputi konflik

sosial antarkelompok atau

antarkomunitas masyarakat,

dan teror.

6

Page 7: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

A

N

C

A

M

A

N

1.GEMPA

2.LONGSOR

3.KEKERINGAN

4.KEBAKARAN HUTAN LAHAN

5.BANJIR

6.ANGIN KENCANG

7.GELOMBANG PASANG ABRASI

8.EPIDEMI WABAH PENYAKIT

9.TSUNAMI

10.KEGAGALAN TEKNOLOGI

11.KONFLIK SOSIAL 7

Page 8: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

8

Page 9: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

MANAJEMEN BENCANA

MANAJEMEN

RESIKO

BENCANA

MANAJEMEN

KEDARURATAN

MANAJEMEN

PEMULIHAN

PENCEGAHAN

DAN MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

9

Page 10: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

DEFINISI

MANAJEMEN BENCANA

Segala upaya atau kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka pencegahan,

mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat

dan pemulihan berkaitan dengan

bencana yang dilakukan pada sebelum,

pada saat dan setelah bencana.

10

Page 11: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

A. Pencegahan (prevention)

B. Mitigasi (mitigation)

C. Kesiapan (preparedness)

D. Peringatan Dini (early warning)

E. Tanggap Darurat (response)

F. Bantuan Darurat (relief)

G. Pemulihan (recovery)

H. Rehablitasi (rehabilitation)

I. Rekonstruksi (reconstruction)11

Page 12: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

• Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengurangi atau menghilangkan risiko bencana,

baik melalui pengurangan ancaman bencana

maupun kerentanan pihak yang terancam bencana

(UU no. 24/2007).

12

Page 13: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

1. Membuat Peta Daerah Bencana

2. Mengadakan dan Mengaktifkan Isyarat-Isyarattanda bahaya

3. Menyusun Rencana Umum tata ruang

4. Menyusun Perda mengenai syarat keamanan, bangunan pengendalian limbah dsb.

5. Mengadakan peralatan/perlengkapan Ops. PB

6. Membuat Prosedur tetap, PetunjukPelaksanaan, Petunjuk Teknis PB.

7. Perbaikan kerusakan lingkungan

13

Page 14: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

(UU no. 24/2007)

STRUKTURAL

NON

STRUKTURAL

Perbaikan dan pembangunan sarana

prasarana umum, misal : chekdam,

bendungan, tanggul, jalan dll

Penyusunan regulasi misal : RTRW,

RTDR, Perda PB, Perbup, SOP, dll14

Page 15: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang

tepat guna dan berdaya guna (UU no. 24/2007).

Misalnya: Penyiapan sarana komunikasi, pos komando,

penyiapan lokasi evakuasi, Rencana Kontinjensi, dan

sosialisasi peraturan / pedoman penanggulangan bencana.

Upaya untuk mengantisipasi

bencana melalui pengorganisasian

langkah secara tepat, efektif

dan siap siaga

15

Page 16: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan

terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang

berwenang (UU no. 24/2007).

Pemberian peringatan dini :

- Mudah dipahami dan menjangkau masyarakat

- Segera, tepat waktu

- Tegas tidak membingungkan

- Bersifat resmi

Upaya memberikan

tanda peringatan

akan kemungkinan terjadinya

bencana

16

Page 17: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengansegera pada saat kejadian bencana untukmenangani dampak buruk yang ditimbulkan,meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasikorban, harta benda, pemenuhan kebutuhandasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,penyelamatan, serta pemulihan prasarana dansarana (UU no. 24/2007)

Upaya pada saat bencana

Untuk menanggulangi dampak

Yang ditimbulkan bencana.17

Page 18: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik

atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada

wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk

normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek

pemerintahan dan kehidupan masyarakat. (UU no. 24/2007)

Upaya untuk membantu

Masyarakat untuk

Memperbaiki rumah,

Fasilitas umum & sosial,

Dan menghidupkan roda

Perekonomian.

18

Page 19: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Pembangunan kembali semua prasarana dan

sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-

bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial

dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan

bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala

aspek kehidupan bermasyarakat.

Program untuk perbaikan

fisik, sosial, dan ekonomi

untuk mengembalikan

kehidupan masyarakat

pada kondisi yang

sama atau lebih baik.

19

Page 20: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Pengurangan Risiko

Mitigasi

Pembangunan

Bantuan Darurat

20

Page 21: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Difokuskan pada analisis risikobencana, ancaman, kerentanan dankemampuan masyarakat.

Tujuan utama untuk meningkatkankemampuan untuk mengelola danmengurangi risiko, dan jugamengurangi terjadinya bencana,dilakukan bersama oleh semuaparapihak (stakeholder) denganpemberdayaan masyarakat.

21

Page 22: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Difokuskan pada pengenalan daerahrawan ancaman bencana dan polaperilaku individu / masyarakat yangrentan terhadap bencana.

Tujuan utama memitigasi terhadapancaman bencana dilakukan secarapembuatan struktur bangunan,sedangkan mitigasi terhadap polaperilaku yang rentan melalui relokasipermukiman, peraturan-peraturanbangunan dan penataan ruang.

22

Page 23: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Difokuskan pada saat kejadian

bencana melalui pemberian bantuan

darurat berupa: pangan,

penampungan, kesehatan.

Tujuan utama penanganan adalah

untuk meringankan penderitaan

korban, kerusakan ketika terjadi

bencana dan segera mempercepat

pemulihan.

23

Page 24: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Difokuskan pada faktor-faktor

penyebab dan proses terjadinya

kerentanan masyarakat terhadap

bencana.

Tujuan utama untuk peningkatan

kemampuan masyarakat di berbagai

aspek non-struktural (misalnya

pengentasan kemiskinan, peningkatan

kualitas hidup, pemilikan lahan, akses

terhadap modal, inovasi teknologi)

24

Page 25: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

1. Bukan hanya tanggap darurat tetapi juga keseluruhanmanajemen risiko & pembangunan.

2. Perlindungan sebagai bagian hak asasi dan bukansemata kewajiban pemerintah.

3. Dengan demokratisasi dan otonomi daerah PBtanggungjawab Pemda , masyarakat dan dunia usaha

4. PB bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi jugaurusan bersama masyarakat dan dunia usaha.

25

Page 26: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

REGULASI KEGIATAN PENANGGULANGAN

BENCANA:

Pasal 27 Point (b) UU No. 24 Tahun 2007 bahwa setiaporang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2003tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Pengungsidi daerah

Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentangPedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2011 tentangPedoman Relawan Penanggulangan Bencana

Keputusan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentangpedoman desa/ kelurahan tangguh

Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang PeranSerta Masyarakat dalam Penyelenggaraan PenanggulanganBencana

Peraturan Kepala BNPB No. 12 Tahun 2014 tentang PeranSerta Lembaga Usaha dalam PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana

26

Page 27: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

PRINSIP PRINSIP PENANGGULANGAN

BENCANA (UU 24/2007)

Cepat & Tepat

Prioritas

Koordinasi & Keterpaduan

Berdaya guna & Berhasil guna

Transparansi & Akuntabilitas

Kemitraan

Pemberdayaan

Non diskriminatif

Non Proletisi

Page 28: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Peran dan Fungsi Instansi Pemerintahan

Terkait Dalam melaksanakan

penanggulangan becana di daerah akan

memerlukan koordinasi dengan sektor.

(Perka BNPB No 4 Tahun 2008)

28

Page 29: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Secara garis besar dapat diuraikan peran lintas sektor sebagaiberikut :

1. Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan

pembinaan pembangunan daerah.

2. Sektor Kesehatan, merencanakan pelayanan

kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan para

medis.

3. Sektor Sosial merencanakan kebutuhan pangan,

sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para

pengungsi

4. Sektor Pekerjaan Umum, merencanakan tata ruang

daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan

kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana.

29

Page 30: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

5. Sektor Perhubungan, melakukan deteksi dini dan

informasi cuaca/meteorologi dan merencanakan

kebutuhan transportasi dan komunikasi

6. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral,

merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di

bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah

manusia yang terkait dengan bencana geologi

sebelumnya

7. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

merencanakan pengerahan dan pemindahan korban

bencana ke daerah yang aman bencana.

8. Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya

kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana

pada masa pra bencana 30

Page 31: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

9. Sektor Kehutanan, merencanakan dan

mengendalikan upaya mitigatif khususnya

kebakaran hutan/lahan.

10. Sektor Lingkungan Hidup, merencanakan

dan mengendalikan upaya yang bersifat

preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam

pencegahan bencana.

11. Sektor Kelautan merencanakan dan

mengendalikan upaya mitigatif di bidang

bencana tsunami dan abrasi pantai.

31

Page 32: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

12. Sektor Lembaga Penelitian dan Pendidikan

Tinggi, melakukan kajian dan penelitian

sebagai bahan untuk merencanakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana

pada masa pra bencana, tanggap darurat,

rehabilitasi dan rekonstruksi.

13. TNI/POLRI membantu dalam kegiatan

SAR, dan pengamanan saat darurat

termasuk mengamankan lokasi yang

ditinggalkan karena penghuninya

mengungsi.

32

Page 33: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

PERAN DAN POTENSI MASYARAKAT

1. Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan

bencana sekaligus korban bencana harus mampu

dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga

diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang

lebih besar.

2. Swasta

Peran swasta belum secara optimal diberdayakan.

Peran swasta cukup menonjol pada saat

kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan

darurat. Partisipasi yang lebih luas dari sektor

swasta ini akan sangat berguna bagi peningkatan

ketahanan nasional dalam menghadapi bencana.

33

Page 34: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

3. Lembaga Non-Pemerintah

Lembaga-lembaga Non Pemerintah pada

dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan

yang memadai dalam upaya penanggulangan

bencana. Dengan koordinasi yang baik

lembaga Non Pemerintah ini akan dapat

memberikan kontribusi dalam upaya

penanggulangan bencana mulai dari tahap

sebelum, pada saat dan pasca bencana.

4. Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian

Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien

jika dilakukan berdasarkan penerapan

ilmupengetahuan dan teknologi yang tepat. Untuk

itu diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli

dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.34

Page 35: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

5. Media

Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk

opini membangun ketahanan masyarakat menghadapi

bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam

memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan

dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya,

serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.

6. Lembaga Internasional

Pada dasarnya Pemerintah dapat menerima

bantuan dari lembaga internasional, baik pada saat pra

bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana.

Namun demikian harus mengikuti peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.

35

Page 36: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Peran Relawan

pada Saat Tidak Terjadi Bencana

1. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan

dalam kegiatan:

a. Pengurangan Risiko Bencana atau mitigasi, antara lain melalui:

Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat

Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam rangka pengurangan risiko

bencanaPeningkatan kewaspadaan masyarakat.

b. Pelatihan, antara lain pelatihan dasar/lanjutan manajemen,

pelatihan teknis kebencanaan, geladi dan simulasi bencana

36

Page 37: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

A. KESIAPSIAGAAN, ANTARA LAIN MELALUI:

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN ANCAMAN DAN KERENTANAN

MASYARAKAT

PENYULUHAN, PELATIHAN, DAN GELADI TENTANG

MEKANISME TANGGAP DARURAT BENCANA

PENYEDIAAN DAN PENYIAPAN BARANG PASOKAN PEMENUHAN

KEBUTUHAN DASAR

PENYEDIAAN DAN PENYIAPAN BAHAN, BARANG, DAN

PERALATAN UNTUK PEMENUHAN PEMULIHAN PRASARANA DAN

SARANA

PENYIAPAN LOKASI EVAKUASI

B. PERINGATAN DINI, ANTARA LAIN MELALUI PEMASANGAN DAN

PENGUJIAN SISTEM PERINGATAN DINI DI TINGKAT

MASYARAKAT

2. Pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat berperan

dalam kegiatan:

37

Page 38: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

PADA SAAT TANGGAP DARURAT RELAWAN DAPAT MEMBANTU DALAM

KEGIATAN:

1. KAJI CEPAT TERHADAP CAKUPAN WILAYAH YANG TERKENA,

JUMLAH KORBAN DAN KERUSAKAN, KEBUTUHAN SUMBER

DAYA, KETERSEDIAAN SUMBER DAYA SERTA PREDIKSI

PERKEMBANGAN SITUASI KE DEPAN

2. PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI WARGA

MASYARAKAT TERKENA BENCANA

3. PENYEDIAAN DAPUR UMUM

4. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BERUPA AIR BERSIH,

SANDANG, PANGAN, DAN LAYANAN KESEHATAN TERMASUK

KESEHATAN LINGKUNGAN

5. PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN/HUNIAN SEMENTARA

Peran Relawanpada Saat Tanggap Darurat

38

Page 39: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

6. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan

memberikan prioritas pelayanan

7. Perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran

pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana

8. Penyediaan sistem informasi untuk penanganan

kedaruratan

9. Pendampingan psikososial korban bencana

10. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan

11. Kegiatan lain terkait kedaruratan.

39

Page 40: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

1. Undang-Undang nomor : 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana.

Undang-uandang tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

a. Penanggulangan Bencana merupakan hak sekaligus tanggung jawab

bersama seluruh pemangku kepentingan yang diatur peraturan

dibawahnya.

b. Pemerintah sebagai penanggung jawab Penanggulangan Bencana

dengan peran aktif masyarakat dan lembaga-lembaga usaha

nasional.

c. Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana dimulai sejak Pra

Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana,

terpadu dan terkoordinir.

d. Membangun masyarakat Tangguh dan tahan dalam menghadapi

bencana.

e. Membangun system Penanggulangan Bencana yang handal melalui

kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadahi.

f. Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam setiap rencana

pembangunan.

40

Page 41: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

2. Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014

tentang Pemerintahan Daerah bahwa Trantibum dan Perlindungan

masyarakat adalah urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga

menjadi standart pelayanan minimal.

3. Permendagri Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Penugasan Satuan

Linmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

Penyelenggaraan Pemilu pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Linmas

adalah warga masyarakata yang disiapkan dan dibekalipengetahuan

serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan

Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta

ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban

Masyarakat kegiatan social kemasyarakatan.

4. Permendagri Nomor : 84 Tahun 2014 tanggal 28 Nopember 2014

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

41

Page 42: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

Pengertian Satuan Linmas berdasarkan Permendagri nomor : 10 Tahun

2010 memiliki beberapa unsur kata yaitu :

1. Warga masyarakat,

2. Yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan,

3. Penanganan bencana dan mengurangi / memperkecil Resiko

Bencana,

4. Ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat,

5. Ikut dalam kegiatan social masyarakat.

42

PENGERTIAN

Page 43: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

PERAN ANGGOTA SAT LINMAS DALAM PENAGGULANGAN BENCANA.

1. Pada saat Pra Bencana.

a. Pada saat pra bencana dengan tujuan mengurangi Resiko Bencana

bersifat Preventif meliputi Pencegahan, Mitigasi Penanggulangan

Bencana dan kesiap-siagaan seluruh elemen masyarakat.

b. Anggota LINMAS bisa berperan sebagai salah satu anggota masyarakat

memberi saran, masukan/pertibangan pada masyarakat

dilingkungannya maupun Pemerintah dalam hal ikut dalam

perencanaan pembangunan Desa.

c. Dalam Mitigasi Bencana anggota LINMAS juga berperan aktif sebagai

contoh : Mengingatkan pemilik bangunan/pohon yang sudah berpotensi

akan tumbang /roboh seandainya bencana datang.

d. Melatif diri dan lingkungannya supaya selalu siap dan waspada dalam

menghadapi setiap bencana.

e. Mampu menyampaikan keinginan Pemerintah.

43

Page 44: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

2. Pada saat Tanggap Darurat.

a. Membunyikan tanda peringatan/tanda bahaya yang sudah disepakati

masyarakat ( missal : Kentongan/Lonceng dll ).

b. Pengkajian Darurat dengan cepat serta memprioritaskan hal-hal yang

bersifat mendesak dan harus segera ditindak lanjuti, hubungi

Insatansi terkait yang berwenang menangani peristiwa tersebut dan

bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat yang peduli.

c. Rencana kasi penyelamatan jiwa manusia sebagai prioritas

disesuaikan dengan kemampuan peralatan dan Sumber Daya

Manusia yang terlatih kemudian baru harta benda untuk mengurangi

tingkat kerugian.

d. Memberlakukan segala kegiatan dalam keadaan tanggap darurat.

Anggota SATLINMAS harus mampu memberi, menenangkan

warga/korban sambil menunggu perintah dari atasannya. Contoh Pak

Camat/Pak/Bu Lurah.

44

Page 45: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

3. Pada saat Pasca Bencana.

Setelah Bencana terjadi dan tanggap darurat telah

berakhir maka fase berikutnya : Rehabilitasi dan

Rekonstruksi dalam hal ini peran anggota SATLINMAS

lebih terkoordinir dengan kewilayahan dalam memberikan

data-data yang otentik dan valid. Data yang valid akan

menjadi dasar aparat kewilayahan dalam member data

kepada Pemerintah yang diatasnya untuk ditindak lanjuti.

45

Page 46: Drs. WINDARTO - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna

46