GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH …

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan daerah

merupakan bagian integral dari kepariwisataan

nasional yang diselenggarakan secara sistematis,

terpadu, berkelanjutan, bertanggungjawab dengan

memperhatikan nilai agama, budaya dan kearifan

lokal yang termaktub dalam filosofi Adat Basandi

Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;

b. bahwa perkembangan pembangunan

kepariwisataan daerah telah mengakibatkan

perubahan dan penambahan isu strategis

kepariwisataan daerah sehingga diperlukan

perubahan dan penyesuaian pada Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera

Barat;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun

2014 -2025 sudah tidak sesuai lagi dengan

- 2 -

perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan

perubahan dalam rangka menjamin kepastian

hukum penyelenggaraan pembangunan

kepariwisataan di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2014 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun

2014-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

: 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan

Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4966);


Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5066);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- 3 -



5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011

tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5262);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Pengembangan Taman Bumi (Geopark);

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Induk Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/

Kota;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ( Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 27);


13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-

2032 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

- 4 -

Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);


6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat

dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2014 Nomor 6);


6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016–2021 (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 126 ), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat




2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- 5 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2014-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 94)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu)

angka yakni angka 2a, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 5

(lima) angka yakni angka 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, angka 6, angka 7, angka 8

dihapus, diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 5 (lima) angka

yaitu angka 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, angka 25 dihapus, sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam

jangka waktu sementara.

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

2a Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin

- 6 -

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama

wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang

selanjutnya disebut dengan RIPKP adalah dokumen

perencanaan pembangunan Kepariwisataan Provinsi untuk

periode 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai

dengan tahun 2025.

5. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera

Barat adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan

yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya

dukungnya yang terbagi atas lima perwilayahan kepariwisataan.

5a Pusat Pelayanan Primer adalah pintu gerbang masuk wisatawan,

pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan pusat penyebaran

pariwisata ke kabupaten kota .

5b Pusat Pelayanan Sekunder adalah pusat pertumbuhan

pariwisata di wilayah tertentu atau pusat kegiatan wilayah dari

provinsi.

5c Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih

wilayah administrasi yang terdiri dari kawasan strategis

pariwisata dan kawasan potensi pengembangan pariwisata yang

telah berkembang ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatifnya,

menjadi pemicu tujuan perjalanan wisatawan mancanegara dan

domestik, karena tema pengembangan pariwisatanya.

5d Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya

disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan

pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau

lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan

hidup, serta pertahanan dan keamanan provinsi .

5e Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya

disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup

luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen

- 7 -

kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk

pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai

komponen pencitraan kawasan tersebut.

6. Dihapus.

7. Dihapus

8. Dihapus.

9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi

pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu

atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya

tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas

serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

terwujudnya kepariwisataan.

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman

kekayaan alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

11. Kawasan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat adalah kawasan

pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar

kawasan pembangunan pariwisata dalam skala provinsi

Sumatera Barat.

12. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang

memungkinkan proses dan kegiatan kepariwisataan dapat

berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat

memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.

13. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan

kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara

individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup,

kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan

kepariwisataan.

14. Pemasaran adalah serangkaian proses mengkomunikasikan

daya tarik wisata dan mengelola jejaring dengan pemangku

kepentingan untuk pengembangan kepariwisataan.

- 8 -

15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang

saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan

pariwisata.

16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan

penyelenggaraan pariwisata.

17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta

jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi

pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat,

sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional,

yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan

ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat

SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaanya terkait

secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan

kepariwisataan.

19. Prasarana Umum Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar

fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan

suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana

mestinya.

20. Fasilitas Umum Kepariwisataan adalah sarana pelayanan dasar

fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat

umum dalam melakukan aktifitas kepariwisataan.

21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara

khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan,

kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan

kunjungan ke destinasi pariwisata.

22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan

prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah

asal wisatawan ke destinasi Pariwisata maupun pergerakan di

dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan

motivasi kunjungan wisata.

- 9 -

23. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan,

menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang

dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua

pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang

kepariwisataan.

23a Pariwisata Halal adalah pariwisata dengan konsep destinasi

ramah muslim (moslem friendly destination) yang mendukung

ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan muslim.

23b Taman Bumi (Geopark) adalah sebuah wilayah geografi tunggal

atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (geosite )

dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi

(geoheritage), keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati

(biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity), serta

dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi dan pembangunan

perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan

keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah,

sehingga dapat dipergunakan untuk menumbuhkan

pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan

lingkungan sekitarnya.

23c Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu

karya yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu

pengetahuan, warisan budaya, teknologi, dan/atau hak

kekayaan intelektual.

23d Pengalaman Wisatawan (Tourist Experience) adalah merupakan

perasaan senang dan gembira, pembelajaran, serta pengalaman

emosional yang akan menjadi memori wisatawan saat berwisata

di destinasi melalui atraksi dan atmosfir destinasi.

23e Pariwisata Berbasis Digital (Digital Tourism) merupakan sistem

atau perangkat berbasis data, informasi dan teknologi untuk

mendukung pengembangan industri pariwisata dan ekonomi

kreatif dalam memperkuat ekosistem pengalaman wisatawan

dan peningkatan jumlah kunjungan.

24. Kompetensi adalah kemampuan yang terdiri dari pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan

- 10 -

dikuasai oleh pelaku pariwisata untuk mengembangkan

profesionalitas kerja.

25. Dihapus.

26. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.

27. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat.

28. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni

ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (4) dan ayat (6) huruf c diubah, sehingga


Pasal 2

(1) Pembangunan Kepariwisataan Provinsi tahun 2014 – 2025,

meliputi :

a. pembangunan Destinasi Pariwisata;

b. pembangunan Pemasaran Pariwisata;

c. pembangunan Industri Pariwisata; dan

d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

(1a) Isu strategis Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pariwisata Halal;

b. Taman Bumi (Geopark);

c. Pariwisata Berbasis Digital (Digital Tourism) dan Ekonomi

Kreatif; dan

d. Penguatan Pengalaman Wisatawan (Tourist Experiences)

melalui atraksi dan desain ruang (Atmosfir ) Destinasi.

(1b) Isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) yang

didasarkan pada Prinsip Pembangunan Kepariwisataan

meliputi:

a. Pariwisata berkelanjutan;

b. Pariwisata berbasis mitigasi bencana; dan

c. Pariwisata berbasis norma agama dan budaya.

(2) Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud

- 11 -

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPKP.

(3) RIPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. Visi

b. Misi

c. Tujuan

d. Sasaran; dan

e Arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2014 - 2025

(4) Visi Pembangunan Pariwisata Provinsi yaitu terwujudnya

Sumatera Barat sebagai destinasi utama Pariwisata berkelas

dunia yang berbasis agama dan budaya yang mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan

rakyat.

(5) Dalam mewujudkan visi pembangunan Kepariwisataan Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, misi

pembangunan Kepariwisataan Provinsi meliputi:

a. mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berbasis agama

dan budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat;

b. mengembangkan Pemasaran Pariwisata secara selektif,

fokus, sinergis, efektif dan efisien berdasarkan keunggulan

kompetitif dan komparatif produk wisata;

c. mengembangkan Industri Pariwisata yang profesional dan

berdaya saing, mampu menggerakkan kemitraan usaha yang

berwawasan lingkungan; dan

d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dengan pola

kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan

efisien dalam mewujudkan Kepariwisataan yang

berkelanjutan.

(6) Tujuan pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

a. mewujudkan Destinasi Pariwisata yang bersih, aman, nyaman

dan bebas maksiat sehingga mampu memenuhi kebutuhan

ibadah wisatawan dan menggerakkan perekonomian;

b. mewujudkan optimalisasi dan ekstensifikasi pasar potensial

- 12 -

Pariwisata melalui strategi pemasaran bersama;

c. mewujudkan Industri Pariwisata sebagai penggerak utama

kegiatan Kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Provinsi; dan

d. mengembangkan kelembagaan yang profesional dalam

mewujudkan usaha Kepariwisataan yang berkelanjutan.

(7) Sasaran pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

a. terwujudnya Destinasi Pariwisata sebagai penggerak

perekonomian;

b. terwujudnya optimalisasi dan ektensifikasi pasar sebagai

dampak strategi pemasaran bersama;

c. meningkatnya peran industri Pariwisata dalam memajukan

perekonomian daerah; dan

d. meningkatnya produktifitas usaha Kepariwisataan yang

berkelanjutan berbasis profesionalitas kelembagaan.

(8) Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf e diarahkan pada :

a. Destinasi Pariwisata yang berbasis agama, budaya dan

lingkungan;

b. strategi pemasaran bersama guna pemantapan pencitraan

Kepariwisataan;

c. Industri Pariwisata yang berorientasi pada peningkatan

pertumbuhan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan

serta pelestarian lingkungan; dan

d. Kelembagaan Kepariwisataan yang mendorong sinergisitas

sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata;

b. DPP;

c. KSPP; dan

- 13 -

d. KPPP.

(2) Peta Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 ( satu ) Pasal, yakni Pasal 8A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A:

(1) Pusat pelayanan primer Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah Kota Padang.

(2) Pusat pelayanan sekunder Pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat(1) huruf a adalah Bukittinggi, Batusangkar

dan Sawahlunto.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

(1) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan

dengan kriteria:

a. Kawasan dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau

lintas kabupaten/kota yang didalamnya terdapat kawasan-

kawasan pengembangan pariwisata provinsi, yang diantaranya

merupakan KSPP;

b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal

secara luas serta membentuk jejaring produk pariwisata dalam

bentuk paket perjalanan wisata dan pola kunjungan wisatawan

;

c. memiliki jaringan transportasi sebagai elemen pengikat,

aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang mendukung

pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan

d. memiliki tema produk Pariwisata yang melekat kuat sebagai

komponen pencitraan kawasan Pariwisata yang mendorong

kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara.

(2) Perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari :

- 14 -

a. DPP Padang dan sekitarnya mencakup wilayah Kota Padang,

Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan

Kota Pariaman dengan tema utama kawasan pengembangan

destinasi pantai dan pulau (Marine Tourism);

b. DPP Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota

Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota,

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota

Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan

pengembangan Taman Bumi (Geopark);

c. DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah

Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten

Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema

utama sebagai kawasan pengembangan minangkabau tempo

dulu (Ancient Minangkabau Tourism);

d. DPP Sawahlunto dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota

Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten

Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan

pengembangan wisata warisan budaya tambang batu bara

(Coal Mining Heritage Tourism);

e. DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya yang mencakup

wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan

tema utama sebagai kawasan pengembangan destinasi

selancar dan ombak (Whitesand Tourism);

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan

dengan kriteria:

a. kawasan dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau

lintas kabupaten/kota yang memiliki fungsi utama pariwisata

provinsi atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata.

b. mempunyai nilai strategis dan pengaruh penting dari beberapa

aspek seperti pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan

sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup serta

pertahanan dan kemanan provinsi.

(2) KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- 15 -

a. KSPP Mandeh dan sekitarnya;

b. KSPP Bukittinggi dan sekitarnya;

c. KSPP Maninjau dan sekitarnya;

d. KSPP Singkarak dan sekitarnya;

e. KSPP Danau Kembar dan sekitarnya;

f. KSPP Siberut dan sekitarnya; dan

g. KSPP Sawahlunto dan sekitarnya.


Pasal 11

(1) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan

dengan kriteria:

a. ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai

suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya;

b. memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang

dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan

kawasan tersebut;

c. memiliki wisata unggulan dan pendukung;

d. memiliki target Wisatawan yang jelas; dan/atau

e. memiliki sistem keterkaitan Pariwisata dengan kawasan

Pariwisata di sekitarnya.

(2) KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang- Kota

Tua dan sekitarnya ;

b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan

dan sekitarnya ;

c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gandoriah - Tiram dan

sekitarnya;

d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan

Kamang dan sekitarnya ;

e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek, - Kampung Padang

Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;

f. Kawasan geowisata Harau-Kelok Sembilan- Ngalau Indah dan

sekitarnya;

g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan

sekitarnya ;

- 16 -

h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa

Batu Kapal-TNKS dan sekitarnya;

i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;

j. Kawasan heritage Istano Basa Pagaruyuang- Nagari Tuo

Pariangan – PDIKM dan sekitarnya ;

k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak - Pulau

Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;

l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator - Rimbo

Panti dan sekitarnya ;

m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan

n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin

Sawahlunto dan sekitarnya.

8. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 13 dihapus.


Pasal 16

(1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b meliputi pembangunan dan pengembangan:

a. Daya Tarik Wisata alam;

b. Daya Tarik Wisata budaya; dan

c. Daya Tarik Wisata buatan atau kegiatan (event) di destinasi

Pariwisata

(2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat dan budaya;

b. keseimbangan antara upaya pengembangan managemen

atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas,

berdaya saing; dan

c. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian

dan keberlanjutan sumberdayanya yang mendorong

pertumbuhan wilayah Destinasi Pariwisata dan kesejahteraan

masyarakat.

- 17 -

11. Ketentuan huruf a Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

a. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas

daya saing produk wisata dan produk Ekonomi Kreatif sesuai

dengan potensi dan ciri khas masing-masing daerah, dalam

menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

b. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing

produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen

pasar yang lebih luas; dan

c. revitalisasi Daya Tarik Wisata dilakukan dengan perbaikan kondisi

dan kualitas Daya Tarik Wisata.

12. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga


Pasal 18

Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru pada destinasi Pariwisata

yang belum berkembang;

b. memperkuat pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan

dalam mendukung upaya perintisan;

c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya

Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi pembangunan destinasi

Pariwisata;

d. memberikan penghargaan/apresiasi kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota dan pelaku wisata/seni dalam upaya akselerasi

pembangunan destinasi pariwisata;

e. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan

lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata;

- 18 -

f. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik

wisata;

g. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi

potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung

diversifikasi daya tarik wisata;

h. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak

kegiatan Kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan

i. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan

kebudayaan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat.

13. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan

jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut,

angkutan udara, dan angkutan kereta api;

b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi

angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan

laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan

c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan

jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut,

angkutan udara, dan angkutan kereta api.

(2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan

dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan

Wisatawan di dalam wilayah destinasi pariwisata.

(3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi standar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 27

- 19 -

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas

Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu:

a. meningkatkan upaya Pemerintah Provinsi untuk mendorong peran

swasta dan masyarakat melakukan pengembangan prasarana

umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;

b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian

pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas

pariwisata sesuai standar peraturan yang berlaku; dan

c. mendorong penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan

fasilitas Pariwisata bagi wisatawan berkebutuhan khusus dan

pengarusutamaan gender

15. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j,

sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan,

meliputi:

a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat

melalui pembangunan Kepariwisataan;

b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan

Kepariwisataan;

c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui

pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;

d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong

perkembangan produk usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang

dikembangkan dalam masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan;

e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang

Kepariwisataan;

f. perluasan akses pasar terhadap produk usaha Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif yang dikembangkan dalam masyarakat lokal;

g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya

mengembangkan produk usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

yang dikembangkan dalam masyarakat lokal;

- 20 -

h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku

kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk

menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;

i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam

mengenali serta melestarikan budaya dan kearifan lokal; dan

j. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia

kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan dan mengembangkan

kegiatan Ekonomi Kreatif.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf

x, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam

pembangunan bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 dengan cara:

a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas

masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan;

b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam

pengembangan Kepariwisataan;

c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di

tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat

dalam pengembangan Kepariwisataan;

d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang

pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata;

e. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan

gender dalam pengembangan Kepariwisataan;

f. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai

Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka

pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata;

g. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui nagari Wisata;

h. meningkatkan kualitas produk usaha Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif sebagai komponen pendukung produk Wisata di Destinasi

Pariwisata;

i. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku produk usaha

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai komponen pendukung

- 21 -

produk wisata di Destinasi Pariwisata yang dikembangkan

masyarakat lokal;

j. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi

pengembangan produk usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan produk

usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di sekitar destinasi

pariwisata;

l. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan

Ekonomi Kreatif ;

m. meningkatkan kualitas jasa Kepariwisataan, Produk Ekonomi

Kreatif yang memenuhi standar pasar;

n. memperkuat akses dan jejaring Industri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif dengan sumber potensi pasar dan informasi global;

o. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

dalam upaya memperluas akses pasar terhadap Industri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif ;

p. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses

permodalan bagi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

q. menfasilitasi pemberian bantuan permodalan untuk mendukung

perkembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di sekitar

destinasi pariwisata;

r. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang

sadar Wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan;

s. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar

Wisata dan Sapta Pesona bagi penciptaan iklim kondusif

Kepariwisataan setempat;

t. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat, parik paga dalam

nagari dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif

Kepariwisataan;

u. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya

pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata;

v. mengembangkan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan;

w. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata daerah

kepada masyarakat; dan

- 22 -

x. meningkatkan keterampilan, kreatifitas dan inovasi masyarakat

dalam memberdayakan Ekonomi Kreatif untuk mendukung

pengembangan Kepariwisataan.


Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan pasar Pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk

pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan

segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi

Pariwisata dan dinamika pasar global.

18. Ketentuan Pasal 34 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf

h, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Strategi pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan

pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 meliputi:

a. meningkatkan pemasaran dan promosi Pariwisata berbasis digital;

b. meningkatkan pemasaran dan promosi pada pasar utama dan

pendukung;

c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan

pertumbuhan segmen ceruk pasar;

d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;

e. meningkatkan pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi

Pariwisata;

f. meningkatkan intensifikasi pemasaran Wisata konvensi, insentif

dan pameran;

g. mengembangkan strategi pemasaran Wisata yang menghasilkan

Pengalaman Wisata (Tourism Experience); dan

h. meningkatkan peran serta stakeholders dalam pemasaran dan

promosi pariwisata.

- 23 -

19. Ketentuan huruf b Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana

dimaksud pada Pasal 32 huruf b, meliputi :

a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Sumatera Barat

secara berkelanjutan; dan

b. peningkatan citra Pariwisata Sumatera Barat sebagai destinasi

Pariwisata Halal dan tematik yang berdaya saing.

20. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf, yaitu huruf c dan

huruf d, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah

membangun citra masing-masing Destinasi Pariwisata Sumatera

Barat;

(2) Strategi peningkatan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 huruf b meliputi:

a. memperkuat kapasitas dan kapabilitas pengelola Daya Tarik

Wisata dan polisi Wisata;

b. menginformasikan kepada masyarakat luas dan Wisatawan

tentang kebersihan Daya Tarik Wisata dan keberadaan polisi

Wisata;

c. memanfaatkan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat citra

Pariwisata; dan

d. mendorong segenap unsur masyarakat luas dalam

penyelenggaraan Pariwisata Halal dan tematik

21. Ketentuan huruf c Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 43

Strategi penguatan struktur industri Pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- 24 -

a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai

pembentuk industri Pariwisata;

b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha

Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan

c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku

usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sektor terkait.

22. Ketentuan huruf f Pasal 45 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni

huruf i, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

a. mengembangkan manajemen atraksi;

b. memperbaiki kualitas interpretasi;

c. menguatkan kualitas produk Wisata;

d. meningkatkan pengemasan produk Wisata;

e. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi

usaha Pariwisata;

f. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan

usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

g. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan

tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal;

h. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi

Pariwisata; dan

i. penguatan produk Ekonomi Kreatif.


Pasal 50

Arah pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diwujudkan dalam

bentuk pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang mengacu

pada prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan, Pariwisata yang

mempertimbangkan resiko bencana, kode etik Pariwisata dunia dan

ekonomi hijau.

- 25 -

24. Ketentuan Pasal 51 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Strategi pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai

usaha Pariwisata;

b. mengembangkan manajemen usaha Pariwisata yang peduli

terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; dan

c. mendorong pengelola wisata,investor dan wisatawan melaksanakan

kegiatan pariwisata berbasis lingkungan.

25. Ketentuan huruf d Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 57

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

a. penelitian yang berorientasi pada pengembangan wilayah

Destinasi Pariwisata;

b. penelitian yang berorientasi pada pengembangan investasi

pariwisata;

c. penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran

pariwisata;

d. penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

e. penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan

SDM Pariwisata.


Pasal 58

(1) Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Pariwisata

terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

meliputi:

a. penelitian pengembangan Daya Tarik Wisata pada setiap

wilayah Destinasi Pariwisata;

- 26 -

b. penelitian pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi

Kepariwisataan dalam mendukung daya saing setiap wilayah

Destinasi Pariwisata;

c. penelitian pengembangan prasarana umum, fasilitas umum

dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing setiap

wilayah Destinasi pariwisata;

d. penelitian memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui

Kepariwisataan;

e. penelitian pengembangan dan peningkatan investasi di bidang

Pariwisata;

f. penelitian pasar Wisatawan pengembangan pasar baru dan

pengembangan produk;

g. penelitian pengembangan dan penguatan citra Pariwisata

Sumatera Barat;

h. penelitian pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata;

i. penelitian peningkatan promosi Pariwisata dalam dan luar

negeri;

j. penelitian penguatan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

k. penelitian peningkatan daya saing produk Pariwisata;

l. penelitian pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;

m. penelitian penciptaan kredibilitas bisnis;

n. penelitian pengembangan tanggung jawab terhadap

lingkungan;

o. penelitian pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan

p. penelitian pengembangan SDM Pariwisata.

(2) Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan hasil penelitian

dan pengembangan Pariwisata terhadap lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), melakukan fasilitasi pendaftaran Hak Atas

Kekayaan Intelektual.

27. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III

diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 27 -

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 20 Desember 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NOMOR 14.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG



PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2025 : (14-398/2019).

- 28 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG



PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2025

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisataan daerah merupakan bagian integral dari

Kepariwisataan nasional yang tertuang secara komprehensif dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Pembangunan

kepariwisataan daerah tersebut diselenggarakan secara sistematis,

terpadu, berkelanjutan, bertanggungjawab dengan memperhatikan

nilai agama, budaya dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat;

Perkembangan pembangunan Kepariwisataan daerah terkini

menghendaki perubahan kebijakan dengan munculnya isu strategis

Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat meliputi : (a) Pariwisata

Halal; (b) Taman Bumi (geopark); (c) Pariwisata berbasis digital (digital

tourism) dan ekonomi kreatif; (d) Penguatan pengalaman wisatawan

(Tourist experience) melalui atraksi dan desain ruang (Atmosphere)

destinasi, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian pada

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera

Barat;

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota maka

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 -

2025 belum mengakomodir isu strategis tersebut dan sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan

- 29 -

perubahan dalam rangka menjamin kepastian hukum

penyelenggaraan pembangunan Kepariwisataan di daerah;

Penyusunan perubahan Peraturan Daerah Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 -

2025, dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan

pembangunan pariwisata di Sumatera Barat sesuai perkembangan

terkini yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas..

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain ruang (atmosfir)

destinasi” adalah menata wilayah destinasi

untuk kegiatan atau aktifitas wisatawan selama

kunjungan.

Ayat (1b)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pariwisata

berkelanjutan” adalah pariwisata yang

memperhitungkan penuh dampak ekonomi,

sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan,

- 30 -

memenuhi kebutuhan pengunjung, industri,

lingkungan dan masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pariwisata berbasis

mitigasi bencana” adalah pariwisata yang

mempertimbangkan untuk meminimalisir resiko

dampak bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pariwisata berbasis

norma agama dan budaya” adalah pariwisata

yang berlandaskan filosofi adat basandi syara’,

syara’ basandi kitabullah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

- 31 -

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang

Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya

meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu :

Kota Padang, Kabupaten Padang

Pariaman,Kota Padang Panjang, Kabupaten

- 32 -

Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok,

dan Kota Sawahlunto.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Daya tarik wisata budaya bersifat tidak

berwujud (intangible) antara lain : kesenian,

contoh randai, silek, talempong, saluang, rabab,

salawaik dulang, alu kantentong dan lain

sebagainya

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

- 33 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

- 34 -

Cukup jelas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “parik paga dalam nagari”

adalah unsur pemuda di nagari yang berfungsi

dibidang ketentraman dan keamanan

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”Sertifikasi” adalah proses

penilaian kelayakan usaha dan pelaku Pariwisata

- 35 -

untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik

Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan

Kepariwisataan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Hak Atas Kekayaan

Intelektual” adalah hak yang timbul dari hasil olah

pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses

yang berguna bagi manusia

Angka 27

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 178.

Documents

GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH …