Tanjungpinang- Pada hari Senin 30 Mei 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 dengan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Penyerahan LHP LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2015 dilakukan secara langsung oleh Ketua BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, MA kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Turut hadir dalam acara penyerahan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Isman Rudy, jajaran pejabat Eselon BPK perwakilan dan tim pemeriksa.

“BPK telah memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2015 dan menemukan permasalahan SPI dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun tidak signifikan dan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” ujar ketua Ketua BPK dalam sambutan resminya.

Meskipun mendapat opini WTP seperti tahun anggaran sebelumnya, Ketua BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, ada juga menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar lebih meningkatkan lagi kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangannya terutama terhadap beberapa hal seperti pengelolaan dana BOS, belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota dan SOP tentang manajemen kas daerah.

Sementara itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun menuturkan bahwa ia sangat berterima kasih dengan semua staf dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri khususnya tim penyusun anggaran sehingga mendapatkan predikat WTP untuk keenam kalinya.

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali mendapatkan predikan WTP dari BPK. Semoga untuk tahun 2016 ini serta penganggaran tahun-tahun mendatang kita dapat mempertahankan pencapaian seperti saat ini,” ungkap Nurdin.*

BATAM (29/3) – Kali ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berkesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Hubungan Tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan Aparat Penegak Hukum. Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Asri Agung Putra.

Dalam kesempatan tersebut hadir pula Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigatif BPK I Nyoman Wara. I Nyoman Wara menyampaikan tentang metode dan teknik penghitungan kerugian negara/daerah serta tugas dan kewenangan BPK dalam bidang keuangan negara/daerah. Ia juga menyebutkan bahwa penting bagi para pemeriksa untuk benar-benar memahami kasus pemeriksaan agar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat dibutuhkan.

Sebagai Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas untuk menyampaikan temuan yang mengandung unsur pidana kepada instansi berwenang seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa,”Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan

sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut,” untuk itu Sam Budigusdian berharap agar koordinasi antara BPK dan APH dapat berjalan dengan intensif dan dinamis.

Sehubungan dengan kegiatan di atas, sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah mengadakan mootcourt (Peradilan Semu) berkoordinasi dengan Ditama Binbangkum BPK, Pengadilan Negeri Batam, serta Kejaksaan Negeri Batam. Dalam kegiatan peradilan semu ini dihadirkan 3 orang Hakim dan Panitera dari Pengadilan Negeri Batam, satu orang Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batam, dan seorang Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners.

Mootcourt dilanjutkan dengan Sosialisasi “Aspek Psikologis dalam Pemberian Keterangan Ahli” yang disampaikan oleh staf Sub Bagian Konsultasi Biro SDM BPK RI, Pulung Tri Anggoro. Pulung menjelaskan perlunya persiapan psikologis bagi pemberi keterangan ahli karena setiap orang memiliki daya tahan yang berbeda-beda terhadap stress. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Isman Rudy berharap dengan diselenggarakannya peradilan semu dan sosialisasi ini dapat menjadi gambaran dan pedoman bagi para pemeriksa yang nantinya mendapat tugas bertindak selaku pemberi keterangan ahli. vin

KAPOLDA KEPRI DAN WAKAJATI KEPRI HADIRI UNDANGAN KOORDINASI DENGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Badan Pemeriksa KeuanganBPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Edisi II/2016

Jl. Raja Isa Batam Center, Batam 29432 Telp. (0778) 468575 Fax. (0778) 468580

LKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TA 2015 RAIH OPINI WTP

edisi 2 tahun 2016.indd 1 9/5/16 17:13

Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan Upacara Bendera memperingati HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri di Batam.

Upacara peringatan HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Perwakilan Isman Rudy diikuti oleh Kepala Sekretariat Muhaimin, Kepala Subauditorat Ratna A Kusumaningtias serta jajaran pejabat eselon IV dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam sambutan Ketua BPK RI Harry Azhar Azis yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan, disampaikan bahwa rangkaian perjalanan panjang yang telah dilalui oleh negeri ini , harus disyukuri bahwa BPK merupakan salah satu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 dan tentunya harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan negara tersebut melalui tugas dan fungsi BPK. Untuk itulah, di dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020, kita menetapkan visi BPK, yaitu: “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”.

Ditambahkan pula dalam pidato Ketua BPK RI, selain aktif di dalam negeri BPK juga terus meningkatkan kredibilitas dan peran aktif di tingkat internasional. Peran aktif ini ditujukan untuk penguatan kelembagaan BPK di mata dunia dan turut memberikan pengalaman atau pengetahuan dari BPK kepada dunia untuk bidang pemeriksaan keuangan negara. Selain keaktifan di organisasi BPK sedunia (INTOSAI), Asia (ASOSAI) dan Asia Tenggara (ASEANSAI), BPK juga terpilih menjadi external auditor International Atomic Energy Agency (IAEA). Saat ini, BPK sedang menyiapkan program pemeriksaan untuk IAEA tersebut.

Dengan tema Indonesia Kerja Nyata, Peringatan Kemerdekaan Hari Ulang Tahun ke-71 diharapkan semua elemen bangsa mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan pendahulu kita, dengan kerja nyata untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.Dirgahayu Republik Indonesia!

(Batam) BPK Perwakilan Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2015 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kepri, Kamis 9 Juni 2016. Tercatat enam Kabupaten /Kota yang diserahkan LHP LKPD TA 2015 dalam acara tersebut yaitu, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Acara penyerahan dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Kepala Daerah dan Jajaran pejabat struktural dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau serta Pejabat struktural dan Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Kepri.

Pada Pemeriksaan LKPD TA 2015, BPK Perwakilan Kepri memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 5 Kabupaten/ kota yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas sedangkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada Kabupaten Natuna. Beberapa hal yang mendasari pemberian opini WDP untuk Kabupaten Natuna antara lain adanya aset tanah dan bangunan yang tidak dapat diketahui keberadaannya serta tidak dapat dikapitalisasi.

“Selain Opini atas Laporan Keuangan. BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan- permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hasil Pemeriksaan BPK ini, selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan

dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah” ungkap Isman Rudy .

Sementara itu Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan pada tahun ini merasa puas dengan pencapaian yang telah dihasilkan oleh SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyajikan LKPD TA 2015. “Saya sangat senang, mungkin ini buat kabupaten lain adalah hal sudah biasa, tapi buat kami ini luar biasa” pungkas Bupati Kepulauan Anambas yang baru kali pertama menerima predikat WTP.

Pada kesempatan yang berbeda, LHP LKPD Kabupaten Lingga yang penyerahan dilakukan terpisah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Beberapa hal yang menjadi pengecualian opini antara lain Belanja jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta belanja bahan/material dan kapitalisasi aset tetap. *

Peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam

BPK Kepri Serahkan LHP LKPD Tahun Anggaran 2015

GALERI FOTO

1. Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat dan Kepala Subauditorat berfoto bersama dalam acara perpisahan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang berpindah / mutasi ke Unit Kerja yang lain.

2. Aksi Donor Darah pegawai BPK Perwakilan Kepulauan Riau pada 18 Agustus 2016.

3. Suasana Buka Puasa Bersama BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengundang anak -anak yatim.

1

23

edisi 2 tahun 2016.indd 3 9/5/16 17:13