Click here to load reader

GUBERNUR SUMATERA BARAT - · PDF file 2019. 2. 21. · GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GUBERNUR SUMATERA BARAT - · PDF file 2019. 2. 21. · GUBERNUR SUMATERA BARAT...

  • GUBERNUR SUMATERA BARAT

    PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

    NOMOR 2 TAHUN 2015

    TENTANG

    PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

    PENYANDANG DISABILITAS

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    GUBERNUR SUMATERA BARAT,

    Menimbang : a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak, kewajiban,

    peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-

    Undang Dasar 1945;

    b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

    penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk

    diskriminasi, sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara

    maksimal;

    c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan peran

    penyandang disabilitas, perlu adanya kepastian hukum

    sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak

    penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

    Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan

    Hak Penyandang Disabilitas;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

    Republik Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

    Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

  • - 2 -

    Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

    Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    1646);

    3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang

    Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

    Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 3670);

    4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

    Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

    Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 3886);

    5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

    Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4279;

    6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim

    Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 44301);

    7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

    Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

    8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

    International Convenant on Economic, Social and Culture

    Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,

    Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4557);

    9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

    International Covenant On Civil and Political Rights

    (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

  • - 3 -

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

    119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4558);

    10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

    Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

    11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

    Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4967);

    12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

    Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

    Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5038;

    13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

    144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5063);

    14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5234);

    15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan

    Convention on the Rights of Persons with Disabilities

    (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

    107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5251);

    16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

  • - 4 -

    beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

    Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

    Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

    58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5679);

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya

    Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyadang Cacat

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

    70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    3754);

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

    Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

    PROVINSI SUMATERA BARAT

    dan

    GUBERNUR SUMATERA BARAT

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

    PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Bagian Kesatu

    Pengertian

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

  • - 5 -

    3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

    4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di

    wilayah Sumatera Barat.

    5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

    SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

    6. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik,

    mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

    berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui

    hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

    berdasarkan kesamaan hak.

    7. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas

    yang disandang seseorang.

    8. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang atau

    akses yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan

    potensi dalam segala aspek penyelenggaraan bernegara dan

    bermasyarakat.

    9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan

    atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau

    meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang

    disabilitas.

    10. Martabat adalah nilai kehormatan atau harga diri yang melekat pada

    hakikat keberadaan setiap penyandang disabilitas sebagai anugerah

    Tuhan Yang Maha Kuasa.

    11. Penghormatan adalah hal yang membangkitkan kesadaran dalam menilai

    dan menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas

    dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

    12. Pemajuan adalah hal yang terkait dengan upaya mendorong atau

    menggerakkan semangat, komitmen, maupun tindakan nyata terhadap

    perubahan kondisi penyandang disabilitas dari tingkat yang kurang baik

    menjadi baik dan menjadi terbaik.

    13. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk

    melindungi, membentengi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang

    disabilitas serta mencegah, menangkal, dan menghindarkan segala

  • - 6 -

    sesuatu yang dapat mengganggu, mengurangi, membatasi, mempersulit,

    menghambat atau menghapus hak dari siapapun.

    14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang

    disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi

    diri sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau

    kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

    15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang

    disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek

    kehidupan dan penghidupan.

    16. Pengusaha adalah:

    a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

    menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

    b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara

    berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

    c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di

    Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

    dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

    17. Perusa

Search related