GALLERY FOTO - Audit Board of Indonesia · 2018. 12. 19. · gudang-gudang negara maupun di tempat-tempat lainnya. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan anggaran dan perhitungan

GALLERY FOTO foto-foto warta bpk; rianto prawoto

Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif berfoto bersama dengan peserta Workshop Implementation of ISSAIs on Financial and Compliance Audits di Jakarta, 5 September 2012.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Sekjen BPK RI (kiri) berfoto bersama para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI dengan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu , 27 September 2012.

Pimpinan BPK bersama Deputy Auditor General of CNAO, Chair of INTOSAI Financial Audit Sub-Committee (FAS), Gert Jonsson, INTOSAI Compliance Audit Sub-Committee, Vani Sriram dan Project Director of FAS, Jonas Hallstrom.

Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri memberikan penjelasan tentang konsinyering persiapan pemeriksaan kinerja tematik atas penetapan formasi dan pengadaan PNS formasi tahun 2009 dan 2010 di Jakarta, 5 September 2012.

Anggota BPK Rizal Djalil memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Auditama Keuangan Negara VI di Jakarta, 21 September 2012.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo memukul gong tanda dimulainya rapat koordinasi pelaksana BPK RI TA 2012 dengan tema “Mengoptimalkan Dampak Pemeriksaan Melalui Sinergi Pelaksanaan Optimalisasi Anggaran” di Bogor, 16-19 September 2012.

40 Warta BPKSEPTEMBER 2012

40 - 41 galeri foto.indd 40 11/29/2012 1:23:47 AM

Peserta Peer Review Training, Hotel Atlet Century Park, Jakarta, 24 September - 5 Oktober 2012.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan berfoto bersama dengan peserta The Third Meeting of The ASEANSAI Strategic Planning Committee yang berlangsung di Jakarta, 27 September 2012.

Anggota VII BPK Bahrullah Akbar (barisan depan kedua dari kiri) berfoto bersama dengan panelis dan peserta dalam Diskusi Panel “Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” di Jakarta, 27 September 2012.

Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan melantik para pejabat fungsional BPK.

Ketua BPK Hadi Poernomo berfoto bersama usai acara Halal Bil Halal “Dengan bersilaturahmi diantara kita diusia senja merupakan perwujudan nyata dalam memaknai Romadhon”, 15 September 2012.

41Warta BPK SEPTEMBER 2012

40 - 41 galeri foto.indd 41 11/29/2012 1:24:04 AM


Tiga Landasan Hukum ARK

T ak dipungkiri lagi, peraturan pertama yang memandu Algemene Rekenkamer (aRk) adalah Regeling van de

wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch Indie. Peraturan ini ditandatangani oleh Raja Willem III pada 23 april 1864. Dikemudian hari, dengan berbagai perubahan, peraturan ini diundangkan kembali dengan lembaran negara atau Staatsblad 1925 No.448, atau dikenal dengan nama Indische Comptabiliteitswet atau ICW.

Raja Willem III wafat pada 23 November 1890. Calon penggantinya Wilhelmina. Hanya saja Wilhelmina ini belum dewasa. Sambil menunggu calon pengganti dewasa, roda kerajaan dipegang terlebih dahulu oleh istri dari Raja Willem III, Putri Emma. Putri Emma ini yang menjadi Wali kerajaan Belanda.

Semasa menjadi Wali kerajaan, pada 15 Maret 1898, Putri Emma menandatangani peraturan perundang-undangan baru yang mendukung tugas aRk. Peraturan tersebut yaitu Instructie en verdure bepalingen voor de Algemene Rekenkamer in Nederlandsche Indie (IaR). Peraturan ini dimasukkan dalam staatsblad 1898 No. 164. Inilah yang kemudian dikenal sebagai IaR.

IaR inilah yang menjadi undang-undangnya Algemene Rekenkamer. kalau saat ini sama seperti Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPk. Sementara ICW lebih dulu diterbitkan, merupakan peraturan

42 - 43 tempo doeloe.indd 42 11/29/2012 1:25:00 AM


mengenai penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan Hindia Belanda.

Setelah Wilhelmina dewasa dan dinobatkan menjadi Ratu Belanda, semasanya, IaR ini kemudian disempurnakan lagi dengan peraturan yang dimasukkan dalam staatsblad 1933 No.320. Selain itu, pada masa Wilhelmina diberlakukan pula peraturan Indische Bedrijvenwet yang tertuang di dalam staatsblad 1927 No.419, peraturan ini dikenal dengan singkatan IBW. Peraturan ini mengatur tentang perusahaan-perusahaan berbadan hukum.

akhirnya aRk dalam menjalankan tugasnya berpatokan pada ketiga peraturan tersebut yaitu ICW, IaR, dan IBW. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, tugas algemene Rekenkamer, secara umum, yaitu:1. Melakukan pengawasan atas pengurusan

keuangan, baik pengeluaran maupun penerimaan negara.

2. Melakukan toezicht atau pengawasan atas pengurusan barang negara, baik dalam gudang-gudang negara maupun di tempat-tempat lainnya.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan anggaran dan perhitungan bendaharawan.

Sementara, berdasarkan ketiga peraturan itu, secara umum, fungsi aRk, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap pengurusan (penguasaan, penggunaan, pembukuan) dan pertanggungjawaban keuangan negara.

2. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah.3. Menetapkan tuntutan terhadap para

bendaharawan yang salah, lalai atau alpa yang melanggar ICW dan ketentuan lainnya.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, di masa awal BPk, ketiga peraturan ini pula yang digunakan untuk menjalankan tugasnya. Bahkan, ketiga peraturan produk kolonial Belanda tersebut digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama.

Hingga saat ini pun, beberapa hal yang ada pada ketiga peraturan tersebut masih berlaku di perundang-undangan yang mendukung kerja BPk, walau dengan perubahan-perubahan. Dengan kata lain ‘jiwa’ ketiga peraturan tersebut masih ada di peraturan perundang-undangan terkait BPk saat ini. and

Wilhelmina of the Netherlands 1909

42 - 43 tempo doeloe.indd 43 11/29/2012 1:25:04 AM


AKSENTUASI

P engangkatan PnS selalu menjadi isu yang hangat belakangan ini. Maklum, jumlah PnS dari tahun

ke tahun makin meningkat. BPk mencatat jumlah seluruh PnS pada 2006 sebanyak 3.725.229 pegawai dan

pada 2009 jumlah tersebut meningkat menjadi 4.524.205 pegawai. Untuk itu, pemerintah telah mengambil kebijakan moratorium penerimaan PnS pada 2011 dan 2012.

Hal ini dilakukan karena meningkatnya jumlah pegawai

Audit Kinerja Formasi PNSBPK akan melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pegawai negeri sipil (PNS). Upaya ini untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan penetapan formasi dan pengadaan PNS.

ternyata juga membawa konsekuensi pada pembengkakan jumlah belanja pegawai yang harus ditanggung. BPk mencatat jumlah belanja pegawai yang dibayar pemerintah pusat pada 2006 sebesar Rp73,25 triliun. adapun, pada 2009, jumlah belanja pegawai tersebut telah meningkat menjadi sebesar Rp127,67 triliun. Untuk pemerintah daerah, jumlah belanja pegawai pada 2006 yang dibayar oleh seluruh pemerintah daerah adalah Rp102,33 triliun. adapun, pada 2009 jumlah belanja pegawai yang dibayar sebesar Rp180,99 triliun.

Untuk itulah BPk akan melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PnS pada 2009 dan 2010. Saat menggelar konferensi pers di gedung BPk pada 12 September lalu, anggota BPk agung Firman Sampurna mengungkapkan pemeriksaan kinerja ini dilakukan untuk menilai efektivitas

Suasana sosialisasi persiapan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diadakan pada tanggal 4 September 2012 di Jakarta.

44 - 46 aksentuasi.indd 44 11/29/2012 1:27:49 AM


AKSENTUASI

pelaksanaan kegiatan penetapan formasi dan pengadaan PnS dan untuk menyelamatkan aPBn dari alokasi anggaran PnS yang tidak tepat sasaran.

Pemeriksaan akan dilakukan pada kementerian Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi, Badan kepegawaian negara, kementerian keuangan, kementerian Dalam negeri, serta mengambil sampel pada lima instansi pusat dan 33 instansi daerah.

Menurut agung Firman Sampurna pemeriksaan kinerja ini dilakukan berdasarkan pasal 6 ayat (3) UU no. 15 tahun 2006 tentang BPk. tujuan utamanya tak lain untuk perbaikan kinerja. Selain itu, pemeriksaan juga merupakan lanjutan dari pilot project pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PnS yang telah dilakukan oleh BPk pada 2011 di kemenPan-RB serta Badan kepegawaian negara (Bkn).

Selain itu, lanjutnya, pemeriksaan kinerja kali ini juga merupakan lanjutan dari pilot project pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PnS yang telah dilakukan oleh BPk pada 2011. Dalam pilot project tersebut BPk telah melakukan pemeriksaan kinerja di kemenPan-RB, Bkn serta sampel pada empat instansi yaitu kementerian kebudayaan dan Pariwisata (sekarang kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif), Pemerintah Provinsi Jawa timur, Pemerintah kabupaten kutai kertanegara, dan Pemerintah kota Bekasi.

Dari hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan, BPk mengindikasikan permasalahan atas proses penetapan formasi dan pengadaan PnS. Permasalahan terkait penetapan formasi, antara lain pengendalian intern atas pengelolaan data kepegawaian tidak sesuai ketentuan, database pegawai menurut sistem kepegawaian instansi berbeda dengan database pegawai menurut Sistem aplikasi Pelayanan kepegawaian (SaPk) yang dikelola Bkn.

temuan lain yakni belum ada

SOP dan sosialisasi untuk kegiatan pengusulan formasi PnS di instansi pengusul. Bahkan BPk juga menemukan usulan tambahan formasi dari instansi belum berdasarkan analisis kebutuhan.

adapun, permasalahan terkait pengadaan PnS, antara lain panitia pengadaan CPnS tidak didukung dengan uraian tugas yang jelas, seleksi administrasi penerimaan CPnS tidak cermat dan pengolahan lembar jawaban komputer (LJk) tidak sesuai ketentuan.

BPk juga menemukan latar belakang pendidikan dan penempatan pelamar yang lulus tidak sama dengan formasi yang ditetapkan. Bahkan

pengajuan usulan penetapan nIP tidak sesuai ketentuan. Dokumen pengadaan juga tidak dikelola sesuai ketentuan.

agung mengungkapkan dengan adanya pemeriksaan kinerja ini dapat mendorong entitas untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Sekalipun begitu, lanjutnya, apabila dalam pemeriksaan tersebut

ditemukan hal-hal ketidakpatuhan, ketidakpatutan, kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara akan tetap diungkap.

Dia menjelaskan pelaksanaan kinerja ini merupakan bagian dari program nasional BPk yang disebut pemeriksaan kinerja tematik. BPk melakukan pemeriksaan kinerja tematik berdasarkan prioritas program pemerintah. Salah satunya adalah reformasi birokrasi. “Salah satu area dari reformasi birokrasi adalah sumber daya aparatur negara,” jelasnya.

Dia menambahkan pemeriksaan kinerja yang dilakukan pada saat ini merupakan satu perluasan terhadap sampel pada pemeriksaan yang

telah dilakukan pada 2011. “Ini sangat penting karena tahun ini pemerintah kembali memberi kesempatan untuk penerimaan CPnS. kami berharap dengan pemeriksaan kinerja ini selain ada kehati-hatian dan kami berharap pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelas agung.

Agung Firman Sampurna



AKSENTUASI

Otonomi DaerahWakil ketua BPk Hasan Bisri

mengungkapkan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung juga sering membawa dampak dalam manajemen kepegawaian. Banyak kepala daerah yang merekrut tenaga honorer atau kontrak karena titipan dari anggota tim sukses atau karena kekerabatan, yang pada akhirnya berusaha untuk diangkat menjadi PnS.

“Hal-hal tersebut adalah gejala umum yang terjadi terkait dengan masalah kepegawaian nasional,” katanya.

terkait rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPk, Hasan Bisri menegaskan bahwa tujuan pemeriksaan secara umum adalah untuk menentukan apakah data kepegawaian dapat diandalkan. “Jika menemukan selisih jumlah pegawai dengan data kepegawaian, cari sebabnya. Jangan berhenti sampai adanya perbedaan jumlah saja,” tegasnya.

tujuan lainnya, tambah Hasan, yakni untuk menilai apakah pemerintah dalam menetapkan formasi CPnS memperhatikan analisa beban kerja atau analisa kebutuhan dari instansi yang bersangkutan, dan kemampuan keuangan negara.

“auditor juga harus menilai apakah proses rekrutmen CPnS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, dan konsisten,” kata Hasan.

terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi CPnS, Hasan berpendapat auditor juga harus menilai apakah hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konsisten. Sebab pada temuan pemeriksaan sebelumnya, di beberapa daerah ditemukan terjadinya distribusi pegawai yang tidak proporsional, menumpuk pada satker tertentu.

“Ditemukan juga soal selisih jumlah pegawai menurut SIMPeg pada BkD dan Bkn. Harus dicari apa penyebab adanya selisih ini. Bisa jadi nanti disimpulkan ternyata bukan

selisih data yang terjadi, tetapi memang pegawainya tidak ada. Lalu selama ini, ke mana gajinya?” kata Hasan Bisri.

Wakil ketua komisi II DPR ganjar Pranowo membenarkan hasil yang dijelaskan oleh BPk. Menurut dia, kondisi pengadaan PnS di Indonesia mayoritas tidak sesuai antara posisi dan kompentensi yang dimiliki oleh PnS. namun, seluruh pengadaan PnS sesuai dengan permintaan dari kementerian masing-masing. Jika ada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi masing-masing PnS, hal ini harus dikoreksi. Untuk itu, DPR akan meminta report profil, proses penerimaannya seperti apa serta penempatannya di mana. tujuannya agar tidak ada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi.

tidak hanya itu saja. DPR juga meminta Bkn untuk mengukur kompetensi tiap CPnS yang akan mencalonkan diri menjadi PnS sesuai dengan posisi yang dipilih. tentu saja hal ini memiliki tujuan yang sama dengan BPk, agar tidak memberatkan negara karena merekrut CPnS yang tidak sesuai dengan kompetensi.

Untuk mekanisme laporan profil, proses serta penempatan, ganjar mengakui sejauh ini masih menjadi pembahasan di komisi II DPR. Sepertinya, pemeriksaan kinerja atas Penetapan Formasi dan Pengadaan PnS ini akan menjadi ikon yang dapat memenuhi harapan publik. bw

Ganjar Pranowo

Dari hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan, BPK mengindikasikan permasalahan atas proses penetapan formasi dan pengadaan PNS.


47Warta BPK

ROAD TO WTP

SEPTEMBER 2012

U paya Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNpB) untuk memperoleh opini

Wajar Tanpa pengecualian (WTp) membuahkan hasil. Buktinya, pada saat penyampaian Laporan Keuangan pemerintah pusat Tahun 2011, BNpB merupakan salah satu kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh penilaian WTp bersama 66 lainnya.

Ketua BpK Hadi poernomo

mengatakan opini WTp tersebut diberikan BpK karena BNpB telah melakukan pembenahan terhadap pengelolaan anggaran. Selain itu, laporan keuangannya juga sudah menaati Standar akuntansi pemerintah. perbaikan catatan sistem pelaporan terkait dengan pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik.

pembenahan lain, lanjutnya, yakni pengelolaan aset yang dimiliki

WTP Modal Untuk Percaya DiriBerbagai upaya dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini WTP menjadi modal BNPB untuk lebih transparan dan akuntabel.

sudah dilakukan. Tak hanya itu saja, BNpB juga telah menindaklanjuti sebagian besar temuan hasil audit semua yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara disertai telah memadainya bukti-bukti pendukung atas pendapatan hasil pengelolaan keuangan negara. “Oleh karena itu, BpK memberikan opini WTp terhadap laporan keuangan kepada BNpB,” katanya.

Kepala BNpB Syamsul Maarif mengungkapkan pemberian opini WTp merupakan prestasi yang diraih. Dengan memperoleh opini WTp ini Syamsul berharap bisa menjadi motivasi dan juga percaya diri bagi seluruh jajaran BNpB dalam menjalankan tugas.

Syamsul mengungkapkan selama ini masyarakat hanya mengetahui BNpB sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengatasi bencana. Dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk tanggap dan cepat mengatasi bencana. Dengan adanya perolehan opini WTp ini membuktikan bahwa selama ini BNpB dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dalam penanggulangan bencana juga sudah sesuai dengan ketentuan.

padahal sebelumnya, diakui Syamsul, lembaga yang dipimpinnya pernah mendapat opini disclaimer. Saat itu, kenangnya, dirinya sempat mempertanyakan kenapa lembaganya mendapat opini disclamer. padahal dirinya telah bekerja dengan baik. Bahkan, semua kegiatan juga tidak ada yang

Syamsul Maarif

47 - 49 road to wtp.indd 47 11/29/2012 1:32:00 AM

48 Warta BPK

ROAD TO WTP

SEPTEMBER 2012

fiktif, tidak ada mark up, dan tidak mengurangi kualitas. Sempat pula dia memandang disclaimer hanya penilaian dari luar saja. “Saat itu saya berpikir biarlah disclaimer, tapi saya bisa menolong masyarakat,” jelasnya.

Maklum, tambahnya, bekerja dalam bidang penanggulangan bencana memang tidak bisa direncanakan. Sebab siapapun tidak tahu bakal terjadi bencana. Begitu tejadi bencana, pihaknya langsung bekerja cepat untuk mengatasi bencana. Baginya memberikan pertolongan bagi masyarakat yang terkena bencana menjadi prioritas. Hal ini dilakukan, kata Syamsul, karena ukuran keberhasilan BNpB yakni apabila masyarakat membutuhkan bantuan segera mendapat pelayanan yang cepat dan tidak ada keluhan dari masyarakat.

akibatnya, lanjut Syamsul, pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana seringkali terabaikan. Selain itu minimnya jumlah personil yang dimiliki BNpB juga menjadi faktor utama. Saat itu, BNpB hanya memiliki 80 personil. Dengan demikian begitu terjadi bencana, semua personil diterjunkan untuk mengatasi bencana, seperti menolong korban. Selain itu, dana bantuan bencana juga harus cepat dibagikan kepada korban bencana untuk memulihkan keadaan. “Kondisi itu membuat pencatatan penggunaan dana bantuan seringkali terabaikan,” kata Syamsul.

Namun begitu, memperoleh opini disclaimer dari BpK, Syamsul mengaku baru mulai terpikirkan untuk membenahi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Sejak itulah, dia bertekad untuk melakukan pembenahan agar di tahun mendatang tidak memperoleh opini disclaimer lagi. Sebab selama ini masyarakat beranggapan bila mendapat opini disclaimer, lembaga yang dipimpinnya selalu dipersepsikan sebagai lembaga yang korup. “Ini terjadi karena masyarakat juga belum mengetahui mengenai disclaimer,” jelas Syamsul.

Untuk itu, berbagai upaya dilakukan untuk membenahi lembaga yang dipimpinnya. Salah satunya, dia terjun langsung ke lapangan. Di sana dia menemukan berbagai persoalan menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Salah satunya kurangnya koordinasi.

persoalan lain yang ditemukan Syamsul yakni minimnya jumlah personil yang dimilikinya. Kurangnya


49Warta BPK

ROAD TO WTP

SEPTEMBER 2012

SDM ini juga menjadi faktor kurangnya perhatian pada penyajian laporan keuangan.

Upaya pertama yang dilakukan yakni mengusulkan penambahan SDM. Beruntung, upayanya membuahkan hasil. Jumlah SDM di BNpB bertambah dari 80 orang kini sudah menjadi 300 orang. Dengan adanya SDM tersebut, peningkatan kemampuan SDM dengan memberikan pelatihan dalam bidang penyajian laporan keuangan. Untuk itu pihaknya juga menjalin kerja sama dengan BpKp.

Syamsul juga mengakui adanya dukungan dari pihak BpKp juga memberikan kontribusi dalam penyajian laporan keuangan. Bahkan, dia juga meminta salah satu petugas BpKp untuk berkantor di BNpB. Tugasnya memberikan bimbingan dan memantau penggunaan anggaran. “BpKp memberikan rambu-rambu penggunaan dan pengelolaan keuangan,” katanya.

Dia bersyukur lembaganya sudah memperoleh opini WTp. Baginya prestasi yang diperolehnya memberikan dampak yang besar bagi jajarannya. Salah satunya sebagai motivasi. Selain itu, dapat memberikan pemahaman masyarakat bahwa BNpB telah bekerja dan tidak korupsi.

Lebih penting, lanjutnya, predikat WTp adalah sebuah modal untuk bekerja lebih baik. Tidak hanya pada tataran formal penyajian keuangan, tetapi juga harus ditunjukan dalam hasil kerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dia juga berharap BpK dapat melakukan audit kinerja terhadap BNpB. “Saya menunggu kapan BpK melakukan audit kinerja dan tak hanya pemeriksaan penyajian laporan keuangan, “ kata Syamsul.

Pemeriksaan Khas BencanaMenurut dia, dalam

penanggulangan bencana banyak kendala. apalagi dalam penanggulangan bencana semua pihak juga ikut terlibat. Untuk itu, pihaknya juga berusaha untuk mengurangi persoalan tersebut. Sekalipun begitu, dia juga tak ingin menghilangkan amanat yang diberikan rakyat atas berdirinya BNpB. “Saya bersyukur di satu sisi BNpB bisa melayani rakyat, di sisi lain juga dianggap patuh terhadap peraturan,” kata Syamsul.

Hanya saja ke depan Syamsul berharap ada kesepahaman antara pemeriksa BpK dengan apa yang dilakukan BNpB dalam menanggulangi bencana. Untuk itu, dia juga telah melakukan diskusi dengan pihak BpK untuk memahami penanggulangan bencana. Sebab sejumlah persoalan juga dihadapi dalam penanggulangan bencana.

paling tidak, Syamsul berharap ada perspektif sama antara pemeriksa dengan tugas yang diemban BNpB . Dengan begitu BNpB tidak hanya bisa menolong masyarakat yang terkena bencana, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan.

Dia seringkali menghimbau stafnya untuk tidak takut bertindak demi kepentingan masyarakat asal sesuai dengan peraturan. Untuk itu, perlu adanya model pemeriksaan yang khas untuk audit bencana. Sebab, menurutnya, audit bencana berbeda dengan audit lainnya.

Hal ini dilakukan karena penanganan bencana selalu ada resistensi untuk diperiksa. Dengan adanya bencana tsunami di aceh pada 2004, dunia juga telah melihat bahwa bencana itu bisa diperiksa ketaatannya. Bahkan, Indonesia sebagai penggagas audit bencana.

Sekalipun telah memperoleh WTp, Syamsul merasa masih banyak kelemahan. Untuk itu, selain dia bertekad akan mempertahankan predikat WTp tersebut, juga akan terus membenahi berbagai persoalan

di lembaganya. Selain itu, dia juga akan melakukan monitoring terhadap penggunaan bantuan dana bencana.

Dia bertekad untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan. “Transparan dan akuntabilitas akan menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Syamsul.

bw

Syamsul berharap ada

kesepahaman antara

pemeriksa BPK

dengan apa yang

dilakukan BNPB

dalam menanggulangi

bencana. Untuk

itu, telah melakukan

diskusi dengan

pihak BPK untuk

memahami penanggu -

langan bencana.



INTERNASIONAL

P ada 2-4 September 2012, BPK dan JaN Malaysia kembali bertemu untuk membahas masalah audit

lingkungan dan kerja sama bilateral. Pertemuan teknis itu merupakan kelanjutan dari kerja sama kedua badan pemeriksa keuangan negara yang berlangsung di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain pimpinan dan delegasi dari BPK dan JaN Malaysia, juga hadir Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

delegasi JaN Malaysia berjumlah 13 orang dipimpin oleh dato' Hj. anwari bin Suri, deputy auditor General (Federal). adapun, delegasi

BPK dipimpin oleh anggota BPK ali Masykur Musa. Juga hadir Kepala Perwakilan BPK Propinsi Nusa Tenggara Barat Eldy Mustafa.

dalam sambutan pembukaannya, ali Masykur Musa mengatakan JaN Malaysia dan BPK sudah menandatangani Memorandum of Understanding pada 2007 di Mexico City. Tujuan dari MoU tersebut adalah untuk menguatkan, meningkatkan dan mengembangkan kerangka kerja sama dan efisiensi timbal balik antara BPK RI dan JaN Malaysia di bidang audit Kepentingan Publik dengan dasar kesamaan dan menguntungkan kedua belah pihak.

“Sebagai implementasi MoU tersebut, BPK dan JaN telah melakukan berbagai aktivitas kerja sama dalam bentuk pendidikan/

BPK & JAN Malaysia Lanjutkan Upaya Perlindungan Laut

pelatihan dan parallel audit, seperti pada pengelolaan hutan dan mangrove (forest management and mangroves management) di Selat Malaka pada 2010 – 2011,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, BPK dan JaN melaksanakan paralel audit di bidang perikanan (Illegal, IUU Fishing). Technical Agreement antara BPK dan JaN Malaysia dalam bidang IUU Fishing dan Water Resources Management telah dilakukan di Pangkor, Perak-Malaysia, pada 9-12 april 2012. Isi dari persetujuan itu termasuk dalam action plan, antara lain :

Melaksanakan Audit on IUU Fishing tahun 2012 dan penerbitan laporan tersebut pada tahun 2013.

Melaksanakan Parallel audit tentang Pengenaan Bea Cukai atas Ekspor Barang dan pelaksanaan on Secondment Program pada Juli 2012.

Menyusun Audit Plannning Memorandum (APM) & Audit Design Matrix (ADM) on Water Resources Management pada Semester II tahun 2012. aPM ini yang akan kita bahas pada pertemuan teknis kali ini.

Pelaksanaan beberapa workshop pada tahun 2012, seperti GIS Training di Indonesia, e-learning workhsop di Malaysia dan pengiriman narasumber BPK untuk pelatihan IPSaS di Malaysia.

ali Masykur menambahkan pembahasan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman tentang hasil pemeriksaan paralel atas IUU Fishing akan dipresentasikan pada level aSOSaI di Penang, Malaysia pada 18 September 2012.

“Ini juga merupakan bagian dari komitmen Working Group on Environmental Audit (WGEa) INTOSaI. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian kekayaan sumber daya alam dan lingkungannya agar kebangkitan dan kejayaan sektor kelautan dan

Anggota BPK Ali Masykur Musa dan Dato’ Hj. Anwari bin Suri, Deputy Auditor General (Federal) JAN Malaysia, menandatangani perjanjian kerja sama audit lingkungan dan kerja sama bilateral, belum lama ini.

50 - 52 internasional.indd 50 11/29/2012 1:35:25 AM


INTERNASIONAL

perikanan dapat tercapai sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kedua negara,” jelasnya.

Menurut dia, pemanfaatan kelautan dan perikanan harus diselaraskan dengan upaya perlindungan sumber daya tersebut, agar dapat berkelanjutan untuk kehidupan anak cucu kita.

Oleh karena itu, lanjutnya, koordinasi dan kerja sama yang baik antar Indonesia dan Malaysia dalam upaya perlindungan laut merupakan hal esensi yang harus segera diwujudkan.

”Kami meyakini bahwa hasil audit BPK dan JaN dapat memberikan konstribusi positif dalam upaya memperbaiki kualitas kelautan dan perikanan masing-masing negara. Rekomendasi dari hasil audit juga akan dapat memberikan dampak positif dalam memperbaiki, meningkatkan dan membatasi persoalan kelautan dan perikanan,” tuturnya.

ali Masykur juga mengharapkan pertemuan ini akan memberikan dampak dengan skala lebih besar di INTOSaI WGEa. Hasil audit ini, tambahnya, akan dipresentasikan pada level aSOSaI di Penang, Malaysia pada September 2012, seperti yang sudah tercantum dalam komitmen INTOSaI Working Group on Environmental Audit (WGEa).

”Kami harap, apa yang akan dipresentasikan pada pertemuan ini dapat memberikan konstribusi yang positif bagi seluruh delegasi kedua negara. Saya juga berharap bahwa kita dapat terus melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin selama

ini dengan baik dan memberikan kontribusi yang semakin optimal bagi kedua badan pemeriksa dan pembangunan berkelanjutan pada umumnya.”

Hasil pertemuan Kedua tim audit IUU Fishing dan

Customs telah menyelesaikan target dari pertemuan yaitu penyusunan outline laporan parallel audit. Kedua tim audit dapat melanjutkan penyelesaian laporan audit di masing-masing negara.

”Saya berharap kerja sama ini memberikan manfaat langsung bagi kedua negara dan SaI atas kerja sama yang dilakukan dan pengalaman yang dimiliki di bidang parallel audit lingkungan. Kami juga mengharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak dengan skala lebih besar di INTOSaI WGEa,” papar ali Masykur dalam sambutan penutupannya.

Selain itu, pada pertemuan ini

telah merancang implementasi kerja sama pemeriksaan paralel selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Kesepakatan teknis antara BPK dan JaN untuk implementasi kerja sama selanjutnya, meliputi action plan, sebagai berikut:

Penyusunan laporan paralel audit IUU Fishing dan Customs.

Kesepakatan atas Audit Plannning Memorandum (APM) & Audit Design Matrix (ADM) on Water Resources Management yang akan dilaksanakan audit pada Semester II tahun 2012.

Pengembangan Audit Plannning Memorandum (APM) & Audit Design Matrix (ADM) on Food Security ( Agriculture) pada pertemuan teknis selanjutnya di Malaysia. audit akan dilaksanakan pada semester II tahun 2013.

Pelaksanaan secondment dan riset atas Accountability Index of Financial Management dan Quality Assurance tahun 2013.

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi tengah bertukar cinderamata.



INTERNASIONAL

SEBaGaI lembaga negara, BPK menghadapi tuntutan dari stakeholders yang semakin meningkat. Untuk menghadapi tuntutan itu, BPK senantiasa berupaya meningkatkan kapasitasnya, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia. Salah satu langkah yang diambil melalui kerja sama dengan badan pemeriksa negara lain.

BPK dapat meningkatkan kapasitas para pegawai melalui pertukaran pengalaman dan berbagi pengetahuan dengan badan pemeriksa negara lain, melalui training-training yang diselenggarakan, pertukaran informasi, workshop-workshop, dan sebagainya.

Hubungan dan kerjasama ini tidak mungkin tidak dilaksanakan, karena sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak mungkin menutup diri. dengan prinsip politik bebas aktif, Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan masalah sendiri dan aktif dalam berperan di kancah internasional.

Sampai dengan saat ini BPK telah melaksanakan MoU dengan 14 BPK negara lain, termasuk dengan JaN Malaysia. Hubungan BPK dan JaN Malaysia dimulai dengan pelaksanaan Technical Meeting pertama di Indonesia pada saat ulang tahun BPK ke 60 pada Januari

2007. Hubungan ini disahkan dengan penandatanganan perjanjian pada 4 November 2007 saat International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSaI) ke-19 di Mexico City, Mexico. MoU antara BPK RI dan JaN Malaysia telah berjalan selama 5 tahun sampai dengan tahun 2012 ini, dan akan terus diperpanjang secara otomatis setiap 2 tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya, berdasarkan Pertemuan Teknis BPK - JaN di Perak, Malaysia pada 9 – 11 april 2012, kedua pihak sepakat mengadakan pertemuan teknis di Mataram, Indonesia pada tanggal 2 – 4 September 2012.

Tujuan pelaksanaan Pertemuan Teknis di Mataram antara BPK dan JaN Malaysia:

Lesson Learnt Parallel Audit:• di bidang illegal, unreported, and unregulated (IUU)

fishing • di bidang custom Menyusun Outline Paralel audit Report Pembuatan Audit Planning Memorandum (aPM)

paralel audit di bidang water resources management;

diskusi Next Implementation kerjasama bilateral antara BPK RI dan JaN Malaysia.

Latar Belakang Pertemuan

Peserta pertemuan antara BPK dan JAN Malaysia berfoto bersama


Pengelolaan Keuangan Negara Tentukan Nasib Bangsa

Kemenkeu Siap Pangkas Perjalanan Dinas

JAKARTA: Wakil Presiden Boediono menegaskan pengelolaan keuangan negara merupakan faktor penting dan berkaitan erat dengan nasib bangsa. Sejarah membuktikan banyak negara hancur karena tidak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.

“Dalam sejarah dunia, naik turunnya kerajaan, negara, itu selalu terlihat dari pasang surutnya keuangan negara. Dari zaman Romawi, income-nya tinggi tapi lama kelamaan menyusut, keuangan negara runtuh dari kekuatan politiknya,” kata Boediono dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012, di Jakarta, Selasa (11/9).

Wapres mengungkapkan dua revolusi besar dunia di abad 18 juga berawal dari masalah keuangan negara. Contoh, revolusi Prancis pada 1789 yang diawali dari penetapan pajak oleh Raja Louis yang dianggap terlalu besar oleh rakyatnya karena tengah dilanda kesulitan

keuangan. Lalu, revolusi Amerika Serikat, pada 1776 juga berawal dari pajak ekspor yang terlalu besar.

“Tahun 30-an, Jerman akhirnya jatuh ke tangan Hitler karena masalah keuangan negara yang amburadul. Penyebabnya, beban utang yang sangat besar karena mereka harus membayar kerugian saat Perang Dunia I. Akhirnya Nazi menawarkan solusi jangka pendek dengan melakukan nasionalisasi di beberapa sektor, yang berujung pada peperangan. Akhir-akhir ini di Eropa juga terjadi krisis karena masalah keuangan negara,” paparnya seperti dikutip Investor Daily.

Boediono menambahkan para pengelola keuangan negara di pusat dan daerah yang bekerja dengan baik, patut diberi gelar sebagai negarawan. Sebaliknya, untuk para pengelola keuangan yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, apalagi menggerogoti uang negara, tidak pantas disebut negarawan.

JAKARTA: Kementerian Keuangan siap melakukan penghematan terhadap anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga (K/L) pada 2013 yang bisa mencapai Rp21 triliun.

“ Itu untuk semua K/L, baik DPR maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), itu juga untuk perjalanan dinas baik ke luar negeri maupun dalam negeri,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Jakarta, Kamis (13/9).

Menurut dia, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan seluruh K/L untuk bisa melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas. “Kami berharap tetap dapat melakukan penghematan perjalanan dinas pada tahun depan, makanya akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan kepada masing-masing K/L,” ujarnya.

Agus menjelaskan dana perjalanan dinas tersebut untuk lembaga pemerintahan, DPR, BPK, dan lembaga-

lembaga lainnya. Pada tahun ini, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp18 triliun. Namun untuk tahun depan anggaran itu naik menjadi Rp21 triliun.

“Bahwa anggaran nonoperasional yang tidak utama untuk melakukan penghematan selama 3 tahun terakhir sudah terus-terusan kita lakukan,” tegasnya seperti dikutip Neraca.

Dalam nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2013, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja barang sebesar Rp159,2 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp27,4 triliun atau 14,7% dari APBNP 2012 yang sebesar Rp186,6

triliun. Penyebab turunnya anggaran belanja barang

yakni efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering.

Agus Martowardojo

Budiono


Lintas PERISTIWA

53 - 54 lintas peristiwa.indd 53 11/29/2012 1:41:58 AM

BPK Didesak Audit Kerja DPR

Golkar Partai Terkorup

JAKARTA: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran meminta BPK mengaudit kerja legislasi DPR sebelum mengaudit KPK.

“Setelah disahkan, banyak UU yang digugat ke Mahkamah Konstitusi,” kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum, di Jakarta, Jumat (29/9).

Dia menambahkan gugatan itu menunjukkan bahwa kinerja DPR melempem. Padahal mereka ditopang dengan anggaran yang besar. Tahun lalu biaya membahas 94 UU sebesar Rp173,45 miliar, naik dua kali lipat dari tahun ini untuk menyelesaikan 64 beleid.

Namun, sampai masa sidang tinggal 3 bulan, DPR baru menyelesaikan 11 UU. Banyak beleid penting

seperti UU Perlindungan Tenaga Kerja, belum beres. “Karena itu, sebelum minta mengaudit KPK, mereka harus mengaudit internalnya lebih dahulu,” tegas Uchok.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengakui bahwa kerja parlemen belum maksimal. Alasannya, banyak UU yang kompleks sehingga pembahasannya molor. UU Keistimewaan Yogyakarta, misalnya, baru disahkan bulan lalu karena menuai kontroversi soal jabatan Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur.

Priyo berjanji akan menggenjot kinerja DPR, meski pesimistis seluruh

beleid selesai sesuai dengan target. “Minimal setengah dari yang ditetapkan program legislasi,” kata politikus Golkar ini seperti yang dikutip Tempo.

JAKARTA : Pemerintah mengumumkan Partai Golkar sebagai partai terkorup sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini adalah kesimpulan dari Sekretariat Kabinet berdasarkan jumlah surat pemberian izin penyelidikan dan penyidikan dari presiden.

Menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dari 176 surat izin pemeriksaan, 64 dikeluarkan untuk politikus dan pejabat dari Golkar. Di urutan kedua, sebanyak 32 izin untuk para pejabat dari PDI Perjuangan. Adapun sebanyak 92% izin untuk pemeriksaann kasus korupsi. “Ini bukan untuk buka aib. Mari sama-sama kita mengawal anggaran,” kata Dipo dalam jumpa pers di kantornya, belum lama ini.

Urutan berikutnya adalah Partai Demokrat yang menyumbangkan 20 politikusnya yang diperiksa secara hukum. Partai Persatuan Pembangunan berapa pada posisi keempat dengan 17 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 9 orang, Partai Amanat Nasional 7 orang, Partai Keadilan Sejahtera 4 orang, dan Partai Bulan Bintang 2 orang.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai

Golkar Fadel Muhammad menuding Dipo bermain politik menjelang Pemilihan Umum 2014. “Ini sudah dirancang dengan matang untuk merugikan Golkar,” katanya.

Uchok Sky Khadafi

Dipo Alam


Lintas PERISTIWA

53 - 54 lintas peristiwa.indd 54 11/29/2012 1:42:00 AM


PANTAU

K asus Bank Century tetap menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan.

Meski Timwas Century menghadirkan mantan Ketua KPK antasari azhar dan mantan Wapres Jusuf Kalla untuk memberikan penjelasan, tetapi belum ada fakta kuat yang mampu membuka tabir gelap yang menyelimuti kasus ini.

sebagaimana diungkapkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di hadapan Timwas, kasus Bank Century adalah kasus misterius nan gelap. Kasus yang telah menyedot perhatian masyarakat Indonesia tersebut bisa terjadi karena semua dilakukan melalui ‘operasi senyap dan gelap’, tanpa adanya laporan yang diberikan, baik kepada Presiden susilo Bambang Yudhoyono maupun kepada Wapres Jusuf Kalla.

"Karena, operasi pemberian dana talangan ke Bank Century ini melalui ‘operasi senyap’ maka akhirnya timbullah masalah yang tak kunjung selesai hingga saat ini," kata Jusuf Kalla ketika memberikan penjelasan pada rapat Tim Pengawas Bank Century DPR di Gedung MPR/DPR/

DPD, Jakarta, belum lama ini.JK mengatakan kasus Century

bermula ketika Bank Indonesia memberikan dana talangan ke Bank Century sebesar Rp50 miliar pada 13 November 2008. Karena tidak ada laporan kepada Presiden maupun Wakil Presiden, diapun tertarik untuk mengulik persoalan pemberian dana talangan kepada Bank Century yang dinilai sebagai persoalan besar tetapi dasar hukumnya tidak jelas.

saat itu presiden sedang melakukan kunjungan keluar negeri, JK yang menjabat sebagai wakil presiden segera mengundang

Kasus Century Buah dari ‘Operasi Senyap’

Antasari Azhar dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membeberkan keterangan di hadapan Timwas Kasus Bank Century di DPR. Bisakah keterangan itu menjadi pembuka jalan penuntasan kasus bailout Bank Century Rp6,7 triliun itu?

Menteri Keuangan sri Mulyani dan beberapa pejabat terkait lainnya untuk rapat di Istana Wakil Presiden pada 20 November 2008, sekaligus meminta penjelasan perihal tersebut.

"saya bertanya kepada sri Mulyani mengapa memberikan dana talangan ke Bank Century," kata Kalla.

Dia menambahkan sri Mulyani saat itu menjelaskan dirinya mendapat laporan dari Bank Indonesia bahwa terjadi krisis Bank Century yang berdampak sistemik sehingga perlu memberikan dana talangan, Hal itulah, katanya, yang membuat dirinya marah.

JK menjelaskan Bank Century adalah bank kecil. sehingga kalau bank tersebut krisis, itu tidak akan menimbulkan dampak krisis keuangan. "Kalau kondisinya tidak krisis dan diberikan bantuan dana talangan, itu artinya ada perampokan terhadap uang negara sehingga saya memerintahkan untuk menangkap pemilik Bank Century," jelasnya.

Menyinggung soal laporan bekas Menteri Keuangan sri Mulyani seputar blanket guarantee atas Bank Century. JK menegaskan sejak awal dia tidak setuju blanket guarantee terhadap Bank Century.

Menurut dia, ada empat menteri yang memintanya untuk menyetujui blanket guarantee atas Bank Century. "Yang kita setujui meningkatkan penjaminan hingga Rp2 miliar per nasabah," tuturnya.

Lebih lanjut JK menyebutkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang

Antasari Azhar

55 - 57 pantau.indd 55 11/29/2012 1:38:07 AM


PANTAU

(Perppu) No 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2010 tidak adil. "Terus terang Perppu itu tidak adil. Tiba-tiba Menkeu diberi kewenangan tidak terbatas, tidak boleh dipertanyakan dan tidak bisa dihukum," paparnya.

Dengan Perppu ini, kata JK, keadaan ekonomi harus masuk kategori sistemik. Namun di saat bersamaaan, dalam rapat Komite stabilitas sistem Keuangan (KssK) tidak ada kata bulat ihwal keadaan sistemik. "Dalam rapat 21 November dan 24 November tidak ada satu kata sistemik. Lho, mengapa tiba-tiba sistemik," tanya JK heran.

JK menilai bailout Century dalam praktiknya merupakan pemberian blanket guarantee, karena jika berpijak pada Perppu tidak masuk kategori sistemik. "Blanket guarantee tidak perlu sistemik. Yang dipakai Perppu, tetapi tanpa sistemik ya itu namanya blanket guarantee," tegasnya.

JK memaparkan dalam rapat itu dirinya mendapat laporan negara telah kehilangan uang Rp2,5 triliun. Menurut dia, negara sudah dirampok. Boediono dan sri Mulyani mengakui telah ditipu BI. Oleh karena itu, JK segera memerintahkan penangkapan pelaku perampokan uang negara tersebut.

Yang membuat JK kesal, dalam rapat tanggal 20 November, yang membahas kondisi ekonomi Indonesia, dia mendapat laporan bahwa perekonomian aman terkendali. Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, tak melaporkan soal kondisi Bank Century. "Dua jam kemudian baru saya mendapat laporan seolah negeri ini mau kiamat," kata JK.

saat itu, JK memerintahkan penangkapan pelaku perampokan uang negara tersebut. "Tapi tak mau ditangkap pula. Itulah operasi senyap. Kalau dirinya sebagai pejabat Presiden tak boleh tahu, apalagi anda (Timwas Century)," paparnya

kepada anggota Timwas. Dia mengatakan jika mau

dilakukan pemeriksaan, maka BI yang harus diperiksa. "seharusnya, BI ditanyakan alasannya menyatakan Century sebagai masalah sistemik. Padahal, seluruh notulen rapat membahas ekonomi Indonesia tak pernah menyinggung masalah sistemik. Bahkan Menteri Keuangan sri Mulyani pun tak menyebutkan hal tersebut," kata JK.

Tak Bicarakan Soal Bailout.sementara itu, dalam kesempatan

rapat yang sama, mantan Ketua KPK antasari azhar meralat pemberitaan salah satu televisi swasta mengenai substansi rapat di Istana Negara

Jakarta pada 9 Oktober 2008. antasari mengatakan pertemuan yang dipimpin Presiden susilo Bambang Yudhoyono itu tidak membicarakan bailout Bank Century.

"Rapat itu tidak ada satu kata pun menyebut Bank Century, apalagi bailout. Ini perlu saya luruskan. Tidak ada bicara tentang Century," kata antasari, saat menghadiri rapat Tim Pengawas Bank Century, di Gedung Kompleks Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2012).

antasari dipanggil oleh Timwas setelah memberikan keterangan

kepada salah satu stasiun televisi. Dalam pemberitaan itu, antasari disebut mengaku bahwa rapat Oktober 2008 itu membahas mengenai bailout Bank Century. Pemberitaan itu kemudian menjadi polemik.

Dia mengatakan setelah pemberitaan itu, dia langsung meminta pengacaranya, Maqdir Ismail, untuk meluruskan agar tidak menjadi polemik. Dia mengira, setelah Presiden menjelaskan mengenai rapat Oktober 2008 masalah itu akan selesai. Namun, polemik malah berlanjut.

antasari mengaku menyayangkan kritikan dari berbagai pihak yang diarahkan kepada dirinya pascapemberitaan itu. seharusnya, semua pihak meneliti terlebih dulu apa yang disampaikan sebenarnya.

Dia menjelaskan dirinya diundang bersama pimpinan institusi penegak hukum lain untuk membicarakan antisipasi krisis ekonomi. Ketika itu, katanya, Presiden menyebutkan agar Indonesia jangan sampai mengalami krisis seperti 1998.

Dia menambahkan sebagai penegak hukum, yang menarik dalam pertemuan itu mengenai keterbatasan aturan untuk penyelamatan ekonomi. Padahal, lanjutnya, langkah penyelamatan ketika krisis tidak bisa dengan cara yang normal.

"Dalam konteks itu kami sampaikan bahwa mendukung langkah kebijakan untuk atasi krisis. Bangsa mana yang ingin seperti krisis 1998. Namun, apabila dalam kebijakan itu ada oknum yang menyalahgunakan, KPK akan menindak," kata antasari.

seminggu setelah rapat itu, lanjutnya, Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia ketika itu mendatangi KPK. salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu, kata dia, yakni rencana memberi suntikan dana kepada Bank Indovert.

Jusuf Kalla

55 - 57 pantau.indd 56 11/29/2012 1:38:08 AM


PANTAU

seingat antasari, Boediono menyebut hendak memberi bailout senilai Rp4,7 triliun. antasari menganggap pertemuan itu sebagai tindaklanjut dari rapat tanggal 9 Oktober, yakni untuk penyelamatan perekonomian.

Namun, kepada Boediono, antasari menyarankan agar bailout itu dibatalkan lantaran kondisi Bank Indovert yang bermasalah. "sambil guyon saya katakan, kalau (membantu) Bank Indovert sama saja kita mengisi ember bocor karena itu bermasalah. sebaiknya diamputasi aja. Beliau (Boediono) katakan, DPR sudah setuju," ucapnya.

setelah itu, lanjut antasari, dia mendapat informasi bahwa bailout untuk Indovert dibatalkan. Namun, informasi lain yang diterimanya, yakni ada bailout untuk Bank Century. antasari mengaku langsung meminta stafnya menghubungi Boediono untuk mengkonfirmasi informasi itu.

Pasalnya, tambah antasari, Presiden telah mengarahkan agar pihak terkait terus berkoordinasi dengan institusi penegak hukum, termasuk KPK, dalam setiap langkah penyelamatan ekonomi ketika rapat tanggal 9 Oktober. Karena itu, dia ingin meminta penjelasan Boediono.

"saya ingin tanyakan apakah benar

ada suntikan Century. Pertanyaan saya semula tidak ada maksud lain, hanya meneruskan apa yang dirapatkan tanggal 9 Oktober untuk terus komunikasi. Kalau ada (bailout) Bank Century, kok tidak dikomunikasikan?" katanya.

Namun, ketika dihubungi, Boediono tengah berada di amerika serikat. antasari mengaku meminta dijadwalkan pertemuan dengan Boediono setelah kembali ke Indonesia. "Waktu berlalu, tidak sempat ketemu Pak Boediono, tetapi ketemu petugas Polda Metro Jaya dengan status tahanan. sejak itu kami tidak tahu lagi persoalannya," pungkas antasari.

Melengkapi MozaikPasca pemberian keterangan

mantan pimpinan KPK antasari azhar dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, para anggota Timwas Bank Century DPR memiliki anggapan baru bahwa bailout bank itu bukan demi penyelamatan ekonomi nasional. Namun demi menyelamatkan dana jumbo nasabah tertentu di bank itu.

Bambang soesatyo, anggota Timwas Bank Century DPR, mengatakan fakta di balik cerita soal Blanket Guarantee yang disampaikan oleh JK, telah melangkapi ‘mozaik’

atau gambaran bahwa situasi krisis keuangan global 2008 ketika itu telah ditunggangi. Dan opsi kebijakan yang dipilih dijadikan modus untuk melakukan kejahatan terhadap negara.

Diketahui bahwa saat itu, pada saat wacana tentang blanket guarantee mengemuka, gagasan tentang bailout atau menalangi bank bermasalah nyaris tak terdengar. Ketika blanket guarantee ditolak dan diganti dengan penjaminan maksimal Rp2 miliar per nasabah pada 13 Oktober 2008, di sinilah diduga dimulainya operasi senyap dan lahirnya kebijakan-kebijakan misterius sebagaimana dimaksud Jusuf Kalla, kata Bambang.

"Kesimpulannya, patut diduga ada indikasi kegiatan pencarian dana ilegal dengan modus penyelamatan bank. Dimana di bank itu ada nasabah tertentu yang memiliki dana jumbo hingga Rp2 triliun," kata Bambang di Jakarta, baru-baru ini.

Dana jumbo nasabah individual itu ada bersama dana ratusan miliar milik sejumlah Badan usaha Milik Negara (BuMN), Yayasan asabri, dan Yayasan Bank Indonesia (BI) yang terancam hangus jika Bank Century tidak di bailout.

"Jadi, keliru jika ada anggapan bahwa bailout Bank Century adalah langkah penyelamatan ekonomi Indonesia. Yang ada justru dana bailout itu hanya untuk menyelamatan dana jumbo nasabah tertentu di bank tersebut dengan menunggangi kondisi krisis finansial global tahun 2008," tegas Bambang.

"sebab kalau oknum Bank sentral atau BI dan penguasa bisa menunggangi dan menyalahgunakan dana bailout Bank Century yang hanya Rp6,7 triliun itu, entah berapa besar kerugian yang harus ditanggung negara dan rakyat jika pencadangan blanket guarantee sebesar Rp300 triliun itu juga ditunggangi dan disalahgunakan," tandasnya. bd

55 - 57 pantau.indd 57 11/29/2012 1:38:11 AM

Documents

GALLERY FOTO - Audit Board of Indonesia · 2018. 12. 19. · gudang-gudang negara maupun di tempat-tempat lainnya. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan anggaran dan perhitungan