Fadli ArifNIP : 19670704.199303.1.001Pembina Utama Muda /IV cLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP]

Pengalaman Direktur Pengembangan Sistem Katalog, LKPP ( Feb 2014- sekarang) Direktur Pelatihan Kompetensi, LKPP (Juni 2013- Feb 2014) Direktur Penyelesaian Sanggah, LKPP (Nov 2012- Juni 2013) Kasubdit Pelayanan Sanggah Wilayah Barat, LKPP ( Jan 2009-Nov 2012) Kasie Rancang Bangun Pelabuhan SDP, Kementerian Perhubungan (2008) Kasie Anev Jaringan Transportasi SDP, Kementerian Perhubungan (2002) Kasie Perambuan SDP, Kementerian Perhubungan (1999)Alamat : SME TOWER Lt. 7 Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav 94 Jakarta Selatan

Kontak : W : www.lkpp.go.id, E : fadli_arif@lkpp.go.id, P : 0812 83 404 55

PEMANFAATAN E-CATALOG ALAT KESEHATAN KHUSUSNYA ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI

UNTUK PENGADAAN ALAT KESEHATANDI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN

Fadli ArifDirektur Pengembangan Sistem Katalog

Disampaikan padaKegiatan Analisa Dan Evaluasi Hasil Pemetaan Sarana Produksi Alat Kesehatan Dan

Laboratorium Uji Alat KesehatanDirektorat Bina Produksi Dan Distribusi Alat Kesehatan

JOGJAKARTA, 30 MEI 2014

Tujuan Presentasi

• Menjelaskan latar belakang, definisi, maksud dan tujuan, kebijakan dan aturan, prosedur, serta penetapan Prioritas barang/jasa dalam penerapan Kontrak Payung, pada Sistem Katalog pengadaan barang/jasa pemerintah

Latar Belakang

• Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann, World Bank 2006)

• Kasus korupsi pengadaan BJP sebanyak 38% dari kasus yang ditangani oleh KPK (Lap Tah KPK 2012)

• Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun seiring peningkatan belanja pemerintah (APBN 2014 Rp. 1.842,5 T). PBJP lebih kurang 30% dari APBN

• Pembenahan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah akan mengurangi korupsi pada belanja pemerintah (uang publik) sekaligus meningkatkan efisiensi pengunaan anggaran (best value for money)

= 4 Al-buruj Kalifa $1,5 billion = Rp. 15 T

= 3unit

Menara Petronas$1,6 billion = Rp. 16 T

Inefisiensi PBJ

http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa

Inefisiensi PBJ

= 4.000MRI $1 - 1,3 milion = Rp. 13 M

Legislative & Regulatory Framework

Institutional Framework & Management Capacity

Integrity & Transparancy

(Anti Corruption)

Procurement Operation and

Market Practice

*Based on Indicators Form OECD DAC

• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)• RUU1

2

3 4• LKPP• ULP/Pejabat Pengadaan• LPSE (E-Procurement)• PA/KPA – PPK – dsb• Sertifikasi Ahli Pengadaan• Jabfung PB/J(Professionalizing the Field)

SistemPengadaan

Publik• Kewenangan Pengadaan Langsung

• E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan

e-Purchasing)

TranparansiPakta IntegritasKode Etik

4 Pilar Reformasi PB/J Pemerintah

Garis Besar Pengadaan BJPKe

butu

han

Bara

ng/J

asa

Swakelola

Dikerjakan SendiriInstansi

Pemerintah

Kel. Masyarakat

Penyedia

Pelelangan

Pelelangan Konvensional

e_Tendering

Non Lelang

E_Purchasing

Penunjukan Langsung

Pengadaan Langsung

E_Pr

ocur

eme

nt

(SPS

E)

Perbedaan e_Puchasing, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung

e_Purchasing Pengadaan Langsung

Penunjukan Langsung

Batasan Nilai Pengadaan

Tidak Terbatas Sd. Rp 200 Juta (B/PK/Jl)Sd. Rp 50 juta (JK)

Tidak Terbatas

Syarat penggunaan Barang/jasa yang dibeli tercantum dalam e_Katalog

tidak ada, Memenuhi ketentuan penunjukan langsung (Pasal 38 atau Pasal 44)

Proses Pemilihan Melalui SPSE Konvensional (langsung kepada Penyedia)

Konvensional (langsung kepada Penyedia)

Pemilihan Penyedia tanpa Pelelangan

Definisi

eKatalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu.

Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa

eKatalog sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui ePurchasing.

Pasal 110 :(1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog

elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.

(2) (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.

(2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.

(3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.

(4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.

Penjelasan Pasal 110 :(Ayat 1) : E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan: a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara

langsung melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan

b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/ Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.

(Ayat (2) : Cukup jelas (Ayat (2a) : Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih. Ayat (3) : Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.Ayat (4) : Cukup jelas

Definisi Kontrak Payung

Tujuan Kontrak Payung

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi pengadaan;

2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja;3. Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang

tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent);4. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi

barang/jasa yang dicantumkan dalam Kontrak Payung;5. Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang

bersifat berulang atau volume kecil;6. Pengelolaan rantai supply yang lebih baik;7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah;8. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan

kebutuhan Pemerintah.

Lingkup Kontrak PayungKontrak Payung tepat digunakan untuk kondisi :• Barang/jasa yang sudah standard (tidak kompleks), dan nilai belanjanya

besar• Ketika waktu ataupun jumlah barang/jasa yang diperlukan tidak dapat

dipastikan (Indefinite Basis)• Ketika barang/jasa diperlukan secara terus menerus dalam waktu tertentu

(Repeated Basis)• Ketika barang/jasa diperlukan dalam keadaan Emergency

Bottleneck

Leverage

Strategic

Routine

Low

Low

HighTotal Value / Expenditure

of Category

Risk

/ Co

mpl

exity

High

Potential Goods / Services For Framework

Contracting

FA tidak tepat digunakan untuk kondisi :

complex goods and/or services

highly technical goods and/or services

large investment or capital contracts.

Proses Keputusan Penggunaan Kontrak Payung (FA)

Kebutuhan yang Berulang?

Apakah anggaran yang dikeluarkan

cukup besar dalam setahun

Strategis atau Kebutuhan

tidak terencana?

Bagaimana sifat alamiah demand dan

supply?

FA berdasarkan

Pasal 53

Tidak

Ya

Highly Complex / Technical

Low to Moderate

Barang/ Jasa

Apakah Barang/jasa yang bersifat standar atau kompleks?

Apakah terdapat pengaruh negatif terhadap supply

market?Ya

YaTidak

TidakTidak

Single buyer dengan

Single or multi suppliers

Multi buyers dengan single atau

multi suppliersYa

FA berdasarkan

Pasal 110

Bukan materi

FA

Menetapkan Prioritas

LeverageStrategic

LowLow

High

Kemudahan dalam pelaksanaan

Man

faat

High

Priority 2

Prioritas 1

Prioritas 3

Potensi Manfaat Potensi peningkatan efisiensi administrasi yang dapat diperoleh Potensi penghematan (savings) yang diperoleh dari harga B/J yang

lebih murah Manfaat yang diperoleh pemerintah karena dapat mengamankan

pasokan kebutuhan B/J dan mengurangi lead time Kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui

struktur FA (misalnya tujuan mendorong partisipasi UMKM, mendukung program KB atau kesehatan ibu-anak)

Kemudahan Pelaksanaan Kemudahan untuk memperoleh informasi pasar terkait dengan B/J yang diusulkan (harga, spesifikasi,

tingkat persaingan, dll). Semakin mudah kita mendapatkan informasi tersebut maka penyusunan FA juga semaikin mudah

Kebutuhan spesifikasi yang sama pada seluruh K/L/D/I. Semakin umum dan standard B/J yang dibutuhkan oleh K/L/D/I, semakin mudah pelaksanaan FA

Kemudahan dalam proses transaksi pada tahap pembelian (second stage process). Pelaksanaan FA lebih mudah jika proses transaksi pembelian langsung oleh K/L/D/I mudah dilakukan

Contoh Barang/Jasa yang tepat melaluiKontrak Payung

Barang/Jasa tercantum dalam FA di Belgia, Inggris, Denmark, Italia antara lain:

• Electricity• Gas• Fuel/heating• Fixed Telephony• Financial Services• PC Desktop• Printers• Servers/network• Catering• Photocopiers• Furniture• Official Cars• Leasing of Vehicles• Car Insurance• Travel/hotels• Petrol/Transport

Barang/Jasa tercantum dalam FA di Australia dan US antara lain :• IT hardware and equipment;• IT software and Services;• Telekomunikasi;• Kendaraan Bermotor;• Bahan Bakar;• Utilities (listrik dan gas);• Travel (termasuk travel agent);• Jasa Profesi diantaranya Legal Service, Audit Service, Consulting Service (contoh

Management Consulting);• Recruitment Services;• Security;• Peralatan kantor dan ATK;• Alat kesehatan dan BMHP;• Hardware and consumables (contoh : electrical appliances);• Mesin dan Peralatan;• Materials (material konstruksi).

Contoh Barang/Jasa yang tepat melaluiKontrak Payung

Alur Proses – Ecatalogue

LKPP K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa

Surat Permohonan Usulan Barang/Jasa untuk

E-Purchasing

Surat Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing

Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan K/L/D/I antara lain melalui :

study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management, memilih metoda pengadaan dan pra-katalog.

Diskusi proses bisnis, distribution channel, pricing

regulation

Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama.Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses

pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi harga dan framework contract.

SETUJU Framework ContractProses dan penandatangan Framework Contract oleh

Kepala LKPP

Tayang E-Catalogue(www.e-katalog.lkpp.go.id

E-Purchasing K/L/D/I membeli melalui e-purhcasing

Alur Proses PenyusunanE-Katalog

e_Katalog LKPP

e_Katalog Alat Kesehatan

Rekap Alat Kesehatan

Jumlah Kategori Alat 29 KategoriJumlah alat 1540 typeJumlah Penyedia 17 Penyedia

Alur Proses – E-PurchasingLKPP K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa

E-Purchasing Surat Pesanan dari K/L/D/I melalui LPSE

Respon, Proses pesanan, (Negosiasi harga-jika diperlukan), Kontrak

KONTRAK

Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework Contract dan penyerapan anggaran

Alur Proses E-Purchasing

Kebijakan PBJP vs Realita

Kebijakan PBJP• Menumbuhkembangkan peran usaha nasional• Meningkatkan penggunaan produksi DN

Permasalahan Alkes Produksi DN dalam PBJP• Preferensi Tidak Efektif• Sistem Pelelangan• Kecenderungan Penggunaan Produk

LN

Ekatalog dalam meningkatkan pengunaan Alkes Produksi DN

• Pencantuman dalam eKatalog tanpa melalui persaingan (kompetisi)

• Pengguna dapat memilih dan menetapkan Alkes yang akan dibeli berdasarkan merk yang tersedia dalam katalog

• Pengadaan melalui ePurchasing

Penutup

• Pemanfaatan E-katalog dapat meningkatkan penggunaan Alkes Produksi DN sekaligus meningkatkan peran usaha nasional.

• Meningkatkan kesadaran untuk menggunakan Alkes Produksi DN

• Untuk memaksimalkan pemanfaatan ekatalog, diperlukan kebijakan pemerintah dalam mewajibkan penggunaan Alkes Produksi DN

Terima kasihDirektorat Pegembangan Sistem Katalog

Deputi Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem InformasiSME Tower – Lantai 7

Jln. Jend Gatot Subroto Kav.94 – Jakarta Selatan 12780Tel/Fax 021-7989517fadli_arif@lkpp.go.id

lkpp.go.id