F a d h A h m a d | 1

Pasang Surut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di

Arena Politik

Oleh: Fadh Ahmad Arifan1

Ketika berorasi untuk Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke 13, Salah satu elit PKS

Luthfi hasan Ishaq dengan percaya diri mengklaim PKS bisa menjadi partai Islam terbesar

di Indonesia tanpa tokoh-tokoh besar dan di-back up kucuran dana yang melimpah. Masih

menurut Luthfi, partai ini menjelma menjadi partai besar karena kesungguhan kerja para

kadernya dalam memperjuangkan ide-ide besar. Selain itu selama lebih dari 10 tahun, PKS

tidak pernah mengalami kemunduran dalam berbagai pencapaiannya.2 Klaim luthfi menarik

untuk kita kritisi lebih lanjut, benarkah PKS tidak pernah mengalami kemunduran? Untuk

mengetahui sejauh mana kebenaran klaim tersebut, bisa dilihat dari pasang surut perjalanan

mereka dari awal muncul dalam bentuk gerakan tarbiyah hingga berbentuk PKS. Selain itu

juga bisa kita telusuri dinamika internal partai hingga keterlibatan mereka di pemilu, pilpres

maupun pilkada.

Mari terlebih dahulu kita flash back ketika PKS belum menjadi partai politik dan masih

berbentuk gerakan sosial keagamaan yang disebut Tarbiyah dari era 1980-an hingga 1997.

Pada periode itu, banyak kader utama PKS yang masih berstatus sebagai pelajar atau

mahasiswa. Mereka menuntut ilmu di kampus sambil belajar agama di bawah bimbingan

para murabbi atau mentor yang membimbing mereka dalam halaqah dengan materi akidah,

hadist, al-Quran, fiqih, Sirah nabawiyah, ghazwul fikri, tarbiyah awlad, dan fiqhun nisa’.

Ideolog tarbiyah seperti Hilmi Aminuddin dan murid-muridnya memilih kampus sebagai

pusat pengkaderan tarbiyah karena mahasiswa masih terbuka pikirannya dan lebih mudah

dibentuk pemikirannya.3 Seluruh kegiatan Tarbiyah di masa itu dimonitor oleh Hilmi. Bila

di suatu kampus terjadi sedikit kendala atau ketegangan, beliau langsung melaporkan

1 Penulis adalah alumni MAN 3 Malang dan telah menyelesaikan S2 Studi Islam, di UIN Malang

2 Kabar siang TV One 17 Mei 2011

3 Usamah hisyam, Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring, (Jakarta: Dharmapena, 2012), hal 71; Yon

Machmudi, Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia (Bandung: Harakatuna, 2006).

hal. 46-47

F a d h A h m a d | 2

kepada Suripto.4 Peran Suripto pada masa itu dalam mendukung gerakan Tarbiyah diakui

Hilmi sangat besar. Pesatnya perkembangan Tarbiyah juga ditopang oleh terjemahan buku-

buku dari Timur Tengah yang diterbitkan Gema Insani dan Era Intermedia.5

Perkembangan Tarbiyah pada dekade 1990-an tumbuh pesat, dari jaringan halaqah

kampus yang awalnya difokuskan di Jakarta. Kader-kader mulai berani ekspansi dakwah

hingga Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Meskipun gerakan Tarbiyah ini dulunya tanpa nama

dan tidak dilembagakan khusus, tetapi jaringan ini memiliki konsep yang disebut Manhaj

Tarbiyah. Dalam pengamatan Hilmi, titik awal kebangkitan gerakan Tarbiyah terjadi pada

saat dimana pak Harto putar haluan dalam arti mendekat kepada kalangan Islam.6

Berubahnya sikap pak Harto yang merangkul Islam lebih disebabkan faktor mengamankan

kekuasaannya. Bukankah rezim Orde baru di bawah Suharto merupakan rezim pesanan

yang disponsori blok Barat dalam perang dingin untuk menumpas Komunisme. Maka dari

itu dengan berakhirnya perang dingin di awal 1990-an, berakhir pulalah tugas Suharto, juga

banjir bantuan militer dan dana bantuan untuk rezim ini.7

Runtuhnya rezim Orde baru membuka peluang bagi kader-kader dakwah itu dari peran-

peran yang bersifat sosial keagamaan menjadi gerakan politik. Dimulai dengan kelahiran

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)8 yang tiba-tiba jadi organisasi

mahasiswa paling solid dan terorganisasi sampai deklarasi Partai Keadilan (PK) yang

berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Perlu diketahui PK adalah sebuah partai yang awalnya

didirikan dengan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan survei yang dilakukan kepada

para aktivis gerakan dakwah kampus di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri.9

Di bawah pimpinan Nurmahmudi Ismail, PK ikut pemilu pertama kali di tahun 1999.

Tapi mereka hanya sanggup meraih tujuh kursi di DPR yang setara dengan 1,4 persen suara.

Dengan perolehan ini menempatkan mereka di urutan ke tujuh, dari 48 partai. Beberapa

pengamat menilai bahwa salah satu faktor kekalahan partai Islam khususnya PK pada

4 Suripto adalah pejabat BIN yang berlatar belakang sosialis, ketika Hilmi mengadakan pengajian di kalangan

elit, Suripto datang dan sempat mengutarakan keinginannya untuk naik haji. Hilmi mengatakan “Gampang,

ucapkan saja Labbaika Allahumma labbaika...”. 5 Usamah hisyam, Sepanjang Jalan... hal. 46.

6 Ibid. hal 67-68

7 Ariel Heryanto, Rindu Orde Baru, dalam Majalah Tempo edisi 29 Mei 2011, hal 40

8 Kajian tentang KAMMI, lihat Mahfud Shiddiq, KAMMI dan Pergulatan Reformasi, (Solo: Era Intermedia,

2003); Jusman Dalle, “KAMMI Dan Rekonstruksi Peradaban Islam”, Koran Tribun Timur edisi 1 April 2011 9 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia

(Jakarta: Teraju, 2002), hal 227.

F a d h A h m a d | 3

pemilu 1999 dikarenakan parpol Islam belum menampakan inklusifitasnya. Kolom evaluasi

Majalah Sabili 28 Juli 1999 menyajikan tiga buah kritikan bagi PK yang amat menarik

untuk dicermati: 1) Ghurur yang diartikan kehebatan semu 2) eksklusifisme dan 3) tidak

memiliki figur publik.10

Khusus untuk kelemahan nomer 2, Van Zorge menilai senada dan menyebut PK sebagai

modernis-ekslusif (modernist-exclusivist). Kecendrungan terlalu besar kearah eksklusif akan

menyulitkan partai ini untuk maju dan bahayanya bagi PK akan potensial untuk „layak

dimusuhi‟ oleh kawan-kawan penganut Islam Kultural. Dan celakanya, justru eksklusifisme

adalah lawan paling potensial bagi cita-cita membangun watak bangsa. Watak bangsa tidak

mungkin dibangun paralel dengan eksklusifisme. Prospek dan titik terang menuju ke arah

inklusif sebenarnya sudah dimiliki PK. Meski memberi kritik “eksklusif” bagi PK”, tapi

Van Zorge secara obyektif juga memberikan penilaian “inklusif”. PK diakuinya sebagai

partai reformist dan unique itu, disebut-sebut sebagai partai yang gampang berkompromi

dan bekerja sama ketika berhadapan dengan realitas politik. ”Partai Keadilan has

demonstrated a willingness in the past to compromise and work within the confines of

political realities,” ujar Van Zorge.11

Menurut Qodari, meskipun berstatus "partai balita" (partai di bawah lima tahun), PK

berhasil menggebrak dan mewarnai "kanvas besar" politik Indonesia. Pada periode 1999-

2004, dengan segelintir anggota DPR dan DPRD yang dimilikinya, PK banyak tampil di

publik dengan cara dan tata laku politik yang dianggap kontras -setidaknya berbeda dalam

arti positif- dengan politisi atau partai politik lain yang lebih dulu dikenal masyarakat

Indonesia. Aneka tata laku yang berbeda itu mulai demonstrasi partai yang tertib dan rapi,

sikap antikorupsi, sampai aneka program pro-publik seperti bakti sosial bidang pendidikan,

kesehatan, maupun bencana alam.12

Akibat diberlakukannya UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya

batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) 2%,

maka PK yang jelas-jelas tidak lolos dari ketentuan ET karena hanya meraih 1,4% suara

harus bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar dapat ikut pemilu

10

Husain Al-Banjari, “SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan,” dalam Deliar noer (ed), Mengapa Partai Islam

Kalah? (Jakarta: Alvabet, 1999), hal. 276. 11

Ibid 12

Muhammad Qodari, “Mencari Wajah Baru PKS” Jawapos 2 Februari 2008.

F a d h A h m a d | 4

berikutnya. Meski hanya meraih suara 1,4%, PK tetap bisa mengutus wakilnya di DPR dan

DPRD bersinergi dengan PAN ke dalam Fraksi Reformasi. Karakter kesederhanaan dan

semangat moral bersih menjadi ciri khas para wakil rakyat PK, sehingga menjadi gunjingan

positif di kalangan internal DPR maupun para wartawan.13

Pada pemilu 2004 bisa meningkatkan perolehan suaranya hampir 4 kali lipat menjadi

7,3%. Suara PKS melonjak dari 1,4 persen menjadi 7,3 persen sedikit banyak berasal dari

penetrasi kampanye untuk merebut simpati pemilih yang dibagi 3 segmen: pemilih

perempuan, pemilih remaja/pelajar dan massa mengambang. Strategi kampanye PKS

diantaranya mengedepankan suasana kondusif dan sikap keteladanan kader partai,

memberikan pembelajaran politik yang sehat kepada masyarakat mlalui kampanye dialogis

dan membangun posko kemanusiaan di sejumlah daerah konflik.14

Setelah mendulang sukses di pemilu 2004, kader-kader PKS dihadapkan pada Pilpres

2004. Dengan dukungan kader yang solid tentu menarik capres-cawapres berlomba-lomba

agar mendapatkan dukungan PKS. Di internal partai ini tercatat ada 3 kandidat calon yaitu

Amin rais dan Suswono, Wiranto yang berpasangan dengan Sholahuddin Wahid serta

Hamzah haz yang diusung PPP. Setelah melalui perdebatan panjang dan voting, hasilnya

Amien rais keluar sebagai pemenang dengan mengantongi 70% suara. Akan tetapi menurut

Yusuf Supendi, pemimpin tertinggi PKS melakukan manuver atas keputusan tersebut

dengan menerbitkan Bayan (penjelasan) rekomendasi yang tidak terikat.15

Hal inilah yang

mengakibatkan Amien rais terlambat mendapat dukungan pada putaran pertama pilpres. Di

balik sikap mendua elit PKS belakangan diketahui karena ada salah satu tim dari sukses

Wiranto mengguyurkan mahar Rp. 21 miliar. Ketika oknum elit PKS sudah terima duit

mengapa tidak maksimal dalam mendukung Wiranto?.16

Dari sinilah titik awal adanya

konflik dan munculnya faksi-faksi di elit PKS yakni Faksi keadilan (idealis) dan faksi

Sejahtera (pragmatis).

Setelah pada putaran pertama Amien rais kalah, PKS di putaran kedua mendukung SBY-

Jusuf Kalla yang akhirnya mengungguli pasangan Megawati-Hasyim muzadi. Kemenangan

13

Lihat Djony Edward, Efek Bola Salju PKS, (Bandung: Harakatuna, 2006), hal, xxiii 14

Fitri Handayani Soemardjono, Strategi Kampanye PKS dalam Kampanye Parpol Peserta Pemilu tahun

2004, (Jakarta: Universitas Mercubuana, 2005) 15

Yusuf Supendi, Replik gugatan: Yusuf supendi Menggugat Elit PKS (Jakarta: Mushaf, 2011), hal xx 16

Ibid hal 122.

F a d h A h m a d | 5

SBY membuka perdebatan baru di internal PKS tentang keterlibatan koalisi dengan

pemerintah. Menurut Greg fealy, kubu pragmatis PKS menginginkan bergabung dengan

SBY dengan dua alasan. Pertama, partai membutuhkan pengalaman dalam pemerintahan

jika ingin suatu saat menjadi kekuatan uatama. Kedua, partai harus menunjukkan kepada

publik dan masyarakat Internasional bahwa ia bukanlah Islamis yang kaku dan mampu

bekerja produktif dengan partai lain yang memiliki spektrum yang berbeda. Sedangkan

kubu idealis menolak dengan wacana itu, khwatir partai nantinya terlibat beragam

kompromi yang yang akan menodai citra partai.17

Pada akhirnya kubu pragmatis yang

menang dan PKS mendapat jatah tiga kursi menteri, yakni Kementerian pertanian (Anton

Apriyantono), Kementerian pemuda dan olah raga (Adhyaksa Dault) dan Kementerian

Parumahan rakyat (Yusuf Asy‟ari). Yusuf Asy‟ari memang diketahui menjadi anggota

Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, tetapi kedua sosok menteri lain tidak ada

hubungan formal langsung dengan partai. Anton hanya dosen IPB yang sederhana dan

tekun, khas simpatisan PKS. Sementara Adhyaksa sudah lama dikenal dekat dengan SBY

sebelum bersimpati kepada PKS.18

Meskipun pada kenyataannya mendapat kompensasi 3

menteri tapi PKS sesungguhnya tidak memiliki peran yang signifikan. Karena posisi ketiga

menteri itu dianggap kementerian “pinggiran”. Tidak memiliki posisi bargaining yang

cukup kuat dalam menentukan kebijakan strategis.

Kiprah PKS tak cuma di pemerintahan, tetapi juga merambah pilkada. Dalam 300 lebih

pilkada yang diselenggarakan antara 2005-2008, Partai ini unggul di 53 gelanggang pilkada.

Kalau dirinci ternyata hanya empat pilkada yang semata-mata tiket kandidatnya sendiri,

sementara kemenangan 43 pilkada lainnya adalah bagian dari koalisi.19

Selain menang di

Depok dan Kabupaten Bekasi, PKS diketahui juga menang di Pilgub Jawa Barat dan

Sumatera Utara. Menurut Tiffatul Sembiring, pihaknya cukup kaget dengan kemenangan di

dua daerah. "Kedua daerah ini merupakan benteng-benteng Partai Golkar," tukasnya saat

menjadi pembicara dialog publik "Songsong Kebangkitan Gorontalo", di Menara

Keagungan, Limboto.20

Namun diantara prestasi tersebut terdapat juga kemunduran yang

memalukan. Gubernur Bengkulu yaang terpilih melalui tiket koalisi yang dipimpin PKS,

17

Antony bubalo, Greg Fealy dan Whit Mason, PKS dan Kembarannya: Bergiat jadi Demokrat, (Jakarta:

Komunitas Bambu, 2012), hal 56. 18

Sapto Waluyo, Kebangkitan politik Dakwah, (Bandung: Syamil, 2005), hal 328 19

Antony bubalo, Greg Fealy dan Whit Mason, Op, Cit. hal 57. 20

Antaranews, “PKS Menang di 91 Pilkada” edisi Minggu, 25 Mei 2008 pk 15:22 wib

F a d h A h m a d | 6

mengagetkan partai ini dengan menyebrang ke partai Demokrat tak lama setelah dilantik.

Begutu pula dengan Bupati PKS yang terpilih di Cianjur juga menyeberang ke partai

lainnya.21

Kemunduran politik PKS sebetulnya terjadi sebelum peristiwa diatas. Pertama, tampak

pada kegagalan Fraksi PKS DKI Jakarta menjadikan kadernya sebagai ketua DPRD DKI

Jakarta, padahal SBY sudah memberi arahan kepada pimpinan partai Demokrat untuk

mendukung PKS dalam pemenangan kursi Ketua DPRD DKI Jakarta.22

Kedua, gonjang-

ganjing politik yang dialami Nurmahmudi Ismail di Kota Depok. Di satu sisi benar bahwa

gonjang-ganjing tersebut merupakan kelanjutan dari sengketa pada masa pilkada. Di sisi

lain, hal itu juga menunjukkan ketidakcakapan Nurmahmudi sebagai representasi dari PKS

untuk membangun konsensus politik dengan kekuatan politik lain. Padahal, dalam posisi

sebagai kepala daerah, Nurmahmudi memiliki kapasitas dan sumber daya untuk

membangun konsensus tersebut.23

PKS dalam perjalanannya juga tak sepi dari

citra atau atribusi negatif, termasuk kesan

"Fundamentalis" dan “Wahabi” dalam bentuk

anti maulid dan tahlil yang sangat tidak

menguntungkan PKS, baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek,

PKS akan kesulitan menambah suara, apalagi

untuk menjadi partai terbesar di Indonesia,

karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan

multikultural. Dalam jangka panjang, citra semacam itu bisa menimbulkan ketegangan-

ketegangan sosial serta politik antara PKS dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.24

Karena itu, menjadi menarik bagi kita mengamati kegiatan mukernas PKS yang

diselenggarakan di Bali pada 1-3 Februari 2008. Ketika itu, peserta mukernas menggunakan

"udeng" atau ikat kepala khas Bali dan pekik takbir yang biasanya mewarnai acara-acara

PKS seperti “hilang”. Malah yang bergemuruh adalah tepuk tangan peserta yang kadang

21

Antony bubalo, Greg Fealy dan Whit Mason, Op, Cit. hal 57 22

Sapto Waluyo, Op. Cit. hal 292. 23

Muhammad Qodari, Op. Cit. 24

Ibid.

F a d h A h m a d | 7

diselingi dengan pekik “merdeka!”.25

Elit PKS kota Malang, Syaiful Ali memandang

Mukernas bali itu sebenarnya semacam peneguhan bahwa manfaat keberadaan PKS itu

tidak hanya kaum muslim yg merasakan melainkan juga bagi non Muslim. Di Bali, para

qiyadah ingin menunjukkan bahwa PKS tidak ada masalah dalam berdampingan dengan

orang hindu.26

Bisa dibilang PKS ingin membangun citra baru sebagai partai yang

akomodatif, toleran, dan bersahabat dengan kelompok lintas agama dan budaya mana pun di

Indonesia.

Besarnya tantangan dan target dalam menarik simpati pemilih, membuat PKS tak kenal

lelah berusaha untuk mengembangkan basis konstituennya. Oleh karena itu, menurut Dr.

Asep Nurjaman pada pemilu 2009, partai ini tidak lagi kelihatan sangat hijau karena

mengendorkan kampanye yang berbasis kepentingan Islam, bahkan dalam beberapa kasus

tertentu menjadikan caleg dari agama lain seperti di daerah Indonesia Timur (papua).27

Menjelang pemilu 2009, PKS berani menayangkan iklan kontroversial dengan menyatakan

mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa. Menurut politisi PKS, Agus

Purnomo, lewat iklan itu PKS ingin berkomunikasi bahwa tidak betul PKS itu ekslusif.

Akan tetapi di satu sisi, seorang petinggi partai ini menngatakan iklan tersebut sejak awal

diniatkan sebagai bagian dari proyek “berdamai” dengan militer.28

Tak cuma itu, PKS juga

meningkatkan dosis pencitraan sebagai partai terbuka dengan mengusung jargon “PKS

partai kita semua” guna menarik simpati pemilih. Di satu sisi, kampanye masif PKS untuk

memperbesar ceruk pemilih ini berhasil meningkatkan dukungan elektoral di wilayah-

wilayah yang sebelumnya bukan basis PKS seperti Jawa timur, Jawa tengah dan Sulawesi

tengah. Namun di sisi lain kampanye tersebut menjadi bumerang karena tak seluruh basis

tradisional PKS sepakat dengan isu-isu inklusif seperti itu.29

Menurut penulis, PKS adalah satu-satunya partai yang selamat dari tsunami politik partai

Demokrat yang perolehan suaranya cukup stabil di tengah kisruh DPT dan bermasalahnya

sistem tabulasi suara di sistem IT milik KPU. Keberhasilan PKS lolos dari tsunami politik

dan menstabilkan suaranya di kisaran 7,88 persen suara atau 10,54 persen kursi pada 2009

25

Okezone.com “Gema dan Pekik Takbir di Akhir Mukernas PKS” Senin, 4 Februari 2008 26

Syaiful ali, wawancara (Malang 3 Agustus 2012) 27

Asep Nurjaman, Pola Hubungan Partai dan Pemilih di tingkat lokal, hal 26 (e-book diunduh dari

www.asepip.staff.umm.ac.id) 28

Majalah Tempo, Iklan Pahlawan Partai Dakwah, edisi 23 November 2008. Hal 32. 29

Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Antara Suara dan Syariah, (Jakarta: KPG, 2012), hal 48

F a d h A h m a d | 8

sedikit banyak dipengaruhi oleh segmentasi melalui kaderisasi yang intensif. Di antara

sesama partai Islam, PKS cukup beruntung karena mampu mempertahankan perolehan

suaranya di tengah menurunnya partai Islam lainnya.30

Pada era pemerintahan SBY jilid kedua (2009-2014), walau perolehan suara jauh di

bawah Golkar tetapi PKS memperoleh jatah empat kursi menteri. Dalam perjalanannya PKS

beberapa kali, melalui parlemen mengambil sikap berseberangan dengan barisan koalisi.

Mulai dari kasus angket Century,31

kasus angket mafia pajak, interpelasi moratorium remisi

dan pembebasan bersyarat koruptor, hingga voting kenaikan BBM. Dalam sidang voting

kenaikan BBM pada 30-31 Maret 2012, partai yang memilih BBM naik 6 bulan kedepan

diantranya: Golkar, Demokrat, PPP, PAN dan PKB. Sedangkan partai yang menolak

kenaikan BBM cuma PKS dan Gerindra. Namun ada juga partai yang walk out, tidak

memberi suara dalam voting: PDIP dan Hanura. Sayangnya opsi yang disahkan ialah: pasal

7 ayat 6a, yang berarti pemerintah akan menaikan BBM dalam waktu 6 bulan kedepan.32

Ketika terus bermanuver dan mengambil sikap berseberangan, PKS dicap bermuka dua,

Partai Khuntsa,33

partai bunglon dan layak masuk rekor dunia karena menjadi satu-satunya

partai yang ikut koalisi, tetapi bertingkah layaknya partai oposisi.34

Sanksi pun menimpa

PKS, saat mengumumkan perombakan KIB II di Istana Kepresidenan, SBY akhirnya

mencopot salah satu kader PKS, Suharna Surapranata dari kursi Menristek.35

30

Bakir Ihsan, Ambiguitas Partai Islam, Koran Tempo edisi Kamis, 14 Mei 2009 31

Pembelotan PKS dalam hak angket Century disebabkan partai itu sakit hati karena kursi Ketua MPR lepas

dari tangan Hidayat Nur Wahid. Posisi Ketua MPR justru dipegang oleh Politikus PDIP, Taufik Kiemas. Lihat

Majalah Tempo Pembelotan Kawan Seiring, edisi 7 Maret 2010. Hal 34. 32

PKS satu-satunya anggota koalisi yang mantap menyalurkan aspirasi rakyat menolak rancangan Pasal 7 ayat

(6) huruf a perubahan UU No 22/2011. Tak ayal, PKS langsung mendapat sanjungan bertubi-tubi dari kaum

proletar sebagai pahlawan. Akan tetapi, pada saat yang sama, PKS justru dihujat bahkan terancam didepak dari

kabinet. Saharudin Darning, Pahlawan dan Pecundang, Media Indonesia 11 April 2012. 33

PKS disebut sebagai Partai Khuntsa maksudnya adalah partai yang terbiasa dengan wajah manis di hadapan,

belati tajam di belakang. Senang berkoalisi, tapi tega hati menjadi penghianat kawan seiring. Sumber: N.

Syamsuddin Ch. Haesy “Parpol Khuntsa” dalam harian Jurnal Nasional 6 juli 2013, hal 10. 34

Lihat Koran Tempo, PKS Dituding Berpolitik Muka Dua, 24 Maret 2012; Media Indonesia, PKS Penuh

Kepura-puraan, 27 Maret 2012; Media Indonesia, Sudah Saatnya Koalisi Pecat PKS, edisi 1 April 2012; Jawa

pos, PKS Setelah Shiratal zig-zag, 6 April 2012 35

Majalah Tempo: Talak Tiga Setelah Minyak, edisi 9 April 2012; Majalah Detik, PKS Belum Tamat, edisi 9-

15 April 2012.

F a d h A h m a d | 9

Di tahun 2013, Malapetaka dahsyat melanda PKS, Luthfi Hasan Ishaq terseret dalam

kasus kuota impor daging bersama rekan bisnisnya Ahmad Fathonah.36

Luthfi didakwa

kasus korupsi dan pencucian uang. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara. Selain Luthfi

dan Fathonah, kasus kuota impor daging juga menyeret nama-nama politisi gaek seperti

Hatta radjasa dan Setya novanto. Nama dua politisi tersebut muncul dalam BAP Petinggi PT

Indoguna Utama, Juard Effendi. Petinggi PT Indoguna Utama itu divonis hukuman 2 tahun

3 bulan penjara dengan denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara. Vonis ini lebih rendah

dari tuntutan jaksa.37

Dampak kasus ini membuat struktur DPP PKS pusat mengalami perombakan terutama

untuk posisi Presiden PKS dan Sekjen PKS. Akhirnya Anis matta ditunjuk menggantikan

Luthfi sebagai presiden PKS yang baru, sedangkan posisi sekjennya dijabat oleh Taufik

Ridho. Wakil Sekjen PKS dipegang oleh Fahri Hamzah. Sedangkan Juru bicara PKS adalah

Mardani ali. Meski jadi bulan-bulanan media dalam kasus kuota impor daging ini, PKS

makin solid bahkan berhasil memenangkan Pilgub Jawa Barat dengan satu putaran.38

Tidak

hanya itu saja, PKS juga memenangkan Pilgub Sumatera utara dengan satu putaran, PKS

dengan kekuatan mesin politiknya mengantarkan orang Jawa untuk memimpin daerah

dimana masyarakatnya mayoritas suku Batak. Baru-baru ini PKS telah mengantarkan

Ridwan Kamil-Oded Danial sebagai pemenang dalam pilwali kota Bandung tahun 2013 dan

Pasangan Hendri Anis-Mawardi yang meraih suara 42,5 persen di Pilkada Padang

Panjang.39

Pasang surut PKS di arena politik tak lepas dari arah kebijakan partai yang sekarang

didominasi kelompok “pragmatis” seperti: Hilmi Aminuddin, Anis Matta, Lutfhi Hasan,

Fahri Hamzah, Andi rakhmat, Mahfudz Siddiq dan Zulkieflimansyah. Mereka itulah yang

telah mendorong partai ini ke arah posisi yang makin akomodatif dan inklusif.

Wallahu’allam bisshowab.

36

Tentang Kasus kuota Impor daging. Baca: Harian Republika ”Luthfi mengaku Tak tahu” ahad, 3 februari

2013; Majalah Gatra, “Setelah Luthfi Siapa Lagi” edisi 16-22 Mei 2013, hal 12-19; Majalah Tempo,

“Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah” edisi 20-26 Mei 2013, hal 36-45 37

Net 17 news pk 17.08 wib tgl 1/7/2013; Kompas Petang pk 17.15 wib tgl 1/7/2013; Kabar Malam TV One

”Penyuap Luthfi Divonis 2,3 tahun Penjara” tgl 1/7/2013. 38

Fadh Ahmad Arifan, Tiga Dampak Jika Ahmad Heryawan Menang Pilgub Jabar, (Kompasiana.com, 2013) 39

Andrian Salam Wiyono, “KPU Kota Bandung Tetapkan Kemenangan Ridwan Kamil-Oded danial”

merdeka.com tgl 28 Juni 2013; Tandri Eka Putra “Hendri Anis-Mawardi Samah Unggul” Padang-today.com

tgl 4/7/2013