Embed Size (px)
Citation preview
i
ELIT MUHAMMADIYAH DALAM POLITIK (Studi Kasus : Kemeangan A. M. Iqbal Parewangi Sebagai
Anggota DPD RI Pada Pemilu 2014)
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Disusun Oleh:
SURATMAN E111 11 265
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017
ii
LEMBAR PENERIMAA
iii
LEMBAR PENERIMAAN
ABSTRAKSI
SURATMAN. NIM E111 11 265.Elit Muhammadiyah dalam Politik. (Studi
Kasus : Kemenangan A. M. Iqbal Parewangi sebagai anggota DPD RI
pada PEMILU 2104). Dibawah bimbingan Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.
Dan A. Armunanto, S.IP, M.Si.
Muhammadiyah sebagai organisasi massa yang digerakkan oleh Elit dapat dijadikan sebagai kekuatan politik oleh siapapun yang mendapat restu untuk diusung dalam pentas pemilihan umum serta dengan mudah menggerakkan seluruh sumber daya yang dimilikinya yang tersebar di berbagai daerah. Di Sulawesi selatan, elit Muhammadiyah mendukung Iqbal Parewangi dan berhasil memenangkan Pemilu 2014 sebagai anggota DPD RI walaupun pada Pemilu 2009 dan 2004 Muhammadiyah gagal memenangkan kader yang diusungnya. Setelah beberapa kali gagal memenangkan kadernya, Elit Muhammadiyah melakukan berbagai upaya dalam memenangkan Iqbal Parewangi.
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yang berpusat di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi selatan dengan melakukan wawancara mendalam serta menganalisis arsip/dokumen dari PWM Sulsel dan hasil rekapitulasi suara dari KPU sebagai teknik pengumpulan data. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah Teori Peran, Teori Elit, serta konsep kekuatan politik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Kemenangan Iqbal Parewangi tidak terlepas dari peran elit Muhammadiyah Sulawesi Selatan dengan melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi politik ke daerah, menggunakan amalan usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah untuk mengawal pemilu. Iqbal Parewangi merupakan satu-satunya kader Muhammadiyah yang ikut serta dalam pemilu 2014 alhasil suara Muhammadiyah menyatu tidak seperti Pemilu 2004 dan 2009 terjadi fragmentasi di dalam tubuh Muhammadiyah. Dengan adanya elit yang menggerakkan Muhammadiyah sebagai mesin kekuatan politik, suara akan mengalir kepada Iqbal Parewangi. Kata Kunci : Peran Elit, Elit Muhammadiyah. Pemilu DPD 2014
iv
ABSTRACT
SURATMAN. NIM E111 11 265. Elite Muhammadiyah in Politics. (Case
Study: Victory of A. M. Iqbal Parewangi as a member of DPD RI on
ELECTION 2104). Under the guidance of Armin Arsyad and A.Ali
Armunanto,
Muhammadiyah as an elite-driven mass organization can be used as
a political force by people who get the blessing to be promoted in the general election stage and easily mobilize all its resources scattered in various regions. In south Sulawesi, the elite of Muhammadiyah supported Iqbal Parewangi and won the 2014 election as member of senator DPD RI eventhough in the 2009 and 2004 elections Muhammadiyah failed to win its cadres. After several unsuccessful attempts to win his cadre, Elite of Muhammadiyah made various efforts to win Iqbal Parewangi.
This research was conducted in Makassar city which was held in Regional Office of Muhammadiyah (PWM) of South Sulawesi by conducting in-depth interview and vote recapitulation result from KPU as data technique. The theory used to analyze the results of this research is Role Theory, Elite Theory, and the concept of political strategy using qualitative research methods.
Iqbal Parewangi's victory can not be separated from the role of elite Muhammadiyah South Sulawesi by doing various ways such as political socialization to the region, using business practices and autonomous organizations Muhammadiyah to escort the election. Iqbal Parewangi is the only cadre of Muhammadiyah who participated in the 2014 election as the result of Muhammadiyah vote, United. Different situation on 2004 and 2009 elections Three si fragmentation within Muhammadiyah. With the elite moving Muhammadiyah as the engine of political power, the voters will flow to Iqbal Parewangi. Keywords: Elite Role, Elite Muhammadiyah. DPD Election 2014
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahhirabbil’alamin. Puji Syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya lah
yang senantiasa tercurah kepada penulis sehigga penyusunan skripsi ini
dapat selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk
meyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program studi Ilmu Politik,
Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin.
Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa kebenaran yang
ada dalam skripsi ini adalah kebenaran subjektif bagi diri penulis. Untuk itu,
perbedaan pendapat mengenai kandungan skripsi ini adalah hal yang wajar
dan justru yang menjadi tugas kita semua adalah berusaha mengkaji kembali
sehingga kebenaran hakiki dapat kita peroleh.
Penulis juga menyadari bahwa mungkin inilah hasil yang maksimal
yang dapat disumbangkan. Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak
kekurangan dan kelemahan sehingga penulis selalu menyediakan ruang
untuk menampung kritik dan saran dari semua pihak demi pencapaian
kesempurnan skripsi ini.
Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta
Ibu Mariani yang mana telah bekerja keras berjuang serta memberi doa tulus,
dan bapak Alimuddin Sene yang senantiasa membanting tulang untuk
vi
melanjutkan pendidikan ,dan memberikan dukungan nasehat yang
bermanfaat sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat
terlaksana dengan baik hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya.
Saudara-saudaraku, Sri Rahayu dan Nur Alya serta sanak saudara yang
memberikan fasilitas tempat tinggal di perantauan, Dg. Alle dan keluarga
serta Pak Azis dan keluarga adalah bagian terpenting yang senantiasa
memberi dukungan baik moral maupun materil dalam perjalanan penulis.
Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada :
1. Ibu Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas
Hasanuddin.
2. Bapak Prof.Dr.A.Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr.H. Andi Syamsu Alam, M.Si selaku Ketua Dan Bapak
A.Naharuddin, S.IP.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu
Pemerintahan.
4. Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof. Dr, Armin Arsyad M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Andi
Ali Armunanto, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa
membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat
selesai.
vii
6. A.Naharuddin, S.IP.,M.Si selaku pembimbing akademik yang senantiasa
membimbing di saat perkuliahan.
7. Bapak/Ibu selaku dosen yaitu, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Ibu Dr.
Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana, M.Si , Bapak Drs.H.A.Yakub,
M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP,M.Si , Endang Sari S.IP, M.Si. bapak Imran
S.IP M.Si terima kasih atas semua kuliah-kulaih inspiratifnya.
8. Seluruh staf pegawai Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Pak Mursalim,
Bu Hasnah, dan Ibu Nanna yang senantiasa memberikan arahan dalam
pengurusan berkas.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin, Saudara-saudaraku tercinta keluarga besar INTEGRITAS
2011.
10. Keluarga besar KKN Gelombang 87 Desa Sengeng Palie, Kecamatan
Lamuru, Kabupaten Bone.
11. Keluarga besar UKM Fotografi Universitas Hasanuddin serta saudara-
saudaraku diksar 22 IMATAJINASI
12. Keluarga besar Instanusantara, Instamakassar, Instapinrang,
Fotograferna Makassar
13. Keluarga besar Mujaddid Tajuddin yang selama ini membantu
menghubungkan saya dengan A. M. Iqbal Parewangi.
14. Anggota DPD RI Periode 2014-2019 A. M. Iqbal Parewangi selaku salah
satu informan yang menjadi subjek penelitian ini.
viii
15. Informan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
Periode 2010-2015, Ustad. Alwi Uddin selaku ketua PWM, Ustad Mustari
Bosrah Selaku Wakil Ketua, Ustad Mawardi Selaku Sekretaris, Dan
Hasnawin selaku Humas yang telah memberi data untuk kebutuhan
penelitian ini.
Penulis telah berupaya dengan maksimal mungkin dalam
penyelesaian skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak
kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa.
Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran terhadap
skripsi ini agar dikemudian hari penulis dapat membuat tulisan-tulisan yang
lebih baik. Kiranya isi skripsi ini bermanfaaat bagi pembaca dan memperkaya
khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu
sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang
sama.
Makassar, Maret 2017
Suratman
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... ii
LEMBAR PENERIMAAN ............................................................................ iii
ABSTRAKSI ............................................................................................... iii
ABSTRACT ................................................................................................ iv
KATA PENGANTAR ................................................................................... v DAFTAR ISI ............................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................1
A.Latar Belakang ........................................................................................ 1
B.Rumusan Masalah ................................................................................ 10
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................. 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 12
A. Teori Peran (Role Theory) ................................................................... 12
1. Definisi Peran ....................................................................................... 13
2. Ketidakberhasilan Peran ....................................................................... 15
3. Faktor-faktor Penyesuaian Peran ......................................................... 17
4. Proses untuk memperkecil ketegangan peran ...................................... 17
B. Teori Elit .............................................................................................. 20
C. Kekuatan Politik ................................................................................... 27
1. Konsep Kekuatan Politik ...................................................................... 27
2. Kelompok Kepentingan Sebagai Kekuatan Politik................................. 27
3. Organisasi Keagamaan Sebagai Kekuatan Politik ................................ 31
D. Konsep Civil Society ............................................................................ 35
E. Kerangka Pikir ..................................................................................... 44
F. Skema Pikir .......................................................................................... 45
x
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 46
A. Lokasi Penelitian .................................................................................. 46
B. Tipe dan Dasar penelitian .................................................................... 46
C. Sumber Data ....................................................................................... 47
1. Data Primer .......................................................................................... 47
2. Data sekunder ...................................................................................... 47
D. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 47
1. Wawancara ........................................................................................... 47
2. Arsip/Dokumen ..................................................................................... 48
3. Teknik Analisis Data ............................................................................. 48
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN ............................................. 51
A. Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan ...................................... 51
B. Muhammadiyah Sebagai Civil Society dan Kekuatan Politik ............... 64
1. Muhammadiyah Sebagai Civil Society .................................................. 64
2. Muhammadiyah Sebagai Kekuatan Politik ............................................ 68
C. Elit Muhammadiyah SulSel Dan pengaruhnya terhadap masyarakat. . 74
1. Elit PWM Sulsel Periode 2010-2015 ..................................................... 75
2. Pengaruh Elit Muhammadiyah di masyarakat. ...................................... 77
BAB V HASIL & PEMBAHASAN ............................................................. 81
A. Sosialisasi Politik Ke Daerah ............................................................... 82
B. Menggunakan Amalan usaha dan jaringan eksternal .......................... 86
C. Elit dan organisasi Muhammadiyah dalam mengawal Pemilu ............. 93
BAB VI PENUTUP .................................................................................. 100
A. Kesimpulan ........................................................................................ 100
B. Saran ................................................................................................. 101
Daftar Pustaka
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilu merupakan kompetisi bagi manusia terbaik untuk
menunjukkan visi dan misinya kepada masyarakat serta mewujudkan janji
tersebut apabila menang dalam kompetisi tersebut. Pemilu di Indonesia
adalah ajang 5 tahun sekali untuk memilih penyusun kebijakan (legislatif)
dan pelaksana kebijakan (eksekutif) yang akan mewakili masyarakat
Indonesia. Banyak aktor politik yang ikut serta dalam kompetisi ini baik di
tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Salah satunya adalah Iqbal
Parewangi yang mencalonkan sebagai anggota DPD RI asal Sulawesi
Selatan pada pemilu 2009 dan 2014.
Iqbal Parewangi merupakan sosok akademisi yang santun namun
tegas. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang keluarga serta tumbuh di
lingkungan Muhammadiyah serta berbagai ormas islam lainnya yang
menemani perjalanan karier politiknya. Dengan modal sosial yang cukup
besar itulah yang menjadi salah satu faktor untuk maju dalam pentas politik.
Dari keseluruhan massa yang mendukung Iqbal Parewangi,
Muhammadiyah merupakan yang paling menonjol dalam memenangkan
pemilu 2014.
Sebagai salah satu pelopor gerakan kebangsaan, ORMAS
Muhammadiyah dikenal sebagai Organisasi keagamaan yang bergerak
2
dalam bidang dakwah Islam, dengan orientasi gerakan pada pencerahan
umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dalam gerakan dakwahnya
Muhammadiyah dikenal pula sebagai gerakan Islam yang mempunyai
banyak wajah dalam arti netral, yang menunjukkan bahwa gerakan Islam
modernis ini tidak dapat ditilik hanya dari satu sisi dengan satu wajah tetapi
memerlukan pendekatan yang holistik1. Muhammadiyah juga dikenal memiliki
peranan dalam gerakan pembaharu Islam di Indonesia, yakni sebagai a
religious reformist, agent of social changes, and a political force, khususnya
pada masa Kolonialisme2
Muhammadiyah tampil dalam gerakan pemurnian dengan
memberantas syirik, takhayul, bid’ah dan khurafat di kalangan ummat
Islam. Sebagai agen perubahan sosial, ia melakukan modernisasi sosial
dan pendidikan guna memberantas keterbelakangan umat Islam.
Muhammadiyah sebagai kekuatan politik, memerankan diri selaku
kelompok kepentingan. Beberapa sisi dari wajah Muhammadiyah itu pada
umumnya bermuara pada satu predikat yakni gerakan tajdid, gerakan
pembaharu, gerakan reformis atau modernis.
Gerakan pembaharuan itu merefleksikan upaya proses reislamisasi
yang terus menerus di kalangan kaum muslim yang meliputi proses: (1)
upaya pemahaman yang benar tentang praktik-praktik keagamaan dan
1 PP Muhammadiyah, Pedoman Bermuhammadiyah, (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP
Muhammadiyah, Cetakan III-1996), hal. 39 2 Alfian, Muhammadiyah: The Political Behavior Of A Muslim Modernist Organization Under Dutch
Colonialism (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), Hal. 5.
3
usaha-usaha yang diarahkan untuk pemurnian kepercayaan dan ritual
Islam dari pengaruh-pengaruh yang menyimpang; (2) penegasan kembali
(reaffirmasi) ajaran- ajaran pokok tentang urusan-urusan keduniaan; dan
(3) Penafsiran terhadap Islam yang memberikan dasar sebuah wawasan,
bahwa Islam memiliki potensi dan kemampuan untuk beradaptasi dan
berubah3.
Meskipun Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi dakwah
dan pendidikan, bukan sebagai organisasi politik. Namun demikian tidak
berarti bahwa Muhammadiyah anti politik, karena bagaimana pun
Muhammadiyah berkepentingan dengan politik untuk mendukung dan
melancarkan gerakan dakwahnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi
perubahan politik, Muhammadiyah selalu berhati-hati dan bersikap lentur,
dengan tetap menjaga komitmen untuk mengutamakan bidang dakwah,
pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Dalam sejarah perkembangannya, Muhammadiyah telah melewati 3
masa pemerintahan dari era Soekarno hingga era reformasi saat ini.
Kehadiran elit birokrasi dalam Muhammadiyah berkembang bersamaan
dengan pergeseran kehidupan sosial politik di tingkat makro dalam
percaturan politik umat Islam dengan terjadinya hubungan yang saling
akomodatif atau konvergensi antara Islam dan negara serta antara
kelompok santri dan abangan yang melahirkan situasi politik baru di
Indonesia.
3 Ahmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis (Surabaya :LPAM, 2002), hal. 2.
4
Kehadiran elit tersebut dipandang menumbuhkan kecenderungan
sikap atau orientasi politik Muhammadiyah yang semakin moderat,
akomodatif, atau koperatif. Yaitu elit Muhammadiyah dan Muhammadiyah
secara kelembagaan jauh lebih dekat dengan kekuasaan (pemerintah,
negara) daripada dengan masyarakat. Tetapi berkembang pula pandangan
lain bahwa kehadiran elit birokrasi dan elit politisi dalam Muhammadiyah
membuka saluran dan peluang bagi Muhammadiyah dalam
mengembangkan akses politik bagi usaha pemberdayaan masyarakat
melalui gerak dakwah dan amal usaha.
Di Sulawesi Selatan, Muhammadiyah masuk dan berkembang tidak
bisa dilepaskan dari peranan daerah Makassar sebagai cikal bakal lahirnya
Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Muhammadiyah mampu menembus
daerah-daerah pedalaman Sulawesi Selatan, melalui pendirian cabang-
cabang dan grup Muhammadiyah. Dengan meluasnya Muhammadiyah ke
berbagai daerah, didirikanlah masjid/musollah, serta sekolah-sekolah dan
madrasah diniyah sesuai konsep pendidikan Muhammadiyah. Adanya
sekolah-sekolah tersebut, kelihatan mendapat perhatian masyarakat
melebihi sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda saat itu,
sebab selain diajarkan pendidikan Islam, juga diajarkan pendidikan umum
sebagaimana di sekolah-sekolah Belanda.
Dari segi periodesasinya, mereka yang pernah menjabat sebagai
ketua pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dapat
dilihat dalam tabel sebagai berkut:
5
Periodesasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
Tabel 1.1 Sumber : Website Resmi Muhammadiyah Sulawesi Selatan4
Berdasarkan tabel di atas, hingga saat ini, Ketua Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Sulawesi Selatan, sebanyak 13 orang, dan KH.
Jamaluddin Amin, tercatat sebagai ketua yang pernah menjabat tiga
periode, atau selama 15 tahun, dan KH. Abdullah sebagai ketua pertama
selama 12 tahun.
Pada masa kepemimpinan Dr. H. Muh. Alwi Uddin, Sulawesi Selatan
kembali diamanahkan sebagai tuan rumah Muktamar Muhammadiyah
untuk ketiga kalinya. Muktamar ke-47 tersebut digelar di Kampus
Universitas Muhamamdiyah Makassar, 3-7 Agustus 2015. Kini,
Muhammadiyah Sulsel dipimpin oleh Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Ia
terpilih sebagai Ketua PWM Sulsel periode 2015-2020, dalam Musyawarah
4 http://sulsel.muhammadiyah.co.id di akses pada 10 juni 2016
No Nama Ketua PWM Periode
1 K. H. Abdullah 1926-1938
2 H. Andi Sewang Dg. Muntu 1938-1957
3 H. Qurais Djaelani 1957-1966
4 H. Abd. Wahab Radjab 1966-1968
5 K. H. M. Akib 1968-1971
6 K. H. Abd. Jabbar Ashiri 1971-1974
7 K. H. Ahmad Makkarausu 1974-1977
8 Drs. M. Saleh Hamdani 1977-1981
9 K. H. M. Sanusi Maggu 1981-1985
10 K. H. Jamaluddin Amin 1985-2000
11 Drs. K.H. Nasruddin Razak 2000-2005
12 Drs. K.H. Baharuddin Pagim 2005-2010
13 Dr. H. Muh. Alwi Uddin M.Ag. 2010-2015
14 Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. 2015-2020
6
Wilayah yang digelar di Palopo, 24-27 Desember 2015.
Keterlibatan Muhamamdiyah dalam politik sama sekali bukan hal
baru. Namun demikian, memahami Muhammadiyah sebagai entitas politik
an sich tentu kurang tepat. Secara kelembagaan bisa jadi tidak
memperlihatkan wajah politis, tetapi anggota-anggotanya bisa leluasa
terlibat dalam politik. Peta dan dinamika politik yang berubah juga
menggiring pilihan-pilihan kelembagaan ormas untuk berubah dalam cara
mensikapi perkembangan politik. Terbukanya kran politik memungkinkan
secara organisatoris trelibat dalam proses elektoral di daerah sebagai
kebutuhan strategis dakwah maupun sebagai ‘korban’ tarik menarik
kepentingan politik elit tertentu, atau keduanya. Salah satu perubahan
‘filosofi’ berpolitik Muhammadiyah adalah dari ‘menjaga jarak yang sama
dengan kekuatan politik’ menjadi ‘menjaga kedekatan yang sama dengan
kekuatan politik’. Ungkapan sederhana ini mempunyai dampak serius
dalam perilaku elektoral pengurus Muhammadiyah di daerah secara
nasional.
Dalam politik elektoral, Muhammadiyah memainkan peran sebagai
‘pemain politik’ sebagaimana partai politik dalam batas tertentu komunikasi
politik, kandidasi, mobilisasi dukungan, dan pendidikan pemilih. Dalam
kasus Pemilukada Kabupaten Maros 2010, meski Pimpinan Daerah
Muhammadiyah (PDM) tidak membentuk tim pemenangan secara formal,
tetapi modal jejaring organisasi digerakkan untuk kepentingan kandidat
berlatar belakang kader persyarikatan. Konsolidasi organisasi pun terus
7
diintensifkan pada masa-masa menjelang pemilihan dengan melibatkan
pengurus unit amal usaha serta jejaring organisasi otonom (ortom). PDM
sebenarnya tidak mentransformasikan diri menjadi aktor, tetapi secara
diam-diam ingin mengalokasikan nilai dengan cara mengeksploitasi
modalitas atau basis legitimasi yang dimiliki elit Muhammadiyah untuk
bermain politik.
Keberadaan, posisi, dan sikap elit Muhammadiyah terhadap janji
politik menjadi penting dalam hal ini untuk membentuk opini warga
Muhammadiyah dan citra yang positif bagi calon yang diusung. Bahkan elit
Muhammadiyah sebagai tokoh sentral dan panutan dapat menggiring
warga Muhammadiyah agar mendukung A. M. Iqbal Parewangi sebagai
konstituennya. Sebab elit merupakan sekelompok kecil orang dalam
masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting. Mereka
menempati posisi di dalam masyarakat yang berada di puncak kekuasaan,
untuk mempengaruhi proses politik dan memformulasikan kepentingannya.
Elit memiliki banyak sumber daya (seperti pengetahuan,
pengalaman, financial,dll) yang sangat bermanfaat sehingga sulit
tertandingi oleh anggota yang berusaha ikut ambil bagian mengambil
kebijaksanaan. Hal ini didukung pula oleh realitas bahwa dalam setiap
kelompok kehadiran elit (pemimpin) merupakan sebuah kebutuhan yang
mendesak kelompoknya karena setiap warga masyarakat membutuhkan
pemimpin yang menjadi panutan bagi mereka dalam proses penciptaan
keteraturan dan pola interaksi dalam kelompoknya. Karena itu, tentu saja
8
dukungan para elit ini sangat diharapkan oleh A. M. Iqbal Parewangi
sebagai calon anggota DPD RI.
Sementara itu dalam kasus pemilihan anggota DPD pada Pemilu
2004, PWM membentuk tim sukses di tingkat provinsi dan diikuti dengan
tim sukses di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan yang masing-
masing melekat pada fungsi PDM, PCM dan PRM. Rapat-rapat pengurus
pada masa kampanye membahas agenda pemilihan anggota DPD dan
langkah-langkah untuk keberhasilan meraih suara bagi calon, Afnan
Hadikusumo. Pengalaman “keberhasilan” menampilkan kader
persyarikatan pada kompetisi pemilihan DPD pun dimiliki oleh PWM
Sulawesi Selatan pada Pemilu 2014.
Setelah mengalami “kegagalan” memenangkan elit pada Pemilu
2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilihan DPD Tahun 2004, meski PWM
telah merekomendasikan mantan Ketua PWM KH. Nasruddin Razak
sebagai calon resmi, tetapi rivalitas internal tetap terjadi dengan tampilnya
Ketua PW Aisyiyah Nurhayati Aziz sebagai kandidat DPD.
Muhammadiyah gagal memenangkan calon yang diusung karena
fragmentasi elit dan konsolidasi politik organisasi yang tidak berjalan.
Situasi yang hampir serupa terjadi pada pemilihan anggota DPD pada
Pemilu 2009, setidaknya terdapat empat orang kandidat berlatar belakang
kader persyarikatan berkompetisi memprebutkan kursi senator, calon
tersebut adalah KH. Iskandar Tompo (Wakil Ketua PWM), Nurhayati Aziz
(Ketua PW Aisyiyah), A. M. Iqbal Parewangi (Kader IPM), serta Alamsyah
9
Demma (Kader IRM) bersaing memperebutkan dukungan suara pemilih
persyarikatan. Hasil pleno PWM telah memutuskan untuk mengusung KH.
Iskandar Tompo sebagai kandidat yang mendapat restu organisasi, tetapi
munculnya beberapa kader persyarikatan dalam kandidat DPD ini membuat
modalitas sosial dan politik mengalami fragmentasi yang berujung
kegagalan.
Situasi yang sangat berbeda terjadi ketika pemilihan DPD pada
Pemilu 2014, A. M. Iqbal Parewangi, kandidat yang berlatar belakang
pendidikan Muallimin Muhammadiyah ini, berhasil meraih rekomendasi
PWM untuk menjadi representasi persyarikatan dalam pemilihan DPD ini.
Kompetisi internal kader persyarikatan kali ini tidak terjadi, sebagaimana
rivalitas kader dalam pemilihan DPD pada Pemilu 2004 dan 2009.
Eksperimen politik formal cukup berhasil mengantarkan A.M. Iqbal
Parewangi meraih kursi senator DPD mewakili provinsi Sulawesi Selatan.
Selain mendapat rekomendasi dari PWM Sulawesi Selatan, A. M.
Iqbal Parewangi juga mendapat dukungan penuh dari pondok pesantren
Darul Istiqamah yang merupakan salah satu basis suara
Muhammadiyah. Hal tersebut ditandai dengan adanya surat dukungan
Darul Istiqamah yang diperoleh olehnya ditandatangani pimpinan pusat
pesantren darul Istiqamah KH Arif Marzuki Hasan.
Dengan melihat peranan PWM Sulawesi Selatan dalam setiap
kompetisi pemilihan senator DPD, maka pergumulan Muhammadiyah di
gelanggang politik sungguh unik. Dikatakan unik karena meskipun corak
10
hubungan Muhammadiyah dan politik bersifat fluktuatif, namun
Muhammadiyah dalam sejarahnya selalu membangun komunikasi yang
intensif dengan kekuatan-kekutan politik. Kedekatan itu untuk
mempermudah saluran -saluran (alokasi nilai-nilai) di kekuatan politik
tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk
memahami dan melakukan penelitian mengenai : Elit Muhammadiyah dalam
Politik Studi Kasus : Kemenangan A. M. Iqbal Parewangi sebagai anggota
DPD RI pada PEMILU 2104
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah
penelitian yang menjadi fokus perhatian adalah:
Bagaimana peran Elit Muhammadiyah dalam memenangkan A. M. Iqbal
Parewangi sebagai anggota DPD RI pada PEMILU 2104 ?”
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian :
Penelitian ini bertujuan:
Untuk mendeskripsikan peran Elit Muhammadiyah dalam
memenangkan A. M. Iqbal Parewangi sebagai anggota DPD RI
pada PEMILU 2104.
11
2. Manfaat Penelitian
2.1. Manfaat Akademis :
a) Menjawab fenomena sosial-politik yang ada khususnya dalam
lingkungan ormas dan elit Muhammadiyah.
b) Menunjukan secara ilmiah mengenai kekuatan politik elit
Muhammadiyah di Sulawesi selatan.
c) Dalam wilayah akademis,memperkaya khasanah kajian Ilmu
politik untuk perkembangan keilmuan,khususnya politik
kontemporer.
2.2. Manfaat Praktis :
a) Untuk memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang
berminat dalam memahami realitas kekuatan politik ormas dan
elit Muhammadiyah.
b) Untuk memberikan informasi kepada praktisi politik memahami
realitas kekuatan politik ormas dan elit Muhammadiyah.
c) Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu
politik.
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang teori atau pendekatan yang
digunakan dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Adapun teori atau
pendekatan yang digunakan antara lain Teori Peran, Teori Elit, serta
Konsep Kekuatan Politik yang diyakini paling tepat digunakan untuk
menjawab rumusan masalah yang ada. Hal ini dikarenakan konsep inilah
yang merupakan faktor yang mempengaruhi kemenangan A. M Iqbal
Parewangi pada pemilu 2014.
A. Teori Peran (Role Theory)
Teori Peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa
prilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.
Peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki
karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Teori peran adalah perspektif
dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar
kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu,
manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban,
harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan
memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang
berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku
individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor
lainnya.
13
1. Definisi Peran
Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku
yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai
kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan
sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah
bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial
tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.
Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas
sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh.
Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan
yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang
kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga
diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan
lain-lain.5
Menurut Horton dan Hunt, peran (role) adalah perilaku yang
diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran
yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan
perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat,
atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature)
dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta
5 Edy Suhardono, Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 9-30.
14
distribusi sumber daya yang langka di antara orang-orang yang
memainkannya.
Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan
memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan
cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial
yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang
diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku
peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan
peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang
diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi
mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia
terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi
tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.6
Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada
skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan
bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu
sudah `tertulis” seorang Presiden harus bagaimana, seorang gubernur
harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus
bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan
oleh suami, istri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua dan seterusnya. Menurut
teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni,
tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan
6 Ahmadi, Abu. 1982. Psikologi Sosial. Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu, hlm. 50.
15
ditegur sutradara. Dalam era reformasi sekarang ini nampak sekali
pemimpin yang menyalahi skenario sehingga sering didemo publik.
Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder membantu
memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan
“life-course” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan
kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai
dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
Contohnya, sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid
sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu
pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belah tahun,
mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam
puluh tahun.
Di Indonesia berbeda, usia sekolah dimulai sejak tujuh tahun, punya
pasangan hidup sudah bisa usia tujuh belas tahun, pensiun usia lima puluh
lima tahun. Urutan tadi dinamakan “tahapan usia” (age grading). Dalam
masyarakat kontemporer kehidupan kita dibagi ke dalam masa kanak-
kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua, di mana setiap masa
mempunyai bermacam-macam pembagian lagi.
2. Ketidakberhasilan Peran
Dalam kaitannya dengan peran yang harus dilakukan, tidak
semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya.
Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kekurang berhasilan dalam
16
menjalankan perannya. Dalam ilmu sosial, ketidakberhasilan ini terwujud
dalam role conflict dan role strain.
2.1. Role Conflict
Setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan
kadang-kadang peran-peran tersebut membawa harapan-harapan yang
bertentangan. Menurut Hendropuspito , konflik peran (role conflict) sering
terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda
macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling
berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata
lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola, seseorang
harus melanggar pola lain.
Setidaknya ada dua macam konflik peran. Yakni, konflik antara
berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal.
Pertama, satu atau lebih peran apakah itu peran independen atau bagian-
bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-
kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. Kedua, dalam peran
tunggal mungkin ada konflik inheren.
2.2. Role Strain
Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran
yang sama ini dinamakan role strain. Satu hal yang menyebabkan
terjadinya role strain adalah karena peran apapun sering menuntut adanya
interaksi dengan berbagai status lain yang berbeda. Sampai tingkatan
tertentu, masing-masing interaksi ini merumuskan peran yang berbeda,
17
karena membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, apa yang
tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek
sebenarnya adalah beberapa peran. Misalnya, status sebagai karyawan
bagian pemasaran (sales) eceran di sebuah perusahaan, dalam arti
tertentu sebenarnya membawa beberapa peran: sebagai bawahan
(terhadap atasan di perusahaan itu), sebagai sesama pekerja (terhadap
karyawan-karyawan lain di perusahaan itu), dan sebagai penjual (terhadap
konsumen dan masyarakat yang ditawari produk perusahaan tersebut).7
3. Faktor-faktor Penyesuaian Peran
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan
peran yang harus dilakukan, yaitu :
a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran
b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan
c. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban
d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran
e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidaksesuaian
perilaku peran
4. Proses untuk memperkecil ketegangan peran
Menurut Horton dan Hunt, seseorang mungkin tidak memandang
suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain
memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana
7 Hendropuspito, D., OC. 1989. Sosiologi Sistematik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 105-107.
18
orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi
suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini
dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini terpadu
sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu
peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama8. Ada
beberapa proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan
melindungi diri dari rasa bersalah, yaitu antara lain:
5.1. Rasionalisasi
Rasionalisasi yakni suatu proses defensif untuk
mendefinisikan kembali suatu situasi yang menyakitkan dengan
istilah-istilah yang secara sosial dan pribadi dapat diterima.
Rasionalisasi menutupi kenyataan konflik peran, yang mencegah
kesadaran bahwa ada konflik. Misalnya, orang yang percaya bahwa
“semua manusia sederajat” tapi tetap merasa tidak berdosa memiliki
budak, dengan dalih bahwa budak bukanlah “manusia” tetapi “benda
milik.”
5.2. Pengotakan (Compartmentalization)
Pengotakan yakni memperkecil ketegangan peran dengan
memagari peran seseorang dalam kotak-kotak kehidupan yang
terpisah, sehingga seseorang hanya menanggapi seperangkat
tuntutan peran pada satu waktu tertentu. Misalnya, seorang politisi
8 Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin
Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm.129-130.
19
yang di acara seminar bicara berapi-api tentang pembelaan
kepentingan rakyat, tapi di kantornya sendiri ia terus melakukan
korupsi dan merugikan kepentingan rakyat.
5.3. Ajudikasi (Adjudication)
Ajusikasi yakni prosedur yang resmi untuk mengalihkan
penyelesaian konflik peran yang sulit kepada pihak ketiga, sehingga
seseorang merasa bebas dari tanggung jawab dan dosa.
5.4. Kedirian (Self)
Kadang-kadang orang membuat pemisahan secara sadar
antara peranan dan “kedirian” (self), sehingga konflik antara peran
dan kedirian dapat muncul sebagai satu bentuk dari konflik peran.
Bila orang menampilkan peran yang tidak disukai, mereka kadang-
kadang mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan apa yang
harus mereka perbuat. Sehingga secara tak langsung mereka
mengatakan, karakter mereka yang sesungguhnya tidak dapat
disamakan dengan tindakan-tindakan mereka itu. Konflik-konflik
nyata antara peran dan kedirian itu dapat dianalisis dengan konsep
jarak peran (role distance) yang dikembangkan Erving Goffman.
“Jarak peran” diartikan sebagai suatu kesan yang ditonjolkan oleh
individu bahwa ia tidak terlibat sepenuhnya atau tidak menerima
definisi situasi yang tercermin dalam penampilan perannya. Ia
melakukan komunikasi-komunikasi yang tidak sesuai dengan sifat
20
dari peranannya untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar
peran yang dimainkannya.
Seperti, pelayan toko yang mengusulkan pembeli untuk pergi
ke toko lain karena mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih
murah. Ini merupakan tindakan mengambil jarak dari peran yang
mereka lakukan dalam suatu situasi. Penampilan “jarak peran”
menunjukkan adanya perasaan kurang terikat terhadap peranan.
Pada sisi lain, “penyatuan diri” dengan peranan secara total
merupakan kebalikan dari “jarak peran.” Penyatuan diri terhadap
peran tidak dilihat dari sikap seseorang terhadap perannya, tetapi
dari tindakan nyata yang dilakukannya. Seorang individu menyatu
dengan perannya bila ia menunjukkan semua kemampuan yang
diperlukan dan secara penuh melibatkan diri dalam penampilan
peran tersebut.
B. Teori Elit
Mas’oed dan Mc.Andrews, memberikan penjelasan yang sangat
penting dalam pengantar tulisan Robert D. Putnam mengenai elit. Putnam
setelah melakukan kajian yang cukup panjang mengenai teori-teori elit, lalu
memunculkan pemahaman baru mengenai elit politik, kekuasaan, dan
pengaruh politik. Putnam mengkritik dikotomi stratifikasi sosial klasik yang
hanya membagi menjadi dua lapisan yaitu elit pemilik kekuasaan dan
massa yang tidak memiliki kekuasaan.
21
Putnam menunjukkan adanya tiga cara untuk mengetahui siapa
yang berpengaruh besar atau berkuasa dalam suatu masyarakat politik,
yaitu dengan menggunakan analisa posisi, analisa reputasi, dan analisa
keputusan. Ketiganya, menurut Mas’oed, memiliki kelebihan dan
kekurangan tapi sesuai dengan definisi kekuasaan, maka Putnam lebih
memilih atau menganjurkan analisa keputusan.
Secara terminologi dalam Dictionary of Sociology yang ditulis
DavidJery dan Julia Jery menjelaskan secara ringkas bahwa Elit is literally
the “best” or most talented members of society (e.g. educational elit),
however in sociology the term most usually refers to political elit. Here, the
asumstion of elit teory has been that a devision between elits and a
masses is an invitible feature of any complex modern society, and that
aspirations of radical democrats that the people as whole could rule is
mistaken.
Dalam sebuah kelompok masyarakat, terdapat beberapa individu
yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat. Mereka inilah yang
disebut elit. Istilah elit sebenarnya berasal dari kata latin eligere yang
berarti “memilih”. Pada abad ke-18, penggunaan kata itu dalam bahasa
Prancis telah meluas dengan memasukkan penjelasan baru dalam bidang-
bidang lainnya. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan
bertanggung jawab; efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan
kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini
memberikan tanggapannya. Kajian mengenai elit memang relatif sedikit.
22
Meskipun, telah banyak para tokoh yang memberikan kontribusi
terhadap perkembangan kajian terhadap elit.
Elit politik sebenarnya muncul dalam dunia sosiologi untuk
membedakan satu komunitas dengan komunitas lain. Secara sederhana
elit biasa diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat
seperti elit agama, elit organisasi, namun dalam perspektif sosiologi elit
lebih diartikan sebagai elit politik (Political Elite). Menurut David Jarry dan
Julia Jerry yang dinyatakan oleh Syarifuddin Jurdi mempunya asumsi
tentang teori elit. Mereka mengatakan bahwa munculnya kelas elit dan
rakyat jelata merupakan ciri yang tidak terelakkan dalam masyarakat
modern. Asumsi mereka bahwa rakyat secara keseluruhan yang
menjalankan pemerintahan adalah sesuatu yang keliru, karena
sesunggunya yang menjalankan kebijakan adalah para elit.9
Syarifuddin Jurdi, menambahkan yang disebut elit adalah
sekelompok kecil dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan
penting. Dalam perkataan lain Syarifuddin Jurdi menambahkan bahwa elit
adalah segolongan kecil yang memperoleh sebagian besar dari nilai apa
saja, elit itu menunjuk pada mereka yang berpengaruh.10
Kajian mengenai elit memang relatif sedikit. Meskipun, telah
banyak para tokoh yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan
9 Syarifudin Jurdi, Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004. Hal. 19-20 10 Ibid. hal. 21
23
kajian terhadap elit. Beberapa tokoh yang memberikan kontribusi
pemikiran terhadap kajian elit adalah:
a. Aristoteles
Dalam karyanya Politika, Aristoteles menitikberatkan kepada sifat
dan tujuan negara serta manusia yang terpilih untuk bertugas. Dalam
pandangannya negara mempunyai suatu fungsi yang melampaui fungsi
untuk pencegahan kejahatan atau mengatur tukar-menukar.
Konsepsi Aristoteles mengenai negara tersebut memang terlalu
sempit. Menurutnya, pemimpin-pemimpin dalam suatu negara bukan
hanya kaum elit politis tetapi juga semua mereka yang tindakan dan
usahanya berorientasi untuk mengamankan dan memajukan kepentingan-
kepentingan masyarakat. Mereka seperti gabungan dari para pemimpin
(elit) politik, ekonomi, moral dan budaya. Tanpa melihat kepada bentuk
pemerintahan yang berkembang, Aristoteles menganggap bagwa suatu
kelompok elit harus muncul untuk melanjutkan atau memikul urusan-
urusan negara. Karena kelompok elit tersebut lebih permanen dari pada
susunan kelembagaan tertentu golongan elit spesialis. Dia juga
menambahkan bahwa elit juga harus bertanggungjawab atas
kesejahteraan moral dan material masyarakat.
b. Vilvredo Pareto dan Gaetano Mosca
Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan
yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-
orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat ke dalam dua
24
kelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Lapisan atas
terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (governing elite)
dan elit yang tidak memerintah (non- governing elite), Sedangkan, Mosca
lebih fokus terhadap analisisnya terhadap bagaimana elite yang berkuasa
mempertahankan kekuasaannya.
Keduanya beranggapan bahwa elit yang ada terdiri dari orang-
orang yang terbaik, yaitu yang memiliki nilai-nilai masyarakat pada suatu
waktu tertentu. Artinya, mereka yang dapat melakuka pendekatan yang
terbaik kepada massalah sehingga mendapatkan perhatian dari massa,
akan memperoleh dukungan untuk meraih tujuannya. Seperti Saint Simon,
Pareto dan Mosca menilai elit adalah suatu wajah masyarakat yang
kompleks. Kehadirannya tidak dapat ditiadakan. Pandangan ini dengan
jelas menolak anggapan Marx yang menilai bahwa elit adalah suatu fase
lintasan sejarah manusia belaka.
c. Karl Mannheim
Mannheim membedakan antara dua tipe elit yang berbeda secara
fundamental. Pertama, elit yang integratif, yang terdiri dari pemimpin politik
dan organisasi. Dan kedua adalah elit sublimatif, yang terdiri dari para
pemimpin moral keagamaan, seni dan intelektual.
Fungsi dari elit integratif adalah mengintegrasikan sejumlah besar
kehendak-kehendak perseorangan. Sedangkan, kelompok elit sublimatif
berfungsi untuk mengadakan sublimasi tenaga kejiwaan manusia. Jika elit
25
integratif bergerak dalam organisasi-organisasi formal maka elit sublimatif
bergerak melalui gerakan-gerakan kecil.
Mannheim melihat elit sebagai suatu hubungan dan keperluan
kolektif. Artinya, kehadirannya sangat dibutuhkan dalam tatanan
kehidupan sosial. Pernyataan ini juga sekaligus meneguhkan
keberpihakannya pada Pareto dan Mosca. Dia juga menilai bahwa para elit
menjalankan kekuasaannya secara fungsional dan melembaga. Artinya,
elit selalu bergerak secara terorganisasi berdasarkan latar belakang
kekuasaannya.
Dari beberapa pemikiran di atas memberikan sebuah gambaran
bahwa peranan elit dalam sebuah masyarakat tidak dapat dihilangkan.
Sebagai tokoh yang berpengaruh, elit dapat mendorong massa menuju
kepada arah untuk mewujudkan kepentingannya.
Kebiasaan melakukan pengelompokan sosial dalam
masyarakat berdasarkan kategori tertentu memang telah menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dalam konstruksi pikiran masyarakat. Dan
sebenarnya dalam banyak hal elit merupakan borjuasi sehingga untuk
mengatakan elit ekonomi maka sebutan yang paling cocok di negara
perdagangan dan industri adalah borjuasi sebagai pemilik modal. Untuk
melihat kelompok elit dalam Muhammadiyah sangat tepat meminjam
definisi elit yang ditulis oleh J.W. Schoorl:
26
“bahwa yang dimaksudkan dengan elit ialah posisi di dalam
masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting,
yaitu posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan,
aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-
pekerjaan bebas.”
Dalam konteks Muhammadiyah, definisi spesifik tentang elit lebih
dekat dengan apa yang disebut sebagai “A group or class of persons or a
member of such a group or class, enjoying superior intellectual, social, or
economic status: “In addition to notions of social equality there was much
emphasis on the role of elits and of heroes within them” (Times Literary
Supplement). Karena, dalam Muhammadiyah, selain elit dalam puncak
kepemimpinan di level pusat, secara kultural juga ada kekuatan kharisma
yang melekat pada sosok tertentu baik di level nasional atau lokal, seperti
elit dalam pimpinan universitas atau lembaga pendidikan sebagaimana
yang disinggung Schoorl. Selain itu, mobilitas elit di Muhammadiyah sangat
ditentukan oleh latar belakang dan capaian ketinggian pendidikan. Bisa
dilihat berapa banyak profesor yang bisa menjadi ketua umum atau 13
‘dewa’ Muhammadiyah.11
11 David Efendy, Politik Elit Muhammadiyah : Studi Tentang Fragmentasi Elit Muhammadiyah, (Jakarta : Reviva Cendana. 2014) . Hal.10
27
C. Kekuatan Politik
1. Konsep Kekuatan Politik
Miriam Budiarjo Mengatakan bahwa yang diartikan dengan
kekuatan- kekuatan politik adalah bisa masuk dalam pengertian Individual
maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat
individual, kekuatan- kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik
atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik.
Orang-orang ini terdiri dari pribadi- pribadi yang hendak mempengaruhi
proses pengambilam keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini
kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain
yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses
pengambilan keputusan dalam sistem politik.12
Baktiar Efffendi Mengemukakan bahwa kekuatan - kekuatan
politik adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta
terlibat secara aktif di dalam dunia politik. Beliau juga membagi kekuatan
politik menjadi 2 sub bagian besar, yakni kekuatan politik formal dan
kekuatan politik non-formal.
2. Kelompok Kepentingan Sebagai Kekuatan Politik
Dalam literatur politik, ‘kelompok kepentingan’ lazimnya
dinisbahkan kepada kelompok, asosiasi atau perhimpunan profesi yang
memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu sesuai profesi para
12 Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal 58
28
anggotanya. Karena itu, kelompok-kelompok kepentingan secara alamiah
memiliki minat lebih terbatas pada kepentingan kelompoknya sendiri,
yang bahkan tidak selalu bersifat atau berkonotasi politik; atau bahkan
tidak atau hampir tidak terkait dengan politik nasional Indonesia.
Kelompok kepentingan (Interest Group) adalah setiap organisasi
yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa
berkehendak memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam keadaan luar
biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan
pemerintah secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin
atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik
berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak
dipandang sebagai organisasi yang menguasai Pemerintah.13
Pada kajian historisnya, Kelompok-kelompok kepentingan
muncul pertama kali pada abad ke 19. Organisasi ini berbeda dengan
partai politik, mereka tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen,
mereka lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah tertentu saja.
Meski tidak cukup mudah untuk membedakannya, karena partai politik
antara lain juga memiliki kepentingan atas kebijakan pemerintah. Secara
sederhana, Gabriel A. Almond, misalnya, membedakan dua hal ini:
kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha
mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama,
13 A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2007, hal 85
29
berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-
benar bertujuan untuk menguasai jabatan-jabatan publik. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan kelompok kepentingan bukan
untuk meraih kekuasaan, sementara partai politik untuk meraih
kekuasaan.
Partai politik umumnya beranggotakan massa yang terdiri dari
latar belakang yang berbeda namun punya kepentingan yang sama yakni
kekuasaan sedangkan kelompok kepentingan keanggotaannya terdiri
atas golongan-golongan yang menganggap dirinya tertindas serta
terpinggirkan dan hanya mempunyai satu tujuan yaitu “kepentingan”
dalam kelompoknya (bukan kekuasaan).
Dasar dari kelompok ini adalah “protes”. Mereka sangat kritis
terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat, dan merasa
terasingkan dari masyarakat. Mereka menginginkan desentralisasi
pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat,
terutama masyarakat lokal. Kelompok- kelompok ini sering berinteraksi
dengan badan eksekutif, dengan tetap memperhatikan kedudukan
otonomnya terhadap negara (sering di sebut NGO).
Cara kerja kelompok ini sebanyak mungkin tanpa tekanan atau
paksaan, tetapi melalui lobbying serta networking yang intensif tetapi
persuasif. Akan tetapi jika cara ini kurang berhasil, mereka tidak segan-
segan bertindak lebih keras dengan mengadakan tindakan langsung
30
seperti demonstrasi besar-besaran, pendudukan dan pemogokan, yang
kadang-kadang berakhir dengan kekerasan.
Beberapa hal penting lain yang secara signifikasi dapat
mempengaruhi hasil akhir kegiatan kelompok kepentingan ialah Dari sisi
internal organisasi, seperti; lingkungan keanggotaan, loyalitas anggota
(menjadi anggota dari berbagai organisasi atau tidak), lingkup kegiatan,
dan derajat ke dalam kegiatan. Dari segi cara an sarana yang digunakan
untuk memperjuangkan tuntutan, dapat ilihat,seperti: sifat teknik-teknik
yang digunakan untuk mencapai tujuan kelompok, bentuk tuntutan yang
diajukan (terinci jelas atau umum dan kabur).
Dari segi eksternal organisasi, hal-hal seperti: derajat kesesuaian
dan ketaatan tujuan dan kegiatan kelompok dengan norma-norma dan
kebiasaan budaya politik yang berlaku, derajat kelembagaan kegiatan
dan prosedur yang diikuti kelompok telah mengikuti pola yang ada atau
berubah-ruba, dan derajat kemampuan kelompok memelihara akses
komunikasi langsung dengan pemerintah yang hendak dipengaruhi,akan
sangat mempengaruhi keberhasilan atau hasil, akhir dari pada
pencapaian tujuan kelompok kepentingan.
Namun yang tak dapat ditinggalkan begitu saja ialah artikulasi
kepentingan dalam konteks perjuangan kelompok kepentingan dalam
rangka menjembatani kepentingan-kepentingan warga. Oleh karena itu,
warga Negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus
31
berjuang mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar
dapat dimasukan kedalam agenda kebijakan Negara.Setiap individu
memiliki tujuan panggilan hidup yang berbeda-beda, begitu halnya dalam
suatu kelompok, kelompok yangg satu beda dengan yang lainnya,
kelompok itu terbentuk karena adanya kesamaan antara anggotanya.
Sehingga Kelompok-kelompok ini terbagi-bagi menjadi jenis yang lebih
sederhana seperti yang dikemukakan oleh. Gabriel A. Almond dan
Bingham G. Powell yakni membagi kelompok kepentingan dalam empat
kategori yaitu : (1) kelompok anonim, (2) kelompok nun-asosiasional, (3)
kelompok institusional, (4) kelompok asosiasional14. Keseluruhan
kelompok itu bergerak dalam focus tuntutannya masing-masing terhadap
kebijakan pemerintah untuk memperjuangkan tuntuntan yang sama
yakni kesetaraan. Hal itulah yang saya sebut dengan kekuatan politik.
3. Organisasi Keagamaan Sebagai Kekuatan Politik
Roland Robertson membuat suatu model yang menggambarkan
hubungan antara tingkat homogenitas dan heteroginitas agama yang
dianut suatu masyarakat dikaitkan dengan organisasi keagamaan, ke
dalam empat tipe:
a. Pada masyarakat yang memiliki heteroginitas dalam agama, ada
dua tipe: yaitu agama secara organisasi terpisah dari kehidupan
14 Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell, def, Comparative Politics Today : A World bea,
edisi ke-5 (New York: Harpen Collins, 1992) helm. 62-65 yang dikutip dalam buku Miriam
Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi), Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010,
hal.387
32
ekonomi,politik, dan pendidikan; dan agama yang tidak begitu
terorganisir.
b. Pada masyarakat yang memiliki homoginitas agama, juga ada dua
tipe: yaitu agama teroganisir dengan baik, dan agama diakui secara
resmi sebagai agama negara; dan tidak terorganisir seperti pada
masyarakat primitif.
Pola interaksi dan relasi antar organisasi keagamaan,
sebagaimana yang terjadi pada pola interaksi dan relasi pada individu,
interaksi dan relasi organisasi keagamaan ini bisa bersifat kompetisi,
konflik, dan kerjasama.
Tipologi organisasi keagamaan: secara umum tipologi
organisasi keagamaan ada yang sifatnya melekat dan terlepas dari
struktur agama yang bersangkutan. Dalam agama Kristen misalnya,
terdapat struktur hierarkial dari gereja di Vatikan yang bersifat
internasional sampai ke tingkat lokal; sementara dalam Islam tidak ada
organisasi yang semacam itu. Tipologi organisasi keagamaan yang lain
bisa dilihat dari:
1) Sifat pembentukannya, ada organisasi keagamaan yang
merupakan bentukan pemerintah dan bahkan masuk dalam struktur
pemerintahan (MUI, PGI, Walubi dst), dan yang merupakan inisitif
murni dari para penganutnya (NU, Muhammadiyah, Persis, dst);
2) Orientasinya, ada organisasi keagamaan yang berorientasi
kemasyarakatan (NU, Muhamadiyah), politik (PKS dan HTI), dan
33
profesi-keilmuan (ICMI);
3) Keanggotaan, ada organisasi keagamaan yang terbuka (inklusif)
dan ada yang bersifat tertutup (eksklusif);
4) mazhab, ada organisasi keagamaan yang bebas mazhab dan ada
yang menekankan pada mazhab tertentu’
5) Pola berpikir, ada organisasi keagamaan yang bercorak liberal dan
konservatif;
6) ijtihad, ada organisasi keagamaan yang menggunakan pola ijtihad
tekstual dan kontekstual, ada yang sangat menekankan ijtihad dan
ada yang cukup dengan taklid atau ittiba’;
7) Sikap keagamaan, ada organisasi keagamaan yang masuk dalam
kaategori fundamentalis-militan dan fundamentalis-moderat;
8) Respon terhadap tradisi, ada organisasi keagamaan yang bercorak
puritanis dan ortodok yang mempertahankan kemurnian ajaran, dan
organisasi keagamaan yang akomodatif- modifikatif;
9) Respon terhadap perkembangan, ada organisasi keagamaan yang
menekankan tradisi modernitas-reformitas dan ada yang
mempertahankan pola lama atau tradisional;
10) Orientasi dunia- akhirat, ada organisai keagamaan yang sangat
menekankan kepentingan akhirat dan ada yang menekankan
keberimbangan antara keduanya; dan
11) Sifat keorganisasian, ada organisasi keagamaan yang samar-
samar seperti pengikut suatu mazhab yang tidak ada struktur
34
pengurusnya, dan organisasi keagamaan yang jelas struktur
keoganisasiannya.
Telah dijelaskan di atas tentang apa itu organisasi
keagamaan. Sekarang mari kita lihat hubungannya dengan politik
dalam hal ini sebagai kekuatan politik. Bisa kita lihat dalam fakta
sejarah jatuhnya pemerintahan orde baru memiliki implikasi yang
cukup penting terhadap relasi agama dan politik. Meskipun tidak
seperti revolusi politik. Perubahan-perubahan kelembagaan politik
termasuk cukup cepat. Kelompok-kelompok yang ada di dalam
maupun yang sudah ada melakukan rekonstruksi sendiri-sendiri
tentang pelembagaan politik. Kekuatan- kekuatan itu berupaya untuk
menikmati yang namanya kebebasan dengan membentuk partai-
partai baru. Bahkan para pendiri partai baru itu merupakan salah
satu anggota dari partai yang sudah ada dulu (PPP, Golkar, PDI).
Ormas keagamaan baik dalam tinjauan teoritis-normatif
maupun historis empirik menempati posisi strategis dalam melakukan
pemberdayaan politik masyarakat. Secara historis posisi yang pernah
dimainkan memiliki effektifitas melebihi peran dan posisi yang
dimainkan oleh organisasi politik formal, hal ini seperti yang
ditunjukkan oleh gerakan politik etis yang dilakukan oleh dua ormas
besar seperti Muhammadiyah dan NU15.
15 Faisal Ismail, Islamic Traditionalism in Indonesia, (Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat
Keagamaan. 2003) RI. Hal.94-95
35
D. Konsep Civil Society
Secara harfiah, civil society sendiri adalah terjemahan dari istilah
latin, civilis societas. Istilah ini pada awalnya digunakan oleh Cicero–
seorang orator dan pujangga Roma yang hidup pada abad pertama
sebelum Kristus. Menurut Cicero, civil society bisa disebut sebagai
sebuah masyarakat politik (political society) yang memiliki kode hukum
sebagai dasar pengakuan hidup. Konsep Cicero mencakup kondisi
masyarakat yang memiliki budaya dan menganut norma-norma
kesopanan tertentu.16
Sejauh ini terdapat beberapa perkembangan penafsiran civil
society dari berbagai pemikir sosial dan politik. Konsep civil society
pertama kali dicetuskan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, yang lahir di
Semenanjung Kalkidike di Trasia (Balkan) pada tahun 384 S.M, dan
meninggal di Kalkis pada tahun 322 S.M.17 Aristoteles menggunakan
istilah koinonia politike, atau dalam bahasa Latin societas civilis, yang
berarti masyarakat politik (political society).
Istilah koinonia politike ini digunakan oleh Aristoteles untuk
menggambarkan sebuah masyarakat politik dan etis warga negara yang
mempunyai kedudukan sama di depan hukum.18 Selain itu, istilah koinania
16 M. Dawam Rahadjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial
(Jakarta: LP3ES, 1999), Hal 137 17 Mohammad Hatta, Alam Pikiran Yunani (Jakarta, UI-Press dan Tintamas, 1986), H a l 115.
18 Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani; Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999),Hal. 47
36
politike ialah komunitas politik tempat warga terlibat langsung dalam
berbagai ajang ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.
Dalam buku Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society:
Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, konsep civil society kemudian
dikembangkan oleh Thomas Hobbes19 dan John Locke.20 Menurut
Hobbes, civil society yang identik dengan negara merupakan perwujudan
dari kekuasaan absolut. Civil society hadir untuk meredam konflik agar
tidak terjadi chaos dan tindakan anarki. Civil society berfungsi untuk
mengontrol dan mengawasi perilaku politik warga yang memiliki
kekuasaan mutlak. Sedangkan menurut John Locke, civil society
berfungsi untuk menjaga kebebasan warga dan melindungi hak-hak milik
individu.21
Pemahaman civil society merupakan sebuah gagasan yang
menjadi interest para filsuf pencerahan. Salah satu tokohnya adalah
Adam Ferguson, filsuf dari Skotlandia, yang memahami civil society
sebagai ”sebuah visi etis dalam berkehidupan bermasyarakat.” Ferguson
menggunakan istilah ini untuk mengantisipasi perubahan social yang
diakibatkan oleh revolusi industri danmunculya kapitalisme.
19 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara,
Masyarakat dan Kekuasaan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal. 165.
20 Ibid, 181-182.
21 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2006), Hal. 44-45
37
M.A.S Hikam dalam buku Islam, Demokrasi, dan
Pemberdayaan Civil Society, mengutip pendapat Ferguson yang
mengatakan bahwa munculnya ekonomi pasar dapat melunturkan
tanggung jawab publik terhadap sesama warga negara karena
kecenderungan pemuasan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, civil
society dapat menghalangi munculnya tindakan kesewenangan
pemerintah. Dalam civil society itulah solidaritas bisa muncul yang diilhami
oleh sikap saling menyayangi antar sesama warga.22
Di dalam buku tersebut, konsep civil society mengalami
perubahan pada paruh akhir abad ke 18. Menurut Thomas Paine,
seorang aktivis liberal, perlu adanya pemisahan antara civil society
dan negara. Peran negara harus dibatasi sekecil-kecilnya karena
keberadaannya merupakan keniscayaan yang buruk (necessary evil)
belaka. Civil society merupakan ruang dimana dapat mengembangkan
kepribadiannya secara bebas dan memberikan peluang bagi pemuasan
kepentingannya. Karena itu, civil society berperan terhadap kontrol
negara.23
Berbeda pandangan dengan Thomas Paine, dalam buku
Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial
karya M Dawam Rahadjo, Hegel, seorang pemikir sosial politik Jerman,
berpendapat bahwa civil society sesungguhnya merupakan produk
22 Muhammad A.S. Hikam, Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society, Hal. 115.
23 Ibid 116
38
masyarakat borjuis. Hegel membagi kehidupan modern ini menjadi tiga
wilayah, yakni keluarga, civil society, dan negara. Keluarga merupakan
ruang pribadi yang ditandai hubungan harmonis antar individu dan
menjadi tempat sosialisasi pribadi anggota masyarakat.
Kemudian civil society dimaknai sebagai lokasi pemenuhan
kepentingan ekonomi baik individu maupun kelompok. Sementara negara
merupakan representasi dari ide universal yang melindungi kepentingan
politik warga. Dengan demikian negara mempunyai hak intervensi
kepada civil society, karena civil society mengandung potensi konflik. Civil
society tidak bisa dilepaskan dari kontrol negara.24
Dalam buku itu M. Dawam Rahadjo mengutip pendapat Karl
Marx25, bahwa civil society adalah sebagai masyarakat borjuis. Bagi
Marx, masyarakat borjuis mencerminkan kepemilikan yang bermuatan
materialisme, dimana setiap orang mementingkan dirinya sendiri, dan
setiap orang berjuang melawan yang lainnya.26 Konsepsi lain ditemukan
dalam buku Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society; Wacana dan
Aksi Ornop di Indonesia, ia mengutip pendapat Tocqueville bahwa civil
society bukan subordinat negara. Civil society merupakan suatu entitas
yang keberadaannya dapat menerobos batas-batas kelas, memiliki
24 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, 48.
25 Robert M.Z Lawang, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jakarta: PT Gramedia, 1986), Hal. 126.
26 M. Dawam Rahadjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial, Hal. 142.
39
kapasitas politik yang cukup tinggi, dan menjadi kekuatan pengimbang
intervensi Negara.27
Oleh karena itu, gagasan Tocqueville dijadikan sebagai sumber
referensi gerakan pro-demokrasi di negara Barat maupun di Indonesia.
Perkembangan civil society di Indonesia mulai tumbuh atas kesadaran
masyarakat untuk mendirikan organisasi modern pada abad ke 20.
Dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam (SDI),
Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Hal ini menandakan, civil
society di Indonesia sudah berkembang pada masa kolonialisme
Belanda.28
Di Indonesia, istilah civil society atau pun masyarakat sipil
menggunakan istilah masyarakat madani–yang dimunculkan oleh Dato
Anwar Ibrahim, wakil P.M. Malaysia. Istilah masyarakat madani sebagai
padanan dari civil society, ketika itu disampaikan oleh Dato Anwar
Ibrahim pada acara Forum Istiqlal 26 September 1995. Masyarakat
madani ia kaitkan dengan konsep kota ilahi, kota peradaban, atau
masyarakat kota, yang tersentuh oleh peradaban maju. Kemudian istilah
masyarakat madani dipopulerkan cendikiawan muslim seperti Nurcholis
Madjid atau (Cak Nur) dan Dawam Rahadjo.29
27 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, Hal. 51.
28 M. Din Syamsudin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani (Jakarta: Logos, 2002), vii. 29 Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani; Pemikiran,Teori,dan Relevansinya dengan Cita-cita
Reformasi, Hal. 7.
40
Guna memperkaya dan menyempurnakan makna konsep civil
society, maka penggalian elemen-elemen dasarnya dari berbagai
perspektif seperti tradisi pemikiran, filsafat, adat istiadat masyarakat,
dan agama, demi relevansi harus terus dilakukan. Salah satu elemen
dasar yang sangat penting dalam pembentukan civil society adalah
agama, yang dalam hal ini adalah Islam sebagai agama mayoritas. Islam
merupakan sistem nilai yang harus digali secara menyeluruh. Secara
demografis, Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia.
Islam memiliki energi doktrinal dalam mempengaruhi perilaku para
pemeluknya.30
Banyak kalangan para pemikir, cendikiawan dan pengamat politik
muslim yang berpendapat tentang kesesuaian ajaran-ajaran Islam
dengan masyarakat madani (civil society). Hal ini secara aktual pernah
diterapkan oleh Nabi Muhammad sendiri dalam perwujudan masyarakat
madani itu. Ketika beliau mendirikan dan memimpin negara-kota
Madinah.31
Mitsaq Al-Madinah (Piagam Madinah) adalah dokumen politik
pertama dalam sejarah umat manusia, yang meletakan dasar-dasar
pluralisme dan toleransi. Dalam piagam tersebut ditetapkan adanya
pengakuan kepada semua penduduk Madinah, tanpa memandang
30 Asrori S. Karni, Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif “Rumah Demokrasi”, Hal. 6.
31 Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999), Hal. 3.
41
perbedaan agama dan suku, sebagai anggota umat yang tunggal
(ummatan wahidah) dengan hak-hak dan kewajiban sama.
Menurut Cak Nur, Madinah merupakan suatu model bangunan
masyarakat nasional modern yang lebih baik dari yang diimajinasikan,
dan menjadi contoh sebenarnya bagi nasionalisme, patriotisme serta
egaliter. Oleh karena itu, usaha umat Islam di zaman modern ini
menjadikan Madinah sebagai rujukan masyarakat madani.32
Cak Nur berpendapat, sebagai suri tauladan umat manusia, Nabi
Muhammad telah memberikan contoh bagaimana mewujudkan semangat
ketuhanan Yang Maha Esa yang berhubungan langsung dengan sosial,
keagamaan, dan politik yang berjiwa kemajemukan (plural) di dalam
masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW telah mewariskan model
bagaimana mengatur masyarakat dan menyelesaikan persoalan umat
manusia.33
Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang kharismatik yang
disegani banyak orang, baik kalangan awam, intelektual, akademisi,
serta para tokoh elit politik. Nabi Muhammad SAW adalah sosok
politikus berkelas dan diplomat ulung yang tidak tertandingi.34
32 Nurcholish Madjid, “Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani,” dalam
Abuddin Natta, ed., Problematika Politik Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Grasindo, dan UIN Jakarta Press, 2002), Hal. 3.
33 Nurcholish Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani,” Titik-temu, Jurnal Dialaog Peradaban, Vol. 1, No. 2 Januari-Juni 2009, (Jakarta: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2009), Hal. 16. 34 Khalil Abdul Karim, Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Arab (Yogyakrta: LKiS, 2005), x.
42
Menurut Din Syamsudin, Madinah merupakan kota yang
berhubungan erat dengan kata “tamadun” yaitu berperadaban. Madinah
merupakan lambang peradaban yang kosmopolit, bukan suatu “din”
atau agama. Dengan demikian, cita-cita Islam ialah terwujudnya suatu
masyarakat yang berperadaban tinggi. Hal ini juga pernah dijelaskan oleh
Al-Farabi mengajukan teori tentang “masyarakat utama” (al-madinah al-
fadilah). Suatu masyarakat yang berorientasi menegakan persatuan dan
kesatuan. Al-Farabi menekankan perlunya kolektifitas sosial dan etika
kolektif dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki. 35
Dengan demikian, masyarakat madani bakal terwujud jika
terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan
adalah konsekuensi dari prikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat
sesama manusia secara positif dan optimis. Yaitu, pandangan bahwa
manusia pada dasarnya adalah baik.36
Oleh karena itu, civil society merupakan perkumpulan
masyarakat politik, yang taat kepada hukum, menjalin persaudaaran,
toleransi, dan menjamin kebebasan beragama. Tidak hanya itu, civil
society sebagai penegak demokrasi, penegakan terhadap hukum yang
tidak adil dan melindungi apapun bentuk kekerasan.
Dalam hal ini, melaksanakan undang-undang dan melindungi
setiap warga negara merupakan suatu keharusan yang harus
35 M. Din Syamsudin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, Hal. 98. 36 Nurcholis Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999), Hal. 176
43
dilaksanakan oleh siapa pun begitu juga negara. Demi mewujudkan
masyarakat yang berperadaban serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,
kesetaraan, dan keadilan.
Dalam praktiknya, perjuangan yang dilakukan oleh civil society
sering mengalami kendala cukup berat. Misalnya, pemerintahan yang
otoriter, adanya sikap masyarakat yang eklusif terhadap kemajemukan
bangsa. Padahal, nilai-nilai keberagaman merupakan khazanah
kekayaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.
Untuk mewujudkan perjuangan civil society dalam menegakan
demokrasi dan kebebasan beragama di Indonesia, maka menggunakan
strategi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan. Pertama, melalui
pendekatan terhadap penegak aparat hukum. Kedua, pendekatan
terhadap pemerintah atau negara. Ketiga, pendekatan dalam hukum.
Keempat, pendekatan ke pubik, kelima, demonstrasi, dan keenam,
menyuarakan protes.
Selama ini, strategi kelompok kepentingan masih digunakan oleh
civil society dalam melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas,
kebebasan beragama, nilai-nilai demokrasi, dan penegakan hukum di
Indonesia, sehingga perjuangannya lebih efektif dan dapat memberikan
resolusi permasalahan yang ada.
Akan tetapi strategi kelompok kepentingan tidak akan terlaksana
dengan baik, jika masih ada sikap pemerintah yang tidak adil, kurang
bijak, serta sikap apatis pemerintah terhadap konflik yang terjadi di
44
masyarakat. Setidaknya, melalui pendekatan strategi kelompok
kepentingan ini konflik-konflik kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat
berkurang.
E. Kerangka Pikir
Muhammadiyah sebagai salah satu ormas islam terbesar di
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan
republik Indonesia. Organisasi massa yang bergerak di bidang dakwah
islam serta sebagai agen perubahan sosial dengan melakukan modernisasi
sosial serta pendidikan guna memberantas keterbelakangan umat islam.
Sejarah panjang perjalanan Muhammadiyah ini menjadi lebih dewasa
ditempa oleh waktu hingga memiliki berbagai sayap organisasi yang
bergerak di berbagai bidang.
Adanya hierarki elit dalam Muhammadiyah yang terstruktur serta
basis massa yang luas menjadikan elit sebagai penentu arah kebijakan,
khususnya kebijakan terkait dukungan terhadap kader Muhammadiyah
yang mencalonkan dalam Pemilihan Umum, baik kompetisi di tingkat
daerah maupun di tingkat nasional. Pada Pemilu 2014 Elit
Muhammadiyah Sulawesi Selatan kembali tampil dalam upaya
memenangkan salah satu kadernya yaitu Iqbal Parewangi sebagai
anggota DPD RI.
45
F. Skema Pikir
Peran Elit
Muhammadiyah
Pemenangan A.M Iqbal Parewangi dalam
Pemilu DPD RI di Sulawesi Selatan pada
tahun 2014
Elit Muhammadiyah Dalam Politik
Studi Kasus : Kemenangan Iqba Parewangi Sebagai Anggota DPD RI Pada Pemilu 2014
1. Sosialisasi politik ke Daerah
2. MenggunakanAmalan Usaha dan Jaringan External
3. Mengawal Pemilu
46
BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini Penulis akan menguraikan beberapa aspek dalam
metode penelitian,di antaranya: lokasi penelitian,tipe dandasar
penelitian,sumber data,teknik pengumpulan data,teknik analisis data,yang
diuraikan sebagai berikut:
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang
merupakan daerah pemilihan dengan jumlah suara terbanyak. Kantor
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PMW) ditempatkan di ibukota
provinsi.
B. Tipe dan Dasar penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif–analisis yakni penelitian yang di
arahkan untuk menggambarkan fakta secara natural sesuai dengan
data yang diperoleh dilapangan atau konteks untuk mendeskripsikan
peran Elit Muhammadiyah dalam memenangkan A. M. Iqbal Parewangi
sebagai anggota DPD RI pada PEMILU 2104
Dasar penelitian ini adalah metode kualitatif, karena metode
kualitatif memliiki varian yang beragam untuk menganalisis secara
mendalam gejala yang terjadi, agar dapat melihat kenyataan-kenyataan
yang ada pada objek penelitian sehingga peneliti dapat menjelaskan
kenyataan tersebut secara ilmiah.
47
C. Sumber Data
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh Penulis dilapangan,
melalui observasi,pertimbangan digunakan teknik ini adalah bahwa
apa yang orang katakan seringkali berbeda dengan apa yang ia
lakukan, dalam melakukan observasi tersebut, Penulis
menggunakan alat perekam, jadi data ini kami peroleh dari A. M.
Iqbal Parewangi, Elit Muhammadiyah, KPUD Sulsel, dengan
memberikan beberapa pertanyaan dan merekan pembicaraan yang
kami lakukan.
2. Data sekunder
Penulis selain turun kelapangan juga melakukan telaah
pustaka yakni mengumpulkan data dari buku, jurnal, koran dan
sumber informasi lainnya yang erat kaitannya dengan Pengaruh Elit
Muhammadiyah dalam pemenangan A. M. Iqbal Parewangi
sebagai Anggota DPD RI pada PEMILU 2014.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara
wawancara, untuk memperoleh pemahaman ketimbangan
penjelasan peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur
sehubungan dengan hal tersebut peneliti dalam melaksanakan
48
wawancara mengunakan bahasa lokal.Peneliti juga menggunakan
Key Informant atau informan kunci yang dapat memperkaya data.
Informan kunci yang terpilih dalam pengumpulan data ini meliputi
pihak berikut:
1. A. M. Iqbal Parewangi
2. PWM SULSEL
3. Tim Sukses A. M Iqbal Parewangi pada Pemilu 2009
dan 2014
4. Tokoh Elit Muhammadiyah di Sulawesi Selatan
2. Arsip/Dokumen
Arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi dan hal
yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data
yang penting dalam penulisan.Dokumen yang dimaksud dapat
berupa dokumen tertulis gambar atau foto,film audio-visual,data
statistik,tulisan ilmiah yang dapat memperkarya data yang
dikumpulkan jadi pada saat penelitian Penulis mengambil beberapa
gambar pada saat penelitian baik pada waktu wawancara dan
kondisi pada saat itu.
3. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kajian objektif dari hasil yang
didapatkan di lapangan dan dilakukan pada waktu yang bersamaan
dengan proses pengumpulan data secara terus menerus. Sebelum
memasuki tahapan teknis dalam menganalisa data, perlu
49
dijelaskan tentang triangulasi data, yaitu proses mengkobinasikan
hasil yang didapatkan dilapangan pada saat melakukan penelitian
dan digabung dengan kemampuan peneliti dalam mengkaji data
yang berhasil didapatkan dilapangan secara objektif serta memakai
teori-teori yang dianggap mampu menjadi pedoman dalam
melakukan analisis terhadap permasalahan.
Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif
(grounded). Penulis membangun kesimpulan penelitiannya dengan
cara mengabstraksikan data - data emperis yang dikumpulkan dari
lapangan. Kemudian mencari pola-pola yang terdapat dalam data
tersebut. Oleh karena itu,analisis data dalam penelitian kualitatif
tidak perlu menungguh sampai proses pengumpulan data selesai
dilaksanakan. Analisis data dilaksanakan secara pararel pada saat
proses pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti
merasa telah mencapai titik jenuh profil data dan telah menemukan
pola aturan yang dicari. Jadi analisis data adalah proses
menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca
dan diinterpretasikan.
Penelitian data kualitatif ada teknik-teknik dalam melakukan
analisis meskipun tidak ada tidak ada panduan baku untuk
melakukan analisis data, namun secara umum dalam teknik
analisis data terdapat komponen-komponen yang selalu ada
seperti pengumpulan data, kategori data, dan kesimpulan akhir.
50
Ketiga teknik inilah yang dipakai oleh Peneliti untuk menganalisa
data tentang pengaruh Elit Muhammadiyah dalam pemenangan A.
M. Iqbal Parewangi sebagai Anggota DPD RI pada pemilu 2014
.Penelitian data sebagai komponen dalam teknik analisis
data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan yang penting
karena berkaitan dengan fokus dalam suatu penelitian. Pada
tahapan pengumpulan data alat bantu yang di perlukan berupa
tape,recorder,kamera yang dapat digunakan untuk mengumpulkan
data-data dari hasil wawancara.
Pada tahapan wawancara Penulis harus mampu memilah
data yang relevan dengan fokus penelitian dan menyederhanakan
data yang dikumpulkan dengan cara mengikat konsep-konsep atau
kata kunci sehingga memudahkan Penulis untuk menganalissis
data. Pada tahapan selanjutnya adalah kesimpulan akhir dimana
data yang telah dikumpulkan melalui tahapan wawancara dan
penyederhanaan data telah diolah menjadi bentuk penelitian
deskriptif kualitatif sehingga tidak perlu lagi ada penambahan data
baru karena data yang diperlukan sudah cukup dan apabila ada
penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (redund-
pdant).
51
BAB IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan
Penulis sejarah Thomas W. Arnold menerangkan bahwa ketika
Portugis pertama kali memasuki Sulawesi Selatan tahun 1540 M, mereka
menemukan telah banyak orang Islam di Gowa ibukota Kerajaan
Makassar. Pada masa raja Gowa ke-10 Tunipalangga (1546 – 1565), raja
ini memberi izin kepada orang-orang Melayu untuk menetap di
Mangalekana (Somba Opu). Raja Gowa ke-12 Tunijallo’ telah mendirikan
masjid bagi muslimin di tempat itu. Inilah masjid pertama yang di dirikan di
negeri orang Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan. Para pedagang
muslim itulah yang banyak memberi pengaruh kepada orang-orang
Makassar memeluk Islam.
Islamisasi di Sulawesi Selatan selanjutnya dihubungkan dengan
kedatangan dan peranan tiga orang ulama asal Minangkabau, secara
khusus dikirim oleh Sultan dari Kerajaan Aceh. Ketiga ulama itu : Abdul
Makmur Khatib Tunggal (Datuk ri Bandang), Khatib Sulaiman (Datuk
Patimang) dan Abdul Jawab Khatib Bungsu (Datuk Tiro).
Untuk penyebaran Islam secara efektif, ketiga ulama itu memandang
perlu menggunakan pengaruh Raja Luwu. Karena Luwu adalah kerajaan
tertua dan rajanya masih memiliki kharisma di kalangan raja-raja. Salah
satu tonggak sejarah dalam awal periode Islamisasi ini, bahwa raja yang
mula-mula memeluk Islam di Sulawesi Selatan ialah Datu Luwu La
52
Patiware’ Daeng Parabbung, diberi gelar Sultan Muhammad, pada tanggal
13 Ramadhan 1013 H. (1603 M).
Ketiga ulama tersebut selanjutnya meminta kepada Raja Luwu
petunjuk tentang upaya dakwah Islam di kerajaan lainnya. Datu Luwu
memberi pertimbangan, bahwa sebaiknya beliau bertiga menghubungi
kerajaan kembar : Gowa Tallo (Kerajaan Makassa). Kerajaan yang sangat
terkenal sebagai yang terkuat memiliki supremasi politik di Sulawesi
Selatan.
Ketiga ulama itu segera berangkat menuju Gowa Tallo. Tapi
kemudian mereka sepakat untuk berpisah guna menunaikan dakwah Islam.
Abdul Jawab Khatib Bungsu singgah du daerah Tiro (Bulukumba), beliau
mengembangkan Islam dengan pendekatan tasawuf. Sulaiman Khatib
Sulung, setelah tiba bersama Abdul Makmur Khatib Tunggal di Gowa,
Sulaiman kembali lagi ke Luwu untuk mengajarkan agama Islam di sana
dengan mengutamakan keimanan (tauhid) serta mempergunakan konsep
ketuhanan Dewata Seuwae yang telah berkembang sebelumnya sebagai
metode pendekatan. Yang menetap di Gowa ialah Abdul Makmur Khatib
Tunggal (Datuk Ri Bandang).
Abdul Makmur Khatib Tunggal berhasil mengislamkan raja Tallo I
Malingkaan Daeng Manyonri dan Raja Gowa I Mangarangi Daeng
Manrabia. Raja Tallo diberi gelar Sultan Abdullah Awwalul Islam, sedang
Raja Gowa diberi gelar Sultan Alauddin. Peristiwa bersejarah ini terjadi
53
pada tanggal 9 Jumadil Awal 1015 H bertepatan dengan tanggal 22
September 1605 M, pada malam Jumat.
Kerajaan Tallo dan kerajaan Gowa adalah kerajaan kembar, lazim
disebut Kerajaan Makassar saja. Dua tahun kemudian, seluruh rakyat
Gowa dan Tallo dinyatakan memeluk Islam. Dilaksanakan dengan upacara
shalat Jumat bersama yang pertama di masjid Tallo pada tanggal 9
November 1607. Kerajaan Makassar dengan resmi memproklamirkan Islam
sebagai agama resmi kerajaan. Dengan demikian Makassar adalah
kerajaan Islam yang pertama di Sulawesi Selatan.
Pada masa sebelum datangnya Islam, ada suatu konvensi raja-raja
Bugis dengan raja Makassar, suatu paseng (Ikrar) bahwa siapa di antara
mereka menemukan jalan yang lebih baik maka hendaklah di antara
mereka menemukan jalan yang lebih baik maka hendaklah
menyampaikannya kepada yang lainnya. Sebab itu Makassar mendapat
kehormatan sejarah untuk menjadi pusat dakwah Islam di Sulawesi Selatan
pada awal abad ke-17.
Atas dasar paseng itu, Sultan Alauddin mengirim utusan kepada
segenap raja-raja di seluruh Sulawesi Selatan. Beberapa kerajaan kecil
menerima seruan Islam itu dengan baik dan sebagiannya menolak, karena
curiga tentang kemungkinan adanya tujuan-tujuan politis dari raja Gowa
Tallo. Termasuk yang menolak ialah raja-raja : Bone, Wajo dan Soppeng
dikenal dengan Tellumpoccoe, tiga serangkai yang besar.
54
Akibatnya kerajaan Makassar mengangkat senjata menghadapi
mereka, terkenal dalam sejarah Bugis sebagai peperangan Islam (musu
sellengnge), selama empat tahun Sulawesi Selatan berhasil diislamkan
secara resmi sampai kepada Toraja. Berturut-turut menerima Islam :
Kerajaan Sidenreng dan Rappang tahun 1608, Kerajaan Soppeng tahun
1609, kerajaan Wajo tahun 1610 dan kerajaan Bone tahun 1611. Raja Wajo
Lasangkuru Mulajaji ketika akan menerima Islam mengajukan syarat dan
disepakati oleh raja Gowa : “Tenna reddu muiwesseku, tenna timpa
salewoku, tenna sesse balaori tampukku”. Artinya, tidak merampas
kerajaanku, tidak mengambil harta rakyatku dan tidak mengambil barang-
barang milikku.
Selanjutnya Islam menanamkan terus pengaruhnya dalam
kehidupan masyarakat, sehingga adat dan agama menyatu dalam sistem
nilai dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Islam telah menjadi jiwa
pertahanan rakyat, sehingga daerah ini termasuk paling akhir dijamah oleh
Belanda. Suatu bukti, bahwa barulah pada tahun 1905 Kerajaan Sidenreng
dan Rappang di bawah Addatuang La Sadapotto menyerah setalah melalui
peperangan seru yang meninggalkan banyak korban, karena rakyat tidak
mau dijajah oleh orang kafir.
Adanya penganut agama Nasrani di daerah ini, karena agama itu
terbawa oleh penjajah Belanda. Jumlahnya pun relative sedikit, tidak
terdapat pada suku Makassar, Bugis dan Mandar sebagai suku terbesar
Sulawesi Selatan.
55
Sekitar tahun 1922, seorang pedagang batik keturunan Arab berasal
dari Sumenep (Madura) bernama Mansyur Yamani, ia anggota
persyarikatan Muhammadiyah cabang Surabaya, yang waktu itu di pimpin
oleh Kyai Haji Mas Mansyur. Dalam usaha mencari relasi dalam
dagangannya, beliau bergaul dengan baik dan menjalin hubungan dengan
pemuka-pemuka As-Shirathal Mustaqiem yang juga pada umumnya
pedagang Wiraswasta.
Setelah kurang lebih 3 tahunan keakraban hubungan sebagai
relasiusaha dagang dan sebagai kawan sefaham dalam mengembangkan
agama Islam, akhirnya diadakan rapat oleh As-Shirathal Mustaqiem di
rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro. Yang berlokasikan di daerah
pelabuhan Makassar, disepakati menjadi putusan mendirikan organisasi
Muhammadiyah di kota Makassar dengan mengalihkan perkumpulan As-
Shirathal Mustaqiem menjadi Muhammadiyah groep (ranting) Makassar.
Rapat pertama itupun memutuskan mengutus Mansyur Yamani ke
Yogyakarta untuk melaporkan terbentuknya Muhammadiyah di kota
Makassar.
Salah satu kegiatan Muhammadiyah groep Makassar
memperkenalkan diri kepada rakyat Makassar dengan mengadakan
“openbarevargadering” atau “rapat umum terbuka ” , dengan pembicara
Muhammad Yunus Anis (utusan Hoofd-bestuur Muhammadiyah) yang
diselenggarakan di jalan Bandastraat (yang termasuk dilingkungan
kampung Butung)
56
Pada mulanya anggota teras Ash-Shirathal Mustaqiem mencatat diri
menjadi anggota Muhammadiyah Groep Makassar, namun sebagian
anggota Muhammadiyah yang berasal dari Ash-Shirathal Mustaqiem masih
gemar mendatangi selamatan keduri tersebut. orang yang sering
menghadiri selamatan keduri itu menyatakan diri untuk keluar dari
Muhammadiyah dan kembali ke Ash-Shirathal Mustaqiem dipimpin Haji
Abdul Razak dan Haji Muhammad Qasim dan anggota lainnya. Mereka
tersisa 17 orang dan dipindahan ke kampong pisang.
Sekitar akhir tahun 1926, beberapa bulan sekembalinya H.M Yunus
Anis dari kota Makassar, Muhammadiyah Groep Makassar ditingkatkan
menjadi Muhammadiyah Canbang Makassar dengan ketua K.H Abdullah .
Setelah Muhammadiyah mendapatkan perhatian yang semakin besar dari
masyarakat,maka pengurus merasa perlu melaksanakan petaan
organisasi. Salah satu wujud tersebut maka para pengurus mengusahakan
ruang perkantoran yang sekaligus dapat dijadikan tempat pertemuan.
Sebuah bangunan yang berukuran 50 x 8 meter dijalan Bandastraat
milik Daeng Tawiro, itulah kemudian dipilih sebagai kantor sementara untuk
mulai segala aktivitas Muhammadiyah. Aktivitas itu terus menerus
berkembang, sehingga memungkinkan Muhammadiyah mulai
melaksanakan pendidikan yang bertepatan dibelakang gudang trsbt. Maka
berdirilah sekolah Muhammadiyah.
Anggota Muhammadiyah Cabang Makassar waktu itu terpencar-
pencar tempat tinggalnya. Mereka berinisiatif mengadakan penerangan-
57
penerangan yang diistilahkan waktu itu dengan “tabligh”. Silih berganti
tabligh itu diadakan di rumah-rumah.Tabligh yang diadakan itu pun tidak
luput dari gangguan dan sabotase, bahkan rintangan dan tantangan.
Seperti, orang yang beranggapan bahwa Muhammadiyah adalah
perkumpulan yang merusak dan merubah-ubah agama Islam, menuduh
juga merubah adat istiadat, dan lain sebagainya.
Tahun 1927, setahun setelah didirikan Muhammadiyah di Makassar,
ditengah-tengah rintangan yang dihadapinya,Muhammadiyah semakin
menampakkan kegiatannya. Bulan juli 1972, Anggota Muhammadiyah
dikalangan wanita membentuk Aisyiyah Cabang Makassar yang diketuai
Hajjah Daeng Rainpu.
Kehadiran Aisyiyah waktu itu dengan pakaian khasnya yakni kudung
lilit yang menutup kepala sampai ke dada, sehingga mereka diisukan
mengubah adat. Pengurus Aisyiyah tersebut adalah buta aksara, maka
merekapun aktif mengikuti kursus yang dinamakan ” sekolah menyesal” .
Pada tahun 1929, Muhammadiyah cabang Makassar berusaha
mendirikan dua sekolah: yaitu, sekolah setingkat dengan SD dengan nama
( HIS Metode Al-Qur’an) dan Munir School setingkat dengan Ibtidaiyah.
Kedua sekolah tersebut diatur pengelollannya menurut cara pengelolaan
sekolah-sekolah pemerintahan pada waktu itu. Penugurus Aisyiyah Cabang
Makassar dengan bekerjasama dengan Muhammadiyah cabang Makassar
mengadakan sekolah yang dinamakan menyesal sekolah/Sekolah
menyesal yakni kursus buta aksara yang pengikut adalah pengurusnya dan
58
anggota Aisyiyah. Pada tahun 1934, tabligh school yang baru berlangsung
dua tahun kini nama itu dirobah menjadi Madrasah Muallimin
Muhammadiyah cabang Makassar .
Pada tahun 1929, Muhammadiyah Cabang Makassar menambah
upayanya dengan mengusahakan Pemeliharaan anak yatim piatu.
Berhubungan belum memiliki gedung maka anak yatim piatu itu diasuh di
rumah Tuan Salamung. Dalam berusaha mencari lokasi untuk dibanguni
tempat penampungan yatim piatu, secara kebetulan seorang pedagang mie
dari jawa yang mempunyai tanah di jalan Diponegoro. Di atas tanah
tersebut dibangun rumah penampungan yatim piatu dan diberi nama “
Rumah Anak Yatim Muhammadiyah” dan perkembangan selanjutnya panti
itu diubah dengan nama Panti Asuhan Bahagia dengan pengolahannya
diserakan pada Muhammadiyah Cabang Aisyiyah Makassar.
Anggota Muhammadiyah Cabang Makassar sampai beberapa tahun
sesudah terbentuknya , tersebar kebeberapa daerah dala kota.Pada tahun
1928, telah terbentuk empat groep Muhammadiyah di dalam kota
Makassar, diantaranya: Muhammadiyah Groep Kampung Bontoala, Groep
Kampung Pisang, Groep Mariso, dan Groep Lariangbangi. Keempat Groep
tersebut secara bergiliran mengadakan tabligh/pengajian, mendirikan
sekolah dan usaha-usaha lain. Dalam organisasi Muhammadiyah sejak
semula digunakan sistem sentralisasi(pemusatan) dalam hal penerimaan
anggota dan pemberian kartu tanda anggota hanya oleh pimpinan
Muhammadiyah di Yogyakarta.
59
Seorang yang ingin menjadi anggota Muhammadiyah atau Aisyiyah,
lebih dahulu mencatat diri pada groep/ranting dimana dia berdomisili dan
Cabang ditempatnya dengan mengisi formulir dari pusat. Dalam organisasi
ini telah dituntuk kewajiban membina diri dibidang ibadah dan akhlaq
dengan cara agama Islam menurut faham Muhammadiyah.
Muhammadiyah akan mengambil kartu anggota dan mengeluarkan dari
Muhammadiyah apabila telah melakukan Pelanggaran yang dinyatakan
dalam ketentuan organisasi.
Dimana ada aksi, disitu ada reaksi merupakan sunnatullah mewarnai
perjalanan hidup manusia sepanjang masa. Kehadiran Muhammadiyah,
Aisyiyah dan juga kemudian Pemuda Muhammadiyah dengan amalan dan
cita-cita yang diperjuangkan , tidak diterima oleh semua orang dengan
gembira. Dimana Muhammadiyah yang mengumpulan zakat dari anggota-
anggota kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan anak yatim,
mendapatkan pula reaksi sengit dari imam-imam kampong. Hal itu semua
dihadapi muhammadiyah dan Aisyiyah dengan ketabahan dan kesabaran
dan semangat beramal yang tinggi.
Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18
Nopember 1912 M oleh K. H. Ahmad Dahlan segera mendapat sambutan
meluas di nusantara ini. Di Yogyakarta, organisasi ini lahir mempelopori
gerakan pembaharuan (tajdid) yaitu upaya mengembalikan dan memimpin
ummat kepada ajaran-ajaran Islam yang asli murni berdasar Al Qur’an dan
Ash Sunnah yang Shahih.
60
Hanya dalam waktu tiga belas tahun lebih, sesudah berdirinya
Muhammadiyah, daerah Sulawesi Selatan mendapat rahmat dengan
masuknya Muhammadiyah di daerah ini. Dalam kurun waktu yang cukup
lama, sejak masa awal Islamisasi di Sulawesi Selatan, menyatunya ajaran-
ajaran agama dengan adat istiadat daerah, berkembangnya ajaran-ajaran
tarekat yang menyesatkan dengan memakai label Islam, menyusul
penjajahan Belanda yang mengeksploitasi rakyat sambil membawa agama
Nasrani; semua membawa permasalahan bagi umat Islam. Mereka banyak
tergelincir dalam perbuatan syirik, khurafat dan bid’ah; tapi tidak disadarinya
sebab kejahilannya terhadap Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Di
samping itu tiadanya bimbingan metode menghadapi gerakan nasrani dan
penjajah.
Maka masuknya Muhammadiyah sebagai momen yang amat tepat
bagi daerah ini. Muhammadiyah dengan gerakan tablighnya, gerakan
pendidikannya, sekolah-sekolah yang dibangunnya, penyantunannya
terhadap kaum fakir miskin dan anak-anak yatim, pengaturan sistem zakat,
pemantapan cara-cara beribadah sesuai dengan sunnah Rasul, segera
memberi wajah baru bagi ummat Islam Sulawesi Selatan.
Bagi kaum muda, lembaga kepanduan HW (Hizbul Wathan) menjadi
pesemaian tumbuhnya pemimpin-pemimpin umat dan pejuang-pejuang
bangsa. Mayoritas pemimpin dan pejuang kemerdekaan adalah hasil
binaan Hizbul Wathan Muhammadiyah. Para syuhada yang gugur dalam
revolusi fisik, banyak pula berasal dari kepanduan ini. Maka sejarah dan
61
profil Sulawesi Selatan dewasa ini, gerakan pembaharuan Muhammadiyah
banyak menyumbangkan andilnya.
Muhammadiyah masuk di Sulawesi Selatan adalah atas
inisiatif Mansyur Al Yamani. Ia mengundang beberapa orang berkumpul di
rumah H. Yusuf Dg. Mattiro di Batong (sekarang pangkalan Soekarno).
Pertemuan pertama ini dihadiri oleh 15 orang. Mansyur Al Yamani
menjelaskan tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan
tajdid, khususnya tentang azas dan tujuan organisasi ini. Ketua PP
Muhammadiyah waktu itu ialah K.H. Ibrahim (periode 1923 – 1932).
Sebagai hasil musyawarah dalam pertemuan itu, disepakati
mendirikan Muhammadiyah saat itu juga, pertemuan pada malam Ahad
tanggal 15 Ramadhan 1346 H / 30 Maret 1926 M. Saat inilah dicatat sebagai
momen historis berdirinya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.
Disusun pula pengurus Muhammadiyah yang terdiri dari mereka
yang bermusyawarah waktu itu, dengan H. Yusuf Dg. Mattirodan sebagai
ketua, H. Yusuf Dg. Mattirodan sebagai wakil ketua, H. Nuruddin Dg.
Magassing sebagai Sekretaris I, Daeng Mandja Sebagai Sekretaris II, dan
H. Yahya sebagai Bendahara. Sementara itu Mansyur Al Yamani, H. A.
Sewang Dg. Muntu, G. M. Saleh, H. Abd. Karim Dg. Tunru, Osman
Tuwe, Daeng Minggu, dan Abd. Rahman sebagai pelengkap dengan
jabatan sebagai Pembantu-pembantu.
Pada malam itu juga Pengurus menulis surat pemberitahuan ke PP
Muhammadiyah di Yogyakarta. Kurang lebih 15 hari, datanglah surat
62
balasan pengakuan Pimpinan Pusat (Hoofdbestuur) atas berdirinya dengan
istilah “Grup Muhammadiyah Makassar”.
Kemudian Mansyur Al Yamani di utus ke Yogyakarta mengundang
Pimpinan Pusat, H.M. Yunus Anis selaku Wakil Pimpinan Pusat di
Yogyakarta datang ke Makassar pada bulan Juli 1926, mengadakan
pertemuan terbuka (openbare vergadering) yang dihadiri oleh sekitar seribu
pengunjung, menjelaskan tentang dasar dan tujuan gerakan pembaharuan
ini. Sesudahnya, mengalirlah masyarakat memohon menjadi anggota
Muhammadiyah.
Di penghujung tahun 1926, “Gerup Muhammadiyah Makassar”
disahkan menjadi “Cabang Muhammadiyah Makassar”. K.H. Abdullah dan
Mansyur Al Yamani, dua tokoh yang selanjutnya memimpin gerakan
Muhammadiyah memasyarajkatkan cita-citanya.
Pada awal tahun 1927 Muhammadiyah mulai melangkah keluar kota
Makassar. Berturut-turut daerah yang menerima Muhammadiyah :
Pangkajene-Maros, Sengkang, Bantaeng, Labbakang, Belawa, Majene,
Balangnipa Mandar.
Pada tahun 1928 Muhammadiyah memasuki daerah-daerah :
Rappang, Pinrang, Palopo, Kajang, Maros, Soppeng Riaja, Takkalasi,
Lampoko, Ele (Tanete), Takkalala dan Balangnipa Sinjai.
Di bawah kepemimpinan K. H. Abdullah dan Mansyur Al Yamani,
dengan Sekretaris H. Nuruddin Dg. Magassing; K.H. Abdullah yang pernah
belajar di Makkah selama 10 tahun, bekerja keras mengembangkan
63
Muhammadiyah, menambah anggota, memberantas kemusyrikan, bid’ah,
khurafat, tahayul. Memimpin pendirian masjid dan mushalla, sekolah-
sekolah dan rumah-rumah pemeliharaan anak yatim. Diselenggarakannya
berbagai pengajian dan pertemuan tabligh di tempat-tempat umum.
Demikian pula gerakan yang sama diselenggarakan oleh Aisyiyah selaku
Muhammadiyah bagian perempuan.
Menjelang Muktamar (kongres) ke-21, praktis seluruh daerah di
Sulawesi Selatan telah berdiri Persyarikatan Muhammadiyah. Muktamar
Muhammadiyah ke-21 pada tanggal 1 Mei 1932 dapat dilangsungkan
Muktamar, dihadiri oleh utusan-utusan dari seluruh Indonesia. Kemudian
kota ini mendapat kehormatan untuk kedua kalinya, Muktamar
Muhammadiyah ke-38 pada tanggal 1-6 Syaban 1391 H atau 21-26
September 1971. Kota Makassar, juga disebut Ujung Pandang dewasa ini.
Sifat perkembangan Muhammadiyah sejak masuknya sampai
khususnya pada Muktamar ke-38, mirip dengan perkembangan Islam di
awal perkembangannya di Sulawesi Selatan, yaitu berkembang dengan
persuasif pada masyarakat, dipelopori oelh kaum ulama dan hartawan dai
srata yang sama yakni bangsawan. Hanya saja kelebihan berkembangnya
Islam, masuknya keterlibatan langsung para pengatur kekuasaan (raja-
raja).37
37 http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html Di akses pada 3 Desember 2016
64
B. Muhammadiyah Sebagai Civil Society dan Kekuatan Politik
Peran Muhammadiyah dalam politik nasional juga sangat penting.
Muhammadiyah memang bukan organisasi politik, semacam partai politik;
dalam konteks perpolitikan Muhammadiyah lebih merupakan organisasi
Islamic-based Civil Society (masyarakat madani) dan juga sekaligus
sebagai interest group (kelompok kepentingan). Muhammadiyah yang juga
tampil dalam kedua bentuk ini memiliki posisi sangat penting dan strategis
dalam dinamika dan perkembangan politik nasional salah satunya sebagai
kekuatan politik.
1. Muhammadiyah Sebagai Civil Society
Muhammadiyah dengan segala perangkat yang dimilikinya tidak
ragu merupakan civic resources sangat penting yang pernah dan terus
dimiliki umat dan bangsa Indonesia hingga kini. Melalui jaringan
organisasinya di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di
pedesaan, Muhammadiyah membangun “jaringan ikatan kewargaan”
(networks of civic engangement) berdasarkan keadaban (civility),
kemandirian (independensi) negara, toleransi dan respek pada pluralitas,
dan harga diri (dignity) ; dan masih bisa ditambah lagi, sebagai organisasi
Islam, yang menekankan pada ukhuwwah, ukhuwah
wathaniyyah dan ukhuwwah basyariyyah , Muhammadiyah turut berperan
penting sebagai salah satu faktor integratif negara-bangsa Indonesia.
Memperbincangkan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil
society tentu tidaklah mungkin dapat dilepaskan dari berbagai doktrin dan
65
ideologi gerakannya, sejak awal berdiri, Muhammadiyah telah
merumuskan sejumlah kerangka ideologis untuk memandu berbagai
aktivitasnya pada ranah masyarakat maupun politik. Berbagai kerangka
ideologi Muhammadiyah dapat disebutkan, di antaranya Langkah 12 yang
dicetuskan oleh KH. Mas Mansur tahun 1938-1940, Muqaddimah
Anggaran Dasar yang diinisiasi oleh Ki Bagus Hadikusumo yang
kemudian dilembagakan pada awal tahun 1950-an yang secara
komprehensif memberi panduan bagi pergerakan Muhammadiyah,
kemudian ada Kepribadian Muhammadiyah yang memperjelas posisi dan
status Muhammadiyah, setelah itu muncul kebijakan baru lagi yakni
Matan Keyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah.38
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan lembaga yang
terorganisir serta memiliki sejarah panjang akan perannya sebagai
kelompok kepentingan. Lembaga perserikatan ini memiliki landasan yang
jelas tentang pedoman hidup bernegara khususnya sebagai orang muslim.
Dengan berbagai bentuk organisasi otonom yang dibentuk di bawah
Muhammadiyah dengan skala nasional hingga ke tingkat terkecil yang
menyentuh pedesaan menandakan masifnya Muhammadiyah sebagai
organisasi massa.
Dalam Khittah Ujung Pandang 1971, Muhammadiyah telah
menegaskan mengenai hubungannya dengan partai politik dan sekaligus
38 Jurdi, Syarifuddin.“Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun Kultur Madani.” Jurnal Sulasena Vol. 6 No. 2 (2011): Hal 1 - 14. Journal UIN Alauddin Makassar. Berkas Pdf. 20 Desember 2016.
66
memproklamasikan dirinya sebagai kekuatan civil society. Dalam Khittah
itu memuat beberapa hal; pertama, secara tegas Muhammadiyah
menentukan posisi dan sikapnya yang benar-benar netral terhadap politik
praktis dan partai politik, yakni tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun.
Kedua, jika Khittah tahun 1969 masih terkandung pemihakan terhadap
Partai Muslimin Indonesia, pada Khittah tahun 1971 secara jelas
Muhammadiyah menunjukkan kenetralannya dengan meletakkan partai
apa pun termasuk Parmusi berada di luar Muhammadiyah, dengan
semangat melakukan amar ma‘ruf dan nahi munkar terhadapnya, artinya
melakukan fungsi dakwah terhadap kekuatan-kekuatan politik. Ketiga,
memberi kebebasan politik kepada warga, baik dengan menggunakan hak
politiknya maupun tidak, sebagai sikap yang cukup terbuka dari
Muhammadiyah. Sikap netral tersebut disempurnakan lagi dalam Khittah
Surabaya 1978, yang memuat sikap bahwa Muhammadiyah adalah
Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan
manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris
dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu Partai Politik atau
Organisasi apa pun. Lebih dari itu, ditegaskan bahwa setiap anggota
Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau
memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam Persyarikatan Muhammadiyah.39
39 Ibid, hal. 11
67
Khittah Denpasar pada tahun 2002 menjadi titik poin untuk
memotret posisinya sebagai kekuatan civil society, artinya perbedaan
dengan apa yang dilakukan oleh partai politik memang relatif sangat tipis,
bahkan tidaklah berbeda jauh, dalam point ketiga Khittah tersebut
dinyatakan bahwa “Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (civil
society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedang hal-hal
yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses
dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui
pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip
perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan Negara
yang demokratis”.40
Dengan demikian, Muhammadiyah telah menjadi aktualisasi “civil
Islam” (Islam kewargaan) terpenting dalam masyarakat dan bangsa
Indonesia. Muhammadiyah, bahkan telah menjadi salah satu pillar
terpenting bagi pembentukan dan pengembangan “civil society”, bahkan
sejak masa kolonialisme. Sebagai organisasi civil society Muhammadiyah
memberikan kontribusi besar melalui berbagai usaha dan program dalam
bidang dakwah, pendidikan, penyantunan sosial, pengembangan
40 PP Muhammadiyah, “Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”,Keputusan Tanwir Denpasar Bali 2002.
68
ekonomi, dan lain-lain yang pada gilirannya menghasilkan “better ordering
of society”, penataan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Pada tingkat wacana dan praksis, organisasi ini juga memainkan
peran besar dalam eksposisi, eksplikasi dan formulasi tentang kesesuaian
dan kompatibilitas Islam dan demokrasi; Islam dan civil society; Islam dan
pluralitas; Islam dan HAM; Islam dan kesetaraan gender; Islam dan
toleransi, dan lain-lain. Dalam konteks semua ini, orang bisa menyaksikan
peran penting dan strategis Muhammadiyah dalam konsolidasi dan
penguatan demokrasi di Indonesia.
Dengan demikian, penulis menganggap bahwa Muhammadiyah
merupakan masyarakat madani yang telah terorganisir menembus batas
kelas dari tingkat pusat hingga ke daerah bahkan sampai ke desa-desa
sesuai dengan konsep Civil society itu sendiri yang dikutip oleh Suriadi
Culla dengan memberi batasan pada konsep Civil society yang merupakan
suatu entitas yang keberadaannya dapat menerobos batas-batas kelas,
memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi, dan menjadi kekuatan
pengimbang intervensi Negara.
2. Muhammadiyah Sebagai Kekuatan Politik
Dalam suatu partisipasi politik, sering dikaitkan dan diukur dengan
berdasar hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk
partisipasi lain, yaitu melalui suatu kelompok atau individu tertentu ataupun
melalui media massa sebagai saran komunikasi politik. Partisipasi ini
69
tentunya memerlukan adanya kekuatan untuk menghubungkannya
dengan pemerintah atau sebaliknya.
Muhammadiyah merupakan salah satu dari dua non-government
voluntary associations terbesar dalam lingkungan umat Islam Indonesia
bahkan juga terbesar sekaligus di Dunia Muslim. Dengan berbagai
organisasi sayapnya, lembaga-lembaga dan amal usahanya,
Muhammadiyah memainkan berbagai perannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, sejak dari dakwah, pendidikan, kesehatan,
penyantunan sosial, ekonomi dan seterusnya.
“Muhammadiyah memiliki organisasi otonom yakni Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM. IMM, Tapak suci, serta memiliki amal usaha seperti Perguruan tinggi, rumah sakit, perbankan, panti asuhan dan lain-lain”41
Melimpahnya sumber daya dari Muhammadiyah tidak terlepas dari
peran organisasi otonom di bawahnya. Muhammadiyah yang di kenal
sebagai organisasi keagamaan ini juga menguasai berbagai aspek lain
yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dalam masyarakat dengan
berbagai kepentingan di dalamnya.
Muhammadiyah dengan kompleksitas, keluasan amal usaha dan
bidang geraknya dapat dikategorisasikan sebagai sebuah ‘kelompok
kepentingan’ (interest group). Sebagai kelompok kepentingan,
41 Wawancara dengan DR. K.H. Mustari Bosra, MA selaku Wakil Ketua PWM Sulsel Periode 2010-2015, 14 Desember 2016, Pukul 15.00 Wita
70
Muhammadiyah berusaha dan memperjuangkan kepentingan-
kepentingan tertentu yang lebih khusus.
Sebagai contoh, Muhammadiyah yang memiliki ribuan lembaga
pendidikan yang juga mencakup ratusan ribu guru dan dosen dapat
memainkan peran sebagai kelompok kepentingan dalam bidang
pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, Muhammadiyah sebagai
kelompok kepentingan dapat meningkatkan kiprahnya untuk
memperjuangkan kepentingannya dalam bidang pendidikan, sejak dari
soal peningkatan share pemerintah dalam pendanaan pendidikan
Muhammadiyah, akselerasi peningkatan kualitas guru dan dosen
Muhammadiyah, dan seterusnya.
Kepentingan semacam itu diperjuangkan Muhammadiyah secara
terus menerus untuk pengembangan dan peningkatan kuantitas dan
kualitas amal usahanya yang lain, sejak dari bidang kesehatan, ekonomi,
penyantunan sosial, dan seterusnya. Muhammadiyah yang bergerak
untuk turut memajukan umat, bangsa dan negara memiliki legitimasi dan
justifikasi yang lebih daripada cukup untuk lebih memainkan perannya
pula sebagai kelompok kepentingan.
Dalam percaturan politik di Indonesia, Muhammadiyah sebagai
kelompok kepentingan yang berbentuk Organisasi Keagamaan memiliki
peran penting dalam upaya mempengaruhi kebijakan dalam sistem politik
Indonesia yakni sebagai kekuatan politik.
71
Menurut A. Rahman dalam Sistem politik Indonesia, Kelompok
kepentingan merupakan organisasi yang berusaha mempengaruhi
kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan
publik. kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan
pemerintah secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau
anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan
pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang
sebagai organisasi yang menguasai Pemerintah.
Dari konsep tersebut, Muhammadiyah sebagai kelompok
kepentingan memang tidak secara langsung terlibat dalam politik seperti
partai politik yang memang bertujuan untuk menduduki jabatan dalam
sistem politik. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa individu dalam
Muhammadiyah terlibat politik praktis. Tidak ada larangan bagi warga
Muhammadiyah untuk turut serta dalam politik praktis karena
Muhammadiyah secara kelembagaan bersifat netral terhadap politik
praktis maupun partai politik.
“ Kita bukan anti politik, Muhammadiyah memilih tidak berrpolitik praktis, kemudian Muhammadiyah menjaga kedekatan dan jarak yang sama kepada semua partai termasuk calon anggota DPD”42
Dari pernyataan tersebut, Muhammadiyah bukan tertutup terhadap
politik tetapi lebih memilih menjaga jarak baik kepada parpol maupun
individu yang terlibat politik praktis sesuai dengan khitah Surabaya 1978
42 Wawancara dengan DR. K.H. Mustari Bosra, MA selaku Wakil Ketua PWM Sulsel Periode 2010-2015, 14 Desember 2016, Pukul 15.43 Wita
72
yang telah di bahas sebelumnya bahwa Muhammadiyah tidak
mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi
dari suatu Partai Politik atau Organisasi apa pun.
Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan dapat memainkan
peran politik lobi, komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik,
melakukan kritik atau tekanan publik, dan distribusi kader politik atau kader
profesional lainnya yang dapat masuk ke seluruh lini pemerintahan. Peran
kelompok kepentingan tersebut dengan tetap dilakukan berdasarkan spirit
dakwah yang dilakukan dengan pendekatan berwajah kultural dan tidak
sebagaimana peran politisi dan partai politik yang sering bersifat serba
terbuka, vulgar, dan sarat tawar menawar kepentingan yang bersifat
pragmatis. Dalam menjalankan fungsi kelompok kepentingan tersebut
dapat dilakukan melalui kelembagaan sesuai mekanisme yang berlaku
dalam Muhammadiyah maupun perseorangan dengan tetap menjunjung
tinggi prinsip, etika, dan kepentingan Muhammadiyah.
Organisasi sebesar Muhammadiyah selain sebagai organisasi
keagamaan yang bergerak di bidang dakwah Muhammadiyah juga
sebagai kelompok kepentingan berperan untuk mempengaruhi kebijakan
pemerintah demi kepentingan umat. Menurut Miriam Budiarjo secara
kelembagaan kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun
bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses
pengambilan keputusan dalam sistem politik. Oleh karena itu
73
Muhammadiyah menurut penulis merupakan salah satu jenis kekuatan
politik di bidang organisasi keagamaan dan kelompok kepentingan.
Walaupun bukan sebagai partai politik, Muhammadiyah
mempunyai modal yang besar untuk menyukseskan individu yang terlibat
dalam politik praktis seperti beberapa contoh kasus dalam pemilu maupun
pilkada ketika beberapa kader dari Muhammadiyah turut serta dalam
politik praktis baik melalui partai politik sebagai Calon legislatif
(DPR/DPRD) maupun lewat jalur individu sebagai calon DPD.
Hal tersebut terbukti dengan luasnya amal usaha seperti memiliki
lebih 150 perguruan tinggi, ribuan sekolah dan taman kanak-kanak,
puluhan rumah sakit, ratusan balai pengobatan dan panti asuhan, dan lebih
penting lagi masih mengakar di masyarakat luas dengan kepercayaan
yang melekat di dalamnya.
Muhammadiyah dengan tetap berada dalam kerangka gerakan
dakwah yang menjadi fokus dan orientasi utama gerakannya, dapat
mengembangkan fungsi kelompok kepentingan atau sebagai gerakan
sosial Civil society dalam memainkan peran berbangsa dan bernegara
tanpa harus bergumul dalam kancah perjuangan politik praktis
sebagaimana partai politik. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial
keagamaan yang memerankan fungsi kelompok kepentingan sebagai
kekuatan masyarakat madaniah merupakan format yang tepat dalam
memainkan peran politik kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia
74
sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, sejahtera,
bermartabat, dan berdaulat sebagaimana cita-cita nasional kemerdekaan
tahun 1945.
Kesantunan, objektivitas, moralitas atau akhlak, dan kearifan
dalam menjaga batas-batas prinsip gerakan maupun dalam menjalankan
fungsi kelompok kepentingan tetap diperlukan dari seluruh pelaku gerakan
Muhammadiyah. Hindari pemaksaan kehendak, berjalan sendiri tanpa
memperhatikan koridor organisasi, dan sikap berlebihan atau melampaui
takaran dalam menjalankan fungsi politik kepentingan atas nama
Muhammadiyah. Sebab manakala peran atau fungsi kelompok
kepentingan itu dilakukan melampaui takaran maka proses dan hasil
akhirnya akan sama dengan fungsi atau peran partai politik dan masuk ke
kancah atau jalur perjuangan politik praktis. Pada situasi yang demikian
maka selain selalu memperhatikan spirit dan binkai Khittah maupun
prinsip-prinsip organisasi yang selama ini menjadi pedoman gerakan
Muhammadiyah, pada saat yang sama perlu dikedepankan kearifan dan
etika dari para elite atau pelaku gerakan kelompok kepentingan dan
Muhammadiyah secara keseluruhan.
C. Elit Muhammadiyah Sulawesi Selatan Dan pengaruhnya terhadap
masyarakat.
Meminjam analisa Jurdi tentang definisi elite yang merupakan
sekelompok kecil dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan
75
penting43 maka elite dalam Muhammadiyah adalah sekelompok kecil
masyarakat yang memegang posisi struktural dalam lembaga perserikatan,
dalam hal ini Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Pada
penelitian ini, penulis hanya terfokus pada elite-elite Muhammadiyah yang
terlibat langsung dalam pemenangan Iqbal Parewangi sebagai anggota DPD
RI asal Sulawesi selatan periode 2014-2019 serta pengaruhnya sebagai
tokoh masyarakat.
1. Elit PWM Sulsel Periode 2010-2015
Dalam poin ini, penulis akan spesifik membahas elit Muhammadiyah
yang terlibat langsung dalam pemenangan Iqbal Parewangi sebagai anggota
DPD RI pada Pemilu 2014.
“elit Muhammadiyah yang terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi tentang pencalonan saya adalah Ustad Alwi Uddin, Ustad Mawardi, dan Ustad Mustari Bosra, mereka adalah petinggi Muhammadiyah Sulawesi selatan dengan Ustad Alwi sebagai ketua PMW waktu itu”44
Berdasarkan penyataan tersebut, yang menjadi fokus penulis dalam
penelitian ini adalah elit Muhammadiyah yang menjabat di tingkat wilayah
Sulawesi selatan (PWM) pada periode 2010-2015 yang disebutkan oleh
Iqbal Parewangi sebelumnya yaitu : Ustad Alwi Uddin, Ustad Mawardi, dan
Ustad Mustari Bosra.
Konfigurasi elite Muhammadiyah (PMW) Sulawesi selatan periode
2010-2015 saat itu didominasi oleh orang-orang yang berprofesi sebagai
43 Syarifudin Jurdi, Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004. Hal. 19 44 Wawancara dengan A. M. Iqbal Parewangi selaku Anggota DPD RI terpilih Periode 2014-2019, 31 Oktober 2016, Pukul 13.30 Wita
76
tenaga pengajar dan mempunyai prestasi di bidang akademik. Ketua PWM
Sulawesi selatan 2010-2015, Drs. H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag merupakan
pensiunan tenaga pengajar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
(UINAM) dan sekarang masih mengajar di Universitas Muhammadiyah
(UNISMUH) Makassar.
Sekretaris Pimpinan wilayah Muhammadiyah Periode 2010-2015,
Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I merupakan dosen aktif di UNISMUH
Makassar. Beliau merupakan kader Muhammadiyah yang pernah aktif di
berbagai organisasi otonom Muhammadiyah salah satunya adalah Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi selatan yang aktif sebagai
akademisi. Beliau memulai karier sebagai dosen biasa di UNISMUH
Makassar hingga menjadi Dekan Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Wakil ketua PWM Sulawesi Selatan Periode 2010-2015, DR. K.H.
Mustari Bosra, MA merupakan salah satu dosen di Universitas Negeri
Makassar (UNM) yang membidangi Ilmu Sejarah, khususnya sejarah Islam.
Beliau merupakan salah satu pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
yang masih aktif hingga sekarang. Beliau pernah menjabat sebagai ketua
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Takalar serta sebagai direktur
pondok pesantren Darul Arqam Gombara Muhammadiyah Makassar.
Dari ketiga sosok elit tersebut, penulis menyimpulkan bahwa
keseluruhannya adalah sebagai akademisi serta mempunyai catatan aktif
di berbagai organisasi atau institusi. Posisi-posisi dalam struktur organisasi
77
itulah yang kemudian disebut elit karena Elit adalah orang yang menempati
posisi-posisi strategis dalam suatu struktur organisasi atau institusi. Selain
sebagai elit agama, mereka juga merupakan elit akademisi dilihat dari
posisinya sebagai tenaga pengajar yang pakar di bidangnya masing-masing.
2. Pengaruh Elit Muhammadiyah di masyarakat.
Elit selaku orang-orang penting yang menduduki jabatan dalam
suatu struktur tidak serta-merta memperoleh kedudukan tersebut secara
instan. Untuk menduduki suatu jabatan tentu ada proses panjang yang harus
dilalui, begitu pula di organisasi Muhammadiyah. Pengangkatan elit dalam
Muhammadiyah dilakukan melalui muktamar. Di Sulawesi selatan, pimpinan
wilayah Muhammadiyah juga melakukan hal serupa yang menghasilkan
keputusan tentang pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi
selatan. Dan pada tahun 2010 Ustad Alwi Uddin terpilih sebagai ketua PWM
Sulawesi selatan Periode 2010-2015.
“Pak Alwi Uddin ini saya kenal beliau sejak saya kuliah, saya masuk IMM pada tahun 1986, beliau kalau ceramah itu keras karena dia tidak takut menghantam pejabat asalkan sesuai dengan agama pandangannya. Ketika beliau menjadi ketua di PDM Makassar orang-orang tidak kaget begitupun ketika terpilih sebagai ketua PWM Sulawesi Selatan”45
Ustad Alwi Uddin merupakan ulama yang telah di kenal di masyarakat,
khususnya warga Muhammadiyah di kota Makassar. Beliau dikenal
masyarakat sebagai ulama yang tegas serta aktif dalam membangun
Muhammadiyah menjadi lebih hidup setelah memegang jabatan sebagai
45 Wawancara Dengan Asnawin selaku Humas PWM Sulsel dan Jurnalis 28 Februari 2017, Pukul
14.10
78
ketua sejak tahun 2010 hingga 2015. Masyarakat dapat menilai dari
pengalaman serta pemahaman beliau yang telah lama aktif di
Muhammadiyah sehingga timbul kepercayaan apalagi setelah aktif
menghidupkan Muhammadiyah di daerah-daerah.
“Ketika dia (Alwi Uddin) menjadi ketua PWM Sulawesi Selatan dia rajin keliling daerah Sulawesi selatan, sehingga banyak daerah yang tadinya tidak aktif dan tidak mempunyai banyak kegiatan umumnya Muhammadiyah daerah itu kembali aktif dalam kepengurusan PDM setelah lama tidak punya kegiatan hingga terbentuk beberapa ranting muhammadiyah”46
Ustad Alwi Uddin sebagai elit Muhammadiyah yang berperan sebagai
ketua PWM Sulawesi selatan berperan pengambilan keputusan dan
pemangku kebijakan. Dengan adanya gebrakan baru tersebut, terjadi
perekatan kembali antara pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi
selatan dengan pimpinan daerah Muhammadiyah di berbagai
kabupaten/kota. Adanya warna baru dalam kepemimpinannya tersebut telah
meningkatkan ketokohannya sebagai elit Muhammadiyah di Sulawesi
selatan.
Elit Muhammadiyah dikenal aktif dalam bidang dakwah khususnya
kegiatan-kegiatan keagamaan seperti memberi ceramah-ceramah kepada
umat di berbagai daerah. Salah satu tokoh Muhammadiyah yang dikenal
karena cara memberikan ceramahnya yang lembut adalah DR. K.H. Mustari
Bosra, MA. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang dermawan ketika
46 Wawancara Dengan Asnawin selaku Humas PWM Sulsel dan Jurnalis 28 Februari 2017, Pukul
14.10
79
menjabat sebagai direktur pondok pesantren Darul Arqam Gombara
Muhammadiyah Makassar.
“Selama menjabat beliau (Mustari Bosra) tidak pernah sekalipun menerima gaji, bahkan beliau menggunakan uang pribadi untuk membangun pesantren tersebut. Beliau juga merupakan seorang pengusaha di bidang properti yang sangat membantu serta memudahkan warga Muhammadiyah untuk mempunyai tempat tinggal”47
Pencapaiannya di bidang akademik maupun organisasi
Muhammadiyah menjadikan beliau sebagai tokoh, selain pernah mengisi
berbagai posisi strategis di PDM Takalar dan di PWM selaku bendahara
periode 2005-2010 hingga wakil ketua periode 2010-2015. Secara historis
beliau memang berjasa di organisasi otonom Muhammadiyah sebagai salah
satu perintis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah serta berbagai relasinya
yang cukup luas di bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi .
“Pak Mawardi adalah senior saya di IMM, dia juga dosen di UNISMUH dan dia tidak punya pekerjaan lain selain di UNISMUH, dia memang total di Muhammadiyah, tidak ada pekerjaan lain selain di Muhammadiyah, beliau membawai lembaga pengembangan pondok pesantren Muhammadiyah..”48
Pada aspek loyalitas dalam berlembaga, ustad Mawardi dikenal
sebagai elit yang betul-betul hanya aktif dalam Muhammadiyah.
Ketokohannya dikenal karena loyalitasnya tersebut. Beliau merupakan kiai
yang betul-betul hanya aktif sebagai pendakwah maupun pendidik.
Dibandingkan dengan dua tokoh elit sebelumnya, ustad Mawardi lebih ke
47 Wawancara Dengan Asnawin selaku Humas PWM Sulsel dan Jurnalis 28 Februari 2017, Pukul
14.10 48 Wawancara Dengan Asnawin selaku Humas PWM Sulsel dan Jurnalis 28 Februari 2017, Pukul
14.10
80
internal Muhammadiyah itu sendiri serta sebagai tokoh akademisi yang
cukup berpengaruh di kalangan mahasiswa.
Melihat dari latar belakang elit Muhammadiyah tersebut, penulis
berkesimpulan bahwa secara individual mereka mempunyai modal sosial
yang cukup besar di Sulawesi selatan apalagi ketika membawa nama
lembaga Muhammadiyah yang di nilai cukup mampu mempengaruhi
masyarakat baik itu berupa kegiatan internal lembaga Muhammadiyah
hingga sosialisasi politik kader Muhammadiyah. Peran elit dalam
mempengaruhi masyarakat inilah yang akan di bahas dalam memenangkan
Iqbal Parewangi.
81
BAB V
HASIL & PEMBAHASAN
Muhammadiyah merupakan gerakan sosial Islam yang bersifat multi-
wajah, aktivitasnya tidak hanya pada ranah masyarakat dengan
menggiatkan bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi,
tetapi juga pada ranah struktur politik kenegaraan. Sebagai kekuatan sosial
kemasyarakatan, Muhammadiyah memiliki komitmen pada penguatan
basis (umat) agar mereka memiliki kesadaran teologis, sosial, politik dan
terus-menerus melakukan berbagai aktivitas yang dapat mentransformasi
masyarakat menuju kepada suatu strata yang baik.
Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang
memiliki suatu status sedangkan Elit adalah posisi di dalam masyarakat di
puncak struktur-struktur sosial yang terpenting. Jadi peran elit adalah
perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki puncak struktur
sosial. Peran elit menurut penulis ialah sebagai pengambil keputusan.
Sebagai salah satu kelompok kepentingan, Muhammadiyah
Sulawesi selatan menginginkan adanya kader mereka ditempatkan di
pusat pemerintahan sebagai penyalur aspirasi warga Muhammadiyah ke
pusat. Oleh karena itu elit Muhammadiyah akan mendukung penuh setiap
kadernya yang berkompetisi dalam Pemilu untuk menempatkan kader
terbaiknya di rana penyusun kebijakan di tingkat pusat.
Elit Muhammadiyah Sulawesi selatan melakukan berbagai manuver
politik dalam memenangkan kadernya yang berkompetisi pada pentas
82
politik seperti Pemilu, hal ini bisa di lihat dari kemenangan Iqbal Parewangi
pada Pemilu 2014 sebagai anggota DPD RI Sulawesi Selatan.
Kemenangan Iqbal Parewangi tidak terlepas dari peran aktif elit
Muhammadiyah di Sulawesi selatan. Elit Muhammadiyah Sulawesi selatan
berperan dengan terlibat langsung dalam menyosialisasikan Iqbal
Parewangi ke daerah-daerah, melibatkan berbagai amal-amalan usaha dan
jaringan eksternal di luar struktur Muhammadiyah, serta menggunakan
jaringan sayap organisasi Muhammadiyah dalam mengawal pemilu. Faktor-
faktor tersebut di uraikan dalam poin-poin pembahasan sebagai berikut.
A. Sosialisasi Politik Ke Daerah
Dalam politik praktis, Muhammadiyah Sulawesi selatan secara
kelembagaan tidak terlibat dalam proses pemilu 2014. Namun secara
individu Elit Muhammadiyah turun langsung menyukseskan kadernya yang
ikut serta dalam Pemilu dengan menggunakan jaringan Muhammadiyah
yang tersebar di seluruh Sulawesi selatan.
“Saya menerima Pak Iqbal Parewangi bersilaturahmi dalam suatu rapat pimpinan. Rapat pimpinan waktu itu saya yang pertama kali mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak boleh lagi seperti masa alu bersikap tidak mendukung (netral) membiarkan kadernya jalan sendiri. Pak Iqbal Parewangi merupakan kader Muhammadiyah, bukan dari partai politik oleh karena itu jangan di biarkan jalan sendiri, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi selatan harus memberi dukungan penuh walaupun tidak berdasarkan SK (Surat Keputusan) harus perorangan pimpinan wilayah dalam hal ini elit Muhammadiyah memberikan support hingga presure ke daerah-daerah agar memberi dukungan kepada Iqbal Parewangi. Alhasil teman-teman (PWM Sulsel) menerima untuk memberi dukungan dengan cara tidak terang-terangan karena Muhammadiyah harus menjaga netralitasnya. Di antara kader-kader yang potensial waktu itu (2014) hanya pak Iqbal
83
yang mampu meyakinkan kita apabila didukung penuh oleh perserikatan.”49
Elit Muhammadiyah selaku pengambil keputusan, memutuskan
untuk mendukung Iqbal Parewangi pada Pemilu 2014. Salah satu bukti
dukungan elit yang di berikan adalah turun langsung ke daerah-daerah di
Sulawesi selatan untuk menyosialisasikan Iqbal Parewangi. Elit yang
terlibat aktif saat itu adalah Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 2010-2015.
Elit Muhammadiyah periode 2010-2015 melakukan gebrakan baru
dengan aktif kembali menjaga silaturahmi antara pimpinan wilayah (PWM)
dengan pimpinan daerah (PDM) yang pada periode sebelumnya kurang
dekat. Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan tentang
kedekatan yang mulai di bangun kembali oleh Alwi Uddin selaku ketua
PWM tentang rutinitas kunjungan Pimpinan wilayah ke daerah-daerah.
Rutinitas tersebut menimbulkan kedekatan antara elit di wilayah
dengan warga Muhammadiyah di daerah. Kedekatan elit inilah yang
nantinya akan menjadi modal bagi Iqbal Parewangi ketika berkunjung ke
daerah bersama dengan elit Muhammadiyah. Kunjungan-kunjungan ini
bukan membahas soal politik tetapi lebih kepada pembahasan tentang
dakwah dan Muhammadiyah itu sendiri.
“Kebetulan waktu itu bertepatan sosialisasi muktamar Muhammadiyah sehingga memudahkan untuk memperkenalkan pak Iqbal ke daerah-daerah bersama-sama PWM Sulsel.”50
49 Wawancara dengan DR. K.H. Mustari Bosra, MA, 14 Desember 2016, Pukul 14.00 Wita 50 Wawancara dengan Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Sekretaris PWM Sulsel Periode 2010-2015, 15 Desember 2016, Pukul 16.24 Wita
84
Elit Muhammadiyah menggunakan rutinitas kunjungan ke daerah-
daerah sebagai sarana sosialisasi politik, setelah berbicara panjang lebar
tentang berbagai hal, di akhir pembahasan mereka memperkenalkan Iqbal
Parewangi yang merupakan kader Muhammadiyah untuk didukung pada
Pemilu Legislatif DPD RI 2014. Dengan izin dari elit, di hadapan warga
Muhammadiyah di berbagai daerah, Iqbal Parewangi tampil dengan
memaparkan berbagai visi dan misinya.
“Pada pemilu 2014, Pak Iqbal Parewangi mempunyai persiapan yang sudah matang baik dalam hal finansial maupun tim suksesnya, Muhammadiyah tinggal membantu beliau dengan jaringan di daerah-daerah. Tiap kali ada acara Muhammdiyah di daerah, kita mengundang pak Iqbal untuk hadir dan mengemukakan ide-ide dan gagasannya yang ternyata ide-ide atau gagasannya itu, program-programnya memang mengena dan diterima oleh warga perserikatan (Muhammadiyah) 51
Berjalannya peranan elit Muhammadiyah sebagai pengambil
keputusan dalam memberi dukungan penuhnya tidak terlepas dari adanya
penyesuaian peran elit Muhammadiyah di Sulawesi selatan dengan
melaksanakan instruksi dari Pimpinan Elit Muhammadiyah ke pimpinan
daerah ke bawah.
“Di Sulawesi selatan waktu itu (2014) Muhammadiyah mempunyai 23 pimpinan daerah (kabupaten) dan hampir di semua kecamatan ada pimpinan cabang bahkan sampai pimpinan ranting (tingkat desa) yang berperan memberi dukungan kepada Iqbal Parewangi. Pada 11 maret 2014 saya meresmikan ranting perserikatandan mengundang Iqbal Parewangi untuk memberi ceramah dan ternyata banyak warga ranting maupun sekitar memberi dukungan kepada Iqbal parewangi hal ini sebagai gambaran bahwa Muhammadiyah berperan mendukung Iqbal parewangi hingga ke tingkat ranting perserikatan (tingkat desa)52
51 Wawancara dengan DR. K.H. Mustari Bosra, MA, 14 Desember 2016, Pukul 14.00 Wita 52 Wawancara dengan DR. K.H. Mustari Bosra, MA, 14 Desember 2016, Pukul 15.00 Wita
85
Sesuai perkataan K.H. Mustari Bosra Bahwa Muhammadiyah
memilih tidak berpolitik praktis, kemudian Muhammadiyah menjaga
kedekatan dan jarak yang sama kepada semai partai termasuk calon
anggota DPD, waktu itu kita Muhammadiyah bermain cantik mendukung
Iqbal Parewangi artinya tidak terlalu gencar memberi dukungan tetapi jalan
terus menyosialisasikan”53
Metode yang digunakan elit Muhammadiyah dalam menyosialisasikan
Iqbal Parewangi ke berbagai daerah salah satunya adalah melakukan pengajian.
Dalam kunjungan elit ke daerah, mereka selalu membawa Iqbal Parewangi untuk
ikut serta dalam setiap pengajian dan padasetiap sesi setelah pengajian, elit yang
hadir selalu memperkenalkan Iqbal Parewangi kepada seluruh warga
Muhammadiyah yang hadir pada saat itu.
Selain menghadirkan Iqbal Parewangi dalam setiap pengajian di daerah,
elit Muhammadiyah juga menggunakan momen sosialisasi muktamar
Muhammadiyah yang akan di selenggarakan di kota Makassar, dalam hal ini PWM
Sulawesi selatan sebagai tuan rumah. Sosialisasi ini bukan hanya bersifat tulisan
ataupun pemberitahuan kepada PDM tetapi Elit Muhammadiyah Sulawesi Selatan
turun langsung ke daerah-daerah dengan membawa Iqbal Parewangi untuk turut
serta yang berujung sosialisasi politik yang bersifat tertutup.
Sikap elit Muhammadiyah dalam politik adalah menjaga jarak yang sama
dengan semua praktisi politik, sehingga di tiap sosialisasi yang bersifat politis tidak
satupun kata “Ayo Pilih Iqbal Parewangi” yang keluar dari mulut elit
Muhammadiyah melainkan bahasa-bahasa halus yang notabenenya mengandung
53 Wawancara dengan DR. K.H. Mustari Bosra, MA selaku Wakil Ketua PWM Sulsel Periode 2010-2015, 14 Desember 2016, Pukul 14.45 Wita
86
harapan meminta dukungan.
Dengan terlibatnya elit Muhammadiyah secara individu, secara tidak
langsung elit juga membawa jaringan Muhammadiyah dalam
menyukseskan terpilihnya Iqbal Parewangi sebagai Anggota DPD RI yang
pada pemilu sebelumnya (2009) gagal mendapat kursi senator.
B. Menggunakan Amalan usaha dan jaringan eksternal
Muhammadiyah dengan segala sumber daya yang dimilikinya
dianggap mampu untuk menggerakkan massa dalam Pemilu. Sumber
daya inilah yang digunakan Elit Muhammadiyah Sulawesi selatan untuk
memenangkan Iqbal Parewangi.
Tidak hanya lewat hierarki lembaga perserikatan, elit
Muhammadiyah juga menggunakan organisasi otonom serta amal-amal
usaha yang terdapat di Sulawesi selatan dengan berdalih bahwa
Muhammadiyah Sulawesi selatan sebagai kelompok kepentingan
memerlukan adanya representasi di pusat untuk memperjuangkan
kepentingannya walaupun tidak secara langsung.
Amal usaha Muhammadiyah merupakan segala upaya yang
dilakukan untuk mengelola keuangan dengan tujuan membantu
masyarakat secara luas. Amalan-amalan usaha ini utamanya bergerak di
bidang pendidikan dan dakwah serta di bidang sosial seperti membangun
sekolah, rumah sakit, hingga panti asuhan. Gerakan dakwah Islamiyah
melalui amal usaha ini secara langsung telah dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat dan bangsa Indonesia. Segala amal usaha Muhammadiyah
87
berjalan dengan landasan untuk beramal dan mewujudkan masyarakat
Islam yang sebenarnya.
Pada pembahasan sebelumnya tentang elit Muhammadiyah
Sulawesi selatan, kebanyakan yang mengisi jabatan struktural merupakan
mereka yang pernah menempuh jalur pendidikan melalui amalan usaha
Muhammadiyah. Artinya secara tidak langsung pembentukan kader
Muhammadiyah pada bidang pendidikan di mulai dari sekolah-sekolah
Muhammadiyah.
Menggunakan jaringan amalan usaha di bidang pendidikan tidak
terlepas dari peranan elit Muhammadiyah yang juga mempunyai kekuasaan
di bidang pendidikan yang telah mempunyai nama di kalangan warga
Muhammadiyah maupun akademisi. Salah satunya adalah Drs. Mawardi
yang saat itu sebagai sekretaris PMW dan Dekan Fakultas agama islam
UNISMUH.
“Saya menyampaikan kepada warga Muhammadiyah ini calon DPD kita Pak Iqbal wajib didukung, cara menyampaikannya lewat jalur kunjungan organisasi, tiap ada acara pengajian, menyebarkan brosur kepada masyarakat dan lewat mahasiswa. Kita menyosialisasikan pak Iqbal di ruang-ruang kuliah (UNISMUH Makassar), saya sebagai dosen ikut aktif memperkenalkan beliau. kita juga menghubungi keluarga lewat telepon maupun sms”54
Fakta yang unik terungkap dari pernyataan tersebut,
Muhammadiyah memanfaatkan perguruan tinggi sebagai salah satu amal
usahanya dalam menyosialisasikan Iqbal Parewangi kepada kalangan
mahasiswa, hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah sebagai
54 Wawancara dengan Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Sekretaris PWM Sulsel Periode 2010-2015, 15 Desember 2016, Pukul 16.24 Wita
88
kelompok kepentingan yang berbasis gerakan dakwah sekaligus sebagai
kekuatan politik.
“Berbagai amal usaha Muhammadiyah turut membantu menyosialisasikan Iqbal Parewangi salah satunya lewat Perguruan Tinggi. hubungan perserikatan Muhammadiyah dengan pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah cukup dekat. Pimpinan perguruan tinggi menginstruksikan dosen-dosen di setiap membawakan perkuliahan untuk memperkenalkan Iqbal Parewangi kepada mahasiswa, waktu itu (2014) ada sekitar 20 Perguruan Tinggi Muhammadiyah, ada 2 universitas, 11 sekolah tinggi, dan 7 akademi kesehatan yang terbagi di beberapa daerah di Sulawesi selatan”55
Elit Muhammadiyah menjalankan kekuasaannya secara
fungsional dan melembaga. Artinya, elit selalu bergerak secara
terorganisasi berdasarkan latar belakang kekuasaannya. Muhammadiyah
yang berlatar belakang gerakan dakwah tidak terlepas dari civitas
akademika atau proses belajar-mengajar baik di kampus maupun di
sekolah-sekolah. Keterlibatan di lingkungan pendidikan yang berupa
amalan usaha Muhammadiyah dapat mendongkrak popularitas Iqbal
Parewangi dengan membangun kesan berpendidikan apalagi Iqbal
Parewangi memang memiliki prestasi yang cukup membanggakan di
bidang pendidikan. Bisa dibilang beliau dekat dengan kalangan muda
khususnya pelajar atau mahasiswa.
Mannheim membedakan antara dua tipe elit, yaitu elit yang
integratif, yang terdiri dari pemimpin politik dan organisasi dan elit
sublimatif, yang terdiri dari para pemimpin moral keagamaan, seni dan
55 Wawancara dengan Drs. H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag. selaku Ketua PWM Sulsel Periode 2010-2015, 29 Desember 2016, Pukul 11.00 Wita
89
intelektual. Elit Muhammadiyah merupakan elit yang integratif sekaligus
sublimatif dilihat dari gerakan elit organisasinya yang formal sekaligus
memiliki organisasi otonom yang mempunyai kepentingan sendiri yang
lebih khusus namun tidak terlepas dari Muhammadiyah itu sendiri.
Keterlibatan amalan usaha Muhammadiyah dalam
menyosialisasikan Iqbal Parewangi di lingkungan perguruan tinggi
maupun lembaga pendidikan lainnya tidak terlepas dari peran elit.
Sebagai bagian dari Muhammadiyah, amalan-amalan usaha ini wajib
mengikuti kebijakan elit Muhammadiyah. Instruksi-instruksi inilah yang
membuat seluruh civitas akademika di bawah naungan Muhammadiyah
mengikuti instruksi untuk mendukung Iqbal Parewangi.
Metode yang dilakukan adalah dengan menyelipkan pembahasan
tentang wakil Muhammadiyah di pusat untuk kepentingan kampus itu
sendiri di ruang-ruang kuliah yang dilakukan oleh tenaga pengajar
maupun pimpinan universitas. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk
seminar maupun workshop yang melibatkan Iqbal Parewangi sebagai
pembicara.
Berbagai cara telah ditempuh Elit Muhammadiyah di Sulawesi
selatan dalam memperkenalkan Iqbal Parewangi kepada para kader
Muhammadiyah di daerah ke bawah, mereka memanfaat berbagai jaringan
baik itu bersifat hubungan kekeluargaan maupun hubungan profesional
salah satunya adalah berhubungan baik dengan wartawan dan media.
90
“Kita mempengaruhi siapa yang bisa di pengaruhi, kebetulan saya wartawan jadi teman-teman wartawan saya pengaruhi. Wartawan besar pengaruhnya karena bekerja di media massa apalagi mereka aktif di media sosial, sebagai wartawan, setiap ada perkembangan saya selalu menghubungi Iqbal Parewangi, kabar apapun itu. seperti saat kami wartawan sedang berkumpul dan berdiskusi tentang beliau. Ada komunikasi dari pihak kami dengan Iqbal Parewangi”56
Kampanye lewat media massa baik itu media cetak maupun
elektronik lebih efektif danpaknya apabila dibarengi dengan turun langsung
ke daerah untuk memperkenalkan diri, karena selain terbangunnya opini
publik, kesan akrab juga akan melekat ketika elit politik yang merupakan
kelas atas menurut Pareto apabila mendekatkan diri dengan masyarakat
kelas bawah.
Iqbal Parewangi sebagai sosok yang berpendidikan, tegas, serta
dekat dengan pemuda menurut penulis mampu menarik simpati para
pendukungnya. Perbedaan strategi yang dilakukan lebih ke minimnya
pengeluaran dana kampanye dan tidak terdeteksi adanya Money politic.
“Dalam proses kampanye, tidak ada sepeser pun uang saya yang keluar untuk membeli suara masyarakat, paling hanya uang pembeli kopi atau kue ketika ada pertemuan dengan para simpatisan ”57
Pernyataan tersebut juga diakui oleh elit Muhammadiyah dan para
simpatisan bahwa memang Iqbal Parewangi tidak menggunakan uang
untuk membeli suara rakyat, modal sosial yang dimilikinya telah cukup
untuk menyosialisasikannya dengan menggunakan anggaran ormas itu
sendiri.
56 Wawancara Dengan Asnawin selaku Humas PWM Sulsel dan Jurnalis 29 Desember 2016,
Pukul 12.10 57 Wawancara dengan A. M. Iqbal Parewangi selaku Anggota DPD RI terpilih Periode 2014-2019, 31 Oktober 2016, Pukul 13.30 Wita
91
“Kita ini punya tanggung jawab moral untuk membantu beliau apalagi ada keputusan dari PWM meskipun ada sedikit kontroversi tapi ada komitmen bahwa perlu ada orang kita (Kader Muhammadiyah Sulawesi selatan) di pusat dan hanya beliau yang representatif”58
Secara tegas Asnawin berpendapat demikian, tidak hanya karena
instruksi dari elit pimpinan wilayah Muhammadiyah, namun memang
karena ada hubungan emosional yang dekat dengan Iqbal Parewangi.
Kedekatan Iqbal parewangi dengan Muhammadiyah tidak sebatas
kepentingan politik tetapi memang beliau merupakan kader
Muhammadiyah dari bawah, menurut penulis wajar saja jika banyak
simpatisan apalagi ada instruksi langsung dari PWM.
Jaringan Muhammadiyah tidak hanya sebatas itu, elit
Muhammadiyah juga menjalin hubungan dengan kader-kadernya yang
menduduki jabatan politik sebagai kepala daerah, hal ini juga menjadi
salah satu penggerak dalam menggalang suara. Penulis beranggapan
bahwa Muhammadiyah sebagai Civil society dan kelompok kepentingan
menempatkan kadernya ke lingkungan sosial politik dengan memberi
kebebasan berpolitik praktis demi kemaslahatan umat sehingga tak jarang
kader-kader perserikatan besar dan menduduki jabatan struktural di
pemerintahan.
“Alhamdulillah pejabat daerah yang merupakan kader Muhammadiyah cukup membantu seperti wakil bupati Selayar, Bupati Bantaeng, Bupati Enrekang, Bupati Maros.”59
Pemanfaatan jaringan Muhammadiyah yang dilakukan elit dalam
58 Wawancara Dengan Asnawin selaku Humas PWM Sulsel dan Jurnalis 29 Desember 2016,
Pukul 12.10 59 Wawancara dengan Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Sekretaris PWM Sulsel Periode 2010-2015, 15 Desember 2016, Pukul 16.24 Wita
92
menyukseskan Iqbal parewangi yang pada dasarnya memang telah
memiliki modal sosial. Jaringan elit begitu luas dan melibatkan berbagai
kalangan baik masyarakat biasa maupun kepala daerah.
Dengan adanya modal sosial dari keluarga Muhammadiyah
khususnya di Sulawesi selatan, baik melalui jaringan primordial maupun
relasi organisasi lain akan meningkatkan popularitasnya dalam pemilu.
Berikut pemetaan kekuatan dibalik kemenangan Iqbal Parewangi.
“Ada multipola dalam memetakan modal sosial saya sebagai calon anggota DPD RI 2014-2019, pola tersebut terdiri dari 4 garis besar, yakni lewat garis organisasi keagamaan, garis jaringan sosial independen, garis akademik (intelektual), dan tentu saja garis primordial”60
Keterlibatan Iqbal Parewangi dalam berbagai bidang tidak terlepas
dari kemampuannya menyesuaikan peran, berdasarkan penyesuaian
peran tersebutlah dia berhasil memanfaatkan modal sosialnya dalam
pentas Pemilu 2014.
“Organisasi massa (ormas) yang mendukung saya antara lain : 1). Muhammadiyah, baik aisyiyah maupun angkatan muda, 2). BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia) Sulawesi Selatan. Lebih dari 100 spanduk berisikan foto saya terpasang di mesjid-mesjid yang tersebar di Sulawesi selatan. 3). Wahdah Islamiyah menyebarkan 18.000 sms ke seluruh kader di Sulawesi selatan, hal ini terbukti dengan pengecekan langsung ke tingkat desa bahwa pesan singkat tentang Seruan mendukung Iqbal Parewangi yang betul-betul tersampaikan. 4) Adanya dukungan dari Sanusi Baco dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU). 5) PII (Persatuan Insinyur Indonesia) Sulawesi Selatan. 6). Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Sulawesi Selatan. Dan 7) ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Sulawesi Selatan.”61
60 Wawancara dengan A. M. Iqbal Parewangi selaku Anggota DPD RI terpilih Periode 2014-2019, 31 Oktober 2016, Pukul 13.30 Wita 61 Wawancara dengan Iqbal Parewangi, 31 oktober 2016, pukul 13.34 wita
93
Dari segi organisasi massa, terkumpul sejumlah besar kekuatan
politik baik itu lembaga yang bersifat kelompok kepentingan maupun
organisasi keagamaan. Semua lembaga tersebut memiliki basis massa
yang jelas dan sudah terorganisir.
Melihat dari segi historisnya, penulis menilai Muhammadiyah
berperan penting dalam kehidupan A. M. Iqbal Parewangi karena dari kecil
hingga berkeluarga beliau memperkaya jaringan khususnya sebagai warga
Muhammadiyah melalu jalur pendidikan dan organisasi otonomnya.
C. Elit dan organisasi Muhammadiyah dalam mengawal Pemilu
Sebagai organisasi massa, Muhammadiyah mempunyai sumber
daya akan kader yang dapat di mobilisasi oleh elit. Peranan elit sebagai
pengambil keputusan tersebut untuk memenangkan Iqbal Parewangi
dengan cara memobilisasi kadernya baik yang berada dalam struktur
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah maupun kader-kader dari organisasi
otonomnya. Elit Muhammadiyah melakukan mobilisasi massa untuk
mengawal Iqbal Parewangi pada Pemilu 2014. Berikut penulis
mendeskripsikan gambaran hierarki dari organisasi Muhammadiyah dan
organisasi otonomnya.
Muhammadiyah secara struktural tersusun oleh struktur paling kecil
di tingkat ranting (desa) hingga ke tingkat pusat (nasional). Dari berbagai
hierarki tersebut tercipta pula hierarki elit yang terorganisir. Di Sulawesi
selatan sendiri terdapat 23 lembaga tingkat daerah yang disebut Pimpinan
daerah Muhammadiyah (PDM) dengan puluhan lembaga tingkat
94
kecamatan di masing-masing daerah yang disebut pimpinan cabang
Muhammadiyah (PCM) hingga ke tingkat terkecil di tingkat desa yang
disebut Pimipinan Ranting Muhammadiyah (PRM)
Setiap hierarki tersebut dipimpin oleh ketua dan mempunyai struktur
organisasi yang lengkap, mereka yang menduduki jabatan struktural itulah
yang disebut elit Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus
kepada peranan elit di perserikatan Muhammadiyah tingkat provinsi yaitu
elit di Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi selatan.
Selain struktur internal tersebut, Muhammadiyah juga mempunyai
organisasi otonom. Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi
atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan
bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur
rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah
tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai
maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.
Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah sebagai badan yang
mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangga sendiri mempunyai
jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah, mulai dari
tingka pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat
desa, dan kelompok-kelompok atau jama’ah – jama’ah.
Ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai
karakteristik dan spesifikasi bidang tertentu. Adapun Ortom dalam
Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah ada ialah sebagai
95
berikut Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Ikatan
Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci
Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan.
Organisasi otonom ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
keputusan persyariktan Muhammadiyah. Salah satunya adalah mendukung
Iqbal Parewangi yang berdasarkan keputusan elit Muhammadiyah pada
rapat pleno yang di kemukakan oleh Ketua PWM saat itu.
“Instruksi dikeluarkan dalam bentuk lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kesepakatan PWM berupa keputusan pleno pimpinan wilayah untuk mendukung Iqbal Parewangi baik lewat media ke bawah. Muhammadiyah memang organisasi yang rapi”62
Instruksi tersebut merupakan hal yang menjadi kewajiban bagi
organisasi-organisasi di bawah Muhammadiyah untuk dilaksakan walaupun
tak jarang terjadi perbedaan pendapat tiap Ortom Muhammadiyah.
Perbedaan pendapat paling mencolok ketika pemilu 2004 dan 2009 yang
pada saat itu kader dari ortom Aisyiyah ikut serta dalam Pemilu legislatif
DPD.
Sesuai dengan fokus studi kasus, penulis mengkaji lebih spesifik
tentang elit Muhammadiyah pada periode 2010-2015 terkait peranannya
dalam mendukung kadernya yang ikut serta berpolitik praktis, khususnya
kompetisi calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
(DPD RI) pada pemilu 2014. Kebetulan pada saat itu hanya Iqbal
Parewangi yang mencalonkan dari kader Muhammadiyah.
62 Wawancara dengan Drs. H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag. selaku Ketua PWM Sulsel Periode 2010-2015, 29 Desember 2016, Pukul 11.00 Wita
96
“Pada pemilu tahun 2004 pak Nasaruddin Razak maju sebagai kader Muhammadiyah bersama ibu Nurhayati dari Aisyiyah (organisasi otonom perempuan Muhammadiyah) mencalonkan sebagai anggota DPD, sedangkan pada tahun 2009 pak Iskandar Tompo maju juga sebagai kader dari Muhammadiyah dan ibu Nurhayati juga ikut serta63
Dari 2 pemilu sebelumnya selalu terjadi fragmentasi di kubu aisyiyah
dan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan tidak
membatasi kader-kadernya dalam ikut serta pada politik praktis dengan
batasan menjaga etika dan nama baik Muhammadiyah. Muhammadiyah
sebagai masyarakat madani Muhammadiyah memberi ruang sebesar-
besarnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik dengan
garis batas syariat islam tentunya.
“Pada pemilu legislatif 2009 Pak Iskandar Tompo merupakan kader dari
Muhammadiyah maju dan didukung oleh PWM Sulsel, tidak ada yang mau mundur baik dari Muhammadiyah maupun aisyiyah saya kecewa dan memilih tidak berpartisipasi aktif hanya sekedar menyosialisasikan saja”64
Terpusatnya dukungan Muhammadiyah kepada Iskandar Tompo di
pemilu 2009 menjadikan rival tersendiri bagi Iqbal Parewangi yang saat itu
juga mencalonkan. Terpecahnya kubu aisyiyah dengan Muhammadiyah
berdampak kepada peranan elit dalam menyukseskan kader perserikatan
yang diusung. Perpecahan ini menimbulkan kekecewaan dari berbagai
pihak termasuk elit Muhammadiyah saat itu.
Berdasarkan hasil Pemilu 2009 Caleg DPD RI Sulawesi selatan, dari
3 kader Muhammadiyah yang mencalonkan, Nurhayati Azis (120.770
suara) unggul atas Iqbal Parewangi (53.552 suara) dan Iskandar Tompo
63 Wawancara dengan DR. K.H. Mustari Bosra, MA selaku Wakil Ketua PWM Sulsel Periode 2010-2015, 14 Desember 2016, Pukul 14.00 Wita 64 Wawancara dengan DR. K.H. Mustari Bosra, MA, 14 Desember 2016, Pukul 14.00 Wita
97
(37.088 suara) dengan masing-masing Perolehan suara.65 Walaupun ada
dukungan penuh dari perserikatan, Iskandar Tompo belum mampu
menembus empat besar begitu pula Nurhayati Azis yang mendapat
dukungan penuh dari aisyiyah. Iqbal Parewangi mengungguli Iskandar
Tompo yang merupakan representasi dari perserikatan Muhammadiyah
membuktikan bahwa telah terbukti popularitas dengan berbagai modal
sosial yang telah di jelaskan sebelumnya. Kegagalan Muhammadiyah
dalam menyukseskan kadernya di pentas politik praktis tidak terlepas oleh
adanya fragmentasi elit di kalangan Muhammadiyah.
Pada pemilu 2009 tersebut peranan elit menurut penulis mengalami
konflik peran di kalangan elit Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Elit
Muhammadiyah pada pemilu 2009 merupakan sekelompok kecil yang
menduduki jabatan struktural penting secara kelembagaan dan individual
mengalami konflik peran. Hal ini didasari atas pernyataan kecewa Mustari
Bosrah yang saat itu menjabat sebagai bendahara PWM periode 2005-
2010 terhadap keputusan PWM Sulsel dalam menyukseskan Iskandar
Tompo pada pemilu 2009 khususnya. Konflik peran elit Muhammadiyah
ini menghasilkan kegagalan dalam membantu kader-kadernya.
Peristiwa berbeda terjadi pada pemlu 2014, pada pemilu kali ini
Nurhayati Azis yang telah mencalonkan pada 2 periode pemilu sebelumnya
tidak lagi menggunakan haknya. Iqbal Parewangi kembali hadir dalam
65 Rincian Perolehan Suara Sah Dan Tidak Sah Anggota DPD di KPU Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilu 2009. Kpud Sulsel
98
pentas politik dengan persiapan yang lebih matang tentunya serta
mengantongi dukungan penuh Pimpinan wilayah Muhammadiyah.
Hilangnya perpecahan suara dari kubu aisyiyah dan
Muhammadiyah ini yang nantinya menjadikan suara Muhammadiyah bulat
ke Iqbal Parewangi. Hal ini tidak terlepas dari keputusan rapat pleno untuk
mendukung beliau yang pada pemilu sebelumnya tidak mendapat tempat
secara sah dari perserikatan Muhammadiyah. Dengan tidak adanya lagi
perpecahan tersebut, organisasi otonom Muhammadiyah lainnya
mengikuti dan melaksanakan keputusan dari Pimpinan wilayah
Muhammadiyah Sulawesi selatan yang notabenenya adalah keputusan
elit.
Peran elit Muhammadiyah selain sebagai mesin penggerak
sosialisasi kader ke daerah, elit Muhammadiyah juga mengawal Pemilu
hingga ke tahapan rekapitulasi suara, elit Muhammadiyah mengambil
kebijakan untuk menggerakkan angkatan mudanya dalam mengawal
proses pemungutan suara di TPS. Tidak seperti aktor politik lainnya yang
menyewa tim untuk menggunakan jasa mereka mengawal perhitungan
suara, kader Muhammadiyah justru secara sukarela berpartisipasi.
“Saya juga turut mengawal hingga ke tahap perhitungan suara, saya pernah menjadi salah satu tim seleksi KPU, ketika perhitungan suara saya menelepon beberapa jaringan saya di KPUD untuk memantau keadaan di TPS jangan sampai ada kecurangan. Khusus di Kab. Gowa saya merekrut Angkatan Muda Muhammadiyah untuk turut serta mengawal pemilu di tiap TPS. Kita kawal, tidak ada politik uang, kader-kader kita memang memberi dukungan dan mengawal pemilu”66
66 Wawancara dengan DR. K.H. Mustari Bosra, MA, 14 Desember 2016, Pukul 14.00 Wita
99
Hasil Perolehan suara menunjukkan bahwa Iqbal Parewangi lolos
menjadi salah satu senator sebagai anggota DPD RI Sulawesi Selatan
dengan Perolehan suara sebesar 273.785 suara dengan persentase suara
terbesar di Kab. Bantaeng dan jumlah suara terbanyak di kota Makassar.67
Hal ini membuktikan bahwa dengan tidak adanya fragmentasi atau
perpecahan di kalangan elit serta terpusatnya dukungan pada 1 kader
dapat mendongkrak suara kader tersebut. Perolehan suara tersebut tidak
terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan elit Muhammadiyah di
Sulawesi selatan, baik secara kelembagaan maupun individual serta
perjuangan dari A.M. Iqbal Parewangi sebagai kader perserikatan dengan
modal sosial yang cukup besar dalam momen yang tepat pada pemilu
2014.
67 Rincian Perolehan Suara Sah Dan Tidak Sah Anggota DPD di KPU Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilu 2014. Kpud Sulsel
100
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
A. M Iqbal Parewangi sebagai kader Muhammadiyah mendapat
dukungan penuh dari perserikatan Muhammadiyah berdasarkan keputusan
rapat pleno PWM yang dihadiri oleh elit Muhammadiyah Sulawesi selatan.
Berdasarkan keputusan tersebut, Elit Muhammadiyah bergerak dan
mengupayakan berbagai cara untuk memenangkan Iqbal Parewangi.
Alhasil Iqbal Parewangi lolos sebagai anggota DPD RI periode 2014 – 2019.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan elit Muhammadiyah dalam
memenangkan Iqbal Parewangi Sebagai berikut :
1. Elit Muhammadiyah melakukan sosialisasi politik ke daerah – daerah,
dalam kunjungannya tersebut elit Muhammadiyah memperkenalkan
Iqbal Parewangi sebagai kader Muhammadiyah yang akan
mencalonkan pada Pemilu 2014 sebagai Caleg DPD RI kepada warga
Muhammadiyah di berbagai daerah.
2. Elit Muhammadiyah memanfaatkan jaringan External dan amalan
usahanya untuk ikut memenangkan Iqbal Parewangi. Amalan usaha
yang digerakkan adalah massa dari civitas akademika di berbagai
perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi selatan. Sedangkan
jaringan External merupakan jaringan di luar struktur organisasi
Muhammadiyah seperti media massa dan beberapa kepala daerah
yang merupakan kader Muhammadiyah.
101
3. Elit Muhammadiyah menggerakkan organisasi otonom untuk mengawal
pemilu. Mengawal pemilu yang dimaksudkan adalah mengawal
pemenangan Iqbal Parewangi baik pada masa kampanye hingga
proses perhitungan suara.
Dengan upaya-upaya yang dilakukan elit itulah sehingga Iqbal
Parewangi memenangkan Pemilu 2014 setelah sebelumnya pada pemilu
2009 tidak mendapat dukungan secara langsung oleh PWM melainkan
PWM memutuskan mendukung kader lain serta adanya fragmentasi suara
antara Muhammadiyah dan aisyiyah membuat Perolehan suara Iqbal
Parewangi hanya sekitar 53.552 Suara. Namun pada pemilu 2014, setelah
mendapat restu dari perserikatan serta hilangnya perpecahan di internal
Muhammadiyah merupakan momen yang sangat pas untuk Iqbal
Parewangi dan alhasil memperoleh 273.785 suara. Lonjakan Perolehan
suara tersebut juga tidak terlepas dari modal sosial yang memang melekat
pada beliau dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang Elit Muhammadiyah
yang berperan aktif menyukseskan beliau. Dengan demikian penluis setuju
bahwa Muhammadiyah memang merupakan mesin kekuatan politik dalam
menggerakkan suara.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian selama kurang lebih 3 bulan dengan
berbagai temuan di lapangan, maka penulis memberikan beberapa saran
terkait elit Muhammadiyah Sulawesi selatan sebagai berikut :
1. Elit Muhammadiyah Sulawesi selatan harus lebih menjaga
102
kedekatannya dengan organisasi otonom lainnya khususnya
dengan Aisyiyah karena sering kali terjadi perbedaan pendapat di
antara keduanya, Aisyiyah mesti lebih menghormati keputusan elit
PWM Sulawesi selatan, melihat dari posisi PWM sebagai lembaga
tertinggi Muhammadiyah di tingkat daerah. Walaupun Aisyiyah
bersifat otonom, tidak bisa dinafikan bahwa aisyiyah merupakan
bagian dari Muhammadiyah.
2. Pendataan Database warga Muhammadiyah mesti diperbaharui
untuk memudahkan pemetaan warga Muhammadiyah serta
sebagai tolak ukur perkembangan kader di daerah-daerah.
103
Daftar Pustaka
Abdul Karim, Khalil. 2005. Negara Madinah : Politik Penaklukan Masyarakat
Arab. Yogyakrta : LKiS.
Alfian, 1989. Muhammadiyah: The Political Behavior Of A Muslim Modernist
Organization Under Dutch Colonialism Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Azra, Azyumardi. 1999. Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan
Tantangan. Bandung : PT. Remaja RosdakaryaNatta, Abuddin.
2002. Problematika Politik Islam di Indonesia Jakarta: PT. Grasindo,
dan UIN Jakarta Press.
Budiarjo, Miriam. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Penerbit PT
Gramedia Pustaka Utama.
Din Syamsudin, M. 2002. Etika Agama dalam Membangun Masyarakat
Madani. Jakarta: Logos.
Efendy, David. 2014. Politik Elit Muhammadiyah : Studi Tentang
Fragmentasi Elit Muhammadiyah. Jakarta : Reviva Cendana.
H I, A. Rahman. 2007 Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Graha
Ilmu.
Ismail, Faisal. 2003. Islamic Traditionalism in Indonesia. Jakarta : Badan
Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI.
Jainuri, Ahmad. 2002. Ideologi Kaum Reformis. Surabaya :LPAM.
Jurdi, Syarifudin. 2004. Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, Studi
tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah
Orde Baru. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
M.Z Lawang, Robert. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jakarta : PT
Gramedia.
Madjid, Nurcholis. 1999. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta :
Paramadina.
104
Madjid, Nurcholish. 2009. Mewujudkan Masyarakat Madani, Titik-temu,
Jurnal Dialaog Peradaban, Vol. 1, No. 2 Januari-Juni 2009. Jakarta:
Nurcholish Madjid Society (NCMS).
Rahadjo, M. Dawam. 1999. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah,
dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES.
Suhelmi, Ahmad. 2004. Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah
Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Suryadi Culla, Adi. 1999. Masyarakat Madani; Pemikiran, Teori, dan
Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.
Suryadi Culla, Adi. 2006. Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi
Ornop di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
