1

EVALUASI PEMEKARAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG

KECAMATAN LINGGA UTARA

KABUPATEN LINGGA

TAHUN 2012

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

MARBAWI

NIM. 100565201147

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2016

2

ABSTRAK

Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada

keinginan daerah untuk memekarkan diri, dengan adanya pemekaran akan

mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Pemekaran

daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Evaluasi

Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabuapten

Lingga Tahun 2012.

Sesuai dengan permasalahan yang di angkat dari permasalahan ini

Penelitian menggunakan data sekunder dengan menganalisis dari hasil penelitian

(Analisis Deskriptif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam evaluasi

pemekaran desa Rantau panjang. adapun faktor- faktor yang menghambat evaluasi

pemekaran desa Rantau Panjang dapat di lihat dari efektivitas, efesiensi,

kecukupan, peralatan, responsifitas, dan ketepatan.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini deskriktip kualitatif yaitu

penulis berupa menggambarkan fakta-fakta penelitian ini dapat diperoleh melalui

wawancara dan observasi.populasi dalam penelitian ini adalah kepala Desa

Rantau Panjang 1 orang, ketua BPD 2 orang, Panetia pemekaran desa 3 orang ,

dan tokoh masyarakat 3 orang dan Masyarakat 5 orang. dari hasil penelitian ini

Pada dasarnya sudah berjalan cukup baik akan tetapi perlu di tingkatkan lagi

berdasarkan data-data yang peneliti peroleh dari desa induk tenyata desa yang

telah di mekarkan telah mengalami prubahan Temuan tersebut merupakan salah

satu kenyataan yang harus dibenahi oleh pemerintah Desa Rantau Panjang.

Kata kunci : evaluasi, pemekaran desa.

3

ABSTRACT

The spirit of regional autonomy itself one of which boils down to a

desire to split the regions themselves , with the expansion will shorten the span of

control between the government and the public . Regional expansion also

aspirated to improve equitable development . Evaluation Division of the Village in

Desa Rantau Panjang District of North Kabuapten Linga Linga in 2012 .

In accordance with the problems in the lift of this problem research used

secondary data to analyze the results of research ( descriptive analysis ) . The

results showed that in the evaluation of the long seacoast village expansion . As

for the factors that hinder the evaluation division Rantau Panjang village can be

seen from the effectiveness, efficiency , adequacy , equipment , responsiveness ,

and accuracy .

The method used in this study deskriktip qualitative form authors

describe the facts of this study can be obtained through interviews and

observasi.populasi in this study is the head of Rantau Panjang 1 , chairman of the

BPD 2 , Panetia reallocation of village 3 , and figures 3 people and society 5

people . of the results of this study basically been running quite well but it should

be on the increase again based on the data that researchers get from the main

village poorer villages that have been in extract has undergone Interchangeability

The finding represents one of the facts that must be addressed by the government

Rantau Panjang .

Keywords : evaluation , expansion village.

4

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Memasuki akhir 1990-an Indonesia mengalami perubahan sosial politik

yang bermuara kepada pilihan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu

modalutama pembangunan Indonesia dengan pemberlakuan undang-undang

Nomor 22 Tahun1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian dirubah menjadi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menempatkan proses desentralisasi dan

otonomi daerah ini sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional tersebut

diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan,

mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, menata kelembagaan pemerintah

daerah agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah

daerah, meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta menata daerah

otonom baru (DOB).

Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada

keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP Nomor

129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran,

Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah

jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan

daerah.Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasal 2 PP Nomor 129 Tahun

2000.Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi.

5

Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan

masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas

pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki

pemerataan pembangunan.

Dilihat dari posisinya, Desa Rantau Panjang Kecamatan lingga Utara

Kabupaten Lingga menurut letaknya sangat strategis, karena berdekatan langsung

dengan Kabupaten Lingga.penyelenggaran pemerintah di wilayah pedesaan,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pemekaran Desa di Kabupaten Lingga Khususnya Desa Rantau Panjang. Namun

dalam pengamatan pada desa hasil pemekaran yang ada di kabupaten lingga

khususnya desa Rantau Panjang ditemukan sebagai berikut:

1. Setelah dimekarkan telah terjadinya perubahan dalam bidang

penyelengaraan pemerinah maupun dalam bidang pembangunan.

2. Setelah dimekaran telah terjadinya perubahan dan peningkatan pelayanan

administrasi kependudukan kepada masyarakat desa tersebut hal ini

terlihat dari pelayanan yang semakin dekat antara aparat desa di dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonom baru yang telah

ada.Apakah setelah adanya daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah,

menimbulkan hasil yang memuaskan ataupun tidak.Apakah kinerja meningkat

atau tidak. Apakah dengan adanya pemekaran malah menimbulkan konflik atau

malah menjadikan daerah semakin makmur dan sejahtera.Evaluasi dilaksanakan

karena memang tidak seluruh program kebijakan publik membuahkan hasil yang

6

diinginkan.Terkadang kebijakan yang dibuat gagal mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau

sasaran suatu kebijakan.Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan

maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berasal dari permasalahan

yang telah ditetapkan sebelumnya.Fenomena yang dinilai adalah instrumen

kebijakan yang dipergunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang

dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain.Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan

merupakan bagian dari evaluasi kebijakan yang secara spesifik terfokus pada

berbagai indikator kinerja yang terkait kebijakan dan rencana yang telah

ditetapkan.

Sementara itu, Dunn ( 2003; 608 ) menyatakan bahwa kriteria-kriteria

evaluasi kebijakan publik, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,

responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk Evaluasi Pemekaran

Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun

2012. khususnya desa Rantau Panjang untuk menganalisa kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna, serta kelancaran

pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan, perkembangan, dan

kemajuan pembangunan.

Alasan Peneliti mengambil judul tentang Evaluasi Pemekaran Desa Di

Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga UtaraKabupaten Lingga Tahun

2012.Dengan mempertimbangkan “ Bahwa sesuai dengan perkembangan

kemajuan pembangunan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Linga Utara

7

Kabupaten lingga yang penulis teliti bahwa di Desa Rantau Panjang telah

mengalami perubahan yang dominan setelah pemekaran di lakukan di

bandingkan dengan desa –desa yang telah di mekarkan di nilai cukup baik, di

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,dan pembinaan

kemasyarakatan telah berhasil.

Hal yang menarik untuk saya teliti tentang Evaluasi Pemekaran Desa di

Desa Rantau Panjang Kecamatan Linggga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012.

dengan tujuan untuk membandingkan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa sebelum dan sesudah pemekaran itu dilaksanakan.

Desa Rantau Panjang sangat strategis karna dilihat dari jarak tempuh dan

sarana untuk menuju pusat pemerintahan Kabupaten yang dipandang lebih dekat

sehingga dalam menjalankan tugas atau roda pemerintahan bisa tercapai secara

Efektip dan Efisien.Sepertipeningkatan, perkembangan, dan kemajuan

pembangunan sesuai visi menuju otonomi desa yang sejahtra.Berdasarkan uraian

di atas, maka peneliti mengambil judul : “EVALUASI PEMEKARAN DESA DI

DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN

LINGGA TAHUN 2012. “

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penulis ingin

menguraikan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini yaitu“ Bagaimana

Evaluasi Dampak Pemekaran Desa Rantau Panjang di Kecamatan Lingga

Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012

8

C. Tujuan dan Kenggunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui bagaimanaEvaluasi Dampak PemekaranDesa Rantau

Panjang di Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012.dengan

tujuan untuk mengetahui dan membandingkan perubahan yang terjadi sebelum

dan sesudah pemekaran di laksanakan.penyelenggaran pemekaran dapat dilihat

dariefektifitas, efesiensi, kecukupan, peralatan, responsifitas dan ketepatan.

2.Kegunaan Penelitian

a. Secarateoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi pemerintahan Desa Rantau Panjang untuk melaksanakan

tugas dan pungsi seperti yang di harapkan oleh masyarakat Desa Rantau

Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

b. Secara praktis penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan dan

menerapkan disiplin ilmu pemerintahan dalam pratek penyelengaraan

pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang peyelengaraan pemerintahan

desa.

D. Kerangka Teoritis

A. Evaluasi

Evaluasi Pemekaran Daerah pada dasarnya adalah suatu proses

pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya

dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar

yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Widodo (2008) untukmelakukan

evaluasi kebijakan, program dankegiatan terdapat beberapa tahap yang harus

9

dilakukan mengidentifikasi apa yangmenjadi tujuan kebijakan, program dan

kegiatan.

Evaluasi bersal dari bahasa Ingris” evaluation” yang di serap dalam

pembendaharaan istilah Bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata

asli dengan sedikit penyusuaian lapal Indonesia menjadi” Evaluasi” yang dapat

diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan suatu hal dengan satuan

tertentu sehingga bersipat Kuantitatif.

Menurut ( Mahmudi 2005;107) apabila evaluasi dikaitkan terhadap ukuran

kinerja dan efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dari suatu

program. outcame yang di harapkan atau di inginkan dari suatu program atau

aktifitas yang di bandingkan dengan hasil yang di harapkan denga tujuan awal

dari pelaksanan program tersebut. sedangkan inpact dari dampak epek langsung

dan tidak langsung dan konsekuensi yang di akibatkan dalam pencapaian tujuan.

yang di ukur dengan membandingkan anara hasil program dengan perkiraan

keadan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada.

Selanjutnya menurut Polumbo (dalan person 2006;549) evaluasi dibedakan

menuru pungsinya :

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi dilakukan ketika program sedang di implementasikan atau sedang

berjalan, atau monitor bagai mana suatu program di kelola atau diatur untuk di

hasilkan umpan balik yang bisa berpungsi meningkatkan proses implementasi dan

untuk memberikan imformasi yang berguna pada pemimpin program evaluasi

sebagai alat untuk mengukur suatu program.

b. Evaluasi Sumatif

10

Evaluasi yang di lakukan pada ahir program yang di laksanakan dan

merupakan fase dampak bagi pelaksanaan program dimana untuk memberikan

informasi tentan mamfaat dan tujuan program membandingkan sebelum dan

sesudah program tersebut berjalan dengan mengarahkan kepada keputusan tentang

kelanjutan program. responsivitas,danketepatan.evaluasi kebijakan yang di buat

untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai.

B. Pemekaran Wilayah

1. Pemekaran Daerah

Di era otonomi sekarang ini, sudah tidak menjadi kata yang asing lagi

bagi kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi

daerah. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar.

( Purwadarminto, 2006:132).Definisi pemekaran daerah, masih menjadi

perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang

kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah

menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan

penggabungan dua atau lebih daerah.

2. Tujuan Pemekaran Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 diuraikan bahwa

pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembentukan, pemekaran,

penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan

11

berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan

keamanan dan ketertiban (Sabarno, 2007:76).

C. Otonomi Daerah

Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dan menjadi Undang-undang nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan jawaban atas tuntutan

reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah.

Pelaksanaan sistem sentralisasi tersebut membawa beberapa dampak bagi

penyelenggaraan pemerintahan daerah.Diantaranya yang paling menonjol selama

ini adalah dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya

ketergantungan daerah terhadap pusat.

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan

sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah ada prinsip

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerinta

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi

vertikal di wilayah tertentu.

12

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan

atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa

serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan

tugas tertentu.

D. Desa

Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum, juga dalam

realitasnya ada sekian perbedaan-perdaan (karakteristik) yang meliputinya,

sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut muncullah konsep desa

secara khusus. Perbedan desa di indonesia bukan hanya ketika dihadapkan dengan

realitas desa di negara lain, bahkan di dalam negara Indonesia sendiri perbedaan-

perbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan karakteristiknya masing-masing.

Otonomi Desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen

masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi

objektif masyarakat.( Ndraha, 2003:442-445) mengungkap fungsi-fungsi obyektif

masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai sumber daya subkultur ekonomi.

2. Penciptaan keadilan dan kedamaian subkultur pemerintahan.

3. Kontrol terhadap kekuasaan subkultur sosial.

Upaya mengawal tujuan desentralisasi dan otonomi desa itu memerlukan

komitmen politik dan keberpihakan kepada desa menuju kemandirian desa.

E.Konsep Operasional

Definisi operasional penelitian adalah suatu Konsep yang digambarkan

dalam konsep tentu saja tidak akan dapat diobservasi atau diukur gejalanya

13

dilapangan. Untuk dapat diobservasi atau diukur, maka suatu konsep harus

didefinisikan secara operasional.Evaluasi pada dasarnya adalah suatu proses

pengukuran dan pembandingan hasil hasil kegiatan operasional yang nyatanya

dicapai dengan hasil-hasil yangseharusnya dicapai menurut target dan standar

yang telah ditetapkan.

1. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau

sasaran suatu kebijakan.Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan

maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari

permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga

Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012.Adapun tujuan dari penulisan Konsep

Oprasional yaitu Peneliti ingin mengevaluasi serta membandingkan perubahan

yang terjadi sebelum dan sesudah pemekaran itu di lakukan, apakah

penyelengaraan pemerintahan berjalan lebih baik ataupun malah sebaliknya.

Indikator yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah definisi

Operasional ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja

yang dapat ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep

yang dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur.

Adapunindikator yang di gunakan :Efektifitas, Efensiensi, Kecukupan, Peralatan,

Responsifitas, Ketepatan.

1. Ditinjau dari indikator efektifitas yang mana efektifitas adalah pengukuran

dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Maka

14

dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa efektifitas

kebijakan termasuk dalam kategori baik ini menunjukkan bahwa

pembangunan desa cukup merata meskipun masih ada sebagian yang

kurang merata.

2. Ditinjau dari indikator Efisiensi dapat dilihat dari bagaimana usaha

mencapai pembangunan yang merata danbagaimana usaha yang

dilaksanakan untukmeningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini

menunjukkan usaha-usaha dalam mencapaitujuan kebijakan dirasakan

telah optimalbagi masyarakat. Ini disebabkan pemerintahdesa telah

maksimal dalam mengusulkan pembangunanyang sudah direncanakan di

desa.

3. Berikutnya dilihat dari aspek kecukupan,merupakan suatu rumusan

kebijakan. Setelah dilakukanpenelitian dapat diketahui bahwa penilaian

terhadapkecukupan dalam menyelesaikan masalahmasalah pembangunan

dirasakantelah merata oleh masyarakat, namuntidak semua masyarakat

dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut.

4. Dilihat dari aspek perataan, yang mana perataan merupakan pembangunan

di Desa Rantau Panjang yang dilaksanakan dapat semakin merata dan

masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.Hal ini disebabkan

masyarakat merasakan distribusi manfaat kebijakan dari hasil

pembangunan telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat

desa dan pelayanan yang diberikan dalam kelancaran urusan administrasi

di kantor desa rantau panjang.

15

5. Responsivitas adalah tanggap terhadap keluhanmasyarakat dan mampu

memberikan apayang dibutuhkan masyarakat pada saat ini.Berdasarkan

data mengenai penilaian masukdalam kategori baik Hal ini menunjukkan

bahwa responsivitas cukup baik dalam mengakomodir kebutuhan

masyarakat serta menanggapi daya tanggapPemerintah Desa dalam hal

melaksanakankebijakan pemekaran desa dan juga cukup baik untuk

merespon keluhan serta menanggapi aspirasiyang berkembang di tengah-

tengah masyarakat dalam rangka pembangunan desa.

6. Ketepatan suatu hasil yang diinginkan dapatditemukan dan dikembangkan

sehingga benar- benar berguna dalam memberikan pemecahan persoalan.

Ditegaskan bahwa penilaian ketepatan disini yaitu menekankan

pencapaian tujuan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat untuk

warga masyarakat.Ini menunjukkan bahwa pembangunan desa yang

dilaksanakan telah memberikan manfaat yang begitu besar dirasakan oleh

masyarakat Desa Rantau Panjang.

F. Metode Penelitian

1.Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

Deskriptif Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor ( 2004 : 4) metode kualitatif

sebagai prosedur penelitian yan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Dasar penelitian yang

dilakukan adalah Survey Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan

16

dan menganalisis perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan pemekaran Desa

Rantau Panjang di laksanakan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun diadakannya lokasi penelitian di Desa Rantau Panjang Kecamatan

Lingga Utara Kabupaten Lingga tahun 2012.Mempunyai batas wilayah sebagai

berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Besar;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Resun;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Resun dan Laut Kelurahan Pancur;

dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mentuda Kecamatan Lingga.

3. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari informan langsung dan

diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data

yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer.Sumber data

sekunder diharapkan dapat berperan membantu mangungkap data yang

diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan

yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti

1. Populasi dan Sampel

.Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85).Informasi yang dianggap tahu dan

dapat dipercaya untuk menjadi sumber peneliti.Informan

17

NO Informan Sumber

1 Kepala Desa Rantau Panjang 1 orang

2 Ketua BPD Rantau Panjang 2 orang

3 Panetia Pemekaran Desa Rantau Panjang 3 orang

4 Tokoh Masyarakat 3 orang

5 Masyarakat 4 orang

Sumber : Kantor Desa Rantau Panjang 2014

5.Teknik Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untukmengumpulkan

bahan - bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta,

gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat

dipercaya), dan obyektif (sesuai dengan kenyataan).

a. Studi Lapang (field research). Studi lapang ini dimaksudkan yaitu penulis

langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan.

Teknik pengumpulan data Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi,yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana Peneliti

atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek

penelitian.

2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara

(interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan

pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas

pertanyaan).

18

3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik

wawancara mendalam.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis

transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode

analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan

model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman ,ada tiga komponen

pokok dalam Analisis data dengan model interaktif, yakni :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada

penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang

mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan

mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk

member peluang terjadinya suatu kesimpulan.Selain itu, dalam penyajian data

diperlukan perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk

khususnya.Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas

sistematikanya sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan

penelitian kualitatif selanjutnya.

19

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari Evaluasi Pemekaran Desa Rantau

Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012. Bahwa penulis

menarik kesimpulan Evaluasi terhadap Dampak Pemekaran Desa Rantau Panjang

dengan hasil penilaian menunjukan bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan

Desa Rantau Panjang secara umum masuk dalam kategori baik. Hal tesebut dapat

di ukur dari enam indikator, dua dintaranya menyatakan bahwa pemekaran desa

cukup sesuai dengan ketentuan dalam perataan dan responsivitas terutama

pemerataan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat.

Hasil penelitian yang saya buat mengenai Evaluasi Pemekaran Desa di

Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012,

maka dalam hasil penelitian dari enam indikator tersebut menyatakan bahwa

kriteria-kriteria Evaluasi Pemekaran Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga

Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012, terhadap dampak pemekaran dari tolak

tolak ukur yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan

Ketepatan.

1. Evaluasi pemekaran desa di desa rantau panjang kecamatan lingga

utaraKabupaten Lingga Tahun 2012, dapat di katagorikan baik yang

meliputi sub variable sebagai berikut:

a. Efekipitas sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau

Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012,

dapat di nilai dari beberapa pendapat informan yang peneliti peroleh

20

telah berjalan dengan baik, mengenai sosilisasi program kerja, dan

tujuan dari program yang di buat telah berjalan sesuai dengan tujuan

dari pemekaran desa rantau panjang.

b. Efisiensi sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau

Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012

dapat dilihat dari pendanaan desa yang membantu masyarakat dalam

memenuhi kebutuhanya dalam bidang pembangunan fisik dan bidang

kesehatan

c. Kecukupan sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau

Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012, di

tinjau dari segi peningkatan dalam bidang pelayanan apakah berjalan

secara optimal sesuai dengan tujuan dari pemekaran desa rantau

panjang meskipun ada beberapa kendala yang menghambat

peningkatan pelayanan.

d. Peralatan sebagai bentuk dari Evaluasi Pemekaran Desa di Desa

Rantau Panjang Kecamatan Lingga Uatra Kabupaten Lingga Tahun

2012. Dari fasilitas yang ada di kantor pemerintahan desa Rantau

Panjang yang sangat memprihatikan dalam menunjang pembanguna

desa,dan juga kurangnya sumberdaya manusia.

e. Responsifitas sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di desa Ratau

Panjang Kecamatan Lingga UataraKabupaten Lingga Tahun 2012.

Mengenai rencana pembangunan desa Rantau Panjang Sebagai

dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes,

21

maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus

dapat menghantarkan tercapainya visi – misi desa.

f. Ketepatan sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Ranatu

Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabuapten Lingga Tahun 2012.

Dapat dilihat dari partisipasi masyarakat desa rantau panjang yang ikut

berperan dalam pembangunan desa dengan kegiatan yang di adakan di

buat oleh kepala Desa Rantau Panjang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan di atas, selanjutnya di

sampaikan beberapa saran antara lain :

1.Kepada pemerintahan Desa Rantau Panjang di harapkan dapat menyediakan

sarana atau fasalitas yang perlu di perbaharui lagi agar apa yang menjadi

kebutuhan pemerintahan Desa Rantau Panjang Terpenuhi dan Semestinya

memang hal ini mendorong peningkatan pelayanan hal ini sejalan juga dengan

upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada kepada masyarakat dan

sesuai dengan tujuan pemerintahan yaitu kesejah teraan masyarakat.

2. Pemerintahan Desa Rantau Panjang seharusnya melalui Alokasi Dana Desa

lebih mendorong perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan

kesehatan dari sisi fasilitas fisik, dalam hal ini Evaluasi Pemekaran Desa

Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012,

terhadap dampak pemekaran, mengenai infrastruktur terutama jalan, tampak

terjadi adanya peningkatan yang signifikan di Desa Rantau Panjang . namun

22

3. dari sisi pemanfaatannya secara optimal perlu menjadiperhatian dari kondisi

yang ada, dapat dikatakan bahwa membaiknya kualitasjalan dan pelayanan

publik bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan taraf

hidup masyarakat.

4. Para peneliti lain perlu melakukan penelitian lanjut temuan- temuan yang

diperoleh dalam penelitian Evaluasi Pemekaran Desa Rantau Panjang

Kecamataan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012 agar lebih baik dari

peneliti sebelumya.

23

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Abidin, Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Curah.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Darmawan dkk, 2008. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, Jakarta :

Bridge,

Dunn, William N, 1999. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada

Universitas Press.

Haris, Syamsudin, 2005, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.

Hendratno Edie Toet, 2009, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan

FederalismeYogyakarta: Graha Ilmu.

Jeddawi, Murtir,2008 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Yogyakarta:

Total Media.

Kansil, CST. Dan Christine S.T. Kansil. 2008, Pemerintahan Daerah Indonesia,

Hukum Administrasi Daerah, Sinar grafika, Jakarta.

Makagansa, H.R,2008, Tantangan Pemekaran Daerah, Yogyakarta: PusPad.

Mustopadidjaya, 2005. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga

Administrasi Negara-Duta Pertiwi Foundation

Moleong, Lexi J, 2010.Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Nurmandi, Achmad, 2011. Pemekaran Daerah dan Kinerja Birokrasi Daerah

Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Provinsi Riau, Laporan Penelitian JK

School Government dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY.

.

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.

Jakarta: Elex Media Komputindo.

Prasojo Eko dkk, Dampak dan Masalah- Masalah dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Otonomi Baru, Jakarta: UI Press, 2012.

24

Peraturan Menteri No 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi

http://www.depdagri.go.id Suharti, erni , 2014 undang –undang desa, Jakarta : redaksi sinar grafika

Sugiyono. 2005. Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung: Alfa Beta.

Simanjuntak, Payaman J,2011. Manajemen dan Evaluasi Kinerja, Penerbit

Lembaga Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sukriono, Didik,2010, Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa, Malang: Setara

Press.

Supriady,Bratakusumah, Dedy dan Dadang Solihin. 2002, Otonomi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta.

Widjaja, HAW. 2003, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusuf, Farida. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Penelitian. Jakarta: Rineka

Cipta.