Click here to load reader

GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH

NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
merupakan bagian integral dari kepariwisataan
nasional yang diselenggarakan secara sistematis,
terpadu, berkelanjutan, bertanggungjawab dengan
lokal yang termaktub dalam filosofi Adat Basandi
Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
b. bahwa perkembangan pembangunan
kepariwisataan daerah telah mengakibatkan
kepariwisataan daerah sehingga diperlukan
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera
tentang Rencana Induk Pembangunan
2014 -2025 sudah tidak sesuai lagi dengan
- 2 -
hukum penyelenggaraan pembangunan
kepariwisataan di Daerah;
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2014-2025;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4966);
Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5066);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- 3 -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
Indonesia Nomor 5262);
Pengembangan Taman Bumi (Geopark);
2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Induk Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/
Kota;
7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ( Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 27);
Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-
2032 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 4 -
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat
dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2014 Nomor 6);
6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016–2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 126 ), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 145);
Dengan Persetujuan Bersama
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 94)
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu)
angka yakni angka 2a, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 5
(lima) angka yakni angka 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, angka 6, angka 7, angka 8
dihapus, diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 5 (lima) angka
yaitu angka 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, angka 25 dihapus, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam
jangka waktu sementara.
2a Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin
- 6 -
interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama
wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang
selanjutnya disebut dengan RIPKP adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kepariwisataan Provinsi untuk
periode 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai
dengan tahun 2025.
yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya
dukungnya yang terbagi atas lima perwilayahan kepariwisataan.
5a Pusat Pelayanan Primer adalah pintu gerbang masuk wisatawan,
pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan pusat penyebaran
pariwisata ke kabupaten kota .
pariwisata di wilayah tertentu atau pusat kegiatan wilayah dari
provinsi.
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih
wilayah administrasi yang terdiri dari kawasan strategis
pariwisata dan kawasan potensi pengembangan pariwisata yang
telah berkembang ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatifnya,
menjadi pemicu tujuan perjalanan wisatawan mancanegara dan
domestik, karena tema pengembangan pariwisatanya.
5d Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya
disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan
pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau
lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan
hidup, serta pertahanan dan keamanan provinsi .
5e Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya
disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup
luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen
- 7 -
pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai
komponen pencitraan kawasan tersebut.
tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas
serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi
terwujudnya kepariwisataan.
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman
kekayaan alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia
yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Kawasan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat adalah kawasan
pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar
kawasan pembangunan pariwisata dalam skala provinsi
Sumatera Barat.
memungkinkan proses dan kegiatan kepariwisataan dapat
berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat
memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara
individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup,
kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan
kepariwisataan.
daya tarik wisata dan mengelola jejaring dengan pemangku
kepentingan untuk pengembangan kepariwisataan.
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan
pariwisata.
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata.
jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi
pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat,
sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional,
yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan
ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat
SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaanya terkait
secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan
kepariwisataan.
fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan
suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana
mestinya.
fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat
umum dalam melakukan aktifitas kepariwisataan.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara
khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan,
kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan
kunjungan ke destinasi pariwisata.
prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah
asal wisatawan ke destinasi Pariwisata maupun pergerakan di
dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan
motivasi kunjungan wisata.
dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua
pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang
kepariwisataan.
ramah muslim (moslem friendly destination) yang mendukung
ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan muslim.
23b Taman Bumi (Geopark) adalah sebuah wilayah geografi tunggal
atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (geosite )
dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi
(geoheritage), keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati
(biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity), serta
dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi dan pembangunan
perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan
keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah,
sehingga dapat dipergunakan untuk menumbuhkan
pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan
lingkungan sekitarnya.
karya yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu
pengetahuan, warisan budaya, teknologi, dan/atau hak
kekayaan intelektual.
emosional yang akan menjadi memori wisatawan saat berwisata
di destinasi melalui atraksi dan atmosfir destinasi.
23e Pariwisata Berbasis Digital (Digital Tourism) merupakan sistem
atau perangkat berbasis data, informasi dan teknologi untuk
mendukung pengembangan industri pariwisata dan ekonomi
kreatif dalam memperkuat ekosistem pengalaman wisatawan
dan peningkatan jumlah kunjungan.
- 10 -
profesionalitas kerja.
25. Dihapus.
27. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat.
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni
ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (4) dan ayat (6) huruf c diubah, sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
meliputi :
d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pariwisata Halal;
Kreatif; dan
melalui atraksi dan desain ruang (Atmosfir ) Destinasi.
(1b) Isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) yang
didasarkan pada Prinsip Pembangunan Kepariwisataan
meliputi:
c. Pariwisata berbasis norma agama dan budaya.
(2) Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud
- 11 -
(3) RIPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. Visi
b. Misi
c. Tujuan
(4) Visi Pembangunan Pariwisata Provinsi yaitu terwujudnya
Sumatera Barat sebagai destinasi utama Pariwisata berkelas
dunia yang berbasis agama dan budaya yang mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan
rakyat.
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, misi
pembangunan Kepariwisataan Provinsi meliputi:
berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
fokus, sinergis, efektif dan efisien berdasarkan keunggulan
kompetitif dan komparatif produk wisata;
c. mengembangkan Industri Pariwisata yang profesional dan
berdaya saing, mampu menggerakkan kemitraan usaha yang
berwawasan lingkungan; dan
kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan
efisien dalam mewujudkan Kepariwisataan yang
berkelanjutan.
dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. mewujudkan Destinasi Pariwisata yang bersih, aman, nyaman
dan bebas maksiat sehingga mampu memenuhi kebutuhan
ibadah wisatawan dan menggerakkan perekonomian;
b. mewujudkan optimalisasi dan ekstensifikasi pasar potensial
- 12 -
c. mewujudkan Industri Pariwisata sebagai penggerak utama
kegiatan Kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Provinsi; dan
mewujudkan usaha Kepariwisataan yang berkelanjutan.
(7) Sasaran pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
a. terwujudnya Destinasi Pariwisata sebagai penggerak
perekonomian;
dampak strategi pemasaran bersama;
perekonomian daerah; dan
berkelanjutan berbasis profesionalitas kelembagaan.
pada ayat (3) huruf e diarahkan pada :
a. Destinasi Pariwisata yang berbasis agama, budaya dan
lingkungan;
Kepariwisataan;
pertumbuhan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan
serta pelestarian lingkungan; dan
sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata;
b. DPP;
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 ( satu ) Pasal, yakni Pasal 8A
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah Kota Padang.
(2) Pusat pelayanan sekunder Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat(1) huruf a adalah Bukittinggi, Batusangkar
dan Sawahlunto.
Pasal 9
(1) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan
dengan kriteria:
lintas kabupaten/kota yang didalamnya terdapat kawasan-
kawasan pengembangan pariwisata provinsi, yang diantaranya
merupakan KSPP;
secara luas serta membentuk jejaring produk pariwisata dalam
bentuk paket perjalanan wisata dan pola kunjungan wisatawan
;
aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang mendukung
pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
d. memiliki tema produk Pariwisata yang melekat kuat sebagai
komponen pencitraan kawasan Pariwisata yang mendorong
kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara.
(2) Perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :
- 14 -
Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan
Kota Pariaman dengan tema utama kawasan pengembangan
destinasi pantai dan pulau (Marine Tourism);
b. DPP Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota
Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota,
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota
Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan
pengembangan Taman Bumi (Geopark);
Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten
Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema
utama sebagai kawasan pengembangan minangkabau tempo
dulu (Ancient Minangkabau Tourism);
Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten
Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan
pengembangan wisata warisan budaya tambang batu bara
(Coal Mining Heritage Tourism);
wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan
tema utama sebagai kawasan pengembangan destinasi
selancar dan ombak (Whitesand Tourism);
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan
dengan kriteria:
b. mempunyai nilai strategis dan pengaruh penting dari beberapa
aspek seperti pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan
sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup serta
pertahanan dan kemanan provinsi.
- 15 -
e. KSPP Danau Kembar dan sekitarnya;
f. KSPP Siberut dan sekitarnya; dan
g. KSPP Sawahlunto dan sekitarnya.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan
dengan kriteria:
suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya;
b. memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang
dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan
kawasan tersebut;
d. memiliki target Wisatawan yang jelas; dan/atau
e. memiliki sistem keterkaitan Pariwisata dengan kawasan
Pariwisata di sekitarnya.
a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang- Kota
Tua dan sekitarnya ;
dan sekitarnya ;
sekitarnya;
Kamang dan sekitarnya ;
Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;
f. Kawasan geowisata Harau-Kelok Sembilan- Ngalau Indah dan
sekitarnya;
sekitarnya ;
- 16 -
Batu Kapal-TNKS dan sekitarnya;
Pariangan – PDIKM dan sekitarnya ;
Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator - Rimbo
Panti dan sekitarnya ;
n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin
Sawahlunto dan sekitarnya.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16
a. Daya Tarik Wisata alam;
b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
c. Daya Tarik Wisata buatan atau kegiatan (event) di destinasi
Pariwisata
(1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
b. keseimbangan antara upaya pengembangan managemen
atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas,
berdaya saing; dan
dan keberlanjutan sumberdayanya yang mendorong
pertumbuhan wilayah Destinasi Pariwisata dan kesejahteraan
masyarakat.
- 17 -
11. Ketentuan huruf a Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
a. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas
daya saing produk wisata dan produk Ekonomi Kreatif sesuai
dengan potensi dan ciri khas masing-masing daerah, dalam
menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
b. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing
produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen
pasar yang lebih luas; dan
c. revitalisasi Daya Tarik Wisata dilakukan dengan perbaikan kondisi
dan kualitas Daya Tarik Wisata.
12. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga
Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18
dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru pada destinasi Pariwisata
yang belum berkembang;
dalam mendukung upaya perintisan;
Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi pembangunan destinasi
Pariwisata;
Kabupaten/Kota dan pelaku wisata/seni dalam upaya akselerasi
pembangunan destinasi pariwisata;
- 18 -
wisata;
potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung
diversifikasi daya tarik wisata;
kegiatan Kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
i. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan
kebudayaan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat.
13. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga
berbunyi sebagai berikut :
a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan
jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut,
angkutan udara, dan angkutan kereta api;
b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi
angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan
laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan
jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut,
angkutan udara, dan angkutan kereta api.
(2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan
dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan
Wisatawan di dalam wilayah destinasi pariwisata.
(3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi standar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu:
a. meningkatkan upaya Pemerintah Provinsi untuk mendorong peran
swasta dan masyarakat melakukan pengembangan prasarana
umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian
pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata sesuai standar peraturan yang berlaku; dan
c. mendorong penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas Pariwisata bagi wisatawan berkebutuhan khusus dan
pengarusutamaan gender
15. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j,
sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
meliputi:
melalui pembangunan Kepariwisataan;
Kepariwisataan;
pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong
perkembangan produk usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang
dikembangkan dalam masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;
Kepariwisataan;
Ekonomi Kreatif yang dikembangkan dalam masyarakat lokal;
g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya
mengembangkan produk usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
yang dikembangkan dalam masyarakat lokal;
- 20 -
kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk
menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam
mengenali serta melestarikan budaya dan kearifan lokal; dan
j. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia
kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan dan mengembangkan
kegiatan Ekonomi Kreatif.
16. Ketentuan Pasal 29 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf
x, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
pembangunan bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 dengan cara:
masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan;
b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam
pengembangan Kepariwisataan;
dalam pengembangan Kepariwisataan;
pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata;
e. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan
gender dalam pengembangan Kepariwisataan;
Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata;
h. meningkatkan kualitas produk usaha Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sebagai komponen pendukung produk Wisata di Destinasi
Pariwisata;
- 21 -
masyarakat lokal;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan produk
usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di sekitar destinasi
pariwisata;
Ekonomi Kreatif ;
Kreatif yang memenuhi standar pasar;
n. memperkuat akses dan jejaring Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
o. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
dalam upaya memperluas akses pasar terhadap Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif ;
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
q. menfasilitasi pemberian bantuan permodalan untuk mendukung
perkembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di sekitar
destinasi pariwisata;
sadar Wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan;
s. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar
Wisata dan Sapta Pesona bagi penciptaan iklim kondusif
Kepariwisataan setempat;
nagari dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif
Kepariwisataan;
pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata;
v. mengembangkan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan;
w. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata daerah
kepada masyarakat; dan
dalam memberdayakan Ekonomi Kreatif untuk mendukung
pengembangan Kepariwisataan.
Pasal 33
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk
pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan
segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi
Pariwisata dan dinamika pasar global.
18. Ketentuan Pasal 34 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf
h, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 34
Pasal 33 meliputi:
b. meningkatkan pemasaran dan promosi pada pasar utama dan
pendukung;
pertumbuhan segmen ceruk pasar;
e. meningkatkan pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi
Pariwisata;
dan pameran;
Pengalaman Wisata (Tourism Experience); dan
h. meningkatkan peran serta stakeholders dalam pemasaran dan
promosi pariwisata.
19. Ketentuan huruf b Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
dimaksud pada Pasal 32 huruf b, meliputi :
a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Sumatera Barat
secara berkelanjutan; dan
Pariwisata Halal dan tematik yang berdaya saing.
20. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf, yaitu huruf c dan
huruf d, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 36
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah
membangun citra masing-masing Destinasi Pariwisata Sumatera
Barat;
dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
a. memperkuat kapasitas dan kapabilitas pengelola Daya Tarik
Wisata dan polisi Wisata;
tentang kebersihan Daya Tarik Wisata dan keberadaan polisi
Wisata;
Pariwisata; dan
penyelenggaraan Pariwisata Halal dan tematik
21. Ketentuan huruf c Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:
- 24 -
pembentuk industri Pariwisata;
Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku
usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sektor terkait.
22. Ketentuan huruf f Pasal 45 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni
huruf i, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 45
dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:
a. mengembangkan manajemen atraksi;
b. memperbaiki kualitas interpretasi;
e. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi
usaha…

Search related