34
EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI Pengaruh MP3EI terhadap Mata Pencaharian dan Hak – Hak Dasar Masyarakat FGD ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS) Hotel Bidakara, 16 Januari 2014

EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

  • Upload
    letruc

  • View
    251

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

Pengaruh MP3EI terhadap Mata Pencaharian dan

Hak – Hak Dasar Masyarakat

FGD ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS)

Hotel Bidakara, 16 Januari 2014

Page 2: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

• Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah melaunching Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

• Not Business as Usual?

• MP3EI berbasis pada pembangunan enam koridor ekonomi (regional based development)

• Muncul efek MP3EI terhadap masyarakat dan pemerintahan di daerah seperti sinkronisasi kebijakan, konflik lahan, ketahanan pangan, penguasaan ekonomi oleh kelompok kapitalis melalui skema PPP, ketenagakerjaan dan lain – lain.

PENDAHULUAN

Page 3: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

KONSEP DAN DESAIN MP3EI

Page 4: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

1. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energy nasional”.

2. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “pendorong industry dan jasa nasional”.3. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “pusat produksi dan pengolahan

hasil tambang dan lumbung energy nasional”.4. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “pusat produksi dan pengolahan hasil

pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional”.5. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “pintu gerbang pariwisata

dan pendukung pangan nasional”.6. Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “pusat

pengembangan pangan, perikanan, energy dan pertambangan nasional”

KORIDOR EKONOMI

Page 5: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

Aktivitas

Ekonomi

Koridor Ekonomi

Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa

Tenggara

Papua – Kep.

Maluku

Steel © ©

Food and beverages ©

Textiles ©

Transportation equipment ©

Shipping © ©

Nickel © ©

Copper ©

Bauxite ©

Palm oil © ©

Rubber ©

Food agriculture © ©

Tourism ©

ICT ©

Coal © ©

Oil and gas © © ©

Jabodetabek area ©

Sunda SNS area ©

Defense equipment ©

Animal husbandry ©

Timber ©

Cocoa ©

Fishery © © ©

AKTIVITAS EKONOMI UTAMA SRTIAP KORIDOR

Page 6: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

Koridor

Ekonomi

Nilai Investasi

(Rp. Triliun)

Persentase

(%)

Sumatera 714 18

Jawa 1.290 32

Kalimantan 945 24

Sulawesi 309 8

Bali – Nusa

Tenggara

133 3

Papua – Kep.

Maluku

622 15

Total 4.012 100

Pemerintah 401 10

BUMN 722 18

Sektor Swasta 2.046 51

PPP 843 21

Total 4.012 100

Koridor

Ekonomi

Nilai Investasi

(Rp. Triliun)

Persentase

(%)

Steel 100 2.49Food and beverages 25 0.62Textiles 9 0.22Transportation

equipment

32

0.80Shipping 16 0.40Nickel 183 4.56Copper 197 4.91Bauxite 137 3.41Palm oil 92 2.29Rubber 3 0.07Food agriculture 108 2.69Tourism 58 1.45ICT 4 0.10Coal 213 5.31Oil and gas 463 11.54Jabodetabek area 352 8.77Sunda SNS area 150 3.74Defense equipment 2 0.05Animal husbandry 7 0.17Timber 32 0.80Cocoa 1 0.02Fishery 41 1.02Total Main Activities 2.226 55.48Infrastructure 1.786 44.52Total Investment 4.012 100.00

KEBUTUHAN INVESTASI (AWAL)

Page 7: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

Page 8: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

PROYEK MP3EI DI GROUNDBREAKING, PER 2013

Sumber: Menko Perekonomian, 2013

Page 9: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

AGENDA RISET

EFEK MP3EI TERHADAP

MATA PENCAHARIAN

DAN HAK DASAR

Ketahananpangan

Kapitalisme- PPP

KonflikLahan

KeterbukaanPasar Kerja

Page 10: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

TAHAPAN PELAKSANAAN RISET

1 Literature Review

2 FGD Pemda, OMS, dan Komunitas di Sulawesi Selatan

3 FGD dan Indepth Interview Pemda, OMS dan Komunitas di NTT

4 Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi MP3EI dengan Bappenas dan OMS

5 Indepth Interview Kemenko Perekonomian dan Bappenas

6 FGD OMS

7 Diskusi dengan Komunitas Buruh

Page 11: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

MP3EI DAN KETAHANAN PANGAN

Page 12: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

• Tiga koridor utama dalam system ketahanan pangandalam MP3EI; KE Sulawesi, KE Bali – Nusa Tenggara danKE Papua – Maluku

• Dua koridor untuk mendukung ketahanan energy berbasis bahan bakar nabati; KE Sumatera dan KE Kalimantan

• MP3EI dan dukungan terhadap kapitalisme pertanian

• Hilangnya hak – hak petani dan cengkraman korporasi

• Eksploitasi terhadap lingkungan dan tenaga kerja

• Mempesersempit akses wanita pada komunitas petaniterhadap sumber – sumber mata pencaharian

• Krisis terhadap pangan dan ancaman kelaparan

LATAR BELAKANG

Page 13: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

PRASYARAT MENCAPAI KETAHANAN PANGAN MENURUT MP3EI

1. Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi;

2. Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif;

3. Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya;

4. Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah;

5. Pembangunan sentra produksi pangan baru berskala ekonomi luas di Luar Jawa;

6. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitan dan pengembangan khususnya untuk bibit maupun teknologi pasca panen

Page 14: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

Komoditi

Pertanian

Koridor Ekonomi

Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa

Tenggara

Papua –

Maluku

Kelapa sawit

Karet

Tanaman pangan

Peternakan

Kakao

Perikanan

Sumber: Menko Perekonomian, 2011

Page 15: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

• Koridor Jawa merupakan koridor yang paling potensi sebagai sentra pangan nasional, tapi justru koridor ekonomi Jawa tidak ditetapkan sebagai koridor yang focus pada sector pangan.

• Distribusi konsumen (penduduk) berada pada Pulau Jawa dan Pulau Suamtera, hampir 70% penduduk Indonesia berada di dua pulau ini. Artinya, kebutuhan pangan terkosentrasi pada dua pulau ini. Ketika produksi jauh dari konsumen (penduduk) maka resiko terjadinya kerawanan pangan semakin besar.

• Pilihan komoditi pangan dalam tiga koridor tersebut justru berorientasi pada ekspor dan bukan memenuhi konsumsi pangan masyarakat local. Ini akan menimbulkan masalah terhadap system keseimbangan pangan masyarakat.

• Pengembangan sentra pangan di tiga koridor tersebut lebih diarahkan pada industrialisasi pangan, dimana pemerintah mendorong korporasi atau pemilik modal besar untuk terlibat dalam industry ini. Kebijakan ini akan menciptakan dominasi korporasi sehingga cenderung akan menciptakan liberalisasi pangan yang beresiko terhadap kerawanan pangan.

MP3EI DAN KESALAHAN DESAIN KETAHAN PANGAN

Page 16: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

SEMAKIN MENURUNNYA KONTRIBUSI PERTANIAN TERHADAP PEREKONOMIAN

Sumber: BPS (diolah)

Page 17: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

TRANSFORMASI STRUKTURAL YANG SALAH

No Sub Sektor

Rumah Tangga Usaha Pertanian (000)

ST 2003 ST 2013

Perubahan

Absolut %

Sektor Pertanian 31,232.18 26,135.47 (5,096.72) (16.32)

Sub Sektor:

1 Tanaman Pangan 18,708.05 17,728.16 (979.89) (5.24)

Padi 14,206.36 14,147.86 (58.49) (0.41)

Palawija 10,941.92 8,624.23 (2,317.69) (21.18)

2 Holtikultura 16,937.62 10,602.14 (6,335.48) (37.40)

3 Perkebunan 14,128.54 12,770.57 (1,357.97) (9.61)

4 Peternakan 18,595.82 12,969.21 (5,626.62) (30.26)

5 Perikanan 2,489.68 1,975.25 (514.43) (20.66)

Budidaya Ikan 985.42 1,187.60 202.19 20.52

Penangkapan Ikan 1,569.05 864.51 (704.54) (44.90)

6 Kehutanan 6,827.94 6,782.96 (44.98) (0.66)

7 Jasa Pertanian 1,846.14 1,078.31 (767.83) (41.59)Sumber: Sensus Pertanian 2003 & 2013 (diolah)

Page 18: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

BESARNYA PETANI GUREM

Sumber: Sensus Pertanian 2013 (diolah)

Page 19: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

FAKTOR KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT

Variabel Model 1

(Makanan + Non Makanan)

Model 2

(Makanan)

Konstanta 11.471

(8.618)

7.375

(5.894)

PDRB Perkapita (X1) 0.083

(1.185)

0.199

(3.070)

MYS (X2) 0.249

(0.610)

0.835

(2.240)

Kemiskinan (X3) -0.278

(-3.080)

-0.013

(-0.154)

Produksi beras (X4) - -0.018

(-0.794)

R-Square 0.436 0.448

Durbin Watson 1.463 1.467

F 6.706 4.865

3211 InXInXInXInY

43212 InXInXInXInXInY

Sumber: Susenas & BPS (diolah)

Page 20: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

DAERAH RAWAN PANGAN

Sumber: Dewan Ketahanan Pangan Nasional, 2013

Page 21: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

KETERGANTUNGAN TERHADAP IMPOR

Komoditi

2012 Per September 2013

Volume

(Ton)

Nilai

(US$. Juta)

Volume

(Ton)

Nilai

(US$. Juta)

Pangan 13,345,737 6,297 9,058,766 3,897

Holtikultura 2,138,764 1,813 1,296,374 1,261

Perkebunan 1,571,363 3,112 1,049,136 1,951

Peternakan 1,201,742 2,698 857,696 2,068

Total 18,257,606 13,920 12,261,971 9,177

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2013 (diolah)

Page 22: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

IMPOR BEBERAPA KOMODITI

Sumber: Kementerian Perdagangan 2013 (diolah)

Page 23: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

MP3EI DAN KONFLIK LAHAN

Page 24: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

• Pembangunan Mega Proyek selalu menimbulkan konflik terhadap lahan. Ex. Pembangunan KE di Malaysia; di Brasil; Thailand; Sungai Mekong dan lainnya.

• Studi Sophie Chao (2013) menunjukan banyak konflik lahan di Indonesia merupakan konsekwensi dari banyaknya akuisisi lahan oleh pihak swasta dan lemahnya pengaturan lahan karena maraknya praktek – praktek korupsi di system birokrasi terutama di institusi pertanahan.

• Desain MP3EI adalah membuka peluang bagi swasta untuk akuisisi lahan masyarakat.

• Pembangunan infrastruktur dipacu dengan mengeluarkan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

• MP3EI diarahkan untuk mendorong pengembangan industry kelapa sawit, sector ini merupakan penyumbang konflik lahan terbesar di Indonesia.

• MP3EI membingkai regulasi – regulasi yang selama ini menjadi penyebab munculnya konflik lahan di Indonesia seperti UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU. No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil, dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

LATAR BELAKANG

Page 25: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

PEMBANGUNAN KORIDOR EKONOMI, INFRASTRUKTU DAN PEMBEBASAN LAHAN

No Nama Proyek Jumlah Lahan

Dibebaskan (Ha)

Status

Proyek

Nilai Proyek

(US$. Juta)

1 Pembangunan Rel Kereta Api Soekarno Hatta Int’ Airport – Manggarai 845 PPP 2.570

2 Pembangunan Terminal Gedebage 30 PPP 133

3 Revitalisasi Stasiun Kereta Api Yogyakarta 62,6 PPP 828,6

4 Pembangunan Jembatan Selat Sunda 1.740 PPP 25.000

5 Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung 975 PPP 353

6 Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priuk 89,6 PPP 612,5

7 Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda 792 PPP 1.200

8 Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang - Betung 893 PPP 836,1

9 Pembangunan Jaringan Penyedian Air Bersih Bekasi 0,8 PPP 20

10 Pembangunan Jaringan Penyedian Air Bersih Bali 8 PPP 218

11 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Bogor – Depok 56 PPP 40

12 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Surakarta 17 PPP 30

13 Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy – Kalimantan Timur 200 PPP 1.780

14 Perluasan Pelabuhan International Tanjung Priuk di Cilamaya, Kerawang 150 PPP 1.135

15 Perluasan Pelabuhan Internasional Tanjung Sauh – Batam 150 PPP 805

16 Pembangunan Bandara Internasional Baru di Bali 1.120 PPP 510

17 Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo 637 PPP 500

18 Pembangunan Rel Kereta Api Pulau Baai – Muara Enim 1.840 PPP 3.000

19 Pembangunan MRT Surabaya 392,8 PPP 1.170

20 Pembangunan Monorail Bandung 412,8 PPP 2.868

21 Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan 482,2 PPP 1.015

22 Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang 300,9 PPP 420

23 Pembangunan Jalan Tol Pasir Koja – Soreang 120 PPP 47,2

24 Pembangunan Jakarta Sewage Treatment Plant 6,9 PPP 173,5

Sumber: Bappenas, 2013

Page 26: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

KONFLIK LAHAN DI INDONESIA (STUDI KPA, 2013)

Sumber: KPA 2013

Page 27: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

PENGUASAAN KORPORASI TERHADAP PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Sumber: Dirjen Perkebunan & Sawit Watch (diolah)

Page 28: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

CENGKRAMAN KORPORASI DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Perusahaan

Status Perusahaan

(Pemilik)Luas Lahan

(Ha)

Astra Agro Lestari Indonesia 272,994

Sinar Mas Group Indonesia 278,400

IndoAgri Indonesia 230,919

Wilmar Group Singapura 186,623

PP London Sumatera Plantation Indonesia 106,407

PTPN III BUMN – Indonesia 105,290

PTPN IV BUMN – Indonesia 136,737

PTPN V BUMN – Indonesia 77,064

Bakrie Sumatera Plantation Indonesia 103,288

Sampoerna Agro Indonesia 114,827

Bumitama Agri Singapura 113,383

Guthrie Berhad Malaysia 221,685

Sime Darby Malaysia 289,422

Tabung Haji Plantation Malaysia 82,147

Kuala Lumpur Kepong Malaysia 98,792

Golden Hope Plantation Malaysia 12,883

Total 2,430,861Sumber: Prakarsa, 2013

Page 29: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

PETA KONFLIK LAHAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI SAWIT WATCH)

Sumber: Sawit Watch, 2013

Page 30: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

MP3EI DAN CENGKRAMAN KAPITALISME MELALUI SKEMA PPP

Page 31: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

• Rendahnya daya saing usaha di Indonesia diakibatkan oleh minimnya infrastruktur (WEF, 2013).

• Keterbatasan APBN/APBD untuk membangun infrastruktur.

• Skema PPP bisa mengatasi persoalan pendanaan?

• PPP versi Indonesia v.s. PPP versi Malaysia.

• Bias pada sector swasta – peluang bagi swasta mengeksploitasi sumberdaya alam.

• Rakyat dan lingkungan penerima efek terbesar.

• Maros Water Supply menjadi beban bagi konsumen karena kenaikan biaya/tariff sedangkan Pemda tidak menerima bagi hasil yang memadai.

LATAR BELAKANG

Page 32: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

PROYEK MP3EI DENGAN SKEMA PPP (FINAL)

1. Pembangunan Jalan Tol Tanjung Benoa – Bali : Kerusakan lingkungan

2. Maros Water Supply : Kenaikan tariff dan memperkuat cengkraman korporasi terhadap penyedian air bersih yang sebenarnya kewajiban negara. Pemda tidak mendapatkan penerimaan bagi hasil yang sesuai.

3. Lampung Water Supply : hilangnya hak – hak masyarakat terhadap sumber air bersih di Lampung.

4. Umbulan Water Supply : beresiko terhadap penurunan debit air dari sumber mata air Umbulan, kenaikan tariff, keuntungan bagi penerimaan daerah

Page 33: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

PROYEK PRIORITAS DAN STRATEGIS MP3EI DENGAN SKEMA PPP

No Nama Proyek Status

Proyek

Nilai Proyek

(US$. Juta)

1 Pembangunan Rel Kereta Api Soekarno Hatta Int’ Airport – Manggarai PPP 2.570

2 Pembangunan Terminal Gedebage PPP 133

3 Revitalisasi Stasiun Kereta Api Yogyakarta PPP 828,6

4 Pembangunan Jembatan Selat Sunda PPP 25.000

5 Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung PPP 353

6 Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priuk PPP 612,5

7 Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda PPP 1.200

8 Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang - Betung PPP 836,1

9 Pembangunan Jaringan Penyedian Air Bersih Bekasi PPP 20

10 Pembangunan Jaringan Penyedian Air Bersih Bali PPP 218

11 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Bogor – Depok PPP 40

12 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Surakarta PPP 30

13 Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy – Kalimantan Timur PPP 1.780

14 Perluasan Pelabuhan International Tanjung Priuk di Cilamaya, Kerawang PPP 1.135

15 Perluasan Pelabuhan Internasional Tanjung Sauh – Batam PPP 805

16 Pembangunan Bandara Internasional Baru di Bali PPP 510

17 Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo PPP 500

18 Pembangunan Rel Kereta Api Pulau Baai – Muara Enim PPP 3.000

19 Pembangunan MRT Surabaya PPP 1.170

20 Pembangunan Monorail Bandung PPP 2.868

21 Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan PPP 1.015

22 Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang PPP 420

23 Pembangunan Jalan Tol Pasir Koja – Soreang PPP 47,2

24 Pembangunan Jakarta Sewage Treatment Plant PPP 173,5

Sumber: Bappenas, 2013

Page 34: EVALUASI PELAKSANAAN MP3EI

TERIMA KASIHSELAMAT BERDISKUSI