Upload
dwi-sisilia-saputri
View
268
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
REilMilA TATA RIIA}IG ITIIAYAHKABUPATE}I DAERAH TII{GKAT II MUARA EI{Itlil
ruaBl{llbflws!
"t*t i,,lttu i .
!i
fi- '!i
FXECUTIVE SUMMARY
FEMERINTA}"I DAFRAH KABUPATHN DATI II MUARA ENIM
Jln. Jenderal Ahmad Yani, Muara Enim
Tahun 1998/1999
t EXECUTIVE SUMMARY
KATA PENGANTAR
Dengan selesainya laporan akhir Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Dati ll Muara Enim maka seluruh rencana pembangunan diharapkan
mengacu pada hasil-hasil dalam dokumen ini. Maksud yang dikandung dalam
RTRW ini adalah agar perencanaan dapat berjalan selaras, seimbang dalam
konteks keruangan (spatial).
Laporan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) mengemukakan
mengenai garis besar potensi, masalah, prospek dan strategi pengembangan tata
ruang wilayah. Laporan ini juga menyertakan beberapa hasil rencana-rencana
kawasan-kawasan yang telah dirumuskan dengan dilengkapi peta-peta pendukung.
Akhirnya ungkapan terimakasih kami sampaikan kepada semua instansi,
dinas-dinas atas kerjasamanya hingga terselesaikannya Revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Dati ll Muara Enim ini.
Muara Enim, Februari 1999
Tim Penyusun
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim
g UECUTIVE SUMMARY
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............. .................... i
DAFTAR 1St.............. .............. ii
DAFTAR TABEL...... ............. iv
DAFTAR GAMBAR.. ..............v
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang...
1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah ............2
1.3. Beberapa Pengertian Dasar Rencana Tata Ruang Wi|ayah..................2
1.4. Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah .....".2
1.5. Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah ....................5
1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah .......................5
1.5.2. Ruang Lingkup Waktu ........5
1.5.3. Ruang Lingkup Kajian ........5
1.6.Metodo1o9i............ ............5
BAB II TEMUAN POTENSI DAN PERMASALAHAN
2.1. Potensi Pengembangan.......... ..........8
2.1.1. Potensi Pengembangan Fisik Wilayah .........8
2.1.2. Polensi Pengembangan Sosial........ .............9
2.1.3.PotensiPengembanganEkonomi.............. ..................10
2.1.4. Potensi Pengembangan Sarana dan Prasarana. .........11
2.2. Masalah Pengembangan ................12
2.2.1. Masalah Fisik Wilayah ............... .................12
2.2.2. Masalah Sosial ........12
2.2.3. Masalah Ekonomi................. .....13
2.2.4. Masalah Sarana dan Prasarana ......... .......14
BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH
3. 1 . Strategi Pengembangan Aspek Fisik Lingkungan ............................ 1 5
3.2. StrategiPengembangan Aspek Ekonomi ......15
3.3. Strategi Pengembangan Aspek Sosial ..........16
3.4. Strategi Pengembangan Aspek Sarana dan Prasarana ..................16
BAB IV RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH
4.1. Pemantapan Kawasan Lindung ......18
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim
ffi EXECUTIVE SUMMARY
4.1-1. Pengembangan Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahnya ..... 18
4.1.2. Kawasan Penyangga .................... 18
4.1.3. Kawasan Perlindungan Setempat............... .... 18
4.1.4. Kawasan Suaka A1am.......... ......... 19
4.2. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya.............. ............21
4.2.1. Kawasan Budidaya Hutan
4.2.2. Kawasan Budidaya Pertanian ......21
4.2.3. Kawasan Industri .................. ........21
4.2.4. Kawasan Pariwisata .....................22
4.2.5. Kawasan Peternakan ....................22
4.2.6. Kawasan Perikanan ....22
4.2.7 . Kawasan Pertambangan ........... .....................22
4.2.8. Kawasan Permukiman................ ....................22
4.3. Pola Pengembangan Slstem Pusat-pusat Permukiman ......... ... ............21
4.3.1. Hirarki Pusat-Pusat Pengembangan . ...........24
4.3.2. Jangkauan Pelayanan Pusat Pengembangan............ ......26
4.3.3. Fungsi Pusat-pusat Pengembangan .............26
4.4. Pola Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah .................. 26
4.4.1, Jaringan Ja1an......... ......................26
4.4.2. Jaringan Jalan Kereta Api ............27
4.4.3. Sistem Perangkutan Umum.... .....28
4.5. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Strategis.................................... 30
4.6. Kebijaksanaan Penunjang Penataan Ruang .......46
4.6.1. Kebijaksanaan Penunjang Bersifat Keruangan ....,............................. 32
4.6.2. Kebijaksanaan Penunjang Bersifat Bukan-Keruangan .....34
BAB V MEKANISME PENGELOLAAN TATA RUANG
5.1. Tindak Lanjut Penyusunan ............... ................... 36
5.2. Pemantauan dan Pengendalian Ruang....... ........36
5.2.1.Pemantauan Pemanfaatan Ruang ..................37
5.2.2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang ............... 38
5.3. Peninjauan Kembali ................ ...........40
BAB VI INDIKASI PROGRATVI PENGEMBANGAN
iltRevisi RTRW Kabupaten Muara Enim
g EXECUTIVE SUMMARY
DAFTAR TABEL
No
1 . Kebijaksanaan Pengembangan Kawasan Lindung.'... " " " " " " " " " " " " "'42
2. Kebijaksanaan Pengembangan Kawasan Budidaya""""""" """"""""443. Kebijaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Priorotas...... "47
4. Rencana Tahap Pelaksanaan Pembangunan.....-'... """""'50
Revisi RTRW KabuPaten Muan Enim
ffi EXECUTIVE SUMMARY
DAFTAR GAMBAR
NO
1. Gambar Kedudukan RTRW Kabupaten """"""""42.GambarKerangkaPemikiranPenyusunanRevisiRTRW.................'......7
3, Peta Rencana Kawasan Lindung""' """""""""'204. Peta Rencana Kawasan Budidaya """"""""""'235. Peta Hirarki Pusat Pengembangan dan Pelayanan """"""'25
6. Peta Jaringan dan Status Jalan """"' """"""""'297. Peta Rencana Kawasan Prioritas dan Strategis""""""""' """"""""""31
Revisi RIRW KabuPaten Muan Enim
ffi EXECUTIVE SUMMARY
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagai bagian integral dari strategi pembangunan yang lebih luas
khususnya Propinsi Sumatera Selatan, RTRW Kabupaten Dati ll Muara. Enim
disusun berdasarkan acuan RTRW Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten DATI ll
Muara Enim memiliki sumberdaya alam yang potensial dan perkembangan wilayah
yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tndikator ekonomi regional (Produk
Domestik Regional Bruto), dimana Kabupaten Dati ll Muara Enim memberikan
sumbangan ketiga terbesar (14o/o) terhadap4endapatan wilayah Propinsi Sumatera
Selatan. Tingginya potensi Kabupatent Muara Enim juga dapat dilihat tingginya
tingkat pertumbuhan ekonomi dan besarnya PDRB/Kapita, dimana dengan MIGAS
menempati urutan tertinggi di Sumatera Selatan dan. Ketergantungan yang besar
terhadap sektor MIGAS dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menimbulkan
berbagai potensi permasalahan dalam pengelolaan wilayah, terutama dalam
menyelaraskan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dan kepentingan
pertumbuhan ekonomi, serta menghindari berbagai konflik kepentingan atas
sumberdaya wilayah. Salah satu upaya untuk mengatur dan mengelola wilayah
Kabupaten DATI ll Muara Enim adalah dengan penyusunan RTRW
RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim disusun berdasarkan acuan RTRW
propinsi Sumetera Selatan, dengan selalu memperhatikan dimensi keterkaitan
hubungan antar wilayah"inter region" dan keterkaitan internal "intra region". Pada
akhirnya dengan adanya RTRW ini diharapkan dapat mengoptimalkan target dan
hasil sebagaimana permasalahan di daerah, untuk memecahkan sebagian
perma:;alahan pembangunan wilayah di kabupaten Muara Enim, khususnya
permasalahan aspek keruangan dan lingkungan sebagai suatu pedoman
pembangunan di tingkat kabupaten. Rencana ini nantinya akan menjadi pedoman
bagi pemanfaatan dan perencanaan ruang pada tingkat yang lebih rendah seperti
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
Revisi RTRW Kabupaten Muan Enim
g FXECUTIVE SUMMARY
1.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah
Secara umum dapat d'rjelaskan bahwa tujuan penyusunan RTRW dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu secara makro dan secara mikro. Tujuan secara
makro menyangkut tujuan yang diarahkan pada tujuan-tujuan antar wilayah.
Sedangkan tujuan mikro adalah tujuan-tujuan yang arahkan terhadap intra wilayah
yang dimaksud.
Sasaran yang ingin dicapai dalam produk Rencana Tata Ruang Wilayah
adalah :
a. Memantapkan kawasan berfungsi lindung.
b. Memberiarahan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.
c. Menetapkan pola pengembangan sistem pusat-pusat permukiman dan pusat
pertumbuhan.
d. Menetapkan pola pengembangan sistem prasarana wilayah.
e. Memberi arahan pengembangan wilayah-wilayah yang diprioritaskan.
f. Menetapkan keb'rjaksanaan penunjang penataan nrang untuk mewujudkan
struktur tata ruang yang direncanakan.
1.3. Beberapa Pengertian Dasar Rencana Tata Ruang Wilayah
Untuk menyamakan pandangan dan pengertian, perlu kiranya disepakati
lebih dahulu batasan dan pengertian tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Dati tl Muara Enim sebagaimana didasarkan pada Pasal 22 UU Nomor
24 Tahun 1992 yaitu :
RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim merupakan penjabaran RTRW
Propinsi Sumatera Selatan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang, yang
meliputi :
a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan dan keamanan;
b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
c. rencana umum dan tata ruang wilayah;
d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim berisi :
a. pengelolaan kawasan lirtdung dan kawasan budidaya;
Revisi RTRW Kabupaten Muan Enim
U EXECUTIVE SUMMARY
b. pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;
c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman pedesaan dan
perkotaan;
d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana
pengelolaan lingkungan;
e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan
penatagunaan sumberdaya alam tainnya, serta memperhatikan keterpaduan
dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim menjadi pedoman untuk :
a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang;
b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar
wilayah serta keserasian antar sektor;
c. penetapan lokasi investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan atau
masyarakat, serta menjadi dasar untuk penerbitan perijinan lokasi
pembangunan;
d. penyusunan rencana rincitata ruang;
e. penataan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan
pembangunan;
1.4. Kedudukan Rencana Tata Ruang Wlayah Kabupaten
Kedudukan RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim dalam hirarki perencanaan
wilayah tersebut, yaitu :
a) RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim mengacu pada RTRW Propinsi
Sumatera Selatan, serta berpedoman pada Pola Dasar Pembangunan Daerah
Kabupaten Dati ll Muara Enim.
b) RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim merupakan matra ruang dari Pola
Dasar Pembangunan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah
Kabupaten Dati ll Muara Enim.
c) RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim menjadi dasar pertimbangan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Dati ll
Muara Enim, khususnya dariaspek keruangan.
d) RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim merupakan dasar pertimbangan dalam
penyusunan rencana ruang yang lebih rendah tingkatannya yaitu Rencana
DetilTata Ruang Kawasan (Perkotaan dan Perdesaan).
Revisi RTRW KabuPaten Muara Enim
g UECUTIVE SUMMARY
KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN DALAM HIRARKI KEBIJAKSANAANpEtum,qNCI-INAN DAN PERENCANAN RUANG
t..- KEB1JAKSANAAIp RENCANA <-PERENCANAAN
. pTVMANGUNAN i- PEMBANGLINAN __+:
:
GBHN = Garis Garis Besar Haluan Negara
RTRW = Rencana Tata Ruang WilaYah
RUANG
7'ingkat Nasional
RTRWNASIONAL
REPELITANASIONAL
POLA DASARPEMBANGUNAN
DATI I
RTRWPROPINSI
REPELITAPROPTNSI
POLA DASARPEMBANGLINAN
DATI I
ngkat ProPinsi
kat Kahupulen
RTRWKAWASAN- Perdesaan
- Perkotaan
Revisi RTRW KabuPaten Muan Enim
Gambar 1
g EXECUTIVE SUMMARY
1.5. Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wlayah
1.5.1. Ruang Lingkup \Mlayah Perencanaan
\Mlayah perencanaan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wlayah
(RTRW Kabupaten Daerah Tingkat ll Muara Enim, adalah seluruh wilayah
adminsitrasi Kabupaten Daerah Tingkat ll Muara Enim dengan luas 9.575 Km2.
\Mlayah adminsitrasi tersebut meliputi 'tl (sebelas) kecamatan dan 7 (tujuh)
Kecamatan Pembantu. Selain wilayah administrasi tersebut, pengamatan yang
dilakukan juga meliputi wilayah potensial disekitarnya.
1.5,2. Lingkup Waktu Perencanaan
Dimensi waktu perencanaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,
berdasarkan pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang
penataan Ruang. Dengan demikian, penyusunan RTRW Kabupaten Dati ll Muara
Enim diarahkan untuk dapat mengakomodasi dan memberikan landasan tata ruang
dalam pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke
depan.
1.5.3. Ruang LingkuP Kajian
Lingkup kajian penyusunan RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim, secara
umum meliputi deskripsi rona awal wilayah, rumusan arah pengembangan jangka
menengah 10 tahun dan produk perencanaan berupa; rencana struktur tata ruang,
rencana alokasi pemanfatan ruang menurut satuan kawasan pengembangan dan
rencana tahapan pelaksanaan pembangunan jangka menengah.
1.6. Metodologi
penyusunan RTRW Kabupaten DATI ll Muara Enim secara teknis
ditaksanakan dengan menggunakan pedoman yang telah diberikan serta lebih
menekankan produk perencanaan yang lebih bersifat operasional, dengan dilandasi
pola pikir sebagai berikut :
r pola pikir pertama, mendudukkan pembangunan daerah sebagai bagian dari
pembangunan nasional. Dengan demikian rencana pembangunan terikat hirarki
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim
M EXECUTIVE SUMMARY
dan disusun untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan
nasional.
o pola pikir kedua, melihat pembangunan daerah sebagai usaha untuk
membangun daerah tersebut, dengan memaksimalkan usaha memanfaatkan
potensi dan peluang pembangunan di daerah dan meminimalkan resiko dan
mengatasi masalah yang berhubungan dengan daerah tersebut.
Berdasarkan pola pikir di atas, maka pendekatan studi dalam penyusunan
RTRW DATI ll Muara Enim ini adalah mengggunakan metode "Development
Possibility Analysis (DPA)" yakni suatu metode yang dalam menentukan
kebijaksanaan membangun tidak hanya melihat keterbatasan-keterbatasan yang
ada, melainkan dari keterbatasan-keterbatasan yang ada dicoba dikembangkan
secara optimal bagi kepentingan pembangunan wilayah. Dalam operasionalisasinya
wilayah akan dilihat dan didekati dengan empat unsur indikasiSWOT, yaitu Sfrengfh
(kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Kesempatan), dan Threath
(Ancaman).
Dalam pelaksanaannya metode pendekatan ini dilakukan melalui lima tahap
penyusunan RTRW, yaitu:
1. ldentifikasi kondisi aktual dan potensi atau keterbatasan sumberdaya wilayah
serta kebijaksanaan sektoraldan daerah yang berlaku.
2. Analisis potensi dan perkembangan wilayah, serta analisis pola dan struktur tata
ruang berdasarkan hasil pertama dalam hubungannya dengan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pembangunan daerah.
3. ldentifikasi pokok-pokok permasalahan tata ruang sebagai landasan untuk
penyusunan konsepsi pengembangan tata ruang.
4. Perumusan konsepsi struktur tata ruang, yang menyangkut tujuan, pendekatan
konsepsional, serta strategi pengembangan tata ruang yang akan ditempuh.
5. Perumusan rencana tata ruang wilayah atas dasar konsepsi yang telah
dikembangkan serta strateginya untuk jangka waktu 10 tahun serta didukung
oleh kebijaksanaan penunjangnya.
Berdasarkan pendekatan dan ruang lingkup kajian perencanaan, penyusunan
revisi Rencana Tala Ruang \Mlayah Kabupaten DATI ll Muara Enim dituangkan
dalam suatu kerangka pemikiran sebagaimana yang ditunjukkan dalam diagram alir
(Gambar 2).
6Reisi RTRW Kabupaten Muara Enim
r.*
'' ' '',''.''.!.: : : . : I ll'' ',. ' . ''''1': : :.:.: . :l.: :l :.: :..1
zzOE
==2=E=EP &.
=EEs=ssd?e?E
=
2zY<g:ltavd.= <afi<=dof IIJ UJAYY
119i-trIv<-=*fifr3
F
e?=EE, rssi:= g sH
t#fiEFEHEFfffig3a*csE3
7r212EEEest14dqd)
2t
zfn9qEt3fncrt-F.Y.Dzt!
u)
b39:s={s=:4=UJx.zc,tr*=t!
<.^ (9v)22xd<-lJf
e4Y-{SAFH-"et-froH
zo tr)<t >-Y<<SEigqrEU=oz
l! (on=5ib3>a
trs56ZdE=
ial7<d;@<v=f,aur=ao.-6o:-u6
o
5o
D;odl9=aDt-=5>-22*E
= ==,tx
g1gigrg=gr
saS=z
<
xaa=o; S
!?Hii?
=I
23{3il-<6e5E3H
z
>z.):f,
'Yv=ft)oY=EUJJ>ZZ24<i<<6nn;o@VYY
?-
{=lE
-a-
=fr:.' (9<:. ZU-. 3tfztE
{"tE=FyFtz3gIOtu<zEt#sH!CW=0.tr
=l-a$z=-Jim{<tvzUJo
g UECUTIVE SUMMARY
TEMUAN POTENSI DAN PERMASALAHAN
2.1. Potensi Pengembangan
2-1.'1. Potensi Pengembangan Fisik wilayah
Potensi-potensi fisik wilayah di Kabupaten Dati lt Muara Enim yang
mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan berdasarkan karakteristik wilayahnya
antara lain :
a. PotensiSPasial
1) Secara spasial Pusat Pertumbuhan yang terdapat di beberapa bagian wilayah
seperti Kecamatan Muara Enim yang sekaligus merupakan pusat Kabupaten
Dati tl Muara Enim, Prabumulih Barat dan Kecamatan Talang Ubi akan
mendukung suatu pemerataan pengembangan ke segala arah'
2) Adanya fungsi-fungsi wilayah pertumbuhan yang berbeda satu dengan yang
lain,dandenganadanyatingkatkemajuanyangberbeda,makadalampengembangannya, kecepatan laju perkembangan antara satu bagian dengan
bagian yang lain akan berbeda pula'
3) Adanya fungsi-fungsi wilayah yang memiliki sating ketergantungan dengan
wilayah di Kabupaten lain, menentukan adanya dasar pengembangan fungsi
wilaYah.
4)Adanyadaerah.daerahpertambangansebagaienclavebagipengembangan
daerah disekitamYa.
5)Adanyadaerah-daerahpertaniankhususnyapertanianperkebunandan
tanaman pangan, yang perlu ditingkatkan produktifitasnya' kuantitas maupun
kualitasnYa.
b. PotensiAlam
1) Keadaan lahan di KaPuPaten
wilaYah 957'500 Ha, terletak
Dati ll Muara Enim yang mempunyai luas
di dataran renciah sampai tinggi, dengan
Revisi RTRW KabuPaten Muan Enim
g EXECUTIVE SUMMARY
ketinggian kemiringan lereng yang bervariasi menyebabkan te$adi potensi
wilayah yang bervariasi pula.
Kawasan dengan fungsi tertentu dan memanfaatkan potensi-potensi alam
seperti Pertambangan, Kehutanan, Pertanian Perkebunan, dan Pariwisata,
sangat menentukan adanya suatu arahan pengembangan pada wilayah
tersebut.
Adanya daerah-daerah perkebunan yang merupakan luas penggunaan lahan
terbesar baik perkebuanan rakyat maupun milik negara di Kabupaten Dati ll
Muara Enim perlu dtingkatkan kualitasnya.
Adanya lahan pertambangan, yang secara ekonomi memberi manfaat bagi
wilayah yang sangat besar mengingat potensi pertambangan terutama
batubara dan minyak bumi yang sangat besar diwilayah ini.
Adanya potensi Pariwisata yang cukup dominan dan menentukan tingkat
perkembangan ekonomi di Kapupaten ini, hal ini dapat lebih ditingkatkan lagi
melaluiadanya aspek-aspek penunjang dari sektor lain.
2.1.2. Potensi Pengembangan Sosiala. Lapangan Usaha utama penduduk dan sebagian besar di sektor pertanian. Dari
data yang ada menunjukkan bahwa di Kabupaten Dati ll Muara Enim masih
merupakan daerah agraris dengan penduduk yang bergerak di bidang pertanian
merupakan mayoritas.
b. Tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Dati ll Muara Enim termasuk daerah
yang cukup tingkat pendidikannya dibandingkan dengan kabupaten lain di
Sumatera Selatan, secara internal masih cukup memprihatinkan.
c. Diversifikasi kegiatan perekonomian penduduk melalui berbagai sektor
pembangunan telah semakin tampak berkembang. Ada kecenderungan bahwa
pergeseran dominasi sektor pertanian ke beberapa sektor sekunder dan tersier
akan dapat semakin memacu perkembangan wilayah Kabupaten Dati ll Muara
Enim.
2',)
3)
4)
5)
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim
g EXECUTIVE SUMMARY
2.1.3. Potensi Pengembangan Ekonomi
potensi pengembangan merupakan modal untuk mencapai tujuan
pengembangan. Potensi pengembangan dirumuskan berdasarkan karakteristik
wilayah dan kecenderungan-kecenderungannya melalui berbagai analisis
perkembangan wilaYah.
potensi pengembangan bidang ekonomi di Kabupaten Dari ll Muara Enim
adalah:
a. Berdasarkan sumbangannya dalam pembentukan PDRB, struktur perekonomian
di Kabupaten Dati ll Muara Enim didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama' yaitu
sektor pertambangan dan penggalian, pertanian dalam arti luas; dan sektor
Perdagangan, restoran dan hotel.
b. pDRB per kapita Kabupaten Dati ll Muara Enim termasuk menonjol di Propinsi
Sumatera Selatan, dimana PDRB perkapita di wilayah ini dengan migas
menempatiurutan pertama, sedangkan tanpa migas menempati urutan keempat.
c. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor paling dominan dalam
struktur perekonomian di Kabupaten Dati ll Muara Enim karena memiliki
konrtribusi lebih dari 50 % daritotal PDRB'
d. Sektor pertanian dalam arti luas memiliki konstribusi yang terbesar dalam
pembentukan PDRB Kabupaten Dati ll Muara Enim setelah sektor
pertambangan dan penggalian, karena' memang terdapat potensi lahan
pertanian yang cukup besar. Sektor yang paling dominan adalah perkebunan'
kehutanan, dan pertanian tanaman pangan'
a) Komoditi sub sektor tanaman pangan yang produktif adalah untuk jenis padi
sawah, ketela pohon dan jagung perlu diintensifkan. SubseKor perkebunan
memberikan andil yang besar dalam meningkatkan perekonomian daerah,
karena hasil produksi komoditi karet, kelapa dan kopi cukup potensial untuk
dikembangkan di wilaYah ini.
b) Ditinjau dari kemampuan sektor dalam penyerapan tenaga kerja, maka sektor
pertanian dalam ar1 luas adalah sektor yang potensial untuk perluasan
laPangan kerja.
c) Sektor non pertanian menyerap tenaga kerja lebih sedikit dibanding sektor
pertanian, namun mereka mampu memberikan tingkat pendapatan yang lebih
layak, khususnya di sektor industri pertambangan'
Revrsi RIRW KabuPaten Muan Enim10
g EXECUTIVE SUMMARY
d) Sektor industri pengolahan yang potensial adalah untuk jenis budidaya
pengolahan hasil-hasil pertanian dalam arti luas (agrobased industry)
termasuk budidaya perikanan, peternakan, tanaman pangan' maupun
perkebunan.
e) Kekayaan sumberdaya alam yang berupa flora dan fauna spesifik daerah
merupakan potensiyang sangat vital bagi pengembangan aktivitas pariwisata,
khususnYa jenis wisata alam.
f) sedangkan kekayaan alam geologi yang berupa minyak dan gas bumi serta
bahan tambang golongan C lainnya, akan sangat potensial untuk mendukung
dikembangkannya usaha pertambangan dan kegiatan lainnya.
g) Wilayah Kabupaten Dati ll Muara Enim merupakan wilayah pengembangan
yang layak untuk menampung dinamika perkembangan sektor pertambangan
dan penggalian.
2.1.4. Potensi Pengembangan Sarana dan Prasarana
potensi dalam sektor perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Jalur penghubung ektern dan jalur penghubung intern di Kabupaten Dati ll
Muara Enim sangat potensialuntuk pengembangan wilayah secara keseluruhan.
Jalur penghubung ekstern di siniadalah jalur-jalur penghubung antar kabupaten,
seperti Kabupaten Dati ll Muara Enim dengan kabupaten-kabupaten lain yang
ada di propinsisumatera Selatan. Keunggulan lain yang dimilikiadalah luasnya
wilayah yang ada yakni 9.575 km2 dengan kondisi lingkungan yang beraneka
ragam menjadikan petuang pengembangan jalur perhubungan yang lebih tinggi.
Jalur perhubungan yang dimaksud adalah :
1) yang menghubungkan daerah-daerah terbuka baru dan terisolir dengan
potensi sumber daya alam yang tinggi.
2) yang menghubungkan kawasan-kawasan khusus seperti wisata alam dan
cagar ilmu pengetahuan dan lain-lain.
3) yang menghubungkan daerah-daerah yang masuk kategori produsen dan
konsumen sehingga terjadi keseimbangan wilayah'
b. potensi prasarana dan sarana lain yang dimiliki Kabupaten dati ll Muara Enim
adalah adanya dukungan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas peribadatan, fasilitas
pendidikan dan beberapa fasilitas perekonomian, sedang beberapa fasilitas
lainnya yang belum memenuhi kuantitasnya antara lain adalah beberapa fasilitas
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim 11
g EXECUTIVE SUMMARY
kesehatan, fasilitas perdagangan, dan perhubungan. Sarana rekreasi khusus di
Kabupaten Dati ll Muara Enim, dapat dikembangkan sehingga mampu
mempengaruhi potensi pengenalan Kabupaten Dati ll Muara Enim kepada
masyarakat di tingkat regional dan nasional.
2.2, Masalah Pen gem bangan
2.2.1. Masalah Fisik WlaYaha. Masalah SPasial
1) Pembagian sub \Mlayah Pembangunan, dengan pusat-pusat
pertumbuhannya yang kurang sesuai, mengingat pusat-pusat
pertumbuhannya yang ada sebagian besar kurang dapat melayaniwilayah di
belakangnya alau cenderung eksklusif.
2\ Kurangnya sarana dan prasarana penghubung yang memadai dari pusat ke
beberapa bagian wilayah di Kabupaten Dati ll Muara Enim, serta dari satu
pusat pertumbuhan ke pusat pertumbuhan yang lain cukup menghambat
hubungan dan pengembangan setiap bagian wilayah. Peningkatan terhadap
sarana-sarana perhubungan tersebut cukup mempengaruhi laju
perkembangan pada wilayah-wilayah yang dilalui.
b. Masalah Alam
1) Terdapatnya lahan kritis di berbagai wilayah kecamatan dan adanya lahan-
lahan tidak produktif sisa-sisa aktivitas pertambangan yang kurang
termanfaatkan.
Z) Terdapat daerah rawan bencana, terutama rawan bencana tanah longsor dan
banjir yang cukuP luas.
3) Terdapatnya lahan-lahan tidak produktif yang merupakan sisa-sisa lahan
pertambangan yang sudah tidak berproduksi lagi.
2.2.2, Masalah Sosial
a. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk
1) Distribusi penduduk yang kurang merata. Penduduk Kabupaten Dati ll Muara
Enim tersebar di 11 kecamatan yang ada. Kecamatan dengan jumlah
penduduk terbesar, sampai dengan tahun 1997 adalah Kecamatan Talang Ubi
yaitu 134.22g jiwa dan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit
adalah Kecamatan Prabumulih Timur yaitu 32'890 jiwa.
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim 12
G EXECUTIVE SUMMARY
2) Pada tahun 1997, angka kepadatan penduduk di kecamatan terpadat yaitu
Kecamatan Prabumulih Barat 1746 jiwa/km2, sedang kecamatan yang
terendah terdapat di kecamatan Gunung Megang yaitu 30 jiwa/kmz.
b. Ketenagakerjaan
1) Penduduk Kabupaten Dati ll Muara Enim pada tahun 1997 berjumlah
684.831. Dari komposisinya dapat diketahui adanya penduduk usia kerja yang
cukup besar dari seluruh jumlah penduduk. Jumlah sedemikian besar
tentunya memerlukan penanganan yang baik guna menunjang pembangunan.
2) Kurangnya ketrampilan khusus yang dimiliki masyarakat usia kerja yang ada.
Berkaitan dengan hal ini tingkat permasalahan lain yang dihadapi berkaitan
dengan ketenagakerjaan ini adalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga
kerja di Kabupaten Dati ll Muara Enim mengingat sebagian besar penduduk di
wilayah ini bekerja di sektor pertanian.
3) Pertanian masih merupakan bidang pekerjaan terbesar bagi penduduk
Kabupaten Dati ll Muara Enim, baik sebagai petani sendiri maupun sebagai
buruh tani. Secara umum tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor ini
rendah.
2.2.3. Masalah Ekonomi
Permasalahan pengembangan bidang ekonomi di Kabupaten Dati ll Muara
Enim adalah:
Dominasi sektor pertambangan yang belum diimbangi dengan peningkatan
pertumbuhan sektor-sektor lain yang serasi menuju tercapainya struktur ekonomi
yang seimbang, khususnya antara sektor pertambangan, pertanian dan industri.
Distribusi penduduk yang kurang merata merupakan masalah dalam pengertian
penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengembangan sektoral.
Konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu yang potensial untuk
pengembangan pertanian, menyebabkan pemilikan lahan menjadi sempit.
Rendahnya pendapatan Pekerja sektor pertanian juga disebabkan kurangnya
diversifikasi tanaman, baik antar komoditi tanaman pangan atau palawija,
maupun antar subsektor tanaman pangan dengan perikanan atau petemakan
(mixed fam).
d. Adanya ketimpangan dalam kelengkapan sarana dan prasarana ekonomi antar
wilayah, sehingga terjadi kesenjangan atau disparitas pertumbuhan antar
wilayah, terutama diantara kawasan pedesaan-perkotaan.
a.
b.
c.
Revisi RTRW Kabupaten Muan Enim 13
D UeCunvE SIJMMARY
e- Tingginya pendapatan per kapita dihitung dari PDRB dengan migas tidakmenunjukkan pendapatan per kapita yang sesungguhnya diafami masyarakatkarena sektor migas mempunyai efek langsung terhadap masyarakat yang relatifkecil.
2.2.4. Masalah Sarana dan prasarana
Permasalahan dalam pengembangan sarana dan prasarana pelayanan diKabupaten Muara Enim adalah :
a. Kondisi fasilitas sosial, seperti fasilitas pendidikan, perumahan, perlu untukditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan perluasan jangkauan
pelayanan hingga ke wilayah-wilayah terisolir.
b. Pola penyebaran perumahan, seiring dengan penyebaran penduduk. Dewasa inipenduduk di Kabupaten Dati ll Muara Enim cenderung berdomisili di pusat-pusatpertumbuhan, sehingga kecepatan laju pertumbuhan penduduk dan perumahan
ke wilayah lain rendah.
c. Kelengkapan fasilitas umum pada masing-msaing pusat pengembangan yangmasih terasa kurang cukup mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebutdengan daerah di belakangnya.
d. Kurangnya fasilitas penunjang pada daerah-daerah rekreasi yang spesiflk,seperti penyediaan kios-kios cindera mata, penginapan, sarana pelayananumum lainnya, atau adanya lokasi hiburan lain yang dibuat secara tersendiri.
Revsr RIRTV Kabupaten Muan Enim 14
E EXECUTIVE SUMMARY
STRATEGI PENGEMBANGANTATA RUANG WILAYAH
3.1. Strategi Pengembangan Aspek Fisik Lingkungan
- Melakukan peningkatan usaha pengembangan penataan ruang pada kawasan-
kawasan tertinggal seperti sebagian wilayah di Kecamatan Pembantu
Penukalabab, Gunung Megang dan Rambai Lubai'
- Mengarahkan perkembangan kawasan-kawasan potensial seperti Tebat Agung
sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat mendukung pengembangan
ke g iatan sektor-sektor strateg is, terutama ag ro in d u stri.
- Melakukan peningkatan pariwisata pada lokasi{okasi yang ada seperti objek
wisata alam, khususnya air terjun curup Tenang (Kecamatan Tanjung Agung)'
Danau segayam (Kecamatan Gelumbang), Danau segamit (Kec. Semendo) dan
mata air Gemuhak.
- Meningkatkan usaha-usaha reboisasi lahan dan konservasi tanah untuk
mengurangi luas lahan kritis.
3.2. Strategi Pengembangan Sosial
strategi yang ditempuh sebagai arahan pengembangan aspek ini antara lain
adalah:
- Mengusahakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-
kegiatan PenYuluhan.
- Mengusahakan peningkatan kesehatan lingkungan dan kuaulitas hidup.
- Mengurangi pengangguran usia kerja melalui peningkatan pengembangan
industri-industri kecil.
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan utilitas-utilitas
pelaYanan umum'
- Mengupayakan pemerataan penyebaran penduduk'
-Mengupayakanpemindahan(re|okasi)permukimanyangberlokasipada
kawasan-kawasan lindung dan kawasan rawan'
Revisi RTRW KabuPaten Muara Enim15
g EXECUTIVE SUMMARY
3.3. Strategi Pengembangan Ekonomi
Secara umum strategi pengembangan ekonomi di Kabupaten Dati ll Muara
Enim diarahkan untuk memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh
karena itu beberapa strategi pengembangan ekonomiyang perlu dilakukan adalah :
Meningkatkan potensi sektor-sektor strategis sebagai pioner seperti sektor
pertambangan di daerah sekitar Tanjung Enim, Talang Ubi dan Prabumulih, sektor
pertanian dan perkebunan di hampir semua wilayah, sektor Perdagangan dan Jasa
di daerah simpul perkotaan (distribusi), sektor .Pariwisata (alam dan budaya) dan
sektor industri, khususnya yang berbasis pertanian (agro industry).
- Mengurangi ketergantungan yang terlalu besar terhadap produk hasil
pertambangan, dengan cara mengembangan sektor strategis kedua terutama
agroindustri.
- Mengembangkan kegiatan ekonomi wilayah di sepanjang koridor pertumbuhan
antara Tanjung Agung sampai dengan Gelumbang, melalui kegiatan industri
proses, perdagangan dan jasa.
- Untuk mendukung kelancaran proses aliran barang, jasa dan manusia, perlu
adanya upaya peningkatan pelayanan transportasi darat.
- Mengembangkan kegiatan industri kecil dan kerajinan rakyat yang berbasis
sumberdaya lokal. pada daerah-daerah yang memiliki potensi wisata, seperti di
Tanjung Agung, Semendo dan Gelumbang.
3.4. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Strategi pengembangan aspek sarana dan prasarana Pelayanan di
Kabupaten Dati ll Muara Enim meliputi haLhal sebagai berikut ;
Perlunya permasalahan terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sehingga sebaran
fasilitas terutama perekonomian yang kurang merata hal ini dapat ditempuh
dengdn penambahan baik secara kuantitas maupun kualitas dari fasilitas
pelayanan yang sangat vital untuk perkembanagan suatu wilayah di wilayah-
wlayah yang relatif kurang berkembang.
Pemilihan lokasi prasarana yang akan dikembangkan harus memperhatikan pola
jaringan pelayanan yang berada dalam wilayah tersebut. Dalam hal ini perlu
ditekankan adanya interaksi antar wilayah yang akan membuat suatu pola
jaringan pelayanan.
a.
b.
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim 16
8 EXECUTIVE SUMMARY
c. Prasarana yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan wilayah dan yang
dianggap paling penting bagi perkembangan wilayah tersebut. Hal ini menjadi
sangat penting dikaitkan dengan adanya usaha membuat sistem jaringan
pelayanan yang efisien. Berkaitan dengan hal ini perlu pula digali aspirasi
masyarakat setempat yang akan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas
tersebut.
d. Halyang lain adalah perlunya sinergitas dengan berbagai sarana dan prasarana
lain yang telah ada dan berkembang dengan baik.
Revisi RTRW Kabupaten Muan Enim 17
g EXECUTIVE SUMMARY
RENGANA STRUKTUR TATA RUANGWILAYAH
4.1. PemantaPan Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
metindungi kelestarian lingkungan hidup'
Penentuan arah keb'tjaksanaan pengembangan kawasan lindung, erat
dipengaruhi oleh tujuan pemantapannya yaitu mengurangi resiko kerusakan
lingkungan hidup dan kehidupan sebagaiakibat darikegiatan pembangunan. Secara
singkat kawasan lindung di Kabupaten Dati llMuara Enim diuraikan berikut dibawah
ini. Uraian lebih rinci disajikan pada tabel 1 dan gambar 2.
4.1.1.Pengembangan Kawasan Lindung yang Memberikan PerlindunganterhadaP Kawasan BawahnYa.
Kawasan lindung bawahan yang direncanakan di Kabupaten daerah tingkat ll
Muara Enim umumnya adalah kawasan hutan lindung dengan luas keseluruhan
mencapai bS.600Ha. Kawasan lindung terletak di Kecamatan Pembantu Aremantai
dan Kecamatan Pembantu Tanjung Raya, Kecamatan Pembantu Lawang Kidul.
Kawasan yang ditetapkan adalah : (a) kawasan yang saat ini memiliki registrasi
sebagai kawasan hutan.; (b) kawasan-kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari
4oo/o; (c) Pada ketinggian diatas 1000 m dpal'
4.1 .2. Kawasan PenYangga
Kawasan penyangga di Kabupaten Daerah Tingkat ll Muara Enim Terletak
di Kecamatan Semendo dan Kecamatan Tanjung Agung dengan luas 58400 Ha'
Kawasan penyangga digunakan untuk mengendalikan penerapan konservasi tanah
dan air.
4.1 .3. Kawasan Perlindungan Setempat.
Kawasan perlindungan setempat yang direncanakan meliputi kawasan
sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan danau'
1. Kawasan semPadan sungal
Rewsi RIRW Kabu1aten Muara Enim1B
g UECUTIVE SUMMARY
Kawasansempadansungaiyangditetapkanterutamaber|okasidisepanjang aliran sungai-sungai besar seperti sungai Lematang, sungai Enim'
sungai Penukal, sungai Abab, Sungai Kelekar' sungai Belida, sungai Rambang'
Sungai Lubai. Penentuan kawasan sempadan sungai berdasarkan perhitungan 100
meter di kanan-kiri sungai dan atau 50 m di kanan kiri anak sungai' Luas
keseluruhan kawasan sempadan sungai adalah 3.097,5 hektar
2. Kawasan Sekitar Danau
Kawasan danau adalah daerah disekeliling tepian yang lebarnya proporsional
dengan bentuk dan kondisi fisik danau (antara 50-100 meter dari titik pasang
tertinggikearahdaratan).Berdasarkankriteriatersebutterdapatduakawasan
danau yang pelu dilindungi yaitu Danau Segamit di Kecamatan semendo' Danau
Anyer di Kecamatan Tebat Agung, dan Danau Segayam, Kecamatan Ge|umbang.
3. Kawasan Sekitar Mata air
Kawasan sekitar mata air yang ditetapkan berkisar kurang lebih pada radius
200 meter da1 sumber mata air yang ada. Berdasarkan kriteria di atas di kabupaten
Muara Enim terdapat dua sumber air yang perlu dilindungi keberadaannya dari
kerusakan lingkungan, diantaranya dengan menetapkan sempadan mata air di
sumber air panas Gemuhak di Kecamatan Semendo dan sumber air terjun Curup
Tenang di Kecamatan Tanjung Agung'
4.1.4. Kawasan Suaka Alam
Di Kabupaten Daerah Tingkat ll Muara Enim kawasan cagar yang ditetapkan
adalah kawasan-kawasan tersebut seperti Kecamatan Tanjung Agung sebelah barat
seluas 8.520 Ha'
RevisiRTRW KabuPaten Muara Enim19
oc!a'i
L(!aE(E
9
eE3gEtrl>
=a9!Fl(l(93FEllraFl
=EHF
irlaii.rlai
I
I
I
i
I
.EFE
a€ZE
Je
z
z
zrJ1
=
\
Ea
4l)H
TY(,aFtst
fraaiEttllv
u)H
Fl& 6(tt:
ooE7
a c € - I if,gl=,sg I 'll r$llF33E;t s;gg€g5t;!tii s5l$l r
I
c..iiitl !i Nt,$Hffi I'riirlll
z
g
x
Iz4
gz8zF
A
x
\\I
\,1
aIB
7EI
i -\--\"+:-.r' i:.1:- t\t .J
NStSi-^.\\
*'*etrI
x
r-\i--1i:--)'.\i = "'..-4ii'--'--I ,Fi ,'.:- \
-'\.\=i't I i.'f'$=-/a F -''-r \' i^--i..--.',/ i.'i,/ r -;-
\ Y. irl\ -,* t' ll
<=1)
U EXECUTIVE SUMMARY
4.2. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya
Pengembangankawasanbudidayadiarahkanpada|ahan-|ahanyangmemiliki kemiringan di bawah 40% di luar kawasan lindung yang telah ditetapkan'
secara lebih rinci kebijaksanaan pegembangan kawasan budidaya disajikan pada
Tabel2. Adapun peta rencana kawasan budidaya ditunjukkan pada Gambar 3'
4.2.1. Kawasan BudidaYa Hutan'
Kawasan hutan diperuntukan sebagai hutan produksitetap' dan hutan dapat
dikonversi. Hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Rambang Lubai' Talang
ubi. dan Gunung Megang dengan luas 165'950 Ha' Hutan produksidapat dikonversi
terdapat di Kecamatan Gelumbang dengan luas 12'000 Ha'
4.2.2. Kawasan Budidaya Pertanian
a. Kawasan Budidaya Pertanian Pangan Lahan Basah'
Alokasi kegiatan pertanian pangan lahan basah menempati daerah bagian
utarapadadataranrendahyangmemi|ikikemiringanlahanantara0.l5%.Lokasi.lokasi ini terletak di Kecamatan Pembantu sungai Rotan, Kecamatan Pembantu
Penukalabab dan Kecamatan Pembantu Tanah Abang dengan luas 115'500 Ha'
b. Kawasan Budidaya Pertanian Pangan Lahan Kering
Daerahdenganpenggunaan|ahanuntukbudidayapertanianpanganlahankering meliputi Kecamatan dan Ta|ang Ubi, Gunung Megang, Tanah Abang, dan
Kecamatan Gelumbang dengan luas 45'083 Ha'
c. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan
Merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan
yang menghasilkan baik tanaman pangan maupun bahan baku industri' Kawasan
tanamantahunan/perkebunandialokasikandiKecamatanGelumbang'KecamatanPembantu Lebak, Kecamatan Rambang Lubai, Kecamatan Pembantu ujan Mas dan
Gunung Megang dengan luas 310'166 Ha'
4.2,3. Kawasan Industri.
Di Kabupaten Daerah Tingkat ll Muara Enim kegiatan industri terletak di
setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim' sedangkan kawasan
industri di Gunung Megang diperuntukkan pada kegiatan pengolahan hasil-hasil
pertanian dan kehutanan (Agro Processing)' Kawasan industri di Kecamatan
Ge|umbanglebihbersifatindustriatestate.Kawasanindustridia|okasikanseluas9.600 Ha.
Revisi RTRW KabuPaten Muara Enim21
g EXECUTIVE SUMMARY
4.2.4. Kawasan PariwisataKawasan pariwisata yang dikembangkan meliputi kawasan wisata alam
(gunung)sertabudaya.Pengembangan.kawasanwisataalamter|etakdiKecamatan Gelumbang dan semendo, yaitu di sekitar Danau segamit' Mata Air
Panas Gemuhak, danau Segayam, airterjun, candidan kebun binatang' Padatahap
awal pengembangan wisata di kawasan tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan wisatawan domestik'
4.2.5, Kawasan Peternakan
Merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pengusahaan peternakan baik
untuk peternakan besar maupun untuk penggembalaan ternak, yang menghasilkan
baikbahanpanganmaupunbahanbakuindustri.A|okasikawasanpeternakandiarahkan di Kecamatan semendo, Tanjung Agung, Gunung Megang dan
Gelumbang dengan luas 13.300 Ha'
4.2.6. Kawasan Perikanan.
Kawasan iniadalah kawasan yang diperuntukan bagi usaha pengembangan
perikanan kolam. Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Dati ll Muara Enim
diarahkan di Kecamatan Pembantu Sungai Rotan, Kecamatan Pembantu
Penukalabab, Kecamatan Pembantu Tanah Abang, dan Kecamatan semendo'
4.2.7 . Kawasan Pertambangan.
Bahan tambang yang ada di Kabupaten Dati llMuara Enim adalah Batubara
dan minyak bumi, Namun demikian kawasan yang dimunculkan dalam rencana tata
ruang adalah kawasan penambangan terbuka, yaitu tambang batubara di sekitar
Tanjung Agung seluas 10.80 Ha'
4.2.8. Kawasan Permukiman
Kawasan permukiman meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan
a. Kawasan Permukiman Perkotaaan
Kawasan permukiman perkotaan utama adalah wilayah pengembangan Kota
Prabumulih, Muara Enim dan Tanjung Enim yang termasuk ke dalam wilayah
perkotaan dalam Kabupaten Daerah Tingkat ll Muara Enim ' Selain itu kawasan
permukiman kota lainnya adalah seluruh wilayah pengembangan ibukota kecamatan
(lKK) yang ada.
b. Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasaninimeliputise|uruhperkampunganyangada(kecualiperkampungan-perkampungan yang berlokasi di kawasan yang telah ditetapkan
sebagai kawasan lindung) serta arahan bagi perluasannya
Reisi RTRW KabuPaten Muara Enim22
(r)N.f
Lt6llE.E
o
z
E3a2Eqcr>?aE5E9ttrag(?=z7daFI CIr>oACr
Al./ |zi >-rl l\'-, t-rl i\\.:.n ,
in:lllrrillliilljlt.j
'ii I
. 1l lJitt'i:i1
ti
i:t'i
?t;
EisfliI\NgneII
giisiIri Tl = iEl l.li^-- r.'r E i,t:,| 1..l"' r.'i
-l lii.i{ i . -
T
..,ggE sigiEiFgisEs:
aztrl0
z(n
=
Ft
Ezr"t
E
F}c
zFrF'
zf'1r
V
i-{
{
F(5zpH3Ft--{
HV)l-{
rq& v,
oo
q)
HIQo c c
. i I j
zxz?tu
g
a
f_) ,
rii
,a) t)a)
9.L
9!:<J,tYi,l
z?>.2taI
ij.
i)
t
-z-
3
.l,'r',!i: -;lt:.,,-iil,r,rii- ,.Jl, ,; ';iil;
I i;:,;ii;
g FXECUTIVE SUMMARY
sebatas tidak mengganggu pengembangan kegiatan budidaya pertanian di
sekitarnya. Kebijaksanaan pengembangan kawasannya adalah mengembangkan
desa-desa maju sebagai pusat permukiman perdesaan serta relokasi penduduk
yang tinggal di perkampungan-perkampungan pada kawasan yang rawan terhadap
bencana longsoran.
4.3. Pola Pengembangan sistem Pusat-pusat Permukiman
4.3.1. Hirarki Pusat-Pusat Pengembangan
Diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll Muara Enim, yang dimaksud dengan
pusat pengembangan adalah kawasan permukiman yang sekaligus juga berfungsi
sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pelayanan sosial bagi masyarakat di
daerah sekitar maupun uritnya (hintertand)' Kabupaten Dati ll Muara Enim
mempunyai empat hirarki kota yang berperan sebagai pusat-pusat pengembangan'
Yaitu:
Muara Enim
Prabumulih (Prabumulih Barat dan Prabumulih Timur)
Talang Ubi, Tanjung Enim, dan Gelumbang
Pulau Panggung, Tanjung Agung, Gunung Megang' Tebat
Agung, dan Beringin.
sesuai dengan klasifikasi hirarki tersebut, tertihat ada satu kota unggul
(hirarki-l) di kabupaten DATI ll Muara Enim, yaitu kota Muara Enim' Muara Enim
memiliki posisi strategis sebagai simpul, dari koridor transportasi jalur Pulau
Panggung-Tanjung Agung-Tanjung Enim-Muara Enim (sisi selatan) dan koridor
utara dari Kecamatan Talang Ubi dan Gunung Megang. Kota Hirarki-llyang memiliki
posisi strategis sebagai pusat pengembangan adalah Kota Prabumulih' Kota ini
berfungsi metayani daerah uritnya yaitu Kecamatan Rambang Lubai, Gelumbang'
dan berbagai kota kecil lain seperti Lembak, Sukarame dan Tebat Agung' Kota-kota
pada Hirarki lll adalah Talang ubi dan Tanjung Enim, dan Gelumbang'
perkembangan kota Talang ubi dan Tanjung Enim sangat berkaitan dengan jumlah
penduduk yang besar dan dukungan pengembangan yang pesat sektor
pertambangan. Kota-kota Hirarki lV umumnya memiliki karakteristik sebagai pusat
pengembangan perdesaan (lokal) dengan jarak yang relatif jauh dari pusat-pusat
pengembangan utama (Muara Enim dan Prabumulih), sepertikota Pulau Panggung'
Hirarki I
Hirarki ll
Hirarki lll
Hirarki lV
24Revisi RTRW KabuPaten Muara Enim
lJ)c\
.:..l,ir' \:''
zETZJtrl El
a2$q;r>F.D
gg
HE
iE
Aaqlgto{
(,t)
6:-
o
E
o
Zz
==u) r-1)1,
2trl
&5H
TvIat&H
aaFP{ptq
v
l.Fl*l
FtF(,zY&E-{3F
F{u)H
F]&
lJIDc. o
;-1i ?*r
I
_-'=--- ___-_]
II
r-"'- -'-- - Ets-' )
t
E='s
.zF
-zpt:
2-,
t .:. \t_..
. a ':.r'/ ""'...::l i'
I'I
t
25)zE
B
e(<tz (,,::;.rAtit\I1pr2t,5r3 r'
t:| 'it
t
I
I
a J\: < \....t,'\\ .4: \
.t7
',i2.--r 3\'
\;\:e
\-n
t.\ri:
rti7,G(f&A
I
-\
EL:f-
a
A
x
iNNN*@"iztrlI
-Z-'z 4.
rY7:-l {
-z:i<-
ff')El=inA
z
I
lO
(Etle(g{9I
ii::
g EXECUTIVE SUMMARY
Beringin dan Tebat Agung.
4.3.z.Jangkauan Pelayanan Pusat Pengembangan
Secara geografis, pengembangan wilayah Kabupaten Dati ll Muara Enim
dipacu melalui dua pusat pengembangan utama, yaitu di bagian barat berpusat di
kota Muara Enim dan di bagian timur di kota Prabumulih. Selanjutnya, sesuai
dengan Kebijaksanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Datil ll Muara Enim
membagi wilayah menjadi 6 (enam) Wlayah Pembangunan (WP), yang masing-
masing ekuivalen dengan wilayah kecamatan. Dari hirarki pusat-pusat
pengembangan yang berhasil diidentifikasi, terlihat masih terdapat kota-kota yang
berada pada hirarki lV, seperti Pulau Panggung, Tanjung Agung, Gunung Megang,
Tebat Agung, dan Beringin, belum mampu berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu
sebagai pusat pelayanan. Untuk menentukan jangkauan pelayanan pusat-pusat
pengembangan yang ada, khususnya dalam kaitan dengan adanya kota-kota
ibukota kecamatan yang belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan fasilitas
sosial ekonomi kepada penduduknya, sangat dipengaruhi kondisijaringan jalan yang
menghubungkan antar kota tersebut. Kondisi jaringan jalan yang lebih memadai
akan meningkatkan aksesibilitas penduduk dalam mendapatkan pelayanan fasilitas
yang dibutuhkannYa.
4.3.3. Fungsi Pusat-Pusat Pengembangan
lbukota Kabupaten Dati ll Muara Enim adalah Muara Enim, sesuai dengan
perannya, kota (pusat) pengembangan ini adalah sebagai pusat wilayah yang
berfungsi memberikan pelayanan pemerintahan dan fasilitas sosial ekonomi skala
kabupaten. Sebanding kedudukannya dengan kota Muara Enim adalah kota
prabumulih, yang juga sebagain besar fungsi pelayannnya berlevel tinggi. Kota-kota
pada hirarkitiga memiliki fungsi pelayanan pada tingkat kecamatan. Sedangkan kota
hirarki empat umumnya berfungsi lokalatau pelayanan tingkat desa.
4.4. Pola Pengembangan Sistem Prasarana Wlayah :
4.4.1.Jaringan Jalan
' Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah Kabupaten Dati ll Muara
Enim secara serasi dengan wilayah kabupaten lain, yaitu untuk mendukung
pengembangan sektor-sektor perkembangan utama (strategis) di Muara Enim,
seperti pertambangan , perkebunan, industri, pertanian, dan pariwisata.
Reisi RTRW Kabupaten Muara Enim 26
U EXECUTIVE SUMMARY
. Untuk memperlancar pemerataan .pembangunan, yaitu untuk memperlancar
koleksi dan distribusi arus barang dan jasa serta mobilitas penduduk Kabupaten
Muara Enim, serta peningkatan akses ke kawasan potensial dan strategis untuk
berkembang.
1. Jaringan Jalan Arteri
Di kabupaten Dati ll Muara Enim jaringan jalan yang dikembangkan sebagai
jaringan jalan arteri merupakan bagian dari ruas jalan Trans Sumatera dari Baturaja
ke Lahat, melatuiTanjung Agung, Tanjung Enim, dan Muara Enim, dan jalur regional
lintas Barat-Timur yang menghubungkan Kota Palembang dan Lahat, melalui koridor
Gelumbang-Prabumulih-Tebat Agung-Gunung Megang-Muara Enim. Ruas jalan ini
merupakan simpul atau persimpangan yang menghubungkan beberapa wilayah
kecamatan di Kabupaten Dati ll Muara Enim.
2. Jaringan Jalan Kolektor
Diwilayah Kabupaten Dati ll Muara Enim, jaringan jalan ini merupakan ruas
kabupaten yang menghubungkan kota Prabumulih dengan kota kecamatan di
Beringin, ruas Talang ubi dan Babat ke koridor jalan utama (arteri), dan ruas Pulau
Panggung dan Tanjung Agung.
3. Jaringan Jalan LokalJalan lokal tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim.
Beberapa ruas penting dan padat antara lain ruas Muara Sungai-Modong di
Kecamatan pembantu Tanah Abang, da ruas-ruas jalan di Kecamatan Gelumbang.
Ruas jalan lokal yang penting bagi pengelolaan hasil perkebunan dan pembukaan
daerah-daerah terisolir berada di Kecamatan Rambang Lubai, Kecamatan pembantu
Penukalabab dan Gunung Megang. Prioritas peningkatan kualitas jalan sangat
tergantung dari upaya optimalisasi penamfaatan sumberdaya wilayah dan tingkat
pemakaiannya.
4.4.2. Jaringan Jalan Kereta APi
Jaringan Jalan kereta apiyang melaluiwilayah Kabupaten Muara Enim terdiri
dari dua bagian penting, yaitu poros kereta api penumpang jalur Lampung-
Palembang melalui Kecamatan Rambang Lubai (kota Beringin), Kota Prabumulih,
Gelumbang hingga Palembang. Sedangkan ruas kedua menghubungkan pusat
pertambangan batubara Tanjung Enim menuju pelabuhan laut di Palembang.
Semakin banyak hasil pertambangan, semakin besar volume perjalanan. Jalur
kereta api ini potensial menyebabkan kemacetan pada lalu lintas darat di kota
Reisi RTRW Kabupaten Muara Enim 27
B EXECUTIVE SUMMARY
Muara Enim dan Prabumulih. Oleh karena itu selaras dengan perkembangan
wilayah, upaya membuat jalur double track dan jembatan layang perlu
direalisasikan.
4.4.3. Sistem Perangkutan Umum
1, Perangkutan Umum
Petayanan angkutan umum dibedakan atas Jaringan utama (trunk line) dan
jaringan cabang (feeder tine), baik untuk angkutan jarak jauh, antar kota, antar
pulau, maupun untuk angkutan jarak pendek khususnya angkutan kota. Integrasi
antar moda angkutan harus dilakukan dengan didasarkan atas pertimbangan
ekonomis. Oleh karena itu sistem jaringan utama (trunk) dan sistem jaringan umpan
(feede) harus diatur sedemikian serupa sehingga biaya total perhtlbungan dapat
ditekan sekecil mungkin.
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkutan Umum
Sedangkan untuk pengembangan prasarana perangkutan umum dilakukan
melalui : .
a. Peningkatan PelaYanan Jalan
b. Pengaturan Rute Pelayanan Angkutan Umum
28Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim
o)c{
zEi2"1trltrl12{fr=1tr><wHl
Y3FOE2;Ha*t*2687>atrIC
-t
ze3v7
6z
x
- 1- -'*
.ttttl
N
fcr)
E>.\i-S.\
LU
EgigB$ss
c..|
zEI
xIz8e
x
Qo c e
7oz0clFl
SuE7
:------ l.: - ,>f-1 ,: , '-
!
l; ,/ f \ J
z*1
rt);rFrE-t(n
zaz(5zHla
zL)zirl&11Elltr{
z
{ ri'\ ,.cr'l;
? --'.=";151!1.3'\- 21
\
/- -'- - -----.?I <i'rl
.l t"r,"".-t t.r ,\,-
E
ztgI
I -.
eIt,fiq,a3ttI
Ea
E{IE
eli*HAH
=FFf
paX
<;l-(!IE(g
o
U EXECUTIVE SUMMARY
4.5. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Strategis
Kawasan strategis dan prioritas yaing ditetapkan di Kabupaten Daerah
Tingkat ll Muara Enim, meliputi:
. Pusat pertumbuhan, yaitu Muara Enim dan Prabumulih
. Pusat pertumbuhan baru yaitu Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang.
Pengembangan Pusat tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan kawasan
industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan kehutanan.
. Kawasan Tumbuh Cepat (Primer) meliputi kawasan di sepanjang jalan arterijalur
Gelumbang-Prabumulih-Gunung Megang-Muara Enim-Tanjung Agung.
. Kawasan Tumbuh Cepat (Sekunder) meliputi kawasan di sepanjang jalur
Beringin-Prabumulih dan Talang Ubi-Cinta Kasih.
' Kawasan tertinggal dengan pertumbuhan yang lambat meliputi Kecamatan
Talang Ubi bagian Utara.
. Kawasan lindung, meliputi daerah dengan lereng > 4oo/o dan ketinggian
>1000m dpal di Kecamatan Semendo dan Tanjung Agung.
. Kawasan perbatasan, meliputi Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Rambang
Lubai, Tanjung Agung, Muara Enim, dan Kecamatan Talang Ubi serta
Kecamatan Semendo.
. Kawasan penunjang pengembangan sektor strategis mencakup :
a. Kawasan Hutan Produksi di Kecamatan Gunung Megang Muara Enim, dan
Kecamatan Rambang Lubai.
b. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Talang Ubi(Kecamatan
pembantu Penukalabab) dan Kecamatan Gelumbang (Kecamatan pembantu
Sungai Rotan).
c. Kawasan perkebunan di Kecamatan Rembang Dangku, dan Kecamatan
Rambang Lubai.
d. Kawasan Pertambangan di Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung dan
Gunung Megang. )
Peta rencana kawasan prioritas dan strategis ditunjukkan pada Gambar 6,
sedangkan kebijakannya ditunjukkan pada Tabel 3.
Reisi RTRW Kabupaten Muara Enim 30
:; ..r.,: l,:, :;, ;;;,'!;|i;i,,;,;;;r;,;r,r;:li;,iir;:{li..,r,,,,r4
c.)
, ,4#*
G,otrIEo, Eg
gEE=2A
EE3fi3E
aa
aaJct
Ea,aE
1g
:ITl
llil
rfutfr s i
ttth=6-L
Ea
E$3lg!8171,2E3Er tt !tl|)tttltaxx)a
| , t',,i'l f:: -
TtlEEEErax
i.Nml nlilI ;tdl!lLl!'r i I
A
El.|
E
3F
tEta
E€a6
il lllt Iuttl
EiiiE$lAztrlItrlFl
a'tiFdF.Jn
zrI
=
zUz.
aF't::
Ea&pEEtIX()aF
trAzFrtADlqt
fr,-l
FlF(,z&F{
E-{
Ha14/,
Oo o o
I
i.- ..3 >J)r'-{1-u i !/ rf {
! r\ ll !\/. I --' /-
.', ig''-:\..'.1 r-\li L'Yr'' \'lr,).-..i.' z
'1lz' '- :Ltz',-a /. :- \.(- i-\ t
vIz5
x
zF
A
x
z6
2c6Ix
h
a:.
aax
.-.{r.r:.,r.!, Tsri
g EXECUTIVE SUMMARY
e. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering/hortikultura di Kecamatan Talang
Ubidan Kecamatan Rambang Dangku dan Rambang Lubai'
4.5. Kebijaksanaan Penunjang Penataan Ruang
Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan rincian materi
seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pada dasaranya perlu didukung
oleh berbagai keb'rjaksanaan penunjang untuk perujudannya. Kebijaksanaan
penunjang ini baik bersifat keruangan (spatial) yang secara langsung melalui
arahannya menunjang upaya perujudan struktur tata ruang kabupaten maupun
bukan keruangan (non spatial) yang secara tidak langsung menunjang perujudan
sturktur tata ruang kabuPaten.
4.6.1 . Kebijaksanaan Penunjang Bersifat Keruangan
Dalam rangka perujudan ren€na tata ruang wilayah kabupaten Muara Enim
untuk kurun waktu 10 tahun mendatang, kebijaksanaan penunjang yang bersifat
keruangan adalah kebijaksanaan penatagunaan tanah. Hal ini karena disadari
bahwa tanah atau ruang daratan beserta sumberdaya alam yang terkandung di
dalamnya merupakan unsur yang utama, sehingga pemanfaatannya perlu diarahkan
dalam konteks tata ruang denga senantiasa memperhatikan azas lestari, optimal
serta seimbang.
Pokok-pokok keb'rjaksanaan penatagunaan tanah pada tiap kawasan adalah
sebagai berikut :
1. Kebijaksanaan penatagunaan tanah pada kawasan lindung ;
Mengacu pada tujuan pemantapan kawasan lindung, pokok-pokok kebijaksanaan
penatagunaan tanah sebagai penunjangnnya adalah :
- Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan tanah
berdasarkan ketentuan/peraturan yang ada.
- Pengendalian secara ketat terhadap cara penggunaan tanah oleh penduduk
atau proyek pembangunan (sektoral) tertentu yang diperbolehkan agar tidak
mengganggu fungsi lindung.
- Pada kawasan lindung yang diatasnya telah terdapat kegiatan budidadaya (non
lindung) perlu dilakukan tindakan penanganan atau penyelesaiannya antara lain
Reisi RTRW Kabupaten Muara Enim 32
g EXECUTIVE SUMMARY
dalam bentuk pembebasan dan pencabutan hak atas tanah, pemindahan
penduduk, upaya konservasi/rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan secara
enclave, serta pemindahan kegiatan secara bertahap keluar kawasan lindung.
2. Kebijaksanaan Penatagunaan tanah pada kawasan budidaya
Mengacu pada tujuan pengembangan kawasan budidaya, kebijaksanaan
penatagunaan tanah sebagai penunjangnnya dibedakan menurut tingkat
pemanfaatan ruang kawasan, yaitu bersifat sebagai penyangga kawasan lindung
dan kawsan budidaya intensif (pertanian tanaman pangan, perkebunan,
perindustrian, pariwisata, permukiman). Pokok-pokok kebijaksanaannya adalah :
- penggunaan tanah pada kawasan budidaya yang bersifat sebagai penyangga
kawasan lindung diatasnya perlu disertai dengan upaya-upaya konservasitanah
secara ketat.
- Penggunaan tanah di kawasan budidaya yang bersifat intensif pada dasarnya
lebih longgar dengan mempertimbangkan azas konvertibilitas penggunaan
tanah. Meskipun demikian pengalihan antar penggunaan (dari yang kurang
intensif ke tingkat yang lebih intensif) perlu dikendalikan melalui mekanisme
perizinan (pencadangan tanah, perizinan lokasi).
Pokok-pokok kebijaksanaan penatagunaan tanah bagi kawasan lindung dan
kawasan budidaya yang mengacu pada RTRW harus dijabarkan lebih lanjut dalam
Rencana Tata Guna Tanah, yang terdiri dari :
- Rencana persediaan tanah sebagai rencana dasar yang menggambarkan
kawasan yang dilarang diusahakan (kawasan lindung) dan kawasan yang dapat
diusahakan (kawasan budidaya)
Rencana peruntukan tanah sebagai arahan letak pembangunan, utama dan
penunjang sesuai dengan strategi pembangunan daerah jangka panjang.
Rencana Penggunaan Tanah sebagai rencana letak proyek-proyek
pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka menengah (sesuai dengan
Repelita), melalui kegiatan pembebasan tanah, pencadangan tanah, serta izin
lokasidan izin site oleh pemerintah daerah.
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim 33
U UECUTIVE SUMMARY
4.6.2. Kebijaksanaan Penunjang yang Bersifat Bukan-Keruangan
Kebijaksanaan penunjang yang bersifat bukan keruangan untuk mewujudkan
rencana tata ruang Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu 10 tahun mendatang
mencakup kebijaksanaan kependudukan dan pengembangan perekonomian atau
investasi.
4.6.2.1. Kebijaksanaan Kependudukan
Kebijaksanaan kependudukan mencakup pengendalian laju pertumbuhan
penduduk dan penyebaran penduduk di Muara Enim dalam kurun waktu rencana.
Datam kebijaksanaan laju peftumbuhan penduduk tersebut dapat diusahakan
melalui program Keluarga Berencana seperti selama ini berjalan dengan baik dan
pengembangan pendidikan tinggi untuk menaikkan usia kawin pertama di Muara
Enim. Kebijaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk diMuara Enim pada
dasarnya tidak mengalami banyak permasalahan, namun tidak demikian halnya
dengan kebijaksanaan penyebaran penduduk.
Antisipasi terhadap persebaran penduduk dapat dilakukan melalui
kebijaksanaan penyebaran penduduk melalui upaya-upaya penyebaran atau
pendistribusian penduduk yang lebih merata antar kecamatan. Upaya-upaya
penyebaran atau pendistribusian yang lebih merata inidapat dilakukan melalui :
- Penyebaran atau pendistribusian fasilitas-fasilitas sosial-skonomi,
- Pengembangan kegiatan-kegiatan perekonomian atau program-program
pembangunan ekonomi berskala besar yang bersifat padat karya di daerah-
daerah yang penduduknya relatif jarang.
4.6.2.2. Kebijaksanaan Pengembangan Perekonomian dan Investasi
Kebijaksanaan penunjang di bidang p6rekonomian akan sangat dipengaruhi
oleh tujuan pengembangan wilayah Muara Enim secara umum. Dalam hal ini
berdasarkan tujuan pengembangan wilayah yang menekankan pada pemerataan
dengan terus mengejar pertumbuhan maka beberapa kebijaksanaan yang perlu
diperhatikan dalam pengembangan ekonomi adalah :
- Pengembangan struktur perekonomian wilayah yang lebih seimbang dengan
meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada
beberapa komoditas utama saja, sekaligus perluasan pasarnya.
Reisi RTRW Kabupaten Muara Enim 34
E EXECUTIVE SUMMARY
Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan
secara optimal untuk pengembangan sektor/subsektor ini pertanian tanaman
pangan, kehutanan, perikanan, petambangan, pariwisata.
Peningkatan kemudahan bagi tumbuhnya investasi untuk pengembangan
se ktor/su bsektor strateg is terutama metalu i pemban g unan inf rastru ktur, in sentif-
disntensif bagi investasi swasta.
Kebijaksanaan pengembangan ekonomi yang berkaitan dengan keruangan
akan berakibat timbal balik. Kebijaksanaan ekonomiakan dapat menjadisalah satu
cara untuk mempengaruhi perujudan tata ruang wilayah dan sebaliknya arahan tata
ruang wilayah dapat menggiring kepada pengembangan ekonomiyang lebih pesat.
Untuk itu upaya pemantauan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang wilayah
kabupaten ini perlu dilakukan terus menerus sehingga penyesuaian rencana yang
dilakukan secara berkala (5 tahunan) memperhatikan dinamika perkembangan yang
terjadi.
35Rerasi RIRW Kabupaten Muara Enim
g EXECUTIVE SUMMARY
MEKANISME PENGELOLAANTATA RUANG
Sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Dati ll Muara Enim yang telah disusun perlu didukung arahan-arahan
yang menyangkut aspek pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan
arahan mengenai mekanisme pengelolaan tata ruang kabupaten dalam kurun waktu
10 tahun. Di dalamnya mencakup pemantauan dan pengendalian pemanfaatan
ruang serta peninjauan kembali RTRW tersebut.
5.1. Tindak Lanjut PenYusunan
Oleh karena sifat RTRW Dati ll Muara Enim ini masih bersifat sangat umum
karena hanya merupakan suatu.arahan tata ruang wilayah pada wilayah kabupaten
(Skala peta 1 : 100.000) maka selanjutnya perlu disusun tata ruang dengan
kedalaman yang tebih rinci. Untuk kawasan-kawasan tertentu perlu pula dijabarkan
dalam Rencana Detil Tata Ruang Kawasan. Rencana tata ruang ini pada dasarnya
bersifat fungsional untuk mendukung sektor tertentu, sehingga wilayah
perencanaannya tidak perlu sama dengan wilayah administratif. Dalam kaitan ini,
konsistensi isi RTRW rencana detilkawasan yang akan disusun perlu dijaga secara
maksimal, sehingga keterpaduan kegiatan pada wilayah kabupaten lebih terjamin.
Selain sebagai acuan bagi penyusuan tata ruang lebih rinci, RTRW juga
akan menjadidasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima
Tahun Daerah Tingkat ll dan pota Dasar Pembangunan Daerah Tingkat ll pada
periode be rikutnya . Adany a masalah perbedaan d imensi waktu perencanaan RTRW
(10 tahun) dengan dimensi waktu pembangunan jangka panjang (25 tahun) atau
pembangunan jangka menengah (Repelita) dapat diatasi pada waktu peninjauan
kembali RTRW secara berkala setiap 5 tahun.
5.2. Pemantauan dan Pengendalian Ruang
pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu
bagian utama darimekanisme daripengelolaan tata ruang kabupaten sesuaidengan
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim 36
g EXECUTIVE SUMMARY
RTRW Dati ll Muara Enim perlu dilakukan oleh karena banyaknya pihakyang terlibat
didalam petaksanaan RTRW Dati ll Muara Enim antara lain :
- pihak pemerintah, baik Depertemen/lnstansi Pusat maupun Pemerintah
Daerah Tingkat ll, melalui penyusunan program-program dan proyek-
proyek pembangunan 5 tahunan dan tahunan'
- pihak masyarakat yang direalisasikan melalui berbagai investasi
masyarakat, baik perorangan maupun swasta'
Mengingat banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RTRW
Dati ll Muara Enim, maka diperlukan kegiatan pemantauan dan pengendalian
pemanfaatan ruang agar pelaksanaan RTRW Dati ll Muara Enim dapat berjalan
dengan yang telah direncanakan'
5.2.1 . Pemantauan Pemanfaatan Ruang
pemantapan pemanfaatan ruang pada dasarnya merupakan salah satu
bentuk kegiatan dari pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan.
pemantauan perlu dilakukan oleh instansitata ruang didaerah serta instansi lainnya
yang berhubungan dengan pemanfatan dan pengendalian ruang di bawah
koordinasi "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dati ll Muara
Enim". Pemantauan ini merupakan kegiatan memonitor dan atau mengawasi
pemanfaatan ruang diMuara Enim dan perubahan-perubahan yang terjadi. Kegiatan
ini juga berguna untuk memonitor dan mengawasi setiap usulan atau pengajuan
pemanfaatan ruang dan proses perizinan pemanfaatan ruang dalam skala besar di
Kabupaten Muara Enim. Pada tahap awal kegiatan pemantauan dapat dilakukan
melalui proses perizinan lokasi (untuk kegiatan yang memanfaatkan ruang dalam
skala besar).
pemantauan pemanfaatan ruang ini juga mencakup kegiatan mengumpulkan
dan memperbarui (up dating) data. Kegiatan ini dikaksudkan untuk memberikan
masukan-masukan bagi peninjauan kembali atau evaluasi RTRW yang dilakukan 5
tahun sekali. Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan melalui penciptaan dan
pengembangan suatu sistem data base yang terkoordinir baik dalam suatu unit
pusat data dan jaringan nya untuk terus menerus memonitor pemanfatan ruang dan
perubahan-perubahan yang terjadi. Secara bertahap kegiatan ini dapat dilakukan
dengan menggunakan Sistem lnformasi Geografi (SlG) dengan memanfaatkan
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim 37
g EXECUTIVE SUMMARY
teknologi mutakhir. Sistem Informasi Geografi (SlG) merupakan metode komputer
yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dengan grafik yang dapat
menerima, menyimpan, menganalisis dan memperagakan data yang berasal dari
berbagaisumber.
pemantauan pemanfaatan ruang ini perlu ditunjang dengan pengembangan
sisitem kelembagaan (struktur organisasi dan tata kerja) dari aparat Pemerintah
Daerah Tingkat ll dan pembinaan tenaga staf dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pemerintah Daerah untuk
membina penyelenggaraan tata ruang kabupaten secara berkesinambungan.
5.2.2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
pengendalian pemanfaatan ruang pada RTRW Muara Enim ini pada
dasarnya dibedakan menurut 2 jenis kegiatan :
-Pengenda|ianpemanfaatanruangpadakawasan|indung
.Pengendalianpemanfaatanruangpadakawasanbudidaya
Secara umum pengendalian tata ruang mencakup kegiatan-kegiatan yang
bersifat pemantauan, pengawasan dan penertiban kegiatan yang memanfaatkan
ruang. Kegiatan pemantauan seperti diuaraikan terdahulu merupakan tahap awal
pengendalian . Didasarkan pada hasilpemantauan tersebut barulah kemudian dapat
dilakukan kegiatan pengawasan (untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang)
serta penertiban sebagai tindakan penyelesaian/penanganan masalah tata ruang
anatara kawasan lindung dan kawsan budidaya dengan kwasan budidaya lainnya.
permasalahan tersebut dapat terjadi untuk kasus-kasus sebagai berikut :
{. Rencana dengan status/usahatanah
* Rencana dengan proyek-proyek pembangunan
t Rencana dengan penggunaan tanah yang telah berlangsung
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung meliputi ;
- pemanfaatan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dapat
dipertahankan
- Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah
mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya atau lahan kritis
yang dapat mengganggu fungsi lindungnya
38Revisi RTRW KabuPaten Muara Enim
8 EXECUTIVE SL]MMARY
- Pelarangan/pencegahan dilakukannya kegiatan bududaya pada kawasan
lindung yang telah ditetapkan
- Pembatasan kegiatan budidaya yang telah ada sehingga tidak dapat
dilakukan pengembangan lebih lanjut, tindakan konservasi secara intensif
- Pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelangsungan
fungsi lindung sebagai tindakan penertiban.
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dapat meliputi :
- Pengarahan lokasi kegiatan untuk kegiatan budidaya melalui mekanisme
perizinan (untuk kawasan berskala besar) dengan pendekatan insentif
dan disintensif
- Pelarangan/pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya yang tidak
sesuai denoan rencana
Pembatasan kegiatan lain yang telah ada dengan ketentuan tidak sesuai
dengan rencana
- Penyelesaian masalah tumpang tindih antar kegiatan budidaya (baik
status/penguasaan lahan, proyek pembangunan, penggunaan lahan yang
telah berlangsung lama) berdasarkan berbagai ketentuan perundangan
yang berlaku, SKB Menteri-menteri yang berkaitan.
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, peranan koordinasi
dalam pemerintah daerah tingkat ll (instansitata ruang serta instansiterkait lainnya)
sangat penting. Secara instansional, halinidilakukan oleh BAPPEDA Tingkat ll serta
Tim Tata Ruang Daerah Tingkat ll yang keanggotaaanya mencakup instansi-instansi
BAPPEDA TK ll, Badan Pertanahan Nasional serat Kanwil/Dinas (pekerjaan Umum,
Kehutanan, Pertanian, Perindustrian, Pertambangan, dan Pariwisata).
Untuk kasus-kasus khusus apabila pada tingkat ll terdapat permasalahan
pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan, maka Bupati
Kepala Daerah tingkat ll dapat mengajukannya pada Tim Koordinasi Pengelolaan
Tata Ruang Propinsi.
Revr'si RIRW Kabupaten Muan Enim ?o
g FXECUTIVE SUMMARY
5.3. Peninjauan Kembali
pada dasarnya RTRW Kabupaten Dati ll Muara Enim ini harus menjadi
pedoman keruangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan' Oleh
karena itu RTRW perlu disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan
keadaan perkembangan sosial ekonomiyang terjadi di Muara Enim secara dinamis'
Agar tetap sesuai dengan gerak dinamika pembangunan daerah, RTRW Muara
Enim ini perlu ditinjau kembaliatau dievaluasi paling lama setiap 5 tahun sekaliatau
bilamana dianggap perlu oleh Tim KoordinasiPengelolaan Tata Ruang Propinsil.
Peninjauan kembali atau evaluasi RTRW dimaksudkan untuk
menyempurnakan atau merevisimaterirencana dengan mempertimbangkan kondisi
dan perubahan-perubahan pesat yang terjadi di daerah. Penyempurnaan RTRW
Muara Enim perlu dilakukan jika hasil peninjauan kembali (evaluasi) ini menunjukan
adanya penyimpangan-penyimpangan yang mendasar antara apa yang perubahan
yang digunakan kebijakan pemerintah, perkembangan sosial ekonomi, penemuan
teknologi baru dan sebagainya sehingga materi rencana perlu disesuaikan. Dalam
kaitan ini, peninjauan kembali merupakan upaya untuk menjaga fleksibilitas dari
rencana tata ruang agar senantiasa sejalan dengan perkembangan yang terjadi
yang mempengaruhi tata ruang kabupaten..
Kegiatan peninjauan kembali pada dasarnya menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah tingkat ll melalui Tim Tata Ruang Daerah (dengan
kean g gotaannya yan g bersifat antar-in stan si)'
40Revisi RTRW KabuPaten Muara Enim
g EXECUTIVE SUMMARY
INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN
Salah satu fungsi RTRW adalah sebagaiacuan bagi instansi pusat maupun
daerah Tingkat ll dalam menyusun program lima tahunan. Oleh karena itu, arahan
kebijakan yang tertuang dalam rumusan-rumusan rencana pemanfaatan ruang perlu
dijabarkan dalam bentuk indikasi program. Dengan demikian arahan-arahan
kebijakan tersebut kemudian dapat dioperasionalisasikan, sesuai dengan alokasi
tempat dan waktu yang telah disepakati.
Didalam menentukan indikasi program pembangunan tersebut, dilakukan
pendekatan melaluiwawasan wilayah dan kawasan, bukan sektoral. Pendekatan ini
ditempuh untuk lebih memberikan arah pada sektor-sektor bersangkutan akan
peranan sektor dalam kawasan-kawasan yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
pada satu kawasan dapat ditetapkan teading secfor-nya, yang dilengkapi dengan
sektor-sektor penunjangnnya. Pada satu kawasan diwilayah tertentu dimungkinkan
ada lebih dari satu teading secfor, karena kompleksnya problematik di kawasan
tersebut dan terbatasnya ruang lingkup sektor pembangunan. Oleh karena itu,
melalui pendekatan witayah, masalah tersebut dapat didekati melalui forum diskusi
di bawah pergerakan dan pengendalian kepala wilayah.
Secara rinci, indikasi program pembangunan atas dasar wilayah ini dapat di
lihat pada Tabel4.
Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim 41
oz=ozJz.@
$Yz
-(,,2.;i<=m2>l:ur'o
z.UIo.z.
zU'Y
=dll,lJY
cDs
* E FE b,r, E€
gaEgtigEg-Eg
gggggiEEEggEgr
Er{)
IoL(U!Icort,co)
c(Uo)cflzct).Ec(It
ftfdc(It
fit
-oE
CDc(u
c(!o-'l,oc(lt(U
CIo
JcC)tc.t
c
cG'o(!
=G'.t4c(!vc(5
E(ito)cc,FO'EE{)cE=
Ct0-o
CC,(U (.)
Eo-goE9ssEd5 E
d,b E<a<
l.lo'6
l9slll -clc IlsFlo#Itt)(,'to (!lrz Ilc ol(U |,l5 cl(U 0
laFl5 *.It +l=?
l€{I g,*
l*ul'
.lg - igilsE$g!{f sb*Ett= Eeol(/).= o 6
l'I oo 4
lsBf E
l?: Fsrl$ s* [E
Ig FF3;lc e€EE
l,
Il-lclf
I i .t-| 3 {E
ls;il;Itztr ? ql.ulrJl--loa.F
F,t5t Ft.- IE2 5;* *f i* $$ gg E
HFE qfi-E
gg**igIit
[€ HEEiS'&*
EF$;E$gFa
gEgE, qE-Pf;EEEE$ E F:=€:e=- sxEES - Ho
EgsEr$El$;g
oE(!:t
oo,cJ
c(Uo)C(,T'
o25clzJzd(UFrDcoEs=@a93,<(!vi
U)ulE{LuJYcoxooo3oocIUa-(lc(!Eoo-
G(ltoU,c(It
I
cEet!q)
=oEDco
c(!0
Ec(')r9=-?=srtF65E)io-YO
ga*fug*
(UEDc
!t,cco(UstCgE6.Jlz .=-xfttr,.v. cru(Uo_';3Pr!ii o-
=3
oJtoco9frS?GEE-a -cA|[CL6Gi-o;.YgEvooOo(\l
FE n+;Ee
:t g-;*Fgg
EgIEcEE$esFee;F;: g !.s
0)- ClJ
c o, j'a (U c
$ qE= ppfi EE55O a tU o-c OlzTrtc(Uo
Egf; s-;I: F
PBgEs =P
EgEi $xEECE;EE I
(!_(U'6 oa
tssrdgc.=9k<F-o.llEEcrocL(lgsv)<;o-v,
_9
Yz,
ozdl
=uJ(9z,r.llo.
42Revisi RTRW KabuPaten Muan Enim
oo,o)
cf(IlF.N(f)
cizar!t&.Lr!vfilJoq)oo)cE.Ec(!o(lt3G'vo()gvcoEcG'
t(,CDcc)(L
c(lto)Cfitc)0):<
ggsgte=.g,lgg*gieEEdl
glEggtggggAgEgggggfl-;gI
ttalelll*efllaSellE111flggg1gEgpg;Ee'EEEIIgiEFtiFg*}iqEgF F
eEtis;e;sis l,eltta la*ates{lala*l'l'l'
ggE,g.lerEa,lssEaegdgggf;e; ;g s s IE*e€E lggElEE'*[E; r, r, r,
BiE,l.sgEEElEBl,ri*$;g= l* ;;*u*g l*f,Fg l;gE$gE |fisr |[lt lf;:s-9r
43Revisi RTRW KabuPaten Muan Enim
8 UECUTIVE SUMMARY
g €* !tg* E F* gf;E
E€fr TE qEE;EE fsE EFE
$Eg *l E;;sr*r_ga; t+gEgFgq Ea E;e
EE*r sFE E
gElIgggE*gggaggE,
€E-(llo-
o) =.=-.8 €9F.E EE
EE EEr c9t*EEE-9
rg aH'eo)s -.= -c g)
qg$ PtE
$ gE ggE
- *E€ Z =,,39gi .$qi, t ? aetBEr
esggle-ESggEgEEEtFg! frggd;
zzs&.lU(L
lololf,laD
c(g.oEJo
<9
.:o(!
.voJ
cbo-o.E ._cE R=E 5(,)Q' ^L?
= E.Fs EgaaOE bes$E9;-8-86 c= (! OE, E5 E ETF Fh E F
eF Er= g SiiE 3-:'E F Eto Et.g E E
Ea gEI t 3
a aEB* 8tEts-^-(uc-cA<:(!tSqE F!?; sg*S
EEgEEI
P .u y 7ss._i -E *gE$ge? E EEE;
=E*"o i i€
F# 6 o S; P H E
g€aEE?i 3E
tl
Lo^E '65Hf b;E5- .1-e'd*PPE
1fi- E6EEF?ft E+p9;s;frc €*EsgEFgE{ E:; EE+ Eg* EH5 --',- i3dl"o
-
o6(nz.
ogYz
^:{'-t OJZul<oc0<>F IJI(,zt!o
z,
z,
U'v
=dlulY
oz@
=ul(9zulczzav
=(nUJY
zFuUJ(,zlrlG
?oE=oz,U'gY!)z.ltl
44Revisi RIRW KabuPaten Muan Enim
g) EXECUTIVE SUMMARY
lo
It E E s.
lg t EsE EiIE g E€e €El: "*sBEE Hxl$ €g*6*es eEIt .sEE;gg
F$,
ie E E;E'e q-s; El_? u EF qE 5€ 9'a
E ea$5€E-F€FI
l, | | t
I
I
l.- -Flfr qEl; E Slc (U';lPc .=lxsElc tr-=1(g (U tr
l8 P;Ig FElE*fite €.E
l'Il(tl'ails,g t 3
lqE H "s
lc J! -IlTE E b
l$gaFI
l'
| =^ ?E| ="'f; a1i E
1*EEI+EeIiItISe'EoeE 8Et<: ;lrftetrt_9t+
,E tr g .€*E g
s; E e**gaFtxt3E EfiEEiEfEIE
EBEIEEEEEEit-
[EEFggEEEEg;Eb
cocGGocoXo,c(llltEIUo,cc)
7(toIU
=(U.v,'6uc
'6oooo,c(ll
cooo
=l(5t-Y
H.g H P
* H H EEEA-o = E !Y (U -C; E OTEFEiE 3 3i=P'aEt h f Pxgg,:i 4_i5*EE6-
3:$EgEEEaES
6o---eE€ -
e? g. -B'E E
5gErEE
$EEeE$
ct o-
= E EE
E€Q g Ee
*I?I?EEEis :tl(UurcFrto* E3EE8 99E".-rS?o
trt-a
=otl')coE)olc()Ev(UT'oo).otc:|l)ocGc!
.c)
o.o-
E
,.-8. E.3r9 csgP -s. E
E[$ : E
gEE H$E!.8 t€??; ,F s !g.B?F EgFSEE$tqEE€t9eeg
=o.-
.EE HE E€qEE Fs Pefi€FEEF+$gE-rEffi
-86Y -='d-g
gE E;gqtfiEg
grE-g,5 f€:E E $s€tg$:>=o.vi *go=o(IJJ
d
45Revisi RTRW KabuPaten Muan Enim
' ltr ct_l€ ;- lg Ft B
tP Hs€g lE is E*
It-Ea;Ec lee+f Etls r n frE [€l;gfiEEEE lEigb*$EIiEEgEEE rs stge * E
tFr;E;'FF l!-ggEEEeIHEsE*EB I€E€FIFglSEetTfR l>s=3eE-*tEEE
s'EE"
I,,,,1.,,I r tl clg'al- =E i ElHt-tlP stEpg t'r ti € $eE
EgggfigEglflgai-tgtl, | | I | ' l'r | |
I l.:z
I =H(.u lE=€*
IggggggaIEEaESalll,l'lsE^ iE |
=l=e;s= i$g l-s=t*
fiq1aiaia;aa pErc*
l* lod
aOl
gg s,tgE lsate.t69
-g€EF?E
o)ctU
o,coE
o?6F3ceO
Jo_x'E eeg=..Fo)iFFE&E
!Foor -'= lzl+g €l}<,=
coE(!o-!Eoooc.qo);9fr.= ttgE
"oCr!\, (!=Eqt(uO:!ctroxa-}<
F6)qE()EcGu,cq)1t
6fttc)or')Co
=B 8,,9E; HF€*:$ gts
;(U
(U
EG()c,vEJfd)a,lt(lt.YoJ
LIfitlu)l(!lv. l([l.olorlcl(ulclIUE)c.)zTD
€Fg=ltil a)
=s9r$bRoii
I
tsoC(I)
.c
oozc,oco.v,
IZ)o'6c(lt(!tC)oc)CL
I
(Uy'eJ(EEEEv jj 5'nbEil a:tiCckg sF ;'E*E &-o o.-oJz !
g)
=trJ='=)(trEFfc
e FEg[$E IYE:Cr=3sE_-. f c)ge*
.:o
ovoJ
ioc([.v,'coo-
(U
oooo)C(!
cooo3fit
lY
lr
'-o,(lt-oo)-
;;6\-vcf(E=u'=(UP
=6GCL:<E
I
c|lto)coogt[o.;s(U,(5
Ec(!otc(u-oEoo)Co(L
I
ci)c(Il-oE:'c,o
l- .l-=
lqgl(ll .-tFvt6 qtffi!l-9 e
Irbl., d
I g'$
lo clll O
lEn
IFEI
l'
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t,l(l)lYl€lollcl(lttolcliFlcl-ol()lvt=t(U
l-I
I
46Revisi RIRW KabuPaten Muan Enim
N uECUTIVE SUMMARY
Eo!a)
47Revisi RTRW KabuPaten Muan Enim
rtea**-tBsEttEs
gEiEgEEgsi+ ig,
gg, **egg
B$# gE
E gE;
EE EE E EE t5 Hgg *rlal
(lt
fil
Ec)o-oco(!,-(sadof tt)U|-ooc)U)o_o)cL(Uptro .)3
dtr.boro_
s$** -E =l E
gietgggliegE,
(!?EEF.T S Ept;i
E+ pg* sot EE;s=ts=geffP'.-y Cv aD
icuE$'H
;e s -H e rE E
i;E E"e* $EtFtSEHE HgAEEg
lltl
F
$ s:Ea -(! O; cll ot 9E cg xi :r:ii b.xza-Ey
?
rugE,_ ?
ggP-*
n t FE.FF HE;$?. L':,(9'e
f Fssi(! ..
X q*yjJd
c$.Egl*dJESss+qEE *.=:Elz -'t
[;Ec@*(U"9'6;EE-9d
s ErEo afPc ?oc
fr gss- tcE$ -Egi
EEE EE
EEFggE
A] EXECUTIVE SUMMARY
l:E lafl
EatEltn
E Eg
lEsEEsl=1ls' l€ |l€ l$ll€ la I16 Il-clEl
laea '= l; I
lffaat li I
lEEEEslil
IaEEgEr'T
IEEaEElag
lE*i:'li_lpese316c Ha=II
;1;*J*,*=ptiE l,3l
[:**EEEEllfrl
lEt .' FE
IE$ E ;;IFF g gal&g e EE
lge ! gE:
lEa :t;€li s e g;FE'
,lggssge;g
Il"Elitvt-l-(!16()-
t66156IFlo16tt)lEcl8- Etol_ € FlP; Et'F! clor.9 E
IEE 8-
IFI *;E a
lE; eE s z*
l€ ac HEE ;tEE$E's I E
E;fr$aE E
laafi egggE
IE€ggEEE+lgeEseE=aI
t'Ir s€ *se*lBF*xJl= € Ees
l;. gt F;; s
It=€
l:"-
.B;; F F€
iiEegg#
g*i$YgeC
Egg'*'E';
2 *pO, #6^c Epr ep
i;o ct.c9il Es- 95';i. o)
.-rC.= or; oq'lz oE ^P .:E -
E'E tgr€gE H'E
sagsEE IEeSEEEE,
E r€ iEe* e
s*E r gE:aY Ve 6 X'.]Z
,E FT gE s [FdE FE:T ^ E
-EEX$ [EE;iEPEfiE;P
iv c€ 3,P.- PE,iEFTEEEgsi5&8_dkv.s-e
cofo--oGv(!6x3
CD6.ooo
.EcUJ
(!6
c
)Eoor)(
rU6:c(!6oCL
o(!.
-o(!Y(6
xttc.(!EooYEC)o-c(!G'6,
'oxIG
tt,
oc|EY(\'
gq)
(!
ox
:o(!E65c66EYoo-
a
t9E,o.zooou
tFv)z.o
."i <'.s#<o-dz.F<oz
E=uloz.lllozzU)v
=dlulv
rll
g5E (6=
E 3ssO .'€'n+ Fd==+ 6'E E6L YrrJF-
FCIOtrzeH33
B\l
4BRevisi RTRW KabuPaten Muara Enim
.EJ EXECUTIVE SUMMARY
g "*Fg
e:i$
;BE;agFE
B$Ee
i g:e
: EteooooccLcLo
ooo,6oo-
oEcoEoU)oo:a
I5E .H g gE€ H
IgEEE q eei E
lg*E$-"F ;EF E
tEag€;F a:e ;
lc sggEa=ur i :
lftEF€EgFgB,EI
l,I
15 EE Elo o)ol-o 66l-C -oE clq 6c E
lesg $ g
E:;r E5
ls e;F €$l9gc _6 0Jg
IE EEE EG
le;eg=ap
liggae gE
IEE$$?gElbEgE-s'El5!ei€:=€l5E; Di.8I o.9 I E gE
IEffi:E5FEE TEE gE
lsE aeEsgl$Es eeF6l,
.l6lUIlzl< ^cg 12 E€
* lF ct cD 6(
iel;sEgEs;FaFEges$9s$s$$lleI J,
lN
l: '6xIE € 6
IFEcE e
tgE:€Et5E.E -el*cSEc
lE E e;cI=gEE?ls€Er?lHgg'Fl. er: frlg5i5E
lFEsc€It,I
l6
l6
t:t6l6
l6lElcl€IG
l6l-c o)
lE .clo, ;lc GlE sl-Zl'a slP !IEGt!
l.A i2l? o)t6I('I:Et(6IF J9
l#Fto x19 a16cIEPlE 6It2l€ geleEeI
l,I
Es I e3:E$E. 9,^ P.- E EE
g#tlp EE;€H
reslas$S$!il?28IYJO
IJI'
cc66FE;o7vo(E
'= l.-
EE[$s* rt5'Q:s s=gIge
EE sTE.q T E,
'ftt Et
Ee;E e;€ .9(6 lZ f (6 (6o tDo (6 kq.E I n K=cE;.u)E.gE IE
lss EElJ(!f (g c
lE $.=E -E
It sEEB sIg E;'E
I; gEa; E
l' ;gE$ t
le egEE s
leu€ ls: F
legSaEEg$I
Ila c|(E 6t5€l*bt6 x16 - ol+d=lo : Xtce=l6Eli(,)=;lE 6 E=ls -$ EEl=E' 6-#
I;E: g fllgE [EIE€ E E'gIEF: gsl==E P;l*-ea eAu
I $E EE gg€
l;E'FE€E15 gac E$E
lg€FE€
g=
I
13.;IYFlg)lo
l=lq,t=
l(,lgdtc oli\ Yt=,aI(!tx
t'I
c(!cn
(E
oG'H6f4
CI!6
(gx6vo)'vQ)
coG
v=Y.9E6oo
(66
=6E(goE
oGE
I(!
6Eo)
66
iD -g
gB-O6JE-LC(l)G9rgFHE:-o6o-9:<@= -9E gE o-?? EP@E:e.E g)
EE E
P'-9 i668o)o 6<O-E
.c,
o6
o
v(I)ofovooao.6o-x=Eo)E(Eco
'6Y
Go,c)'o_o)('Iltro-t
l8o,cr(6
i6
I
tF\lltJa
Eo)
EC'c)
'-o,(Uoc6o)cG-oF0)*oCL
E66
x6Y
-O
*€EEE€pP g-EE
$o/ogFP
EESEsiSE5E€5zv=a-;OXr* e=,x iE'=
EFgg
(6oo(!oo
(!x(!oe(l)
zo4,to;iEEo<ZEuJ t-(L(/)
E(uEE
tlEoI
c cDo ogE F9.E E*5()5Ee
*eE€-r _cy
e$pE..:ooY-3
F6)
5
zU)
=
49Revisi RIRW KabuPaten Muan Enim
CJ EXECUTIVE SUMMARY
g(qCL
.EE=
FF * EgEE o €orFE 'd 6*'P8-pE =iEssi E*
[Eff"*=BEE
fi Et$aEgg
sasFeEsg
(q
(!
o
EG+-
c6oa)x'6(6
Y'6
avo(U!'66Y'6coc
G
oYb
ZE-'6 aE(5 r7.=E E-xgp sE
=E 5EE i5- Y oE fi-sFq
$$ a€FE.E E X E-o x-o x (q
E5E FEEi[:HE€ PE 8
*EEE€t R8-5'av F.- o-cl9 P E: E
$.f#5p
.EFa2a _ 3=$ E eg
.'p E :.gH$ E'sqEE E EE-gE E E::; t, ;F'*9: € ;E
ggEEE*Eg,
rea *a E*FE E
ii:'geF-*E',Eg*
i,g;ggEggAEggigEg
Lo
.-3o
9EF=
E*baytr
'e
AF
9sEFFE
.eF
.e.tEE -zE-
F t t*lfi €sZ.- E \?aL+n F 9Fs; €o-g* i EP,gB Eg6; € t>1g16! EBaV S p.6'FE eF6C E F.;s'E 5F.s- [ s€58 E;
E;'* ;g$F gE#E',e5 6358 A3E$EF FFse 8P
6'6G
6
.ac)d
aooox(g0EO
=googci.co-Fo)h9EooEA-6p.= _Ea=5Ed>
p E ggF EE iePP*t B'gsE
*neE E i;i;'EFufi; g:Fg-
tEEeg *tipltt:ig'g:'EEE;FFE:s $FsFEF$e5c €s
50Revisi RTRW KabuPaten Muan Enim
M EXECUTIVE SUMMARY
:zl-C(\tc(!
{)Y
'6o)
t9'a,!oEba'6,^c(! t!h5ro)Y(r)lltr
(!
(!cocoE
o(Uc
oGtooCo.Y
'6o)C
'6C
EoEtDco
C(It
EoCoCoEococ{)rL
o.=ET+k
o IEehtE*6:s ft(UfcEi 3Eg5.y,4 v
{.
cGf(U
coEq)o-
3.sE
FEFE
(J-U)
iBHzo&utSutA.lDF
=:ZFcocfit
o€tsI.= (1,
O)l:ZFo(].<=
:zFo
C{!cC'
q)v
cq)
EoE(!
(!COsgEE P
EgE6I ctrc(u6 95(L tr.C
*
:E x E=- :t')
r$?:E r*E fi F gE
ed,€pFs
EEcD.=
9-.kso=(!-c2'avo:FE:(UEEd.9Po6S=gn
tatti atglegl
aeEeE*gEa€E?H
5r!
gE>o!! ct)tr9t'bNo(.)F9d--9ocuqdE(Loul(L:Z
z
(!t'){tt-o(,
coE(uC(5cq)
zz=ozt0
=ulo.z
=zr(;fii(/,;taqFfi
Go-
-4
zozulE
{.t
o(ud
8s':<5g6CFF-ostrEb<(L
-oEC)(Ld|l):<
ozZ{'ojzEJ
!c'3
dl'69suOTCG
G'o-
9oF.!:o
U)
Eqt
d,oILot!::o
c6lx(!l
llc,Yca!g6
o(!lICo
'as?6
=3tl.g
51Revisi RIRW KabuPaten Muan Enim
* EXECUTIVE SUMMARY
FEvEID
i gi 'E ,j*-bFb 5=,8 q
g cE{E nE*tf;$E
*gagliEgaEgggg*.1.**
Ct(U;ft.o'iE:EILrolol
(t6otCoc(U
6.'6)!).vc.gtiErCIt)
I ct)ci{)itL
{.
c;.E
;6iaLj:([i€,_i
t!cc(!=(t
t'lco3EG't
(U
C)o16o,CJoLGoGEco:ctv6.G
(!'ro
q)cojo
Jo()Y
E'C
E.,6oa!o)(u3oo
6aco.v,
rL''(Uo(lt'=o.av
.(U'o=rc)E
!=r(ll,{U
.a(!-ooo.Y=co(L
t=))
1.==B+ct(t ';oio!9'ta)(
-ld;ior!ciG-EDro).:oiE.loao-!.E'cG
'Gotcf.a
I
Ecul
ooa)
'6g)
(l,-oc(ltE
c(vo(l).voao(Uci5
iac
:o;r.ciG;.-tu;SL{
lri:l:t:(ulLIultrltlo ''i>i!;ziJ,cltu,r!aOY
E;c(u
t!EoJ
((o)cfa
o,G-oEo6tt)c(!s(ltc|l)a
oriC;6icl(UrCLIolo!t(!'(ET'.zt-oc6.r!'6,c)v
E'c(u
t!EoJ
!qo:!; (u+E;Egq9'6'=EbE>-o
t-t;lFlcl(!IC| (\tlo€l(6 /t.= olovII:llFlol(L
lo=I
l-IE ElE -8
IEElctlE o
lEtla"I
laII
IIrl(l(l9[lc rlc (l(ll t
litItr,lE j5lr I8l€ 1-to)i/!lo iflP.icltD Isla .:
I
l*I
I
l(UIEltc
t?l(!'l.!zlolaIlcloIElclo-IEI{)lil'I
I
I
I ;ff fiI ::= U
I H&P -Ie€ E E ElovoofI
IYlFtolcoItLl<=I
l.- orlg, 5l$E t E=l: t Et aT H
lc E gpEE s;lEtE€Es€ g
ld b.d &3.35EIl** *
lE'EuEfl*,ngErgtiE"E F;t E $ s;g e: p
IgaiEFlggagEgggl**.rl- ' -IF
lg9geB''F=g'$I
l=3 tfl<o q- 6 -laz 5 0*
lid=HfiEloI
52Revisi RIRW KabuPaten Muan Enim
":} %ECUTIVE SUMMARY
I s | .-I a | .qk| .9 | EEI ..i | €El E{ I *5lEEfr= | F;lE95r I 5€l-YI:zItrFlr-le 3 lEl*-t= I t=
lgr g' l*aiG 5 - 5 c lq c
E€EFI E$l[3 H'E F l.*ElEI:E; lsE16€.sn# lt *l*nl*tl
Bss$*rs[EulcEEle
=rtEet tr*ggea g
l$
EigEE$g$iEFE]gigFE Ig** a loo {' l*I s- Il" I srt lu aE€ ltgcEE l;€6E lHs$,.Efi lfiB;a r-- l=llG
I l!lt?lzlSl*= l4o c133 l€EE'E,4. ft- o d,llIrl'
€c.
gILC(!!
G
coGFcC'
.YcIU:oost65.!zLoU)(U
L(!
C(U
(!Eooo}Z
L'6oo
o(lt
(lt
a)
(!(tEc)G'(5(U
C(u
Eoo.c(U
r=ortticr(l,ictlc, (tt
i&*
)I;€Ly-(ll7E\tEE0(Dio
o)c=oEotttc=|1).o
o>\:c(U
too1'
oGcoCL
<,g
G
g(\to:=o
-tL=6J(U=cti5
oE(UECC(!:P<cc(!=c!GtclG:6'to-r
*J0iEo€coxc(!r5oE)c
C(ur.=(U;
.E6v
C;c:oti<I ct)icrcig
oE(UCoc(!EGcGc(l)(L
*
;EIJ
rf,
D(ElE:(Ufc,(!
!FIEFiutr=G!9Gil6,o-o.
a
*v
='.?or?o)cc((!)E)egt;
F!
;!(t!fteEIe'!FJ>i.>'i(ltl
C(5,(!
'EG.(){))zl
(oG
o-vc)(L,ol(tr
.sio:
.=(U
c)cEoc-s
rlE(u
ic:(ttiE)q,:CL
| -cI -(EI YoI l'FI Hxlurf- o1(l i (!l-= o.=
lovol,zlF.lolcoto-
l<=l-l'c| .s9| .rzEI o:lc tr ulo 6 clu oslPg,TIEEil€e iI
l*It(!t(!I E.IL:loS illV t
t= a) j
tk.3 i
l+g E
lEsIFE
[reIEBI
Ir.IlqILIJtolct
lr= Et.= ol<FI
IILl-<lg.s
Fsl"I
I
53Revisi RfRW KabuPaten Muan Enim
{E EXECUTIVE SUMMARY
.gctc(llF
f()'oC'.9.o
g
E-E
E€EH; P6;,gF [,9
*
€E $EEE EIt F t-g;
gEI*EE
EF.FFe--
oc)YcE€^$€-EE OO_
35e
flr3'es{*F e;9FEP
-oE(,(L
d|l,v
([(U!t!t=.oc(lt(tr
.i.{.
ggEPts00(L (ll
.(!c-$lE.F Tfil* tro= o
=E-Z E E.= tD.= 6AYOF
(!
.cc(!r!.v,
=llEC)ocfit:o
(!(UoCctEc,CL
c(5.v(!C:to,€tE(5CLfilT'Ctttv=c)CLT'
(!CGE-q-og,cN
cGJsc(U0
,(0'!fitY
n
o(U
'6o-
cDc(tl-oE
oq)
co.vi5
(!oooC([:txri
C(!c(U
-cq)Y
o(!c
cG'6y
=6jjot,xCG
!,a
(5
coc(!co
t(5
E(!ctor6(lrrrtE
9oEG:ov,
=octuo-cEsrE.E'as9:o cz'FOO.-e.> b-
.:.
EbEf*se$e
s;E5
gEE3
*
cartv6l
ll(,Y=$(!
TxP"s.g 'q^ p
FgsgEEA
ct)collE
'6vCf^65 A5 g5I(Lf-d
c(!C(tt
ov
(U
(UeoDo
gH
=3t!g
Revisi RIRW KabuPaten Muara Enim
* EXECUTIVE SUMMARY
Eef
l- l- 1*l€ lgs ,z|*s lsssr IEs
lesElaslE\i.\gg,,€eg\ea=t,EiliE |;Faf
asa |'ec$EilE
l"* l'* ' l'. a * *
\eegigessi, e'd,ssa*';flt * ; stess ;= a= al-lllct c I I\t'i ls;' lcl-l'l-
Revisi RIRW Kabu1aten Muara Enim
Ig EXECUTIVE SUMMARY
I ; ltrI *F l*F-IpE P IE E E
l'6 3 6
l'6 t5 i5
lr lrln lO
lE= lE=lxllF p5; l. E
l**?? E l5 *
I'e'?uEd;iFl.:.
* nl" *
I€ I EEl* I'r.f 'la lH? E
lq *. lx*;lg.gg l*Eg
lgEg H lEEs
l* * l{'}rllsI l"P 3J - lEP'-
fug ISFEE$lllE ltle lE
l$ lFl'l'tlll
(5Er! t!=(!i: .93!r(UHFf;GFOd!uaA.!.
P- .g
Ftse=dtC F.i
3ss€et s EE c:Z 6Lu (u.- !OE€<.
C(!(!o
=(!
q):Z
s
s(!o:=(gJ(LGOU'(U(I'CCi5bY)Zt-Foo(!m0(].
c(U
-c o)(5C>\ (!'i7E-i5N6atSIorgin C+7Hs3ds=
E+ v
gi e:-9 F Pg-c;(!'E''$ qg
s$itffs$ EE s
q(s
=o(U
c(UT'.lzrl)se(!0o_;k'E t'l(!c
o-(5(Utro .t)(!s,-c-d(Diz o-
t
€.
o,c$
cooocq)
E(!.v,J.Y(uo,E
* *
eiegtitgsisgti
56Revisi RI'RW KabuPaten Muan Enim
g XECUTIVE SUMMARY
\
I
\
\
.lolsl-lll I
tE- .lgE9l4E EI
T EgI
Fs;l
EH€I"II
I
\
\
tllr lJI: I(Lln lpl- l-=lx lolxh 1-*1*-*= l---:
dg s g r* *t Bs
ffi+ !4ia pttel
L-=EE- lt * E*
\:iEFrs;c\iu?eii,Ir t I F-
lE Ee I E$
li dEE ld33fl
(to)c(U
cG(Uir $.g6Bc)LU)
'F, 5--6 -PE 9€e
tE*?g:g*+i
'sE
EEccLZeE6d)-co- tu
reE.yFrDC
-or I
r =,Ee=+
9.E *s rE c E E 9= E F-o .i
SEFFEF.;g$EEE(!o)co-oE(lt
q)
YFoco(L
-<=
Y(gF6o(!co3o-a<
z
Co(!
c.gcIUtC)o-
*o
p-9G-9{? (U=
EE:nsE'sE+-.o 6
a$* [H'a 6EF95cEEE*LEsT
N. i.*
57Revisi RTRW KabuPaten Muan Enim