GALLERY FOTO - bpk.go.id · dalam memperingati Hari Ibu. Anggota BPK Rizal Djalil bertemu dengan tokoh-tokoh Universitas Indonesia. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri didampingi oleh Ditama

GALLERY FOTO

42 Warta BPKJANURARI 2012

Ketua BPK Hadi Poernomo meresmikan Gedung BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menyaksikan

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi di Mataram.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tengah menandatangani Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja Tahun 2012 dalam kaitan pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI. Turut menyaksikan penandatanganan

tersebut Sekjen BPK Hendar Ristriawan.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Tim Audit Kasus Bank Century BPK memberikan penjelasan dalam Sosialisasi Hasil

Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas Kasus PT Bank Century Tbk. Tim itu terdiri dari I Nyoman Wara (penanggung jawab),

Novy Pelenkahu, dan Harry Purwaka.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan memberikan sambutan di depan peserta Prarapat Kerja Pelaksana BPK RI di Pusdiklat BPK RI, di Jakarta. Hadir juga dalam acara itu Wakil

Ketua BPK Hasan Bisri.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri (paling

kiri) tengah berdebat di MetroTV dengan

anggota parlemen dari Partai Golkar Bambang

Soesatyo, Partai Demokrat Sutan

Bhatoegana, dan Partai Hanura Akbar Faisal, tentang kasus Bank

Century.

42 - 43 galeri foto.indd 42 2/14/2012 2:53:27 PM

43Warta BPK JANUARI 2012

Anggota BPK Taufiequrachman Ruki memberikan penjelasan dalam pertemuan yang membahas Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan

BPK dan Pembahasan Strategi Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2011 di Jakarta.

Auditor Utama AKN VII Ilya Avianti memimpin upacara

dalam memperingati Hari Ibu.

Anggota BPK Rizal Djalil bertemu dengan tokoh-tokoh Universitas Indonesia.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri didampingi oleh Ditama Revbang Daeng M. Nazier dan Inspektur Utama Mahendro Sumardjo dalam Sosialisasi dan Public Hearing Ketentuan tentang SPI BPK dan Pedoman Penyelenggaraannya,

Kode Etik BPK, dan Majelis Kehormatan Kode Etik, serta Whistle Blowing Systems.

42 - 43 galeri foto.indd 43 2/14/2012 2:53:41 PM

Sejak berdiri hingga tahun 1949, BPK tidak pernah menyusun hasil pemeriksaan tahunan. Baru pada 1950, badan pemeriksa ini mulai menyusun laporan yang dikenal dengan

Pemberitaan Tahun 1949.

LHP Awal, Pemberitaan Tahun 1949

Di tengah medio usainya Perang Dunia Ke-2, indonesia dengan segala keterbatasan berani

memproklamirkan kemerdekaan. Namun, masa kemerdekaan tak sepenuhnya dirasakan.

Belanda yang ikut serta tergabung dalam pasukan Sekutu, menginginkan indonesia kembali ke dalam genggamannya. Saat pasukan Sekutu bertugas mengamankan tenggang waktu penyerahan kekuasaan Jepang di indonesia, Belanda berupaya menanamkan kembali kekuasaan lewat Netherland Indies Civil Administration (NiCA).

Sejak saat itu sampai dengan 1949, Belanda dengan pemerintah indonesia melakukan rentetan perjanjian. Hasilnya tak mulus. Belanda melakukan dua kali agresi militer ke wilayah indonesia. Perang kemerdekaan pun berkecamuk. Suasana revolusi mencuat dan membara.

BPK yang berdiri sejak 1 Januari 1947, berdasarkan amanat UUD 45 tak luput dengan situasi tersebut. Tak banyak yang bisa dilakukan, mengingat situasi yang

memang tak memungkinkan.

Berkali-kali kantor berpindah tempat, baik di Magelang maupun Yogyakarta.

Arsip dan dokumen BPK banyak yang hilang, barang inventaris banyak yang dipindahkah ke tempat lain oleh pasukan Belanda. Hal ini menandakan bagaimana kondisi yang tidak kondusif.

Alhasil, BPK juga sulit untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan tahunan, sesuai dengan ketentuan UUD 45 pasal 23 ayat 5 dan Indische Comptabiliteitswet (iCW) pasal 71. UUD 45 merupakan dasar negara atau tata hukum tertinggi di indonesia. Sementara iCW merupakan salah satu aturan peninggalan Kolonial

44 Warta BPKJANUARI 2012

TEMPO dOElOE

44 - 45 tempo doeloe.indd 44 2/14/2012 2:54:24 PM

Belanda yang dipakai BPK untuk melakukan tugasnya.Kondisi tersebut mulai membaik seiring dengan makin

kuatnya tekanan dunia internasional kepada Belanda atas pendudukan militer di indonesia dan perlawanan yang gigih dari para pejuang. Pemerintah Belanda dan indonesia akhirnya melakukan perundingan yang lebih pasti hasilnya melalui Konferensi Meja Bundar.

Konferensi ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil dari perundingan ini yang terpenting adalah Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Pemerintah indonesia. Namun, keinginan Pemerintah Belanda agar indonesia berbentuk Federal pun terlaksana.

Atas dasar Konferensi Meja Bundar tersebut, indonesia berbentuk Republik indonesia Serikat (RiS) pada 14 Desember 1949. BPK yang merupakan alat perlengkapan negara mau tak mau harus mengikuti. BPK di Yogyakarta tetap ada sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara bagian Republik indonesia di Yogyakarta, sementara lembaga pemeriksa negara federal RiS dibentuk Dewan Pengawas Keuangan yang merupakan lanjutan dari Algemene Rekenkamer masa pendudukan NiCA pasca-Perang Dunia ke-2.

Oleh karena desakan agar indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan, maka diputuskanlah RiS dibubarkan. Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno resmi mengumumkan kembalinya indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRi).

Atas dasar itulah, BPK yang berkedudukan di Yogyakarta dilebur dengan Dewan Pengawas Keuangan atau Algemene Rekenkamer era NiCA dan RiS yang berkedudukan di Bogor dengan nama Dewan Pengawas Keuangan yang kedudukannya juga di Bogor.

Susun LaporanSebelum proses kembalinya NKRi, pada masa RiS yang

tidak berusia panjang itu, Dewan Pengawas Keuangan RiS pernah menyusun laporan pemeriksaan tahunan yang disebut Pemberitaan Tahun 1949.

Pemberitaan Tahun 1949 ini merupakan rangkuman hasil pekerjaan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1949, yang ditutup pada 24 Maret 1950. Penyusunannya dilakukan pada 23 Maret 1950, yang ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan Pengawas Keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan yang pertama dilakukan pasca-kemerdekaan indonesia ini dibuat dalam bentuk buku, ukuran kuarto. Muka depan dan belakangnya berwarna cokelat. Naskahnya distensil.

isi dari Pemberitaan Tahun 1949 ini pada dasarnya adalah hasil kerja dari Algemene Rekenkamer (ARK) masa NiCA (1949), ditambah dengan beberapa permasalahan yang terkait dengan Dewan Pengawas Keuangan RiS.

Dalam Pemberitaan Tahun 1949 ini berisi enam bagian

laporan. Bagian pertama, tentang susunan keanggotaan Dewan Pengawas Keuangan, Sekretaris, dan susunan pegawai-pegawai Dewan Pengawas Keuangan RiS, serta kondisi Dewan Pengawas Keuangan RiS. Kondisi Dewan Pengawas Keuangan RiS itu sendiri digambarkan bagaimana masih banyak dibutuhkan tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dalam bidang perbendaharaan keuangan negara.

Disajikan pula uraian mengenai perlu adanya suatu Dewan Pengawas Keuangan yang bebas sebagai Badan Federal dalam negara RiS. Disamping itu, diuraikan pula bahwa Dewan Pengawas Keuangan RiS memerlukan kantor-kantor cabang di ibukota negara-negara bagian yang tersebar di indonesia, kecuali Bandung, karena dekat dengan kedudukan Kantor Dewan Pengawas Keuangan RiS di Bogor. Selain itu, dimintakan perhatiannya, kepada Pemerintah Federal (RiS) mengenai peraturan tentang kedudukan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, terutama dalam penetapan gaji.

Bagian kedua, mengenai pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan dan milik negeri. Dalam bagian ini tersaji hasil pemeriksaan buril atau dokumen yang dilakukan Dewan Pengawas Keuangan dalam tahun 1949 atas bukti-bukti dan pertanggungjawaban anggaran belanja negara, yang sebenarnya merupakan hasil kerja dari ARK NiCA tahun 1949.

Di sisi lain, ada beberapa rekomendasi sehubungan dengan pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk masalah pembebasan piutang negara sebagaimana yang dimaksud dalam iCW Pasal 19. Hal lain yang diungkapkan dalam bagian kedua ini adalah diungkapkannya masalah yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara.

Bagian ketiga terkait dengan pemeriksaan setempat. Menyajikan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh ARK NiCA tahun 1949. Dinyatakan bahwa tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk memperoleh kebenaran material disamping kebenaran formal. Sasaran dari pemeriksaan ini sendiri umumnya meliputi pemeriksaan kas bendaharawan, tata usaha urusan keuangan, tata usaha barang inventaris atau barang dalam gudang, dan pengadaan atau pembelian barang dan pemeliharaannya.

Pada bagian keempat disajikan hasil pemeriksaan ARK atas pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada Anggaran Negeri Belanda. Bagian kelima, terkait dengan penuntutan terhadap bendaharawan dan tuntutan ganti rugi. Pada bagian ini, Dewan Pengawas Keuangan RiS mengemukakan terjadinya kekacauan dalam tata usaha negeri atau kerugian yang dibebankan kepada negara sebanyak 539 masalah, dengan besaran kerugian Rp. 3.525 juta lebih. Pada bagian keenam terkait dengan masalah penyusunan daftar perhitungan anggaran tahun 1942-1947. and


TEMPO dOElOE

44 - 45 tempo doeloe.indd 45 2/14/2012 2:54:24 PM

46 Warta BPKjanuari 2012

ANTAR LEMBAGA

Menyoroti Kinerja KPK sepanjang 2011Berbagai kasus korupsi belum diselesaikan KPK sepanjang 2011. Bagaimana sebenarnya kinerja lembaga ini? KPK berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp152 triliun lebih.

SAlAh satu kinerja KPK yang menonjol selama 2011 adalah menyelamatkan aset yang nilainya triliunan

rupiah. Tugas penyelamatan kekayaan negara ini sudah diemban KPK sejak 2009.

Tahun lalu, KPK berhasil

menyelamatkan aset negara sebesar Rp152 triliun lebih. Jumlah itu terdiri atas penyelamatan potensi kerugian negara akibat pengalihan hak barang milik negara (BMN) sebesar Rp532,19 miliar dan penyelamatan keuangan negara dan kekayaan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp152,42

triliun. Angka penyelamatan aset negara ini memperlihatkan sektor hulu migas adalah penyumbang terbesar, hampir 90%.

Sementara itu, kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp134,65 miliar. Jumlah itu masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah. Nilai penyelamatan kerugian negara ini, antara lain berasal dari uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, dan ongkos perkara.

Untuk tingkat kepatuhan laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhKPN) selama 2011 mengalami peningkatan. Sampai akhir November 2011, tingkat kepatuhan lhKPN mencapai 79,95%. Persentase ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 70,26%.

Sejak akhir 2010 sampai 2011, telah dilakukan perluasan wajib lhKPN sehingga terdapat peningkatan jumlah wajib lhKPN yang cukup signifikan. Pada 2010 terdapat 144.557 penyelenggara negara. Sementara per November 2011, bertambah menjadi 183.183 penyelenggara negara. Perluasan wajib lhKPN di beberapa instansi meliputi :

1. Kementerian Keuangan2. Bank Jabar Banten (BJB)3. Bank DKI4. Badan Pertanahan Nasional

(BPN)

Perluasan wajib lhKPN ini merupakan salah satu upaya KPK

46 - 50 antar lembaga.indd 46 2/14/2012 2:54:56 PM

47Warta BPK januari 2012

ANTAR LEMBAGA

bekerja sama dengan instansi dalam rangka pencegahan dan pendeteksian dini terhadap tindak pidana korupsi. Adapun salah satu upaya lain adalah dilakukannya bimbingan teknis. Bimbingan teknis adalah upaya peningkatan pemahaman penyelenggara negara terhadap lhKPN saat ini telah dikombinasikan dengan kegiatan asistensi pengisian lhKPN sebagai bentuk pelayanan KPK untuk membantu dalam memenuhi kewajibannya.

Selama 2011, KPK telah melayani kegiatan tersebut sebanyak 61 kali dan melaksanakan kegiatan asistensi sebanyak 52 Kali kepada 4.169 penyelenggara negara di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. Sementara bimbingan teknis yang sifatnya rutin dilaksanakan di gedung KPK telah dilaksanakan sebanyak 26 kali kepada 1.918 penyelenggara negara. Terhadap laporan yang masuk, KPK telah mengumumkan lhKPN ke dalam Tambahan Berita Negara (TBN) melalui PNRI untuk 23.048 penyelenggara negara.

Dalam rangka pemeriksaan lhKPN yang efektif, selama 2011 KPK melaksanakan pemeriksaan administratif atau klarifikasi kepada 601 penyelenggara negara. Selain itu, KPK juga melaksanakan pemeriksaan substantif kepada 52 penyelenggara negara dan pemeriksaan khusus kepada enam penyelenggara negara.

Untuk penanganan gratifikasi, KPK telah menangani gratifikasi yang dilaporkan mulai dari penerimaan, pelaporan, klarifikasi, verifikasi, hingga penetapan status gratifikasi. Jumlah laporan gratifikasi yang diterima KPK pada 2011 (per 30 November) berjumlah 1.291 laporan. Sebanyak 121 laporan ditetapkan sebagai milik negara, yang terdiri atas uang sejumlah Rp2,85 miliar dan barang senilai Rp83,89 juta dan CNY249.

Sementara itu, sebanyak 50 laporan ditetapkan

sebagai milik penerima yang terdiri atas uang sejumlah Rp13,44 miliar, US$74.857, Sin$2.769, Aus$500, 200 euro, 460 ringgit Malaysia, MYR100, SAR390 dan barang senilai Rp2,81 miliar. Adapun, sebanyak 37 laporan ditetapkan sebagiannya menjadi milik negara, 72 laporan dalam proses, dan 1.011 laporan ditindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi perbaikan.

Untuk meningkatkan kesadaran dalam pelaporan gratifikasi, selama 2011, KPK telah melakukan sosialisasi kepada delapan kementerian dan lembaga, 28 pemerintah daerah, dan tiga BUMN.

Bukan hanya sebagai lembaga penindakan korupsi, KPK juga melakukan upaya pendidikan dan pelayanan masyarakat terkait dengan antikorupsi. KPK telah melaksanakan Training of Trainer (ToT) Pendidikan Antikorupsi untuk guru di tujuh kota melibatkan 171 guru dari 301 sekolah dari jenjang SD hingga SMA.

Kota-kota tersebut adalah Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Kendari.

Pada 2011, kegiatan training mahasiswa dilaksanakan sebanyak 19 kali di 18 kota. Training ini melibatkan lebih dari 400 mahasiswa. Untuk mendukung pelaksanaan TOT Mahasiswa ini, KPK telah menyusun Modul PERISAI (Program Kaderisasi Antikorupsi).

Selain ToT untuk guru dan mahasiswa, KPK juga melaksanakan pendidikan antikorupsi di lingkungan pegawai negeri, baik untuk calon pegawai negeri maupun pimpinan. KPK telah memenuhi undangan dari 17 kementerian dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan Diklat Antikorupsi. Total kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 106 kegiatan.

Layanan dan KajianSelain itu, pada 2011 KPK

juga melakukan pemantauan

Gedung Departemen Keuangan



ANTAR LEMBAGA

Survei dan Study KPK dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan korupsi •Survei Integritas layanan Sektor Publik 2011, yang dilakukan terhadap 22 instansi pusat (43 layanan), tujuh instansi

vertikal (15 layanan), dan 60 kabupaten kota (masing-masing tiga layanan, total 180 unit layanan). •Survei Persepsi Masyarakat 2011, yang dilaksanakan di 10 kota besar dengan jumlah responden lebih dari 2.000

orang, •Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK) 2011, yang diikuti oleh total 70 peserta yang terdiri atas 18 instansi pusat (59

unit utama), 10 pemerintah kota, dan satu pemerintah provinsi. Nilai Skor PIAK 2011 secara total adalah 4,50, terdiri atas skor pusat 4,38 dan skor daerah 4,63.

•Sebagai pengembangan dari PIAK yang sudah dilakukan sejak 2009, pada 2011 KPK melaksanakan kegiatan Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) di BUMN dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang adanya prakarsa antikorupsi di BUMN serta memastikan setiap BUMN memiliki komitmen terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungannya. Peserta SPAK 2011 berjumlah empat BUMN, yaitu PT Pertamina, PT Jasa Marga, PT Jamsostek, dan PT Angkasa Pura II. Skor pada keempat BUMN cukup baik (rata-rata nilai di atas 6), dengan rincian PT Pertamina (8,95), PT Jamsostek (7,8), PT Jasa Marga (6,19), dan PT Angkasa Pura II (6,02).

implementasi saran perbaikan pada layanan Pos dan Telekomunikasi pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika; layanan Perindustrian pada Kementerian Perindustrian; layanan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; layanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan layanan Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

KPK juga melakukan kajian sistem dan kebijakan di pemerintah, antara lain Kajian Sistem Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Kajian Sistem Administrasi layanan Kepolisian, Kajian

Peraturan Remunerasi Komisaris/Direksi BUMN, Kajian Kebijakan Pengelolaan Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah, Kajian Pengusahaan Batubara di Indonesia, Kajian Peraturan Perundang-undangan Pendanaan Partai Politik, Kajian Penyelenggaraan Peradilan Pajak, Kajian Rekrutmen dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Kajian Penggunaan Dana APBD untuk Klub Sepak Bola.

Pemeriksaan etika dan profesi telah dilakukan sebanyak 26 kegiatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kode etik dan peraturan kepegawaian telah dipatuhi oleh pejabat, penasihat

dan pegawai KPK. Selain itu, terdapat 21 kegiatan koordinasi dengan kepolisian dan/atau kejaksaan serta institusi lainnya terkait dengan dugaan penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan dengan mengatasnamakan sebagai pegawai dan pejabat KPK.

Terkait dengan pengaduan masyarakat, KPK menerima pengaduan masyarakat sebanyak 5.742 pengaduan. Dari jumlah tersebut, telah ditelaah sebanyak 5.688 pengaduan dengan hasil 1.026 pegaduan mengandung indikasi tindak pidana korupsi (TPK), 938 pengaduan ditindaklanjuti di internal KPK, dan 88 pengaduan dikoordinasikan dengan instansi lain. Dari 938 pengaduan ditindaklanjuti di internal KPK, 617 diteruskan ke Deputi Penindakan, 204 diteruskan ke Deputi Pencegahan, 38 diteruskan ke bidang lainnya dan 79 diteruskan ke Pimpinan KPK.

Sementara dari 88 pengaduan yang telah dikoordinasikan dengan instansi terkait, terdistribusi satu pengaduan kepada Kepolisian, dua pengaduan kepada kejaksaan, delapan pengaduan kepada BPKP, 44 pengaduan kepada Itjen dan lPND, 19 pengaduan kepada BPK RI, dan 14 pengaduan kepada Bawasda. and

Gedung Bank BJB


49Warta BPK januari 2012

ANTAR LEMBAGA

PRESIDEN mengatakan hal tersebut saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun

anggaran 2012, belum lama ini. “Yang menonjol adalah sampai

dengan 30 November 2011, realisasi belanja kementerian dan lembaga di tingkat pusat itu baru mencapai 71%. Barangkali akhir Desember angkanya akan meningkat, tetapi angka ini bagi saya tidak menggembirakan,” papar Presiden.

Posisi 30 November 2011, belanja barang hanya 59%, belanja modal hanya 46%. Presiden yakin kalau belanja pegawai akan terserap habis.

“Namun, jauh lebih bagus kalau anggaran atau belanja barang dan modal ini diserap habis,” tegasnya.

Menurut Presiden, mestinya lebih banyak lagi hasil dan sasaran yang dapat dicapai. Di tengah-tengah perkonomian global seperti saat ini, kalau masih tetap seperti ini berarti menyia-nyiakan momentum untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat lagi di masa mendatang.

Presiden menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 kepada enam menteri sebagai perwakilan kementerian dan 33 gubernur seluruh Indonesia. Presiden

Daya Serap Rendah, Presiden PrihatinPresiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan daya serap anggaran tahun 2011 masih rendah di tengah momentum pertumbuhan ekonomi. Presiden memberikan waktu tiga bulan untuk membereskan regulasi yang menghambat penggunaan anggaran.

didampingi oleh Wapres Boediono, jajaran menteri dan pejabat negara lainya, tak terkecuali Ketua BPK hadi Poernomo.

Penyerahan DIPA yang dilaksanakan di akhir 2011 ini, dimaksudkan agar kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah segera menjalankan kegiatan pembangunan dan hasilnya juga segera dirasakan masyarakat serta membawa multiplier effect dalam menopang perekonomian nasional.

Anggaran negara dalam RAPBN 2012 telah disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp1.435,4 triliun, naik sekitar Rp114,6 triliun dibandingkan dengan APBN tahun anggaran 2011.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam laporannya menyebutkan bahwa penyerahan DIPA sebelum tahun anggaran merupakan komitmen bersama untuk memastikan agar pelakasanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu.

“Seluruh instansi pemerintah harus segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian program pembangunan nasional yang berdasarkan kepada keberpihakan pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta kelestarian lingkungan, dapat segera dilaksanakan dan masyarakat secepatnya merasakan manfaat pembangunan,” paparnya.

Dalam kata sambutannya, Presiden meminta jajaran pemerintahan menggunakan anggaran negara secara bertanggung jawab. Presiden meminta mereka menggunakan APBN 2012 lebih baik lagi.

“Mari kita gunakan anggaran ini sebaik-baiknya, mari kita sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat. Cegah penyimpangan, capai sasaran. Mari kita laksanakan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab

Presiden SBY menyampaikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA 2012 di Istana Negara.



ANTAR LEMBAGA

agar semua sasaran pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, dapat dicapai,” ucap Presiden.

Akhir tahun juga merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi kinerja bersama. Dalam hal ini, Presiden SBY mencatat masih ada ketidakmampuan dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan.

Hambatan Realisasi

Rendahnya penyerapan anggaran pada 2011, salah satu penyebabnya adalah adanya regulasi yang menghambat penggunaan anggaran yang berimbas pada rendahnya daya serap anggaran. Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan agar realisasi penggunaan anggaran bisa tercapai secara optimal. Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan ini. “Mari kita duduk bersama, segera kita lakukan perbaikan,” ujar Presiden.

Presiden memberikan waktu

tiga bulan untuk membereskan regulasi yang masih menghambat tersebut. “Jadi, akhir Maret saya tidak ingin mendengar ada regulasi yang justru sangat menghambat sehingga mengunci semua penggunaan anggaran,” tegas Kepala Negara.

Membereskan regulasi yang menghambat merupakan salah satu langkah yang diminta Presiden untuk menjadi perhatian. langkah konkret lainnya adalah pengawasan dan pengendalian pengunaan anggaran langsung oleh para menteri, gubernur, dan kepala lPNK. “Khusus tahun-tahun mendatang ini, mari bersama-sama kita lakukan pengawasan dan pengendalian langsung,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden menugaskan tim pengendali dan pengawas membantu secara langsung untuk memastikan realisasi anggaran berjalan dengan baik. Tim ini terdiri atas UKP4, BPKP, dan unsur Kementerian Keuangan.

“Saya tugasi Kepala UKP4 untuk memimpin, dibantu oleh Wakil

Menteri Keuangan dan Kepala BPKP dengan tugas melaporkan kepada Presiden tingkat realisasi penggunaan anggaran,” terang Presiden.

Presiden meminta tim ini melaporkan tiga kali sepanjang tahun 2012, yakni pada April, Agustus, dan November. “Saya berharap tidak akan ada yang lalai lagi dan semua hambatan regulasi maupun prosedur dapat diatasi,” tegas Presiden. and

Jadi, akhir Maret saya tidak ingin mendengar ada

regulasi yang justru sangat menghambat sehingga mengunci semua penggunaan

anggaran

Presiden SBY menyampaikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA 2012 di Istana Negara.



AKSENTUASI

Modus Penyimpangan Keuangan Negara Makin KompleksUpaya menemukan, mengusut, dan menangani korupsi terkesan kalah cepat dengan perkembangan praktik korupsi. Di sisi lain, ada keterbatasan kemampuan, baik kemampuan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakkan hukum.

KETUA BPK Hadi Poernomo mengatakan pencegahan terjadinya korupsi (preventif) menjadi lebih penting

daripada penindakan terjadinya korupsi (represif).

“Kita lihat seolah-olah kecepatan upaya menemukan, mengusut, dan menangani korupsi kalah cepat dengan terus bertumbuhnya praktik korupsi. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan,

baik pengawas, pemeriksa, dan penegak hukum, upaya pencegahan menjadi lebih penting daripada menindak terjadinya korupsi,” ujarnya dalam acara Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahap II di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Graha Pengayoman, Gedung Utama Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 9 Januari 2011.

Hadir dalam acara penetapan WBK tersebut antara lain Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Ketua KPK Abraham Samad, Menpan dan RB Azwar Abubakar, Ketua BPKP Mardiasmo, serta pejabat eselon I dan eselon II, juga Kepala Satker WBK di lingkungan kementerian setempat.

Selain penetapan WBK, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan dua MoU, yakni antara Kementerian Hukum dan HAM dengan KPK tentang Pembentukan Cabang Rutan KPK, serta antara Kementerian Hukum dan HAM dengan BPKP di bidang Perwujudan Good Governance.

Terkait dengan hal tersebut, papar Hadi Poernomo, BPK akan mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dan sistematis melalui pemeriksaan kinerja untuk mencegah terjadinya korupsi.

Sesuai Rencana Strategis BPK periode 2011-2015, badan pemeriksa ini akan melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai apakah pemerintah sudah memiliki kebijakan dan sistem untuk mencegah terjadinya korupsi di pemerintahan (fraud control system). Jika ada, BPK akan menilai bagaimana efektivitas implementasinya.

“Jika pemerintah mampu membuat sistem untuk mencegah terjadinya korupsi dan terus menerus dilakukan evaluasi atas efektivitas sistem tersebut, diharapkan praktik korupsi di suatu entitas pemerintahan dapat lebih ditekan,”

Hadi Poernomo, Ketua BPK RI(warta bpk/rianto prawoto)

51 - 53 akentuasi.indd 51 2/14/2012 2:55:24 PM


AKSENTUASI

paparnya. Dalam lingkup entitas, lanjutnya,

BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai apakah entitas telah menyusun suatu sistem tata kelola yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi, apakah sudah ada pelatihan terkait kepedulian (awareness) penanggulangan korupsi, pembuatan kode etik profesi, apakah sudah ada standar pelayanan yang baik dan lain sebagainya.

Termasuk dalam hal ini, BPK bisa melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan WBK oleh Kementerian Hukum dan HAM. Melalui pemeriksaan kinerja dapat diketahui apakah penetapan WBK ini hanya sekadar wacana atau sudah dapat diimplementasikan dengan baik.

Sebanyak 293 Satker (satuan kerja) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan sebagai WBK Tahap II. Acara ini merupakan kelanjutan dari pencanangan WBK tahap I , pada 8 Juni 2011, yang menetapkan delapan Satker sebagai WBK.

Penetapan WBK ini merupakan implementasi konkrit Inpres No 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011 yang dilanjutkan dengan Inpres No 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Tak Ada Pungli & Korupsi

Kementerian Hukum dan HAM menjamin tidak ada lagi pungli dan praktek korupsi lainnya pada Satker yang sudah dicanangkan dalam WBK. Kementerian Hukum dan HAM juga berkomitmen jika ada oknum di jajaran Kemenkumham yang masih melakukan praktek korupsi, akan ditindak tegas (dipecat).

“Saya menyambut baik penetapan wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penetapan ini, selain sebagai pelaksanakan dari Inpres No 5 Tahun 2004, juga menjadi bukti tekad yang kuat dari Kementerian Hukum dan

HAM untuk mengambil prakarsa mencegah dan menanggulangi korupsi di lingkungannya,” ujar Hadi Poernomo.

Hadi Poernomo mengatakan dalam lingkup nasional, BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi jo. Inpres No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan ketentuan lainnya. Kedua Inpres tersebut merupakan sistem pengendalian yang dibuat pemerintah untuk mencegah dan

memberantas korupsi.Dalam Inpres, lanjutnya, sudah

dijabarkan peran dari masing-masing kementerian, lembaga negara dan lembaga atau badan lain untuk melakukan langkah-langkah dalam mencegah dan memberantas korupsi.

“BPK akan melakukan evaluasi apakah masing-masing kementerian dan lembaga tersebut, telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam Inpres. Jika belum dilaksanakan, apakah ada kendala yang menghambatnya,” katanya.

Dengan demikian, melalui pemeriksaan kinerja tersebut, BPK dapat memberikan penilaian secara jelas mengenai efektivitas dari pelaksanaan Inpres tersebut, dan,

rekomendasi yang diberikan guna memperbaiki pelaksanaannya.

BPK berharap melalui pemeriksaan kinerja tersebut, dapat memberikan masukan secara komprehensif dan sistematis kepada pemerintah dalam merancang kebijakan pengendalian korupsi di Indonesia.

“Saya yakin dengan tekad yang kuat dan didukung dengan pembangunan suatu sistem pengendalian internal yang baik, dapat mencegah terjadinya korupsi di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Saya berharap nantinya wilayah bebas korupsi dapat terus diperluas ke satuan kerja lain, dan syukur Alhamdullilah jika hal ini berimbas menulari kementerian dan lembaga lain,” katanya.

Dewasa ini, kata Hadi, jumlah keuangan negara yang dikelola pemerintah terus berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan di Tanah Air. Seiring dengan perkembangan tersebut, peluang terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan negara juga semakin besar.

“Modus penyimpangan keuangan negara juga semakin kompleks seiring dengan perkembangan politik dan teknologi informasi.”

Salah satu pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengontrol penggunaan uang negara adalah entitas pemerintah yang melaksanakan program-program pemerintah. Dengan demikian, entitas pemerintah memegang tanggung jawab utama untuk mengurangi atau menghilangkan peluang terjadinya tindak penyimpangan atau korupsi.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menjelaskan mengenai ‘pengendalian intern’ menyebutkan, tanggung jawab utama manajemen adalah mengendalikan tindak kecurangan. Pengendalian intern melekat pada setiap proses, antara lain perencanaan, pengorganisasian,

BPK berharap melalui pemeriksaan

kinerja tersebut, dapat memberikan

masukan secara komprehensif dan sistematis

kepada pemerintah dalam merancang

kebijakan pengendalian

korupsi di Indonesia



AKSENTUASI

maupun operasional program. Pengendalian intern juga berfungsi sebagai lini untuk menjaga aktiva dan mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hadi menambahkan hal mendasar bagi suatu pencegahan tindak korupsi yang berhasil adalah pembangunan suatu sistem tata kelola yang baik (good governance).

Sistem tersebut mencerminkan penciptaan lingkungan operasional yang mengacu pada proses-proses untuk mengarahkan, memonitor dan menjaga akuntabilitas organisasi. Membangun budaya kerja yang bersih adalah elemen terpenting dalam tata kelola yang baik, dan menjadi faktor penting untuk mencegah tindak korupsi. Secara keseluruhan hal tersebut akan membentuk suatu sistem pengendalian intern yang baik.

“Jadi pada prinsipnya, tanggung jawab utama untuk mencegah korupsi di suatu entitas ada di tangan manajemen entitas. Dalam hal ini, pemeriksaan eksternal seperti BPK, menjadi garis pertahanan kedua dalam melawan korupsi, bukan yang pertama,” jelas Hadi.

Upaya Kementerian Hukum dan HAM dengan membuat WBK, lanjutnya, bisa diartikan sebagai upaya manajemen entitas dalam membuat suatu sistem pengendalian untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Langkah ini sudah sesuai dengan pengertian pengendalian intern, di mana manajemen entitas merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mencegah dan mengendalikan kecurangan, termasuk korupsi.

“BPK akan memastikan, apakah sistem pengendalian yang dibuat ini, akan benar benar efektif atau tidak. BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai hal ini,” tegas Hadi.

Penyempurnaan Tata KelolaKepala Biro Humas dan HLN

Martua Batubara, dalam press release menyebutkan penetapan WBK bukanlah sasaran program kerja yang berdiri sendiri dan bukan tujuan akhir dari program kerja, melainkan, penyempurnaan tata kelola pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Utamanya, perbaikan pelayanan menuju terciptanya manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih serta bebas dari korupsi, dalam arti, pemerintahan clean governance dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun 293 Satker yang dicanangkan sebagai WBK terdiri dari Kantor Wilayah (10), Lembaga Pemasyarakatan (68), Rumah Tahanan Negara (58), Cab Rutan (15), Bapas (28), Rupbasan (14), Kanim (94), Rudenim (4) dan BHP (2). Penetapan 293 Satker WBK akan terus dipantau dan dievaluasi dan diharapkan pada

tahun 2013 seluruh Satker di Kementerian Hukum dan HAM telah ditetapkan sebagai WBK.

Selain pencanangan WBK, berbagai tindakan prevensi anti korupsi telah dilakukan, seperti, melalui penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja (antara lain dengan langkah mempertahankan penilaian WTP dari BPK tahun anggaran 2009, 2010, Peningkatan Penilaian LAKIP dari nilai C pada 2009 menjadi CC pada 2010.

Setelah ini, ujar Martua, akan ditetapkan lagi 255 Satker

sebagai WBK serta diperolehnya sertifikat ISO terhadap 7 unit kerja Kemenkumham. Selain itu, pejabat yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per Desember 2011, telah mencapai 195 orang (72,49%) dari total wajib lapor 269 orang. Presentase tersebut merupakan peningkatan signifikan, sebelumnya pada 2010 tingkat pelaporan LHKPN hanya 6%. dr

Martua Batubara, Kepala Biro Humas dan HLN

Amir Syamsudin, Menteri Hukum dan HAM (Antara/ Widodo S Jusuf )

(istimewa)



REFORMASI BIROKRASI

54 Warta BPK

Reformasi Birokrasi BPK Berpredikat Baik

BPK mendapat

peringkat Baik dari

Tim Quality Assurance

Reformasi Birokrasi

Nasional. Reformasi

birokrasi diukur

dengan mengguna

kan delapan area

perubahan sesuai

dengan peraturan.

SElAMA tiga minggu melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK, Tim

Penjamin Kualitas atau Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional (QA RBN) yang diketuai Mardiasmo menyampaikan hasilnya. BPK diberi skor 85,67, artinya berpredikat Baik.

Hasil tersebut disampaikan Ketua Tim QA RBN Mardiasmo pada saat pertemuan akhir atau exit meeting di Ruang Pola, Gedung Arsip, Kantor Pusat BPK, belum lama ini. Dalam pertemuan itu, hadir Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota IV BPK Ali Masykur Musa, Anggota V BPK Sapto

Amal Damandari, Anggota VI BPK Rizal Djalil, Anggota VII BPK Bahrullah Akbar, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Kaditama Revbang Diklat BPK Daeng M. Nazier, Kaditama Binbangkum BPK Nizam Burhanuddin, Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo, para pejabat di lingkungan BPK, serta Satgas Quality Assurance Nasional dan Satgas Quality Assurance BPK.

Dalam paparannya, Mardiasmo menyatakan penilaian keberhasilan reformasi birokrasi diukur dengan menggunakan delapan area perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari grand design reformasi birokrasi.

BPK dan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance) Reformasi Birokrasi Nasional memberikan penjelasan dalam Pertemuan Akhir (Exit Meeting) di Ruang Pola, Gedung Arsip, Kantor Pusat BPK, belum lama ini.

54 - 57 reformasi birokrasi.indd 54 2/14/2012 2:55:52 PM


REFORMASI BIROKRASI

55Warta BPK

Kedelapan area perubahan tersebut, yaitu Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dari delapan area perubahan tersebut dinilai dengan 24 sasaran atau target, 42 indikator, dan 73 parameter.

Setelah dievaluasi pada delapan

area perubahan tersebut, lalu dikaitkan dengan ketercapaian tujuan reformasi birokrasi itu sendiri. Adapun tujuan reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan yang dalam hal ini adalah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari kedelapan area tersebut, masing-masing satuan kerja di BPK yang menjadi counterpart tim QA

RBN, secara umum, memperoleh predikat Baik. Sementara untuk area penataan peraturan perundang-undangan memperoleh nilai Sangat Baik dengan skor 90,25. Satuan kerja yang membidangi dan menjadi counterpart-nya tim QA RBN pada area perubahan ini adalah Ditama Binbangkum BPK.

Walau BPK memperoleh predikat Baik, akan tetapi ada beberapa hal di masing-masing delapan area perubahan yang menjadi temuan Tim QA RBN. Temuan ini disebut sebagai area of improvement. Dengan

kata lain, reformasi birokrasi yang dilakukan BPK masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki di kedelapan area perubahan tersebut.

Atas hasil tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Tim QA RBN, yang telah memberikan bimbingan dan masukannya, sehingga BPK dapat melakukan introspeksi terhadap temuan yang disampaikan dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri di masa mendatang. Ketua BPK juga mengucapkan terima kasih

kepada Tim Reformasi Birokrasi BPK yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pelaksanaan Evaluasi

Tim QA RBN melakukan tugasnya di BPK sejak pertemuan awal (entry meeting) pada 21 November 2011. Sejak saat itu, tim QA RBN yang berjumlah 20 orang memulai tugasnya untuk melaksanakan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK.

Evaluasi dilakukan selama tiga minggu. lebih cepat dari permintaan tim QA RBN sebelumnya yang menargetkan dua bulan. Dalam tiga minggu tersebut, tim QA RBN melakukan beberapa langkah evaluasi.

Pada minggu pertama, tim QA RBN melakukan pengumpulan data terkait dengan program reformasi birokrasi yang sudah dan sedang dijalankan BPK. Proses pengumpulan data dilakukan di satuan-satuan kerja yang menjadi counterpart-nya, atau Partner in Charge-nya.

Tim QA RBN dipecah menjadi subtim-subtim karena harus melakukan evaluasi di beberapa satuan kerja. Subtim itulah yang melakukan evaluasi di satuan-satuan kerja yang menjadi counterpart-nya.

Apa yang dilakukan subtim-subtim ini pada counterpart yaitu mengadakan diskusi-diskusi terkait reformasi birokrasi di BPK sambil mengumpulkan datanya. Kemudian mengevaluasinya. Selain itu, dilakukan juga penyebaran quesioner kepada pegawai-pegawai BPK yang dipilih untuk menjawab. Quesioner ini disebar untuk mengetahui sejauh mana pegawai mengetahui dan memahami reformasi birokrasi di BPK.

“Kita memilih beberapa orang auditor untuk mengisi quesioner itu terkait dengan pemahaman mereka tentang SOP yang selama ini digunakan. Ada enam SOP perangkat lunak pemeriksaan dan delapan SOP perangkat lunak



REFORMASI BIROKRASI

56 Warta BPK

nonpemeriksaan yang diuji waktu itu. Pesertanya 20 auditor dan delapan pegawai nonauditor. Hasilnya, 79,11. Jadi, dari 28 orang itu, 80% mereka sudah memahami dan mengimplementasikan,” ungkap Hery Subowo, Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ditama Revbang BPK, yang juga salah satu anggota Tim Reformasi Birokrasi BPK.

Pada minggu kedua, tim QA RBN melakukan uji petik di beberapa satuan kerja BPK. Untuk BPK Perwakilan, yang dilakukan uji petik adalah BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, BPK Perwakilan Provinsi Banten, BPK Perwakilan Provinsi Yogyakarta, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara di Kantor Pusat BPK, Tim QA RBN melakukan uji petik pada Ditama Revbang, Auditorat Keuangan Negara II, Auditorat Keuangan Negara III, dan Auditorat Keuangan Negara VII.

Pada minggu ketiga, tim QA RBN melakukan konsinyering untuk finalisasi hasil akhir. Sampai kemudian dilakukan taklimat akhir hasil penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di

BPK, di mana menjadi penutup dari rangkaian kegiatan quality assurance yang dilakukan tim QA RBN.

Hasil dari evaluasi ini akan disusun menjadi laporan evaluasi quality assurance reformasi birokrasi di BPK. laporan ini kemudian akan disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Konsekuensi

dari hasil ini akan mempengaruhi rencana BPK yang mengusulkan kenaikan remunerasi pegawai.

Entitas Pertama

Dengan hasil evaluasi penjaminan kualitas reformasi birokrasi ini, BPK menjadi entitas pertama yang dilakukan evaluasi secara prosedural dan formal. Sebelumnya, belum ada evaluasi reformasi birokrasi yang benar-benar seperti di BPK.

Dalam melakukan quality assurance, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tim Quality assurance Reformasi Birokrasi Nasional (Tim QA RBN).

Setelah penunjukan itu, Tim QA RBN menyusun pedoman yang disebut dengan Pedoman Penjaminan Kualitas. Sambil menyusun pedoman tersebut, tim tersebut menerapkannya sendiri di BPKP, atau melakukan piloting di entitas tersebut. Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi waktu itu lebih banyak lagi.

8 Area perubahan grand design reformasi birokrasi

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)2. Penataan Peraturan Perundang-undangan3. Penataan dan Penguatan Organisasi4. Penataan Tatalaksana5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur6. Penguatan Pengawasan7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan reformasi birokrasi - Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN- Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan yang dalam hal

ini adalah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan- Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 1

Tabel 2



REFORMASI BIROKRASI

57Warta BPK

Kemudian, hasil akhir menyatakan terlalu rigid parameternya. Sehingga ada penyempurnaan.

Setelah dilakukan penyempurnaan dalam pedoman penjaminan kualitas tersebut, Tim QA RBN melakukan piloting lagi. Kali ini entitas yang di-piloting adalah Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Setelah selesai dan kembali dilakukan penyempurnaan dan disahkan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, barulah BPK yang dievaluasi secara prosedural dan legal. Tidak lagi bersifat piloting.

Untuk tahun 2011, evaluasi quality assurance hanya dilakukan di BPK. Tahun ini, rencananya ada dua entitas yang akan dievaluasi keberhasilan reformasi birokrasinya. Salah satu entitas tersebut adalah Mahkamah Agung.

Bagi BPK sendiri, proses reformasi birokrasi sudah dijalankan sejak lama. Sejak 2006, BPK telah menyusun Rencana Strategis yang merupakan salah satu pilar pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK.

Pada 2007, BPK pertama kali menjadi peserta program reformasi birokrasi, salah satu program keberhasilannya adalah quick win dengan reorganisasi BPK. Dengan keberhasilan itu, BPK kemudian mengajukan Tunjangan Khusus Pembinaan Kinerja (TKPK) atau kemudian lebih dipopulerkan dengan nama remunerasi. TKPK kemudian disetujui dengan besaran 75% dari usulan BPK.

Kemudian, tim RB BPK itu tiap tahun dibentuk untuk mengawal proses RB. “Nah, dibuatlah laporan, sambil kita mengajukan, pada 2010, untuk di assess lagi. Karena kita ada kebutuhan untuk menyampaikan usulan kenaikan TKPK. Namun, syaratnya adalah harus dilihat dulu tahun 2007 sampai 2010, itu berhasil atau tidak proses RB-nya,” kata Heri.

Oleh karena BPK mengajukan

lagi kenaikan TKPK, lanjutnya, syarat untuk melihat keberhasilan reformasi birokrasi di BPK coba dipenuhi. Oleh Tim Reformasi Birokrasi BPK disiapkan dua dokumen. Dokumen pertama mengenai capaian Reformasi Birokrasi periode 2007-2010. Dokumen kedua mengenai roadmap reformasi birokrasi periode 2011-2015.

“Kedua dokumen yang telah disusun tersebut kemudian

diserahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai prasyarat untuk dilakukan evaluasi penjaminan qualitas [quality assurance].”

Menurut dia, proses penyusunan dua dokumen tersebut tidak mudah. Hal ini dikarenakan ada sembilan buku pedoman reformasi birokrasi yang baru diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Juga ada delapan pilar program reformasi birokrasi, sementara sebelumnya hanya empat pilar.

“Sejak saat terbitnya, kita bahas bagaimana caranya membuat program RB sesuai dengan pedoman. Pedoman itu dibagi-bagi

ke person in charge (PIC). Setelah itu, kita susun, kita sampaikan, kita bersiap untuk di-QA atau diuji. Kita lakukan kordinasi dengan menpan, termasuk percepatan untuk mengejar proses penyesuaian remunerasi, ini juga kita lakukan,” papar Heri.

Sementara itu, anggaran untuk penyesuaian remunerasi itu sudah ada, sehingga dikondisikan supaya pelaksanaan QA-nya lebih cepat. ”Alhamdulillah, dari jadwal yang

mereka minta dua bulan, bisa selesai dalam waktu tiga minggu. Jadi, persiapan yang dilakukan, selain dari tim RB BPK, itu juga kita berusaha untuk mengkoordinir seluruh satker yang ada di BPK supaya mereka bersiap untuk di-QA. Karena kita tidak tahu satker mana yang akan disampel. Penentuannya pada saat entry meeting,” jelasnya.

Dengan persiapan dan pematangan untuk menyesuaikan dengan delapan program reformasi birokrasi yang baru tersebut, ditambah persiapan untuk menghadapi evaluasi dari Tim QA RBN, BPK telah menyatakan diri untuk siap dievaluasi. Sampai akhirnya hasil dari evaluasi tersebut memuaskan BPK. and


AsiAn Organization of supreme Audit institutions (AsOsAi), organisasi badan pemeriksa se-Asia, memiliki proyek riset yang dinamakan ASOSAI Research Project. Proyek ini merupakan program

regular AsOsAi yang digulirkan setiap 3 tahun. Program ini diselenggarakan secara mandiri dalam sisi pembiayaannya oleh masing-masing sAi yang berminat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Tujuan proyek penelitian ini adalah untuk membantu negara-negara anggota AsOsAi mengoptimalkan sistem internal audit dan hubungan antara sistem internal audit dan Supreme Audit Institutions (SAIs) yang efektif dan efisien. Dengan jalan mengidentifikasi area-area di mana unit internal audit dan sAi dapat bekerja bersama secara kohesif dalam cara yang profesional dan terstruktur.

Pada pertemuan ASOSAI Governing Board ke-41 di islamabad, Pakistan, 2009, diputuskan untuk melaksanakan The 9th ASOSAI Research Project on “Evaluation and Improvement of Internal Audit Systems and the Relationship between the Internal Audit Unit and SAIs” .

Untuk melaksanakan ASOSAI Research Project ini dilakukan pertemuan teknis sebanyak lima kali yang diikuti oleh 12 anggota AsOsAi yang mengikutinya. Pertemuan pertama digelar di seoul, Korea selatan, pada 4-5 november 2010.

sebanyak 12 sAi negara anggota AsOsAi yang ikut

bergabung dalam penelitian ini, yaitu sAi China, india, indonesia, iran, irak, Korea selatan, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Rusia, saudi Arabia, dan Vietnam.

setelah pertemuan pertama di seoul, Korea, pertemuan kedua dilaksanakan di india, ketiga di Malaysia, selanjutnya di Kuwait. sesuai persetujuan pada pertemuan pertama, BPK menjadi tuan rumah pertemuan terakhir, yaitu pertemuan kelima Research Project yang dilaksanakan pada 1-3 Desember 2011 di Hotel santika Premiere Beach Resort-Bali, Kuta, Bali.

Tujuan pertemuan kelima adalah untuk memfinalisasi draf laporan riset yang telah disusun oleh tim riset dan dikompilasi oleh koordinator tim (sAi Korea), untuk nantinya disusun sebagai laporan akhir riset yang akan dipresentasikan pada pertemuan ke-12 AsOsAi Assembly pada bulan Februari di Jaipur, india.

ihwal keikutsertaan BPK dalam kegiatan the 9th AsOsAi Research Project ini berdasarkan pada surat sekretaris Jenderal BPK kepada Chairman of the Board and Inspection of Korea no. 356/s/X/10/2010 tanggal 5 Oktober 2010.

surat tersebut memberitahukan keikutsertaan wakil dari BPK untuk menghadiri pertemuan pertama the 9th AsOsAi Research Project pada tanggal 4-5 november 2010 di seoul, Korea selatan. Merujuk pada hal tersebut, BPK berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahap kegiatan penelitian bersama dengan sAi anggota tim riset AsOsAi lainnya.

The 9th ASOSAI Research Project ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan pedoman dan best practices dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam sistem internal audit dan mengenalkan contoh-contoh kasus mengenai hubungan antara sAi dan internal auditor melalui studi mendalam terhadap struktur kepemerintahan internal audit, proktek-praktek internal audit, dan lain-lain.

sasaran pelaksanaan pertemuan kelima the 9th AsOsAi Research Project ini adalah, pertama, merumuskan hasil survei terkait sistem internal audit dan hubungan antara unit internal audit dan sAi yang telah dilakukan sebelumnya.

Kedua, merumuskan draft laporan akhir the 9th AsOsAi Research Project yang akan digunakan sebagai bahan final pelaporan riset pada the Xii AsOsAi Assembly di Jaipur, india.

ASOSAI Research Project Berakhir di Bali

Anggota BPK RI, Sapto Amal Damandari, Anggota V BPK RI, memukul gong pada upacara pembukaan Pertemuan Kelima the 9th ASOSAI Research Project.


INTERNASIONAL

58 - 60 INTERNASIONAL.indd 58 2/14/2012 2:56:17 PM

sementara ruang lingkup pertemuan di Bali itu, meliputi kegiatan penyusunan agenda program/kegiatan, penyusunan materi pertemuan, penyiapan akomodasi, sarana dan prasarana pertemuan, fasilitasi kelancaran pelaksanaan pertemuan, dan pelaporan hasil pelaksanaan pertemuan.

Pertemuan Kelima

sebelum pertemuan kelima, peserta AsOsAi Research Project memperoleh kesempatan untuk mengikuti acara social program dilaksanakan pada awal tahap pertemuan, yaitu pada 1 Desember 2011. Panitia pelaksanaan kegiatan menempatkan pelaksanaan social program pada tahap awal kegiatan karena pertimbangan ketersediaan ruang untuk opening ceremony.

Para peserta AsOsAi Research Project melakukan kunjungan wisata ke tempat-tempat wisata yang telah dijadwalkan sebelumnya, yaitu Tirta Empul, ARMA Museum, Monkey Forest dan Krisna (shopping centre). Makan siang bersama yang dituanrumahi oleh BPK dilakukan di ARMA Museum dengan penampilan tarian-tarian tradisional Bali.

Selanjutnya Opening ceremony (upacara pembukaan) pertemuan ini dilaksanakan di nusa Penida Room, Hotel santika Premiere Beach Resort-Bali pada 2 Desember 2011. Acara dimulai pada pukul 09.00 WiTA dan diawali oleh introductory remark oleh Dr. Myungsoon Hur sebagai koordinator tim riset dari Board of Audit and Inspection of Korea.

Para tamu undangan yang hadir dalam acara ini antara lain Bupati Kabupaten Badung, Wakil Ketua DPRD Prov. Bali, inspektur Prov. Bali, inspektur Kabupaten Badung, Kepala Kanwil Perbendaharaan Prov. Bali dan BPKP Prov. Bali.

Pihak BPK, pejabat yang hadir adalah Anggota V BPK, Kepala Biro Humas dan Luar negeri, Kepala Kantor BPK Perwakilan Prov. Bali, inspektur ii, serta pejabat struktural lainnya dari

kantor BPK Pusat dan Perwakilan Prov. Bali.

Acara pembukaan dilanjutkan dengan keynote speech yang disampaikan oleh inspektur Jenderal Kementerian Keuangan V. sonny Loho. Topik yang disampaikan yaitu gambaran sistem internal audit di indonesia dan hubungan antara unit internal audit dan eksternal audit pemerintah. Juga harapan-harapan untuk dapat mengembangkan hubungan yang efektif antara kedua unit tersebut, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

sebagai puncak acara pembukaan pertemuan, Anggota BPK sapto Amal Damandari, menyampaikan dan

menyatakan membuka secara resmi pertemuan kelima the 9th AsOsAi Research Project tersebut dengan memukul gong yang disediakan di atas panggung.

“BPK merasa terhormat menjadi tuan rumah pada pertemuan yang penting kali ini. Terutama karena ini adalah pertemuan terakhir dari proyek penelitian ini. saya ingin memakai kesempatan ini untuk memberi selamat kepada Anda semua, atas kerja keras dan kerja samanya,” ujarnya dalam kata sambutan.

Hal ini, lanjutnya, sekaligus untuk memperlihatkan bahwa orang-orang dengan perbedaan asal usul dan budaya benar-benar dapat bekerja sama dan menyelesaikan tugas yang besar jika memegang teguh satu cita-cita yang sama.

“Cita-cita itu adalah untuk meningkatkan hubungan antara BPK dengan sistem audit internal yang mana sangat penting untuk menciptakan good governance dalam negara-negara anggota AsOsAi.”

Pertemuan dan diskusi materi dilaksanakan selama dua hari, yaitu 2-3 Desember 2011. Pada hari pertama, pertemuan membahas mengenai section ii dari Draft Research Report, yaitu penilaian atas sistem internal

audit (analisis hasil survei, tantangan, rekomendasi dan best practices), serta diteruskan dengan pembahasan mengenai hubungan antara iAUs dan sAis (Analisis hasil survey, hambatan, rekomendasi dan best practices) pada sesi kedua.

Pada diskusi hari kedua, dibahas mengenai bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan, lingkup penelitian, metodologi dan pembatasan (limitations), serta diskusi terkait kesimpulan yang meliputi pengaruh (implications) dan saran

Foto bersama seluruh peserta di Objek Wisata Tirta Empul, Bali


INTERNASIONAL


(suggestions). Pada sesi kedua, dibahas mengenai ringkasan eksekutif dan simpulan pertemuan kelima secara keseluruhan.

Kegiatan Selanjutnya

Berdasarkan diskusi yang dilakukan pada pertemuan kelima di Bali, finalisasi masing-masing section (bab dan subbab) dilakukan oleh grup sesuai pembagian yang telah disepakati. Section i dan iV diselesaikan oleh Group i yang diketuai sAi Malaysia. Section ii dikerjakan oleh Group ii yang diketuai oleh Korea selatan. Section iii dan iV dikerjakan oleh Group iii yang

diketuai oleh sAi india. Bab kesimpulan (conclusion) dikerjakan oleh koordinator tim riset. Batas waktu pengerjaan disetujui pada 24 Desember 2011.

Draft final laporan riset akan disirkulasikan pada minggu pertama Januari 2012 kepada seluruh anggota tim riset untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Pada minggu kedua Januari 2012, akan dilakukan revisi atas draf final laporan, sesuai dengan tanggapan dan masukan dari anggota tim riset.

Laporan final akan dilaporkan pada pertemuan ke-12 AsOsAi Assembly padaFebruari di Jaipur, india. Laporan

ini akan menjadi buku panduan bagi peningkatan sistem internal audit dan hubungan antara unit internal audit dengan sAi yang dapat diterapkan pada masing-masing sAi anggota AsOsAi.

Dengan berakhirnya AsOsAi Research Project kesembilan pada tahun 2012, maka AsOsAi telah mempersiapkan proyek riset selanjutnya, yaitu AsOsAi Research Project ke-10 untuk dilakukan pada kurun waktu 2012-2015 seperti praktek pelaksanaan research project yang telah dilakukan AsOsAi sebelumnya. aiz

Daftar Delegasi


INTERNASIONAL


Documents

GALLERY FOTO - bpk.go.id · dalam memperingati Hari Ibu. Anggota BPK Rizal Djalil bertemu dengan tokoh-tokoh Universitas Indonesia. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri didampingi oleh Ditama