27 Jumat, 23 Maret 2018

Gedung apartemen, perkantoran dan perumah-an penduduk terlihat dari ketinggian di Jakarta, belum lama ini. Faktor perekonomian yang diproyeksikan melonjak tajam menjadi salah satu alasan terbesar pengembang-pengembang asing, khususnya Asia

melebarkan sayap ke Jakarta. Terlebih, laporan Oxford Economics Global Cities 2030 mengatakan perekonomian Jakarta dalam 12 tahun mendatang, diperkirakan bakal menyaingi Singapura, Bangkok, bahkan Hong Kong.

�KOTA MANDIRI

Dampak ke PDB Setelah 5 TahunJAKARTA — Konsultan dan

asosiasi pengembang mengakui bahwa kehadiran kota baru akan mendorong kenaikan produk domestik bruto negara dalam kurun waktu tercepat 5 tahun pasca-penyelesaian perizinan.

Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lucida mengatakan kota mandiri atau pembangunan kota-kota baru memang akan mendorong kontribusi yang besar untuk produk domestik bruto (PDB) negara.

Menurut Paulus, pengem-bangan kota mandiri ini bisa saja memberikan kontribusi 3% sampai 5% bagi PDB negara jika pengembangan berjalan lancar sesuai rencana pemerintah dan pengembang terkait.

“Namun yang paling penting itu perizinannya dulu. Kalau rata-rata persentase kontribusi yang bisa diberikan atau dijanjikan pengembang kota baru itu relatif, tidak ada angka pasti. Tergantung pengembangnya,” jelas Totok kepada Bisnis, Kamis (22/3).

Pembangunan kota mandiri merupakan pembangunan wi-layah tertentu menjadi kawasan perkotaan baru membentuk ka-wasan permukiman perkotaan

orang yang tidak hanya menyedia-kan hunian beserta fasilitasnya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan tidak membebani pusat kota induk.

Program kota mandiri ini ber-tujuan juga untuk mengurangi kesenjangan sosial di berbagai daerah Indonesia. Saat ini 80,15% perekonomian Indonesia masih berasal barat Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatra.

Paulus mengungkapkan per-izinan untuk kota mandiri ini bisa memakan waktu 2 tahun, dan proses penyelesaian pemba-ngunan paling cepat 5 tahun. Itu pun, baru bisa berkontribusi untuk mendorong PDB setelah kota tersebut sudah memiliki infrastruktur yang memadai dan hadir lapangan pekerjaan yang bisa menyerap banyak sumber daya manusia (SDM).

“Kontribusi PDB itu bisa dida-patkan negara setelah 5 tahun,” tuturnya.

Sementara itu, Senior Technical Savills Indonesia Lucy Rumantir mengungkapkan bahwa salah satu tujuan pemerintah meng-gencarkan pembangunan kota baru memang untuk mendorong kenaikan PDB. Dia menilai ke-hadiran kota baru selalu men-

dan menyerap ribuan lapangan kerja baru.

“Hal ini akan memberikan efek domino bagi bisnis lainnya,” ungkap Lucy.

Menteri Perencanaan Pem-bangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menegaskan pem-bangunan kota mandiri harus dilakukan oleh pengembang swasta dan pengembang ber-plat merah.

“Harus semuanya [pengembang swasta dan BUMN],” tegasnya.

Menurut Bambang, pemba-ngunan kota mandiri sebagai salah satu bagian dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) masuk ke dalam ang-garan tiap tahunnya. “Intinya ini [pembangunan kota mandiri] juga memerlukan partisipasi dari daerahnya juga.”

Dia berharap pembangunan nasional bisa dilakukan secara merata sejalan dengan konsep Nawacita milik Presiden Joko Widodo.

Mengacu pada RPJM 2015-2019 terdapat 10 kota yang dikembang-kan pemerintah menjadi kota mandiri, yaitu Maja, Padang, Palembang, Tanjung Selor, Mana-do, Jayapura, Sorong, Makassar, dan Banjarbaru. (Gloria F.K. Lawi/

�TABUNGAN PERUMAHAN

BP Tapera Terbentuk Tahun Ini

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan

Badan pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terbentuk tahun ini, terutama

setelah dibubarkannya Bapertarum dan terbentuknya panitia seleksi (pansel).

Anitana W. Puspaanitana.puspa@bisnis.com

Pansel yang telah dibentuk ter-diri dari perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan Kemenkumham, Perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, akademisi dan profesional.

Sesuai dengan peraturan UU 4/2016 tentang Tabungan Peru-mahan Rakyat (Tapera), Baperta-rum PNS akan resmi dibubarkan pada 24 Maret 2018. Tahun ini pemerintah akan membentuk BP Tapera yang terdiri dari ko-misioner dan 4 deputi komisi-oner. Empat deputi komisoner mencakup deputi pemupukan, pengarahan, pembiayaan, dan hukum administrasi.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Wina-yanti mengatakan panitia seleksi BP Tapera telah mulai kick off sejak Kamis (22/3) ini dan akan mulai mengumumkan persyarat-an mengikuti seleksi pada pekan depan. Selanjutnya maksimal 85 hari sejak kick off badan pengelola akan terbentuk.

Nantinya, setelah komisioner dan deputi komisioner terbentuk, maka tugas mereka adalah melakukan penataan dari organisasinya, seperti menyeleksi direksi dan karyawan. Selanjutnya menentukan custodian komisioner. Mereka juga akan menunjuk bank custodian dan manajer investasi yang mengelola dana peserta Tapera.

Lana memperkirakan pada ta-hun pertama beroperasinya bisa mendukung pembiayaan sekitar 20.000 rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapera memang belum dibebankan kepada perusahaan swasta.

“Namun setelah komisioner dan deputi komisioner diangkat, BP Tapera sampai beroperasi penuh mungkin masih butuh waktu se-tahun lagi. Aset pun akan dialih-

katanya Kamis (22/3).Lana menuturkan total aset yang

telah dialihkan dan dimiliki BP Tapera sifatnya ada dua. Pertama rekening individu sekitar Rp8,3 triliun dan aset non-tunai sekitar Rp2,6 miliar.

Lana menyebut terbentuknya Tapera akan menjadi salah satu solusi pembiayaan perumahan secara jangka panjang bagi ma-sayarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, dia menekankan Tapera juga bukan satu-satunya solusi, mengingat ada subsidi perumahan lainnya. Dengan de-mikian, perlu ada penyesuaian pembiayaan perumahan.

FLPPLana Winayanti mengatakan

pembiayaan perumahan akan dili-hat sebagai sistem yang bersiner-gi, pasalnya saat ini persebaran pembiayaan masih ditangani pi-hak yang berbeda-beda. Dulunya Bapertarum untuk uang muka perumahan, kemudian juga ada KPR Fasilitas Likuiditas Pembia-yaan Perumahan (FLPP).

Terutama, dalam UU Tapera juga menyebutkan bahwa sum-ber pembiayaan Tapera bisa dari berbagai macam, termasuk hibah, dana sosial perusahaan (CSR), ataupun dana wakaf. Akan tetapi, kata Lana, sejauh mana Tapera bisa digabungkan dengan dana FLPP, hal itu masih perlu dibica-rakan karena memerlukan proses transformasi.

“Ini yang harus dibicarakan bagaimana mensinergikannya. Ka-rena tapera dan FLPP dua hal yang berbeda. Tapera sumber dananya

APBN.”Lana menjelaskan meskipun Ba-

pertarum telah dibubarkan, iuran yang selama ini dilakukan peserta pensiunan tetap berjalan tetapi akan ditampung terlebih dahulu di bendahara negara, kemudian dialihkan ke BP Tapera setelah beroperasi.

Dana dan iuran dari PNS aktif secara otomatis akan dialihkan menjadi modal awal di Tapera. Iuran yang ditarik tidak berubah dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp3.000, Rp5.000, Rp7.000, dan Rp10.000 per bulannya berdasar-kan golongan PNS.

Adapun, persyaratan PNS yang bisa memanfaatkan Tapera menu-rut undang-undang sebelumnya, adalah minimal telah menabung selama 1 tahun. Akan tetapi prak-tiknya banyak PNS sebelumnya yang sudah menabung lama dan belum memanfaatkannya.

“Maka akan ada kebijakan yang berbeda sejak beroperasi supaya bisa melayani tergantung persya-ratan yang dilihat sebelumnya.”

Direktur Utama Bapertarum Heroe Soelistiawan mengatakan dari audit likuidasi yang dilaku-kan mencatat dana iuran pegawai negeri sipil (PNS) senilai Rp12 triliun. Rp8 triliun di antaranya dikelola dalam portofolio Kemen-terian Keuangan dan sisanya Rp4 triliun dalam portofolio kemente-rian PUPR.

Bapertarum juga telah bekerja sama dengan PT Taspen sejak 19 Maret 2018 untuk mengembalikan dana tabungan perumahan kepada PNS. Hingga kini, pembayaran telah dilakukan kepada lebih dari 1 juta PNS aktif senilai Rp2,6 triliun lebih. Untuk PNS tidak aktif akan dilakukan melalui Bank BRI senilai Rp686 miliar lebih.

Saat ini peserta dari Bapertarum PNS sendiri sudah mencapai 4,5 juta. Jumlah tersebut terdiri dari PNS aktif dan PNS nonaktif.

Sebagai ganti pembubaran ter-sebut, nantinya tugas Bapertarum akan dialihkan kepada BP Tapera. Artinya iuran masyarakat khusus-nya PNS nantinya dikelola oleh BP Tapera.

Dengan adanya pengalihan Bapertarum menuju BP Tapera, diharapkan jumlah pesertanya akan semakin bertambah. Karena tidak hanya PNS yang bisa ikut mengiur, pengawas TNI dan Polri hingga swasta pun memiliki ke-sempatan untuk melakukan iuran secara sukarela.

�Sejauh mana Tapera bisa digabungkan den-gan dana FLPP akan dibicarakan lagi karena memerlukan proses transformasi.

Permata Graha Jual 80% Unit

JAKARTA — Per-mata Graha Land selama pemasaran tahap 1—3 Perma-ta Gading Residence telah menjual 80% unit.

CEO Permata Gra-ha Land, Frendcis Halim mengatakan saat ini harga rumah di daerah Kelapa Ga-ding mencapai Rp 30 juta per meter persegi. Dampaknya, harga per unit rumah daerah utara Jakarta ini rata-rata mencapai puluhan miliar.

Perusahaan, kata dia, berstrategi me-matok harga yang terjangkau mulai dari Rp700 juta per unit dengan ukuran tipe Pine dengan luas ta-nah 32 m2dan luas bangunan 28 m2. Se-lanjutnya tipe Oak dengan luas tanah 38 m2 dan luas bangun-an 37 m2. Pemilihan unit perdana akan dilakukan pada April 2018.

“Untuk memu-dahkan pembiaya-an, kami telah me-nyediakan program, yakni cicilan 48 kali, bahkan sampai 10 ta-hun,” kata Frendcis, Senin (19/3)

Menurutnya, in-vestasi properti di Kelapa Gading, mengalami pening-katan yang cepat. Selisih harga dalam beberapa bulan su-dah setara dengan bunga deposito da-lam 3 tahun. (Anitana

W. Puspa)

Bisnis/Dedi Gunawan

�PENGEMBANG ASING

P R O P E R T I