GUBERNUR PAPUA BARAT - .1 gubernur papua barat peraturan daerah provinsi papua barat nomor 14 tahun

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GUBERNUR PAPUA BARAT - .1 gubernur papua barat peraturan daerah provinsi papua barat nomor 14 tahun

1

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mendorong tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, dipandang perlu menata kelembagaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai kebutuhan;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

2

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

3

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34);

4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II PEMBENTUKAN, Pasal 2 ayat (2) ditambah 3 (tiga) dinas, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(2) Dinas Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Pemuda dan Olahraga; c. Dinas Kesehatan; d. Dinas Pekerjaan Umum; e. Dinas Perumahan; f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika; g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah; i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; j. Dinas Pertambangan dan Energi; k. Dinas Kehutanan; l. Dinas Perkebunan; m. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; n. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan; o. Dinas Kelautan dan Perikanan; p. Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; q. Dinas Sosial; r. Dinas Pendapatan Daerah;

5

2. Ketentuan Ketentuan BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, ditambah 1 (satu) paragraf dan 2 pasal, yakni Paragraf 4A Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 4A

Dinas Perumahan

Pasal 13A

Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 13B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Dinas Perumahan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, urusan

rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi hubungan masyarakat;

b. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan perlengkapan;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem pembiayaan, pelaksanaan kerjasama pembiayaan dan pelaksanaan investasi;

d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem perumahan, penyediaan perumahan formal dan perumahan swadaya;

e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi perundang-undangan perumahan, penyelesaian pengawasan dan pengendalian perundang-undangan;

f. perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis dan evaluasi pelaksanaan perselisihan penataan ruang kawasan;

g. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; h. pembinaan jabatan fungsional.

3. Paragraf 10 Pasal 24 dan Pasal 25 diubah dan ditambah 1 paragraf dan 2 pasal baru, yakni Paragraf 10A Pasal 25A dan Pasal 25B sehingga berbunyi sebagi berikut :

Paragraf 10

Dinas Kehutanan

Pasal 24

6

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan; b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/ kota di bidang kehutanan; c. pembinaan teknis di bidang kehutanan; d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; e. pembinaan jabatan fungsional; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 10A

Dinas Perkebunan

Pasal 25A

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 25B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan; b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/kota di bidang perkebunan; c. pembinaan teknis di bidang perkebunan; d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; e. pembinaan jabatan fungsional; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

4. Ketentuan Paragraf 11 Pasal 26 dan Pasal 27 diubah dan

ditambah 1 paragraf dan 2 pasal baru, yakni Paragraf 11A Pasal 27A dan Pasal 27B seh