Fasilitas Kepabeanan1. Fasilitas Pembebasan dan Keringanan

Bea Masuk

Pemberian Keringanan Bea Masuk

Dasar Hukum

UU 10/1995 Jo. UU No.17/2006 Pasal 26

Kep.MenKeu RI No : 135/KMK.05/2000 tgl. 1-05-2000 jo. Kep.MenKeu RI No : 28/KMK.05/2001 tgl.26-01-2001

Kep. DirJend BC No : KEP-37/BC/2000 tgl. 9-06-2000

SE DirJend BC No : SE-13/BC/2001 tgl. 24-04-2001

Maksud dan Tujuan

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memacu pertumbuhan dan pengembangan industri/industri jasa

mendorong industri dan efisiensi nasional, perlu diberikan kemudahan berupa keringanan Bea Masuk atas Impor mesin, barang dan bahan

•perusahaan yang telah mempunyai izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri

Industri

•perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang kegiatannya dibidang jasa : Pariwisata kecuali golf, Agribisnis/pertanian, Transportasi/perhubungan, Pelayanan kesehatan, Telekomunikasi, Pusat pertokoan/supermarket/departemen store terbatas untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Non PMA/PMDN, Pertambangan, Pekerjaan Umum, Informasi, Pendidikan/Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Kehutanan, Konstruksi.

Industri Jasa

Definisi

•Pendirian baru industri yang menghasilkan barang dan/jasa

Pembangunan

•Perluasan, diversifikasi hasil produksi dan restrukturisasi (modernisasi dan rehabilitasi) mesin, peralatan pabrik dan peralatan lainnya beserta komponen-komponennya, untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi, mutu, jenis produksi, efisiensi, dari industri/industri jasa yang telah ada

Pengembangan

•Setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri/industri jasa, tidak termasuk suku cadang dan komponen

Mesin

•Semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi

Barang dan Bahan baku

Definisi

Bentuk fasilitas

Keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhirnya maksimal 5% Fasilitas keringanan Bea Masuk dapat diberikan untuk :

Impor mesin/barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan industri untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun.

Impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri (meningkatkan kapasitas sekurang-kurangnya 30% dari kapasitas terpasang) diberikan untuk 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun

Impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri dengan menggunakan mesin buatan dalam negeri diberikan untuk 4 (empat) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun

SyaratDasar Hukum

Fasilitas BM

Bebas

UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006

Bibit atau benih tujuan utk dikembangbiakkan lebih lanjut yg ditetapkan oleh instansi teknis terkait

Hanya dapat diberikan kepada orang yg melakukan pengembangan bid. Pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan

Untuk kepentingan penelitian hanya dpt diberikan kepada lembaga yg mendapat rekomendasi dr

instansi terkait

105/PMK.04/2007

Permohonan ditujukan kepada Menkeu melalui Dirjend Bea dan Cukai

Apabila pada saat pengimporannya tidak sesuai masterlist, atas perbedaannya dipungut BM

Bila peruntukannya disalahgunakan, wajib bayar BM dan Denda sanksi administrasi

Impor Bibit / Benih

SyaratDasar Hukum

Fasilitas BM

Bebas / Ringan

UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006

Impor hasil laut yg ditangkap oleh kapal berbendera indonesia atau kapal asing yg memperoleh ijin

Kapal penangkap ikan wajib dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan oleh instansi

teknis terkait

Hasil laut yg mendapat pembebasan atau keringanan adalah semua hasil laut yg dapat dimakan yg belum

atau sudah diolah dalam kapal penangkap

113/PMK.04/2007

Permohonan ditujukan kepada Menkeu melalui Dirjend Bea dan Cukai

Apabila pada saat pengimporannya tidak sesuai masterlist, atas perbedaannya dipungut BM

Keputusan Permohonan memuat rincian jumlah dan perkiraan nilai pabean atas hasil laut yg diberikan

pembebasan dan tempat pembongkaran

Impor Hasil Laut

SyaratDasar Hukum

Fasilitas BM

Bebas / Ringan

UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006

Impor Barang yg mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan jumlah karena

alamiah antara saat diangkut kedalam daerah pabean

Permohonan diajukan kepada Dirjend Bea dan Cukai disertai bukti, rincian jumlah dan jenis barang serta

nilai pabean yg dimintakan pembebasan

132/KMK.05/1997

Atas pengeluaran barang dimaksud, importir wajib menyerahkan PIB dilampiri Keputusan Pembebasan/

keringanan dan dok. Pendukung lainnya

Terhadap Importir dilakukan audit, apabila hasil audit kedapatan importir tidak memenuhi ketentuan yg mengakibatkan kerugian negara, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 100% dari BM dan BM, cukai, PDRI harus dibayar

Impor Barang yg Mengalami Kerusakan, Penyusutan atau musnah

SyaratDasar Hukum

Fasilitas BM

Bebas / Ringan

UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006

Barang impor dibeli atau hibah yg dilakukan oleh Pem.Pusat atau Pemda sepanjang nyata barang tersebut

untuk kepentingan masyarakat dan tidak

impor dpt dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak kerja antara Pem.Pusat atau Pemda

dengan pihak ketiga yang bersangkutan

perjanjian/kontrak kerja harus menyatakan bahwa nilai kontraknya tidak termasuk unsur bea masuk

163/KMK.04/2007

Pembelian dapat dibiayai dengan APBN atau APBD dan Hibah/bantuan luar negeri

Untuk mendapatkan pembebasan BM atas barang impor, Pem Pusat, Pemda, atau pihak ketiga

mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjend Bea dan Cukai

Impor Barang oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum

SyaratDasar Hukum

Fasilitas BM

Bebas / Ringan

UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006

Barang utk keperluan olahraga adalah barang yg semata-mata berkaitan langsung dengan pembinaan,

pengembangan, pemusatan latihan nasional (training centre), penyelenggaraan PON, dan penyelenggaraan

kegiatan olahraga yg bersifat internasional

Barang impor yg mendapatkan pembebasan BM, semata-mata hanya dipergunakan oleh induk organisasi olahraga nasional berdasarkan program kegiatan yang

ditetapkan oleh KONI

104/KMK.04/2007

Untuk mendapatkan pembebasan BM, induk organisasi olahraga nasional harus mengajukan permohonan kepada MenKeu melalui Dirjend BC

Permohonan harus dilampiri dengan : rekomendasi dari ketua KONI atau instansi teknis terkait; dan

rincian jumlah, jenis/spesifikasi barang, perkiraan nilai pabean dan pelabuhan tempat pembongkaran

Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Nasional

2. Keringanan dan Pembebasan untuk Impor Sementara

Impor sementara

pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun

Diekspor kembali

pengeluaran barang impor sementara dari daerah Pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor

Tidak diekspor kembali

barang impor sementara yang tidak diekspor kembali dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal

jatuh tempo impor sementara.

Definisi

tidak akan habis dipakai

identitas barang tersebut jelas

tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan

terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Persyaratan Impor Sementara :

Diberikan untuk

BARANG IMPOR

yang :

IMPOR SEMENTARA

Pembebasan BM

Keringanan BM

barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari tempat penyelenggaraan pameran berikat;

barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;

barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;

barang untuk keperluan tenaga ahli;

barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan dibidang olahraga;

kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-ulang;

barang keperluan contoh atau model

IMPOR SEMENTARA

PEMBEBASAN BEA MASUK

kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan manca negara;

kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular

barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi

binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan

peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran, dan gangguan keamanan;

kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional;

pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional;

barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali ke luar negeri

barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri

PEMBEBASAN BEA MASUK

BUKAN BARU /DIATUR TATA NIAGA IMPOR

Jika tidak direekspor , Wajib Persetujuan impor

instansi yang berwenang pada saat definitif

MESIN DAN PERALATAN UNTUK KEPENTINGAN PRODUKSI ATAU

PENGERJAAN PROYEK INFRASTRUKTUR

IMPOR SEMENTARA

KERINGANANBEA MASUK

Jika BUKAN BARU /DIATUR TATA NIAGA IMPOR

Wajib Persetujuan impor instansi yang berwenang

memuat:rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean

pelabuhan tempat pemasukan

tujuan penggunaan

lokasi penggunaan

jangka waktu impor sementara

dilampiri :DOKUMEN PENDUKUNG yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali (Kontrak Kerja, Surat Pernyataan, Rekomendasi Instansi Terkait, dan lain-lain)

DOKUMEN IDENTITAS PEMOHON (NPWP, surat izin usaha, dan API/APIT)

PERMOHONAN IMPOR SEMENTARA

3. Fasilitas Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk Impor Barang Untuk Tujuan Ekspor

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM)

dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau untuk diolah, dirakit, atau dipasang

pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor

Diberikan Untuk

Perusahaan adalah perusahaan yang mendapat KITE yang mengimpor barang dan/atau bahan, mengolah, merakit atau

memasang pada barang lainnya dan mengekspor sendiri hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada

barang lain

Definisi

Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor

dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut

Terhadap barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain

yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian

Terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dapat

diberikan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut

Fasilitas

Pengecualian

Pembebasan dan/atau pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut dikecualikan terhadap bahan

bakar, minyak pelumas dan barang modal

Terhadap hasil produksi dari Perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke Dalam

Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) setelah ada realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke KaBer

Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yg rusak dan bahan baku yg

rusak yg bahan bakunya berasal dari impor oleh Perusahaan dapat dijual ke DPIL atau dimusnahkan

Terhadap hasil produksi dari Perusahaan yg bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke Dalam Pabean Indonesia lainnya (DPIL)

Sebanyak-banyaknya 25% dari jumlah realisasi ekspor dan/atau diserahkan ke KaBer dgn membayar BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM

Jumlah realisasi ekspor diperhitungkan dari nilai ekspor

Jumlah yang diserahkan ke KaBer diperhitungkan dari harga penyerahan ke KaBer

Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yg rusak dan bahan baku yg rusak yg bahan bakunya berasal dari impor dapat :

dijual ke DPIL dengan membayar BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM

dimusnahkan dengan persetujuan dan pengawasan Pejabat

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang

Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

Yang Mendapat Fasilitas

Perusahaan industri yang dalam proses produksi atau kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti industri

manufaktur, rumah sakit, dan laboratorium

Perusahaan pengolah limbah yang khusus mengusahakan pengolahan limbah agar limbah yang dibuang tidak mencemari dan merusak lingkunga.

Yang Diberikan Fasilitas

Peralatan yang digunakan untuk mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan adalah instalasi,

mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya yang semata-mata digunakan untuk

memproses limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan

Bahan yang digunakan untuk mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan adalah semua bahan biologi dan/atau bahan kimia yang semata-mata digunakan untuk memproses limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan

akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha dari instansi terkait

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir

bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT

rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas peralatan dan bahan yang diberikan pembebasan bea masuk, serta pelabuhan

tempat pembongkaran

rekomendasi dari kementerian yang menangani masalah lingkungan/badan yang menangani pengendalian dampak lingkungan

Mengajukan Permohonan Kepada Dirjend BC Dengan melampirkan :

KETENTUAN IMPORBARANG PINDAHAN

BARANG PINDAHANadalah

Barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili

di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri

diberikanPEMBEBASAN

Bea Masuk

KECUALI :

1. BARANG DAGANGAN2. KENDARAAN BERMOTOR

TERHADAPIMPOR BARANG

PINDAHAN

a. Menjalankan tugas ke luar negeri minimal 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan SK Penempatan ke LN dan SK Penarikan kembali ke Indonesia dari instansi terkait;

b. Menjalankan tugas belajar di luar negeri minimal 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.

1. PNS / ANGGOTA TNI / POLRI dgn kriteria :

2. Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan

dgn surat keterangan telah selesai belajar

3. TKI yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di LN minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja

dengan DEPLU yg dibuktikan dgn surat keterangan dari perwakilan RI tempat bekerja

dan surat perjanjian dengan DEPLU.

4. WNI yg karena pekerjaannya pindah dan berdiam di LN minimal 1 (satu) tahun secara

terus menerus yang dibuktikan dgn surat keterangan pindah dan rincian barang yg

ditandasahkan oleh Perwakilan RI di negara ybs

5. WNA yg karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama

keluarganya setelah mendapatkan :a. Izin menetap sementara dari Dirjen Imigrasi

yang dibuktikan dgn Kartu Izin Menetap Sementara min 1 (satu) tahun

b. Izin kerja sementara dari departemen yg membidangi tenaga kerja yg dibuktikan dgn Kartu Izin Kerja Sementara min 1 (satu) tahun

5. WNA yg karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama

keluarganya setelah mendapatkan :a. Izin menetap sementara dari Dirjen Imigrasi

yang dibuktikan dgn Kartu Izin Menetap Sementara min 1 (satu) tahun

b. Izin kerja sementara dari departemen yg membidangi tenaga kerja yg dibuktikan dgn Kartu Izin Kerja Sementara min 1 (satu) tahun

No. Importir Jangka waktu Dokumen

1. PNS, TNI, Polisi Minimal 1 (satu) tahun

a. SK Penempatan ke LN dan SK Penarikan

b. surat keterangan belajar 2. Pelajar,

mahasiswaMinimal 1 (satu) tahun

surat keterangan telah selesai belajar

3. TKI perwakilan Indonesia di LN

Minimal 1 (satu) tahun

surat keterangan dari perwakilan RI tempat bekerja dan surat perjanjian dengan DEPLU

4. WNI yang bekerja di LN

Minimal 1 (satu) tahun

surat keterangan pindah dan rincian barang yg ditandasahkan oleh Perwakilan RI di negara ybs

5. WNA yang bekerja di Indonesia

Minimal 1 (satu) tahun

a. Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS)

b. Kartu Izin Kerja Sementara (KITAS)

Dokumen yang dipersyaratkan

a) HARUS TIBA BERSAMA-SAMA PEMILIKb) ATAU PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN

SESUDAH ATAU SEBELUM PEMILIK BARANG YBS TIBA DI INDONESIA

1. DAFTAR RINCIAN JUMLAH, JENIS, PERKIRAAN NILAI PABEAN ATAS BARANG PINDAHAN YG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK YANG TELAH DITANDASAHKAN

2. SURAT KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN TERKAIT (KIMS/KITAS/SURAT KETERANGAN BELAJAR, DSB)

3. FOTOKOPI PASPOR

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERTENTU (PIBT)

dilampiri :

DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK

Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman

PENGERTIAN

BARANG PRIBADI PENUMPANG

adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut yang tiba bersama,Sebelum atau setelah kedatangan penumpang (lewat udara : Maks 15 hari, Lewat laut : maks 60 hari)

BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT

adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat pekerjaannyaharus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya

barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang;

barang bawaan penumpang : - maksimal FOB USD 250.00/orang atau - maksimal FOB USD 1,000.00/keluarga;

barang bawaan awak sarana pengangkut : maksimal FOB USD 50.00/orang

200 batang sigaret ; 25 batang cerutu atau 100 gram

tembakau iris ; 1 (satu) liter minuman mengandung

etil alkohol.

BKC Barang Penumpang Dewasa :

40 batang sigaret, 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris:

350 ml minuman mengandung etil alkohol.

BKC Barang Awak Sarana Pengangkut :

BARANG KIRIMAN

BARANG KIRIMAN

Dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri

Tidak termasuk dokumen surat menyurat

Melalui Perusahaan Jasa Titipan

Berat < 100 kilogram netto untuk satu House AwB / Bill of Lading

NILAI PABEAN

< FOB USD 50, DIBEBASKAN BM & PDRI

> FOB USD 50, DIKENAKAN BM & PDRI

PERUSAHAAN JASA TITIPAN

• menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu• memiliki ijin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait• mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Bea Cukai.

PJT(a.n. Penerima Brg)

Kantor Bea CukaiPIBT

Manual / Elektronik

Penelitian dokumen :kelengkapan dokumen kebenaran pengisisan PIBTnilai pabeanklasifikasi dan pembebananperhitungan Bea Masuk dan PDRIizin dari instansi teknis (Lartas)

Pemeriksaan Fisik( selektif )

Pj. BC menetapkan:KlasifikasiPembebananNilai PabeanBM dan PDRI

Catt : Penetapan Final

PelunasanBM & PDRI

(maks 3 hr stlh SPPB)

Persetujuan Pengeluaran

Barang yang diatur tataniaga impornya wajib mendapat persetujuan instansi teknis terkait, kecuali ditentukan lain,dapat disetujui pengeluarannya setelah persyaratan-persyaratan dipenuhi

Apabila dalam satu PIBT konsolidasi terdapat House AwB atau House B/L yang belum memenuhi persyaratan impor, maka terhadap House AwB atau House B/L lainnya dapat disetujui pengeluarannya

Klasifikasi /Tarif TARIF TERTINGGI

NILAI PABEAN TOTAL NILAI BARANG

JIKA 1 HOUSE AWB/BL TERDIRI DARI BEBERAPA JENIS BARANG

• Berat lebih dari 100 Kg netto per House AwB atau B/L

• Mendapatkan fasilitas KITE, Impor Sementara, atau pembebasan BM dan PDRI

• Barang impor yang dikirim melalui PJT untuk dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat, tidak dibatasi beratnya

Barang impor yang dikirim melalui PJT diselesaikan dengan PIB, dalam hal :

Pelunasan BM & PDRI dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Bea Cukai

Jika PIBT yang telah mendapat SPPB namun BM & PDRI belum dilunasi (Maks 3 Hari), ◦ Jaminan akan dicairkan untuk membayar BM

dan PDRI yang terhutang◦ Perusahaan Jasa Titipan bersangkutan juga akan

dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan