Aliansi NasionalReformasi KUHP

Tempat: Hotel Cemara, Jakarta Hari, Tanggal: 28 November 2007

Focuss Group Discussion (FGD)

Alur FGDHotel Cemara Jakarta, 28 Nov 2006

Brainstorming tentang KorporasiSharing pengalaman berhadapan dengan Korporasi khususnya dalam Kejahatan Lingkungan dan SDA:

– Modus– Pertanggungjawaban– Jenis Sanksi

Diskusi KelompokPleno

Sekilas Tentang Korporasi

Korporasi menurut pemerintah sangatpenting, karena itu diberi banyakkemudahan. Kemudahan menimbulkan banyak kejahatantetapi sulit dibuktikan secara hukumSebagian besar pelaku kejahatan dalamberbagai UU adalah individu bukan berupabadan hukum

Lanjutan (1)

Dalam UU LH pelaku kejahatan tidak hanyaindividu tetapi juga badan hukum atau korporasiDalam buku I Bab II RKUHP ada tanggung jawabpidana yang dilakukan oleh korporasiDalam konsep hukum pidana, orang dimintaipertanggungjawabannya kalau melakukankejahatan yang terlebih dahulu sudah diatur dalamsebuah UU. Untuk menentukan ada kesalahan harusada niatUntuk manusia, menemukan niat lebih mudah, tetapi bagaimana dengan korporasi ?

Lanjutan (2)

Untuk mengatasi kesulitan menjerat korporasi makaada beberapa teori: pertama, strict liability yaitusuatu membuktikan kejahatan yang dilakukan tanpaharus memeriksa niat pelaku. Kedua, tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh individubisa diambil alih oleh korporasiSiapa yang mewakili korporasi ? Dalam RKUHP = pengurusnya. Biasanya bisa dilihat dalam AD/ART badan hukum ybs.

Lanjutan (3)

Sanksi atas korporasi yang ada dalamberbagai UU yang ada dan juga dalamRKUHP adalah hanya sebatas denda. Tambahan yang ada dalam RKUHP adalahpencabutan ijin usahaPersoalan lain dalam RKUHP adalah yang disebut pelaku adalah orang2 yang memilikihubungan kerja, pengurus atau staff dariperusahaan tersebut.

Lanjutan (4)

Hal lain yang perlu dikritisi dalam RKUHP adalah Tanggung jawab korporasi hanyasebatas ruang lingkup pekerjaan yang sudahditentukan dalam AD/ART perusahaanyang bersangkutan

Catatan Kritis atas Korporasi

Pemilik modal belum dijerat dalam RKUHPKorporasi sebelum berdiri membutuhkan ijin yang sudah penuh kejahatan. Jadi kejahatan LH dan SDA tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan dengankebijakan pemerintah, mulai dari perijinan sampaihukum lingkungan yang tidak mampu menjeratkorporasi. Pertanyaannya, apakah rumusan tindak pidanakorporasi juga perlu menjerat pemberi ijin(pemerintah) sebagai pengambil kebijakan

Catatan kritis (1)

Ada tulisan kompas beberapa waktu lalu, yang menyatakan bahwa pejabat publik bisadijerat pidana. misalnya, jalan berlubang danada pengendara yang mati. Dalam hal ini, pejabat PU bisa dipidana.Prof Romli mengatakan bahwa belumpernah ada pengadilan atas korporasi yang menjatuhkan pidana. Bisa jadi problemnyaada di teksnya dan bisa juga padaimplementasinya

Catatan kritis (2)

Tanggapan atas Prof Romli: (1) Ada kasuspembakaran lahan oleh sebuah perusahaandi Bangkinang, Riau dijatuhi hukum pidana; (2) Kasus pencemaran air kali surabaya, adabeberapa perusahaan yang dijatuhihukuman berdasarkan UU LH

Apa itu Korporasi

Pasal 182 RKUHP Koorporasi adalahkumpulan terorganisasi dari orang dan/ataukekayaan, baik merupakan badan hukummaupun bukan badan hukumPengertian ini berbeda dengan UU LH. Disana hanya disebut bahwa yang bisadiminta pertanggungjawaban adalah orang, kumpulan orang atau badan hukum

Usulan atas korporasi

Ada kontradiksi dan ketidakonsistenandalam pasal 182 itu sendiri dengan pasal 85. Terutama antara korporasi badan hukumyang ditegaskan dalam pasal 85 dengan non badan hukum dalam 182

Lanjutan usulan (1)

Pasal 52• Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana,

harus dipertimbangkan apakah bagian hukum laintelah memberikan perlindungan yang lebihberguna daripada menjatuhkan pidana terhadapsuatu korporasi.

• Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Catatan: Pasal ini bisa dimainkan oleh korporasi, hakim atau jaksa untuk melindungi korporasi

Lanjutan usulan (2)

Pasal 52 mengacu pada konsep pidana sebagaiultimum remedium. Apakah ini tidak membukapeluang untuk membuka bargaining untuk tidakdipidanaBiasnya seringkali di putusan pengadilan. Seringkalidiputuskan bahwa badan hukum adalah yang adaundang2nya. Sepertinya non-badan hukum adalahperkumpulan, firma, etc. Definisinya mungkin bisameluas. Atau tidak perlu ada definisi, nantidiserahkan saja ke interpretasi hakim.

Pengalaman Berhadapan DenganKejahatan Korporasi

Sebuah perusahaan punya logika sendiribahwa dia berusaha secara legal. Perkebunan misalnya mendapat HGU. Dalam kasusLonsum di Sulawesi, ketika melakukanprotes dan masuk ke pengadilan, tidak akanpernah menyinggung HGU-nya. Karena itu, perusahaan tidak pernah merasa melanggarhak orang atau masyarakat adat. Apakahpenyerobotan tanah bisa dipidana ?

Pengalaman (1)

Soal lain adalah ketika perusahaan merusaklingkungan setelah sekian puluh tahunberoperasi. Padahal sejak awal sudahdiprediksikan bahwa tambang pasti merusaklingkungan. Apakah RKUHP tidakmempertimbangkan juga paradigmapembangunan spt ini sebagai sesuatu yang berada di belakang kasus-kasus spt ini ? Karena jika tidak dipertimbangkan, kasus-kasus spt ini akan terus terjadi

Pengalaman (2)

Dalam kasus Lonsum di Sumatera, setelah diberikanHGU baru, wilayah yang menjadi HGU barutersebut menyerobot tanah-tanah masyarakat.Koperasi yang kecil2 di kampung sering bersaingdengan perusahaan2 besar dari China. Merekaakhirnya merusak lingkungan. Tetapi pemerintahsendiri tidak bertanggung jawab atas persaingantidak sehat tersebut. Apakah perusahaan2 kecil ituyang bertanggung jawab ?

Pengalaman (3)

Seringkali terjadi investor itu tidak memiliki modal tetapi karena modal kedekatan dengan bupati makadia bisa membuka hutan, menebang kayunya untukkepentingan sawit. Selanjutnya, akademisi diundanguntuk membuat penelitian bahwa tanah itu tidakcocok untuk sawit. Setelah itu, tanah-tanah itukemudian diduduki oleh masyarakat yang menyebutdirinya sebagai pemilik hak, padahal mereka adalahpenebang kayu yang telah disewa untuk mengambilkayu.

Pengalaman (4)

Di SUMUT sebuah tanah milik PTPN tidak bisamelepaskan sebidang tanah kecuali PTPN itu maumelepaskan. PTPN bersama pemda kemudianmengundang masyarakat (kroni PTPN) untukmenduduki tanah. Ketika tanah itu hendakdilepaskan oleh BPN, PTPN bersembunyi di balikalasan humanis, bahwa tanah itu sudah didudukioleh masyarakat. Ketika dibebaskan tanah itu karenasudah diduduki kroni PTPIN itu langsung jadisertifikat milik para mandor PTPN, yang menduduki tanah itu.

Lanjutan (5)

Beberapa tindakkan seperti membuka hutanhanya untuk mendapat uang untukpengembangan HTI.Apakah semua pelaku itu bisa masukkorporasi atau tebang pilih ?Banyak trik yang dibuat oleh pengusaha ataubirokrat untuk menguntungkan dirinyasendiri. Bagaimana menjerat trik2 itu ?

Lanjutan (6)

Perkebunan kelapa sawit di mentawai banyakmenyerap air yang merugikan lingkungan hidup. Bagaimana menjerat pelaku dalam kasus ini ?Kasus lain adalah transgenik. Di jawa timur sudahada petani yang diproses di pengadilan karenadianggap mencuri hak paten jagungBagaimana dengan perkebunan2 yang ditelantarkan?Untuk korporasi kita memakai bahasa yang mana, apakah bisa dengan rumusan “usaha yang mendatangkan keuntungan” ?

Pembagian Kelompok

Kelompok I mendiskusikan pasal-pasalKorporasi dalam RKUHP, mulai dari pasal47-53Kelompok II mendiskusikan pasal-pasalTindak pidana Lingkungan Hidup 385-390 RKUHP

Catatan Untuk Diskusi Kelompok

Bagaimana kompensasi untuk jenis hak yang lain, misalnya hilangnya hak atas pekerjaan, hak budaya, dsbnya.Tambahan sanksi “melakukan tindakantertentu”Perlu diperjelas definisi pencemaran danperusakan LH