STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK RAKYAT

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH

Ekonomi Politik

yang dibina oleh Bapak Drs. Mohammad Arief, Msi.

Oleh

Totok Hariyanto 100413401221

Tutus Veronika 100413401201

Wartanindita 100413401230

Yoga Aditya 100413401215

William Calvin L. 100413401211

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN

April 2012

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan

penting karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga

merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara dari sektor non migas.

Di sektor pertanian, terdapat proporsi rumah tangga miskin yang sangat besar

(0,72 %) dibandingkan sektor lainnya. Kemiskinan inilah yang menjadi akar

permasalahan dan ketidakmampuan rumah tangga petani untuk menyediakan

pangan dalam jumlah, mutu dan ragam yang sesuai dengan kebutuhan setiap

individu, untuk memenuhi asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral

yang bermanfaat bagi pertumbuhan, kesehatan dan daya tahan jasmani maupun

rohani. Dengan demikian, sebagian besar petani tergolong rawan pangan dan gizi

secara ekonomis.

Selain kebutuhan pangan, kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat

juga diperlukan untuk supaya mereka tidak di tindas oleh orang lain. Bahkan

dalam era globalisasi sekarang ini tidak jarang dijumpai beberapa orang tua yang

masih beranggapan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan sekunder. Demikian

sehingga mayoritas penduduk di perdesaan hanya mempunyai latar belakang

pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada juga yang tidak sampai tamat

SD. Pada saat petani mampu mengatasi kesulitan hidupnya dalam upaya

memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka tentu menggunakan berbagai strategi

agar dapat bertahan hidup. Bila kehidupan masyarakat sudah baik pasti

perekonomian di Indoinesia akan mengalami kemajuan. Dalam makalah ini akan

dibahas bagaiman menangani kebutuhan pokok khususnya di Indonesia. Mulai

dari pangan sampai sector pemerintah tentang kesehatan, pendidikan dan banyak

lagi.

1

B. Rumusan Masalah.

1. Apakah yang dimaksud Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok ?

2. Apasajakah Kebutuhan Pangan?

3. Bagaimanakah Tuntutan (Voice) dan Pengorbanan (Exit) Di Indonesia

Terhadap Kebutuhan Pokok?

4. Apasajakah Bentuk Tata Niaga Kebutuhan Pokok?

5. Apasajakah Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pokok?

C. Tujuan Pembahasan.

1. Untuk mengetahui Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok.

2. Untuk mengetahui Kebutuhan Pangan.

3. Untuk mengetahui Tuntutan (Voice) dan Pengorbanan (Exit) Di

Indonesia Terhadap Kebutuhan Pokok.

4. Untuk mengetahui Bentuk Tata Niaga Kebutuhan Pokok.

5. Untuk mengetahui Strategi Pemenuhan Kebutuhan.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok

Pengalaman pendekatan pertumbuhan (growth strategy) memunculkan

masalah kemiskinan dan ketimpangan maka pendekatan pembangunan berikutnya

adalah pendekatan kebutuhan pokok yang mulai digagas dan di dukung oleh

International Labor Organization (ILO) tahun 1976. Pentingnya kebutuhan pokok

dalam kehidupan manusia sebenarnya sudah menjadi kepedulian dari para

ekonom pembangunan meskipun langkah konkret setelah itu tidak selalu menjadi

perhatian. Albert Hirschman mengemukakan tentang kebutuhan pokok adalah:

Dalam waktu yang tidak lama, perhatian tidak hanya ditujukan kepad

aspek-aspek distribusi pendapatan relative, tetapi juga kepada tingkat

pemenuhan kebuthan absolute penduduk miskin suatu negara. Maka

perhatian terhadap kebutuhan pokok, pangan, kesehatan, pendidikan, dan

sebagainya yang sekarang ini muncul sesungguhnya sudah lama

merupakan prinsip yang digandrungi ekonomi pembangunan.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok (primer) yang dibutuhkan

oleh manusia. Kebutuhan manusia yang terus meningkat menyebabkan ilmu

pengetahuan dan teknologi juga semakin meningkat. Kebutuhan pokok manusia

adalah sandang, pangan dan papan:

Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai mahluk

berbudaya.Pada awalnya manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan

hewan yang tersedia di alamKemudian manusia mengembangkan teknologi

pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian.Pakaian

berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin.Lama kelamaan fungsi pakaian

berubah, yakni untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan

seperti pakaian kerja, pakaian rumah, untuk tidur dan sebagainya.

Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia. Pangan dibutuhkan

manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan

pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan

cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstentifikasi, sedangkan di negara

3

maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi yaitu cara

mengolah pertanian dengan lebih baik dan moderen. Hal itu menyebabkan

produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang

Di berbagai masyarakat, bahan makanan pokok memegang peranan utama dalam

memenuhi kebutuhan penduduk. Contohnya orang di Sumatera dan Jawa sebagian

besar mengonsumsi nasi sedangkan masyarakat Maluku dan Papua mengonsumsi

sagu.

Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Pada

awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri. Namun lama kelamaan berubah

menjadi tempat tinggal keluarga. Karena itu kebutuhan akan memperindah rumah

semakin ditingkatkan.

Menurut ILO kebutuhan pokok pada dasarnya meliputi dua elemen, yaitu:

1. Meliputi persyaratan minimum tertentu bagi konsumsi sendiri, pangan

yang cukup, perlindungan, dan pakaian.

2. Termasuk pelayan an esensial yang sebagian besar disediakan oleh dan

untuk masyarakat, seperti air minum yang bersih, sanitasi, kendaraan

umum dan fasilitas pendidikan.

Secara lebih rinci strategi pemenuhan kebutuhan pokok terutama

berorientasi pada penyediaan secara langsung kebutuhan dasar meliputi hal

berikut:

1. Kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan permukiman.

2. Jasa-jasa kebutuhan dasar berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, dan

transformasi secara publik.

3. Lapangan kerja yang produktif yang dapat menjamin pendpatan yang bisa

menjamin pemenuhan kebutuhan pokok.

4. Partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut

kepentingan sendiri.

Tentang kebutuhan pokok ini terdapat tiga nilai inti dalam pembangunan

yang harus diwujudkan. Tiga nilai inti dalam pembangunan, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok

2. Aktualisasi self-estreem, dan

3. Aktualisasi nilai-nilai kebebasan (freedom)

4

Dalam pemenuhan kebutuhan pokok pelayanan publik merupakan

kebutuhan pokok sebenarnya bisa berkaitan dengan dua jenis barang, yaitu barang

privat dan barang publik. Barang privat adalah barang yang penggunaannya bisa

dikecualikan dari penggunaan oleh orang lain (excudable). Misalnya: beras, jam,

baju, dsb, yang kalau sudah diproduksi dan dibeli oleh seseorang maka orang lain

tidak bisa ikut menikmatinya. Sedangkan Barang publik adalah barang yang

penggunaannya tidak bisa dikecualikan (non excludable) dari penggunaan oleh

orang lain. Misalnya: Kesehatan, pendidikan.listrik, air minum, dan seseorang

memperbaiki jalan yang rusak. Jalan tersebut tidak hanya dinikmati oleh orang

tersebut melainkan juga oleh orang yang melewatinya. Hal yang sama, juga

berlaku terhadap keamanan, udara bersih, dan kali bersih.

B. Kebutuhan Pangan

Definisi Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan No.7 Tahun

1996 adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang

tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun

mutunya, aman, merata dan terjangkau”.

Konsep ketahanan pangan tersebut paling tidak melingkupi lima unsur

pokok, yaitu:

1. berorientasi pada kebutuhan rumah tangga dan individu;

2. Setiap saat bahan pangan tersedia dan dapat diakses;

3. Mengutamakan aksesibilitas pangan bagi rumah tangga dan individu; baik

secara fisik, maupun sosial-ekonomi;

4. Bertujuan pada pemenuhan kebutuhan gizi secara aman;

5. Sasaran akhir adalah hidup sehat dan produktif.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan minimal harus melingkupi empat

aspek berikut:

a. Penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup, ketersediaan pangan dalam

arti luas, meliputi bahan pangan nabati dan hewani / ikani untuk

memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral

beserta derivatifnya, yang bermanfaat bagi kesehatan manusia.

5

b. Pemenuhan pangan dengan kondisi yang aman, bebas dari cemaran

biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan

membahayakan kesehatan manusia, serta baik dan halal.

c. Penyediaan pangan dengan kondisi yang merata, dalam arti pangan yang

harus tersedia menurut dimensi waktu dan ruang.

d. Penyediaan pangan yang dapat dijangkau, bahan pangan mudah diperoleh

rumah tangga dan / atau dengan harga yang terjangkau.

Dalam pendekatan right based approach terkandung adanya kewajiban negara

untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin

secara bertahap. Oleh karena itu kebijakan yang diambil dalam rencana aksi pun

diarahkan agar negara dapat melaksanakan kewajiban dalam melindungi dan

memenuhi hak-hak dasar rakyat. Dalam hal bidang pangan, kebijakan yang

diambil adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat

dalam mendukung ketahanan pangan local;

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi

pangan dan pangan gender keluarga;

3. Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri

pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi;

4. Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan;

5. Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk

pangan dalam negeri dari pangan impor;

6. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan;

7. Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok rentan

akibat goncangan ekonomi, sosial dan bencana alam.

Kebijakan pada butir 1 hingga 6 merupakan kebijakan untuk mencegah terjadinya

masalah-masalah pangan, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat diartikan

sebagai penjabaran kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan (melindungi).

Sedangkan kebijakan pada butir 7 lebih merupakan langkah Negara melaksanakan

kewajibannya untuk memenuhi hak dasar rakyat miskin atas pangan.

6

Konsep ketahanan pangan lazimnya melingkupi lima konsep utama, yaitu:

1. Ketersediaan Pangan (food availability) : yaitu ketersediaan pangan dalam

jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu

negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan

maupun bantuan pangan.

2. Akses pangan (food access) : yaitu kemampuan semua rumah tangga dan

individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan

yang cukup untuk kebutuhan gizinya. Akses rumah tangga dan individu

terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung

pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut

tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses

sosial menyangkut tentang preferensi pangan.

3. Penyerapan pangan (food utilization) yaitu penggunaan pangan untuk

kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan

kesehatan lingkungan.

4. Stabilitas pangan (food stability) merupakan dimensi waktu dari ketahanan

pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis (chronic food

insecurity) dan kerawanan pangan sementara (transitory food insecurity).

Kerawanan pangan kronis adalah ketidak mampuan untuk memperoleh

kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara

adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang diakibatkan

karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun konflik sosial.

5. Status gizi (Nutritional status ) adalah outcome ketahanan pangan yang

merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya satus gizi

ini diukur dengan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian

bayi.

Jadi pda intinya kebutuhan pokok yang dianggap paling inti adalah

pangan. Di Indonesia, kebutuhan akan pangan terutama berpusat pada kebutuhan

akan beras sehingga kebijakan pangan di Indonesia sering identik dengan

kebijakan perbesaran. Hal ini terjadi karena upaya penganekaragaman pangan

dengan mendorong substitusi pangan dengan karbohidrat yang lain kurang

berjalan meskipun sudah dituangkan dalam Inpres No. 14 tahun 1974 dan

7

disempurnakan dengan Inpres No. 20 tahun 1979. Kebijakan pemerintah dalam

hal pangan sering diukur dari:

1. Ketersediaan produksi beras untuk konsumsi masyarakat

2. Keterjangkauan dan stabilnya harga beras mengingat harga beras

mempunyai implikasi langsung dengan masalah inflasi.

Kebijakan perberasan pada masa Orde Baru terutama dimulai ketika

terjadi kenaikan harga beras yang tinggi sebagai akibat kekeringan tahun 1972-

1973. Pemerintah mempunyai banyak dana untuk diinvestasikan bagi

pengembangan sector pertanian (padi) lewat program bimbingan missal (bimas)

yang kemudian diganti dengan intesifikasi missal (inmas). Program yang sudah

dimulai sejak awalj 1960-an dalah diperkenalkannya Panca Usaha Tani, meliputi:

1. Pengenalan dan percepatan penggunaan varietas unggul padi

2. Penumpukan

3. Pemberantasan hama dan penyakit

4. Pengairan, dan

5. Perbaikan dalam bercocok tanam

Dengan kebijakan itu, ketergantungan Indonesia terhadap beras impor

menjadi teratasi, terutama setelah tahun 1984. Hal ini sekaligus menjadi legitimasi

politik bagi pemerintah karena telah mampu menjaga kebutuhan pokok dengan

rumus “selalu ada dengan harga murah”. Keterkaitan produksi pangan terhadap

kehidupan politik, tentu saja disertai dengan dampak bagi masing-masing pihak,

terutama bagi petani.

C. Tuntutan (Voice) dan Pengorbanan (Exit) Di Indonesia Terhadap

Kebutuhan Pokok

Albert Hirschman menjelaskan tentang proses perkembangan dalam

masyarakat dengan bentuk voice dan exit. Tuntutan (voice) yang kuat dalam

masyarakat akan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok. Sedangkan exit

(dari sisi ekonomi) berarti adanya pengorbanan bagi publik karena telah

mengambil suatu pilihan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak

optimal. Strategi ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejak tahun

pertama Repelita I. Strategi pertumbuhan yagn dilakukan, antara lain lewat

8

konsesi terhadap modal asing ini kemudian menimbulkan kesenjangan. Namun,

pemerintah tidak juga melakukan kebijakan lain, sampai akhirnya terjadi tuntutan

yang besar dengan adanya peristiwa yang kemudian dikenal dengan Malapetaka

Limabelas Januari ( Malari) sebagai kelanjutan dari tuntutan gencar mahasiswa

berkaitan dengan modal asing. Dari pihak pemerintah juga menjalankan program-

program pembiayaan usaha kecil seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan kredit

modal kerja permanen (KMKP). Dengan nuansa yang agak berbeda, peningkatan

suhu politik yang mamanas telah menghasilkan perubahan urutan prioritas trilogy

dengan menekankan kepada aspek pemerataan.

Untuk menegaskan bahwa logi pemerataan mendapatkan priotitas maka

dilancarkan pula kebijakan delapan jalur pemerataan , yaitu:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khusunya

pangan, sandang, dan perumahan.

2. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

3. Pemerataan pembagian pendapatan

4. Pemerataan kesempatan kerja

5. Pemerataan kesempatan berusaha

6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya

bagi generasi muda dan kaum wanita

7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air

8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Kebijakan baru yang juga dikenal dengan pendekatan kebutuhan pokok,

diawali dengan desakan eksternal terhadap pemerintah pada tahun 1987. Dengan

perubahan komposisi trilogy pembangunan, tampak secara eksplisit telah terjadi

pergeseran strategi pembangunan dari strategi pembangunan yang menekankan

pertumbuhan kepada pemerataan.

Tuntutan publik akan ketersediaan kebutuhan pokok tersebut

memungkinkan berdiri dan beroperasinya puskesmas, SD Inpres, prasarana jalan,

air bersih, dan listrik di berbagai pelosok. Tentu saja tidak ketinggalan adalah

dorongan pemerintah bagi berlangsungnya revolusi hijau (green revolution)

berupa perubahan besar-besaran dalam produksi padi sehingga pada tahun 1980

9

dicapai swasembada beras. Dengan swasembada pangan terutama beras, stabilitas

harga dan stabilitas politik bisa dijaga.

D. Bentuk Tata Niaga Kebutuhan Pokok

Bentuk tata niaga bermacam-macam ada yang beras dan tepung terigu:

1. Tata Niaga Beras

Konsekuensi dari kebijakan politik perberasan adalah bahwa pengadaan

distribusi beras cenderung diambil alih oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, lewat

Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan aparat di daerah dengan nama Depot

Logistik (DOLOG) merupakan lembaga yang diberi wewenang di bidang tata

niaga beras. Bulog diberi wewenang yang dominan dalam stabilitas harga beras,

distribusi, dan pengadaan komoditas pangan utama. Bulog diberi wewenang untuk

menentukan harga dasar (floor prince) agar ketika panen berlangsung, harga

beras dari petani dengan harga minimal yang ditentukan. Ketika harga beras

merangkak naik, Bulog membuat kebijakan harga tertinggi (ceiling prince)

dengna melakukan opersasi pasar berupa penjualan beras murah. Dengan

demikian, harga beras di pasar bisa dipaksa untuk turun sehingga tidak merugikan

konsumsen dengan perekonomian secara nasional (infalasi). Dalam pengadaan

beras impor, Bulog menunjuk sejumlah perusahaan pengimpor beras untuk

menjamin pasokan beras. Contoh gambaran perusahan yan diberikan hak untuk

mengimpor beras oleh Bulog. Dari table tampak perusahaan yang dijadikan klien

dari Bulog adalah perusahaan yang dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu,

berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pangan di Indonesia kiranya tidak bisa

di analisis hanya dengan menggunakan analisis ekonomi murni melainkan seudah

merupakan analisis ekonomu politik.

2. Tata Niaga Terigu

Tata niaga pangan yang juga penuh dengan nuansa perburuan rente adalah

tata niaga terigu. Tata niaga terigu adalah tata niaga yang cenderung dimonopoli

oleh para kroni kekuasaan. Pasar monopolistic berawal ketika Bulog menunjuk

PT Bogasari Flour Mills untuk mengimpor pengolahan dan distribusi tepung

gandum nasional. Keuntungan yang diterima oleh bogasari sebenarnya bukan

hanya penerimaan rente secara tetap atas setiap kilogram terigu yang dipasok.

10

Karena selain Bogasari memonopoli pasokan terigu nasional, ia juga akan mampu

mengontrol pasar tepung terigu di tingkat nasional. Namun disamping itu,

Bogasari pada akhirnya mengembangkan sayap usahanya dengan memproduksi

produk turunan dari terigu berupa makanan cepat saji seperti berbagai jenis mie

lewat PT Indofood Sukses Makmur dan berbagai anak perusahannya. Sebagai

akibatnya, harga berbagai jenis makanan yang menggunakan bahan baku terigu

akn ditentukan oleh kelompok perusahaan itu. Dengan demikian, mesyarakat

umum akan dirugikan.

E. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Permasalahan pangan sebenarnya adalah permasalahan lokal, yaitu

bagaimana sebenarnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

pangan rumah tangga ditempat tinggalnya yang sesuai dengan preferensi dan

kemampuan sumber daya yang dimiliki. Berbagai faktor harus diperhatikan dalam

merumuskan kebijakan pangan di tingkat lokal yang berbasis pada sistem sosial

budaya setempat. Faktor-faktor tersebut adalah culture, religion, status,

community, tradition, school, home & family, geography, history, economics,

science, technology, agriculture, climate, medicine, genetics..

Manusia (individu maupun kelompok) merupakan penggerak berbagai aset

dan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan

pangannya. Manusia dalam hal ini memiliki akses terhadap berbagai aset dan

sumberdaya produktif yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan

dan kebutuhan hidup lainnya. Penghidupan berkelanjutan merupakan: “suatu

penghidupan yang meliputi kemampuan atau kecakapan, aset-aset  (simpanan,

sumberdaya, claims dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana

hidup”.

Ada lima sumberdaya kehidupan yang dimiliki oleh setiap individu atau

unit sosial yang lebih tinggi dalam upayanya mengembangkan kehidupannya

yaitu:

a) humane capital, yakni modal yang dimiliki berupa keterampilan,

pengetahuan, tenaga kerja, dan kesehatan;

11

b) Social capital, adalah kekayaan sosial yang dimiliki masyarakat seperti

jaringan, keanggotaan dari kelompok-kelompok, hubungan berdasarkan

kepercayaan, pertukaran hak yang mendorong untuk berkoperasi dan juga

mengurangi biaya-biaya transaksi serta menjadi dasar dari sistem jaringan

pengaman sosial yang informal;

c) Natural capital adalah persediaan sumber daya alam seperti tanah, hutan,

air, kualitas udara, perlidungan terhadap erosi, keanekaragaman hayati,

dan lainnya;

d) Physical capital adalah infrastruktur dasar jalan, saluran irigasi, sarana

komunikasi, sanitasi dan persediaan air yang memadai, akses terhadap

komunikasi, dsbnya;

e) Financial capital, adalah sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh

masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupannya seperti uang

tunai, persediaan dan peredaran uang reguler.

Ada beberapa cara manusia dalam mengakses pangan yaitu:

•    direct entitlement, yakni hak atas pangan yang diperoleh melalui hubungan

hubungan di dalam kegiatan proses produksi pangan;

•    exchange entitlement, yakni hak dan akses atas pangan yang diperoleh

melalui hubungan tukar menukar jasa atau keahlian;

•    trade entitlement, yakni hak atas pangan yang diperoleh melalui hubungan

jual beli komoditi yang diproduksi sendiri; dan

•    social entitlement, yakni hak dan akses terhadap pangan yang diperoleh

melalui pertukaran sosial di antara anggota komunitas sosial.

Sistem pangan individu, rumahtangga atau masyarakat yang lebih luas

bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis. Dinamika ini antara lain dipengaruhi

oleh tingkat kerentanan (vulnerability) dan kemampuan individu atau

rumahtangga dalam menghadapi perubahan. Penyebab kerentanan adalah shock

yaitu perubahan mendadak dan tidak terduga (karena alam, ekonomi, konflik, dan

lainnya).

Seasonality atau musiman yang dapat diperkirakan dengan hampir pasti,

seperti perubahan secara musiman dari harga, produksi, dan iklim. Setiap individu

dan unit sosial yang lebih besar mengembangkan system penyesuaian diri dalam

12

merespon perubahan tersebut (shocks, trends, dan seasonality). Respons itu

bersifat jangka pendek yang disebut coping mechanism atau yang lebih jangka

panjang yang disebut adaptive mechanism. Mekanisme dalam menghadapi

perubahan dalam jangka pendek terutama bertujuan untuk mengakses pangan

(entitlement), sedangkan jangka panjang bertujuan untuk memperkuat sumber-

sumber kehidupannya (livelihood assets). Ketidakmampuan menyesuaikan diri

dalam jangka pendek akan membawa ke kondisi rawan pangan. Penyesuaian

rawan pangan yang tidak memperhitungkan aspek penguatan sumber-sumber

kehidupan dalam jangka panjang justru tidak akan menjamin keberlanjutan

ketahanan pangan individu dan rumahtangga. Terdapat strategi-strategi yang

digunakan, antara lain:

1. Strategi Produksi

Sektor pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama bagi

mayoritas penduduk Indonesia. Sekitar 40 % penduduk Indonesia bekerja di

sektor pertanian, serta sebagian besar adalah petani tanaman pangan. Perilaku

rumah tangga petani skala kecil ini umumnya bersifat semi komersial yang

berperan sebagai produsen, konsumen dan pensuplai tenaga kerja, dimana

keputusan dalam usahataninya tidak dapat terpisahkan dengan keputusan aktifitas

rumah tangganya. Dengan kata lain tidak tampak tegas terpisah antara

pengelolaan sektor produksi dengan pengelolaan sektor konsumsi dalam suatu

rumah tangga petani. Adapun strategi produksi pangan yang dilakukan oleh

petani:

1) Intensifikasi Produksi Pangan

Intensifikasi merupakan usaha untuk menaikkan hasil pertanian tanpa

menambah areal lahan pertanian, caranya antara lain dengan pemilihan bibit

unggul, pemupukan, irigasi yang baik, mencegah gangguan hama dsb.

Intensifikasi pertanian juga dapat dimaknai sebagai usaha peningkatan

produktivitas tenaga kerja dan sumberdaya alam serta upaya peningkatan

keunggulan daya saing dengan penerapan iptek dan sarana produksi yang efisien

.

13

2) Diversifikasi Produksi Pangan

Indikator diversifikasi pertanian yang lazim digunakan adalah: (1) multiple

croppingindex (MCI) yang menunjukkan derajat intensitas tanam, (2) harvest

diversity index (HDI) yang merefleksikan derajat diversifikasi pemanfaatan lahan,

dan (3) diversity index (DI) yang menunjukkan derajat diversifikasi pendapatan.

Semakin tinggi nilai ketiga indikator tersebut, makin tinggi derajat diversifikasi

pertanian di tingkat wilayah dan di tingkat usaha tani.

3) Kontinyuitas Produksi Pangan

Apabila musim kemarau tiba, petani melakukan pergiliran tanaman.

Pergiliran tanaman difungsikan agar petani tetap produktif bercocok tanam meski

pasokan air berkurang, sehingga dilakukan penanaman palawija. Pola pergiliran

tanaman juga mempunyai fungsi penting yaitu untuk memutus siklus

perkembang-biakan hama dan penyakit tanaman, selain itu juga untuk menekan

terjadinya erosi dan mencegah terkurasnya unsur hara dari dalam tanah.

4) Sustainabilitas Produksi Pangan

Konsep ini adalah bahwa sistem pertanian memiliki kapasitas internal yang

besar untuk melakukan regenerasi dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya

internal. Pertanian berkelanjutan merupakan suatu cara bertani yang

mengintegrasikan secara komprehensif dari aspek lingkungan hingga sosial

ekonomi masyarakat pertanian.

Kerangka pikir gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman

dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, dapat diperhatikan pada bagan berikut.

14

2. Pengelolaan Tanaman Secara Terpadu (PTT)

Pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT) adalah pendekatan dalam

pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman (OPT), dan

iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas,

pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan. PTT komoditas dapat dirancang

berdasarkan pengalaman implementasi berbagai sistem intensifikasi yang pernah

dikembangkan di Indonesia, hasil penelitian yang menunjukkan sebagian besar

lahan telah mengalami kemunduran kesuburan, dan adopsi filosofi Sistem

Intensifikasi Padi (System of Rice Intensification) yang semula dikembangkan di

Madagaskar.

Tujuan penerapan PTT komoditas (misalnya jagung) adalah untuk

meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta melestarikan lingkungan

produksi melalui pengelolaan lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim secara terpadu.

Prinsip PTT mencakup empat unsur, yaitu

15

Integrasi

Dalam implementasinya di lapangan, PTT mengintegrasikan sumber daya

lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim untuk mampu meningkatkan produktivitas

lahan dan tanaman sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi petani.

Interaksi

PTT berlandaskan pada hubungan sinergis atau interaksi antara dua atau

lebih komponen teknologi produksi.

Dinamis

PTT bersifat dinamis karena selalu mengikuti perkembangan teknologi dan

penerapannya disesuaikan dengan keinginan dan pilihan petani. Oleh karena itu,

PTT selalu bercirikan spesifik lokasi. Teknologi yang dikembangkan melalui

pendekatan PTT senantiasa mempertimbangkan lingkungan fisik, biofisik, iklim,

dan kondisi sosial-ekonomi petani setempat.

Partisipatif

PTT juga bersifat partisipatif, yang membuka ruang bagi petani untuk

memilih, mempraktekkan, dan bahkan memberikan saran kepada penyuluh dan

peneliti untuk menyempurnakan PTT, serta menyampaikan pengetahuan yang

dimiliki kepada petani yang lain.

Dalam menerapkan pengelolaan tanaman secara terpadu ternyata teknologi

tepat guna memegang peran sangat penting. Agar komponen teknologi yang

dipilih sesuai dengan kebutuhan setempat, maka proses pemilihan atau

perakitannya didasarkan pada hasil analisis potensi, kendala, dan peluang atau

dikenal dengan PRA (Participatory Rural Appraisal). Dari hasil PRA dapat

teridentifikasi masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi. Untuk

memecahkan masalah yang ada dipilih teknologi yang akan diintroduksikan, baik

dari komponen teknologi dasar maupun pilihan. Komponen teknologi pilihan

dapat menjadi komponen teknologi dasar jika hasil PRA memprioritaskan

penerapan komponen teknologi tersebut untuk pemecahan masalah utama di

wilayah setempat.

16

Komponen teknologi dasar (compulsory) adalah komponen teknologi yang

relatif dapat berlaku umum di wilayah yang luas, antara lain:

1) Varietas unggul, baik dari jenis hibrida maupun komposit atau bersari

bebas,

2) Bibit bermutu dan sehat (perlakuan benih),

3) Populasi tanaman sekitar 66.600 tanaman/ha,

4) Pemupukan berimbang, pupuk N diberikan sesuai dengan fase

pertumbuhan tanaman dan menggunakan bagan warna daun (BWD)

untuk menentukan waktu dan takaran pemupukan. Pupuk P dan K

diberikan berdasarkan hasil analisis tanah,

5) Saluran drainase (lahan kering) atau irigasi (lahan sawah).

Komponen teknologi pilihan yaitu komponen teknologi yang lebih bersifat

spesifik lokasi, antara lain:

1) Penyiapan lahan dengan teknologi tanpa olah tanah (TOT) atau

teknologi pengolahan tanah, bergantung pada tekstur tanah setempat,

2) Bahan organik, pupuk kandang, dan amelioran,

3) Penyiangan dengan herbisida atau secara manual,

4) Pengendalian hama dan penyakit yang tepat sasaran,

5) Penanganan panen dan pascapanen.

Selain itu pemerintah juga melakukan program Pemberdayaan masyarakat

dalam mewujudkan Ketahanan Pangan

Fokus pemantapan ketahanan pangan berada pada tingkat rumah tangga.

Untuk itu, kegiatan prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan diarahkan

pada pemberdayaan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam

mewujudkan ketahanan pangan. Dengan demikian ruang lingkup kegiatan dalam

konteks pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan

masyarakat meliputi upaya :

1. meningkatkan kemampuan dalam kegiatan on-farm, off-farm dan non-farm

2. meningkatkan kemampuan dalam mengelola ketersediaan pangan, distribusi

pangan, konsumsi pangan, dan kerawanan pangan; serta

17

3. meningkatkan kemampuan kelembagaan pangan untuk mengembangkan

usahanya.

Pemberdayaan masyarakat tersebut diupayakan melalui peningkatan kapasitas

SDM agar dapat bersaing memasuki pasar tenaga kerja dan kesempatan berusaha

yang dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Kesempatan berusaha tersebut tidak harus selalu pada usahatani padi (karena luas

lahan sempit tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraannya), tetapi juga

pada usaha tani non padi (on- farm), off-farm, dan bahkan non-farm.

Dengan adanya peningkatan, maka daya beli rumah tangga mengakses bahan

pangan akan meningkat. Kemampuan membeli tersebut akan memberikan

keleluasaan bagi mereka untuk memilih (freedom to choose) pangan yang

beragam sesuai seleranya, termasuk untuk pemenuhan kecukupan gizi yang lebih

baik. Dalam kondisi demikian, ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dapat

dicapai apabila terbangun kemampuan (daya beli) rumah tangga tersebut untuk

memperoleh pangan (dari produksi sendiri maupun dari pasar) yang cukup,

bergizi, aman, halal, yang dapat mendukung hidup sehat dan produktif. Dengan

demikian ketahanan pangan yang dibangun bukan diarahkan agar rumah tangga

tersebut menghasilkan sendiri seluruh kebutuhan pangannya, tetapi diwujudkan

melalui kemampuan memperoleh peningkatan pendapatan (daya beli) secara

berkelanjutan. Karena itu pula, perdagangan pangan (baik dalam negeri/antar

daerah ataupun perdagangan internasional) seyogyanya didorong agar mampu

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Menurut ILO kebutuhan pokok pada dasarnya meliputi dua elemen, yaitu:

1. Meliputi persyaratan minimum tertentu bagi konsumsi sendiri,

pangan yang cukup, perlindungan, dan pakaian.

18

2. Termasuk pelayan an esensial yang sebagian besar disediakan oleh

dan untuk masyarakat, seperti air minum yang bersih, sanitasi,

kendaraan umum dan fasilitas pendidikan.

Tiga nilai inti dalam pembangunan, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok

2. Aktualisasi self-estreem, dan

3. Aktualisasi nilai-nilai kebebasan (freedom)

Konsep ketahanan pangan tersebut paling tidak melingkupi lima unsur pokok,

yaitu:

1. Berorientasi pada kebutuhan rumah tangga dan individu;

2. Setiap saat bahan pangan tersedia dan dapat diakses;

3. Mengutamakan aksesibilitas pangan bagi rumah tangga dan

individu; baik secara fisik, maupun sosial-ekonomi;

4. Bertujuan pada pemenuhan kebutuhan gizi secara aman;

5. Sasaran akhir adalah hidup sehat dan produktif.

Delapan kebijakan jalur pemerataan , yaitu:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khusunya

pangan, sandang, dan perumahan.

2. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

3. Pemerataan pembagian pendapatan

4. Pemerataan kesempatan kerja

5. Pemerataan kesempatan berusaha

6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan,

khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita

7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air

8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Prinsip PTT mencakup empat unsur, yaitu:

Interaksi

PTT berlandaskan pada hubungan sinergis atau interaksi antara dua atau

lebih komponen teknologi produksi.

19

Dinamis

PTT bersifat dinamis karena selalu mengikuti perkembangan teknologi dan

penerapannya disesuaikan dengan keinginan dan pilihan petani.

Integrasi

Dalam implementasinya di lapangan, PTT mengintegrasikan sumber daya

lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim untuk mampu meningkatkan produktivitas

lahan dan tanaman sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi petani.

Partisipatif

PTT juga bersifat partisipatif, yang membuka ruang bagi petani untuk memilih,

mempraktekkan, dan bahkan memberikan saran kepada penyuluh dan peneliti

untuk menyempurnakan PTT, serta menyampaikan pengetahuan yang dimiliki

kepada petani yang lain.

DAFTAR RUJUKAN

.Hudiyanto. 2004. Ekonomi Politik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Perencanaan kebutuhan bahan. (online), (http://go-phelz.blogspot.com/2011/01/perencanaan-kebutuhan-bahan-mrp.html), diakses 18 April 2012.

Konsep dan implementasi strategi nasional penanggulangan kemiskinan. (online), (www.bappenas.go.id), diakses 18 April 2012.

20

21