1

Evaluasi tentang pajak hiburan jenis permainan billiard terhadap

pendapatan asli daerah di kota Surakarta

Alek Wibowo

F. 3402007

BAB I

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA SURAKARTA

A. Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Kota Solo terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92

meter diatas permukaan air laut, yang berarti lebih rendah atau hampir sama

tingginya dengan permukaan sungai Bengawan Solo. Selain Bengawan Solo di

lalui juga beberapa sungai, yaitu Kali Pepe, Kali Anyar dan Kali Jenes yang

semuanya bermuara di Bengawan Solo. Kota Surakarta terletak di antara : 110

45’15”- 110 45’35” Bujur Timur, 70 36’ - 70 56’ Lintang Selatan.

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten

Boyolali. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan

Kabupaten Sukoharjo. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten

Karanganyar.

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2003 adalah 552.542 jiwa

terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, tersebar di lima kecamatan yang

2

meliputi 51 kelurahan. Sex rationya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita

terdapat 96 orang laki-laki. Angka ketergantungan penduduk sebesar 66%. Jumlah

penduduk tahun 2003 jika di bandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus

tahun 2000 yang sebesar 488.834 jiwa, berarti dalam 3 tahun mengalami kenaikan

sebanyak 83.708 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk ini di sebabkan oleh

urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah

Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil yang dengan bentuk dan susunan

pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-

hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat Istimewa dalam penjelasan Pasal

18 UUD 1945 di terangkan, bahwa daerah Indonesia di bagi dalam daerah yang

lebih kecil yang bersifat otonom atau bersifat administratife. Karena Wilayah

Negara Republik Indonesia sangat luas maka tidak mungkin jika segala sesuatu di

urus oleh pemerintah pusat. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan

sampai ke pelosok daerah maka perlu di bentuk suatu Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah sama halnya dengan Pemerintah Pusat memerlukan dana

untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan jalannya pemerintahan.

Penerimaan pemerintah dapat menjadi sumber untuk membiayai kegiatan

pemerintahan, untuk itu pemerintah selalu berusaha menggali sumber dana untuk

membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam

pelaksanaan otonomi daerah dinas daerah adalah unsur pelaksana daerah, salah

satu dinas daerah yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah adalah Dinas

3

Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan urusan rumah tangga sendiri Pemerintah

Daerah mempunyai hak-hak untuk menggali Pendapatan Daerah yang di

laksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota

Surakarta tentunya tidak dapat dipisahkan dari sejarah daerah Surakarta sebagai

daerah otonom.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan

tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan adanya pertentangan pendapat

antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk sementara

oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 juli

1946 Nomor 16/S-D yang menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai

Daerah Karesidenan dan di bentuk Daerah baru dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan yang telah ada tersebut kemudian di sempurnakan dengan di

keluarkannya Undang-Undang No 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota

Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Kota Surakarta pada waktu itu terdiri

dari 5 wilayah Kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah

Karanganyar belum di serahkan. Baru pada tanggal 9 September 1950 terjadi

penyerahan 9 kelurahan tersebut. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota

Surakarta terdiri atas jawatan. Jawatan tersebut antara lain jawatan Sekretariat

Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan, P&K,

Pamong Praja dan Jawatan Perekonomian. Penerimaan Pendapatan Daerah di

urusi oleh Jawatan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya keputusan DPRS Kota Besar Surakarta No. 4

Tahun 1956 tentang Perubahan struktur Pemerintahan, maka Jawatan Umum di

4

ganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum ini terbagi dalam urusan-urusan, dan

setiap urusan-urusan ini ada bagian-bagian. Dengan adanya perubahan tersebut

dapat dilihat bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang

sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh

Urusan Pajak. Selanjutnya berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah

Kota Surakarta tanggal 23 Februari 1970 No. 259 / X. 10 / Kp. 70 tentang Struktur

Organisasi Kota Surakarta, urusan-urusan dari dinas-dinas di Kotama Surakarta

termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu

membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan

Pajak di ganti menjadi Bagian Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta

tanggal 30 Juni 1972 No. 162 / Kep. / Kdh.IV.Kp.72 tentang Penghapusan Bagian

Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan

dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian

sering di singkat DIPENDA. Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pada saat itu Dipenda di bagi menjadi empat seksi, yaitu seksi Umum, seksi Pajak

Daerah, seksi Pajak Pusat / Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan seksi

Doleansi / P3 dan Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi di pimpin oleh

Kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dipenda.

Tugas pokok Dipenda pada waktu itu adalah sebagai pelaksana Walikota

dibidang Perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan di bidang pengelolaan

5

sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-

Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 Tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam

Pajak Daerah di Kota Surakarta, yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya

ada pada Dipenda.Tetapi saat itu baru empat macam pajak daerah yang di

jalankan dan telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu;

1. Pajak Pertunjukan yang di atur dalam perda No. 1 Tahun 1972

2. Pajak Reklame yang di atur dalam perda No. 11 Tahun 1971

3. Pajak Anjing yang di atur dalam perda No. 54 Tahun 1953

4. Pajak Penjualan Minuman Keras yang di atur dalam perda No. 12

Tahun 1971

Di samping itu Dipenda juga bertugas mengelola Pajak Negara yang di

serahkan kepada daerah, yaitu;

1. Pajak Potong Burung yang di atur dalam Perda No. 6 Tahun 1959

2. Pajak Pembangunan I yang di atur dalam Perda No. 8 Tahun 1960

3. Pajak Bangsa Asing yang di atur dalam Perda No. 1 Tahun 1970

4. Pajak Radio yang di atur dalam Perda No. 5 Tahun 1971

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7 / 12 /

41-101 Tahun 1978 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Tingkat II makin memperjelas

keberadaan Dipenda. Struktur Organisasi Dipenda di sesuaikan dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri mulai Perda No. 23 Tahun 1981. Menurut Keputusan

Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan

Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, telah

6

mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi di lakukan berdasarkan tahapan

kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan

dan seterusnya. Sistem dan Prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA ( Manual

Pendapatan Daerah ). Sistem ini di terapkan di Kota Surakarta dengan terbitnya

Perda No. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

1. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah

Dipenda Kota Surakarta adalah unsur pelaksana Daerah di bidang

Pendapatan Daerah, yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta.

2. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dipenda Surakarta mempunyai tugas pokok yaitu melaksakan sebagian

urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-

tugas lainnya yang diserahkan oleh Walikota kepada Dipenda.

3. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

a. Melaksakan perumusan kebijakan teknis dan tugas-tugas lain yang

diserahkan oleh Walikota Surakarta kepadanya sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-Undangan.

b. Melaksanakan urusan tata usaha.

c. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak ( WP ) Daerah dan

Retribusi Daerah.

d. Melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) yang di laksakan oleh Dirjen Pajak / Direktorat PBB dalam hal

7

menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (

SPOP ) WP.

e. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ),

Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) Surat Tagihan Pajak ( STP ) dan sarana

administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada WP

serta, membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (

DHPP ) PBB yang di buat oleh Dirjen Pajak kepada Petugas pemungut PBB

yang ada di bawah pengawasannya.

g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atau pemungutan dan penyetoran

Pajak Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.

h. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas penagihan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya serta penagihan PBB

yang di limpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.

i. Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional di

bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Penerimaan Asli Daerah lainnya serta PBB.

j. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Pendapatan Daerah lainnya serta PBB.

4. Visi, Misi, Rencana Strategis dan Rencana Tindakan Dinas Pendapatan Daerah

Kota Surakarta sebagai berikut:

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah

8

Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah yang optimal untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kota Surakarta.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah

1) Misi menggali sumber Pajak dan Retribusi tiada henti.

a) Faktor pendorong adalah sebagai berikut:

(1) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,

(2) Fungsi Kota Surakarta sebagai pusat kegiatan masyarakat Hinterland.

(3) Di bukanya Bandara Adi Sumarmo sebagai bandara Internasional.

(4) Kota Surakarta sebagai Pilot Project pelaksana otonomi daerah.

b) Faktor penghambat adalah sebagai berikut:

(1) Belum semua sumber Pendapatan Daerah dapat di kelola Pemerintah

Daerah Kota Surakarta.

(2) Sikap egosektoral yang masih mewarnai sikap atau tindakan

sementara unit-unit Daerah.

(3) Prosedur pengesahan Perda tentang Pajak Daerah yang cukup lama.

(4) Dukungan teknologi sistem informasi belum memadai.

2) Misi meningkatkan Pendapatan Daerah tidak kenal menyerah.

a) Faktor pendorong misi ini adalah sebagai berikut:

(1) Kota Surakarta sebagai pusat budaya dan pariwisata.

(2) Tersedianya landasan hukum ( Perda ) yang memadai.

(3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

b) Faktor penghambat misi ini adalah sebagai berikut:

9

(1) Pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan belum optimal.

(2) Kesadaran masyarakat membayar Pajak dan Retribusi Daerah

rendah.

(3) Kemampuan aparat yang bertugas di bidang pemungutan pendapatan

( dalam berbagai aspek ) relatif rendah.

(4) Penegakan hukum belum dilaksanakan sepenuhnya.

3) Misi mengutamakan kualitas pelayanan dan ketertiban.

a) Faktor pendorong misi ini adalah sebagai berikut :

(1) Adanya motivasi aparat untuk selalu membina hubungan yang baik

kepada WP dan Retribusi.

(2) Adanya unit penyuluhan yang berperan memberikan informasi yang

seluas-luasnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat.

(3) Adanya sistem pengelolaan pendapatan yang dapat menjamin

terselenggaranya pengawasan yang melekat pada setiap fungsi.

b) Faktor penghambat misi ini adalah sebagai berikut :

(1) Monitoring pengendalian Pendapatan Daerah kepada dinas atau unit

kerja penghasil belum dapat di laksanakan secara optimal.

(2) Belum meluasnya sistem penghargaan terhadap WP teladan.

(3) Tingkat kepedulian aparat terhadap WP atau Wajib Retribusi dalam

hal pelayanan masih kurang.

(4) Masih terdapat beberapa sumber pendapatan khususnya di bidang

perijinan yang belum sederhana, cepat dan pasti.

10

Selain mempunyai visi dan misi tersebut Dipenda juga memiliki

rencana strategis dan rencana tindakan, sedangkan rencana strategis dan

rencana tindakannya sebagai berikut:

c. Rencana Strategis

1) Misi menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti.

Rencana stratagisnya yaitu tersedianya informasi dan data obyek atau

subyek pajak daerah yang potensial.

2) Misi meningkatkan pendapatan daerah tidak kenal menyerah.

Rencana strategisnya yaitu tersedianya aparat, sumber daya manusia

yang berkualitas tinggi, peralatan yang memadai dan menetapkan target

yang tepat.

3) Misi mengutamakan pelayanan dan ketertiban dalam pengelolaan

pendapatan.

Rencana strategisnya yaitu menjalin hubungan yang baik dengan WP

dan Retribusi serta pengelolaan pendapatan yang tertib dan teratur agar tidak

menimbulkan penyimpangan.

d. Rencana Tindakan

Rencana tindakan dari setiap misi-misi Dipenda adalah sebagai berikut :

1) Misi mengali sumber Pajak dan Retribusi tiada henti.

a) Inventarisasi data obyek atau subyek Pajak dan Retribusi.

b) Evaluasi dan penghitungan potensi serta verifikasi dan updating data.

c) Monitoring dan pengkajian Perda bidang pendapatan mengenai

perluasan cakupan, penyesuaian tarif maupun sistem pemungutan.

11

d) Merumuskan rencana kegiatan yang koordinatif dan operasional.

2) Misi meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah.

a) Meningkatkan PAD dan PBB dengan kenaikan rata-rata sebesar 18% per

tahun mulai tahun 1996 / 1997.

b) Meningkatkan kemampuan SDM.

c) Merumuskan perubahan Perda serta monitoring efektivitasnya.

d) Meningkatkan kegiatan intensifikasi pemungutan pendapatan.

e) Melaksanakan kegiatan Law Enforcement.

f) Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait.

g) Menambah sarana dan prasarana dalam pengelolaan pendapatan

terutama transportasi, komunikasi, dan komputerisasi.

3) Misi mengutamakan pelayanan dan ketertiban dalam pengelolaan

pendapatan.

a) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai media

komunikasi yang menjebatani kepentingan Pemda dan Masyarakat.

b) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan secara tepat, cepat dan bermanfaat

bagi masyarakat.

c) Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaporan.

B. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota

Surakarta

12

Bagan Susunan Organisasi Dipenda dapat dilihat pada lampiran 1 halaman

( 49 ), Susunan Organisasi sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta No.

24 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dipenda Kota Surakarta

1. Susunan Organisasi Dipenda adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

Tugas Kepala Dinas sebagai berikut.

1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai

dengan Program Pembangunan Daerah ( Properda ).

2) Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan.

3) Memberikan perijinan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan

kebijakan teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4) Menyelenggarakan urusan tata usaha dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

1) Tugas Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha bertugas memberikan pelayanan

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dipenda.

2) Unsur-Unsur Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

a) Urusan Umum

Bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah

tangga, pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas dan pengadaan,

pemeliharaan, perawatan dan perlengkapan.

13

b) Urusan Kepegawaian

Bertugas melaksakan pengelolaan kepegawaian.

c) Urusan Keuangan

Bertugas melaksakan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Seksi ini bertugas melaksakan pendaftaran dan pendataan WP Daerah dan

WP Retribusi Daerah serta pendataan obyek Pajak Daerah dan obyek Pajak

Retribusi Daerah serta membantu melakukan pendataan obyek dan subyek

PBB yang di laksakan oleh Dirjen Pajak.

1) Fungsi Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Melakukan pendaftaran WP Daerah dan Retribusi Daerah

melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data

obyek dan subyek WP Daerah dan WP Retribusi Daerah melalui

formulir Surat Pemberitahuan ( SPT ) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan

atas tembusan surat dinas dari instansi lain.

b) Menyusun daftar induk WP dan Retribusi Daerah serta menyimpan surat

Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan

pendataan.

c) Membantu melakukan kegiatan pendataan obyek dan subyek PBB

khususnya penyampaian SPOP PBB yang di terbitkan oleh Dirjen Pajak,

kepada WP serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para WP.

2) Unsur-Unsur Seksi Pendaftaran dan Pendataan

14

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari beberapa sub seksi yang

mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

a) Sub seksi pendaftaran.

(1) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang

telah di isi oleh WP dan Retribusi Daerah.

(2) Membuat laporan tentang foprmulir pendaftaran WP dan Retribusi

Daerah yang belum di terima kembali.

(3) Mencatat nama dan alamat calon WP dan Retribusi Daerah dalam

formulir pendaftaran WP dan Retribusi Daerah.

(4) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Sub seksi Pendataan

(1) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek Pajak

dan Retribusi Daerah.

(2) Melakukan pemerikasaan lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya.

(3) Membuat daftar dan formulir SPT yang belum di terima kembali.

c) Sub seksi dokumentasi dan pengelolaan data.

(1) Membuat dan memelihara daftar induk WP dan Retribusi Daerah.

(2) Memberikan kartu pengenal NPWPD.

(3) Menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang

berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.

(4) Melakukan kegiatan pendataan obyek dan subyek pajak PBB

khususnya penyampaian SPOP PBB kepada WP serta menerima

kembali isian SPOP PBB yang di terbitkan Direktorat Jendral Pajak.

15

d. Seksi Penetapan.

1) Tugas Seksi Penetapan

Seksi penetapan bertugas melakukan penghitungan dan penetapan

jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang serta menghitung besarnya

angsuran atas permohonan WP dan Retribusi Daerah serta menata usahakan

jumlah ketetaapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah

berdasarkan SPPT dan DHPP PBB.

2) Fungsi Seksi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut.

a) Melakukan penghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

b) Menghitung besarnya jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran atas

permohonan WP dan Retribusi Daerah yang disetujui.

c) Menerbitkan, mendistribusikan serta menyimpan arsip surat

Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan.

d) Melakukan penerimaan SPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen

PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak serta mendistribusikan

kepada WP dan Kepala Unit terkait.

3) Unsur-Unsur Seksi Penetapan

Seksi Penetapan terdiri dari tiga sub seksi adalah sebagai berikut.

a) Sub seksi penghitungan.

b) Sub seksi penerbitan surat ketetapan.

c) Sub seksi angsuran.

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

16

1) Tugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Tugas dari seksi ini adalah melaksakan pembukuan dan pelaporan

mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah

dan PBB serta pengelolaan benda berharga.

2) Fungsi Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Melakukan pencatatan melalui penetapan dan penerimaan dari

pemungutan atau pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah kedalam

kartu jenis dan kartu wajib untuk Pajak dan Retribusi Daerah serta

Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPBB ) dan DHPP.

b) Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda

berharga serta penerimaan uang hasil dari pemungutan benda berharga

kedalam kartu persediaan benda berharga.

c) Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan

atau pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi pengeluaran

penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan,

triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

3) Unsur-Unsur Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

a) Sub seksi pembukuan dan penerimaan.

b) Sub seksi pembukuan persediaan.

c) Sub seksi pelaporan.

f. Seksi Penagihan.

17

1) Tugas Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melaksakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang telah melampaui batas waktu, melayani keberatan dan

permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-

sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

2) Fungsi Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

b) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai batas

kewenangannya.

c) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan

lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Unsur-unsur Seksi Penagihan

Seksi penagihan terdiri dari beberapa sub seksi sebagai berikut.

a) Sub seksi penagihan

b) Sub seksi keberatan

c) Sub seksi penerimaan sumber-sumber lainnya

g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian operasional.

1) Tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian operasional

Bertugas malaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis

pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan pendapatan daerah.

18

2) Fungsi Seksi Perencanaan dan Pengendalian operasional

Seksi perencanaan dan pengendalian mempunyai fungsi.

a) Melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak

Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya serta dari

PBB.

b) Melakukan pembinaan teknis operasional, pemantauan, pembibingan

dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan

Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan

PBB.

c) Bekerjasama dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya.

3) Unsur-Unsur Seksi Perencanaan dan Pengendalian operasional

Seksi perencanaan dan pengendalian operasional terdiri dari :

a) Sub seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan.

b) Sub seksi penggalian dan peningkatan.

h. Unit Penyuluhan

Unit penyuluhan mempunyai tugas menyusun bahan, melaksanakan

kegiatan penyuluhan, penyampaian informasi dan penerangan mengenai

Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya juga PBB kepada

masyarakat serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dipenda.

i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas berkedudukan sebagi unsur pelaksana

koordinasi kegiatan dinas di bidang pengelolaan Terminal dan pemungutan

19

Retribusi Daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Dalam melaksanakan tugasnya Dipenda Surakarta mendapat pembinaan

teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan

simplifikasi baik dalam lingkungan Dipenda maupun instansi-instansi lain

diluar Dipenda sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata

Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit

Pelaksana Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip di atas sesuai

dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Kepala Dinas, Kepala Sub

Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan

bertanggung jawab memberikan bimbingan atau penyuluhan / pembinaan

kepada bawahannya serta melaksanakan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya

menurut hierarkis jabatannya masing-masing. Kepala Dinas, Kepala Sub

Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan

Daerah Kota Surakarta di angkat dan di berhentikan oleh Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usulan Walikota Surakarta. Kepala

Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan Dinas

Pendapatan Daerah Kota Surakarta di angkat dan di berhentikan oleh Walikota

Surakarta.

20

C. Perumusan Masalah

Melihat betapa pentingnya sumber Pendapatan Daerah bagi penyediaan

keuangan daerah, dimana Pajak Permainan Billiard sebagai salah satu

penyumbang jenis Pajak Hiburan, dimana Pajak Hiburan merupakan salah satu

bagian sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. Pendapatan Asli

Daerah tersebut diolah dan dikelola oleh Dipenda Kota Surakarta. Dalam

menjalankan tugasnya yaitu menarik pajak yang ada di daerah pasti Dipenda

menemukan berbagai masalah dan kendala. Pelaksanaan pemungutan Pajak

permainan jenis Billiard terhadap penyelenggara jasa atau WP dalam realisasi

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini tentunya menjadikan kendala

sehingga penerimaan pendapatan berkurang secara nominal yang secara tidak

langsung dapat mengganggu jalannya pembiayaan untuk pelaksanaan

pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah. Dari uraian gambaran umum

diatas maka penulis ingin mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard?

2. Alasan Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard di hitung berdasarkan

banyaknya meja padahal pembayaran permainan di hitung berdasarkan

coin / (game) permainan?

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam rangka peningkatan penarikan

Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard?

4. Usaha apa saja yang dilakukan Dipenda Kota Surakarta dalam mengatasi

hambatan yang terjadi?

21

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat di paksakan

berdasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk

membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Prof. Dr Rochmat Sumitro, SH Pajak merupakan iuran rakyat kepada

kas negara berdasar Undang-Undang ( Dapat di paksakan ) dengan tiada jasa

timbal balik ( kontra prestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan

untuk membayar pengeluaran umum ( Mardiasmo, 2002 : 1 ). Sehingga dapat di

simpulkan Pajak Daerah memiliki unsur-unsur:

a. Iuran rakyat kepada Pemerintah Daerah.

b. Pungutan tersebut berdasarkan kekuatan hukum Undang-Undang

Pemerintah dan Peraturan–Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah.

22

c. Tanpa kontra prestasi secara langsung maksudnya yaitu, pungutan Pajak

Daerah tersebut tidak bisa ditunjukkan adanya jasa timbal balik dari

pemerintah secara langsung kepada individu-individu.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yaitu pengeluaran-

pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas.

2. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh

Pemerintah Daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

a. Pengelompokan Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 jenis Pajak Daerah Propinsi dan Pajak

Daerah Kabupaten.

1) Jenis Pajak Propinsi dan tarif:

a) Pajak kendaraan bermotor dan Pajak kendaraan di atas air, 5%.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, 10%.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 5%.

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan, 20%.

2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota dan tarif:

a) Pajak Hotel, 10%.

b) Pajak Restoran, 10%.

c) Pajak Hiburan, 35%.

d) Pajak Reklame, 25%.

23

e) Pajak Penerangan jalan, 10%.

f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C, 20%.

g) Pajak Parkir, 20%.

b. Penyampaian Pajak Daerah

Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah self assessment system, di mana WP

mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. WP

mengisi sendiri secara benar, jelas dan lengkap dalam Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan SPTPD pemerintah daerah dapat

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam jangka waktu 5 tahun

sesudahnya Kepala Daerah dapat mengeluarkan beberapa surat ketetapan yaitu:

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Dalam hal SPTPD

tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan dan sudah di

tegur secara tertulis atau apabila dalam pemeriksaan atau keterangan lain

pajak terutang tidak atau kurang bayar.

2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Jika

di temukan data baru atau yang semula belum lengkap sehingga jumlah

pajak yang kurang bayar menjadi bertambah.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Dalam jumlah pajak yang

terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang

sehingga tidak ada kredit pajak.

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD) yang harus lunas sekaligus atau bisa di tunda bila memenuhi

persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

24

Proses penagihan dilakukan apabila WP tidak memenuhi kewajibannya dan

melebihi jatuh tempo yang telah ditetapkan.

c. Tahapan Penagihan

Adapun tahapan penagihan adalah sebagai berikut:

1) Mengeluarkan surat teguran atau peringatan yang selanjutnya baru surat

paksa.

2) Apabila dengan surat paksa tidak berhasil maka pejabat berhak

menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan penyitaan yang kemudian

melakukan pelelangan dari kantor lelang negara.

3. Pendapatan Asli Daerah Surakarta

Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah

pusat dan daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah di sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Komponen sumber-sumber

Pendapatan Daerah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Penerimaan berikut:

1) Pajak Daerah

2) Retribusi Daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

4) Lain-lain Penerimaan yang Sah

b. Dana Perimbangan

25

1) Dana Bagi Hasil

2) Dana Alokasi Umum ( DAU )

3) Dana Alokasi Khusus ( DAK )

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

1) Hibah

2) Dana Darurat

3) Penerimaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak terdiri dari PBB, BPHTB, PPh pasal

21, 25, 29 WP orang pribadi dalam negri.

DAU dialokasikan berdasarkan prosentase tertentu dari pendapatan dalam

negri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan

berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan

keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka

pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang

di tentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional dan kegiatan khusus yang

di usulkan oleh daerah tertentu. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan

oleh Pemerintah dikoordinasikan dengan Gubernur.

4. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1998 adalah

pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis

26

pertunjukan, permainan, keramaian dan bidang jasa lain dengan nama dan

bentuk apapun untuk di tonton langsung atau di tempat lain atau

mempergunakan, melihat dan dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut

bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang

menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk

dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak adalah

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

a. Obyek Pajak Hiburan

Obyek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan. Obyek pajak meliputi:

1) Pertunjukan Film,

2) Pertunjukan Kesenian,

3) Pagelaran Musik,

4) Discotek,

5) Karoke,

6) Klab Malam,

7) Permainan Billiard,

8) Permainan Ketangkasan,

9) Panti Pijat,

10) Mandi Uap,

11) Pertandingan Olah Raga,

12) Hiburan lainnya yang diatur dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah,

b. Subyek Pajak Hiburan

27

Subyek Pajak adalah orang yang menonton dan atau menikmati

hiburan. Dasar dan tarif pengenaan Pajak Hiburan ditentukan berdasarkan

prosentase dan diperhitungkan berdasarkan dari harga tanda masuk (HTM)/

pembayaran/ omzet.

1) Jenis Hiburan Bioskop ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1

Golongan Dan Tarif Pajak Untuk Jenis Hiburan Bioskop Di Surakarta

TARIF PAJAK

NO

KLASEMEN /

GOLONGAN FILM IMPORT FILM NASIONAL

1

2

3

4

5

6

7

A.II Utama

A.II

A.I

B.II

B.I

C.II

D

30%

28%

26%

24%

20%

17%

13%

25%

23%

21%

19%

15%

12%

8%

Sumber: Dipenda Surakarta

2) Pertunjukan musik di tetapkan sebesar 10%.

3) Pertunjukan Kesenian di tetapkan sebesar 5%.

4) Penyelenggaraan Dicotek, Karoeke, Klub Malam di tetapkan sebesar 30%.

5) Penyelenggaran pasar malam, Bazar, Taman Hiburan di tetapkan 20%.

6) Pertandingan Olah Raga di tetapkan 10%.

28

7) Pameran, Museum di tetapkan 5%.

8) Usaha kesegaran jasmani, tempat kolam renang di tetapkan 15%.

9) Panti Pijat di tetapkan 25%.

10) Usaha Persewaan/ Gedung olah Raga di tetapkan 25%.

11) Persewaan Film/ Video Electronik/ Palwa di tetapkan 20%.

12) Segala bentuk permainan ketangkasan anak-anak di tetapkan 30%.

13) Permainan Billiard di tetapkan 20%.

14) Jenis pertunjukan dan keramaian lainnya yang diatur dengan Keputusan

Walikota Kepala Daerah di tetapkan 20%.

c. Obyek Pajak Hiburan di Kota Surakarta:

1) BIOSKOP

2) NON BIOSKOP

a) Gedung olah raga

b) Video Palwa

c) Fitness/ Senam

d) Panti Pijat

e) Permainan Ketangkasan Anak

f) Discotek, Karaoke

g) Pemandian

h) Insidental

i) Museum

j) THR Sriwedari

k) Dinas Pariwisata

29

l) Taman Jurug

m) Permainan Billiard

n) Gedung Pertemuan

5. Pajak Permainan Billiard

a. Pengertian Billiard

Menurut Peraturan Daerah No. 20 Tahun 1977 Penyelenggara Billiard

adalah usaha mengadakan ketangkasan jasmani yang menggunakan alat

perlengkapan khusus berupa bola, alat penyodok, dan meja (Billiard) dalam

suatu tempat atau ruang tertentu, yang terbuka untuk umum dengan memungut

pembayaran.

b. Tarif Pajak Permainan Billiard

Tarif Pajak untuk Permainan Billiard adalah sebesar 20% dari

pembayaran. Pajak Permainan Billiard ini di tarik setiap bulan.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard

a. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Surakarta ( 2002 – 2004 )

Untuk mengetahui besarnya penerimaan dan target tentang Pajak Hiburan

di wilayah Surakarta dapat di lihat dalam tabel 2 (hal 29) berikut ini, yang

terjadi antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.

Tabel 2

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Surakarta ( 2002 – 2004 )

Tahun Target Realisasi Rasio penerimaan

2002

2003

1.850.000.000,00

2.000.000.000,00

1.853.325.607,00

2.007.545.227,00

100,18 %

100,38 %

30

2004 2.100.000.000,00 2.104.804.295,00 100,23 %

Sumber: Dipenda Surakarta, Diolah

Dari Tabel 1 dapat diketahui rasio penerimaan di peroleh dengan rumus

perbandingan realisasi Pajak Hiburan dengan target yang telah ditetapkan.

R = %100´TrP

R= Penerimaan Pajak.

P= Realisasi Penerimaan.

Tr= Target.

Tahun 2002 = R 2002 = %18,10%100000.000.850.1607.325.853.1

=´

Tahun 2003 = R 2003 = %100000.000.000.2227.545.007.2

´ =100,38%

Tahun 2004 = R 2004 = %23,100%100000.000.100.2295.804.104.2

=´

Dari data di atas tabel 2 dapat di ketahui bahwa pada tahun anggaran 2003

penerimaan Pajak Hiburan meningkat dari tahun 2002 yaitu meningkat sebesar

0,2% yang semula sebesar 1.853.325.607,00 dan pada tahun 2003 menjadi

sebesar Rp 2.007.545.227,00. Peningkatan penerimaan tersebut di sebabkan

karena pertumbuhan ekonomi rakyat semakin meningkat sehingga kebutuhan

akan hiburan meningkat pula. Pada tahun 2004 penerimaannya sebesar Rp

2.104.804.295,00. Namun pada tahun anggaran 2004 walaupun

penerimaannya meningkat di bandingkan dengan penerimaan pada tahun

anggaran 2003 namun posentase penerimaannya menurun dari 100,38 %

31

menjadi 100,23 %. Adapun sebab turunya prosentase penerimaan yaitu

berkurangnya pendapatan dari sektor hiburan karena pada tahun 2004

masyarakat di Surakarta sedang berduka karena Raja Pakubuwono XII dari

Keraton Surakarta telah meninggal dunia, sehingga hal ini mempengaruhi

perekonomian di Kota Surakarta. Karena masyarakat Surakarta sedang

berduka maka banyak kegiatan hiburan yang dibatalkan.

Permainan Billiard masuk sebagai bagian dari Pajak Hiburan mulai bulan

April 1998, tetapi pada bulan maret Pajak Hiburan dari Permainan Billiard

sudah ada dan sebesar Rp 1.350.000,00.

b. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard (2002 – 2004)

Untuk mengetahui besarnya target dan realisasi Pajak Hiburan Jenis

Permainan Billiard selama tahun 2002-2004 di Kota Surakarta dapat dilihat

pada tabel 3 (hal 31) berikut ini:

Tabel 3

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard ( 2002 – 2004 )

Tahun Target Realisasi Rasio

2002

2003

2004

45.000.000,00

28.000.000,00

38.000.000,00

97.081.400,00

30.332.300,00

41.141.400,00

215,74 %

108,33 %

108,27 %

Sumber: Dipenda Surakarta

Tahun 2002 = R 2002 = %74,215%100000.000.45400.081.97

=´

Tahun 2003 = R 2003 = %33,108%100000.000.28300.332.30

=´

32

Tahun 2004 = R 2004 = %27,108%100000.000.38400.141.41

=´

Berdasarkan tabel 3 (hal 31) dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran

2002 pendapatan atau realisasi dari Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard

meningkat lebih dari dua kali lipat dari target yang di tetapkan. Tahun 2002

targetnya sebesar Rp 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 97.081.400,00.

Hal ini disebabkan karena Permainan Billiard sedang di minati oleh Masyarakat

Surakarta. Sehingga pada waktu itupun banyak berdiri tempat-tempat permainan

Billiard. Akan tetapi pada tahun anggaran 2003 pendapatan dari Pajak Billiard

ini menurun di bandingkan dengan pendapatan pada tahun anggaran 2002. Pada

tahun anggaran 2003 pertumbuhan realisasi Pajak Hiburan jenis Permainan

Billiard menurun 107,41 %. Walaupun pada tahun anggaran 2003 realisasinya

lebih besar dari target yang telah ditetapkan, tapi pada tahun anggaran 2003 ini

banyak tempat Permainan Billiard yang telah tutup atau gulung tikar. Pada tahun

2003 target dari Permainan Billiard sebesar Rp 28.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp 30.332.300,00. Pada tahun anggaran 2004 pendapatan dari

Permainan Billiard ini meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran 2003.

Pada tahun 2004 target yang ditetapkan sebesar Rp 38.000.000,00 dan tercapai

realisasi sebesar Rp 41.141.400,00. Karena pada tahun anggaran 2004

Permainan Billiard ini mulai digemari lagi oleh masyrakat di Surakarta hal ini

juga ditunjang dengan berdirinya beberapa tempat Permainan Billiard baru.

Pada tahun 2004 Permainan Billiard banyak dipertandingkan dan sering di

adakan event Permainan Billiard di Kota Surakarta, hal ini menyebabkan

Permainan Billiard ini mulai berkembang lagi. Akibat dari perkembangan

33

Permainan Billiard banyak berdiri tempat Permainan Billiard baru. Untuk

mengetahui daftar nama tempat-tempat Permainan Billiard di kota Surakarta

pada tahun 2002 dapat dilihat pada tabel 4 (halaman 33) berikut ini:

Berdasarkan tabel 4 (hal 33) dapat diketahui bahwa pada tahun 2002 di

Kota Surakarta terdapat 20 tempat Permainan Billiard yang tersebar di wilayah

Kota Surakarta. Namun karena ketatnya persaingan yang terjadi di Kota

Tabel 4

Daftar Tempat Permainan Billiard di Surakarta Tahun 2002

NO Nama Billiard

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Yuri Billiard

TN Billiard

President Billiard

Garuda Billiard

Kleco Billiard

Lakers Billiard

Aquaria Beteng Billiard

Cakra Billiard

Mitra Billiard

Golden Billiard

Balaikambang Billiard

Sumber Billiard

Master Billiard

King Billiard

34

15

16

17

18

19

20

Pondok Berseri Billiard

Maestro Billiard

Setabelan Billiard

Gelora Billiard

Solo Billiard

Contessa Billiard

Sumber: Dipenda Surakarta

Surakarta dan banyak berdirinya jenis permainan baru khususnya permainan

ketangkasan dan permainan Play Station dan permainan lainnya, pada akhirnya

menyebabkan Permainan Billiard ini banyak yang gulung tikar karena sepinya

pengunjung.

Di samping ketatnya persaingan diantara para pengusaha Permainan Billiard

ini penyebab lainnya yaitu peralatan dan alat yang dipergunakan sudah usang

atau kebanyakan banyak yang rusak. Padahal Permainan Billiard ini

memerlukan peralatan yang serba baru dan mengikuti perkembangan zaman.

Sehingga pada tahun 2003 beberapa tempat Permainan Billiard yang masih

bertahan dan ada juga tempat Billiard yang baru, yaitu dapat dilihat pada tabel 5

(hal 34) berikut ini:

Tabel 5

Daftar tempat Permainan Billiard di Surakarta Tahun 2003

Nama Alamat Jumlah

Meja

35

1. Kleco Billiard

2. Garuda Billiard

3. President Billiard

4. TN Billiard

5. Lakers Billiard

6. Mitra Billiard

7. Billiard Cakra

Jl. Karang Asem, Kleco

Jl. Perintis Kemerdekaan

Jl. Kebangkitan Nasional, Sriwedari

Jl. Bhayangkara, Penumping

Jl. Yosodipuro, Ketelan

Jl. IR Juanda, Jebres

Jl. Slamet Riyadi 201

8

21

27

6

14

7

8

Sumber: Dipenda Surakarta

Pada tahun 2004 Permainan Billiard ini mulai digemari lagi oleh

masyarakat Surakarta, sehingga pada tahun 2004 ini ada beberapa tempat

Permainan Billiard baru yang berdiri. Pada tahun anggaran 2004 ini Dipenda

Kota Surakarta menaikkan target penerimaannya dari tahun 2003. Pada tahun

2003 sebesar Rp 28.000.000,00 pada tahun 2004 menjadi Rp 38.000.000,00.

Daftar tempat-tempat Permainan Billiard di Kota Surakarta pada tahun

2004 dapt dilihat pada tabel 6 (hal 35) berikut ini:

Tabel 6

Daftar tempat Permainan Billiard di Surakarta tahun 2004

Nama Alamat Jumlah

Meja

1. Kleco Billiard

2. Mase Billiard

3. Garuda Billiard

4. Mega Pool Billiard

Jl. Karang Asem, Kleco

Jl. Adi Sucipto, Jajar

Jl. Perintis Kemerdekaan

Komplek Hero Purwosari

8

20

21

6

36

5. President Billiard

6. TN billiard

7. Lakers Billiard

8. Mitra Billiard

9. Billiard Cakra

Jl. Kebangkitan Nasional, Sriwedari

Jl. Bhayangkara, Penumping

Jl. Yosodipuro, Ketelan

Jl.IR Juanda, Jebres

Jl. Slamet Riyadi 201

27

6

14

7

8

Sumber: Dipenda Surakarta

c. Daftar Rasio Penerimaan Billiard Terhadap Pajak Hiburan (2002 – 2004)

Untuk mengetahui besarnya rasio penerimaan Permainan Biliard terhadap

Pajak Hiburan di Surakarta tahun 2002-2004 dapat dilihat pada tabel 7 (hal

36) berikut ini:

Tabel 7

Rasio penerimaan Billiard terhadap Pajak Hiburan ( 2002-2004 )

Tahun Target Realisasi

2002

2003

2004

2,4 %

1,4 %

1,8 %

5,2 %

1,5 %

2 %

Sumber: Dipenda Surakarta, diolah

Dari tabel 7 (hal 36) tentang rasio penerimaan Permainan Billiard terhadap

Pajak Hiburan dapat diketahui bahwa target tahun 2003 menurun 1% dari

tahun 2002. Pada tahun 2002 sebesar 2,4% sedangkan tahun 2003 sebesar

1,4%. Pada tahun 2004 meningkat sebesar 0,4% dibandingkan dengan tahun

37

tahun 2003. Pada tahun 2004 sebesar 1,8%.Kemudian untuk realisasi pada

tahun 2003 menurun sebesar 3,7% dibandingkan tahun 2002. Pada tahun 2002

realisasi sebesar 5,2% sedangkan tahun 2003 sebesar 1,5%. Pada tahun 2004

kembali meningkat sebesar 0,5% dibandingkan tahun 2003. Pada tahun 2004

realisasinya sebesar 2%.

d. Kontribusi Pajak Hiburan Bagi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

di Surakarta Tahun 2002-2004.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hiburan bagi Pajak Daerah

dan Pendapatan Asli Daerah di Surakarta yang terjadi tahun 2002 s/d 2004

dapat dilihat pada tabel 8 (hal 37) berikut ini:

Tabel 8

Kontribusi Pajak Hiburan Bagi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di

Surakarta Tahun 2002-2004. ( dalam ribuan )

Tahun

Anggaran

Realisasi

PAD

Realisasi

Pajak

Daerah

Realisasi

Pajak

Hiburan

Pajak

Hiburan/

Pajak Daerah

Pajak

Hiburan/

PAD

2002

2003

2004

81.072.260

356.483.584

364.632.606

20.943.450

24.656.997

27.395.764

1.853.325

2.007.544

2.104.804

8,4%

8,1%

7,7%

2,3%

0,56%

0,57%

Sumber: Dipenda Surakarta

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap

Pajak Daerah cukup kecil dan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada

38

tahun 2002 kontribusinya sebesar 8,4%. Pada tahun 2003 kontribusinya sebesar

8,1%. Pada tahun 2004 kontribusinya sebesar 7,7%. Apabila dibandingkan

dengan PAD maka pada tahun 2002 kontribusinya sebesar 2,3%. Pada tahun

2003 kontribusinya sebesar 0,56%. Pada tahun 2004 kontribusinya sebesar

0,57%.

Dari uraian diatas ada kelebihan yang didapat yaitu Pajak Hiburan jenis

Permainan Billiard penerimaannya dari tahun ke tahun selalu melebihi dari

target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2002 realisasi sebesar Rp

97.081.400,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 45.000.000,00. Tahun

2003 realisasi sebesar Rp 30.332.300,00 dari target yang ditetapkan Rp

28.000.000,00. Tahun 2004 realisasi sebesar Rp 41.141.400,00 dari target yang

ditetapkan Rp 38.000.000,00. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel 3 (hal 31).

Penerimaan Pajak Hiburan selalu mengalami peningkatan dan dapat melebihi

dari target yang ditetapkan tabel 2 (hal 29). Selain itu juga masih ada

kelemahannya yaitu pada tahun 2003 Banyak terdapat tempat Permainan

Billiard yang tutup karena sepinya pengunjung. Hal ini juga dikarenakan banyak

berdiri jenis permainan baru dan para pengusaha Permainan Billiard kalah

bersaing. Selain itu juga karena peralatan Billiard yang sudah banyak yang rusak

atau peralatan Permainan Billiard yang sudah berumur sehingga membuat para

pengunjung enggan atau bosan dengan Permainan Billiard. Pada tahun 2002

tempat Permainan Billiard berjumlah 20 tempat tabel 4 (hal 33) pada tahun 2003

tinggal berjumlah 7 tempat tabel 5 (hal 34). Kontribusi Pajak Hiburan terhadap

Pajak Daerah relatif kecil tabel 8 (hal 37). Tahun 2002 sebesar 8,4% tahun 2003

39

sebesar 8,1% tahun 2004 7,7% (dalam ribuan) dan dari tahun ketahun

mengalami penurunan.

Dengan masih adanya kelemahan tersebut maka Dipenda disarankan supaya

lebih memaksimalkan lagi penerimaan dari sektor Pajak Hiburan dengan jalan

menjalin kerja sama dengan swasta sebagai penyelenggara pelayanan publik

merupakan salah satu solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas

pelayanan dan memudahkan WP untuk melakukan kewajibannya. Dengan

dilakukannya kerja sama tersebut diharapkan para WP lebih mudah dalam

pembayaran pajak. Melakukan evaluasi setiap bulan atau setiap minggu apakah

dari target yang dicanangkan tersebut ada perubahan dan melakukan evaluasi

kinerja dari Dipenda. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional

dengan memberikan pelatihan kepada petugas pajak agar mereka benar-benar

mengerti tentang pemungutan pajak dan dapat membantu WP dalam memenuhi

kewajibannya sehingga pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan

lancar. Disamping itu Dipenda juga harus memberikan keringanan atau

pembebasan denda kepada WP yang sanggup membayar semua kewajiban

pokoknya dan tunggakan pajak.

2. Alasan Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard Dihitung Berdasarkan

Banyaknya Meja Padahal Pembayaran Permainan Dihitung Berdasarkan

(Game)/ Coin Permainan

Pemungutan terhadap penerimaan dari Pajak Hiburan Jenis Permainan

Billiard belum sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku pada Peraturan

40

Daerah No.3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Penghitungan tarif adalah

sebasar 20 %x jumlah pembayaran. Namun pada prakteknya penghitungan pajak

atas pembayaran itu di dasarkan pada banyaknya meja, padahal mereka

menyewakan berdasarkan permainan atau koin. Hal ini terjadi Karena

pemantauan dari Dipenda kurang, mereka para pengusaha Permainan Billiard

beralasan Pajaknya terlalu besar dan mereka harus membayar gaji para

pegawainya dan masih mengeluarkan biaya untuk perawatan peralatan Billiard.

Petugas pajakpun juga tidak mau ambil resiko dari pada tidak mendapatkan

hasil sama sekali lebih baik mendapatkan sedikit. Sehingga diskusi atau

negosiasi antara fiscus dengan WP sering terjadi untuk menentukan besarnya

Pajak terutangnya. Kalau di hitung berdasarkan banyaknya meja menjadi tidak

adil karena, apabila ada tempat Permainan Billiard yang ramai sama yang sepi

pengunjung, pajaknya sama. Sebaiknya Permainan Billiard ini di hitung

menggunakan nota permainan, yang sebaiknya nota permainan ini sebelum di

gunakan diperporasi atau diberikan nomor seri terlebih dahulu di Dipenda.

Setelah adanya nomor seri ini para pengusaha Permainan Billiard ini dapat

dipantau dan pengenaan besarnya pajak itu jelas. Selain itu juga masih ada

beberapa WP atau beberapa tempat yang enggan untuk memenuhi kewajibannya

untuk membayar pajak, karena Permainan Billiard ini bukan masuk Pajak

Hiburan tapi sebagai salah satu jenis cabang olah raga. Jadi mereka menolak

untuk membayar pajak dengan alasan tersebut.

Dari uraian diatas ada kelebihan yang didapat yaitu usulan yang dilakukan

oleh Dipenda untuk memberlakukan penerapan nota permainan sangat cocok

41

untuk jenis Permainan Billiard. Selain itu juga masih terdapat kelemahan yaitu

pemungutan terhadap Permainan Billiard belum sesuai dengan sistem dan

prosedur yang berlaku. WP dalam memberikan informasi tidak valid atas omzet

penerimaannya. Dengan adanya kelemahan tersebut maka Dipenda disarankan

supaya lebih mendekati WP dengan banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan

kepada WP dan memberikan mereka motivasi atau semangat dengan

memberikan hadiah undian ataupun penghargaan kepada para WP. Sebaiknya

pemberlakuan nota permainan itu tidak hanya pada Permainan Billiard saja, juga

dipakai untuk jenis permainan ketangkasan yang lain. Karena luasnya wilayah

Surakarta dan dirasa para petugas Pemeriksa Pajak masih sedikit maka perlu

adanya penambahan tim Pemeriksa Pajak yang memeriksa dengan maksud

mendeteksi kebenaran dari omzet.

3. Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Peningkatan Penarikan Pajak

Hiburan Jenis Permainan Billiard

a. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petugas pajak. Mereka dapat saja

bernegosiasi dengan para pengusaha Permainan Billiard untuk menentukan

besarnya pajak walaupun jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya.

Lebih baik mendapatkan hasil yang kecil dari pada tidak mendapatkan

hasil sama sekali, mungkin itu ungkapan yang tepat dengan situasi yang

terjadi.

b. WP Jenis Permainan Billiard dalam memberikan informasi tidak valid atas

omzet penerimaannya.

42

c. Terbatasnya anggota tim pemeriksa pajak.

d. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah.

e. Pelayanan dan sumber daya yang kurang baik dari petugas pajak, sehingga

dapat menghambat penerimaan pajak.

Dari penjelasan tentang hambatan yang terjadi dalam penarikan

pajak terdapat kelebihan yaitu Dipenda mempunyai evaluasi tentang

kinerja. Kelemahan yang terjadi yaitu Dipenda tidak segera mengambil

tindakan untuk segera mengatasi hambatan tersebut. Dari kelemahan yang

terjadi maka sebaiknya Dipenda segera memperbaiki hambatan yang

terjadi tersebut dengan segera mengambil keputusan untuk memperbaiki

hambatan yang terjadi supaya penerimaan pajak dapat maksimal.

4. Usaha Apa Saja Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

dalam mengatasi hambatan yang terjadi

a. Melakukan kerjasama dengan lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta.

b. Membuka cabang Dipenda untuk memudahkan WP dalam hal membayar

pajak terutangnya. Cabang Dipenda adalah sebagai berikut:

1) Cabang Dipenda I meliputi Kecamatan Banjarsari.

2) Cabang Dipenda II meliputi Kecamatan Jebres dan Pasar Kliwon.

3) Cabang Dipenda III meliputi Kecamatan Laweyan dan Serengan.

c. Melakukan pembinaan terhadap para aparat pajak guna meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan mereka.

d. Melakukan pendekatan kepada WP khusunya bagi WP yang membandel.

43

e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak.

Dari penjelasan tentang usaha-usaha yang dilakukan Dipenda

untuk mengatasi hambatan terdapat kelebihannya yaitu Dipenda telah

memiliki cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam

meningkatkan pelaksanan penerimaan pajak. Disamping itu juga masih

ada kelemahannya yaitu para Petugas Pajak menjadi seperti momok bagi

masyarakat kalau mereka ada pasti disuruh untuk segera membayar pajak.

Dari kelemahan yang ada sebaiknya Dipenda banyak melakukan

sosialisasi pajak kepada masyarakat supaya pajak itu jangan dianggap

sebagai momok bagi masyarakat. Para Aparat Pajak harus dapat

menghilangkan anggapan masyarakat tersebut terhadap pajak dengan jalan

melakukan pemberian hadiah atau pemberian penghargaan kepada para

WP.

44

BAB III

TEMUAN

A. Kelebihan

1. Hasil realisai Pajak Hiburan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di

bandingkan dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2002 target

sebesar Rp 1.850.000.000,00 realisasinya sebesar Rp 1.853.325.607,00.

Pada Tahun 2003 target sebesar Rp 2.000.000.000,00 realisasinya sebesar

Rp 2.007.545.227,00. Pada tahun 2004 target sebesar Rp 2.100.000.000,00

realisainya sebesar Rp 2.104.804.295,00. tabel 1 (hal 29)

2. Penerimaan dari Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard dari tahun ke

tahun selalu dapat melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2002

dari target sebesar Rp 45.000.000,00 realisasi sebesar Rp 97.081.400,00.

Pada tahun 2003 dari target sebesar Rp28.000.000,00 realisasi sebesar Rp

30.000.000,00. Pada tahun 2004 dari target sebesar Rp 38.000.000,00

realisasi sebesar Rp 41.141.400,00. tabel 2 (hal 31)

45

3. Tindakan Dipenda Kota Surakarta Yang bekerja sama dengan Kejaksaan

Negri Surakarta dalam upaya menindak tegas para penunggak pajak dalam

upaya peningkatan Pendapatan Daerah.

4. Dibukanya tiga cabang Dipenda merupakan salah satu kemudahan yang di

berikan Dipenda bagi para pengusaha agar saat pembayaran pembayaran

pajak tidak perlu repot datang ke Kantor Dipenda pusat tapi cukup datang

ke kantor cabang terdekat. Cabang tersebut adalah:

a. Cabang Dipenda I meliputi Kecamatan Banjarsari.

b. Cabang Dipenda II meliputi Kecamatan Jebres dan Pasar Kliwon.

c. Cabang Dipenda III meliputi Kecamatan Laweyan dan Serengan.

B. Kelemahan

1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah relatif kecil. Pada tahun

2002 sebesar 8,4%. Pada tahun 2003 sebesar 8,1%. Pada tahun 2004

sebesar 7,7% ( dalam ribuan ) dan dari tahun ke tahun kontribusinya

mengalami penurunan. Tabel 7 (hal 37)

2. WP jenis Permainan Billiard dalam memberikan informasi tidak valid atas

omzet penerimaannya. WP permainan Billiard juga sering bernegosiasi

dengan petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak terutangnya.

3. Terbatasnya anggota tim pemeriksa pajak. Karena luasnya daerah Kota

Surakarta dan terbatasnya petugas pajak menyebabkan pemeriksaan

kepada WP sering terganggu.

4. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah.

46

5. Belum terlaksananya sistem dan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan

pembayaran WP sering membayar Pajaknya tidak sesuai dengan prosedur

dan sistem yang telah di tentukan.

BAB IV

REKOMENDASI

Penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi Dinas Pendapatan

Daerah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor

Pajak Hiburan khususnya:

1. Menambah kelompok kerja tim kerja audit yang memeriksa pajak dengan

maksud mendeteksi kebenaran dari omzet penjualan dan petugas lapangan

karena petugas yang ada masih sangat kurang untuk memeriksa wilayah

Surakarta yang luas.

2. Menjalin kemitraan dengan swasta sebagai penyelenggara pelayanan

publik merupakan salah satu solusi efektif dalam meningkatkan kualitas

pelayanan dan memudahkan WP untuk melakukan kewajibannya.

3. Memberikan motivasi kepada para WP agar kesadaran dalam membayar

pajak terutangnya, khusunya Pajak Hiburan Jenis Permainan Billiard dapat

47

tergugah. Hal ini dapat di lakukan dengan cara melakukan penyuluhan-

penyuluhan pajak, memberikan hadiah undian.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Profesional. Dengan

memberikan kesempatan para petugas pajak untuk melanjutkan pendidikan

yang lebih tinngi. Diadakan pelatihan-pelatihan bagi para petugas pajak

agar mereka benar-benar mengerti tentang pemungutan pajak dan dapat

membantu WP dalam memenuhi kewajibannya sehingga pemungutan

pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar.

5. Memberikan keringanan atau pembebasan denda kepada wajib pajak yang

sanggup membayar semua kewajiban pokoknya dan tunggakan pajak. Bila

terlambat sampai lebih 3 (tiga) kali maka tidak akan diberikan toleransi.

6. Penetapan target Pajak Permainan Billiard diperbaiki, bila menentukan

jangan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dilakukan evaluasi tentang

pencapaian target setiap triwulan atau catur wulan.

Semoga saran yang di berikan oleh penulis dapat berguna bagi Dinas

Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

48

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nomor 006 Tahun 1999,

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1998.

Mardiasmo, 2002. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offside.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1977, tentang Ijin dan Pajak Penyelenggaraan

Billiard.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998, tentang Pajak Hiburan.

Suandi, Erly. 2000. Hukum Pajak. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Waluyo, Wirawan B.Iiyas. Perpajakan Indonesia. Buku Satu. Jakarta: Salemba

Empat.

www.surakarta.co.id