HAK YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNGrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50132... · 2020. 2. 7. · HAK . HADANAH PADA AYAH (ANALISIS . YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG) TESIS

HAK HADANAH PADA AYAH

(ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

Pengkajian Islam Konsentrasi Syariah

Oleh:

NORA EKA PUTRI

NIM: 13.2.00.0.01.01.0119

Pembimbing:

Dr. JM. Muslimin, M>A

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PENGKAJIAN HUKUM ISLAM

KONSENTRASI SYARIAH

1438 H/ 2017 M

ix

KATA PENGANTAR

Bismilla>hirrah}ma>nirrah}i>m

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat, taufiq dan inayahnya sehingga penulisan tesis dengan judul

“Hak Hadanah pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)”

dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Buku ini merupakan hasil

penelitian penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S2 di

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan

mengambil konsentrasi Agama dan Hukum. Shalawat dan salam kepada

junjungan Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya selalu

konsisten untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap

perilaku, ucapan, kebijakan, dan keputusannya. Ide dalam penggarapan penelitian ini sebenarnya berawal dari

keprihatinan penulis terhadap banyaknya kejadian orang tua yang

bertindak kasar, menyiksa, bahkan sampai menghabisi nyawa darah

dagingnya sendiri padahal masih di bawah umur. Ironisnya, perbuatan

yang biadab tersebut justru kebanyakan dilakukan oleh ibu yang dikenal

memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut, dan lebih pengertian

terhadap anak. Adanya aturan hukum positif di Indonesia yang

mengatur hak pengasuhan anak di bawah umur secara otomatis

ditetapkan kepada ibu menjadi pegangan bagi hakim tatkala

memutuskan perkara pengasuhan anak di bawah umur di pengadilan.

Selama ini, paradigma penegakan hukum lebih berorientasi kepada

kepastian hukum, bukan kepada keadilan hukum, dan kemanfaatan bagi

masyarakat. Ketentuan hak asuh anak yang terdapat dalam hukum

positif di Indonesia sangatlah merugikan anak dimana anak merupakan

masa depan sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapat

perlindungan untuk tumbuh berkembang secara baik, mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan lahirnya beberapa

yurisprudensi yang mengesampingkan ketentuan hukum positif bahwa

hak asuh anak tidak mutlak diberikan kepada ibu melainkan berdasarkan

kompetensi dengan menyandarkan kepada kepentingan terbaik bagi

anak telah membawa perubahan pembangunan hukum yang bermanfaat

bagi masyarakat terutama bagi anak-anak.

Penulis menyadari dalam penyelesaian tesis ini banyak yang

terlibat dalam memberikan bantuan baik moril maupun materil. Untuk

itu penulis mengucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA selaku rektor UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta dan Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA selaku Direktur SPs UIN

x

Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajaran pimpinan, Prof. Dr. Didin

Syaefuddin, M.A., dan Dr. JM. Muslimin, M.A. Ph.D, juga kepada

seluruh civitas akademika dan Perpustakaan SPs UIN Jakarta.

Selanjutnya, Dr. JM. Muslimin, M.A. Ph.D selaku dosen

pembimbing, penulis haturkan banyak terima kasih atas kesabaran dan

keikhlasannya dalam memberikan bimbingan yang sangat berharga

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dan terima

kasih banyak atas ilmu-ilmu yang diberikan dan insyaAllah bermanfaat.

Tidak lupa para dosen Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta yang telah

memberikan ilmunya, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Prof. Dr. Suwito,

M.A, Dr. Yusuf Rahman, M.A., Dr. Iik Arifin Mansurnoor, M.A., Prof.

Dr. Abd. Ghani Abdullah, S.H, M.H, Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo,

M.A, Prof. Dr. Said Agil Husain Al Munawwar, M>.A, Prof. Dr. M. Atho

Mudzhar, MSPD, Dr. Asep Saepuddin Jahar, M>A. Ph.D, Prof. Dr.

Ahmad Rodoni, M>.M, Suparto, M.Ed. Ph.D, Prof. Dr. Zulkifli, M.A, Dr.

Fase Badriah, SKM. M.Kes. Ph.D, Prof. Dr. Abudin Nata, M.A, Dr.

Arief Subhan, M.A, Dr. Yuli Yasin, M.A, serta para dosen lainnya yang

turut memberikan sumbangsih pemikiran sehingga penelitian ini dapat

diperbaiki dengan sebaik-baiknya.

Terimakasih atas segalanya untuk teman sejati di dunia,

insyAllah sampai ke akhirat nanti, zaujiy Zul Ashfi yang telah

mengizinkan penulis melanjutkan kembali bangku pendidikan di tengah-

tengah kesibukan dalam melaksanakan kewajiban mengurus rumah

tangga dan membesarkan anak-anak dengan memberikan pendidikan

dan pemeliharaan yang baik bagi masa depan mereka. Rasa ta’zhim dan

terima kasih yang sangat mendalam kepada ayahanda Alm. Samsir

semoga Allah menempatkan ayahanda pada tempat yang mulia dan

ibunda tercinta Darna Yetti yang telah memberikan waktu, pikiran, dan

tenaganya sejak penulis lahir sampai saat ini. Kesabaran, keikhlasan,

perhatian serta kasih sayang keduanya yang tak pernah habis bahkan

bermunajat tak henti-henti untuk mendoakan penulis agar mendapatkan

kesuksesan. Salam sayang untuk buah hati kami Muhammad Fairouz el-

Abqariy dan Sya>kirah Ala>i Rabbiha, semoga menjadi anak yang sholeh

dan sholehah. Merekalah obat bagi penulis dan selalu ada di hati penulis.

Kupersembahkan tesis ini untuk kalian, kehadiran kalian akan selalu

menjadi pijakan awal bagi penulis untuk terus berkarya.

Rasa terimakasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan

kepada ayahanda dan Ibunda mertua Yumarlen dan Khuzaemah,

kakanda Gusman, dan kakak ipar Yuhaini, serta keponakan penulis Alif

Fakhri, Hasbi Ashshiddiqi, dan Humaira Althafunnisa. Rasa terimakasih

xi

yang besar juga penulis ucapkan untuk keluarga besar penulis dan

keluarga besar suami yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih banyak kepada teman

dan sahabat seperjuangan di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, mpuang Yeni, Deffi, Roza, Yanti, Widya,

Habibah, Sonia, Rista, Rifa, Ummi Susi, Iqoh, Dewi, Iftah, Isya, Pak de

Irham, Zain, Fadhil, Munif, Hafiz, Hafez, duo Fahmi, Hengki, Ainun,

Sansan, Rahmat, Umam, dan lain-lain. Di berbagai kesempatan ngobrol

dan diskusi bersama kalian, tak jarang penulis menemukan ide dan

gagasan baru yang membuat penelitian ini semakin komprehensif.

Semoga Allah memberikan imbalan pahala yang banyak dan

kesuksesan terhadap apa yang telah dilakukan oleh semua pihak yang

telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

penulis. Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini

masih jauh dari kata “sempurna” karena kekurangan dan keterbatasan

penulis. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran

sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Jakarta, 25 Juli 2017

Penulis,

Nora Eka Putri

xv

ABSTRAK

Nora Eka Putri, Hak Hadanah pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung), Jakarta: Sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Tesis ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam

menetapkan hak pengasuhan anak di bawah umur kepada ayah

berlandaskan pada konsep kemashlahatan dan kepentingan terbaik bagi

anak. Tindakan hakim yang melakukan contra legem terhadap ketentuan

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam merupakan pengejawantahan nilai

hukum yang bersifat progresif dimana hukum tidak terpaku pada

legalistik aturan hukum, serta responsif terhadap kepentingan

masyarakat. Hal demikian dapat dipahami bahwa ketentuan hukum

tentang hak pengasuhan anak pada hakikatnya bersifat relatif, alternatif,

dan komprehensif. Kesimpulan ini mendukung pendapat Abdul Manan

(2007) dan Jerome Frank yang mengatakan bahwa hakim harus mampu

berijtihad secara aktual, dan tujuan utama menciptakan hukum supaya

hukum mejadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Kesimpulan ini berbeda dengan pendapat Dennis Patterson Rugers

(2003) yang mengatakan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya

hanya sebagai pelaksana undang-undang, dan hasil ijtihad hakim tidak

dapat dijadikan sebagai dasar praktek hukum. Penelitian ini juga

menolak pendapat Soetandyo Wigjosoebroto (2010) yang mengatakan

hakim sebagai pelaksana hukum dan putusan-putusanya tidak bisa

menjadi norma hukum. Norma hukum adalah undang-undang yang

menjadi acuan yang dipakai oleh hakim untuk memutuskan sesuatu

perkara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/ doktrinal

dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, dan

analisis-kritis. Sumber datanya adalah data hukum sekunder, yang

terdiri dari bahan hukum primer yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 210K/AG/1996, 349K/AG/2006, dan 110K/AG/2007, dan bahan

hukum sekunder yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian, pendapat

pakar hukum, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang berkaitan

dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus

(hukum), ensiklopedi dan indeks kumulatif. Metode pengumpulan data

dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan cara meneliti dokumen putusan, mengumpulkan data teoritis,

dan menganalisis data dengan content analysis.

Kata Kunci: Hadanah, Yurisprudensi, Mahkamah Agung

xvi

xvii

مستخلصنورا إيكا فطري، حضانة الأولاد على الآباء، دراسة تحليلية على اجتهاد قضاة المحكمة العليا، جاكرتا: كلية

.7102الدراسات العليا جامعة الشريف ىداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا، ىي و بالدصلحة منوط الآباء على والأطفال الصبيان حضانة عن ضاةالق اتقرار أن الدبحث ىذا يستخلص

( KHIوكانت قرارات القضاة الخارجة عن مجموعة الأحكام الإسلامية الإندونيسية ). كاىتمامهم بما يليق بأولادىم، المجتمع يهمو لدا ومجيب تهابحرفي التوقف عدم منها يراد التي التقدم ذاتتعد تنفيذا لدقاصد القوانين 011دة االد

الدنان عبد قالو لدا الدبحث يوافقلأن ىذه القوانين غير مطلقة كما أنها قابلة للبديل وتتصف بالشمولية. بين واقعة وتطورات متطلبات يناقض لا الذي القضاء في الاجتهاد كفاءة القضاة على أن من( 2007)

. المجتمع لحاجات مجيبة تكون أن القوانين تصميم أىداف من بأن قال الذي فرانك لجيروم ويوافق. أيديهم إلا عليهم ليس القضاة بأن القائل( 7112) روتجرز باترسون دينيس يخالف الدبحث ىذا أن ذلك وبجانب

أساس ولا للقضاء كمصدر اعتبارىا يجوز لا اجتهاداتهم من نتج ما وأن كانت كما الدقررة القوانين تنفيذ القضاة قرارات بأن القائل( 2010) ويجنجوسبروتو سوتانديو على يرد الدبحث أن وبالتالي. القوانين لتنفيذ

القضاة إليو يرجع ما ىي القانونية الدعايير لأن القضاء، عليها يقرر قانونية معايير تصير أن يجوز لا الاجتهادية .عليو اجتهاداتهم لا نفسو، القانون وىو حتم ا، القضاء في

وكان ىذا مبحث ا عن القانون الدقياسي على النهج التحليلي الوصفي مع التحليل الانتقادي الذي ي ستنت ج من بيانات القانون الثانوية التي تحتوي على مصادر القانون الأساسية، وىي اجتهادات القضاة في

كما 110K/AG/2007 و 349K/AG/2006 و 210K/AG/1996المحكمة العليا برقم القضاة أو القانونيين الخبراء وآراء شتى مباحث من عليها المحصول الثانوية القانون مصادر من نتجيست

والدوسوعات القانونية كالدعاجم الإضافية والدصادر بالدبحث الدتصلة العلمية والدقالات والمجلات والكتب بتحليل( Library Research) الدكتبي البحث منهج علىهو ف البيانات جمع أما. الدتجمعة والفهارس

.رايت ف ورونالد ىال أ مارك دعوأب الذي وتحليلها النظرية البيانات وجمع المحكمة قرارات

: الحضانة والاجتهاد والمحكمة العليا الكلمات الأساسية

xix

ABSTRACT

Nora Eka Putri, Rights of Custody to Father (Analysis the

Jurisprudence of The Supreme Court), Jakarta: Sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2017.

This study conclude that the consideration of judges in decide

rights of custody to father based on the concept of the best interest for

child. The application of contra legem by a judge to the provision of

Article 105 Compilation of Islamic Law is the implementation of

progressive legal values which requires the law to not be adhered to the

legalistic rule of law, and responsive to the interest of society. Such

things can be understood that legal provisions on rights of custody are

essentially relative, alternative and comprehensive. This study agrees

with Abdul Manan (2007) who stated that a judge should be able to

issue an independent reasoning of the law in accordance with the actual

needs and developments. This study also agrees with Jerome Frank

stating that the main goal of creating law is that the law becomes more

responsive to the social needs and society. This study differs from the

opinion of Dennis Patterson Rugers (2003) who stated that judge in

performing his duty is simply as the executor of the law, and the result

of judge’s independent reasoning could not be used as the bases of legal

practice. This research also rejects the opinion of Soetandyo

Wigjosoebroto (2010) who stated that judge as the executor of law and

their decisions could not be used as a legal norm. Legal norm is a law

which used by the judges to decide a case.

This study is a normative or doctrinal legal research using

qualitative research type which is descriptive-analysis, and critical-

analysis. The sources of this study are secondary legal data which

consisted of primary sources namely the jurisprudence of the Supreme

Court Number 210K / AG / 1996, 349K / AG / 2006 and 110K / AG /

2007, secondary source namely research finding, legal opinion of

experts, books, journals, articles related to this study, and tertiary

sources namely law dictionaries, encyclopedia and cumulative indices.

This study uses library research method by examining the judicial

document, collecting theoretical data, and analyzing data using content

analysis.

Keywords: Custody, Jurisprudence, The Supreme Court

xiii

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini

adalah ALA-LC ROMANIZATION tables yaitu sebagai berikut:

A. Konsonan

Initial Romanization Initial Romanization

}D ض A ا

Ţ ط B ب

}Z ظ T ت

‘ ع Th ث

Gh غ J ج

F ف }H ح

Q ق Kh خ

K ك D د

L ل Dh ذ

M م R ر

N ن Z ز

H ه،ة S س

W و Sh ش

Y ي }S ص

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama

Fatḥah A A

Kasrah I I

Ḑammah U U

2. Vokal Rangkap

xiv

Tanda Nama Gabungan

Huruf

Nama

ي ... Fatḥah dan ya Ai A dan I

... و Fatḥah dan

wau Au A da U

Contoh:

H{aul :حول H{usain :حسين

C. Vokal Panjang

Tanda Nama Gabungan

Huruf

Nama

<Fatḥah dan alif a ــا a dan garis di

atas

ي Kasrah dan ya Ī ـ ـI dan garis di

atas

Ḑamah dan wau Ū ــ وu dan garis di

atas

D. Ta’ Marbūţah

Transliterasi ta’ marbūţah (ة) di akhir kata, bila dimatikan ditulis h.

Contoh:

Madrasah :مدرسة Mar’ah : مرأة

(ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah

diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan

sebagainya, kecuali dikehendaki lafadz aslinya)

E. Shiddah

Shiddah/Tashdīd di transliterasi ini dilambangkan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf bershaddah itu.

Contoh:

Shawwa>l :شوال <Rabbana : ربنا

F. Kata Sandang Alif + La>m

Apabila diikuti dengan huruf qamariyah, ditulis al.

Contoh: لقلما : al-Qalam

xxi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................ i

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ................................ iii

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................... v

PERSETUJUAN HASIL UJIAN PENDAHULUAN ...................... vii

KATA PENGANTAR ...................................................................... ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ....................................................... xiii

ABSTRAK ........................................................................................ xv

DAFTAR ISI .................................................................................... xxi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Permasalahan ............................................................................ 17

1. Identifikasi Masalah ......................................................... 17

2. Perumusan Masalah .......................................................... 17

3. Pembatasan Masalah ........................................................ 17

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 18

D. Manfaat Penelitian ................................................................... 18

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan ......................................... 18

F. Metodologi Penelitian .............................................................. 23

1. Jenis Penelitian ................................................................. 23

2. Pendekatan Penelitian ....................................................... 23

3. Sumber Data ..................................................................... 24

4. Teknik Pengumpulan Data ................................................ 25

5. Teknis Analisis Data ......................................................... 25

G. Sistematika Penulisan ............................................................... 25

BAB II: HADANAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Islam dan Peraturan

Perundang-undangan ................................................................. 27

1. Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Islam ..................... 27

2. Kedudukan, Hak, dan Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam Konteks Peraturan Perundangan di Indonesia ....... 38

B. Hadanah dalam Perspektif Fikih .............................................. 36

C. Kekuasaan Orang Tua dan Hak Pemeliharaan Anak dalam

Perundang-undangan di Indonesia ............................................ 60

xxii

BAB III: YURISPRUDENSI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM

NASIONAL INDONESIA

A. Sistem Hukum dalam Konteks Peradilan Indonesia ................. 69

B. Dimensi Yurisprudensi dalam Bingkai Teori dan Praktek

Peradilan Indonesia ................................................................... 81

C. Penemuan Hukum dan Peranan Putusan Hakim dalam

Melindungi Anak-anak Korban Perceraian ............................. 89

BAB IV: YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM

PENYELESAIAN PERKARA HADANAH

A. Yurisprudensi Nomor 210K/AG/1996 ..................................... 101

1. Posisi Kasus dan Duduk Perkara ...................................... 101

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Pengadilan

Tingkat Pertama ............................................................... 104


Tingkat Banding ............................................................... 106


Tingkat Kasasi .................................................................. 108

5. Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam

Perspektif Hukum Positif ................................................. 110


Perspektif Hukum Islam ................................................... 117

B. Yurisprudensi Nomor 349K/AG/2006 ..................................... 128



Tingkat Pertama ............................................................... 130


Tingkat Banding ............................................................... 132


Tingkat Kasasi .................................................................. 133





C. Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007...................................... 151



Tingkat Pertama ............................................................... 153


Tingkat Banding ............................................................... 154


xxiii

Tingkat Kasasi .................................................................. 156





BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................... 183

B. Saran.......................................................................................... 184

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 185

GLOSARI ........................................................................................ 202

INDEKS........................................................................................... 206

BIOGRAFI PENULIS ..................................................................... 212

LAMPIRAN .................................................................................... 214

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan kontributor utama dalam menimbulkan

berbagai masalah-masalah sosial.1 Ironisnya, Indonesia termasuk salah

satu negara dengan tingkat perceraian tertinggi, bahkan angka

perceraian di Indonesia diangap paling tinggi di Asia-Pasifik.2 Apabila

ditilik dari fakta sejarah, angka perceraian di Indonesia bersifat

fluktuatif sebagaimana tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan

oleh Profesor Mark Cammack3 pada tahun 1950-an bahwa angka

perceraian di Asia Tenggara termasuk Indonesia tergolong yang paling

tinggi di dunia. Pada dekade tersebut dari 100 perkawinan, 50

diantaranya berakhir dengan perceraian.4 Akan tetapi, pada seperempat

abad terkahir pada tahun 1970-an hingga 1990-an tingkat perceraian di

Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara sempat mengalami

penurunan, padahal di belahan dunia lain (Barat) justru meningkat.5

1 Lihat Scott Coltrane and Michele Adams, ‚The Social Contruction

of the Divorce ‚Problem‛: Morality, Child Victims, and The Politics of

Gender,‛ Family Relation 54, No. 4 (Oct., 2003) : 363-372

http://www.jstor.org/stable/3700317 (Accessed: 16-01-2016). 2 Bkkbn Online, ‚Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-

Pasifik,‛ Publikasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

jakarta, 2013, http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967

(Accesed Agustus 23, 2015). Di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat

perceraian di Indonesia tertinggi se Asia-Pasifik, dan ternyata di tahun-tahun

berikutnya jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat. Baca juga

Agung Sasongko, ‚Tingkat Perceraian Indonesia Meningkat Setiap Tahun, Ini

Datanya,‛ Jakarta, 14 November, 2014, Jumat; tanpa edisi,

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-

perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya (Accessed Agustus

23, 2015). 3 Mark Cammack adalah guru besar bidang hukum dari

Southwestern University School of Law-Los Angeles, USA. 4 Hasil penelitian tersebut disampaikan dalam diskusi EMC (English

Meeting Club) yang digelar di Badilag pada hari Kamis 1 Maret 2010 dengan

menghadirkan langsung Prof. Mart Cammack sebagai pemakalah dengan

makalahnya yang berjudul Recent Divorce Trends in Indonesia. http://www.badilag.net/ http://www.pa-solok.go.id/home/3-berita-badilag/82-

diskusi-emc-dengan-prof-mark-cammack--54.html (Acceessed January 23,

2016). 5 Salah satu penyebab penurunan angka perceraian di Asia Tenggara

termasuk Indonesia dalam seperempat abad terakhir adalah pengaruh

http://www.jstor.org/stable/3700317

http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya


http://www.badilag.net/

http://www.pa-solok.go.id/home/3-berita-badilag/82-diskusi-emc-dengan-prof-mark-cammack--54.html


2

Setelah itu pada tahun 2000-an tren perceraian yang menurun itu

kembali berubah drastis sehingga angka perceraian di Indonesia kembali

meningkat secara signifikan pada abad 21 dan hingga sekarang angka

perceraian di pengadilan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pada tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 total perceraian dalam

kisaran 150rb -190rb kasus yang terjadi setiap tahunnya. Tahun 2009

sekitar 2.164ribu jumlah total masyarakat yang menikah, terjadi

perceraian sebanyak 216.269 kasus. Pada tahun berikutnya 2010, dari

2.209 ribu peristiwa nikah, peristiwa perceraian meningkat lagi sehingga

berjumlah 285.185 kasus. Pada tahun 2011, peristiwa nikah sebanyak

2.320 ribu sedangkan peristiwa cerai terjadi sebanyak 271.323. Pada

tahun 2012, peristiwa nikah sebanyak 2.292 ribu dan total perceraian

297.842. Pada tahun 2013, 2.219 ribu dari jumlah total pernikahan,

peristiwa perceraian terjadi sebanyak 319.067 kasus. Pada tahun 2014

total perceraian sebanyak 336.769 kasus, dan tahun 2015 total

perceraian terjadi sebanyak 349.774 kasus.6 Data-data di atas

modernisasi dan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Indonesia, Malaysia, dan

Thailand termasuk negara yang pada waktu itu dianggap sukses dalam

percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada penurunan

terjadinya perceraian di negara-negara tersebut. Lihat hasil penelitian Gavin W.

Jones, Marriage and Divorce in Islamic South-east Asia (Oxford UK: Oxford

University Press, 1994). Bandingkan dengan Gavin W. Jones, ‚Modernization

and Divorce: Contrasing trens in Islamic Southeast Asia and the West,‛

Population and Development Review 23, Vol. 1 (1997) : 93-114. Charles

Hirschman and Bussarawan Teerawichitchainan, ‚Cultural and Socioeconomic

Influences on Divorce during Modernization: Southeast Asia 1940s to 1960s,‛

Population and Development Review 29, No. 2 (Jun., 2003) : 215-253

http://www.jstor.org/stable/3115226 (Accessed: 23-01-2016). Alasan lain

terjadinya penurunan perceraian di Indonesia karena pemerintah Indonesia

melalui Undang-undang (UU RI No 1 Tahun 1974) membuat perceraian

menjadi lebih sulit karena harus diproses dan diperiksa terlebih dahulu di

Pengadilan, lihat Gavin W. Jones and others, eds. ‚Divorce in West Java,‛

Journal of Comparative Family Studies 25 (1994) : 395-416, lihat juga Mark

Cammack and others, eds. ‚Why Is the Divorce Rate Declining in Indonesia?,‛

Journal of Marriage and Family 63, No. 1 (May, 2001) : 480-490

http://www.jstor.org/stable/3654607 (Accessed: 23-01-2016). 6 Data-data tersebut Penulis peroleh dari hasil penelitian ke

Mahkamah Agung dan Kantor Sekretariat Mahkamah Agung pada tanggal 03

Mei 2015. Data-data perkara dan jumlah perceraian penulis dapatkan langsung

dari Ibu Hj. Siti Zubaedah, SH yang menjabat sebagai Kasubdit Statistik dan

Dokumentasi Ditjen Badilag MA. Dari 31 jenis perkara yang diterima, jumlah

dan persentase perkara perceraian yang paling tertinggi. Jenis perceraian

tertinggi didominasi oleh cerai gugat, dan faktor-faktor penyebab perceraian



3

memberikan gambaran bahwa tingkat perceraian secara nasional cukup

tinggi dan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Tren perceraian yang terjadi dalam masyarakat Indonesia,

bertolak belakang dengan tujuan disyariatkannya perkawinan dan

pembentukan rumah tangga dalam Islam. Perkawinan menurut hukum

Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mi>tsa>qan ghali>zan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.7 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah

tangga yang saki}>nah, mawaddah, dan rah}mah.8 Dalam rumusan Undang-

undang Perkawinan di Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan

merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.9

Dengan maraknya fenomena perceraian maka usaha untuk membangun

keluarga yang saki>nah, mawaddah dan rah}mah masih jauh dari harapan.

Dampak utama yang paling dirasakan dari perceraian dalam

rumah tangga orang tua adalah dampak terhadap anak-anak yang

dilahirkan. Tidak sedikit anak-anak menanggung derita yang seharusnya

tidak mereka tanggung. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak telah secara tegas menyatakan bahwa anak adalah

amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus

dijaga, dipelihara, dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat,

martabat, dan hak-hak kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.10

Penjelasan tentang hak-hak anak sebagai manusia bisa jadi tidak bisa

dipenuhi karena terjadinya perceraian orang tua.

Perpisahan dan perceraian orang tua telah mempengaruhi

kehidupan anak-anak.11

Lebih dari satu juta anak setiap tahun telah

paling banyak disebabkan oleh adanya perselisihan yang menyebabkan

ketidakharmonisan dalam rumah tangga. 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

8 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3.

9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

10Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 3. 11

Dampak dan pengaruh perceraian bagi anak-anak dapat dilihat

dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rhicard E. Behrman and Linda

Sandham Quinn, ‚Children and Divorce: Overview and Analysis,‛ The Future of Children 4, No. 1, Children and Divorce (Spring, 1994) : 4-14

http://www.jstor.org/stable/1602474, Paul R. Amato, ‚Consequences of

Divorce for Adults and Children,‛ Journal of Marriage and Family 62, No. 5

(Nov, 2000) : 1269-1287 http://www.jstor.org/stable/1566735, Joan B. Kelly

and Robert E. Emery, ‚Children’s and Adjustment Followin Divorce: Risk and



4

mengalami perceraian keluarga. Anak-anak lebih rentan menjadi korban

dari pada orang dewasa, bukan hanya karena mereka lebih kecil dan

lebih lemah dari orang dewasa, tetapi juga karena kehidupan mereka

masih memiliki ketergantungan dan masih ditopang oleh orang

dewasa.12

Idealnya anak-anak tinggal bersama orang tua mereka, ayah

ibu yang melahirkan mereka karena pendidikan dan tumbuh kembang

anak pertama kali ditentukan melalui institusi sebuah keluarga. Institusi

keluarga dibangun atas pilar-pilar kehadiran ayah, ibu, dan anak-anak.

Dengan kelengkapan keluarga tersebut, maka sebuah keluarga dapat

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan ideal.13

Sebaliknya,

perceraian keluarga menimbulkan malapetaka karena keluarga tidak

dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga pada gilirannya

anak-anak menjadi korban. Akibat perceraian, sering terjadi konflik

perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Hak asuh diperebutkan

bagi mereka yang mempunyai anak di bawah umur, dan masing-masing

mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak memelihara anak yang

masih di bawah umur.

Resilience Perspektives, Family Relation 52, No. 4 (Oct, 2003) : 352-362

http://www.jstor.org/stable/3700316, Lisa Strochschein, ‚Parental Divorce and

Child Mental Health Trajectories,‛ Journal of Marriage and Family 67, No. 5

(Dec, 2005) :1286-1300 http://www.jstor.org/stable/3600313, bandingkan pula

dengan Hyun Sik Kim, ‚Consequences of Parental Divorce for Child

Development,‛ American Sociological Review 76, No. 3 (June 2011) : 487-511

http://www.jstor.org/stable/23019228 (Accessed: 16-01-2016). 12

Eugene M. Lewit dan Linda Schuurman Baker, ‚Children as

Victims of Violence,‛ The Future of Children 6, No. 3, The Juvenile Court

(Winter, 1996) : 147-156 http://www.jstor.org/stable/1602602 Accessed: 15-

01-2016. 13

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi afeksi yaitu keluarga

sebagai tempat yang terbaik bagi anak untuk menerima kasih sayang yang tulus

dari orang tua mereka. Di samping itu keluarga juga berfungsi sebagai tempat

perlindungan, artinya bahwa keluarga menjadi pelindung yang pertama dan

utama dalam memberikan kebenaran dan keteladanan bagi anak, memberikan

rasa aman dan tenteram dalam keadaan yang lemah dan memerlukan

pembelaan. Keluarga juga sebagai fungsi ekonomis yaitu bahwa keluarga

mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomi keluarga terutama anak-anak. Masih

banyak lagi fungsi-fungsi sebuah keluarga, dan BKKBN membagi fungsi-fungsi

keluarga sehingga sampai memiliki delapan fungsi, selengkapnya lihat Indra

Wirdhana dan tim, Buku Pegangan Kader BKR tentang Delapan Fungsi Keluarga (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN), 2013), 5-88.





5

Pemeliharaan anak di bawah umur dalam konteks Islam

disebut dengan hadanah.14

Hadanah dalam perspektif hukum Islam

menempati satu di antara beberapa konsep perwalian yang

pengaturannya sudah sangat jelas. Secara normatif, permasalahan

hadanah telah diatur dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer

dengan beberapa perbedaan paradigma dan konsep. Ditinjau dari sisi

hak anak yang masih kecil/ di bawah umur, maka hadanah merupakan

suatu perbuatan yang wajib15

dilaksanakan oleh setiap orang tua

terhadap anak-anaknya, dan para ulama fikih pun telah sepakat

mengenai hal itu,16

karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat

dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri dan masa

depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka, oleh

karenanya hadanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya

memberi nafkah kepada mereka.

14

Hadanah secara etimologis berarti di samping atau berada di

bawah ketiak, dada, serta pinggul. Lihat Muhammad ibn Mukarram ibn Manz}u>r

al-Afri>qi> al-Mis}ri>, Lisa>n al-‘Arab, (Beirut: Da>r S{a>dir, t.t), Vol. 13, 122. Secara

terminologis berarti perawatan anak oleh orang yang berhak hadanah, mendidik, dan menjaga orang yang tidak bia sendirian mengurusi persoalan

dirinya dari hal-hal yang akan mencederai karena tiadanya kemampuan

memilah seperti anak-anak dan orang dewasa yang gila. Menjaga dan

mengurusi makanan, pakaian, tidur, kebersihan, mandi, mencuci pakaian, dan

lain-lain pada waktu dan umur tertentu. Lihat Wahbah Al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1997), Vol. 10, 7295-7296.

Zainuddin al-Fana>ni (w. 987) menambahkan hadanah adalah merawat anak

yang belum mumayiz dan belum menikah, lihat Zainuddin ibn Abdil-Azi>z al-

Maliba>riy al-Fana>ni al-Sha>fi‘i >, Fath al-Mu‘i>n bi Sharh} Qurrat al-‘Aini bi Muhimma>t al-Di>n, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), 200.

15 Lihat QS. Al-Nisa>’ ayat 9:

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan agar setiap orang tua

memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah

yang dimaksud di sini adalah dalam hal fisik, psikis, moral, kesehatan,

ekonomi, intelektual, dan sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar setiap

orang tua menjaga dan melindungi anak cucu, bahkan yang belum lahir

sekalipun jangan sampai mereka terlahir dalam keadaan tidak sehat,

kekurangan gizi, dan terlantar tidak terpelihara. 16

Lihat Ibn Quda>mah, al-Mughni> bab Man Ah}aqqu bi Kafa>lah al-

T{ifl, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1405 H), Vol. 9, 298-299. Baca juga Mans}u>r bin

Yunus bin Idris al-Bahu>ti>, Kashsha>f al-Qina>‘ ‘an Matn al-Iqna>‘, (Beirut: Da>r al-

Fikr, 1402 H), Vol. 6, 495-496.

6

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tata hukum

berupa undang-undang yang mengatur segala sesuatu tanpa terkecuali

masalah hadanah. Undang-undang diperlukan untuk mewujudkan

kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak.

Dalam Hukum Positif di Indonesia, pengaturan tentang hadanah serta

hak dan kewajiban orang tua terhadapnya diatur dalam Undang-undang

perlindungan anak, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum

Islam. Dalam UU Perlindungan anak diatur bahwa orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,

mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai

dengan kemampuan, bakat dan minatnya.17

Senada dengan itu, Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa hak dan

kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan yaitu, bahwa kedua

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan

sebaik-baiknya.18

Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku

terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.19

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber pengambilan

hukum di Pengadilan Agama juga ikut andil mengatur tentang

permasalahan hadanah.20

KHI menjelaskan bahwa suami istri memikul

kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan

pendidikan agamanya.21

Seorang suami sesuai penghasilannya

menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi

istri, anak dan biaya pendidikan anak.22

Dalam hal kewajiban orang tua

terhadap anak sampai mereka dapat berdiri sendiri, dijelaskan juga

bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri/ dewasa itu adalah

17

Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1)

poin a-c. 18

Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

tetang Perkawinan Bab X Pasal 45 ayat 1. 19

Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974 tetang Perkawinan Bab X Pasal 45 ayat 2. Baca juga Pasal 41 poin a

akibat putusnya perkawinan karena perceraian orang tua. 20

Kompilasi Hukum Islam meskipun bukan bertaraf undang-undang,

tetapi dari segi teknis dan formil dapat digolongkan statute law, karena secara

teknis KHI dikodifikasi dan secara formil dikukuhkan oleh Inpres No. 1 Tahun

1991. Lihat Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: Kencana, 2008), 39.

21 Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3).

22 Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) poin b-c.

7

sampai umur 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik/ mental dan

belum kawin.23

Penjelasan hukum di atas menekankan bahwa kewajiban

melakukan hadanah terletak di pundak kedua orang tua yaitu ayah dan

ibu. Prinsip tersebut akan berjalan lancar manakala kedua orang tua

tetap dalam hubungan suami istri. Manakala terjadinya perceraian maka

akan mengalami permasalahan dalam pemeliharaan anak, terlebih lagi

ketika terjadi sengketa perebutan hak asuh anak, siapa yang lebih tepat

dan berhak melaksanakan hadanah anak yang masih berada di bawah

umur.

Dalam literatur fiqih, ada dua periode bagi anak dalam

kaitannya dengan hadanah, yaitu masa sebelum mumayiz, dan masa

sesudah mumayiz. Periode sebelum mumayiz merupakan periode di

mana seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat

dengan yang berbahaya untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya, dalam

periode ini seorang anak wajib untuk diasuh. Periode sebelum mumayiz

adalah dari waktu lahir sampai anak usia mumayiz. Penentuan batas usia

anak yang sudah mumayiz, ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafi24

berpendapat bahwa usia mumayiz adalah sampai anak tersebut mampu

mengurus diri sendiri dalam keperluan makan, minum, pakaian, dan

bersuci yaitu kira-kira usia tujuh tahun atau delapan tahun. Namun ada

juga pendapat lain mengatakan usia mandiri itu adalah sembilan tahun.

Anak perempuan lebih utama diasuh oleh pihak wanita (ibu atau nenek)

hingga mencapai usia haid atau usia remaja karena mereka

membutuhkan pengetahuan tentang kewanitaan, akhlak wanita, dan tata

cara megurus rumah, dalam hal ini ibu lah yang lebih mampu

mendidiknya. Usia remaja bagi anak perempuan adalah sembilan atau

sebelas tahun.25

Ulama Maliki berpendapat,26

masa hadanah bagi anak

laki-laki selesai hingga ia balig, meskipun anak itu gila ataupun sakit

menurut pendapat yang masyhur. Adapun bagi anak perempuan masa

23

Kompilasi Hukum Islam Pasal 104. 24

Lihat ‘Ala>’ al-Di>n al-Ka>sa>ni>, Bada>i’ al-Sana>i‘ fi Tarti>b al-Shara>i‘ (Beirut: Da>r al-kita>b al-‘Arabi>, 1982), vol. 4, 42-44. Lihat juga Muhammad bin

Ali Muhammad bin Ali bin Abdirrahman al-H{anafi> al-H{as}kafi>, al-Durr al-Mukhta>r (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 255-256.

25 Wahbah Al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu (Damaskus:

Da>r al-Fikr, 1997), vol. 10, 7322-7323. 26

Lihat Abu> al-Baraka>t Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-

Dardi>r, Al-Sharh}} al-S{agi>r ‘ala> Aqrab al-Masa>lik ila> Madzhab al-Ima>m Ma>lik

(Kairo: Da>r al-Ma‘a>rif, 1991),Vol. 2, 755. Lihat juga Muhammad bin Ahmad

Juzai al-Kalbi> al-Gharna>t{i>, Qawa>ni>n al-Fiqhiyyah, 224.

8

hadanahnya hingga ia menikah. Ulama Syafii berpendapat,27

masa

pengasuhan anak yang belum mumayiz sampai menginjak usia tujuh

tahun atau delapan tahun. Ulama Hambali sependapat dengan ulama

Syafii,28

yaitu jika anak lelaki yang normal (tidak idiot) sudah mencapai

usia tujuh tahun maka ia dipersilakan untuk memilih salah satu dari

kedua orang tuanya kalau memang kedua orang tuanya berebut untuk

mengurusnya. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai usia tujuh

tahun maka sang ayah yang lebih berhak untuk mengurusnya tanpa

diberi kesempatan untuk memilih menurut ulama Hambali. Hal ini

berseberangan dengan pendapat ulama Syafii, alasannya karena tujuan

hadanah adalah untuk kemashlahatan dan bagi perempuan di atas tujuh

tahun bisa tercipta jika ia diurus oleh ayahnya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, usia anak dikatakan telah

mumayiz apabila telah mencapai umur 12 tahun.29

Jika terjadi

perceraian sebelum anak berumur 12 tahun, maka pemeliharaan anak

diserahkan kepada ibu yang melahirkannya.30

Ketentuan KHI pasal 105

di atas tentang ibu lebih berhak dari ayah dalam hadanah anak di bawah

umur bersumber dari penjelasan beberapa hadist Nabi dan pendapat-

pendapat ulama fikih karena notabenenya rumusan KHI disadur dari

kitab-kitab fikih yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan

Imam Ahmad menceritakan ada seorang wanita menghadap Rasulullah

dan berkata:

ثدي لو سقاء وحجرى عن عبد اللو بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول اللو إن ابن ىذا كان بطن لو وعاء و أنت أحق بو ما ل -صلى الله عليو وسلم-ل اللو ن أباه طلقن وأراد أن ي نتزعو منى ف قال لا رسو لو حواء وإ

31يت نكح

27

Lihat Abu> Isha>q Ibra>hi>m ibn Ali ibn Yu>suf al-Shira>zi>, Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Ima>m al-Shafi‘i > (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,

1995), Vol. 3, 164. Baca juga Muhammad al-Khat}i>b al-Sharbi>ni>, Mughni> al-Muhta>j ila> Ma‘rifati Ma‘a>ni> Alfa>z}i al-Minha>j (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2000), Vol. 5, 198. 28

Muhammad al-Khat}i>b al-Sharbi>ni>, Mughni> al-Muhta>j ila> Ma‘rifati

Ma‘a>ni> Alfa>z}i al-Minha>j, Vol. 5, 199. 29

Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 poin a. 30

Lihat Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal yang sama. 31

Abu> Da>ud>, Sunan Abi> Da>ud, No. 2276, 525. Lihat juga Ah}mad

ibn H{anbal, Musnad Ima>m Ah}mad ibn H{anbal (Beirut: Muasasah al-Risa>lah,

1999), Vol. 11, No. 6707, 310. Hadist ini adalah hadist s}ahih sebab sanadnya

tidak ada yang terputus dan terlacak semua dengan kualitas yang tsiqqah.

9

dari Abdullah ibn ‘Amr, bahwa sesungguhnya seorang wanita berkata kepada Nabi, ‚ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Ayahnya hendak mengambilnya dariku.‛ Maka berkatalah Rasulullah,‛ Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).‛

Sejalan dengan itu, keputusan Abu Bakar (572M-634M) dalam

kasus Umar bin Khattab (583M-644M) dengan istrinya Ummu As}im.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab (583M-644M) telah

menceraikan istrinya. Lantas ketika Umar (583M-644M) mendatangi

istrinya, dan melihat anaknya As}im sedang bersamanya, Umar (583M-

644M) hendak meminta As}im darinya. Namun, ia menolak sehingga

keduanya saling memperebutkan As}im. Akhirnya Umar (583M-644M)

menghadap Abu Bakar (572M-634M) dan menceritakan kejadian

tersebut. Abu Bakar (572M-634M) memberi keputusan bahwa anak

Umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakan dalam riwayat di

bawah ini:

زوج ف يختار لن فسو ي ت عن عكرمة قال : خاصم عمر أم عاصم ف عاصم إل أب بكر ف قضى لا بو ما ل يكب ر ، أو 32قال : ىي أعطف وألطف وأرق وأحن وأرحم

Ikrimah berkata, ‚Umar dan Ummu ‘A<s}im (mantan istrinya) memperkarakan hak asuh anak mereka (‘A<s}im) kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar memutuskan hak asuh kepada istrinya (Ummu ‘A>s}im) sebelum ‘A<s}im remaja atau sebelum ia menikah sehingga nanti ia bisa menentukan pilihannya. Selanjutnya Abu Bakar berkata, ‚Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang.‛

Berdasarkan keterangan hadist dan pernyataan Abu Bakar

(572M-634M) di atas menekankan bahwa apabila terjadi perceraian,

maka untuk kepentingan anak dalam usia tersebut, ibu lebih berhak

Mengamalkan hadist yang s}ahih adalah wajib, begitu juga menjadikannya

sebagai sandaran hukum. 32

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaibah. Lihat Abu Bakar Abdullah

ibn Muhammad ibn Abi> Shaibah al-Ku>fi>, al-Mus}annaf (Kairo: al-Farouq al-

H{adi>tsiyyah, 2008), Vol. 6, No. 19422, 19450-19452, 552-555. Walaupun

sebelumnya Umar bersikeras untuk mengambil anaknya ini sebelum membawa

perkara tersebut kepada khalifah Abu Bakar, namun di kemudian hari Umar

juga memberikan keputusan yang sama dalam persoalan hadanah. lihat juga

Imam Malik riwayat al-Laitsi> dalam Muwat}t}a’ al-Ima>m Ma>lik (Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), No. 1454, 421-422.

10

untuk mengasuhnya.33

Pengasuhan seorang ibu terhadap anaknya

dianggap pengasuhan yang ideal, karena kaum hawa bisa lebih lembut,

penuh kasih sayang dan sabar dalam mendidik.34

Kasih sayang dan

keibuan menjadi faktor idealnya sebuah pengasuhan. Ibnu Qudamah

(541H-629H) seorang pakar hukum Islam dari kalangan Hambali dalam

kitabnya al-Mughni menegaskan tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan ulama dalam masalah tersebut.35

Al-Jurjawi (1905M-1956M)36

mengemukakan hikmah

pemeliharaan anak oleh seorang ibu. Di antara hikmah tersebut yaitu,

pertama, dalam soal kehidupan kemasyarakatan, fungsi perempuan

berbeda dari laki-laki. Bantuan kasih sayang terhadap anak dan

pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan

seorang ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak.

Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih

tau dalam soal pakaian, makanan, minuman, serta kesehatan, dan lain-

lain. Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak

perempuan sembilan tahun karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun

telah dapat membantu dirinya untuk memulai mengetahui tentang

sesuatu, tata cara, sopan santun, dan bergaul dengan lingkungan.

Adapun anak perempuan sampai sembilan tahun karena ia memerlukan

waktu yang agak panjang untuk bisa memelihara dirinya. Dalam hal ini

ibu lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan.

Aturan tentang ibu lebih berhak melaksanakan hadanah dari

pada ayah tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat ancaman Nabi

terhadap seseorang yang berusaha memisahkan seorang ibu dengan

anaknya sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist Nabi:

عن أب أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليو و سلم يقول من فرق بين الوالدة وولدىا فرق الله بينو 37وبين أحبتو يوم القيامة

33

Lihat Imam al-H{aramayn Abu> al-Ma‘a>li al-Juwayni, Niha>yat al-Mat}lab fi> Dira>yat al-Madhhab bab Ayyu al-Wa>lidayn Ah}aqqu bil Walad

(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), vol. 9, 607-613. 34

Wahbah Al-Zuhaili> al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, (Damaskus:

Da>r al-Fikr al-Mu‘as>}ir, 1997, vol. 10, 7296. 35

Lihat lagi Ibn Quda>mah, al-Mughni> (Beirut: Da>r al-Fikr, 1405 H),

Vol. 9, 298-299. 36

Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tashri>‘ wa Falsafatuhu (Beirut:

Da>r al-Fikr 1994), 69-71. 37

Hadist riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Hakim dari Abu Ayyub.

Derajat hadis ini s}ah}ih. Lihat al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Kairo: Da>r al-

H{adits, 2005), Vol. 3, No. 1283, 375. Lihat juga Ah}mad ibn H{anbal, Musnad

11

Abu Ayu>b berkata, ‚saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ‚Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.‛

Seorang hakim dituntut untuk berhati-hati dalam memberikan

sebuah keputusan hukum. Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum

dan keadilan tetapi hakim juga sebagai pejabat negara yang mempunyai

fungsi dan tugas mulia dalam rangka mewujudkan negara hukum dan

memberikan kepastian hukum di tengah kehidupan masyarakat melalui

putusan hukumnya di pengadilan. Menurut Jeremy Bentham, proses

persidangan harus menghasilkan putusan yang akurat, karena ada

korelasi antara proses persidangan dengan hasil persidangan dan nilai-

nilai yang terkait dengan proses hukum.38

Menilik hukum yang ada di Indonesia, para ahli hukum

berbeda dalam merumuskan substansi hukum. Dalam kajian akademis,

hukum sering dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan

yang berlaku, hukum positif, atau undang-undang,39

dengan komitmen

bahwa di luar undang-undang bukanlah hukum. Hakim dalam

menjalankan tugasnya sebagai pelaksana hukum, dalam pengambilan

putusan yang menjadi sumber hukumnya adalah undang-undang.

Soetandyo Wigjosoebroto mengatakan bahwa setiap ahli hukum

khususnya yang bertugas sebagai hakim untuk tidak menggunakan

rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang sebagai norma

hukum guna menghukumi suatu perkara. Demi kepatuhan untuk

ketertiban dan kepastian hukum, hanya norma hukum yang telah

diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai

untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidak lah norma hukum ini boleh

dicampuri dengan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke

Ima>m Ah}mad ibn H{anbal 38, No. 23499, 486. Lihat al-H{a>kim al-Naisa>bu>ri>, al-Mustadrak ‘ala al-S{ah{i>h}ain (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), Vol. 2,

No. 2334, 63. 38

Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 464.

39 Ketika digunakan istilah ‚perundang-undangan,‛ maka hukum

dimaksudkan terbatas pada undang-undang, peraturan pemerintah pengganti

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, surat edaran, dan

lain-lain. Lihat H. M. Fauzan (hakim yustisial), ‚Hakim sebagai Pembentuk

Hukum Yurisprudensi di Indonesia,‛ Varia Peradilan, No. 244 (Maret 2006) :

38-45.

12

sumber-sumber lain seperti norma moral, rasa keadilan, ideologi politik,

keyakinan pribadi, atau apapun lainnya.40

Begitupun dalam pandangan Montesquieu dan Kant,

sebagaimana yang dikutip oleh Masri Ali bahwa hakim dalam

menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya

tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanya lah

penyambung lidah dan corong undang-undang, sehingga tidak dapat

mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan

tidak dapat pula menguranginya. Hal ini disebabkan karena menurut

pandangan Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber

hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum

serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim,

hakim harus berada di bawah undang-undang. Sejalan dengan aliran

legisme yang menganggap undang-undang merupakan kebenaran satu-

satunya , dianggap lebih lengkap dan merupakan kekuasaan tertinggi,

sehingga fungsi hakim hanya menerapkan ketentuan dalam undang-

undang.41

Hans Kelsen pun berpendapat,42

untuk mewujudkan kepastian

hukum harus berdasarkan pada substansi hukum yang menempatkan

hukum positif sebagai hukum tertinggi dibandingkan dengan interaksi

masyarakat. Prilaku masyarakat wajib menyesuaikan dengan peraturan

negara. Bahkan aliran positifisme yang menjadikan undang-undang

sebagai kebenaran utama menyatakan lebih ekstrim lagi mengenai

tujuan-tujuan hukum yang tidak dapat diamati, sehingga harus

mengabaikan aspek-aspek sosial, politik, sejarah, moral, dan etika.

Menurut aliran ini, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam

menyelesaikan perkara dianggap sebagai sifat tertutup yang hanya

berdasarkan logika.

Kepastian hukum yang diinginkan oleh peraturan perundang-

undangan ini sejalan dengan sumber hukum bagi negara yang menganut

40

Soetandyo Wigjosoebroto, ‚Terwujudnya Peradilan yang

Independen dengan Hakim Propesional yang tidak Memihak,‛ risalah artikel

dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-

LPBHNU di Jakarta 8 Desember 2006. 41

Paul Scolten, Handleiding to de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Aigemen Deel (Zwolle: Tjeenk. Willink, 1954), 2-8.

42 Hans Kelsen dalam Shidarta, ‚Filosofi Penalaran Hukum Hakim

Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitualitas,‛ Jentera Jurnal Hukum 11, No.

3 (2006), 5-25. Lihat juga dalam Zulfadli Barus, ‚Pengaruh Renaissance

tentang Pemisahan antara Hukum dan Moral serta Dampaknya terhadap

Martabat Kemanusiaan,‛ Jurnal Yuridis 2 (2004).

13

civil law system. Pengembangan hukum dalam civil law system

dilakukan melalui pembentukan produk hukum peraturan perundang-

undangan formal yang dibentuk oleh badan legislatif.43

Kecendrungan

civil law system dalam mengatur sistem kekuasaan kehakiman

dirumuskan melalui aturan-aturan yang ada dalam undang-undang, yang

relatif kepentingannya untuk memenuhi kepentingan administrasi, dan

prediktabilitas yang tidak memperhatikan unsur keadilan para pihak

yang berperkara.44

Menurut Yohanes Suhardin, hakim dalam

mewujudkan tujuan hukum masih banyak yang memiliki paradigma rule making. Hal ini terlihat dari putusan-putusan yang dihasilkan hanya

mengutamakan kepastian hukum (keadilan prosedural) dan

mengenyampingkan keadilan moral dan keadilan sosial.45

Tidak selamanya hukum yang dikonsepsikan sebagai peraturan

perundang-undangan lebih menjangkau kemanfaatan dan keadilan bagi

masyarakat. Ketika hukum harus dipahami terbatas pada undang-

undang, maka kedudukan hakim terposisikan hanya sebagai juru

bicaranya undang-undang yang tidak memiliki kewenangan untuk

menafsir, atau menyimpangi undang-undang meskipun secara kasat

mata rumusannya telah usang dimakan zaman, substansinya telah

ketinggalan zaman. Sehingga atas dasar ini, muncul suatu pendapat

bahwa hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang, hukum juga

dipahami sebagai keberlakuan empirik atau faktual dari hukum yang

hidup dalam kenyataan di masyarakat. Apa yang dinyatakan oleh hukum

haruslah sesuai dengan kenyataan di masyarakat.46

Karenanya, hukum

harus dipahami sebagai a cultural institution yang berkembang sesuai

dengan tingkat kecerdasan dan realita kehidupan dalam masyarakat.

Hakim sebagai penegak hukum melalui putusannya harus

memperhatikan tujuan hukum yang akan dicapai. Sebagaimana

pendapat Benjamin Nathan Cardoso dan Roscoe Pound, kebebasan

hakim wajib memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk kepentingan

umum, dan mempunyai daya guna bagi masyarakat supaya tercipta

43

Ach. Rubaiel, dkk, ‚Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia,‛ Jurnal Konstitusi 3, No. 1 (2006). 44

Arthur Taylor Von Mehren, ‚Theory and Practice of Adjudicatory

Authority in Private International Law: A Comparative Study of the Doctrine,

Policies and Practices of Common and Civil Law Systems,‛ The American Journal of Comparative law 52, No. 3 (2004).

45 Yohanes Suhardin, ‚Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam

Penegakan Hukum,‛ Mimbar Hukum 21, No. 2 (2009) : 349-352. 46

J.J.H Bruggink, Refleksi tentang Hukum (alih bahasa Arief

Sidarta) (Bandung: PT.Citra Adya Bakti, 1996), 163.

14

kebahagian, sehingga dalam wacana akademik maupun politik hukum,

lazim digunakan ungkapan: ‚hukum sebagai sarana pembaharuan atau

hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat,‛ yang dalam istilah

Roscoe pound yaitu: hukum ‚ as a tool of social enginering.‛ 47 Senada dengan pendapat Alec Stone dalam upaya mewujudkan

hukum yang menjadi daya guna dan bermanfaat bagi masyarakat, bahwa

melakukan penafsiran hukum merupakan salah satu metode dan solusi

pemecahan sengketa atau perkara hukum dalam peradilan yang

berfungsi untuk melakukan pengurangan terhadap ketidakpastian yang

terdapat di dalam norma hukum. Solusi pemecahan sengketa atau

perkara hukum lainnya juga dilakukan melalui argumentasi hakim,

penerapan hukum, dan memperbanyak kerangka argumentasi hukum.48

Hakim dihargai sebaga manusia (bukan robot), hakim dihargai

daya nalar dan nurani ketuhanannya yang mampu menembus titik rasa

keadilan masyarakat yang terformulasi dalam putusan pertimbangan

hukumnya. Jika hukum dipandang sebagai kenyataan yang riil hidup dan

berkembang dalam kenyataan kehidupan masyarakat, maka kedudukan

hakim secara logis akan terposisikan sebagai judge made law. Hakim

dalam menjalankan tugas pokok tidak boleh menolak untuk memeriksa,

megadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas,49

melainkan wajib untuk memeriksa

dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim menggali hukum dan menciptakan hukum agar menghasilkan

hukum yang dapat diterapkan kepada masyarakat. Atas dasar asas ini

lah sehingga lahirnya hukum yurisprudensi di Indonesia. Hal ini sesuai

dengan sistem common law yang saat ini berkembang dalam sistem

peradilan di dunia barat dimana suatu hukum tidak terpaku hanya pada

aturan-aturan yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan semata.50

47

Bagir Manan, Hakim sebagai Pembaharu Hukum (Jakarta: Ikatan

Hakim Indonesia (IKAHI), 2007), 5. 48

Alec Stone Sweet, The Birth of Judicial Politics: The Constitutional Council in Comparative Perspective (Oxford: Oxford University

Press, 2004) : 38-39. 49

Lihat pasal 16 Undang-undang No. 4 tahun 2004, tentang

kekuasaan kehakiman. 50

Nicola Gennaioli and Andrei Shleifer, ‚The Evolution of Common

Law‛, Journal of Political Economy 115, No. 11 (2007) : 43-68. Akses melalui

http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/evolution_jpe_final.pdf tanggal

15Juni 2016.

http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/evolution_jpe_final.pdf

15

Yurisprudensi sebagai reformasi dan pembaharuan hukum di

Indonesia lebih potensial dalam menegakkan keadilan dan

kemashlahatan. Ada dua alasan pentingnya eksistensi yurisprudensi di

Indonesia. Pertama, yurisprudensi erat kaitannya dengan pembaharuan

dan pembinaan hukum. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa

perundang-undangan merupakan teknik utama untuk melaksanakan

pembaharuan hukum, pembaharuan kaidah-kaidah dan asas serta

penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah, demikian juga

menggunakan sumber-sumber hukum lain, yaitu keputusan badan-badan

peradilan (yurisprudensi), sedangkan tulisan sarjana hukum yang

terkemuka disebut pula sebagai sumber tambahan.51

Kedua,

sebagaimana pernyataan Soepomo yang menyatakan bahwa di

Indonesia, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim, akan tetapi

dalam praktik di pengadilan, sebagaimana juga dalam praktik

pengadilan di negara-negara Eropa, hakim bawahan sangat

memperhatikan putusan-putusan hakim atasan berhubung pula dengan

adanya kemungkinan permohonan banding dan kasasi. Berhubungan

dengan itu, jurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting

untuk menemukan hukum objektif yang harus diselenggarakan oleh para

hakim.52

Berbicara tentang permasalahan hadanah, erat kaitannya

dengan permasalahan anak, dan secara kolektif hal tersebut menyangkut

permasalahan masa depan generasi bangsa, negara, dan agama. Di

Indonesia, hukum tertulis dan hukum positif telah mengatur tentang hak

hadanah anak di bawar umur diberikan kepada ibu yang diperkuat

dengan beberapa hadist Nabi, pendapat para sahabat dan pendapat

ulama fikih. Putusan-putusan hakim sebelumnya baik pada pengadilan

tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat

kasasi (putusan MA) umumnya menjatuhkan putusan sesuai dengan

ketentuan perundangan-undangan yang ada. Oleh karena pesatnya

perubahan dan perkembangan sosiologis, kultur, dan karakter

masyarakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil dan

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No.

7 Tahun 1989 ternyata belum memberikan jawaban secara limitatif

terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan

anak ketika terjadinya perceraian orang tua mereka.

51

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia (Bandung: Binacipta, 1976), 12.

52 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan

Sosiologis) (Jakarat: PT Gunung Agung, 2005), 125.

16

Dalam menangani dan menetapkan siapa yang lebih berhak

untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan anak pasca perceraian

harus benar-benar mempertimbangkan prinsip kemanfaatan,

kemashlahatan, dan masa depan anak. Hakim dalam hal tersebut dapat

menyimpangi kaidah undang-undang dan sekaligus berkewajiban

menggali dan menciptakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan,

kemanfaatan, dan kemashlahatan bagi pihak yang berperkara terutama

anak. Hakim diberi wewenang untuk menemukan hukum

(rechtsvinding) dan menciptakan hukum (rechtsschepping).53 Putusan

hakim dengan menetapkan hak pengasuhan anak dengan memberikan

hak asuh anak di bawah umur kepada ayah telah memberikan corak

hukum tersendiri dalam memberikan pertimbangan hukum pengasuhan

dan pemeliharaan anak dari yang telah ditetapkan dalam perundang-

undangan terutama KHI. Dan ternyata pula terdapat beberapa

permasalahan yang muncul di luar jangkauan yang menyebabkan

pengalihan hak asuh dari ibu kepada ayah. Kondisi ini memungkinkan

berkembangnya wacana penentuan bebagai tipikal hak asuh anak yang

diharapkan bisa berperan sebagai alternatif penyelesaian dalam sengketa

hak asuh anak, sekaligus sebagai pertimbangan hakim di persidangan

demi terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara,

ataupun masyarakat secara umum tanpa terikat lagi pada ketentuan

hukum tertulis yang ada.

Penentuan tipikal kondisi psikologi, moral, serta adanya

perbedaan agama, sebagai dalil untuk memperoleh hak pengasuhan

anak. Kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang lain adanya

penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tertulis dalam pengasuhan

anak di bawah umur, pengasuhan anak didasarkan atas pembagian hak

yang sama (satu untuk pihak istri dan satu untuk pihak suami), dan

penilaian kembali terhadap usia anak yang dapat menentukan terhadap

pilihan pengasuhan antara ayah dan ibunya, dan sebagainya. Hal ini

menuntut para hakim untuk memandang lebih jauh permasalahan dan

kondisi real secara utuh dalam menentukan hak asuh anak. Hal ini

terbukti dengan lahirnya beberapa yurisprudensi yaitu No.

210K/AG/1996, 349K/AG/2006, dan 110K/AG/2007.

Suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

(yurisprudensi) adalah menjadi milik masyarakat, dan tidak tunduk atau

menjadi hak cipta siapapun. Sehingga pada prinsipnya setiap orang

53

Lihat Bagir Manan, ‚Hakim sebagai Pembaharu Hukum,‛ Varia Peradilan, No. 254 (2007) : 5-21. Lihat juga Hasbi Hasan, ‚Dinamika

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Bidang Perdata Islam,‛ de jure, Jurnal Syariah dan Hukum 3, No. 2 (Desember 2011) : 154-163.

17

dapat melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penelitian ini akan

menganalisis dinamika putusan perkara pengasuhan anak di bawah umur

khususnya hak pengasuhan anak yang diberikan kepada ayah dengan

memperhatikan faktor-faktor penyebab pengalihan hak asuh dari ibu

kepada ayah yang telah dikukuhkan menjadi yurisprudensi. Analisis

yurisprudensi hanya pada perkara No. 210K/AG/1996, 349K/AG/2006,

dan 110K/AG/2007 karena kelangkaan kasus yang putusan perkara

hadanah diberikan kepada ayah dan kalaupun itu ada putusan tersebut

mengambil pedoman kepada ketiga yurisprudensi di atas. Dalam

menganalisis yurisprudensi di atas akan dilakukan dari berbagai sisi

yaitu dari sisi hukum normatif sebagai hukum terapan, dan dalam

tinjauan fikih Islam yang kemudian menuangkannya ke dalam sebuah

penelitian dengan judul ‚Hak Hadanah pada Ayah (Analisis

Yurisprudensi Mahkamah Agung).‛

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan,

maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

a. Sistem hukum apa yang dianut oleh Indonesia?

b. Bagaimana kedudukan yurisprudensi dalam tata hukum di

Indonesia?

c. Siapakah yang lebih berhak memelihara anak yang belum

mumayiz apabila terjadi perceraian?

d. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan

perkara pemeliharaan anak di bawah umur diberikan

kepada ayah?

e. Apakah boleh putusan hakim bertentangan dengan

undang-undang/ hukum tertulis?

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirangkap

sebuah rumusan masalah sebagai berikut, ‚bagaimana pertimbangan

hukum hakim dalam memutuskan perkara hak pemeliharaan anak di

bawah umur diberikan pada ayah dipandang dalam perspektif hukum

positif, dan dalam perspektif fikih Islam?

3. Batasan Masalah

Objek kajian penelitian ini dibatasi pada putusan-putusan

Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tentang perkara hak

pemeliharaan anak di bawah umur diberikan pada ayah.

18

Yurisprudensi_tersebut adalah dalam perkara No. 210K/AG/1996,

349K/AG2006, dan 110K/AG/2007.

C. Tujuan

Berdasarkan masalah utama di atas, maka penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan

perkara hadanah anak di bawah umur yang diberikan pada ayah dalam

pemahaman yurisprudensi sebagai sumber hukum. Bagaimana

pertimbangan hakim dengan memberikan hak hadanah pada ayah

apabila dipandang dalam hukum positif. Apakah pertimbangan hakim

tersebut sudah memenuhi konsep keadilan hukum dan konsep hukum

prosedural yang berlaku. Penelitian ini juga menganalisa pertimbangan

hakim dalam memberikan hak hadanah anak di bawah umur yang jatuh

kepada ayah dan menguraikannya dalam sudut pandang fikih Islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademisi, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya penelitian di bidang hukum khususnya tentang

hadanah anak di bawah umur serta hubungannya dengan

yurisprudensi sebagai sumber hukum.

2. Memahamai tujuan dan rahasia hukum Islam yang terkait

dengan pemeliharaan anak di bawah umur.

3. Menjadi salah satu rujukan, menambah wawasan, pengetahuan

bagi semua pihak, dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum

demi terealisasinya kemashlahatan anak.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian mengenai pemeliharaan anak di bawah umur dalam

hukum keluarga Islam di Indonesia memang telah banyak dilakukan

oleh akademisi, baik dalam bentuk penelitian individu ataupun

kelompok berupa karya ilmiah, buku-buku, maupun artikel. Berdasarkan

penelusuran penulis, penulis menemukan beberapa literatur yang

membahas tema tentang hadanah anak serta penelitian terhadap

putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan hadanah yang bisa

dijadikan sebagai suatu kajian dan perbandingan oleh penulis dalam

penelitian ini.

Adapun kajian tentang hadanah antara lain disertasi Ahmad

Zaenal Fanani (2014) dalam ‚Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum

19

Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Keadilan Jender.‛54

Dalam

disertasinya, Ahmad Zaenal Fanani lebih mengkritisi pasal 105 dan 156

KHI yang danggap tidak berkeadilan jender karena memberikan hak

asuh anak secara otomatis kepada ibu (berdasarkan jenis kelamin), dan

bukan berdasarkan kemampuan dan kepentingan terbaik baik anak.

Menurutnya pasal 105 dan 156 KHI harus direvisi dengan menjadikan

aspek moralitas, kesehatan dan kesempatan mendidik dan memelihara

sebagai parameter utama dalam menentukan pemegang hak asuh.

Dakwatul Chairiah (2011) dalam ‚Hak Mut‘ah, Hadanah, dan

Harta Bersama bagi Perempuan Pasca Cerai menurut Pandangan Nyai di

Pesantren Jawa Timur.‛55

Fokus penelitian dalam disertasinya adalah

berusaha untuk memahami pandangan Nyai tentang mut‘ah, hadanah, dan harta bersama pasca perceraian dengan pendekatan teori fikih dari

pendapat empat mazhab, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam kesimpulan

disertasinya, Dakwatul Chairah menyimpulkan –khususnya tentang

hadanah- bahwa pengasuhan anak sebelum baligh atau setelah baligh

pasca perceraian diserahkan kepada ibu atau kepada perempuan baik

pihak ibu atau dari pihak ayah, sedangkan ayah pada posisi tekhir

setelah perempuan. Pandangan Nyai tersebut mengisyaratkan bahwa ibu

sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap amanah dalam rangka

membimbing anak untuk kemashlahatan anak.

Agen (2015) dalam ‚Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan

Anak (Alimentasi) oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di

Kabupaten Rokan Hilir.‛56

Dalam penelitiannya, Agen menyoroti

bagaimana bentuk pemeliharaan anak oleh orang tua pasa perceraian di

Rokan Hilir serta bagaimana upaya hukum apabila tidak terlaksananya

kewajiban pemeliharaan anak oleh kedua orang tua pasca perceraiaan.

Pemeliharaan anak oleh orang tua pasca putusan perceraian di Rokan

Hilir belum berjalan dengan lancar dan menunjukkan kurangnya

tanggung jawab seorang ayah/ mantan suami terhadap kewajiban

54

Ahmad Zaenal Fanani, Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, (Disertasi pada

Program Pascasarjana (Untag) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). 55

Dakwatul Chairah, Hak Mut ‘ah, H }ad}anah, dan Harta Bersama bagi Perempuan Pasca Cerai menurut Pandangan Nyai di Pesantren Jawa Timur, (Disertasi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan

Ampel Surabaya, 2011). 56

Agen, ‚Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi)

oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir,‛ JOM Fakultas Hukum 2, No. 1, (Februari 2015) : 1-15.

20

pemeliharaan yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Kesimpulan

ini didasarkan bahwa sejak terjadinya perceraian, setelah beberapa

waktu perhatian orang tua terutama ayah kian berkurang sehingga

kewajiban dalam pemeliharaan anak menyangkut nafkah tidak efektif

bahkan anak dibiarkan terlantar, sama sekali tidak menunaikan

kewajiban dalam biaya pemeliharaan anak. Upaya hukum terhadap tidak

terlaksananya kewajiban pemeliharaaan anak oleh orang tua pasca

putusan perceraian dapat ditempuh dengan cara melakukan eksekusi

sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

tetap dengan cara paksa.

Firli Rasharendi, dkk (2013) dalam ‚Tinjauan Yuridis tentang

Tanggung Jawab Hukum Ayah terhadap Anak setelah terjadi Perceraian

Menurut Kompilasi Hukum Islam.‛57

Dalam penelitiannya, Firli dkk

berusaha menyoroti bentuk tanggung jawab hukum seorang ayah

terhadap anak pasca perceraian dalam tinjauan undang-undang

khususnya Kompilasi Hukum Islam. Bentuk tanggung jawab seorang

ayah terhadap anak setelah perceraian adalah menanggung biaya

pemeliharaan dan pendidikan anak atau anak-anak hingga mereka

dewasa berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan nilai

nominalnya dalam pemeliharaan ditentukan oleh hakim setelah

perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan. Upaya hukum yang

dapat dilakukan oleh seorang wali apabila seorang ayah atau kedua

orang tua tidak lagi menjalankan tanggung jawab hukum yaitu tidak

melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-

anaknya setelah perkawinan putus pasca perceraian, maka seorang wali

dapat mengajukan penetapan hak asuh atas anak ke pengadilan. Agar

pengadilan memberi hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak

tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, atau belum mencapai umur

21 tahun atas perwalian itu berdasarkan pasal 107 Kompilasi Hukum

Islam.

Adapun penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan dan

putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hadanah antara lain

Ahmad Syahrus Sikti (2015) ‚Daf‘u al-D{arar dalam Putusan Hakim

Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama se-

Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010-2014).‛58

Disertasi ini berusaha untuk

57

Firli Rasharendi, Tinjaun Yuridis tentang TanggungJawab Hukum Ayah terhadap Anak setelah Terjadi Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, (Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universtas Jember (UNEJ), 2013).

58 Ahmad Syahrus Sikti, Daf‘u al-D{arar dalam Putusan Pengadilan

Agama (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama se-Wilayah DKI

21

memberikan gambaran tentang konsep daf ‘u al-d}arar dalam beberapa

putusan dan penetapan hakim pengadilan agama se-wilayah DKI Jakarta

sejak tahun 2010-2014 baik pada pengadilan tingkat pertama,

pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Salah satu

putusan yang dianalisis adalah putusan pengadilan yang berkaitan

dengan perkara gugatan hak asuh anak. Putusan gugatan hak asuh anak

pada Pengadilan Agama Jakarta Timur terdapat tiga putusan yang

diteliti. Tiga putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dua putusan

di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan satu putusan di Pengadilan

Agama Jakarta Barat. Berdasarkan hasil penelitian dalam disertasinya,

semua putusan berorientasi kepada kaidah fikih dar’u al-mafa>sid muqaddamun ‘ala jalbi al-mas}a>lih} dengan memberikan hak asuh anak

yang belum mumayiz kepada ibu. Menurut Ahmad, pemberian hak asuh

anak kepada ibu lebih memberikan kemaslahatan bagi si anak dan

ibunya dalam menumbuh kembangkan anak yang belum karena anak

yang belum mumayiz lebih butuh kasih sayang ibunya dibanding

bapaknya. Pertimbangan mengenai hal-hal tersebut harus dilakukan agar

terhindar dari d}arar bagi anak.

‚Status Hukum dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian

karena Perkawinan Campuran (Analisis Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel),‛59

karya Hanum

Megasari. Dalam tesisnya, Hanum menganalisis putusan No.

480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel tentang pemeliharaan anak dan status

hukum anak akibat perceraian orang tua yang melakukan perkawinan

campuran antara warga Indonesia dan Inggris. Dalam amar putusan,

hakim memutuskan bahwa hak pengasuhan, pemeliharaan, dan

perawatan anak diberikan kepada ibu selaku penggugat berdasarkan

pertimbangan hukum hakim bahwa anak tersebut masih di bawah umur

yang sangat memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan seorang ibu agar

anak dapat tumbuh dengan baik sampai ia dewasa. Berdasarkan analisis

dari penelitian tesisnya, Hanum menyimpulkan bahwa putusan

pengadilan negeri jakarta selatan sudah sesuai dengan UU Perkawinan

No. 1 Tahun 1974, karena itu ketentuan tentang pemeliharaan anak

tunduk pada undang-undang tersebut sebagaimana yang diatur dalam

pasal 41, 45, 47, dan 48.

Jakarta Tahun 2010-2014), (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 59

Hanum Megasari, Status Hukum dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian karena Perkawinan Campuran (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN. Jak.Sel, (Tesis Program Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

22

‚Law in Action: Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun

2002 pada Putusan Hakim dalam Perkara Hadanah di Pengadilan

Agama‛60

karya Dewi Sukarti dan Hotnidah Nasution. Dalam

penelitiannya,mereka menganalisis beberapa putusan pengadilan

tentang hadanah apakah putusan-putusan tersebut sudah mengacu pada

UU No. 23 Tahun 2002 khususnya Pasal 2, 6, dan 24 tentang

dihargainya pendapat anak dalam perselisihan orang tua. Dari analisis

tersebut mereka menyimpulkan bahwa UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak belum terimplikasi dalam putusan hakim pada

perkara hadanah di peradilan agama. Hal ini disebabkan karena beberapa

faktor. Pertama , pengetahuan hakim tentang UU Perlindungan Anak

belum begitu baik sehingga sedikitnya putusan yang mengacu pada UU

No. 23 Tahun 2002. Kedua, alasan materil karena hakim pengadilan

agama telah mapan dengan paket materil hukum yang berkaitan dengan

perceraian yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. UU No. 1 Tahun 1974

dan KHI dianggap sudah lengkap oleh hakim, meskipun dalam keadaan

tertentu hakim melengkapinya lagi dengan ijtihad. Ketiga,alasan formil

yaitu hakim harus bersikap pasif artinya bahwa hakim hanya menunggu

perkara diajukan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan,

hakim tidak bisa memutuskan hal-hal yang tidak dimuat dalam petitum.

‚Keadilan Hukum pada Pertimbangan Hakim dalam

Memutuskan Hak Asuh Anak,‛61

karya Umar Haris Sanjaya.Dalam

penelitiannya, Umar meneliti tiga putusan hakim yang berbeda tentang

hak asuh anak yang diterbitkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2010.

Putusan yang diteliti adalah perkara No. 232/K/Pdt/2010 hakim

memberikan hak asuh kepada ayah, putusan No. 226/K/Pdt/2010 hakim

memberikan hak asuh kepada ibu, dan putusan No. 234/K/Pdt/2010

hakim mentapkan hak asuh kepada kedua orang tua anak yaitu ayah dan

ibu. Dari hasil pengamatan dalam bentuk analisis terhadap tiga putusan

dapat disimpulkan bahwa putusan-putusan tersebut sangat dipengaruhi

unsur kepastian hukum. Hakim berpegang teguh kepada dasar hukum

yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, baik secara materil

maupun formil. Pada putusan No. 226/K/Pdt/2010 dan putusan No.

232/K/Pdt/2010 hakim mengedepankan argumen hukum dengan dasar

60

Dewi Sukarti dan Hotnidah Nasution, ‚Law in Action: Analisis

Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 pada Putusan Hakim dalam Perkara

Hadanah di Pengadilan Agama,‛ jurnal al-Qalam 27, No. 2 (Mei-Agustus 2010)

: 305-330. 61

Umar Haris Sanjaya, ‚Keadilan Hukum pada Pertimbangan Hakim

dalam Memutuskan Hak Asuh Anak,‛ Yuridika 30, No. 2 (Mei-Agustus 2015) :

129-140.

23

peraturan pasal 156 dan pasal 156 huruf (c), sedangkan putusan No.

234/K/Pdt/2010 mengambilkan kesimpulan bahwa tidak akan

memutuskan perkara yang tidak dimohon. Oleh karena itu pertimbangan

yang dilakukan hakim mencerminkan unsur kepastian hukum dan

prosedur hukum. Adapun mengkaji terhadap tepat tidaknya suatu

pertimbangan hakim kembali kepada azas dibuatnya suatu putusan

bahwa putusan harus memuat alasan dan dasar hukum. Dalam

penelitiannya, Umar mengambil kesimpulan bahwa tiga putusan hakim

yang berkaitan dengan hak asuh anak pertimbangan yang diberikan

sudah tepat dan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif

(normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

penalaran/ logika keilmuan dari sisi normatifnya.62

Penelitian hukum

normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.63

Metode

penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah penelitian

yurisprudensi yang dikenal juga dengan studi putusan, karena yang

menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah

Agung yang telah menjadi yurisprudensi. Oleh karena itu tipologi

penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah termasuk

penelitian inventarisasi hukum yang menkonsepsikan hukum positif

juga identik dengan putusan-putusan hakim di pengadilan.

62

Penelitian hukum normatif dapat juga diartikan penelitian yang

ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, lihat Meray

Hendrik Mezak, ‚Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum,‛

Law Review V, No. 3 (Maret 2006). Bandingkan juga dengan Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang

mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematik

hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal,

perbandingan hukum dan sejarah hukum, selengkapnya lihat Soerjono Soekanto

dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 12-14. Lihat dan bandingkan juga

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Pt RajaGrafindo

Persada, 2003), 81-100. 63

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 118.

24

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif64

. Berdasarkan

sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analisis65

dan

analisis-kritis.66

Penelitian hukum normatif yang dikonsepkan sebagai apa yang

tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan

sebagai norma kaidah yang merupakan patokan prilaku manusia,

karenanya sumber datanya hanyalah data sekunder67

yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi

yurisprudensi terhadap perkara No. 210K/AG/1996, 349K/AG/2006, dan

110K/AG/2007. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah

hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, buku-buku, jurnal-

jurnal, data-data dari website Mahkamah Agung, Undang-undang No.

50 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.

64

Penelitian kualitatif adalah istilah umum yang mencakup berbagai

teknik interpretatif yang berusaha untuk menjelaskan, menerjemahkan suatu

makna yang terjadi secara alamai dalam dunia sosial (Van Maanen, 1979).

Karakteristik dari penelitian kualitatif ini adalah dari segi fokus penelitiannya

yaitu terhadap proses, pemahaman, dan makna. Instrumen utama penelitian dari

segi pengolahan data yang bersifat analisis dengan proses induktif, dan

menghasilkan produk yang kaya deskriptif. Selengkapnya dapat dilihat dalam

Sharan B. Merriam, Qualitatve Research a Guide to Design and Implementation (San Francisco: Jossey-Bass, 2009), 3-17. Bandingkan juga

dengan Lexi J. Moeong yang mengatakan penelitian kualitatif merupakan

wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu

kebenaran, selengkapnyaLexi J Moeong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2006), 32.

65Penelitian deskriptif-analisis adalah metode pengumpulan data

melalui interprestasi yang tepat (Whitey, 1960) atau metode yang bertujuan

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang

diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang

berlaku umum (Soegiyono, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa metode

deskriptif-analisis berorientasi pada pemecahan masalah. 66

Selengkapnya baca Donal E. Comstock, A Methode for Critical Research) (Washington: Washington State University Press, 1980). Buku ini

juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Mahmudi

dengan judul Metode Penelitian Kritis Meneliti Dunia untuk Merubahnya. 67

Bandingkan dengan Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum (Bandung: Sinar Baru 1984), 110, bandingkan juga dengan

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitin Hukum (Jakarta: UI Press, 2001), 52.

25

3Tahun 2009 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-undang

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-undang No.

48 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

Kehakiman Sedangkan bahan hukum tersier sebagai bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder yaitu kamus (hukum), dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan

penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu meneliti dokumen-

dokumen putusan yang berkaitan dengan perkara hak hadanah pada

ayah. Mengumpulkan data teoritis tentang hadanah anak di bawah

umur, pendapat para fuqaha, serta pertimbangan-pertimbangan hakim

dalam penerapannya. Penulis akan berusaha menemukan kesimpulan

dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap sumber data

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis)68yaitu

menganalisis dan mengolah data setelah dilakukan observasi terhadap

objek penelitian, melakukan studi dokumentasi, kemudian menganalisis

objek penelitian dengan menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan content analysis yang digagas oleh Mark A.

Hall dan Ronald F. Wright.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari V bab. Bab I

merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,

permasalahan kasus penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah,

68

Sebenarnya analisis isi (content analysis) merupakan metode

penelitian yang dikembangkan dalam bidang komunikasi yang diarahkan untuk

merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media massa terutama

surat kabar, lihat dan baca Klaus Krippendorff, Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi (Jakarta: Rajawali Press 1986), lihat juga J, Vredenbregt,

Metode dan Teknik Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1978), 62-67. Oleh karena

itu, analisis isi merupakan salah metode penelitian kuantitatif. Namun

demikian, ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif

seperti penelitian terhadap sejumlah teks misal ayat al-Qur’an, hadist, dan

pemikiran ulama. Demikian pula, metode ini dapat digunakan terhadap

penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai

analisis yurisprudensi. lihat Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 288.

26

rumusan masalah, dan batasan masalah, penelitian terdahulu yang

relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian,

dan sistematika penulisan.

Penelitian ini difokuskan dalam konteks hadanah dalam

perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab

itu, pada bab II penulis memaparkan tentang kedudukan dan hak-hak

anak dalam Islam dan peraturan perundang-undangan, hadanah dalam

perspektif fikih, dan hadanah dan kekuasaan orang tua dalam

perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai sebuah penelitian yang bersumber dari yurisprudensi

Mahkamah Agung, maka penelitian ini akan memaparkan tentang

segala aspek yang berkaitan dengan yurisprudensi dalam hukum

nasional Indonesia yang meliputi sistem hukum dalam konteks peradilan

Indonesia, dimensi yurisprudensi dalam bingkai teori dan praktek

peradilan di Indonesia, dan penemuan hukum dan peranan putusan

hakim dalam melindungi anak-anak korban perceraian orang tua.

Setelah mengungkapkan aspek-aspek tentang hadanah dalam

tinjauan hukum Islam dan dalam perundang-undangan di Indonesia,

serta kedudukan yurisprudensi Mahkamah Agung, maka pada bab IV

menjelaskan posisi kasus-kasus perkara hadanah dalam putusan

Mahkamah Agung (perkara No. 210K/AG/1996, 349K/AG/2006, dan

110K/AG/2007), menguraikan pertimbangan dan putusan hakim pada

pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi,

kemudian melakukan analisis perkara tersebut yang telah menjadi

yurisprudensi. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim dan

putusan hakim dalam memberikan hak asuh anak di bawah umur

diberikan kepada ayah pada tataran hukum positif, dan sudut pandang

hukum Islam.

Bab V merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi

penutup yang terdiri dari kesimpulan dari permasalahan yang diajukan,

kemudian mengemukakan saran-saran dalam kasus yang diteliti yang

bertumpu pada kekuasaan kehakiman untuk memberikan rasa keadilan

dan kemashlahatan bagi masyarakat khususnya bagi para pihak yang

sedang berperkara terutama terhadap kepentingan anak.

27

BAB II

HADANAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH

DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka teori dan landasan

dasar penelitian ini dalam mengkaji yurisprudensi sebagai sumber

hukum yang berkaitan dengan hak hadanah anak di bawah umur.

Permasalahan hadanah akan dikaji dalam perspektif fikih dan

perundang-undangan di Indonesia. Paparan ini penting sebab akan

menjadi pondasi dasar yang akan memperkuat eksplorasi yurisprudensi

Mahkamah Agung pada bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub

judul, yaitu kedudukan dan hak-hak anak dalam Islam dan dalam

peraturan perundang-undangan, hadanah dalam perspektif fikih dan

hadanah serta kekuasaan orang tua dalam perundang-undangan di

Indonesia.

A. Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Islam dan Peraturan

Perundang-undangan

1. Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Islam

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, anak didefenisikan sebagai

orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau

khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis.1 Apabila

diamati pengertian anak dalam ensiklopedi hukum Islam di atas, tampak

bahwa pengertian anak semata-mata disandarkan pada konteks

kelahiran dan posisi jenis kelamin yaitu laki-laki, perempuan, atau

khunsa. Al-Quran pun mengistilahkan untuk penyebutan kata anak

dengan term yang beragam. Term-term tersebut adalah walad, ibn, s}abiy, t}ifl, dan ghula>m.

Pertama, kata walad2 secara bahasa diartikan sebagai sebuah

penyebutan terhadap segala yang dilahirkan (ismun li kulli ma> wulida). Penunjukan makna walad bersifat umum bisa digunakan untuk anak

1 Abdul Azis Dahlan, dan tim, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta:

PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 112. 2 Dari analisa kata walad dalam al-Quran diperoleh sejumlah

perubahan bentuk ke dalam 112 tempat. Kalimat walad berikut derivasinya

terulang sebanyak 165 kali dalam al-Quran. Lihat Muhammad Fua>d ‘Abd al-

Ba>qi>‘, Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Quran al-Kari>m (Kairo: Da>r al-Kutub al-

Mis}riyyah, 1364 H), 776-777.

28

laki-laki, anak perempuan (untsa>), penyebutan untuk satu orang anak

(mufrad), dua orang anak (mutsanna), dan banyak anak-anak (jama‘).3 Salah satu term walad yang digunakan dalam al-Qur’an

menunjukkan tentang kemuliaan kedudukan anak dan bahwa setiap anak

memiliki hak untuk hidup dan menikmati kehidupannya dengan aman.

Tumbuh dan berkembang serta mempertahankan segala hak yang

melekat pada dirinya sebagai manusia. Oleh karenanya, sejak awal

kehadirannya, anak harus diberikan hak-haknya sebagai manusia

biologis yang membutuhkan pemenuhan hidupnya melalui penyusuan

(rad}a>‘ah),4 mempunyai hak warisan dari peninggalan harta orang tuanya

dan hak-hak perwalian,5 dan larangan melakukan tindakan kezaliman

terhadap anak dalam bentuk pembunuhan terhadap anak.6

Kedua, lafal ibn7 memiliki makna yang sama dengan walad –

dalam konteks pengertian yang umum untuk penyebutan anak.8

Perbedaannya terletak pada kata walad dipakai untuk menggambarkan

adanya hubungan keturunan, sehingga muncul istilah al-wa>lid yang

berarti ayah (kandung), al-wa>lidah yang berarti ibu (kandung).

Sedangkan lafaz ibn tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Jadi

ibn berarti anak kandung dan anak angkat, demikian pula kata ab (ayah)

bisa berarti ayah kandung dan ayah angkat. Kata ibn bisa juga berarti

3 Lihat Muhammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-Afri>qi> al-Mis}ri> Jama>l

al-Di>n Abu> al-Fad}l, Lisa>n al-‘Arab (Beirut:Da>r S{a>dir, t.t), vol. 3, 467-480.

Lihat Ahmad ibn Muhammad ‘Ali al-Fayyu>mi> al-Muqri, al-Mis}ba>h} al-Muni>r fi > Ghari>b al-Sharh{ al-Kabi>r (Beirut: Maktabah Lubna>n, 1987), 257. Lihat juga

Muhammad ibn Abi> Bakr ibn ‘Abd al-Qa>dir al-Ra>zi>, Mukhta>r al-S{ih}h}a>h} (Beirut: Maktabah Lubna>n, 1986), 306.

4 Lihat QS. Al-Baqarah ayat 223.

5 Lihat QS. Al-Nisa>’ ayat 6 dan 12.

6 Lihat QS. Al-Mumtahanah ayat 12.

7 Kata ibn dengan berbagai derivasi dalam pemaknaan anak yang

tertera dalam al-Quran terulang sebanyak 162kali. Lihat Muhammad Fua>d

‘Abd al-Ba>qi>‘, Mu ‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Quran al-Kari>m, 150-152. 8 Lihat Muhammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-Afri>qi> al-Mis}ri> Jama>l

al-Di>n Abu> al-Fad}l, Lisa>n al-‘Arab, vol. 3, 467. Baca juga Muhammad ibn

Ya‘qu>b al-Fairu>z A<ba>di Majid al-Di>n, Basa>ir Dhazi> al-Tamyi>z fi> Lat}a>if al-Kita>b al-‘Azi>z, tah}qi >q ‘Abd al-‘Ali>m al-T{ah}a>wi> (Kairo: Jumhuriyyah Mis}r al-

‘Arabiyyah al-Majlis al-A‘la> al-Isla>miyyah, 1996), vol. 5, 278. Baca juga al-

Ra>ghib al-As}faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qura>n, muh}aqqiq S{afwa>n ‘Adna>n

Da>wu>di> (Damaskus: Da>r al-Qalam, 2009), 883.

29

orang seperti dalam istilah ibnu sabi>l yang bermakna orang yang sedang

menempuh perjalanan.9

Jika diperhatikan pengungkapan ayat-ayat dengan

menggunakan kata ibn dalam al-Qur’an memperlihatkan betapa

sempurna dan jelasnya tujuan Allah menurunkan al-Qur’an. Salah satu

indikasi yang menunjukkan kesempurnaan tersebut adalah tentang

perlindungan anak ketika berada dalam situasi kritis, menghadapi

bencana dan kebutuhan anak dalam perlindungan dari bencana dan badai

besar,10

perlindungan pendidikan keagamaan anak melalui kisah

Luqman,11

penyelamatan anak dari kecenderungan melanggar syariat.12

Penggunaan lafaz ibn juga membahas tentang ayat perlindungan

terhadap hak anak untuk mendapatkan yang terbaik dan menyerukan

agar selalu melakukan hal yang baik dan mencegah segala bentuk

kemungkaran,13

larangan untuk membunuh dan memperlakukan anak

secara diskriminatif,14

dan sebagainya.

Ketiga, kata s}abiy15 diistilahkan kepada kelompok anak yang

berada dalam tahapan usia masih menyusu hingga anak tersebut berusia

hampir mencapai baligh atau belum menampakkan tanda kedewasaan.16

Kalau dilihat dari sisi usia, maka s}abiy adalah masa usia anak yang

belum mencapai usia tujuh tahun. Usia ini merupakan batas umur

seorang anak untuk diperbolehkan dapat melakukan puasa (karena

kekuatan fisik).17

Keempat, Lafal t}ifl18 dimaknai sebagai manusia yang berada

dalam tahapan perkembangan fisik yang ringan, lunak, halus, lembut,

9 al-Ra>ghib al-As}faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Quran, muh}aqqiq

S{afwa>n ‘Adna>n Da>wu>di>, 147. 10

Lihat QS. Al-Hu>d ayat 42 dan 45. 11

Lihat QS. Luqma>n ayat 13, 17. 12

Lihat QS. Al-Baqarah ayat 133 dan QS. Ibrahi>m ayat 35. 13

Lihat QS. Yusuf ayat 5. 14

Lihat QS. Al-Baqarah ayat 49 dan QS. Al-Mukminu>n ayat 25. 15

Dalam al-Quran kata s}abiy yang berarti anak hanya terulang dua

kali yaitu dalam surat al-Maryam ayat 12 dan ayat 29. Lihat Muhammad Fua>d

‘Abd al-Ba>qi>‘, Mu ‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Quran al-Kari>m, 414. 16

Lihat al-Ra>ghib al-As}faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Quran, 475. 17

Muhammad ‘At}iyyah Allah, al-Qa>mus al-Isla>mi> (Kairo: Maktabah

al-Nahd}ah al-Mis{riyyah, t.t), vol. 4, 250. 18

Kata t}ifl disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak empat kali yaitu

QS. Al-H{ajj ayat 5, QS. Al-Nu>r ayat 31 dan 59, QS. Al-Mukminu>n ayat 67, QS.

Lihat Muhammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>‘, Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qura>n al-Kari>m, 440.

30

atau belum kuat dan matang dalam melakukan sesuatu.19

Secara umum

lafal t}ifl menunjukkan terhadap segala sesuatu dalam kondisi rentan

karena kelunakannya. Secara khusus menunjukkan kepada aspek fisik

anak yang masih rentan dan belum mencapai usia dewasa, anak yang

senantiasa masih menggantungkan segala kenikmatannya dan masih

memerlukan bantuan untuk memenuhi segala kebutuhannya.20

Term t}ifl dalam pemaknaan al-Qur’an secara umum dapat

dipahami bahwa, pertama berhubungan dengan makna dasar yaitu usia

anak yang senantiasa dalam kesenangan dan tidak memiliki beban

kehidupan yang disebabkan karena kelemahan fisik dan psikis. Al-

Qur’an menyebutkan ayat-ayat yang menggunakan lafaz ini berkenaan

dengan kesiapan dan kematangan usia anak memasuki tahapan

kedewasaan. Kedua, kata ini berkenaan dengan aturan-aturan dalam

kekeluargaan dan ayat-ayatnya selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip

kekeluargaan. Ketiga, pengungkapan kata t}ifl merupakan pengungkapan

yang singkat namun padat, artinya meskipun pengungkapan ayatnya

hanya terdiri atas empat tempat dalam al-Qur’an namun bahasannya

mencakup keseluruhan kehidupan anak yang dimulai sejak proses

kelahiran hingga mulai menginjak usia dewasa.

Kelima, ghula>m21 dipergunakan untuk menggambarkan

perkembangan fisik seseorang yang ditandai dengan munculnya

berbagai perubahan biologis. Misalnya pada diri manusia umumnya

ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sempurna, tumbuhnya rambut

halus atau adanya tanda-tanda lain dari aspek kedewasaan seseorang

19

Lafal t}ifl ini juga dipergunakan untuk menggambarkan pengaruh

usia dan aktifitas seseorang yang masih berada dalam tahap perkembangan

fungsi biologis, khususnya pada tangan dan kaki sebagai alat penopang

keseimbangan tubuh. Lihat Muhammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-Afri>qi> al-

Mis}ri> Jama>l al-Di>n Abu> al-Fad}l, Lisa>n al-‘Arab, vol. 11, 401. Lihat juga

Muhammad ibn Ya ‘qu>b al-Fairu>z A<ba>di Majid al-Di>n, al-Qamu>s al-Muh}i>t} (Beirut: Da>r al-Jail, t.t), vol. 4, 7.

20 Muhammad ibn Ya ‘qu>b al-Fairu>z A<ba>di Majid al-Di>n, Basa>ir

Dhazi> al-Tamyi>z fi> Lat}a>if al-Kita>b al-‘Azi>z, tah}qi>q ‘Abd al-‘Ali>m al-T{ah}a>wi>, vol. 3, 510.

21 Term ghula>m dalam al-Qur’an dengan segala perubahan

bentuknya terdapat dalam 12 kali pengungkapan yaitu QS. A<li Imra>n ayat 40,

QS. Yusuf ayat 19, QS. Al-Hijr ayat 53, QS. Al-Kahfi ayat 74, 80, dan 82, QS.

Maryam ayat 7, 8, 19 dan 20, QS. Al-S{a>ffa>t ayat 101, QS. Al-Dha>riya>t ayat 28.

Lihat Muhammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>‘, Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qura>n al-Kari>m, 517.

31

yang menuntut ditegakkan aturan agama.22

Pemakaian kata ghula>m

dalam beberapa tempat dalam al-Qur’an menunjukkan kepada anak

yang berada dalam kelompok usia belum mencapai kematangan baik

secara fisik maupu psikis. Di antaranya dapat dilihat dalam ayat yang

menerangkan kondisi Yusuf ketika mendapatkan perlakuan zhalim dari

saudara-saudaranya dengan dimasukkannya Yusuf ke dalam sumur

kemudian Yusuf diketemukan oleh sekelompok musafir yang sedang

mengambil air.23

Kondisi fisik yang dengan mudah diangkat ketika

menaikkan dari sumur semakin memperkuat dugaan bahwa usia Yusuf

saat itu adalah usia yang sangat muda dan sangat membutuhkan

pertolongan. Selain itu, kata ghula>m dipergunakan dalam hal yang

berkaitan dengan harapan-harapan dari seseorang yang berkepribadian

mulia dan teguh dalam keimanan. Hal tersebut tergambar dalam kisah

Nabi Zakariya dan istrinya ketika usia keduanya telah tua, mereka pun

larut dalam suasana jiwa yang putus asa dan hilang harapan memiliki

anak dan akan adanya pengganti pembawa risalah kenabian.24

Dari kata ghula>m dalam al-Qur’an secara umum dikatakan

bahwa ghula>m adalah istilah kelompok generasi anak yang akan

memiliki kematangan atau kesiapan kematangan untuk melakukan

penyelamatan terhadap misi ketuhanan dan kemanusian yang

dibutuhkan manusia. Dugaan ini lebih dipertegas lagi dengan

penyebutan berbagai tokoh dalam al-Qur’an yang menginginkan dapat

memiliki seorang anak yang dapat mewarisi tugas mulia. Hal ini

terwujud meskipun dengan kondisi keluarga yang tidak lazim untuk

melahirkan, kemudian dengan kehendak Allah mengutus anak kepada

mereka dengan berbagai potensi fungsi kekhalifahan, anak yang

penyabar (ghula>m h}ali>m)25, dan anak yang cerdas (ghula>m ‘ali>m).26

Berbagai term dan defenisi anak yang telah diuraikan di atas

memberikan isyarat bahwa betapa al-Qur’an sangat memperhatikan

keberadaan anak. Perhatian dan kepedulian tersebut baik yang berkaitan

dengan kedudukan anak, pendidikan anak, pemeliharaan dan

perlindungan anak, hak-hak anak, hukum-hukum yang berhubungan

dengan anak, dan lain sebagainya.

Kedudukan anak dalam Islam mempunyai arti yang penting.

Kedudukan anak dalam Islam sebelum datangnya Islam sangat lah

22

Muhammad ibn Ya‘qu>b al-Fairu>z A<ba>di Majid al-Di>n, al-Qamu>s al-Muh}i>t}, vol. 4, 158 . al-Ra>ghib al-As}faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Quran, 613.

23 Lihat QS. Yusuf: 19

24 Lihat QS. Maryam: 8.

25 Lihat QS. Al-S{a>ffa>t: 10.

26 Lihat QS. Al-Dha>riya>t: 28.

32

memprihatinkan dimana pada waktu itu masyarakat Arab hidup secara

jahiliyah menyembah berhala, mereka membunuh anak-anak karena

khawatir tidak mampu menanggung biaya hidup27

dan mereka

memperlakukan anak secara diskriminatif. Mereka menerima kelahiran

dan kehadiran anak laki-laki dengan suka cita sebaliknya kehadiran dan

kelahiran anak perempuan dianggap hina sehingga setiap bayi

perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup.28

Pola pikir masyarakat

jahiliyah arab ini yang dirubah dengan kedatangan agama Islam dimana

Islam memandang kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama, sama-

sama merupakan rahmat dan anugerah dari Allah swt.29

Di samping itu,

salah satu tujuan pensyariatan perkawinan dalam Islam pun adalah

untuk memperoleh keturunan, sebab eksistensi anak pada hakikatnya

sebagai pelanjut pengembangan misi agama yang kelak memakmurkan

dunia sebagai rahmatan lil ‘alami>n, dan pewaris ajaran Islam.

Sejak awal kehidupannya, seorang anak mempunyai hak

dalam rangka melindungi eksistensiya. Hak anak adalah kekhususan

bagian untuk anak dan segala sesuatu yang terkadung dalam syariat

Islam berupa kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjamin persamaan

hak asasinya dan kebahagian hidupnya dalam kedamaian dalam

masyarakat Islam lainnya.30

Hak anak memiliki kriteria berbeda dengan

orang dewasa. Hak berlaku pada orang dewasa beriringan dengan

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Namun hak yang

berlaku bagi anak-anak tidak terkait dengan kewajiban-kewajiban

mandiri tertentu. Artinya kekhasan hak anak terletak pada pemenuhan

hak-hak anak dan sebagai kewajiban dari orang tua yang melahirkannya.

Implementasi hak anak dilakukan dalam rangka perlindungan

syariat Islam terhadap hak-hak anak sebagai manusia. Uraian tentang

perlindungan anak dapat dirunut dari pembahasan tentang hak-hak

manusia secara umum yang terdapat di dalam kajian teori-teori maqa>s}id shari>‘ah. Berdasarkan penelitian yang mendalam, para ulama

menyimpulkan bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah dengan

tujuan menjamin kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di

27

Lihat QS. Al-Isra>’: 31. 28

Lihat Lihat QS. Al-Isra>’: 31, dan QS. Al-An‘a>m: 140. Kedua

landasan teologis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan

dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak, baik ketika masih

dalam kandungan maupun ketika dilahirkan. 29

Anak sebagai rahmat dan anugerah dari Allah digambarkan dalam

QS. Al-Anbiya>’: 84. 30

Rafat Farid, al-Isla>m wa H{uqu>q al-T{ifl (Kairo: Da>r Muhaysin,

2002), 9.

33

akhirat. Tujuan syariat Islam tersebut hanya akan dapat dicapai dengan

memberikan jaminan kepada hak-hak dasar manusia, termasuk tentunya

terhadap hak-hak anak. Ada lima pilar pokok kehidupan manusia yang

harus dijamin dan dipelihara (al-d}aru>riya>t al-khams) yaitu agama, jiwa,

keturunan, harta, dan akal. Semua bentuk dan macam hak yang dimiliki

manusia pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada dan

pengembangan dari kelima hak pokok manusia tersebut.31

Hak-hak anak yang berkaitan dengan agama dalam rangka

membina dan menguatkan hak keagamaannya adalah hak penanaman

akidah yang benar. Akidah merupakan bagian inti dan fundamental dari

agama. Akidah menjadi pintu masuk suatu agama dan pondasi bagi

pembangunan bagian-bagian agama lainnya seperti ibadah, akhlak, dan

muamalah. Pembinaan keagamaan seorang anak dimulai dari penanaman

akidah yang mesti dilakukan sejak usia yang sangat dini. Bahkan calon

ibu dan ayah yang menginginkan seorang anak sudah harus

mempertimbangkan penanaman akidah ini ketika mereka melakukan

jima‘ yakni dengan bermohon kepada Allah agar anak yang mungkin

dititipkanNya dalam rahim sang istri terhindar dari gangguan ataupun

pengaruh buruk syetan.32

Perlindungan anak dari gangguan dan

pengaruh buruk syetan merupakan awal dari seluruh perlindungan yang

sangat dibutuhkan anak dalam kehidupannya kelak. Bila anak telah

mendapatkan haknya pada tahap yang paling dini dari kehidupannya,

kemungkinan besar anak tidak akan mendapatkan kesulitan berarti

dalam kehidupan beragamanya kelak terutama dalam pengabdiannya

kepada Allah.

Hak anak selanjutnya yang berkaitan dengan hak keagamaan

adalah hak pengajaran dan bimbingan ibadah. Ibadah adalah bagian dari

ajaran agama yang berbetuk praktek. Ibadah merupakan perwujudan

nyata dari keimanan dan berfungsi sebagai sarana penanaman nilai-nilai

akhlak mulia serta pembinaan pribadi dam masyarakat muslim. Oleh

31

Tentang teori Maqa>s}id al-shari>‘ah lihat di antaranya Abu al-Ma

‘a>li> al-Juwayni, al-Burha>n fi> Us}u>l al-Fiqh (Beirut: Da>r alKutub al-Ilmiyyah,

1997), Abu> H{amid al-Ghaza>li>, al-Mustas}fa fi ‘Ilm al-Us}u>l (Beirut: Da>r al-Fikr,

t.t), Abu> Ish}aq al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>‘ah (Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Muhammad Khalid Mas‘ud, Islamic Legal Philosophy (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), 223, Jasser Auda,

Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

32 Lihat dalam al-Ima>m al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Kita>b Bada’i

al-Khalq Bab S{ifah Ibli>s wa Junu>dih (Kairo: Da}r al-H{adi>ts, 2004), vol.2, no.

3271-3272, 398.

34

karenanya anak berhak atas pengajaran dan bimbingan ibadah demi

kesempurnaan keberagamaannya. Pembinaan ibadah pada anak-anak

adalah sebagai penyempurna pembinaan dari akidah. Semakin tinggi

nilai iabadah yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kadar

keyakinannya.

Hak anak yang berkaitan dengan jiwa untuk menjamin

keselamatan jiwa anak dan kualitas kehidupan mereka adalah hak anak

untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak yang sangat dasar dalam

hak asasi manusia, tidak boleh seorang pun membunuh orang lain.33

Penjelasan tentang hak hidup lebih banyak berhubungan dengan

perlindungan terhadap jiwa dan larangan penghilangan nyawa secara

sengaja.34

Hak selanjutnya yang berkaitan dengan jiwa adalah hak anak

dalam mendapatkan pengasuhan atau hadanah. Hadanah merupakan

upaya awal dalam perwalian dan bimbingan kepada anak.35

pemeliharaan anak memiliki keterkaitan dengan beberapa hak. Dari sisi

anak yang masih kecil, ia punya hak untuk diasuh, hak untuk tetap

hidup dan tumbuh secara baik. Dari sisi pengasuh, ia memiliki hak

untuk mendidik anak yang diasuhnya dan memeliharanya dengan baik.

Oleh karenanya, dalam menguraikan hak pengasuhan anak, berkaitan

pula dengan siapa yang paling berhak untuk melaksanakan pengasuhan

dan pemeliharaan anak terutama yang masih di bawah umur.

Selanjutnya adalah hak anak dalam perawatan kesehatan. Islam

memberikan tuntunan agar umatnya memberikan perhatian serius dalam

kesehatan terutama kesehatan anak dan berupaya menghindarkan

mereka dari berbagai penyakit.36

Selanjutnya adalah hak atas kebutuhan

33

Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Jakarta: Amissco, 2000), 139.

34 Banyak dijumpai dalam sumber-sumber ajaran Islam bahwa

penghilangan satu jiwa manusia sama artinya dengan membunuh kesucian dan

kehormatan jiwa manusia seluruhnya lihat dalam QS. Al-Ma>idah:32, QS. Al-

Isra’:33, QS. Al-An‘a>m:151. Larangan membunuh anak dan janin lihat dalam

al-Ima>m al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Kita>b al-I<ma>n Ba>b ‘Ala>matu al-I<ma>n

H{ubb al-Ans}a>r, vol. 1, no hadist 18, 13, dan lihat juga Ibnu Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, Kita>b al-Nika>h} Ba>b al-Ghail (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004), vol. 1, no

hadist 2011, 630-631. 35

Lihat Huzaimah Tahido Yanggo, Fiqh Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak sera Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2004), 101.

36Perhatian Islam tentang kesehatan dapat dilihat melalui konsepnya

tentang perintah untuk selalu menjaga kebersihan, perintah tentang memakan

makan makanan yang halal lagi bergizi. Untuk itu Allah kembali meminta

35

pokok dan gizi yang baik untuk menjamin kelangsungan hidup anak.

Oleh sebab itu Islam menetapkan kewajiban kepada orang tua untuk

menyusui dan menjamin nafkah anak sampai mereka dewasa dan

mandiri dalam rangka perkembangan fisik mereka yang baik dan

mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua.37

Perhatian dan

kasih sayang dari orang tua sangat dibutuhkan oleh anak untuk

perkembangan psikis mereka agar menjadi pribadi yang baik dan

percaya diri.

Hak anak yang berkaitan dengan kehormatan dan keturunan

adalah hak atas kesucian dan kebaikan keturunan, hak kejelasan nasab,

hak atas nama dan identitas yang baik, dan hak untuk dididik

memelihara kehormatan. Islam melindungi hak keturunan untuk

mendapatkan kejelasan dan kepastian garis keturunan.38

Kepastian

keturunan merupakan salah satu identitas kemanusian yang sangat

penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan. Oleh karenanya dalam

rangka menjaga kejelasan nasab dan untuk identitas yang baik maka

Islam melarang perbuatan zina.39

Dalam rangka perlindungan terhadap

kehormatan dan harga diri anak Islam memberi arahan agar memanggil

anak dengan panggilan yang baik dan pantas agar tidak menjatuhkan

harga diri mereka,40

karena nama merupakan simbol immaterial yang

perhatian manusia melalui firmannya: طعاموإلالإنسانف لينظر yaitu hendaklah manusia

memperhatikan makanannya, terutama anak-anak yang masih membutuhkan

perawatan dan perhatian dari orang dewasa untuk perkembangan fisik mereka. 37

Lihat QS. Al-Baqarah:233. Ayat ini secara jelas menitik beratkan

kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun untuk

membentuk kepribadian anak pada tahap awal. Dengan menyusui anak akan

terpenuhi kebutuhan fisiknya dan terpenuhi kebutuhan emosinya berupa kasih

sayang dan kelembutan seorang ibu. Ibu lebih berhak untuk menyusui anak

yang dilahirkannya karena kasih sayang, kecintaan, kelembutan yang dimiliki

seorang ibu sehingga terciptanya hubungan baik dengannya, baca Ali Yusuf al-

Subkiy, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, penerjemah Nur

Khozin) (Jakarta: Amzah, 2010), 279. 38

Lihat QS. al-Ahzab: 5. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar

bagaimana orang lain mempelakukan anak, dan bagaimana anak seharusnya

mendapatkan hak-haknya dari lingkungan keluarga, baca Mufidah Ch,

Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Press malang,

2008), 305-306. 39

Lihat QS. Al-Isra’ ayat 32. 40

Memberi nama yang baik kepada anak sesungguhnya merupakan

perwujudan dari keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia itu sendiri.

Hadist nabi telah memberikan penjelasan untuk memberikan perhatian dalam

36

diberikan oleh orang tua agar selalu dikenang orang lain, lambang

identitas, dan doa.41

Hak anak yang berkaitan dengan akal dalam rangka

menumbuhkan kecerdasan dan kompetensi di antaranya adalah hak

pengembangan intelektualitas, hak pendidikan akhlak (kecerdasan

emosional), dan hak pendidikan jasmani. Sebagai manusia, seorang anak

sangat membutuhkan pengasahan atas kemampuan akal pikiran untuk

pengembangan dan kualitas kehidupannya. Pengembangan kekuatan

akal dan potensi diri mustahil dilakukan tanpa melalui pendidikan,

karenanya pendidikan menjadi instrumen yang sangat penting. Oleh

sebab itu pula Islam menganjurkan (mewajibkan) setiap muslim untuk

menuntut ilmu.42

Dalam rangka mewujudkan pribadi yang shaleh, dan

beriman maka pendidikan akhlak sangat penting untuk anak. Pendidikan

akhlak dan budi pekerti merupakan tanggung jawa kedua orang tua dan

Islam mendorong orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan

akhlak dan kecerdasan emosional.43

Seorang anak tidak hanya

membutuhkan pembinaan dan pengembangan kemampuan

intelektualitas, tetapi juga membutuhkan pengembangan kemampuan

kinestetis (kecerdasan fisik). Hal ini diperlukan agar anak kelak dapat

memanfaatkan potensi jasmaniahnya secara baik, di samping itu baik

bagi kesehatan dan kebugaran tubuh.44

Keterkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang

berkaitan dengan akal termasuk juga perlindungan terhadap penguatan

dan perwujudan hak akal ( hak berpendapat). Sejak dini, sorang anak

memberikan nama anak dan memilih nama yang baik. Sebagaimana hadist

Nabi:

إنكمتدعوني ومالقيامةبأسائكموأساءآبائكمفأحسنواأساءكمLihat dalam Abu Daud, Sunan Abi> Da>ud, Kita>b al-Adab Ba>b fi> Taghyi>r al-

Asma>’, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004 ), vol. 2, no hadist 4948, 372. 41

Ali Gufran, Lahirlah dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui (Jakarta: Amzah, 2007), 117.

42 Lihat QS. Al-Muja>dalah: 11.

43 Anas bin Ma>lik meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

أكرمواأولادكموأحسنواأدبهم

Lihat Ibnu Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, Kita>b al-Adab Ba>b Birr al-Wa>lid wa al-

Ih}sa>n ila> al-Bana>t, vol. 2, no hadist 3671, 395. 44

Dalam rangka pembinaan dan pendidikan jasmani Rasulullah

menganjurkan anak-anak dan remaja muslim untuk giat berolah raga. Di

antaranya lihat Abu Abad al-Rah}man al-Nasa>i , Sunan al-Nasa>i, Kita>b al-Khail

Bab Ta’di>b al-Rajul Farasah (Beirut: Da>r al-Fikr, 2005), vol. 6, no hadist 3577,

224.

37

mesti dididik dan dilatih untuk mengungkapkan fikiran dan pendapatnya

untuk kemudian diberikan penghargaan dan tuntunan. Nabi saw sangat

menghormati dan menghargai fikiran dan pendapat seorang anak sesuai

dengan tingkat perkembangan pemikirannya. Beliau memberikan

kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat kepada anak ketika

mereka telah memiliki potensi dan kemampuan akal yang memadai,

terutama berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri. Pendidikan dan

penyadaran terhadap hak-hak anak dalam mengeluarkan pendapat juga

pernah dilakukan Nabi dalam persidangan ketika terjadi persengketaan

pengasuhan anak antara sepasang suami istri. Masing-masing pihak

suami maupun istri mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak

atas pengasuhan anak. Kemudian Nabi bertanya kepada anak tersebut:

‚hai anak, ini ayahmu dan ini ibumu, pilihlah siapa yang engkau

kehendaki. Lalu anak tersebut mengambil tangan ibu dan pergi

bersamanya.‛45

Hak anak yang berkaitan dengan harta adalah hak atas nafkah,

hak keadilan dalam pemenuhan kebutuhan, dan hak mendapatkan harta

warisan. Seorang anak wajib untuk diberi nafkah untuk kehidupan dan

kelangsungan hidupnya. Kewajiban ini dibebankan kepada ayah karena

ayah sebagai kepala keluarga.46

Namun tidak menutup kemungkinan

bahwa seorang ibu juga memikul tanggung jawab biaya nafkah. Dalam

hal pemenuhan bebutuhan anak, orang tua dituntut untuk berbuat adil di

antara anak-anaknya dalam segala hal, baik dalam hal nafkah maupun

pemberian lainnya.47

Kemudian hak untuk mendapatkan harta warisan

dari orang tua. Terkait dengan bekal harta benda untuk masa depan

anak, islam menggariskan kebijakan agar orang tua meninggalkan harta

warisan yang cukup bagi anak-anak mereka untuk bekal kehidupannya.

Islam melarang prilaku boros dan meninggalkan anak keturunan dalam

kefakiran. Dalam sebuah hadis Rasulullah melarang seseorang yang

ingin mewaqafkan seluruh hartanya sedangkan ia masih memiliki

45

Lihat Abu Abad al-Rah}man al-Nasa>i, Sunan al-Nasa>i, Kita>b al-

T{ala>q Ba>b Isla>m Ah}ad al-Zaujaiyn wa Takhyi>r al-Walad, vol. 6, no. hadist

3493, 186, dan Abu Abad al-Rah}man al-Nasa>i, Sunan al-Nasa>i al-Kubra>, vol. 3,

no. Hadist 5690, 381. 46

Lihat QS. Al-Baqarah ayat 233. 47

Riwayat yang menceritakan tentang pentingnya berbuat adil

dalam hal pemberian kepada anak-anak dapat dilihat dalam al-Ima>m al-

Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Kita>b al-Hibah wa Fadhliha> wa al-Tah}ri>dh ‘Alaiha>

Ba>b al-Ishha>d fi> al-Hibah, vol. 2, no hadist 2587, 212.

38

keluarga yang lebih berhak terhadap harta tersebut.48

Rasulullah sangat

membenci orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam

memberikan nafkah untuk keluarganya.

2. Kedudukan, Hak, dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam

Konteks Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Secara filosofi, anak sebagai bagian dari generasi muda,

sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan

penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang

memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus,

memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.49

Kedudukan anak sebagai sumber harapan perlu mendapatkan perhatian

yang serius terutama oleh suatu bangsa dan negara. Eksistensi anak

harus senantiasa dijaga, dipelihara dan diperlukan untuk pembinaan,

bimbingan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan

fisik, mental, sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang

akan membahayakan anak sebagai generasi muda bangsa.50

Dalam perspektif hukum tata negara, komitmen negara untuk

melindungi warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan

terhadap anak dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-undang

Dasar 1945.51

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negara

48

Lihat dalam al-Ima>m al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Kita>b al-

Was}a>ya> Ba>b An Yatruk Warastatahu Aghniya>-a Khairun min an Yatakaffafu>

al-Na>s, vol. 2, no hadist 2742, 262.

Rasulullah juga sangat membenci orang-orang yang tidak

bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarganya. Kecaman ini

terekam dalam hadis Nabi:

الي وانع ث ناأبوإسحاقعنوىببنجابر سفيانحد كثيرأخب رنا ث ناممدبن حد ا نعبداللوبنعمروااللو «كفىبالمرءإثاأنيضيعمني قوت»-عليووسلمصلىالله-رسو

cukuplah berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Lihat dalam Abu Daud, Sunan Abi> Da>ud, Kitab al-Zaka>h Ba>b fi> S{ilah al-Rah}m,

vol. 1, no hadist 1692, 394. 49

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 76.

50 Tian Puspita Sari, ‚Singkronisasi Hak-hak Anak dalam Hukum

Positif Indonesia: Kajian Hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan,‛ Jurnal Ilmu Hukum 14, No. 2 (September 2011) : 347-366.

51 Lihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV: ‚Kemudian dari

pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

39

sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV

yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2001 MPR RI melakukan amandemen ke 3 terhadap

undang-undang Dasar 1945 sehingga secara khusus diatur mengenai

perlindungan hukum mengenai hak-hak anak, sebagaimana dinyatakan

dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2): ‚setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.‛52

Dengan demikian,

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah secara konstitusional

memiliki landasan hukum yang sangat kuat di negara Republik

Indonesia.

Secara definitif, UUD 1945 tidak secara langsung

menyebutkan definisi tentang anak. Pemahaman dan pemberian makna

terhadap anak dapat dilihat dalam pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi:

‚fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.‛ Hal ini

mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum

nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk

kesejahteraan anak, artinya anak tersebut merupakan tanggung jawab

pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia

sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan

tercantumnya berbagai ketentuan di dalam KUHPer (Burgelijke Wetbook) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap

anaknya secara timbal balik.53

Jika diperhatikan dari perkembangan

hukum setelah Indonesia merdeka, perlindungan hukum terhadap anak

memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan untuk

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial‛. 52

Secara eksplisit Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan Hak

Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan Pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat

dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak

dimaksud harus dialamatkan pada anak dan bukan monopoli manusia dewasa,

lihat Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Bandung: CV Mandar Maju,

2009), 2. 53

Lihat KUHPerdata Pasal 104: ‚Suami Istri dengan hanya

melakukan perkawinan telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan

mendidik anak mereka.‛ Apabila terjadi proses perceraian berupa permohonan

terhadap perpisahan meja, dan tempat tidur dapat diajukan tanpa alasan salah

satu syaratnya adalah suami dan istri harus membuat perjanjian dengan akta

autentik mengenai perpisahan diri mereka, mengenai penunaian kekuasaan

orang tua, dan mengenai usaha pemeliharaan serta pendidikan anak-anak

mereka, lihat KUHPer Pasal 237 Ayat (1).

40

juga ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

di antaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang

dilahirkan sebagai akibat perkawinan, yang mana kewajiban hukum

orang tua tersebut adalah merupakan hak hukum bagi anak-anaknya.54

Perlindungan hukum terhadap anak di dalam UU Perkawinan tersebut

kemudian dipertajam lagi dengan ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak yang menekankan bahwa anak adalah

seseorang yang harus memperoleh hak-haknya yang dari hak-hak

tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara

wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.55

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai seorang manusia

juga ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan meratifikasi

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (The Convention on The Rights of The Child) yang disahkan berdasarkan Keputusan Presiden RI

Nomor 36 Tahun 1990, sehingga Konvensi PBB tersebut telah menjadi

hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.56

Begitupun dalam KHI atas Instruksi Presiden RI Tahun 1991 juga

secara tegas menjamin hak-hak anak yang orang tuanya bercerai.57

Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai manusia juga telah diperkuat

dengan ditetapkannya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa: ‚pemenuhan hak-hak anak,

pelaksanaan kewajiban, dan tanggung jawab orangtua, keluarga,

masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan

terhadap anak dalam segala aspeknya, hal mana upaya tersebut

merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional untuk memajukan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan

masyarakat bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga dan

54

Lihat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1): kedua

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara sebaik-

bakinya, dan (2): kewajiban orang tua yang dimaksud pada Ayat (1) berlaku

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 55

Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 1979 dalam Ketentuan Umum

Pasal 1 poin 1. 56

Rika Saraswari, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 15.

57 Lihat KHI Pasal 149 butir d: ‚bahwa bilamana perkawinan putus

karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk

anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.‛ Lihat juga Pasal 156 butir

a-f.

41

memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang

dibebankan oleh hukum kepadanya.58

Pada tahun 2002 lahirlah UU No. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak telah

menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan

yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak

anak. Adapun Pasal 21 Ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa negara,

pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung

jawab dan menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku,

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status

hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak tersebut.59

Sementara itu, dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap

anak terutama dalam ruang lingkup lingkungan keluarga rumah tangga,

pemerintah juga telah menetapkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang

Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan

menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum

bertanggung jawab terhadap keluarga terutama anak, akan tetapi tidak

melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai

telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.60

Seiring dengan

meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap anak dan meningkatnya

kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan legislatif bersama

pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap

Undang-undang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014

perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang

Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat

yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus

58

Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal

52-66. 59

Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal

20-21. 60

Lihat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 5-9. Secara khusus Pasal 9 Ayat (1)

menegaskan: ‚Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan kepada orang tersebut.‛

42

mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.61

Istilah anak

dalam hukum positif di Indonesia berbeda-beda dengan berpijak pada

perbedaan batas umur yang ditetapkan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang ada. KUHP menyebutkan bahwa perbedaan

anak-anak dengan yang telah dewasa apabila anak belum mencapai

umur 16 tahun.62

KUHPer mengatakan bahwa seseorang itu belum

dikatakan dewasa jika orang tersebut belum genap berumur 21 tahun

dan tidak lebih dahulu telah menikah (belum menikah).63

Pengertian

yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam

UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan. Pengertian tentang anak diletakkan

sama makna dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang

belum mencapai usia batas legitimasi hukum (21 tahun) sebagai subjek

hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh

perundang-undangan.64

UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979

menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 tahun dan belum pernah kawin,65

begitupun dalam KHI.66

Dalam

Convention on The Rights of Child yang telah diratifikasi oleh

Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 39 tahun 1990 disebutkan

bahwa anak adalah yang berusia 18 tahun ke bawah dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut demi

kepentingannnya.67

UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

61

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan anak di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2009), 1, dan Kitab Undang-undang Hukum

Perdata pasal 330 ayat (1). 62

Sebagaimana dipahami dalam KUHP Pasal 45 yang menyatakan

bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena

melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun dapat

menentukan: ‚memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada

orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau

memerintahkan supaya yang bersangkutan diserahkan kepada pemerintah tanpa

pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu

pelanggaran. ‚ 63

Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2003), 3. 64

Maulana Hassan Wadong, Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Crasindo, 2000), 19, dan lihat Undang-undang

Perkawinan No.1 Tahun 1974 terutama Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan

Pasal 50 ayat (1) yang menjelaskan tingkat kedewasaan bagi seorang anak. 65

Lihat UU No. 4 Tahun 1979 dalam Ketentuan Umum Pasal 1

Ayat (2). 66

Lihat KHI Pasal 149, dan Pasal 156. 67

Lihat Konvensi Hak Anak Tahun 1989 pasal 1.

43

dipahami bahwa anak adalah yang belum berumur 18 tahun dan belum

pernah menikah.68

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tetang Hak Asasi

Manusia menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia

di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

dalam kandungan. UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa

pengertian anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun.

Senada dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang belum berumur 18

tahun.69

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 peruabahan atas Undang-

undang No.23 Tahun 2002 pasal 1 point 1 menjelaskan bahwa anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang

masih berada di dalam kandungan.

Berkaitan dengan hak anak, menurut UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak bahwa hak anak merupakan bagian dari hak

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Menurut Sudikno

Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang harus dilindungi,

kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif sebagai hukum

subjektif. Hak bukan merupakan kumpulan kaedah atau peraturan,

melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak

individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak

lawan.70

Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan

pemenuhan hak-hak anak yang harus dilindungi dan dijaga, pada

hakikatnya bertumpu pada UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar

Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tahun 1990 kemudian diserap

ke dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Terdapat empat

prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak yang

diserap ke dalam UUPA yaitu pertama, prinsip non diskriminasi (non

68

Lihat UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan dalam Pasal 1

ayat (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum

pernah kawin. Dalam pasal ini dipahami bahwa anak adalah yang belum berusia

18 tahun. 69

Lihat UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak

bahwa pengertian anak dapat dipahami dari Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

‚anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah

telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan

tidak pidana,‛ 70

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta: Liberty, 1995), 42-43.

44

discrimination), artinya semua hak yang diakui dan terkandung di dalam

Konveksi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa

adanya pembedaan.71

Kedua, prinsip terbaik bagi anak (best interest of the child) yaitu, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah

atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah atau badan-

badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi

pertimbangan paling utama.72

Ketiga, prinsip atas hak hidup,

kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival, and development) yaitu bahwa negara peserta konvensi mengakui bahwa

setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan73

dan negara-

negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan

hidup dan pengembangan anak.74

Keempat, prinsip penghargaan

terhadap pendapat anak (respect for the views of the child) yakni bahwa

pendapat anak jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi

kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan

keputusan.75

Penegasan hak anak dalam UUPA yang merupakan legalisasi

hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasinal menciptakan

norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak

sebagaimana terdapat dalam pasal 4 sampai pasal 18.76

Secara ringkas,

hak-hak anak dalam UUPA adalah setiap anak berhak untuk dapat

71

Prinsip ini tertuang dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2 (ayat 1):

‚Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konveksi ini bagi setiap anak dalam jurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pandangan-pandangan lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah. Pasal 2 ayat (2): ‚negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali atau anggota-anggota keluarga anak.‛

72 Konvensi Hak anak Pasal 3 ayat (1).

73 Konvensi Hak anak Pasal 6 Ayat (1).

74 Konvensi Hak Anak Pasal 6 Ayat (2).

75 Prinsip ini tertuang dalam Konvensi Hak anak Pasal 12 Ayat (1)

dan (2). 76

Muhammad Joni, Hak-hak Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga (Jakarta: KPAI, t.t), 11.

45

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi, berhak atas suatu nama sebagai

identitas diri dan status kewarganegaraan, berhak beribadah menurut

agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan

dan usianya dalam bimbingan orang tua, berhak untuk mengetahui

orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri, berhak

memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial, berhak memperoleh

pendidikan dan pengajaran, berhak menyatakan dan didengar

pendapatnya, berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,

bergaul, bermain, berekreasi dan berkreasi, anak menyandang cacat

berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaaan taraf

kesejahteraan. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi,

penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan,

dan erlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak untuk memperoleh

perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan

dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan

dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan

dalam peperangan. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari

sasaran penganiayaan, penyiksaan, ataupenjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi, berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Stiap

anak yang dirampas kebebasnnya berhak mendapat perlakuan secara

manusiawi dan penempatannya dipisahkan dai orang dewasa, berhak

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya, berhak membela diri

dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak. Setiap anak yang

menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan

dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Setiap anak yang menjadi

korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan

bantuan lainnya.77

Adanya revisi UUPA No 23 Tahun 2002 menjadi UUPA No.

35 tahun 2014 mengakibatkan adanya perubahan dan penambahan

beberapa poin yang berkaitan dengan hak-hak anak yaitu pertama, pada

pasal 6 dirubah sehingga berbunyi: ‚setiap anak berhak untuk beribadah

menurut agamanya, berpikir dan berkespresi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.‛ Kedua, pasal 9

ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi: ‚setiap anak berhak

mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan

kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama

77

Lihat UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 4-18.

46

peserta didik, dan/ atau pihak lain. Ketiga, pada pasal 9 ayat 2 dan pasal

12 terdapat perubahan kalimat ‚anak yang menyandang cacat‛ diganti

dengan ‚anak penyandang disabilitas.‛ Keempat, pada pasal 14

ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi: ‚dalam hal terjadi pemisahan

sebagaiaman yang dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak bertemu

langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang

tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya

sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Kelima, pasal 15 terkait

dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu

perlindungan dari kejahatan seksual.

Hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia juga disebutkan dalam undang-undang No. 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

tantang Perkawinan. Pada hakikatnya, hak-hak anak yang disebutkan

dalam undang-undang di atas semuanya sudah dirangkum dan sudah

dilengkapi oleh Undang-undang Perlindungan Anak sebagai undang-

undang payung (umbrella’s law) yang secara sui generis mengatur hak-

hak anak.

B. Hadanah dalam Perspektif Fikih

Rumah tangga tidak akan sempurna kecuali dengan kepastian

nasab seorang anak kepada bapaknya, supaya tidak kehilangan silsilah

keturunan. Penyusuan merupakan awal dari tegaknya kehidupan seorang

anak. Pemeliharaan anak pada fase-fase lemah mereka dan masa kanak-

kanak yang sangat memerlukan perlindungan dan penjagaan. Perwalian

atas diri dan harta mereka. Kebutuhan anak pada orang yang mengurusi

mereka dalam perawatan dan pengajaran, serta memberi nafkah sebelum

mereka baligh. Oleh karena itu, anak memiliki lima macam hak, yaitu

hak nasab, hak penyusuan, hak hadanah hak perwalian, dan hak

nafkah.78

Hadanah diambil dari kata al-h}id}n yang secara etimologi

berarti di bawah ketiak, dada, serta pinggul. Al-h}id}n juga berarti al-janbu yaitu sisi/ samping atau merengkuh ke samping.

79 Hadanah secara

terminologis didefenisikan oleh ulama Hanafi yaitu mendidik,

memelihara anak-anak, serta memantu mereka melaksanakan segala

78

Wahbah Al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, 10, 7245. 79

Lihat Muhammad ibn Mukarram ibn Manz}u>r al-Afri>qi> al-Mis}ri>,

Lisa>n al-‘Arab (Beirut: Da>r S{a>dir, t.t), Vol. 13, 122.

47

pekerjaan mereka dalam masa umur tertentu yang dilakukan oleh orang

yang mempunyai hak dalam pemeliharaan .80

Hadanah menurut ulama

Maliki adalah memelihara dan membantu orang-orang yang lemah

(tidak mampu) melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri, artinya

mengurusi mereka dalam hal pakaian, makanan, tidur, dan pendidikan.81

Hadanah menurut ulama Syafii adalah memelihara orang yang tidak

mampu mengerjakan tugasnya sendiri karena belum mumayiz seperti

anak-anak, orang gila (junun), dan idiot (ma‘tu>h) .82 Hadanah menurut

ulama Hambali adalah memelihara anak yang masih kecil, orang gila,

idiot, serta mendidik mereka dengan segala yang dapat mendatangkan

kemashlahatan untuk mereka.83

Hadanah menurut ulama kontemporer

sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili merupakan

pemeliharan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau

bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu

mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayiz seperti anak-

anak, orang dewasa tetapi gila.84

Berdasarkan beberapa defenisi yang

telah dijelaskan di atas dapatlah disimpulkan bahwa hadanah adalah

sebuah upaya mengasuh, dan mendidik orang yang belum bisa

mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh orang yang pantas

melakukan pengasuhan dengan tujuan melindungi mereka dari segala

yang dapat menganggu keberlangsungan kehidupan mereka.

Hadanah merupakan salah satu di antara aturan hukum yang

masih patut untuk diperhatikan dalam konteks kekinian karena

menyangkut kepentingan anak sebagai aset masa depan agama dan

bangsa. Ketentuan awal dalam masalah pengasuhan bahwa seorang anak

diasuh oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tualah yang menjaga,

melindungi, serta mengurus segala keperluan anak dengan segenap cinta

80

Lihat dalam ‘Ala>’ al-Di>n Abi Bakr ibn Mas‘u>d al-Ka>sa>ni>, Bada>i’ al-Sana>i‘ fi Tarti>b al-Shara>i‘ vol. 4, 40.

81 Lihat Muhammad ibn Abdillah al-Kharshi> al-Ma>liki> Abu

Abdillah, Sharh} Mukhtas}ar Khali>l li al-Kharshi> (al-Mat}ba‘ah al-Ami>riyyah al-

Kubra>, 1317 H ), vol. 4, 207. 82

Lihat Shams al-Di>n Muhammad ibn Abi> al-Abba>s Ahmad ibn

H{amzah Shiha>b al-Di>n al-Ramli>, Niha>yah al-Muhta>j ila> Sharh al-Minha>j (Beirut:Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), vol. 7 225.

83 Lihat al-Bahu>ti> Mans}u>r ibn Yu>nus al-H{anbali>, Kashsha>f al-Qina>‘

‘an Matn al-Iqna>‘ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1982), vol. 5, 495. 84

Wahbah Al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, vol. 10,

7295-7296.

48

kasih dan sayang.85

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib.

Ulama fikih sepakat tentang kewajiban pemeliharaan anak yang masih

di bawah umur86

karena pada masa tersebut mereka membutuhkan

pengawasan, penjagaan, dan pemeliharaan. Membiarkan mereka tanpa

ada yang mengurus berarti membiarkan mereka dalam bahaya.

Membiarkan anak dalam bahaya akan merusak eksistensi jiwa dan

pertumbuhan mereka di masa mendatang.

Pemeliharaan anak berkaitan dengan beberapa hak. Dari sisi

anak kecil, ia mempunyai hak untuk tetap hidup dan tumbuh. Dari sisi

pengasuh (ha>d}in) memiliki hak untuk mendidik anak yang diasuhnya

(mah}d}u>n) serta memeliharanya. Sedangkan dari sisi pemeliharaan jiwa

insani, hadanah merupakan hak masyarakat untuk memberi kehidupan

bagi jiwa manusia dan memeliharanya, dan yang terakhir ini disebut

dengan hak Allah swt.87

Oleh karena masing-masing mempunyai hak,

sehingga ketiga macam hak di atas menimbulkan kerancuan ketika

dikaitkan dengan hak hadanah apakah ia menjadi hak hamba (hak h}a>d}in

atau hak mah}d}u>n), hak keduanya (berserikat antara h}a>d}in dan mah}d}u>n),

atau merupakan hak Allah. Konteks tersebut menimbulkan kebolehan

menggugurkan hak bagi yang memilikinya atau mungkin sebaliknya

tidak boleh mengugurkan hak tersebut, karena di antara ciri

keistimewaan hak hamba adalah boleh digugurkan, sedangkan di antara

keistimewaan hak Allah adalah tidak boleh digugurkan.88

Oleh karena

itu lah para fukaha berbeda pendapat tentang hak hadanah dan hak siapa

yang terlebih dahulu didahulukan.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hadanah merupakan hak

h}a>d}in dan mah{d}u>n sekaligus. Ini merupakan pendapat sebahagian ulama

85

Ketentuan tentang kewajiban orang tua dapat dilihat dalam QS.

al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan para ibu untuk

menyusukan anaknya dan menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan

anak menjadi beban yang yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun

pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat

di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak juga. 86

Baca Ibn Quda>mah, al-Mughni> bab Man Ahaqqu bi Kafa>lah al-T{ifl (Beirut: Da>r al-Fikr, 1405 H), Vol. 9, 298-299. Baca juga Mans}u>r bin

Yunus bin Idris al-Bahu>ti>, Kashsha>f al-Qina>‘ ‘an Matn al-Iqna>‘ (Beirut: Da>r al-

Fikr, 1402 H), Vol. 6, 495-496. 87

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak) (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2004), 103.

88 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak (Metode Islam dalam

Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak), 104.

49

Hanafi,89 sebahagian ulama Maliki,90

dan Ibn al-Qayyim (691-751 H)

dari ulama Hambali.91 Pendapat kedua berpandangan bahwa hadanah

merupakan haknya h}a>d}inah. Ini merupakan pendapat yang difatwakan

oleh sebahagian ulama Hanafi,92 pendapat yang masyhur dari kalangan

Maliki,93 dan pendapat dipegangi oleh ulama Syafii

94 kecuali jika

menafkahi anak yang diasuh menjadi kewajibannya, dan ini pendapat

yang masyhur di kalangan ulama Hambali.95 Pendapat ketiga

mengatakan bahwa hadanah merupakan hak mah}d}u>n. Ini merupakan

pendapat yang difatwakan oleh sebahagian ulama Hanafi,96 Maliki,97

dan pendapat sebahagian ulama Syafii.98 Pendapat yang keempat

mengatakan bahwa hadanah merupakan hak Allah. Jika hadanah

merupakan hak Allah berarti hadanah tidak dapat digugurkan sekalipun

diinginkan oleh h}a>d}in dan h}a>d}in harus dipaksakan untuk melakukan

hadanah kecuali ada uzur yang menghalangi pelaksanaannya. Alasan

mereka menganggap bahwa hadanah merupakan hak Allah karena

hadanah disyariatkan untuk memelihara jiwa, sedangkan menjaga jiwa

merupakan salah satu hak bagi Allah swt. Ini merupakan pendapat yang

89

Baca Muhammad Ami>n ibn Umar ‘A>bidi>n, al-Da>r al-Mukhta>r wa H{a>shiyah ibn ‘A>bidi>n (Riyadh: Da>r A>lim al-Kutub, 2003), vol. 3, 560.

90 Baca al-H{it}a>b Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahma>n

al-Maghribi>, Mawa>hib al-Jali>l fi> Sharh Mukhtas}ar Khali>l tahqi>q Zakariya

‘Ami>ra>t (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), vol. 4, 215. 91

Baca Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Za>d al-Mi‘a>d fi Hadyi Khairi al-‘Iba>d (Muassasah al-Risa>lah, 1998), vol. 5, 403-404.

92 Baca Kama>l al-Din Muhammad ibn Abd al-Wa>hid al-Sayawa>si>

ibn al-Hima>m, Sharh Fath al-Qadi>r (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003),

vol. 4, 330. 93

Lihat lagi al-H{it}a>b Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-

Rahma>n al-Maghribi>, Mawa>hib al-Jali>l fi> Sharh Mukhtas}ar Khali>l tahqi>q

Zakariya ‘Ami>ra>t, vol.4, 215. 94

Baca Shams al-Di>n Muhammad ibn Abi> al-Abba>s Ahmad ibn

H{amzah Shiha>b al-Di>n al-Ramli>, Niha>yah al-Muhta>j ila> Sharh al-Minha>j, 231. 95

Lihat al-Bahu>ti> Mans}u>r ibn Yu>nus al-H{anbali>, Kashsha>f al-Qina>‘ ‘an Matn al-Iqna>‘, 496.

96 Baca Zainuddin ibn Naji>m, al-Bah}r al-Ra>iq Sharh Kanz al-Daqa>iq

(Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), vol. 4, 180. 97

Baca al-Mawa>q Abu> Abdillah Muhammad ibn Yu>suf ibn Abi al-

Qa>sim bin Yu>suf al-‘Abdari>, al-Ta>j wa al-Ikli>l li Mukhtas}ar Khali>l (Beirut: Da>r

al-Fikr, t.t), vol. 5, 597. 98

Lihat lagi Shams al-Di>n Muhammad ibn Abi> al-Abba>s Ahmad ibn

H{amzah Shiha>b al-Di>n al-Ramli>, Niha>yah al-Muhta>j ila> Sharh al-Minha>j, 231.

50

difatwakan oleh sebahagian fukaha ‘Ibad}iyyah–salah satu kelompok

khawarij,99

dan fukaha Maliki.100

Kelompok kedua berpendapat sesungguhnya hadanah

merupakan hak mah}d>u>n, karena itu ibu tidak mempunyai hak

menggugurkannya dan ia dipaksa untuk melakukan tugas tersebut.

Pendapat ini dipedomani oleh sebagian fuqaha mazhab Hanafi

diantaranya Abu> al-Laits, dikuatkan oleh al-Kammal bin Hammam

dalam Fath al-Qadi>r. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab

Maliki dan Syafii.101

Dalil yang mereka gunakan adalah QS. Al-Baqarah

ayat 233. Kelompok ketiga mengatakan hadanah merupakan hak

h}a>d}inah (ibu). Jika hadanah merupakan hak h}a>d}inah maka ia mempunyai

hak untuk menggugurkan tugas hadanah kecuali jika menafkahi mah}d}u>n

juga kewajibannya. Inilah pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafii, dan

mazhab Maliki, mazhab Hambali, Zaidah, Imamiah, Ibad}iah, dan al-

Tsaury.102

Dalil yang mereka gunakan adalah QS. Al-T{alaq ayat 6.

Kelompok keempat berpandangan bahwa hadanah merupakan hak ibu

dan hak anak. Ini merupakan pendapat fuqaha mazhab Maliki, dan

pendapat pilihan fuqaha mazhab Ibad}iah.103 Wahbah Zuhaili

menambahkan (berdasarkan pendapat ulama yang ahli di bidangnya),

bahwa hadanah berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak

h}a>d}in, hak mah}d}u>n, dan hak ayah atau orang yang bertindak selaku

wakilnya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan.

Namun jika bertentangan maka yang didahulukan adalah hak mah}d}u>n.104

Permasalahan hadanah identik dengan pemeliharan anak

setelah terjadinya perceraian, karena peristiwa perceraian menimbulkan

99

Baca At}fi>sh Muhammad ibn Yu>suf, Sharh al-Nail Shifa>’ al-‘Ali>l (Jeddah: Maktabah al-Irsha>d, t.t), vol. 13, 342.

100 Baca Abu> al-H{asan Ali ibn Abd al-Sala>m al-Tasawwuli, al-

Buhjah fi> Sharh al-Tuh}fah (Beirut: Da> al-Fikr,1991), vol. 2, 756. 101

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak), 103, sebagaimana bersumber dalam kitab Radd al-Mukhta>r,

Fath al-Qadi>r, Mawa>hib al-Jali>l, H{ashiah al-Barma>wi>, Niha>yah al-Muh}ta>j, dan

Sharh al-Nayl. 102

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak), 105.

103 Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahma>n al-T{arablusiy al-

Hat}t{ab, Mawahib al-Jali>l Sharh Mukhtas}ar Khalil (Mat}ba‘ah al-Sa‘a>dah, 1329

H), vol. 2, 271. 104

Wahbah Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuhu, Vol. 10,

7297.

51

dampak yang berarti bagi anak dan tidak jarang pula terjadinya

perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Masing-masing merasa

bahwa mereka yang paling berhak dalam mengurus dan memelihara

anak terutama yang masih berada di bawah umur. Oleh karena itu,

fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang

berhak mengurus hadanah berdasarkan kemashlahatan anak yang

dipelihara.

Dalam literatur fiqih, ada dua periode bagi anak dalam

kaitannya dengan hadanah, yaitu masa sebelum mumayiz dan masa

sesudah mumayiz. Periode sebelum mumayiz merupakan periode di

mana seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat

dengan yang berbahaya untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya, dalam

periode ini seorang anak wajib untuk diasuh. Periode sebelum mumayiz

adalah dari waktu lahir sampai anak usia mumayiz. Penentuan batas usia

anak yang sudah mumayiz ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafi105

berpendapat bahwa usia mumayiz adalah sampai anak tersebut mampu

mengurus diri sendiri dalam keperluan makan, minum, pakaian, dan

bersuci yaitu kira-kira usia tujuh tahun atau delapan tahun. Namun ada

juga pendapat lain mengatakan usia mandiri itu adalah sembilan tahun.

Anak perempuan lebih utama diasuh oleh pihak wanita (ibu atau nenek)

hingga mencapai usia haid atau usia remaja karena mereka

membutuhkan pengetahuan tentang kewanitaan, akhlak wanita, dan tata

cara megurus rumah, dalam hal ini ibu lah yang lebih mampu

mendidiknya. Usia remaja bagi anak perempuan adalah sembilan atau

sebelas tahun.106

Ulama Maliki berpendapat,107

masa hadanah bagi anak

laki-laki selesai hingga ia baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit

menurut pendapat yang masyhur. Adapun bagi anak perempuan masa

hadanahnya hingga ia menikah. Ulama Syafii berpendapat,108

masa

105

Lihat ‘Ala>’ al-Di>n al-Ka>sa>ni>, Bada>i’ al-Sana>i‘ fi Tarti>b al-Shara>i‘, vol. 4, 42-44. Lihat juga Muhammad bin Ali Muhammad bin Ali bin

Abdirrahman al-H{anafi> al-H{as}kafi>, al-Durr al-Mukhta>r (Beirut: Da>r al-Kutub

al-‘Ilmiyyah, 2002), 255-256. 106


7322-7323. 107

Lihat Abu> al-Baraka>t Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-

Dardi>r, Al-Sharh}} al-S{agi>r ‘ala> Aqrab al-Masa>lik ila> Madzhab al-Ima>m Ma>lik,

Vol. 2, 755. Lihat juga Muhammad bin Ahmad Juzai al-Kalbi> al-Gharna>t{i>,

Qawa>ni>n al-Fiqhiyyah, 224. 108

Lihat Abu> Isha>q Ibra>hi>m ibn Ali ibn Yu>suf al-Shira>zi>, Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Ima>m al-Shafi‘i (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,

1995), Vol. 3, 164. Baca juga Muhammad al-Khat}i>b al-Sharbi>ni>, Mughni> al-

52

pengasuhan anak yang belum mumayiz sampai menginjak usia tujuh

tahun atau delapan tahun. Ulama Hambali sependapat dengan ulama

Syafii,109

yaitu jika anak lelaki yang normal (tidak idiot) sudah

mencapai usia tujuh tahun maka ia dipersilakan untuk memilih salah

satu dari kedua orang tuanya kalau memang kedua orang tuanya berebut

untuk mengurusnya. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai usia

tujuh tahun maka sang ayah yang lebih berhak untuk mengurusnya

tanpa diberi kesempatan untuk memilih menurut ulama Hambali. Hal ini

berseberangan dengan pendapat ulama Syafii. Alasannya karena tujuan

hadanah adalah untuk kemashlahatan, dan bagi perempuan di atas tujuh

tahun kemashlahatan bisa tercipta jika ia diurus oleh ayahnya.

Jika suami istri bercerai dan mereka memiliki anak di bawah

umur, maka ibu lebih utama dan lebih berhak untuk mengasuhnya.

Menurut Imam al-Juwayni (419H-478H) bahwa ibu lebih utama dalam

hak hadanah telah menjadi kesepakatan di antara sahabat-sahabat

Nabi.110

Pengasuhan seorang ibu terhadap anaknya dianggap pengasuhan

yang ideal, karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang

dan sabar dalam mendidik.111

Kasih sayang dan keibuan menjadi faktor

idealnya sebuah pengasuhan. Ibnu Qudamah (541H-629H) seorang

pakar hukum Islam dari kalangan Hambali dalam kitabnya al-Mughni menegaskan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam

masalah tersebut.112

Keutamaan dan lebih berhaknya seorang ibu dalam hadanah

anak di bawah umur harus memenuhi sejumlah persyaratan dan tidak

terdapat penghalang persyaratan dalam pengasuhan anak. Ibnu Mundzir

(242H-318H) menuturkan adanya ijmak dalam hal ini.113

Dalil-dalil

Muhta>j ila> Ma‘rifati Ma‘a>ni> Alfa>z}i al-Minha>j (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2000), Vol. 5, 198. 109

Muhammad al-Khat}i>b al-Sharbi>ni>, Mughni> al-Muhta>j ila> Ma‘rifati Ma‘a>ni> Alfa>z}i al-Minha>j, Vol. 5, 199.

110 Baca Imam al-H{aramayn Abu> al-Ma‘a>li al-Juwayni, Niha>yat al-

Mat}lab fi> Dira>yat al-Madhhab bab Ayyu al-Wa>lidayn Ah}aqqu bil Walad

(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), vol. 9, 608. 111


7296. 112

Lihat lagi Ibn Quda>mah, al-Mughni> (Beirut: Da>r al-Fikr, 1405 H),

Vol. 9, 298-299. 113

Lihat Abu Bakar Muhammad ibn Ibra>hi>m ibn al-Mundzir al-

Naisa>bu>ri>, al-Ijma>‘ (Makkah: Maktabah Makkah a-Tsaqafiyyah, 1999), no.

Ijma’ 438, 112, lihat juga Abu Bakr Muhammad ibn ahmad ibn Abu Sahl al-

Sarakhsi>, Kita>b al-Mabsu>t} (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), vol. 5,

194-195.

53

yang mengindikasikan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak di bawah

umur adalah QS. Al-Baqarah ayat 233:

...

Dan para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.

QS. Al-Baqarah ayat 233 di atas menjelaskan bahwa Allah

memerintahkan para ibu untuk menyusui anaknya. Menyusui hanya bisa

dilakukan dalam masa pengasuhan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

ibu lebih berhak atas pengasuhan anak.114

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan

Imam Ahmad menceritakan ada seorang wanita menghadap Rasulullah

dan berkata:

ياالتامرأةأنعمروبناللوعبدعن وحجرىسقاءلووثديوعاءلوبطنكانىذاابنإنلوالرسومني نتزعوأنوأرادطلقنأباهوإنحواءلو لاف قا لمابوأحق أنت-وسلمعليواللهصلى-اللورسو

115يت نكح

Dari Abdullah ibn ‘Amr, bahwa sesungguhnya seorang wanita berkata kepada Nabi, ‚ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Ayahnya hendak mengambilnya dariku.‛ Maka berkatalah Rasulullah, ‚Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).‛

Dalam hadist di atas banyak sekali prinsip hukum yang dapat

diistinbatkan. Ulama fikih yang mengakui keberadaan hadist ini maupun

yang mengambil dalilnya dari teks umum sepakat bahwa ibu berhak

secara prioritas untuk memelihara anak dari pada ayah apabila terjadi

perceraian. Keputusan Rasulullah dalam hadist tersebut juga bisa

ditafsirkan dengan adanya pertimbangan bahwa pada umur tersebut

seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa

memperlihatkan kasih sayangnya. Begitupun anak dalam masa itu

sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya.

114

Lihat Ibnu Arabi, Ahkam al-Quran, vol 1, 204. 115

Abu> Da>ud>, Sunan Abi> Da>ud, no. Hadist 2276, 525. Lihat juga

Ah}mad ibn H{anbal, Musnad Ima>m Ah}mad ibn H{anbal (Beirut: Muasasah al-

Risa>lah, 1999), Vol. 11, No. 6707, 310. Hadist ini adalah hadist s}ahi>h sebab

sanadnya tidak ada yang terputus dan terlacak semua dengan kualitas yang

tsiqqah. Mengamalkan hadist yang s}ahi>h adalah wajib, begitu juga

menjadikannya sebagai sandaran hukum.

54

Begitupun keputusan Abu Bakar (572M-634M) dalam kasus

Umar bin Khattab (583M-644M) dengan istrinya Ummu ‘A<s}im.116

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab (583M-644M) telah

menceraikan istrinya. Lantas ketika Umar (583M-644M) mendatangi

istrinya, dan melihat anaknya ‘A<s}im sedang bersamanya, Umar (583M-

644M) hendak meminta ‘A<s}im darinya. Namun, ia menolak sehingga

keduanya saling memperebutkan ‘A<s}im. Akhirnya Umar (583M-644M)

menghadap Abu Bakar (572M-634M) dan menceritakan kejadian

tersebut. Abu bakar (572M-634M) memberi keputusan bahwa anak

Umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakan dalam riwayat di

bawah ini:

عكرمةعن لن فسوف يختاري ت زوجأو،يكب رلمابولاف قضىبكرأبإلعاصمفعاصمأمعمرخاصم:ا 117وأرحمحنوأوأرق وألطفأعطفىي:ا

Ikrimah berkata, ‚Umar dan Ummu ‘A<s}im (mantan istrinya) memperkarakan hak asuh anak mereka (‘A<s}im) kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar memutuskan hak asuh kepada istrinya (Ummu ‘A>s}im) sebelum ‘A<s}im remaja atau sebelum ia menikah sehingga nanti ia bisa menentukan pilihannya.‛ Selanjutnya Abu Bakar berkata, ‚Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang.‛ Kasus ini tersebar di kalangan sahabat dan tidak ada yang mengingkari,

sehingga bisa disebut ijmak.118

116

Ummu ‘A<s}im adalah Jami>lah binti Tsabit bin Abi Aflah al-

Ans}ari, saudari ‘A<s}im bin Tsabit. Istri Umar bin Khattab diberi kunyah Ummu

‘A<s}im karena memiliki putra bernama ‘A<s}im bin Umar bin Khattab. Nama

aslinya adalah Ashiyah, lalu Rasulullah saw memberinya nama Jami>lah. Umar

menikahinya pada tahun ke-7 setelah hijrah. Lihat dalam Abu Umar Yu>suf ibn

Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Barr ibn ‘A>s}im al-Qurt}ubi> (463H), al-Isti>’a>b fi> Ma ‘rifah al-As}h}a>b, vol 4, 254, Ibnu al-Atsi>r, Usud al-Gha>bah fi> Ma ‘rifah al-S{ah}a>bah, vol. 5, 417, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn

H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi<z al-S{ah}a>bah, vol. 8, 40. 117

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaibah. Lihat Abu Bakar Abdullah

ibn Muhammad ibn Abi> Shaibah al-Ku>fi>, al-Mus}annaf (Kairo: al-Farouq al-

H{adi>tsiyyah, 2008), Vol. 6, No. 19422, 19450-19452, 552-555. Walaupun

sebelumnya Umar bersikeras untuk mengambil anaknya ini sebelum membawa

perkara tersebut kepada khalifah Abu Bakar, namun di kemudian hari Umar

juga memberikan keputusan yang sama dalam persoalan hadanah. lihat juga

Imam Malik riwayat al-Laitsi> dalam Muwat}t}a’ al-Ima>m Ma>lik (Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), No. 1454, 421-422. 118

Lihat Ibnu Qudamah, al-Ka>fi> fi Fiqh al-Ima>m Ahmad ibn Hanbal (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), vol. 3, 244.

55

Al-Jurjawi (1905M-1956M)119

mengemukakan hikmah

pemeliharaan anak oleh seorang ibu. Di antara hikmah tersebut yaitu,

pertama, dalam soal kehidupan kemasyarakatan, fungsi perempuan

berbeda dari laki-laki. Bantuan kasih sayang terhadap anak dan

pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan

seorang ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak.

Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih

tau dalam soal pakaian, makanan, minuman, serta kesehatan, dan lain-

lain. Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak

perempuan sembilan tahun karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun

telah dapat membantu dirinya untuk memulai mengetahui tentang

sesuatu, tata cara, sopan santun, dan bergaul dengan lingkungan.

Adapun anak perempuan sampai sembilan tahun karena ia memerlukan

waktu yang agak panjang untuk bisa memelihara dirinya. Dalam hal ini

ibu lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan.

Urutan kedua setelah ibu dalam hal kepengurusan anak jika

anak tidak mempunyai ibu adalah nenek (ibunya ibu) sampai ke atas

garis keturunan karena nenek punya emosional yang sama seperti ibu

dan menyertai ibu dalam hal melahirkan dan mendapat warisan.

pendapat ini sesuai dengan yang qaul jadi>d Imam Syafii,120

Imam Malik

Imam abu Hanifah, dan Imam Ahmad.121

Imam Ahmad dalam riwayat

yang lain mengatakan bahwa nenek dari pihak ayah yang lebih berhak

mengasuh sebab bergantung kepada ‘as}abah di samping itu karena

mempunyai kesamaan dengan wanita lain dalam melahirkan dan

mendapatkan warisan sehingga wajib didahulukan.122

Adapun menurut

ulama Hambali mereka lebih mengedepankan ayah dan nenek dari pihak

ayah (ibunya ayah) setelah nenek dari pihak ibu (ibunya ibu).

119

Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tashri>‘ wa Falsafatuhu (Beirut:

Da>r al-Fikr 1994), 69-71. 120

Imam al-H{aramayn Abu> al-Ma‘a>li al-Juwayni, Niha>yat al-Mat}lab fi> Dira>yat al-Madhhab bab Ayyu al-Wa>lidayn Ah}aqqu bil Walad (Beirut: Da>r

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), vol. 9, 617. 121

Lihat dalam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal

al-Shaibani>, Musnad Ima>m Ahmad ibn H{anbal, vol. 2 446. Lihat juga dalam

Ima>m Abi> Zakariyya> Muhyiddi>n ibn Sharf al-Nawawi, al-Majmu>‘ Sharh al-Muhadzdzab (Beirut: Da>r al-Fikr, 1996), vol. 19, 429.

122 Ima>m Abi> Zakariyya> Muhyiddi>n ibn Sharf al-Nawawi, al-

Majmu>‘ Sharh a-lMuhadzdzab, vol. 19, 422, lihat juga Muhammad ibn Ahmad

ibn ‘Arafah al-Dasu>qi>, H{ashiah al-Dasu>qi> ‘ala> al-Sharh al-Kabi>r (Beirut: Da>r

al-Fikr, 1996).

56

Urutan selanjutnya orang yang berhak mengurus anak adalah

saudara perempuan (kandung) dari anak yang dipelihara sebagaimana

pendapat ulama Hanafi, Syafii dan Hambali. Selanjutnya menurut ulama

Hanafi, Hambali dan Maliki, saudara perempuan se-ibu lebih utama

karena haknya dari pihak perempuan setelah itu baru saudara perempuan

se-ayah. Adapun ulama Syafii sendiri dalam pendapat yang as}ah} mengedepankan saudara perempuan se-ayah dari pada saudara

perempuan se-ibu. Alasannya adalah sama-sama satu nasab dan bagian

warisnya sehingga terkadang bisa mendapatkan ‘as}abah warisan.

Mayoritas ulama lebih mengutamakan saudara perempuan dari pada bibi

(baik dari pihak ayah maupun ibu) selain karena mereka lebih dekat,

mereka adalah anak-anak kedua orang tua dan mereka lebih

dikedepankan dalam hal warisan.

Urutan berikutnya setelah saudara perempuan adalah bibi.

Ulama Hanafi, Hambali dan Maliki mengutamakan bibi dari pihak ibu,

bahkan Ulama Maliki lebih mengedepankan bibi dari pada ibunya ayah.

Sedangkan Ulama Syafii lebih mengedepankan bibi dari pihak ayah.

Berikutnya setelah bibi menurut Hanafi dan Syafii adalah putri-putri

dari saudara perempuan, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan urutan-

urutan orang berhak hadanah dari pihak perempuan adalah sebagai

berikut:

a. H{anafi>yah: ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah,

saudara-saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, putri-putri dari

saudara perempuan, putri-putri dari saudara laki-laki, bibi dari jalur

ayah, kemudian ashabah sesuai urutan kewarisan.

b. Ma>liki>yah: ibu, nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, nenek dari

pihak ayag, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, dan putri-putri

dari saudara.

c. Sha>fi‘i>yah: ibu, nenek dari pihak ibu, kakek dari ibu, saudara

perempuan, bibi dari pihak ibu, putri-putri saudara laki-laki, putri-

putri saudara perempuan, bibi dari pihak ayah.

d. H{ana>bilah: ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara

perempuan, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, putri saudara

laki-laki, putri saudara perempuan.

Jika anak yang akan dipelihara tidak memiliki kerabat wanita

yang berhak untuk memeliharanya seperti dalam urutan di atas, maka

hak mengasuh dan memelihara anak dilimpahkan kepada kerabat laki-

laki sesuai urutan bagian warisnya mahram. Urutan yang paling utama

adalah ayah, kakek sampai garis ke atas, kemudian saudara dan anaknya

57

sampai ke bawah, kemudian para paman dan anak-anaknya menurut

ulama Hanafi dan menurut pendapat yang sahih dari mazhab Syafii.123

Pakar fikih Indonesia Huzaemah Tahido Yanggo124

dalam

tulisannya menyebutkan urutan orang yang berhak dalam hadanah

terutama adalah ibu, setelah itu nenek dari pihak ibu. Urutan

selanjutnya setelah ibu dan nenek dari pihak ibu adalah ayah. Menurut

Huzaemah Tahido Yanggo, memperhatikan anak dengan penuh rasa

cinta dan kasih sayang hanya dapat dilakukan oleh orang tua. Tidak

seorang pun dari kerabat yang dapat menandingi mereka dalam hal ini.

Apalagi peran ayah dan kewaliannya tidak akan terputus meski tetap

berlakunya hadanah di tangan ibu dan nenek. Sang anak tetap di bawah

kewalian, bimbingan dan tanggungan, serta jaminan sang ayah. Ayahlah

yang berhak dan wajib menafkahi anak. ayah pula yang akan

memperhatikan segala perjalanan hidupnya. Jika salah satu dari ibu atau

nenek tidak ada, maka sempurnalah bagi ayah kewalian dengan kedua

belahnya.

Pengasuhan disyariatkan demi menjaga dan mengurus semua

keperluan anak. Bagi orang yang hendak memelihara anak harus

memenuhi sejumlah persyaratan agar ia memiliki hak dalam

pengasuhan. Syarat-syarat untuk memperoleh hak pengasuhan dapat

dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu syarat-syarat umum yang

mesti dipenuhi oleh pengasuh laki-laki dan perempuan, syarat-syarat

yang mesti dipenuhi oleh pengasuh perempuan saja, dan syarat-syarat

yang mesti dipenuhi oleh laki-laki.

Pertama, syarat-syarat umum yang mesti dipenuhi oleh

pengasuh laki-laki dan perempuan yang pertama adalah baligh. Fuqaha

sepakat bahwa anak kecil yang belum mumayiz tidak memiliki hak

hadanah karena ia sendiri belum mampu memelihara dan mengurus

keperluannya sendiri, terlebih lagi mengurus keperluan orang lain.125

Begitupun anak kecil walaupun sudah mumayiz menurut jumhur,

123


7301-7302. Lihat juga Ima>m Abi> Zakariyya> Muhyiddi>n ibn Sharf al-Nawawi,

al-Majmu>‘ Sharh al-Muhadzdzab, vol. 19, 430-432. 124

Baca dalam Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak), 117-118.

125 Lihat Muhammad Ami>n ibn Umar ‘A>bidi>n, al-Da>r al-Mukhta>r wa

H{a>shiyah ibn ‘A>bidi>n, vol. 3, 555-556. Lihat lagi Shams al-Di>n Muhammad ibn

Abi> al-Abba>s Ahmad ibn H{amzah Shiha>b al-Di>n al-Ramli>, Niha>yah al-Muhta>j ila> Sharh al-Minha>j, 231.

58

mereka juga tidak diperkenankan memiliki hak hadanah.126

Ma>liki>yah

berpandangan bahwa anak kecil yang sudah mumayiz dan berakal bisa

memiliki hak hadanah jika terpenuhi seluruh syarat-syarat yang lain.127

Kedua adalah berakal, karenanya orang gila dan bodoh dalam akal dan

dalam mengelola harta tidak boleh menjadi h}a>d}in karena keduanya juga

membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Ini

merupakan kesepakatan para fukaha sebagaimana yang disyaratkan oleh

Ma>liki>yah bahwa seorang h}a>d}in haruslah cerdas, seorang h}a>d}in tidak

boleh bodoh dan boros agar harta anak yang dipelihara tidak

dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu.128

Ketiga adalah

mempunyai sifat amanah. Al-Dasu>qi> dalam H{a>shiah mengatakan bahwa

amanah adalah h}ifz al-di>n.129

Fukaha sepakat bahwa orang yang tidak

mempunyai sifat hadanah tidak berhak untuk mengurus anak. Kefasikan

menjadi penghalang dalam hak hadanah sebagaimana yang difatwakan

oleh jumhur ulama dari kalangan Maliki, Syafii, dan Hambali.130

Yang

termasuk dalam kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang

fasik, pemabuk, penzina, dan sering melakukan perkara-perkara yang

haram. Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang menghalangi hak untuk

mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu yang menyia-nyiakan anak.

Ia tetap berhak dalam hadanah meskipun sudah terkenal fasik, dengan

syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan

kefasikan ibunya. Namun jika sudah mampu maka anak tersebut harus

dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak anak.

Adapun bagi laki-laki yang fasik dan pemarah maka ia sama sekali tidak

berhak mengurus hadanah.131

Syarat keempat adalah memiliki

kemampuan dalam melakukan tugas hadanah. Jadi, ketidakmampuan

yang menyebabkan orang kehilangan hak dalam mengasuh anak adalah

126

Lihat Muhammad Ami>n ibn Umar ‘A>bidi>n, al-Da>r al-Mukhta>r wa H{a>shiyah ibn ‘A>bidi>n, 556.

127 Lihat juga Muhammad ibn Ahmad ibn Arafah, H{a>shiyah al-

Dasu>qi>, pentahqiq Muhammad Abdullah (Beirut: Da>r al-Kutub ‘Ilmiyyah,

1996), vol. 2, 529. 128

Lihat al-Qa>simi> Muhammad ibn Ahmad, al-Itqa>n wa al-Ihka>m fi Sharh Tuhfah al-Hika>m (Beirut: Da>r al_kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), vol. 1, 273.

129 Lihat Muhammad ibn Ahmad ibn ‘arafah al-Dasu>qi>, H{ashiah al-

Dasu>qi> ‘ala> al-Sharh al-Kabi>r (Beirut: Da>r al-Fikr, 1996), vol. 2, 528. 130

Lihat lagi Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Arafah al-Dasu>qi>,

H{ashiah al-Dasu>qi> ‘ala> al-Sharh al-Kabi>r, vol. 2, 528. 131

Lihat Muhammad Ami>n ibn Umar A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r ala> al-Durr al-Mukhta>r ( H{a>shiyah Ibn ‘A>bidi>n) (Riyadh: Da>r ‘A<lim al-Kutub, 2003),

vol. 5, 254.

59

ketidakmampuan yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang

dalam melakukan pemeliharaan anak yang ternyata menderita sakit

yang tidak bisa melaksanakan tugas yang diembannya, terlalu tua dan

lemah yang melemahkan kemampuan untuk melakukan tugas

hadanah.132

Termasuk kategori ketidakmampuan dalam mengurus

hadanah adalah wanita karir yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga

tidak punya waktu untuk mengurus anak. Akan tetapi jika pekerjaannya

tidak menghambatnya dalam mengurus anak, maka ia tetap berhak

dalam hadanah.133

Kelima adalah seorang pengasuh mesti sehat artinya

terbebas dari penyakit kronis dan penyakit berkepanjangan/ menahun.134

Keenam adalah orang yang mengurus hadanah anak disyaratkan harus

beragama Islam menurut ulama Syafii dan Hambali. Jadi, orang kafir

tidak berhak mengurus hadanah anak orang Islam karena orang kafir

tidak punya kuasa atas orang Islam. Selain itu, juga dikhawatirkan

terjadinya pengkafiran terhadap anak yang diasuh. Akan tetapi, ulama

Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan bahwa orang yang memelihara

anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non muslim kita>bi>yah dan

ghairu kita>bi>yah boleh menjadi hadanah baik ia ibu sendiri maupun

orang lain. Rasulullah saw sendiri pernah memberi kebebasan kepada

seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau

ibunya yang musyrik. Ternyata anak tersebut lebih condong pada

ibunya. Rasulullah saw lantas berdoa, ‚ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya.‛135

132

Lihat lagi di halaman sebelumnya dalam Muhammad Ami>n ibn

Umar A<bidi>n, Radd al-Muh}ta>r ala> al-Durr al-Mukhta>r ( H{a>shiyah Ibn ‘A>bidi>n), vol. 5, 253.

133 Wahbah Al-Zuhaili> al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, vol. 10,

7305. 134

Lihat Shamsuddin Muhammad ibn al-Khat}i>b al-Sharbaini>,

Mughni al-Muhta>j ila> Ma‘rifah Ma‘a>ni> Alfa >z} al-Minha>j (Beirut: Da>r al-

Ma‘rifah, 2000), Vol. 3, 597. Lihat juga Mans}u>r ibn Yu>nus ibn Idri>s al-Bahu>ti>,

Kashsha>f al-Qina>‘ ‘an Matn al-Iqna>‘ (Beirut: ‘A<lam al-Kutub, 1983), vol. 5,

498-499. 135

HR Abu Daud dan lainnya. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa

ulama Syafii dan Hambali berkomentar tentang hadist tersebut bahwa hadist

itu telah dihapus atau kemungkinan ketika memberi kebebasan itu Rasulullah

saw tahu persis bahwa doa beliau akan dikabulkan, lantas anak tersebut

memilih ikut ayahnya. Adapun tujuan Rasulullah memberi kebebasan memilih

bagi anak tersebut tidak lain adalah untuk menarik simpati bagi ibu anak

tersebut. Lihat dalam Wahbah Al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, vol.

10, 7306.

60

Di samping terpenuhinya syarat-syarat di atas, bagi pengasuh

perempuan juga ada syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu bahwa ibu

tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Pendapat ini telah disepakati

oleh para ulama karena ada hadist yang berbunyi:‛ ت نكحيلمابوأحق أنت ‛

syarat ini ditetapkan karena terkadang seorang ayah kadang

memperlakukan anak tirinya dengan kasar, sedangkan ibu kandung anak

tersebut sibuk dengan tugasnya sebagai istri dan belum tentu juga suami

baru dengan istrinya yang akan tersibukkan dengan memelihara anak

yang bukan anaknya –suami baru. Apabila h}a>d}inah menikah lagi

dengan kerabat dekat yang masih mahram anak seperi paman, anak

paman, dan anak saudara, maka hak hadanah tidakgugur karena orang

yang menikahinya masih tergolong keluarga yang berhak mengurus

hadanah tersebut sehingga keduanya bisa saling bantu untuk

menanggung hidup anak tersebut.

C. Kekuasaan Orang Tua dan Hak Pemeliharaan Anak dalam

Perundang-undangan di Indonesia

Hak pemeliharaan anak secara hukum sesungguhnya merujuk

kepada kekuasaan seseorang berdasarkan putusan atau penetapan

pengadilan untuk memberikan bimbingan, pengasuhan, pendidikan,

perawatan, dan kesehatan anak yang belum mampu melaksanakan

tugas-tugasnya sendiri secara mandiri. Kekuasaan orang tua lahir

sebagai akibat dari terjadinya suatu perkawinan yang sah. Tidak

terdapat defenisi secara khusus di dalam KUHPerdata (BW), UU No. 1

Tahun 1974, KHI, maupun di dalam ketentuan –ketentuan perundang-

undangan lain yang berlaku di Indonesia, tentang apa yang diartikan

dengan kekuasaan orang tua.

Menurut Soebakti,136

seorang anak yang sah sampai pada

waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan

orang tuanya (onderlijke mach) selama kedua orang tua terikat dalam

tali perkawinan. Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai

berlaku sejak lahirnya anak atau sejak dari pengesahannya dan berakhir

pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu

perkawinan kedua orang tuanya dihapuskan. Dari hal tersebut di atas

terlihat bahwa lahirnya kekuasaan orang tua itu adalah karena telah

dilakukan perkawinan kedua orang tua secara sah. Selanjutnya

dikatakan oleh Soebakti, kekuasaan orang tua terutama berisi kewajiban

untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi

136

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa,

1992), 51.

61

pemberian nafkah, pakaian, dan perumahan. Wirjono Prodjodikoro,

untuk kekuasaan orang tua ini memakai istilah ‚penguasaan anak.‛137

Seorang anak yang belum dewasa berada dalam penguasaan orang tua

dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.

Penguasaan orang tua ini mengandung kewajiban orang tua untuk

memelihara dan mendidik si anak.138

KUHPer menyediakan Bab khusus yang mengatur masalah

Kekuasaan Orang Tua, yaitu terdapat dalam Bab Keempat Belas, Buku I

Pasal 298-329. Berbeda dengan KUHPer, dalam UU Perkawinan tidak

ada bab tersendiri untuk masalah ini, tetapi ketentuan terkait dengan hal

ini dapat dilihat dalam bab X UU Perkawinan, yang berjudul ‚Hak dan

Kewajiban antara Orang Tua dan Anak,‛ yang terdapat dalam Pasal 45-

49. Di samping itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 UU

Perkawinan, memuat aturan mengenai akibat putusnya perkawinan

karena perceraian, juga mempunyai muatan ketentuan tentang

kekuasaan orang tua. Untuk kekuasaan orang tua ini UU Perkawinan

memakai istilah ‚pemeliharaan anak‛ dan ‚penguasaan anak,‛

sebagaimana tercantum dalam pasal 41.

KHI untuk kekuasaan orang tua ini memakai istilah

‚pemeliharaan anak‛ atau ‚hadanah‛. Pemeliharaan anak dalam KHI

disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu

berdiri sendiri.139

Pengertian hadanah yang diuraikan dalam KHI

mengandung makna bahwa pemeliharaan anak merupakan suatu upaya

yang dilakukan oleh orang yang berhak secara hukum melakukan

perbuatan hadanah dalam rangka mengasuh, membimbing, dan

mendidik anak hingga mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri. UU

NO. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, memakai istilah

‚Kuasa Asuh‛, dan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 11,26, 30, 31, dan

32. Adapun UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3

Tahun 2006, memakai istilah ‚Penguasaan Anak,‛ sebagaimana

tercantum di dalam pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Jika diamati

dari beberapa ketentuan di atas tentang kekuasaan orang tua, bahwa

kekuasaan orang tua ini terkait dengan aspek-aspek yang berhubungan

dengan pembagian peran ataupun tugas antara suami istri di dalam

137

Wirjono Projodikoro R, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur bandung), 83.

138 Oleh karena itu Prodjodikoro merujuk Pasal 104 BW: ‚suami istri

dengan hanya melakukan perkawinan telah saling mengikat diri untuk

memelihara dan mendidik anak-anak mereka. 139

Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf g.

62

keluarga seperti yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) UU

Perkawinan, serta hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 45-49 UU Perkawinan.

Dilihat dari sejarah hukum , dengan mengacu kepada hukum

Romawi (sistem hukum perdata di Indonesia dipengaruhi oleh hukum

Romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum Perancis dan melalui

hukum Belanda sampai ke Indonesia), bahwa anak-anak berada di

bawah kekuasaan ayahnya. Semula kekuasan ayah ini (patria potestas) tidak terbatas dan bahkan menurut hukum romawi dahulu dapat

dikatakan, hidup dan mati anak berada di dalam kekuasaan ayahnya.

Lambat laun di dalam perkembangannya, kekuasaan ini menjadi

berkurang atau melemah, namun si ibu sama sekali tidak mempunyai

kekuasaan atas anaknya.140

Sejak mulai diadakannya perundang-undangan yang

memberikan perhatian terhadap kepentingan anak, maka kekuasaan

ayah diubah menjadi kekuasaan orang tua. Dalam proses selanjutnya,

diatur kemungkinan kekuasaan orang tu dapat dibebaskan atau dipecat

atas dasar keputusan hakim.141

Kekuasaan bagi orang tua terhadap anak-

anak perlu ditetapkan agar mereka dapat menjalankan dan memenuhi

kewajibannya terhadap anak-anak, yaitu kewajiban memelihara dan

mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Jadi pemberian kekuasaan orang

tua tidak diberikan untuk kepentingan orang tua semata, melainkan

untuk kepentingan anak.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa kekuasaan

orang tua di dalam KUHPer diatur dalam Pasal 298-329. Dalam

KUHPer, kekuasaan orang tua tidak hanya berkaitan dengan diri pribadi

si anak, tetapi juga meliputi harta benda atau kekayaan anak.142

Dari

ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPer, Wahyono

Dharmabrata143

menyimpulkan bahwa kekuasaan orang tua menurut

KUHPer bersifat kolektif, artinya ada pada ayah dan ibu, dan ada

selama perkawinan berlangsung, serta selama orang tua tidak

dibebaskan dan dipecat dari kekuasaan orang tua atas anak yang masih

140

Martiman Prodjohamidjoyo, 59. 141

UU Perkawinan memakai istilah ‚dicabut‛ kekuasaan orang tua

terhadap anak, lihat UU Perkawinan Pasal 49. 142

Kekuasaan orang tua terhadap diri pribadi anak diatur dalam

Pasal 298 s.d 306 BW, dan terhadap harta benda atau kekayaan anak diatur

dalam Pasal 307, 308, 309, dan 311 BW. 143

Wahjono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya.

63

berada di bawah umur. Sedangkan menurut Subekti,144

kekuasaan orang

tua dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi lazimnya dilakukan

oleh si ayah. Jika si ayah berada di luar kemungkinan melakukan

kekuasaan itu yang melakukan kekuasaan itu adalah ibu.145

Hal ini

sejalan dengan Pasal 300 BW.

UU Perkawinan juga tidak ada bab khusus dan tidak banyak

menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua,

selain dari pada ketentuan bahwa kekuasaan orang tua terutama

berkaitan dengan kewajiban dari orang tua untuk memelihara dan

mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Selain itu ditentukan pula

bahwa kewajiban tersebut akan berlaku terus sampai anak kawin atau

dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah

putus, sebagaimana tercantum dalam pasal 45 UU Perkawinan.

Pengaturan mengenai kewajiban pemeliharaan anak ini dapat dibaca

pula dalam Pasal 41 kendatipun pasal ini berkaitan dengan akibat

putusnya perkawinan karena perceraian.

Dalam UU perkawinan, dengan putusnya perkawinan kedua

orang tua, terdapat 2 masalah yang timbul yaitu masalah pemeliharaan

anak dan penguasaan anak. Kedua istilah ini dipergunakan dalam Pasal

41 butir (a). Menurut Zulfa Djoko Basuki, pengertian penguasaan anak

ini sama dengan pemeliharaan anak. Rumusan dalam pasal tersebut

memungkinkan terjadinya pemeliharaan anak bersama (join custody), selama tidak ada perselisihan di antara kedua orang tua. Dalam hal

adanya perselisihan, pemeliharaan anak hanya akan diberikan kepada

salah satu orang tua (sole custody). Tidak ada pengaturan mengenai hak

kunjung bagi orang tua bukan pemegang hak hadanah. Kekuasaan orang

tua ditegaskan kembali dalam pasal 47 ayat (1).146

Mengenai kekuasaan

orang tua, Zulfa Djoko Basuki berpendapat meskipun tidak ada defenisi

dalam UU Perkawinan namun dapat merujuk kepada Bab VII pasal 41

dan Bab X Pasal 45 s.d 49 UU Perkawinan.147

Hal ini sejalan dengan

pendapat Subekti sebelumnya yang menyatakan bahwa kekuasaan orang

tua itu berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak.

144

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, 51. 145

Zulfa Djoko Basuki, Dampak Putusnya Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak dan permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan dari Hukum Perdata Internasional) (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), 2.

146 UU Perkawinan Pasal 47 ayat (1): ‚anak yang belum mencapai

umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.‛ 147

Wirjono Projodikoro R, Hukum Perkawinan di Indonesia, 83.

64

Dalam UU Perkawinan telah disebutkan tentang penguasaan

anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan,

akan tetapi hukum penguasaan belum diatur dalam PP No. 9 tahun 1975

secara lebih luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak

belum dapat diberlakukan secara efektif oleh para hakim di lingkungan

Peradilan Agama pada zamannya. Pada waktu itu mereka masih

mempergunakan hukum tentang penguasaan anak yang terdapat dalam

kitab-kitab fikih konvensional ketika memutuskan perkara.148

Setelah

diberlakukan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

adanya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI,

permasalahan tentang penguasaan dan pemeliharaan anak telah menjadi

hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang

untuk menyelesaikannya sesuai dengan yang termaktub di dalam

KHI.149

Dalam KHI, penguasaan orang tua terhadap anak sebagaimana

disebutkan dalam Bab XIV dengan judul Pemeliharaan Anak atau

Hadanah, dan ada beberapa ketentuan dalam bab tersebut tentang

kekuasaan orang tua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam

KHI untuk kekuasaan orang tua ini dipergunakan istilah Pemeliharaan

anak atau Hadanah. Tujuan utama pemeliharaan anak menurut KHI

adalah untuk mengasuh dan memelihara anak di bawah umur. Secara

umum, permasalahan hadanah dibahas dalam pasal 98 KHI yaitu bahwa

batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun

sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau

belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

pengadilan. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat

terdekat yang mampu menunaikan kewaiban tersebut apabila kedua

orang tuanya tidak mampu.150

Pasal 98 di atas menjelaskan bahwa anak yang bisa diurus

atau dipelihara adalah anak yang usianya di bawah 21 tahun. Dengan

kata lain, anak tersebut belum menikah atau dalam usia mateng. Point

selanjutnta dalam pasal yang sama menjelaskan bahwa orang tualah

148

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), 428-429, dan lihat juga Abdul

Manan, ‚Problematika Hadanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum

Acara di Peradilan Agama,‛ Mimbar Hukum, No. 49, 69-70. 149

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/ 1974 sampai KHI (Yogyakarta: UII Press, 1999), 298-299.

150 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1, 2, dan 3.

65

yang harus menjadi tanggung jawab anak ersebut selama anak tersebut

belum dewasa atau mandiri. Tidak mewajibkan secara mutlak bahwa

pertanggung jawaban kepada kedua orang tua, akan tetapi bisa

dibebankan kepada orang lain yang mampu mengurus anaknya. Point

dalam ayat 3 dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan dapat

menunjuk kerabat/ orang yang mampu yang bisa menggantikan orang

tua yang tidak mampu menjalankan kewajibannya terhadap anak yang

masih berada dalam tanggungan orang tua.

Konsep pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung

jawab suami istri sebagai orang tua. Suami istri memikul kewajiban

untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan

agamanya.151

Seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung

biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak.152

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun menjelaskan

bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh,

memelihara, mendidik, dan melindungi anak.153

Kewajiban tersebut

sejalan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Putusnya perkawinan hakikatnya membawa pengaruh negatif

terhadap anak. Hak-hak anak akibat perceraian terkadang ada yang

dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak pokok anak yaitu

tentang pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pendidikan anak, tempat

tinggal anak, dan sebagainya. Apa lagi ketika orang tua mereka sudah

menikah lagi dan memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan

berkurangnya waktu untuk untuk memenuhi hak-hak anak. Meskipun

keberadaan orang tua sudah tidak utuh lagi dalam satu keluarga akan

tetapi persoalan hak-hak anak tetap manjadi tanggungjawab orang tua

dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain orang tua mereka.

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan akibat hukum

tentang hak dan kewajiban, maka perceraian pun memiliki akibat-akibat

hukum yang sama. Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menyebutkan

bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian

adalah bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka

pengadilan memberikan putusan. Bapak bertanggungjawab atas semua

biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak.

151

Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3). 152

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 point b-c. 153

Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 26

ayat (1)

66

Bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban,

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami

untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu

kewajiban bagi bekas istri.154

Soemiyati menjelaskan,155

bahwa UU

perkawinan dan Hukum Islam selaras dalam mengatur akibat hukum

perceraian terhadap kewajiban memelihara dan mendidik anak, karena

berdasarkan kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah

tanggungjawab bersama yang harus dilkasanakan oleh orang tua.

Walaupun kewajiban memelihara dan membiayai pendidikan adalah

tanggungjawab suami, tetapi dalam hal suami tidak mampu, tidak ada

jeleknya bahwa tanggungjawab tersebut dialihkan kepada ibu atau

dilaksanakan bersama-sama oleh ibu dan ayah sesuai dengan

kemampuannya masing-masing supaya anak tidak menjadi korban

walaupun terjadinya perceraian orang tua mereka.

Secara khusus Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun

1974 tidak mengatur tentang pemeliharan dan hak asuh anak. Akan

tetapi dalam pasal 24 diatur mengenai beberapa ketentuan-ketentuan

selama berlangsungnya proses perceraian di pengadilan, bahwa

pengadilan dapat:

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami

b. Menetukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan

pendidikan anak

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya

barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri ayau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi

hak istri.156

PP Nomor 9 Tahun 1975 di atas menerangkan bahwa

pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin

terpeliharanya anak walaupun masih dalam proses persidangan.

Ketentuan tersebut untuk menjamin kesejahteraan dan terpeliharanya

anak meskipun kedua orang tua sedang menjalani proses sidang

perceraian. Tidak bisa diingkari bahwa perceraian orang tua sedikit

banyak mempengaruhi keadaan dan jiwa anak. Oleh karena itu lah

pengadilan memperhatikan keadaan jiwa dan raga anak dalam rangka

154

Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf a-c. 155

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2004), 127.

156 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 24.

67

terpeliharanya anak terhadap persoalan yang dialami oleh orang tua

mereka.

Dalam KHI ada ketentuan bahwa jika terjadi perceraian,

pemeliharaan anak yang belum mumayiz yaitu yang belum berusia 12

tahun adalah menjadi hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah

mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan biaya pemeliharaan

menjadi tanggung jawab seorang ayah.157

Anak yang belum mumayiz

berhak diasuh oleh ibunya. Apabila ibunya tidak ada, maka

kedudukannya secara berurut digantikan oleh wanita-wanita dalam garis

lurus ke atas dari pihak ibu yaitu nenek dan seterusnya. Setelah itu ayah,

kemudian wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara

perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah

menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah

menurut garis samping dari ayah.158

Bila ternyata pemegang had}anah

tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun

biaya nafkah dan had}anah telah dicukupi, maka Pengadilan Agama

dapat memindahkan hak hadanah atas perminataan kerabat anak yang

juga mempunyai hak hadanah. Dan bila mana terjadi perselisihan

mengenai hadanah dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama

memberikan keputusan berdasarkan aturan-aturan di atas, bahkan

pengadilan dapat pula menetapkan nominal biaya pemeliharaan dan

pendidikan anak dengan mengingat kemampuan ayah meskipun anak-

anak tidak turut tinggal bersamanya.159

Permohonan soal penguasaan anak dan nafkah anak dapat

diajukan secara komulasi dengan sengketa perceraian atau diajukan

secara tersendiri setelah terjadinya perceraian.160

Selama proses

perceraian seorang istri dapat meminta pengadilan menetukan hal-hal

yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. proses

perceraian tidak bisa dijadikan alasan bagi suami istri untuk melalaikan

tugas mereka terhadap anak-anak, harus dijaga agar jangan sampa harta

kekayaan bersama, harta suami atau istri menjadi terlantar atau tidak

terurus dengan baik, karena tidak hanya merugikan keduanya, tetapi

juga pihak ketiga.161

157

Baca Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat point a,b, dan c. 158

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 point a. 159

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 point c-f. 160

Undang-undang Peradilan Agama Pasal 66. 161

Lihat Undang-undang Peradilan Agama Pasal 78 huruf b, dan

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 24 ayat (2).

68

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, sesuai ketentuan

pasal 26 UUPA adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan

melindunginya. Menumbuh kembangkan sesuai kemampuan, bakat dan

minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Apabila

orang tua tidak ada atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan

kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban tersebut dialihkan

ke keluarga.

Apabila orang tua justru melalaikan kewajibannya, dapat

dilakukan tindakan pengawasan bahkan kuasa orang tua dapat dicabut

melalui penetapan pengadilan.162

Permohonan penetapan pengadilan ini

dapat dimintakan oleh salah satu orang tua, saudara kandung, atau

keluarga sampai derajat ketiga. Pencabutan kuasa orang tua dapat

diajukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, selanjutnya

pengadilan dapat menunjuk orang yang harus seagama, atau lembaga

pemerintah/ masyarakat sebagai walinya. Penetapan itu juga harus

memuat pernyataan bahwa perwalian tidak memutus hubungan darah

antara anak dengan orang tua kandungnya atau menghilangkan

kewajiban orang tua untuk membiayai anaknya dan adanya penyebutan

batas waktu pencabutan.163

Di antara azas penyelenggaraan pelindungan

anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, artinya adalah dalam

semua tindakan menyangkut diri anak, maka kepentingan terbaik

baginya harus menjadi pertimbangan utama.164

162

Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 30. 163

Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 31 dan Pasal 32. 164

Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 2 dan penjelasannya.

69

BAB III

YURISPRUDENSI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM

NASIONAL INDONESIA

Secara teoritis, dikenal berbagai sumber hukum dalam sistem

hukum nasional. Salah satu di antara sumber hukum adalah

yurisprudensi. Yurisprudensi mempunyai arti dan kedudukan yang

penting karena dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber daya dalam

membentuk undang-undang, mengambil putusan terhadap masalah yang

sama dalam hal peraturannya belum ada, serta mengembangkan ilmu

hukum melalui peradilan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa

peranan yurisprudensi sangat besar dalam pembangunan hukum

nasional. Pembahasan pada bab ini akan menjelaskan tentang

Yurisprudensi dalam pengembangan hukum nasional Indonesia yang

terdiri dari tiga sub bab yaitu sistem hukum dalam konteks peradilan

Indonesia, dimensi yurisprudensi dalam bingkai teori dan praktek

peradilan di Indonesia, dan penemuan hukum (rechtsvinding) oleh

hakim serta peranan putusan hakim dalam melindungi anak-anak korban

perceraian.

A. Sistem Hukum dalam Konteks Peradilan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia dalam penjelasan Undang-

undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang

berdasarkan atas hukum (reechtstaat), bukan berdasarkan atas

kekuasaan belaka (machstaat).1 Hal ini berarti bahwa negara, termasuk

di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam

melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dengan hukum. Konsep

negara hukum selain bermakna bukan negara kekuasaan (machstaat) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip

1 Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berkaitan

erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara

hukum materil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan

Pasal 34 UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, Negara Republik Indonesia

adalah negara hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus

Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democracy) yang

tidak terpisahkan satu sama lain, lihat Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Makalah

disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema

Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, (Denpasar, 2003),

3.

70

supremasi hukum dan konstitusi. Dianutnya prinsip pemisahan dan

pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam

Undang-undang dasar. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam

undang-undang dasar. Adanya prinsip keadilan yang bebas dan tidak

memihak yang menjamin persamaan setiap warga dalam hukum, serta

menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan

wewenang oleh pihak yang berkuasa.2

Dalam rangka supremasi hukum dalam era reformasi sekarang

ini, lembaga yang paling banyak disoroti adalah lembaga peradilan.

Lembaga peradilan merupakan alat untuk mencapai keadilan

masyarakat yang dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan

hukum, sehingga putusan-putusan hakim lembaga Peradilan sarat

menjadi sorotan publik. Karenanya, sebuah lembaga peradilan haruslah

bebas dan impartial (tidak memihak), serta peradilannya haruslah

independen agar keputusan lembaga-lembaga peradilan mampu

mewujudkan masyarakat demokratis, penghormatan terhadap hak asasi

manusia, dan berkeadilan.

Reformasi telah menjadikan hukum sebagai sesuatu yang

supreme dalam penyelenggaraan negara. Supremasi hukum

menghendaki dalam penyelesaian setiap permasalahan, hukumlah yang

harus dijadikan pegangan, sehingga supremasi hukum tidak perlu

mengabaikan perhatian terhadap aspek pembangunan lainnya.

Kebijakan pembangunan hukum haruslah meliputi pembangunan

keseluruhan komponen hukum sebagai suatu sistem, karena hukum itu

sendiri merupakan suatu sistem3 yaitu sistem norma-norma. Keberadaan

sistem hukum,baik pada subsistem peraturan dan subsistem peradilan,

sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk

menertibkan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan

masyarakat, melainkan juga diharapkan menjadi sarana dan wadah yang

mampu mengubah pola pikir dan prilaku warga masyarakat. Perubahan

sosial masyarakat yang semakin kompleks, semakin mempengaruhi

bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Konsep pembangunan

2 Zulkarnain Ridlwan, ‚Negara Hukum Indonesia Kebalikan

Nachtwachtterstaat,‛ Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 2 (Mei-Agustus

2012) : 1-12. 3 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu

Sistem (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 93-125.

71

hukum menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaruan

masyarakat.4

Berbicara tentang sistem hukum, sistem hukum nasional

Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah

Indonesia yang terdiri dari unsur-unsur hukum yang saling terkait antara

satu dengan yang lainnya dengan mendasarkan kepada pembukaan dan

pasal-pasal dalam UUD 1945 untuk mencapai tujuan negara.5

Penegakan hukum sebagai suatu sistem harus dilakukan dalam proporsi

yang baik dengan penegakan hak asasi manusia. Dalam arti, jangan ada

lagi penegakan hukum yang diskriminatif, menyuguhkan kekerasan dan

tidak sensitif jender. Penegakan hukum jangan dipertentangkan dengan

penegakan HAM, karena sesungguhnya keduanya dapat berjalan seiring

ketika para penegak hukum memahami hak-hak warga negara dalam

konteks hubungan antara negara hukum dengan masyarakat sipil.6

Donal Black mengemukakan bahwa hukum merupakan

kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental social control) sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol sosial yang di dalamnya

diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut.7

Lawrence Friedman juga mengemukakan bahwa yang terpenting dalam

hal ini adalah fungsi dari hukum itu sebagai kontrol sosial, penyelesaian

sengketa (dispute settlement), skema distribusi barang dan jasa (good distributing scheme), dan pemeliharaan sosial (social maintenance).8 Selanjutnya Friedman mengemukakan bahwa membangun sistem

hukum terkait dengan tiga hal, yaitu struktur hukum, substansi hukum,

dan budaya hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini disebut oleh

Friedman sebagai three elements of legal system.9

4 Romli Atmasasmita, Menata kembali Masa Depan Pembangunan

Hukum Nasional. Makalah yang disampaikan dalam seminar Pembangunan

Hukum Nasional VIII di Denpasar, tanggal 14-18 Juli 2003. 5 BPHN, Evaluasi Program Legislasi Nasional dalam Rangka

Pembangunan Hukum yang Demokratis (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum

Nasional kementrian Hukum dan HAM RI, 2009). 6 Wicipto Setiadi, Arti Penting Lembaga-lembaga Hukum di

Indonesia dalam Merespon Perubahan sosial (Jakarta: Sekretariat Jendral

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 73. 7 Lihat dalam Donald Black, The Behaviour of Law (New York:

Academi Press, 1976), 5-14. 8 Lawrence Friedmen, American Law: An Introduction (New York:

W.W Norton & Company, 1984), 5-14. 9 Struktur hukum menurut Friedman adalah kerangka dan sebagai

bagian dari hukum yang senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi

semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kelembagaan hukum

72

Pandangan Friedman ini sering dikutip oleh orang-orang

ketika berbicara tentang sistem hukum tanpa pandangan yang utuh dan

mendalam mengenai pandangan Friedman itu sendiri. Menurut Jimly

Asshiddiqie,10

di masa depan para perancang pembangunan hukum

haruslah keluar dari kungkungan paradigma Friedman tersebut, agar

pemahaman tentang sistem hukum Indonesia menjadi lebih mancakup

dan terpadu. Selanjutnya, menurut Jimly secara sederhana teori

Friedman memang sulit dibantah kebenaranya. Namun kurang disadari

bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya di dasarkan atas

perspektifnya yang bersifat sosiologis (sociological Jurisprudence). Yang hendak diuraikan Friedman dalam teori tiga sub sistem hukum

(struktur, substansi, dan budaya hukum), tidak lain adalah bahwa basis

semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Substansi

yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam

putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi

hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan

menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup

dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi

itu. Karena itu, menurut Friedman budaya hukum itulah yang menjadi

komponen utama dalam setiap sistem hukum.11

merupakan bagian dari struktur hukum seperti lembaga Mahkamah agung,

kejaksaan, kepolisian. Sedangkan substansi atau materi hukum yaitu norma,

aturan, dan pola prilaku yata manusia yang berada dalam sistem hukum itu.

Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada

dalam sistem hukum itu yang mencakup putusan yang mereka keluarkan

begitupun aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mecakup hukum yang

hidup (living law), tidak hanya aturan yang tedapat dalam kitab hukum (law in books). Adapun budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan

sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Budaya hukum

juga mencakup susanana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Lihat Lawrence

Friedman, American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law and How it Affects Our Daily Our Daily Lives, (New York: W.W Norton &

Company, 1984) 1-8, dan lihat juga Lawrence Friedman, Legal Culture and Social Development (New York: Standford Law Review, t.t), 1002-1010, serta

Lawrence Friedman, Law in America: A Short History (New York: Modern

Library Chronicles Book, 2002), 4-7. 10

Jimly Asshiddiqie, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia,

2012), 22. 11

Jimly Asshiddiqie, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia,, 23-24.

73

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa pada zaman

sekarang diperlukan cara pandang baru tentang apa yang dinamakan

dengan sistem hukum Indonesia. Menurut Jimly, sistem hukum

Indonesia ke depannya sebaiknya dibangun dengan memperhatikan lima

aspek dan komponen sekaligus.12

Pertama, komponen instrumental yang

mencakup semua jenis dokumen hukum dan hukum tidak tertulis.

Kedua, komponen kelembagaan yang mencakup juga pengertian sarana

dan prasarana dan semua aspek keorganisasian. Ketiga, komponen

sumber daya manusia dan kepemimpinan. Keempat, komponen sistem

informasi dan komunikasi. Kelima, komponen budaya hukum,

pendidikan hukum, dan sosialisasi hukum/ pemasyarakatan.

Nonet dan Selznick menyebutkan bahwa ada tiga keadaan

dasar hukum dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi berlakunya

sistem hukum.13

Pertama, hukum represif yaitu hukum yang dijadikan

sebagai alat kekuasaan represif, bertujuan untuk menciptakan ketertiban

dan dasar keabsahannya melalui pengamanan masyarakat. Tipe hukum

represif tidak akan menghasilkan rasa keadilan karena hukum digunakan

sebagai alat kekuasaan oleh penguasa negara. Kedua, hukum yang

otonom yaitu hukum yang diwujudkan sebagai institusi yang bebas dari

pengaruh masyarakat, bertujuan untuk melakukan legitimasi

berdasarkan atas prosedur-formal sekaligus membatasi diskresi. Di

dalam menangani suatu permasalahan atau konflik yang terjadi dalam

masyarakat, selalu mengedepankan prosedural-legalistik, sehingga yang

muncul adalah keadilan prosedural tanpa mempertimbangkan rasa

keadilan masyarakat secara luas. Ketiga, hukum responsif yaitu hukum

yang diimplementasikan sebagai fasilitator dari respons terhadap

kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tipe hukum responsif

akan melahirkan keadilan substansial karena hukum dimaknai sebagai

sarana rekayasa sosial yang dilakukan secara terencana menuju pola

pikir dan prilaku yang lebih baik. Hukum responsif pada dasarnya

bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,

serta lebih efektif menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan

sosial masyarakat.

Globalisasi dunia yang sangat pesat dalam setiap aspek

kehidupan masyarakat, membawa dampak bagi keberadaan dan

berlakunya hukum. Dampak tersebut dapat menimbulkan

12

Jimly Asshiddiqie, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia, ..., 26.

13 Lihat Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan

Perkembangan Sosial (Buku III) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), 161-

162.

74

ketidakserasian antara sistem hukum dan peradilannya dengan dinamika

masyarakat dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Akan

tetapi, berlakunya sistem hukum dengan peradilannya secara

proporsional, akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Oleh karenanya patut dicermati apa yang telah dikemukakan oleh Rusli

Effendy14

bahwa sistem peradilan bergantung pada sistem hukum yan

dianut oleh masyarakat. Ini berarti bahwa sistem peradilan di dunia

modern tidak seragam. Meskipun demikian, ada sejumlah asas-asas

peradilan yang secara universal menjadi anutan dari berbagai

masyarakat modern dewasa ini, dan tentu saja ada hal-hal yang spesifik

dari setiap sistem peradilan tersebut.

Dikaji dari perspektif pandangan doktrin, maka pada dasarnya

sistem hukum di dunia terdiri atas beberapa sistem. Marc Ancel15

menyebutkan sistem hukum terdiri atas sistem hukum Eropa

Kontinental (system of civil law), sistem hukum Anglo American

(common law system), sistem hukum timur tengah (middle east system), sistem hukum timur jauh (far east system), dan sistem hukum

negara-negara sosialis. Rene David dan Jhon E.C. Brierley16

mengelompokkan sistem hukum ke dalam empat sistem yaitu hukum

Romawi Jerman (the Romano-Germanic family), hukum kebiasaan (the common law family), hukum sosialis (the family of socialist law), dan

konsepsi-konsepsi hukum dan tatanan soaial lainnya (keluarga hukum

agama dan hukum tradisional). Eric L. Richard mengemukakan sistem

hukum yang utama di dunia (the world’s major legal system) adalah

pertama, civil law yaitu hukum sipil berdasarkan kode sipil yang

terkodefikasi berakar dari hukum Romawi (Roman law) yang

dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental termasuk bekas

jajajahnnya. Kedua, common law yaitu hukum yang berdasarkan

custom atau kebiasaan berdasarkan preseden atau judge made law dipraktekkan di negara Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika.

Ketiga, islamic law yaitu sistem hukum yang berdasarkan syariah Islam

yang bersumber dai al-Qur’an dan hadist. Keempat, socialist law yaitu

sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis. Kelima, sub

14

Rusli Effendy, Teori Hukum (Ujung Pandang: Hasanuddin

University Press, 1991), 112. 15

Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem, (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), 4-5. Sebagaimana yang

telah dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 22.

16 Rene David and John E>.C. Brierley, Major Legal System in the

World Today (London: Stevens & Sons, 1978), 28.

75

saharan-Africa yaitu sistem hukum yang dipraktekkan di negara afrika

yang berada di sebelah selatan gunung sahara. Keenam, far east merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan

antara sistem civil law, common law, dan hukum Islam sebagai basis

fundamental masyarakat.17

Sistem hukum yang terkenal dan banyak

dipakai di dunia adalah civil law system dan common law system. Civil law system adalah sistem hukum yang banyak dianut

oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan pada hukum

Romawi.18

Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya

bersumber pada karya agung Kaisar Rorami Iustinianus Corpus Iuris

Civilis. Oleh karena banyak dianut oleh negara Eropa Kontinental, civil law system sering disebut sistem Eropa Kontinental. Negara-negara

bekas jajahan Eropa Kontinental juga menganut sistem civil law. Menurut Peter de Cruz, civil law dalam satu pengertian merujuk ke

seluruh sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebahagian besar

negara Eropa Barat, Amerika Latin, negara-negara di Timur Dekat, dan

sebahagian besar wilayah afrika, Indonesai dan Jepang.19

Karakteristik

dari civil law system adalah adanya kodifikasi hukum, hakim tidak

terikat kepada preseden, sehingga undang-undang menjadi sumber

hukum yang terutama,20

dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial,21

17

Lihat dalam Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2004), 21. 18

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta:

Kencana, 2008), 261. 19

Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law, dam Socialist Law, diterjemahkan dari karya Peter de Cruz, Comparative Law in Changing World (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited,

1999), (Bandung: Nusa Media, 2010), 61. 20

Karakteristik ini tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan

kekuasaan yang mengilhami terjadinta revolusi Perancis. Adanya pemisahan

antara ekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem

kasasi adalah tidak dimungkinkan kekuasaan yang satu mencampuri urusan

kekuasaan lainnya. Dengan cara seperti ini terbentuknya yurisprudensi. Baca

dalam Paul Scholten, Mr.C.Asser’s Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Algemeen Deel (Zwolle, 1974), 85.

21 Sistem inkuisitorial dalam peradilan dikemukakan oleh Lawrence

Friedman. Dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam

mengarahkan dan memutus perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta, dan

cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedma, hakim dalam

civil law berusaha untuk mendapat gambaran lengkap dari peristiwa yang

dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan

76

artinya bahwa dalam sistem itu, hakim mempunya peran yang besar

dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam

menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam

civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang

dihadapi sejak awal.

Sumber-sumber hukum22

dalam civil law system dalam arti

formal berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan

yurisprudensi.23

Peraturan perundang-undangan menjadi rujukan yang

pertama. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi

tertulis pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perudang-

undangan yang kemudian diikuti dengan undang-undang dan beberapa

peraturan di bawahnya. Negara yang menganut civil law system, kebiasaan-kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua untuk

memecahkan berbagai persoalan, karena pada kenyataannya undang-

undang tidak pernah lengkap sedangkan kehidupan masyarakat begitu

kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau

semua aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya dalam hal ini

dibutuhkan hukum kebiasaan. Perlu dicermati di sini bahwa yang

menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, tetapi hukum kebiasaan

karena kebiasaan tidak mengikat. Agar suatu kebiasaan dapat menjadi

hukum maka harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu tindakan itu

dilakukan secara berulang-ulang,24

dan adanya unsur psikologis25

kejujuran hakim. Sistem ini sebenarnya lebih efifien, lebih tidak berpihak, dan

lebih adil dibandingkan dengan sistem yng berlaku dalam sistem common law. Selengkapnya lihat Lawrence Friedman, American Law, (New York: W>.W>.

Norton&Company, 1984), 69. 22

Sumber-sumber hukum yang dimaksud adalah bahan-bahan yang

digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Cf. John

Chipman Gray membedakan antara hukum dan sumber-sumber hukum yang

olehnya diartikan sebagai bahan-bahan hukum dan nonhukum tertentu yang

digunakan oleh hakim karena tidak tersedianya aturan sehingga putusan itu

menjadi hukum. Lihat Edgar Bodenheimer, Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law (Massachusetts: Harvard University Press, Cambridge,

1970), 270. 23

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 305. 24

Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang merujuk kepada

tingkah laku lahiriah yang diamati. Menurut Franken, perbuatan yang berulang-

ulang sehingga dapat terbentuk sebuah hukum kebiasaan tergantung kepada

situasi yang dihadapi, H. Franken, InLeiden tot de Rechtswetenschap (Belanda:

Gouda, Quaint, Arnhem, 1987), 114. 25

Unsur psikologis dalam bahasa latin disebut opinio necessitatis yang berarti pendapat mengenai keharusan bahwa orang bertindak sesuai

77

mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus

dan berulang-ulang itu aturan hukum.

Dalam civil law system, yurisprudensi bukanlah merupakan

sumber hukum utama, dengan dasar pandangan bahwa yurisprudensi

atau putusan-putusan pengadilan sifatnya konkret dan hanya mengikat

pihak-pihak yang bersengketa saja. Sedangkan aturan hukum harus

bersifat umum dan abstrak. Di samping itu, negara-negara yang

menganut civil law system, berpandangan bahwa yurisrudensi rawan

untuk dimodifikasi dan dianulir setiap saat. Yurisprudensi bukanlah

sebab yang sangat mengikat. Ketika ada putusan hakim pengadilan

sebelumnya yang dipakai untuk memutuskan kasus dikemudian hari

maka hal itu bukanlah karena putusan hakim sebelumnya itu memang

dianggap tetap dan layak untuk diteladani. Namun demikian,

yurisprudensi mempunyai peranan penting dalam pengembangan

hukum, dan hal tersebut tidak dapat dibantah oleh negara-negara

penganut civil aw system. Adapaun common law system merupakan sistem hukum yang

pada mulanya dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami

sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem anglo-saxon. Negara-negara bekas jajahan Inggris juga menganut common law system. Berbeda dengan Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris

mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris

walaupun masih dalam kerangka sistem common law. Perkembangan

politik, ekonomi, teknologi, dan budaya Amerika Serikat yang lebih

pesat dari pada yang terjadi di Inggris menyebabkan Amerika Serikat

banyak bertransaksi dengan negara lain. Hal ini berimplikasi pada

banyaknya hukum Amerika yang dijadikan acuan atau landasan

transaksi yang bersifat internasional. Oleh karena itulah sistem common law pada saat ini lazim disebut sebagai sistem anglo-american.

26

Sistem common law sangat berkembang di Inggris terutama

melalui pengadilan kerajaan yang dibentuk semasa Raja William dan

pengganti-penggantinya berkuasa. Di wilayah jajahan Inggris,

pengadilan kerajaan sangat kuat yang membawahi pengadilan-

pengadilan lokal dan hanya sedikit menangani masalah-masalah kaum

ningrat sedangkan di lain pihak pengadilan rakyat yang lama tidak lagi

dengan norma yang berlaku akibat adanya kewajiban hukum, lihat lagi H.

Franken, InLeiden tot de Rechtswetenschap, 115. 26

Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law, dam Socialist Law, diterjemahkan dari karya Peter de Cruz, Comparative Law in Changing World (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited,

1999), 153-154.

78

digunakan. Hukum yang dikembangkan oleh pengadilan kerajaan secara

cepat menjadi suatu hukum yang umum (common) bagi semua orang di

seantero negeri. Itulah sebabnya sistem hukum Inggris disebut sistem

common law.

Amerika Serikat sebenarnya bekas jajahan Inggris. Akan

tetapi dalam perjalanan bernegara, Amerika Serikat mengembangkan

sendiri sistem hukum maupun substansi hukum. Salah satu perbedaan

yang berarti di antara keduanya adalah bahwa Amerika Serikat memiliki

konstitusi tertulis sebagai hukum tertulis di Amerika Serikat. Amerika

Serikat mengembangkan kodifikasi baik ntuk negara bagian maupun

negara federal karena luas dan populasi Amerika Serikat jauh lebih besar

dari pada Inggris. Sedangkan Inggris tidak mengenal suatu konstitusi

tertulis. Praktek ketatanegaraan Inggris didasarkan atas conventin

(praktik ketatanegaraan yang dijalankan berdasarkan kebiasaan-

kebiasaan).

Karakteristik dari common law system pertama adalah

yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama.

Dianutnya yurisprudensi sebagai hukum terutama merupakan suatu

produk dari perkembangan yang wajar hukum Inggris yang tidak

dipengaruhi oleh hukum Romawi. Menurut Philips S. James27

terdapat

dua alasan dianutnya yurisprudensi sebagai sumber hukum utama yaitu

alasan psikologis dan alasan parktis. Alasan psikologis maksudnya

bahwa setiap orang yang ditugasi menyelesaikan perkara cenderung

mencari alasan pembenaran atas putusannya dengan merujuk kepada

putusan yang telah ada sebelumnya dari pada memikul tanggungjawab

atas putusan yang telah dibuatnya sendiri. Sedangkan alasan praktis

maksudnya bahwa diharapkan adanya putusan yang seragam karena

sering dikemukakan bahwa hukum harus mempunyai kepastian dari

pada menonjolkan keadilan pada setiap kasus.28

Menurut Roscoe Poud,

pada awal-awal hukum Inggris, para lawyers membuat catatan-catatan

kepada lawyers lainnya, lalu mengumpulkan catatan-catatan atas kasus-

kasus yang telah diputus dari pada lawyers lainnnya.29

Catatan tersebut

kemudian disistematisasi dan diterbitkan menjadi laporan putusan

pengadilan. Selanjutnya diterbitkan anotasi dan komentar-komentar

atas kasus-kasus yang telah diputuskan. Laporan-laporan yang telah

disusun secara sistematis disertai dengan anotasi dan komentar-

27

Philips S. James, Introduction to English Law (London: English

Language Book Society, 1985), 16. 28

Philips S. James, Introduction to English Law ..., 16-17. 29

Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (New

Heaven: Yale University Press, 1975), 34.

79

komentar menjadi rujukan bagi para hakim dan lawyers dalam

menangani kasus yang mereka hadapi.

Karakteristik kedua, dianutnya doktrin stare decisis30 atau di

Indonesia dikenal dengan doktrin preseden yaitu hakim terikat untuk

menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang dibuat sendiri atau

oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Preseden yang dimaksud di sini

bukanlah putusan semata. Tidak semua yang dikatakan oleh hakim

dalam menjatuhkan putusan menciptakan suatu preseden, melainkan

pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta yang

dihadapkan kepadanya. Perlu juga dikemukakan bahwa dalam

menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mengemukakan pertimbangan-

pertimbangan hukum, melainkan juga pertimbangan lain yang tidak

mempunya relevansi dengan fakta yang dihadapi (obiter dicta). Tidak dapat dipungkiri dalam perkembangan saat ini tidak

semua perkara secara tepat mempunyai preseden. Dalam hal demikian

pengadilan mempunyai kebebasan untuk memilih dalam memutuskan

perkara apakah akan menyimpangi preseden (distinguishing/ tidak

menggunakannya sebagai pedoman untuk memutuskan kasus-kasus

serupa) atau mengikutinya. Dalam hal demikian pengadilan

membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berbeda dengan fakta yang

telah diputus oleh pengadilan terdahulu, artinya fakta yang baru

dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunya preseden.

Karakteristik ketiga dalam common law system adalah

adanya adversary system dalam proses pegadilan. Dalam sistem ini,

kedua belah pihak yang bersengkata masing-masing mempunya lawyer yang berhadapan di depan hakim. Masing-masing pihak menyusun

strategi sedemikian rupa dan mengemukakan sebanyak-banyaknya alat

bukti di depan pengadilan. Sedangkan hakim hanya duduk di kursi

hakim layaknya seorang wasit dalam suatu pertandingan sepak bola

yang sekali-kali memberikan kartu kuning atau kartu merah bagi pihak

yang tidak menjunjung tinggi aturan main. Apabila diperlukan jury, hakim tidak memberikan putusan mana yang menang dan mana yang

kalah atau tertuduh bersalah dan tidak bersalah. Hakim memberi

perintah kepada jury untuk mengabil putusan. Putusan tersebut harus

diterima oleh hakim terlepas dari ia setuju atau tidak setju terhadap

putusan tersebut.

30

Doktrin selengkapnya adalah stare decisi et quieta non movere yang artinya putusan yang tetap dan tidak diganggu gugat. Di Inggris dengan

menerapkan doktrin ini otoritas pengadilan bersifat hirarkis, yaitu pengadilan

yang lebih rendah harus mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi untuk

kasus serupa. Lihat Philips S. James, Introduction to English Law, 34.

80

Adapun Indonesia, pada dasarnya Indonesia menganut sistem

hukum Eropa Kontinental atau lazim disebut dalam kepustakaan

sebagai roman ducth law karena kebergantungan pada asas konkordansi,

dimana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, sehingga sistem hukum

Belanda secara otomatis dianut oleh Indonesia setelah merdeka. Akan

tetapi seiring dengan perjalanan waktu dan akibat dnamika kehidupan

sosial politik masyarakat yang terus berkembang sehingga sistem

hukum Indonesia mengalami pula perkembangan dengan tidak

sepenuhnya terikat kepada sistem Eropa Kontinental. Lagi pula

sekarang ini, tidak ada satu negara pun yang menganut murni salah satu

sistem hukum tersebut dan kenyataannya di dunia dianut suatu sistem

hukum yang merupakan campuran atau quasi/ the mixed type. Indonesia

pada dasarnya sekarang menganut sistem hukum quasi,31 antara Eropa

Kontinental dan anglo saxon atau case law sebagaimana diterapkan

dalam perkara perdata niaga atau penerapan norma-norma yang diatur

dan diterapkan pada pengadilan niaga.32

Di samping itu, Indonesia sebagai negara dengan penduduk

mayoritas beragama Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem hukum

Islam juga mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di

Indonesia. Banyak peraturan perundang-undangan Indonesia baik secara

eksplisit maupun implisit mengadopsi ketentuan-ketentuan hukum

Islam. Bahkan terdapat satu propinsi yang memiliki keistimewaan

dengan menerapkan sistem hukum Islam dalam tata pemerintahan dan

kehidupan sosial sehari-hari. Propinsi istimewa yang menerapkan sistem

hukum Islam di Indonesia adalah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tidak hanya hukum Islam, keberadaan hukum adat juga tumbuh dan

diakui keberadaannya dalam dalam sistem hukum Indonesia –walaupun

secara terbatas. Misalnya beberapa pengaturan dalam bidang hukum

waris, hukum agraria, hukum pidana yang secara terbatas dipengaruhi

dan diadopsi dari sistem hukum adat.

31

Rene David dan John E>C> Bierley menyebutkan bahwa ‚to certain extent Indonesia, colonized by the dutch, belongs to the Romano-Germanic Family. Here, howerer, Romano-Germanic concepts combine with Muslim and customary law (adapt law) in such a way that it is appropriate to concider this sistem as mixwe also.‛ Lihat dalam Rene David and John E>.C. Brierley, Major Legal System in the World Today, 79.

32 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata

Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 282.

81

B. Dimensi Yurisprudensi dalam Bingkai Teori dan Praktek Peradilan

Indonesia

Lembaga hukum di Indonesia masuk ke dalam penerapan

sistem peradilan satu atap (one roof system) dan kekuasaan kehakiman

tertinggi berada pada Mahkamah Agung, baik dalam hal teknis yudisial

maupun non teknis yudisial.33

Proses pengalihan organisasi,

administrasi, dan finansial lembaga peradilan yang sebelumnya di

bawah kontrol pemerintah, diawali dengan lahirnya ketetapan MPR No.

X Tahun 1998 yang menetapkan kekuasan kehakiman bebas dan

terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan

dengan diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 1999. Konsep

satu atap dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan

atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari

pengalihan administrasi kekuasaan kehakiman dari pemerintah ke

Mahkamah Agung diterbitlahkanlah Keppres No. 21 tahun 2004.

Mahkamah Agung Republik Indonesia berada di atas puncak

sistem peradilan di Indonesia yang memutus perkara perdata, pidana,

dan tata usaha negara pada tingkat kasasi dan juga sebagai peninjauan

kembali terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap. Peranan MA sangat berhubungan dengan tuntutan keadilan atau

dapat juga disebut sebagai court of justice yaitu sebagai badan peradilan

tertinggi yang bertugas mewujudkan keadilan. Jika dilihat dalam tataran

teoritis persoalan-persoalan mengenai akuntabilitas peradilan, keadilan,

akan terwujud apabila putusan hakim berpihak pada kepentingan

masyarakat.34

Putusan hakim merupakan salah satu cara untuk menegakkan

hukum. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur prilaku seseorang dalam

masyarakat tidak hanya dibentuk dari undang-undang. Ketika suatu

hukum harus dipahami terbatas pada undang-undang, maka kedudukan

hakim akan terposisikan sebagai ‚juru bicaranya undang-undang‛ yang

tidak memiliki kewenangan untuk menafsir, atau menyimpangi undang-

undang meskipun secara kasat mata rumusannya telah usang dimakan

zaman, substansinya telah ketinggalan zaman, dan jiwanya telah hilang

dari rasa keadilan. Akan tetapi, jika hukum dipandang sebagai

kenyataan yang riil, hidup dan berkembang dalam kenyataan kehidupan

kemasyarakatan, maka kedudukan hakim secara logis akan terposisikan

33

Arif Hidayat, ‚Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim

dalam Putusan Peradilan,‛ Pandecta 8, No. 2 (Juli 2013) : 153-169. 34

Ahmad Syahrizal, ‚Evolusi Kekuasaan Kehakiman dalam Empat

Periode UUD,‛ Jurnal Konstitusi 3, No. 1 (2006) : 152-153.

82

sebagai judge made law. Hakim dihargai sebagai manusia, bukan

sebagai robot. Hakim dihargai daya nalar dan nurani ketuhanannya yang

mampu menembus titik rasa keadilan masyarakat yang terformulasi

dalam putusan pertimbangan hukumnya.

Kenyataannya, beberapa kasus dan perkara yang dihadapkan

kepada hakim terkadang masih ada yang belum memiliki peraturan yang

jelas dan masih kabur, bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, atau peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dipakai,

bertentangan dengan nilai kemanfaatan, kemashlahatan dan nilai

keadilan bagi pihak yang berperkara, dan sebagainya. Oleh sebab itu,

seorang hakim yang dalam menghadapi perkara-perkara tersebut

dituntut untuk membentuk dan menentukan hukum terhadap kasus yang

dihadapkan kepadanya. Seorang hakim tidak boleh menolak perkara

dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Kewajiban

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam

masyarakat harus dilakukan.35

Hukum harus digali dan dicari dalam

masyarakat, sebab justru dalam masyarakat itulah tumbuh dan

berkembang nilai-nilai mengenai apa yang adil dan yang tidak adil, apa

yang patut, tidak patut, dan sebagainya. Karenanya, masyarakat

menaruh harapan banyak kepada para hakim untuk lahirnya sebuah

hukum yang dinamakan dengan hukum yurisprudensi. Hukum

yusiprudensi dianggap sebagai pengisi kekosongan hukum, maupun

sebagai pengharmonisasi dengan hukum dalam pengertian undang-

undang dengan hukum yang riil hidup dalam masyarakat, sehingga

yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang

keberadaannya sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penafsiran yang

berbeda-beda terhadap suatu permasalahan.36

Istilah yurisprudensi berasal dari bahwa latin ‚iuris prudential‛ yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Dalam bahasa

Belanda ‚jurisprudentie‛ yang berarti peradilan, khususnya ajaran

hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan, pengumpulan

35

Hal ini sesuai dengan kewajiban hakim sebagaimana tertuang

dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman: ‚Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.‛

36 Moh. Hasan Wargakusumah, Pengingkatan Yurisprudensi sebagai

Sumber Hukum, rangkuman Karya Tulis Ilmiyyah di Bidang Hukum

(Mahkamah Agung: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan

Humas Badan Urusan Admisnistrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia,

2014), 13-14.

83

yang sistematis dari putusan Mahkamah agung dan putusan Pengadilan

Tinggi yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan ptusan dalam

kasus yang serupa.37 Dalam bahasa Perancis dan Inggris digunakan

istilah jurisprudence yang berarti ilmu pengetahuan hukum yang

memuat prinsip-prinsip hukum positif dan hubungan-hubungan hukum,

putusan-putusan hakim yang lebih tinggi tingkatannya dan yang diikuti

secara tetap sehingga menjadi bagian dari ilmu pengetahuan.38

Dalam keputusan hukum anglo saxon, istilah jurisprudence

mengandung arti lebih luas dari istilah yusriprudensi dalam hukum

Eropa Kontinental. Di dalam keputusan Anglo Saxon, yurisprudensi

selain berarti hukum (dalam putusan) hakim, juga bermakna filsafat

hukum atau ilmu hukum. Sedangkan dalam kepustakaan hukum Eropa

Kontinental, yurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan

Mahkamah agung (dan Pengadilan Tinggi) mengenai perkara tertentu

berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti

sebagai pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara yang sama

atau hampir sama.39

Dalam tataran praktek peradilan di Indonesia, menurut Kansil

yurisprudensi dikonsepsikan sebagai suatu keputusan hakim yang

berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan kewenangan yang

diberikan oleh Pasal 22 A.B yang menjadi dasar keputusan hakim

lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara serupa dan keputusan

hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan,40

tidak

membedakan antara putusan hakim agung, hakim tingkat banding, atau

hakim tingkat pertama. Yang terpenting dari putusan hakim tersebut

adalah putusan yang memiliki nilai pertimbangan hukum tersendiri yang

belum diatur secara jelas dalam undang-undang, atau penerapan hukum

yang menyimpangi ketentuan hukum positif yang ada dengan

pertimbangan hukum sosiologis, filosofis, dan psikologis yang membuat

decak kagum bagi hakim lainnya dan kemudian tertarik untuk

37

Lihat dalam kamus hukum klasik Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia (Binacipta, 1983).

38 Lihat Lexique dSe Termes Yuridiques, (Paris: DALLOZ, 1974),

dan Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary (USA: West Publishing a

Thamson Busines, 2004), 871-872. 39

Moh Daud Ali, Yurisprudensi Peradilan Agama dan Pengembangan Hukum Islam dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

40 C.S>>.T Kansil, {Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Hukum di

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 49.

84

mengikutinya dalam memutuskan perkara yang sama secara berulang-

ulang dalam waktu yang lama.

Berbeda dengan Soebakti yang berpandangan bahwa

yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung

sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang

sudah tetap (konstan).41

Di samping itu, putusan hakim baru dapat

dikategorikan sebagai yurisprudensi apabila kasus yang diputus oleh

hakim belum diatur dalam undang-undang.42

Berdasarkan pandangan

Soebakti di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga unsur

dalam terbentuknya hukum yurisprudensi. Pertama, putusan hakim

merupakan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut

harus dbenarkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga, kasus hukum yang

diputus oleh hakim belum diatur dalam undang-undang.

Ditilik dari pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan

bahwa yurisprudensi mempunyai beberapa pengertian. Yurisprudensi

dapat berarti setiap putusan hakim. Yurisprudensi dapat pula berarti

kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat

peradilan pertama sampai tingkat kasasi dan pada umumnya diberi

anotasi oleh pakar di bidang peradilan.43

Tidak semua putusan hakim

tingkat pertama atau putusan hakim tingkat banding yang walaupun

telah berkekuatan hukum tetap secara serta merta menjelma menjadi

hukum yurisprudensi. Untuk dapat dikategorikan sebagai hukum

yurisprudensi masih harus melalui tahapan proses eksaminasi dan notasi

dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah

memenuhi standar hukum yurisprudensi tetap yang berlaku mengikat

dan wajib diikuti oleh hakim-hakim di kemudian hari dalam memutus

perkara yang sama.44

Dari berbagai pendapat di atas, kita dapat melihat

bahwa ternyata belum ada kesamaan pendapat dikalangan ahli hukum

maupun ahli bahasa hukum mengenai pengertian yurisprudensi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh badan

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1995 menyimpulkan bahwa

41

Soebekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (Bandung: PT Alumni, 1974), 117.

42 Soebekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah

Agung, 117. 43

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty,

2004), 52. 44

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2008), 11-12.

85

putusan hakim baru dapat dikategorikan sebagai hukum yurisprudensi,

apabila putusan hakim tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas

pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;

2. Putusan hakim tersebut harus merupakan putusan hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap;

3. Putusan hakim tersebut telah dijadikan dasar untuk memutus kasus

yang sama secara berulang-ulang dalam waktu yang lama;

4. Putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

5. Putusan hakim tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung.45

Kelemahan mendasar pandangan tersebut adalah terletak pada

istilah ‚hakim‛ yang dikerucutkan hanya pada hakim agung saja,

sehingga hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding tidak

memiliki legalitas pembentukan hukum yurisprudensi. Kalau kita

perhatikan dalam praktik peradilan justru hakim pada tingkat pertama

(judex factie) yang langsung bersentuhan dengan masyarakat pencari

keadilan, mereka dapat mencium dan merasakan dari jarak dekat

tentang nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat

setempat, sehingga hakim dapat mempertimbangkan hukum kasus

tersebut bukan semata-mata dari aspek yuridis, lebih dari itu hakim

dapat mempertimbangkannya dari aspek sosiolois dan psikologis yang

memungkinkan hakim tersebut lebih berbobot dan memuaskan

masyarakat, dan dalam kasus yang telah lama diikuti oleh hakim

berikutnya.46

Hanya karena tidak banding dan tidak kasasi, meskipun

telah berkekuatan hukum tetap, putusan hakim pada tingkat pertama

tidak dapat lolos ke dalam kualifikasi hukum yurisprudensi, karena tidak

terpenuhinya syarat belum dibenarkan oleh Mahamah Agung, dan hanya

karena belum diberikan rekomendasi sebagai hukum yurisprudensi

tetap.

Dalam kajian akademis, kalangan praktisi sering membedakan

antara yurisprudensi tetap dan yurisprudensi belum tetap. Belum ada

kesepakatan defenisi baku tentang apa yang dimaksud dengan

yurisprudensi tetap dengan yurisprudensi belum tetap. Dari beberapa

pendapat dan pendirian beberapa Hakim Agung pengertian

yurisprudensi tetap dapat dirumuskan sebagai putusan-putusan hakim

atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan

45

Mahkamah Agung RI, Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi (Jakarta: t.p, 2003), 21.

46 H.M. Fauzan, ‚Hakim sebagai Pembentuk Hukum Yurisprudensi

di Indonesia,‛ Majalah Varia Peradilan, No. 244, (Maret 2006) : 40.

86

oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan

Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (constant), putusan hakim

tersebut dijatuhkan dalam kasus hukum yang belum diatur dalam

undang-undang karena belum ada aturan hukumnya atau kurang jelas,

memiliki muatan kebenaran dan kedilan, kemudian diikuti oleh hakim-

hakim berikutnya secara tetap berulang-ulang dalam tempo yang lama,

telah melalui uji eksaminasi dan notasi oleh tim yurisprudensi

Mahkamah Agung dan telah direkomendasikan sebagai putusan yang

berkualifikasi sebagai yurisprudensi tetap.47

Putusan hakim yang

sedemikian itu akan serta merta menjelma menjadi hukum yurisprudensi

sebagai kaidah hukum yang membimbing hakim dan mengikat untuk

mengikutinya dalam menerapkan hukum kasus yang sama. Sedangkan

yurisprudensi tidak tetap yaitu putusan hakim yang belum diikuti oleh

hakim berikutnya secara tetap dan berulang-ulang sehingga masih ada

disparitas putusan, serta belum melalui uji eksaminasi dan notasi tim

yurisprudensi hakim agung Mahkamah Agung, dan belum ada

rekomendasi menjadi yurisprudensi tetap.48

Timbulnya yurisprudensi bersumber pada Algemeene bepalingen van wetgeving voor Nederlandsch Indie (ketentuan umum

tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia).49

AB yang

diundangkan pada tanggal 30 April 1847 staatsblad 2/1847 hingga saat

ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945,

yang berbunyi: ‚Segala badan negara dan peraturan perundang-undang yang ada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini.‛ Selanjutnay Pasal 22 dari peraturan tersebut (AB)

menyatakan bahwa: ‚de reghter, die weigert reghtte preken onder voorwendsel van stilzwijggen, duisterheidder wet kan uit hoofed van rechtswigering vervolgd worden,‛ (Bilamana seorang hakim menolak

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebut,

tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena penolakan

mengadili. Oleh karenanya, hakim tidak boleh menolak menyelesaikan

perkara yang diajukan kepadanya. Ini berarti apabila undang-undang

tidak menyatakan perkara tersebut, maka hakim bersenang untuk

membuat peraturan sendiri (eigenregeling). Keputusan-keputusan ini

47

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2008), 12.

48 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum

Yurisprudensi, 12. 49

R. Soeroso, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 tentang Pihak-pihak dalam Perkara (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),xxxii.

87

dapat diikuti oleh hakim-hakim lain pada kasus yang sama. Keputusan

berdasarkan Pasal 22 AB tersebut menjadi sumber hukum bagi

pengadilan dan dinamakan yurisprudensi.

Eksistensi dan peranan yurisprudensi apabila ditinjau dari

perspektif teoritis dan praktek amatlah penting. Yurisprudensi

merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi berbagai

peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum karena dalam

sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum.

Tanpa yursiprudensi, fungsi dan kewenangan peradilan sebagai

pelaksanan kekuasaan kehakiman akan dapat menyebabkan kemandulan

dan stagnan. Diperlukan langkah yang sistematis untuk meningkatkan

yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum nasional. Atas kebebasan

hakim jangan dipertentangkan dengan yurisprudensi tetap sebagai

sumber hukum nasional. Asas-asas kebebasan hakim menunjuk kepada

kebebasan hakim terhadap pengaruh eksekutif.50

Dari segi teori dan praktek, yurisprudensi telah diterima

sebagai salah satu sumber hukum, baik dalam sistem hukum civil law

maupun sistem hukum common law. Kedudukan yurispudensi sebagai

sumber hukum baik dalam kajian yuridis maupun akademis tidak perlu

diragukan lagi.51

Yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum di

Indonesia telah dikemukakan oleh beberapa pakar hukum antara lain

Prof. Dr. Supomo, Prof. Dr. Utrecht, Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro.52

Dalam kajian ilmu hukum, yurisprudensi sebagai sumber hukum telah

didudukkan bersama-sama sumber hukum lainnya setelah undang-

undang, kebiasaan (custom), di atas traktat, dan pendapat para sarjana

hukum (doktrin).53

Meskipun pada dasarnya Indonesia yang karena pernah dijajah

oleh Belanda menganut sistem hukum civil law/ statut law (berdasarkan

azas konkordansi), seiring berjalannya waktu, Indonesia tidak menganut

sistem hukum statut law secara ketat, begitupun sebaliknya tidak

menganut sistem hukum common law secara ketat. Kenyataannya di

50

Lihat Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, 293-294 sebagaimana dikutip dari badan Pembinaan Hukum

Nasional (BPHN) dalam seminar Hukum Nasional VI tanggal 25-29 Juli 1994. 51

H.M. Fauzan, ‚Hakim sebagai Pembentuk Hukum Yurisprudensi

di Indonesia,‛ Varia Peradilan, No. 244 (Maret 2006) : 44. 52

Paulus E. Lotulung, Yurisprudensi dalam Perspektif Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia,(dalam pidato pengukuhan

guru besar) tp, tt, 1994, 4. 53

C.S.T. Kansil, Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Hukum di Indonesia , 49.

88

dunia tidak ada satu negara pun yang menganut murni salah satu sistem

hukum tersebut.54

Di Indonesia, kedua sistem tersebut diberi tempat dan

kesempatan yang sama dalam mengelola hukum Indonesia. Hal ini dapat

dilihat dari kecendrungan masyaarkat akademisi dan praktisi hukum di

Indonesia dalam menganalisa proses penemuan hukum yurisprudensi

yang cenderung ke arah penggabungan (kumulasi) terhadap kedua

sistem tersebut dengan skala prioritas mendahulukan hukum dalam

pengertian peraturan perundang-undangan, baru kemudian hukum yang

hidup dalam masyarakat sebagai penyelarasnya sehingga terjadi link

yang saling mengisi dan memperkuat.

Bagaimanapun juga, kenyataan dalam praktek, kedua sistem

hukum civil law dan common law dalam hubungannya dengan

yurisprudensi tidak perlu dipertentangkan secara mutlak dan diametral,

sebab kedua sistem tersebut saling mendekati dan saling memasuki

sehingga batas antara keduanya lebih bersifat doktrinal dalam dunia

teori saja.55

Bahkan menurut Paton dikotomi antara sistem civil law dan

common law secara murni sudah tidak dapat dipertahankan lagi pada

zaman modern sekarang ini, kedua sistem tersebut harus saling

mengisi.56

Sistem hukum civil law memang mengagungkan kodifikasi

dan memberikan tempat utama pada hukum tertulis. Maka peranan

putusan hakim (yurisprudensi) lebih dimaksudkan sebagai

pengembangan hukum itu sendiri, sebab undang-undnag (hukum

tertulis) tidak selalu lengkap dan tuntas mengatur segalanya dan

karenya selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat

sehingga perlu untuk selalu dikembangkan agar tetap aktual dan sesuai

dengan zaman. Adapun common law, secara teoritis memang pada

prinsipnya tidak mengenal kodifikasi itu, tentu berpaling pada hukum

yang diciptakan melalui putusan-putusan hakim (judge made law) sebagai sumber pembentukan hukum sehingga dengan demikian

berlakunya doktrin ‚binding precedent‛ dengan azas ‚stare decisis‛ tersebut memang merupakan kebutuhan.

Sangat mungkin terjadi dalam kasus tertentu akan dijumpai

pertentangan yang tajam antara hukum dalam pengertian undang-

undang dengan hukum yurisprudensi yang sudah tetap. Jika didekati

dengan kedua sistem hukum tersebut maka sistem statut law pasti akan

54

Lihat Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 281-282.

55 Paulus Effendie Lotulung, Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber

Hukum (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,

1998), 12. 56

Paton, (1951), 182-198.

89

mengatakan hukum undang-undang yang harus dimenangkan,

sebaliknya common law akan dengan lantang menyatakan hukum yang

hidup dalam masyarakat yang harus dimenangkan. Meminjam pendapat

Moh. Mahfud MD yang menyatakan, ‚undang-undang merupakan

produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau

kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan

saling bersaingan,‛57

sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai

hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat yang terabaikan,

sehingga tidak masuk dalam formulasi rumusan undang-undang. Atas

dasar ini jika terjadi sengketa antara undang-undang yang berhadapan

dengan nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat (hukum

yurisprudensi), maka hukum yurisprudensi harus didahulukan

penerapannya dari pada undang-undang.

C. Penemuan Hukum dan Peranan Putusan Hakim dalam Melindungi

Anak-anak Korban Perceraian Orang Tua

Para pembentuk undang-undang pada umumnya berkeyakinan

bahwa undang-undang yang dihasilkannya mampu mangakomodasi dan

mengantisispasi pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan muatan

yang tercantum dalam peraturan tersebut. Jika mengikuti teori konsepsi

kehendak dari John Austin,58

kenyakinan seperti demikian dapat

dibenarkan mengingat para pembentuk undang-undang sudah

memastikan bahwa undang-undang itu dibuat dengan menampung

kehendak semua pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, undang-undang

yang dihasilkan sudah dipastikan telah menampung rasa keadilan dan

memuat jaminan kemanfaatan jika diterapkan. Hakim yang menjumpai

adanya peristiwa konkret yang dihadapkan di muka persidangan dengan

sendirinya tinggal menerapkan saja undang-undang yang ada. Jadi,

dengan menerapkan undang-undang dengan sendirinya sudah menjamin

tegaknya keadilan dan kemanfaatan.

57

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta:LP3ES,

1998), 7. 58

Menurut John Austin: ‚A positive legal rule is to be equated with the expression of an act of wishing,‛ sedangkan ‚ A legal system is to be equated with all the positive legal rules emanating from the same sovereign will.‛ Dengan demikian, ‚ the nation of law as a command of the sovereign. Anything that is not a command is not law. Only general command counts as law, and only commands emanating from the sovereign are positive law.‛ Lihat

J.W Haris, Law and Legal Science: An Inquiry into Concepts Legal Rule and Legal System (Oxford: Clarendon Press, 1982), 24. Lihat juga Raymond

Wacks, Jurisprucence (London: Blackstone Press, 1995), 47.

90

Keyakinan di atas sebenarnya sebatas asumsi. Kenyataannya,

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu

keadaan dimana hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Het recht hinkt achter de feiten aan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa

konkret.59

Seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu atau

menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada. Dalam

memutuskan suatu perkara, hakim harus mempunyai inisiatif sendiri

dalam menemukan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009

tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa: ‚hakim dan hakim

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.‛

Melalui penegasan normatif di atas, secara legal formal

terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim. Kewenangan penemuan

hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan

undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif

yang tidak lengkap dan dimungkin untuk mengisi kekosongan hukum

dari suatu undang-undang. Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan

kekosongan hukum merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa

teks undang-undang yang ada tidak selalu sempurna. Apalagi laju

undang-undang yang statis dibandingkan dengan perkembangan

masyarakat yang sifatnya sebatas moment opname sehingga harus

dikontekstualisasikan oleh hakim. Di sinilah terjadi legal gap antara

hukum di atas kertas (law in the books) dan hukum yang hidup dalam

kenyataan (law in action; the living law). Dalam praktek di ruang-ruang

pengadilan, kesenjangan yang terjadi ini harus disiasati oleh hakim.

Hakikat dari tindakan menyiasati kesenjangan inilah yang disebut

dengan penemuan hukum (rechtsvinding). Pembentukan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah

apa yang dimaksud dengan penemuan hukum pada lazimnya yaitu

proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang

ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa

konkrit.60

Berdasarkan pendapat di atas, Sudikno Mertokusumo

menegaskan bahwa tidak hanya hakim yang memiliki kewenangan

membentuk hukum, aparat hukum atau pejabat lainnya pun dalam

menerapkan peraturan hukum dapat dikategori sebagai pembentuk

hukum.

59

Shidarta, Penemuan Hukum Melalui utusan Hakim dalam

makalah yang dipresentasikan di Hotel Grand Angkasa Medan, 2011, 2. 60

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

91

Memang hakim bukan satu-satunya yang menafsirkan

undang-undang, tetapi menurut Bagir Manan harus diakui peranan

hakim sangat lah penting. Pertama, hakim yang mewujudkan hukum

(dalam arti konkrit). Melalui putusan hakim, ketentuan undang-undang

(hukum) yang abstrak menjadi suatu kenyataan. Kedua, hakim bukan

hanya menyatakan (menetapkan) hukum bagi yang berperkara

(menciptakan hukum bagi pihak-pihak), tetapi dapat juga menciptakan

hukum yang berlaku umum, termasuk mengarahkan perkembangan

hukum.61

Atas peran yang demikian. Kedudukan hakim sangat strategis

dalam sebuah negara hukum.

Pada dasarnya dalam suatu negara hukum seperti Indonesia,

hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu

sendi dasar yang pokok dan utama.62

Melalui representasi hakim yang

demikian, pemaknaan negara hukum tidak diartikan sebagai supremasi

undang-undang. Yang dikehendaki oleh konstitusi adalah supremasi

hukum, yang dalam konteks ini sesuai dengan Pasal 24UUD 1945

menyatakan bahwa: ‚kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.‛ Termasuk dalam kategori kemerdekaan adalah

kemerdekaan dalam memaknai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan,

sehinggga hakim tidak mutlak terikat dengan undang-undang.

Hakim harus menafsirkan dan menggali kandungan norma

yang terdapat dalam undang-undang63

sesuai dengan perkembangan

nilai dan rasa keadilan masyarakat. Jika hakim tidak diberikan

kewenangan untuk melakukan penemuan hukum, maka kekosongan

hukum yang terjadi akibat tidak sempurnanya undang-undang akan

dapat berubah menjadi kekacauan.64

Oleh karenanya dalam melakukan

usaha pencapaian terhadap nilai-nilai keadilan, hakim diberikan

keleluasaan untuk melakukan penafsiran-penafsiran, penemuan-

penemuan hukum, bahkan menurut aliran progresif, hakim

61

Bagir Manan, Penafsiran sebagai Bentuk Penemuan Hukum, dalam Idris, dkk, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (Bandung:

Fikahati Aneska, 2012), 84. 62

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan (Bandung:

Citra Adytia Bakti, 2012), 54. 63

Luhut M>.P. Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Jakarta: Fakultas

Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papas sinar Sisanti, 2009), 188. 64

Ansyahrul, Pemuliaan Peradilan: dari Dimensi Integritas Hakim, {Pengawasan, dan Hukum Acara (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 134.

92

dimungkinkan untuk melakukan penciptaan hukum jika kenyataannya

telah mengharuskan itu.65

Dalam konteks yang demikian, muncul

pemikiran yang berpendapat bahwa adil tidaknya suatu undang-undang

berada di pundak hakim,66

sehingga hakim dimungkinkan melakukan

pembentukan hukum yang selanjutnya dalam kondisi tertentu diikuti

secara konsisten oleh hakim lain yang dapat dikategorikan sebagai salah

satu sumber hukum formil (yurisprudensi). Secara praktis, pembentukan

hukum oleh hakim ini juga dapat diikuti oleh para penegak hukum dan

secara akademis diterima oleh akademisi hukum sebagai salah satu

khazanah pengembangan ilmu hukum.

Penemuan hukum identik dengan penafsiran hukum yang

dalam istilah lain dikenal sebagai hermeunetik hukum67

yang bermula

dari perkembangan yurisprudensi di Inggris yang muncul pada

dasawarsa terakhir abad ke-16 yang ditemukan dalam dialog-dialog dan

risalah karena adanya serangkaian faktor sosial eksternal dalam

perkembangan ilmu hukum. Setelah itu pada dasawarsa pertama abad

ke-27 tata urutan dan disiplin ilmu mengenai yurisprudensi berubah ke

arah metode hukum yang bersifat yuridis. Perubahan ini sebenarnya

diawali oleh wacana teori yang berasal dari Eropa Kontinental dan

Skolastisisme yang dimaksudkan untuk menandingi keilmuan dan

kepiawaian para pengacara Kontinental Eropa sehingga tradisi hukum

Inggris dapat lebih berjaya. Prinsip-prinsip metode skolastik

memungkinkan literatur yurisprudensi mengubah tradisi-tradisi hukum

yang mengikuti peraturan sesuai dengan sistem negara menjadi

hermeneutika hukum atau ilmu interpretasi (scientia interpretationis). Hermeneutika hukum berfungsi untuk melindungi wacana-wacana

hukum dan mengeluarkan pemaknaan hukum dari tekstualitas menuju

kontekstualitas yang sangat berguna bagi yurisprudensi.

65

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra NegaraKutawaringin,

Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana (Bandung: Alfabeta, 2013), 26.

66 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim (Jakarta: Kencana

Prenada Media, 2012), 211. 67

Gregory Leyh mengemukakan hermeneutika hukum adalah: ‚legal hermeneutics is, then in reality no special case but is on the contrary, fitted to restore the full scope of the hermeneutical problrm and so to restrieve the former unity of hermeneutics, in which jurist and theologian meet the student of the humanities,‛ dalam Gregory Leyh, Legal Hermeneutics (University of

California Press, 1992). Lihat juga dalam Jazim Hamidi, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2005), 50 bahwa interpretasi dalam penemuan

hukum sudah lama dikenal dengan hermeneutika yuridis.

93

Hakim dianggap tahu tentang hukum (ius curia novit) dan

hakim diberi kebebasan dalam meutuskan perkara. Oleh karenanya

setiap persoalan apapun yang dihadapkan ke pengadilan wajib untuk

diperiksa dan diputuskan, sebagaimana dalam Pasal 10 UU Kekuasaan

Kehakiman No. 48 Tahun 2009, ‚pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.‛

Para ahli hukum telah merumuskan seperangkat metode dalam

penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo,68

metode penemuan

hukum dibagi menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode

argumentasi, dan metode penemuan hukum bebas. Metode interpretasi

digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak

atau kurang jelas. Metode argumentasi digunakan dalam hal aturan

perundang-undangannya tidak lengkap. Sedangkan metode penemuan

hukum bebas diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang tidak

dijumpai aturan perundang-undangannya yaitu membentuk pengertian-

pengertian hukum.

Hakim berperan dalam mengubah, membentuk, dan

menemukan hukum (rechtsvinding) melalui penafsiran (intepretasi) dan

konstruksi hukum. Menurut Lilik Mulyadi, secara teoritis dikenal

berbagai penafsiran dalam penemuan hukum.69

Pertama penafsiran

gramatikal, merupakan cara menafsirkan makna ketentuan undang-

undang dengan menguraikan sesuai dengan bahasa, susunan, dan

bunyinya. Kedua penafsiran historis, yaitu menafsirkan menurut sejarah

terjadinya undang-undang yang dapat berupa penafsiran menurut sejarah

hukum dan sejarah penetapan peraturan perundang-undangan. Ketiga

penafsiran sistematika, merupakan cara menafsirkan undang-undang

sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan

cara mengorelasikan dengan undang-undang lainnya. Keempat

penafsiran teleologis/sosiologis, yaitu menafsirkan suatu peraturan

hukum yang disesuaikan dengan situasi sosial sehingga peraturan

hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan

masyarakat. Kelima penafsiran autentik, merupakan penafsiran undang-

undang sesuai dengan penjelasan autentik yang terdapat dalam undang-

undang yang bersangkutan. Keenam penafsiran komparatif, yaitu

menafsirkan dengan meperbandingkan suatu undang-undang dengan

68

Selengkapnya lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005), 168-184.

69 Lihat dalam Lilik Mukyadi, Putusan hakim dalam Hukum Acara

Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 295-296.

94

undang-undang lainnya sehingga mendapat suatu kejelasan. Ketujuh

penafsiran antisipatif atau futuristik, yaitu cara menafsirkan dengan

melihat penjelasan undang-undang yang berpedoman pada undang-

undnag yang belum mempunyai kekuatan berlaku hukum. Kedelapan

penafsiran restriktif, merupakan metode interpretasi yang bersifat

membatasi. Kesembilan penafsiran ekstensif, yaitu metode interpretasi

yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi

gramatikal.

Hampir senada dengan Lilik, Abdul Manan70

membedakan

metode interpretasi beserta jenis-jenisnya. Pertama metode interpretasi

sahih (substantif/ untentik), merupakan penafsiran yang pasti terhadap

arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembuat undang-

undang (in concerto). Kedua interpretasi gramatikal (taalkundig), merupakan penafsiran menurut bahasa atau kata-kata. Ketiga penafsiran

sistematis atau logis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang

satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang

bersangkutan. Keempat penafsiran historis yang didasarkan kepada

sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktek peradilan,

penafsiran historis dapat dibedakan anatara penafsiran menurut sejarah

lahirnya undang-undang (wetshistorisch) dengan penafsiran menurut

sejarah hukum (rechtstorisch). Kelima penafsiran sosiologis atau

teleologis, yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan kedaan

masyarakat. Keenam penafsiran komperatif atau perbandingan yaitu

dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif,

antara hukum nasional dengan internasional. Ketujuh panafsiran

restriktif untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup

ketentuan undang-undang dibatasi dengan mempersempit arti suatu

peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Kedelapan

penafsiran ekstensif yang membuat penafsiran melampaui batas yang

diberikan oleh penafsiran gramatical. Kesembilan metode penafsiran

futuristik yaitu penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi

dengan berpredoman kepada undang-unang yang belum mempunyai

kekuatan hukum (ius constituendum). Jika telah melakukan berbagai cara menafsirkan dalam ilmu

hukum hakim masih belum dapat memutuskan perkara karena dasar

pertimbangan hukumnya belum valid. Maka ilmu hukum masih

menyediakan perangkat upaya mencari atau menemukan hukum yang

70

Abdul Manan, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, Makalah dsampaikan pada acara Rakernas

Mahkamah Agung RI tangal 10-14 Oktober 2010, di Balik Papan Kalimantan

Timur, 5-10.

95

disebut dengan konstruksi hukum sehingga hakim dapat meramu sistem

hukum formal dan sistem hukum materiil dengan ketentuan asasnya

sama. Dalam melakukan konstruksi hukum, hakim menemukan hukum

harus menggunakan akalnya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa

melakukan konstruksi hukum adalah suatu usaha dan pekerjaan dengan

akal atau merupakan suatu proses berfikir dari hakim.71

LB Curzon sebagaimana yang dikutp oleh Ahmad Ali,72

dan

telah dikutip juga oleh Abdul Manan,73

mengatakan bahwa interpretasi

dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda. Interpretasi hanya

menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan

konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda,

kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan, sehingga tidak

bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadili.

Dalam melakukan konstruksi dalam peneman hukum dan

pemecahan masalah hukum, hakim harus mengetahui tiga syarat utama.

Pertama konstruksi harus mampu meliput semua bidang hukum positif

yang bersangkutan. Kedua, dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada

pertentangan logis di ddalamnya. Ketiga, konstruksi harus dapat

memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal, agar dapat

memnuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bai pencari keadilan.74

Dalam praktek peradilan, rechtsvinding dengan metode

kontruksi dapat berbentuk konstruksi dengan metode argument peranalogian, argumentum a‘contrrio, pengongkretan hukum

(rechtsvervijnings), dan fiksi hukum. Konstruksi dengan metode

argument peranalogian dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan

putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi

peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.

Konstruksi denganmmetode argumentum a‘contrrio yaitu menggunakan

penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk

suatu peristiwa tertentu, berarti peristiwa itu terbatas pada peristiwa

tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku sebaliknya. Konstruksi

dengan metode pengkongkretan hukum atau disebut juga dengan

penghalusan hukum, dan penyempitan hukum karna peraturan

71

Lihat E. Utrech, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: PT Ichtiar

Baru, 1959), 198-201. 72

Ahmad Ali, Mengenal Tabir Hukum, suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 167.

73 Abdul Manan, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek

Hukum Acara di Peradilan Agama, 7. 74

Ahmad Ali, Mengenal Tabir Hukum, suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, 192.

96

perundnag-undangannya terlalu umum dan sangat luas ruang

lingkupnya, maka masalah hukum itu dipersempit sehingga dapat

diterapkan dalam suatu perkara yang kongkrit. Fiksi hukum adalah

metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakata baru

sehingga tampil suatu personifikasi baru. Fungsi fiksi hukum di samping

untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga untuk

mengisi kekosongan hukum utama.

Dengan memperhatikan poin-pon di atas, apabila dianalisis

secara global, pada asasnya penemuan hukum memerlukan keahlian

khusus untuk melakukannya. Di samping itu jika diperhatikan lebih

intens, dimensi penemuan hukum mencakup ruang lingkup terhadap

beberapa taksiran, yaitu undang-undang kurang jelas mengatur sesuatu

perbuatan sehingga hakim harus mengongkritkan aturan tersebut pada

kasus tertentu dengan melakukan penemuan hukum melalui penafsiran

dan konstruksi hukum, undang-undang tidak mengatur perbuatan

tersebut karena aturan bersifat umum (undang-undang), sedangkan di

sisi lain ada peristiwa kongkrit (in concreto) yang harus diperiksa,

diadili, dan diputus dengan segera sehingga hakim melakukan penemuan

hukum melalui penafsian dan konstruksi hukum. Undang-undang

mengaturnya secara jelas, tetapi hakim dengan melihat kasus in concreto melihat bahwa undang-undang yang akan diterapkan

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perasaan hukum

masyarakat. Konkretnya, ada pertentangan antara kepastian hukum dan

nilai-nilai keadilan. Jika dalam hal ini hakim mempergunakan hati

nurani, maka cakrawala berfikir mengacu pada dimensi sesuai dengan

aliran sociological jurisprudence atau fragnatic legal realism75 dimana

dalam aliran ini menyatakan bahwa hukum yang berkembang dalam

masyarakat merupakan hukum yang paling tepat untuk diterapkan.

Dalam proses lahirnya putusan hakim, berlangsunglah apa

yang disebut dengan penalaran hukum. Kenneth J. Vandevelde

menekankan dua hal setiap kali orang berbicara tentang penalaran

hukum atau berfikir ala ahli hukum. Menurutnya, The phrase to think like a lawyer encapsulates a way of thinking that is characterized by boat the goal pursued and the method used.76

Berdasarkan

pernyataannya Kenneth, persoalan pertama (goal pursued) berdimensi

75

Tokoh utama sociological jurisprudence adalah Eugeb Ehrlich

(1862-1922), dan Rroscoe Pound (1870-1964). D indonesia aliran ini

dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dan Satjipto Rahardjo dalam

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: 2007), 164. 76

Kenneth J. Vandevelde, Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning (Colorado: Westview Press, 1996), 1.

97

aksiologis, sedangkan yang kedua (methode use) berdimensi

epistimologis.

Terkait dengan langkah-langkah penalaran hukum, pandangan

Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa seorang sarjana hukum

(termasuk hakim) selayaknya mempunyai kemampuan menyelesaikan

perkara yuridis (the power of solving legal problems) sangat perlu untuk

diperhatikan. Kemampuan ini teridiri dari tiga kegiatan utama yaitu

merumuskan masalah hukum (legal problem indentification), memecahkannya (legal problem solving), dan mengambil keputusan

(decision making).77 Kenneth J. Vandevelde mengemukakan lima langkah

penalaran hukum, yakni:78

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the applicable sources of law).

2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan

hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the sourches of law).

3. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang

koheren yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus

di bawah aturan umum (synthesize the applicable rules of law into a coherent stucture)

4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts) 5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk

memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu

dengan mengguakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan

hukum dalam hal memcahkan kasus-kasusu sulit (apply the structure of rules ti the facts).

Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh

langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu

kasus, yaitu79

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau

memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta). Artinya,

77

Lihat Sudikno Mertokusumo, ‚Pendidikan Hukum di Indonesia

dalam sorotan‛ Harian Kompas, 7 November 1990, 4-5. 78

Kenneth J. Vandevelde, Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning (Colorado: Westview Press, 1996), 2.

79 Gr van der Brught dan J.D.C. Winkelman, ‚Penyelesaian Kasus,‛

terjemahan B. Arief Shidarta, Jurnal Pro Justitia XII, No. 1 (Januari 1994) : 35-

36.

98

memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus

(menskematisasi).

2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis

(mengkualifikasi).

3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.

4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan

hukum itu.

5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.

6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan

penyelesaian

7. Merumuskan penyelesaian.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan enam

langkah utama dalam penalaran hukum yaitu, mengidentifikasi fakta-

fakta kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus

yang riil terjadi, menghubungkan struktur kasus tersebut dengan

sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga dapat menetapkan

perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis, menyeleksi sumber hukum

dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan

yang terkandung di dalam aturan hukum itu, sehingga dihasilkan suatu

struktur aturan hukum yang koheren, menghubungkan struktur aturan

dengan struktur kasus, mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang

mungkin, dan menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk

kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap anak-anak

akibat perceraian orang tua meskipun undang-undang maupun peraturan

lainnya tentang perlindungan telah diundangkan, namun keberadaan

berbagai undang-undang tersebut tidaklah berdiri sendiri. Dalam proses

menerapkan dan menegakkan hukum tidak serta merta hanya dengan

hukum itu sendiri, ada komponen lain yang dapat mendukung penerapan

dan penegakan hukum. Proses bekerjanya hukum itu dpengaruhi oleh

tiga komponen penting yang saling terkait satu sama lain sebagaimana

digambarkan dalam model of law and development oleh Robert B.

Seidman dinyatakan bahwa komponen bekerjanya hukum meliputu tiga

unsur yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu proses

pembuatan hukum (law making processes), proses penegakan hukum

(law implementing processes), dan pemakai hukum (role occupant).80 Dalam memilih putusan mana yang harus dijatuhkan yang

penting bukan sekadar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut

80

Robert B. Seidman, The State Law and Development (New York:

St. Martin’s Press, 1978), 75-77.

99

undang-undang, tetapi yang terpenting adalah justru setelah putusan itu

dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu

diterima, baik menurut persyaratan keadilan maupun persyaratan

konsistensi sistem. Pilihan itu ditentukan oleh pandangan pribadi hakim

tentang pernyataan putusan mana yang paling dapat diterima oleh para

pihak yang bersangkutan dan oleh masyarakat.

Hakim sebagai salah satu komponen bekerjanya hukum

sebagaimana kategorisasi dari Robert B. Seidman di atas dapat

memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian

lewat putusannya. Satu hal yang harus ada dalam mindset hakim adalah

bahwa dalam setiap perceraian, anak akan menjadi pihak yang paling

disrugikan dan perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam memutus

atau meneruskan hubungan rumah tangga suami istri. egoisitas orang

tua untuk bercerai tidak boleh mengorbankan masa depan anak, anak

harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya. Bila terjadi perceraian,

mejelis hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan kepada

anak akan hak-haknya, baik yang diminta oleh yang berperkara maupun

yang tidak diminta, karena hakim secara ex officio bisa

mempertimbangkan memberikan hak-hak anak tersebut.

101

BAB IV

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

DALAM PENYELESAIAN PERKARA HADANAH ANAK

DI BAWAH UMUR

Bab ini menganalisis tiga yurisprudensi Mahkamah Agung

tentang hak hadanah pada ayah pasca perceraian. Analisis yurisprudensi

dengan memakai dua pendekatan yaitu pendekatan hukum positif dan

pendekatan hukum Islam. Sebelum menganalisis dan menguji

yurisprudensi-yurisprudensi tersebut, penelitian ini terlebih dahulu akan

memaparkan tentang posisi kasus/ duduk perkara sejak pertama kali

perkara diajukan oleh para pihak ke pengadilan tingkat pertama, setelah

itu pengadilan tingkat kedua (tahap banding), kemudian pada tingkat

kasasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk

dipaparkan dan dijelaskan terlebih dahulu karena pengadilan tingkat

pertama merupakan pengadilan yang pertama kali menyelesaikan kasus

dan langsung berhadapan dengan para pihak yang bersengketa,

selanjutnya menganalisis berkas perkara pada tingkat banding dan

kasasi, sehingga pada akhirnya nanti bisa didapatkan sebuah kajian yang

komprehensif.

A. Yurisprudensi Nomor 210K/AG/1996

1. Posisi Kasus dan Duduk Perkara

Enny Christina binti H. Ginting1 mengajukan gugatan hak

pengasuhan dan pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama Bandung

terhadap Rahayu Sugih Bagja bin Adi Gunasih.2 Gugatan tersebut

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 30

Mei 1995 dalam register perkara Nomor: 433/Pdt.G/1995/PA.Bdg.

Dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan

Tergugat pada tanggal 24 Desember 1993 telah melangsungkan

pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong

Kotamadya Bandung. Hasil dari pernikahan tersebut, Penggugat dan

Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gillbart

Revenhill Mesiasno dengan kutipan surat kelahiran dari Kantor Catatan

Sipil Kotamadya Bandung No. 566/1995 tanggal 12 Januari 1995. Pada

saat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dengan

1 Untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat.

2 Untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Tergugat.

102

putusan tanggal 3 Ramadhan 1415 H bertepatan dengan 3 Februari 1995

dalam perkara No. 86/Pdt.G/1995/PA.Bdg. Pada tanggal 11 Januari

1995 pukul 11.30 WIB, Ghillbert Revenhill Mesiasno yang berumur tiga

bulan, dan sekarang baru berumur tujuh bulan telah dibawa oleh

Tergugat dari rumah Penggugat tanpa seizin Penggugat. Obyek

sengketa tersebut masih bayi yang berusia kira-kira tujuh bulan yang

secara psikologis maupun medis sangat memerlukan pengurusan dan

pemeliharaan ibu. Penggugat menyatakan bahwa keadaan semenjak

ditinggalkan obyek sengketa sangat tersiksa lahir dan bathin, dan

Penggugat sebagai ibu kandung masih berkesanggupan untuk

memelihara dan mengurus serta mendidik obyek sengketa tersebut.

Upaya untuk mengambil obyek sengketa oleh Penggugat dari tangan

Tergugat telah diusahakan, namun pihak Tergugat tidak mau

memberikan sebelum ada putusan Pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap sesuai dengan surat Tergugat pada tanggal 8

Maret 1995. Agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat meminta

agar hakim memberikan putusan sela. Penggugat menuntut agar obyek

perkara, berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat, supaya

Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek perkara menyerahkan

kepada Penggugat tanpa syarat. Dalam provisi, Penggugat meminta agar

Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu dari anak yang bernama Ghilbert

Revenhill Mesiasno yang masih berumur 8 bulan selama proses perkara

berjalan menunggu adanya putusan akhir yang telah mempunyai

kekuatan hukum pasti.

Berdasarkan gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat

menjawab gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalam konpensi

bahwa Tergugat dalam konpensi menyangkal dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara terang-

terangan. Benar adanya bahwa Tergugat dalam konpensi telah menikah

dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong

Kotamadya Bandung yaitu pada tanggal 29 April 1994 sesuai dengan

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.06/PW.01.1/207/III/95, akan

tetapi bukan pada tanggal 24 Desember 1993 sebagaimana dikemukakan

oleh Penggugat konpensi dalam gugatannya. Benar adanya dari

pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi

nama Robby Raven Akbar Gumas sesuai dengan Kutipan Akta

Kelahiran No. 1208/1995 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT. II

Bandung, dan bukan bernama Ghilbert Revenhill Mesiasno sebagaimana

yang tertulis dan tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.

566/1995 dari Kantor Catatan sipil Kotamadya DT. II Bandung. Akta

Kelahiran Nomor 566/1995 dengan Ghilbert Revenhill Mesiasno

103

tersebut dibuat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga

nama dari anak tersebut tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh

Tergugat ketika melapor kepada Ketua RT. 04 RW. 05 Kelurahan

Cipedes Kecamatan Sukajadi Kotamadya Bandung pada tanggal 23

September 1994 dan sekarang sudah mempunyai Akta Kelahiran dari

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung dengan Nomor: 1208/1995

yang tertulis dan tercatat atas nama Robby Raven Akbar Gumas, maka

oleh karenanya Akta Kelahiran No. 566/1995 tersebut harus dinyatakan

tidak sah dan batal demi hukum.

Tergugat mendalilkan bahwa telah membawa anak kandung

Penggugat dan Tergugat dari Penggugat demi kepentingan masa depan

anak. Antara Tergugat dan Penggugat terdapat jurang pemisah yang

sangat dalam yaitu mengenai agama yang dianut. Tergugat menganut

agama Islam, sedangkan Penggugat menganut agama Kristen, sehingga

Tergugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak apabila diasuh dan

dididik oleh Penggugat. Tergugat dalam konpensi juga meminta

ditetapkan sebagai wali ayah dari anak kandung yang berhak mengurus

dan mendidik anak hingga dewasa serta menjadikannya sebagai seorang

muslim yang bertaqwa kepada Allah swt sesuai dengan agama yang

dianut oleh Tergugat yaitu agama Islam.

Tergugat juga mendalilkan bahwa ia selalu diawasi oleh

beberapa orang preman yang sengaja diterorkan oleh Penggugat kepada

Tergugat baik di tempat tinggal Tergugat maupun di tempat kerja

Tergugat yang pada akhirnya Tergugat dituduh menculik anak sehingga

Tergugat ditangkap oleh Polisi dari tempat kerja tertanggal 16 Maret

1995, namun pada akhirnya Tergugat dibebaskan dari sanksi hukum

dalam pemeriksaan yang dituduhkan kepada Tergugat sesuai dengan

Pasal 330 ayat 1 dan 2 jo Pasal 331 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana.

Dalam petitum provisi, Tergugat tidak menerima/ menolak

permohonan Penggugat yang ingin ditetapkan sebagai wali ibu dari

anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat berkeberatan apabila anak yang

sekarang sedang diasuh dan didik oleh Tergugat agar menjadi seorang

muslim yang bertaqwa kepada Allah swt diasuh oleh seorang ibu yang

yang beragama non muslim. Tergugat menyatakan menolak dan

berkeberatan atas nama anak yang ditulis Ghilbert Revenhill Mesiasno,

karena nama yang sebenarnya dalah Robby Raven Akbar Gumas, dan

umurnya bukan 8 bulan melainkan 10 bulan karena lahirnya tanggal 21

September 1994. Keinginan Penggugat dalam provisi untuk ditetapkan

sebagai wali ibu dari anak bertentangan dengan keinginan yang termuat

dalam surat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 9 Juli 1995 yang

104

pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan anak dan pengasuhannya

akan diserahkan kepada orang lain (baby sitter), bukan diasuh oleh

Penggugat sendiri melainkan akan diupahkan kepada orang lain,

sedangkan anak tersebut sekarang ini sedang diurus dan dididik oleh

Tergugat sendiri beserta orang tua kandung Tergugat. Maka dalam hal

ini menurut Tergugat, keinginan Penggugat dalam konpensi patut untuk

ditolak karena pada kenyataannya Tergugat mampu untuk mengurus

dan mendidik anak kandung sendiri. Oleh karena itu, Tergugat meminta

Majelis Hakim agar Tergugat ditetapkan sebagai wali ayah dari anak

kandungnya yang bernama Robby Raven Akbar Gumas yang masih di

bawah umur dan menolak gugatan Penggugat dalam konpensi untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya dapat menyatakan bahwa gugatan

Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan jawaban Tergugat, Penggugat pun juga telah

mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Juli 1995 yang isi

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara. Begitupun terhadap

replik Penggugat, Tergugat pun telah mengajukan duplik secara tertulis

tertanggal 27 Juli 1995 yang isi selengkapnya juga telah dicacat dalam

berita acara. Berdasarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat di atas,

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan

sela yaitu megadili: 1. Menolak gugatan provisi Penggugat, 2.

Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir.3

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Pengadilan Agama

Bandung (Pengadilan Tingkat Pertama)

Yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah

sengketa tentang pengurusan anak yang dilahirkan dari perkawinan

antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi. Majelis hakim

menimbang berdasarkan gugatan Penggugat konpensi dan jawab

menjawab antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi dan telah

ditemukan fakta-fakta di persidangan. Dalam sengketa penguasaan anak

yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak, yaitu yang menguasai

anak tersebut harus orang yang mampu menjamin keselamatan jasmani

dan rohani anak tersebut. Anak telah dilahirkan dari perkawinan antara

Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi yang dilaksanakan secara

Islam. Maka secara a quo anak tersebut adalah beragama Islam, dan

karenanya anak tersebut harus dididik secara Islam dan rohaninya harus

3 Selengkapnya lihat dalam putusan sela pada perkara No.

433/Pdt.G/1995PA.Bdg. 1-16.

105

diisi dengan ajaran-ajaran Islam serta harus dijaga kelestarian

agamanya, yaitu agama Islam.

Dalil penggugat konpensi yang menyatakan bahwa Penggugat

konpensi beragama Islam yang dibantah oleh Tergugat konpensi, dan

berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat konpensi

memperlihatkan prilaku sebagai yang bukan beragama Islam, selalu

memakai kalung mas berliontin salib, dan pernah mengajak Tergugat

merayakan natal Kedua prilaku tersebut sudah menjadi pengetahuan

umum yang biasa dilakukan oleh orang yang beragama Kristen.

Keyataan-keyataan tersebut di atas apabila dihubungkan

dengan dalil yang artinya: ‚Barang siapa yang meniru (perbuatan) suatu

kaum, maka ia adalah termasuk dari kaum itu,‛ dan dihubungkan

dengan dalil yang artinya: ‚Hukumilah (keadaan orang itu) dengan yang

nampak, dan jangan menghukumi (keadaan orang itu) dengan bentuk

bathinnya/ yang tidak tampak.‛ Maka dapat dinyatakan bahwa

sekalipun Penggugat sekarang mengaku beragama Islam, akan tetapi

ternyata masih berperilaku/ berakhlakkan agamanya yang semula yaitu

agama Kristen.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa agama semula

Penggugat adalah Kristen, kemudian ketika akan melaksanakan

perkawinan dengan Tergugat, Penggugat baru masuk Islam. Keterangan

tersebut pun dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat. Dari hal ini

nampak bahwa beragama Islamnya Penggugat relatif masih baru.

Keterangan saksi juga menjelaskan bahwa ternyata Penggugat untuk

berdoa secara Islam saja belum dapat, dan tidak pernah kelihatan

melaksanakan ibadah secara Islam serta tidak pernah kelihatan

menghadiri pengajian sebagaimana layaknya orang yang beragama

Islam. Menimbang bahwa ternyata Penggugat sekarang tinggal bersama

orang tuanya yang beragama Kristen, sehingga Penggugat sekarang

berada di lingkungan keluarga yang beragama Kristen. Berdasarkan

kenyataan-kenyataan tersebut di atas, dikhawatirkan Penggugat tidak

dapat mendidik anak tersebut secara Islam dengan baik, dan tidak dapat

mengisi rohaninya dengan ajaran-ajaran Islam, serta tidak dapat

menjamin keselamatan dan kelestarian agama anak.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Tergugat

menyatakan mampu untuk mengurus dan mendidik anak tersebut dan

mengharapkan anak tersebut menjadi seorang muslim yang bertaqwa

kepada Allah swt, dan ternyata pula bahwa Tergugat konpensi beragama

Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sehingga karenanya

harus dinyatakan bahwa Tergugat sejak lahir sampai sekarang tetap

beragama Islam, dan berada dalam lingkungan keluarga yang beragama

106

Islam, sehingga karenanya dapat dipastikan bahwa Tergugat dapat

mendidik anak tersebut secara Islam dengan baik dan mengisi rohaninya

dengan ajaran-ajaran Islam serta dapat menjaga kelestarian agama anak

tersebut yaitu agama Islam. Hal ini telah sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh Tergugat sebelumnya yaitu menginginkan agar anak

menjadi muslim yang bertaqwa kepada Allah swt. Tergugat mempunyai

pekerjaan penghasilan, sehingga karenanya Tergugat dapat dipastikan

mampu untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi/ mencukupi biaya

nafkah dan pengurusan hadanah terhadap anak tersebut. Semenjak anak

tersebut diurus oleh pihak Tergugat sampai dengan sekarang, tidak ada

fakta yang membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan anak

tersebut. Maka hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah sungguh-

sungguh mengurus anak tersebut dengan baik. Berdasarkan kenyataan-

keyataan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan

memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku

yang terkait dengan perkara tersebut, Pengadilan Agama Bandung telah

mengadili dan memutuskan perkara sebaga berikut :

Dalam Konpensi.

1. Menolak gugatan Penggugat konpensi.

2. Menetapkan Tergugat konpensi selaku ayah sebagai pemegang hak

hadanah atas anak tersebut di atas.

3. Membebakan kepada Penggugat konpensi untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 46.500,00 (empat puluh enam ribu lima ratus

rupiah).4

3. Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi

Agama Bandung

Pada tanggal 15 Nopember 1995, Penggugat telah

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama

Bandung Nomor: 433/Pdt.G/1995/PA.Bdg tanggal 2 Nopember 1995 M

dan juga telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 23

Nopember 1995. Hal tersebut juga telah disampaikan kepada pihak

lawan pada tanggal 5 Desember 1995, yang kemudian pihak Tergugat/

Terbanding pun telah mengajukan kontra memori bandingnya pada

tanggal 3 Januari 1996.

Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan memperhatikan

memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-

pihak yang berperkara. Pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama tidak

4 Selengkapnya lihat dalam putusan akhir perkara No.

433/Pdt.G/1995/PA.Bdg, 1-9.

107

sependapat dengan dasar-dasar uraian dalam pertimbangan-

pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama. Oleh karena

itu, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan

hukumnya sendiri.

Berkenaan dengan pemberian nama anak yang berbeda antara

Penggugat dengan Akta Kelahiran Nomor: 566/1995 tanggal 12 Januari

1995 dan anak tersebut diberi nama Ghilbert Ravenhill Mesiasno.

Sedangkan oleh Tergugat dengan Akta Kelahiran Nomor: 1208/1995

tanggal 7 April 1995 diberi nama Robby Raven Akbar Gumas. Hakim

pada Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa perbedaan pemberian

nama tersebut dipahami dan dinilai wajar karena situasi kondisi

hubungan rumah tangga suami istri antara Penggugat dan Tergugat

sudah sedemikian rupa, goyah, tidak harmonis, bahkan telah pecah

dengan perceraian. Oleh karena itu Akta Kelahiran tersebut sah menurut

hukum.

Anak yang bernama Ghilbert Ravenhill Mesiasno alias Robby

Raven Akbar Gumas telah diambil dan dibawa pergi dari rumah

Penggugat oleh Tergugat tanpa seizin/ di luar kehendak Penggugat,

dimana ketika itu anak tersebut baru berumur 3 bulan. Segala keluhan

yang didalilkan oleh Penggugat menurut Pengadilan Tinggi Agama

dapat diterima oleh akal sehat, karenanya patut dipertimbangkan karena

kodratnya ibu yang mengandung anaknya dengan susah payah,

melahirkan anak dari rahimnya dengan taruhan antara hidup dan mati.

Sudah naluri/ fitrah Ilahiyah mempunyai rasa kasih sayang mendalam

terhadap bayi/ anak sebagai buah hati melebihi sayangnya terhadap

dirinya sendiri, karena akal sehat membenarkan betapa berat

penderitaan bathin bagi Penggugat yang sudah cukup lama

mendambakan anaknya tersebut kembali kepangkuannya, demikian pula

si anak secara naluri/ fitrah Ilahiyah sangat membutuhkan kelembutan,

kesejukan belaian kasih sayang serta kehangatan dekapan dada ibu

kandungnya. Oleh karena itu tidak etis tindakan memisahkan dua insan

yang masih saling membutuhkan.

Hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya menolak hak

pemeliharaan Penggugat, bahkan menetapkan tergugat sebagai

pemegang hak yang didasarkan atas dugaan kuat bahwa Penggugat telah

kembali memeluk agamanya semula (Kristen Protestan). Menurut

Pengadilan Tinggi Agama, pertimbangan dan penetapan tersebut keliru

dan salah menerapkan hukum karena Penggugat telah menolak

anggapan tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sejak

menyatakan memeluk agama Islam akhir tahun 1993 diwaktu

melakukan akad perkawinannya dengan Tergugat dan hingga sekarang

108

ini tetap memeluk agama Islam dengan konsekuen menjalankan ibadah

agama Islam. Pernyataan tersebut didukung pula oleh alat bukti autentik

KTP-nya sendiri tercantum beragama Islam. Andaikata –quad non- Penggugat telah murtad, pertimbangan dan penetapan tersebut tetap

tidak dapat dibenarkan, karena masalah agama seorang ibu tidaklah

menggugurkan hak pemeliharaan terhadap anak kandungnya yang belum

mumayiz atau belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan pertimbangan aspek yuridis, dan Penggugat

dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk memelihara

dan mengasuh anaknya, Pengadilan Tinggi Agama membatalkan

putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 433/Pdt.G/1995/PA.Bdg

dengan mengadili sendiri dalam putusannya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi sebahagian dan tidak

menerima untuk selain dan selebihnya.

2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat sebagai pemegang

hak pemeliharaan dan pengasuhan anak terhadap anak kandungnya

hingga anak tersebut mumayiz atau berumur 12 tahun, dan segala

biaya pemeliharaan dibebankan kepada Tergugat konpensi menurut

kebutuhan dan kepatutan.

3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memelihara

dan mengasuh anak tersebut untuk menyerahkannya kepada

Penggugat konpensi.

4. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

walaupun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.5

4. Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Perkara Kasasi di

Mahkamah Agung

Sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada pihak

Tergugat, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat

kuasa khusus mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara

lisan yang kemudian disusul dengan memori kasasi. Setelah itu,

Penggugat diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, dan

Penggugat pun juga mengajukan jawaban memori kasasi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menimbang

bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam

memori kasasi pada pokoknya memuat: Pertama, bahwa putusan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dan keliru dalam

penerapan hukum dalam hal adanya dua akta kelahiran No. 566/1995

5 Selengkapnya lihat perkara No. 14/Pdt.G/1996/PTA. Bdg.

109

tanggal 12 Januari 1995 atas nama Ghilbert Ravenhill Mesiasno yang

didaftarkan Penggugat/ Termohon Kasasi dan akta kelahiran No.

1208/1995 tanggal 7 April 1995 atas nama Robby Raven Akbar Gumas

yang didaftarkan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi. Oleh majelis

dikatakan kedua akta tersebut sah menurut hukum dengan dalih bahwa

telah membenarkan adanya perbedaan pemberian nama tersebut dapat

dipahami dan dinilai wajar mengingat situasi dan kondisi keadaan

rumah tangga yang sudah pecah. Padahal dalam kasus ini terhadap akta

kelahiran No. 566/1995 tanggal 12 Januari 1995 harus dinyatakan tidak

sah dan batal demi hukum serta dinyatakan tidak berlaku, karena telah

bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Catatan

Sipil bagi orang Indonesia (Stbl 1920 dirubah dengan LN 26-513).

Sedangkan keberadaan akta kelahiran No. 1208/1995 tanggal 7 April

1995 harus dinyatakan sah menurut hukum karena prosedurnya telah

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Catatan Sipil. Kedua, putusan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam pertimbangannya,

dimana dikatakan bahwa anak yang ditulis Robby Raven Akbar Gumas

disebut sebagai alias dari nama Ghilbert Ravenhill Mesiasno. Hal

demikian dapat menimbulkan suatu kerawanan, oleh karena penempatan

‚alias‛ berarti disatu sisi bertentangan dengan Peraturan Catatat Sipil

bagi orang Indonesia, dan di sisi lain telah menimbulkan tidak adanya

suatu kepastian hukum bagi diri seseorang. Padahal berdasarkan anjuran

pemerintah mengharuskan setiap WNI untuk memperoleh akta kelahiran

yang sah menurut hukum agar adanya kepastian hukum sebagai bukti

jati dirinya, bukan dengan pertimbangan yang hanya mengambil mudah

dan praktisnya saja tanpa dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan

yang berlaku (serta telah menyimpang dari ketentuan pasal 27 ayat (1)

UU No. 14 Tahun 1970). Ketiga, putusan Pengadilan Tinggi Agama

Bandung telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam hal

dikatakan bahwa pada prinsipnya adanya keluhan-keluhan Pengugat

Termohon Kasasi yang sangat mendambakan anaknya kembali, padahal

kenyataannya, di samping anak tersebut telah berpisah dengan

Penggugat asal dalam keadaan sehat dan cerdas serta Tergugat selaku

ayah telah mendidiknya secara Islam. Di samping itu, Penggugat asal

pada saat ini bukan orang Islam, (beragama Kristen), sedangkan salah

satu syarat utama untuk memperoleh hak pemeliharaan anak adalah

beragama Islam. Oleh karena anak yang beragama Islam tidak boleh

dipelihara oleh ibu yang kafir, sebab pendidikan yang diberikan tidak

sesuai dengan akidah anak tersebut, dan seorang kafir tidak mempunyai

hak wilayah (kekuasaan) pada orang Islam. Keempat, putusan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru dalam pertimbangan

110

hukumnya dalam hal pengakuan Penggugat asal yang mengaku masih

memeluk agama Islam dengan didasarkan kepada bukti autentik berupa

KPT tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi. Padahal Penggugat

asal pada saat sekarang bukan seorang Islam yang baik dan konsekwen

dan bahkan sekalipun mengaku beragama Islam akan tetapi pada

dasarnya Penggugat asal berperilaku/ berakhlak agamanya semula yaitu

Kristen (hal ini diakuinya serta didukung oleh saksi-saksi di

persidangan) yang kemungkinan besar tidak akan mendidik anak secara

Islam.

Mahkamah Agung dengan memerhatikan pasal-pasal dari

Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985,

dan Undang-undang No. 7 tahun 1989, mengadili dan memutuskan

perkara tersebut dengan mengabulkan pemohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi/ Tergugat Asal, serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

Agama Bandung tanggal 19 Maret 1996 M, bertepatan dengan tanggal

29 Syawal 1416 H No. 14/Pdt.G/1996/PTA.Bdg. Putusan tersebut

adalah sebagai berikut:

Dalam Konpensi

- Menolak gugata Penggugat (asal)

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi

tidak dapat diterima

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat konpensi membayar biaya perkara dalam

tingkat pertama sebesar Rp. 46.500,00 (empat puluh enam ribu lima

raut rupiah).

- Menghukum Pembanding/ Penggugat konpensi membayar biaya

perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 27.300,00 (dua puluh

tujuh ribu tiga ratus rupiah).

- Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat Konpensi membayar biaya

perkara dalam tingkat Kasasi sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh

ribu rupiah).6

5. Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Ditinjau dalam

Perspektif Hukum Positif

Pada prinsipnya, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk

memenuhi hak-hak anaknya, baik ketika orang tua masih dalam ikatan

perkawinan ataupun sudah bercerai. Kedua orang tua secara bersama-

sama wajib memikul tanggung jawab dalam mengasuh anak,

6 Selengkapnya lihat putusan perkara No. 210K/AG/1996.

111

membimbing, dan mendidiknya. Akan tetapi, hak tersebut bisa saja

dicabut (ontzet) atau hak orang tua bisa saja dibebaskan (ontheven) oleh

hakim karena suatu alasan,7 seperti kedua orang tua telah berbuat lalai

atau tidak mampu merawat anak dan menjaganya. Maka hak asuh anak

tersebut oleh Pengadilan yang berwenang memutus perkara tersebut

dapat dicabut dan dipindahkan kepada pihak yang juga memiliki hak

untuk mengasuh anak sebagaimana dalam peraturan perundang-

undangan. Pasal 49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang

menyebutkan bahwa: ‚apabila salah seorang atau kedua orang tuanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk, maka pengadilan agama berhak untuk mencabut kekuasaan atas pengasuhan anak dari kedua orang tuanya atau dari salah satunya.‛ Pasal tersebut juga didukung oleh pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum

Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: ‚apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.‛

Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya di atas

dalam perkara ini, bahwa Majelis Hakim Kasasi telah menjatuhkan

putusan perkara hadanah antara Penggugat asal/ Termohon Kasasi

dengan Tergugat Asal/ Pemohon Kasasi dengan putusan menetapkan

hak pemeliharaan dan wali anak kepada pihak Tergugat (ayah kandung)

dengan pertimbangan bahwa Penggugat (ibu kandung) dari anak

tersebut telah murtad. Putusan Majelis Hakim Kasasi ini telah

menguatkan kembali putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama,

dimana Pengadilan Agama Tingkat Pertama memberikan putusan hak

pemeliharaan dan wali anak kepada Tergugat. Sebaliknya, Majelis

Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama dimana

Pengadilan Tinggi Agama telah mengabulkan tuntutan hak pengasuhan

anak oleh ibu yang murtad. Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang berbeda dengan

putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tingkat Kasasi telah mendasarkan putusannya dengan berpedoman

kepada pasal 105 sub (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

apabila terjadi perceraian antara suami isteri (baik cerai gugat maupun

cerai talak), sedang mereka ada mempunyai anak, maka pemeliharaan

7 Lihat Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa,

2003), 50.

112

terhadap anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas)

tahun adalah hak ibunya. Sedangkan terhadap anak yang sudah

mumayiz atau sudah berumur di atas 12 tahun, hak pemeliharaannya

diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih di antara ayah atau

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Oleh karena itu, menurut

hakim Pengadilan Tinggi Agama masalah agama (akidah) seorang ibu

tidak lah menggugurkan hak pemeliharaan terhadap anak kandungnya

yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, apalagi anak

tersebut masih dalam usia menyusu (belum berusia 2 tahun). Hakim

Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan putusan hak hadanah

telah mendasarkan pertimbangan hukumnya dari aspek yuridis

sebagaimana ketentuan KHI pasal 105 sub (a) dan sub (b) di atas. Di

samping itu, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama

memberikan hak asuh kepada ibu karena anak berada dalam usia

menyusui yang secara psikologis dan medis membutuhkan asuhan

langsung dari ibu kandung, karenanya Hakim Pengadilan Tinggi Agama

mengabulkan tuntutan hak asuh ibu yang murtad.8

Berbeda dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama,

Pengadilan Agama dan Pengadilan Kasasi mempunyai pertimbangan

sendiri dalam memutuskan hak asuh anak. Majelis Hakim Kasasi

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama. Majelis Hakim Kasasi

Mahkamah Agung menganggap bahwa pengadilan Tinggi Agama telah

salah dan keliru dalam penerapan hukum dan telah mengabaikan fakta-

fakta dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-

saksi, penggugat asal telah kembali ke agama sebelumnya (kristen), oleh

karenanya penggugat asal tidak dapat menerima hak hadanah dari anak

yang beragama Islam. Pertimbangannya, jika anak tersebut telah

dilahirkan dari perkawinan penggugat dan tergugat secara Islam, maka

anak yang telah dilahirkan beragama Islam juga. Anak Islam tidak bisa

diasuh oleh orang yang berbeda agama dengan anak tersebut walaupun

oleh ibu kandung sendiri karena pendidikan yang diberikan akan berbeda

dan tidak sesuai dengan akidah anak. Berdasarkan fakta-fakta juga,

walaupun anak telah ikut dengan ayahnya meskipun masih dalam usia

menyusu, namun anak tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan

baik, sehat dan cerdas. Kebutuhan secara finansial pun bisa dipenuhi

oleh ayah, karena ayah juga mempunyai pekerjaan yang dapat menjamin

tumbuh kembang dan keselamatan jasmani dan pendidikan anak di masa

mendatang. Dari petimbangan majelis hakim di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama dan

8 Berdasarkan putusan nomor: 14/Pdt.G/1996/PTA.Bdg.

113

Pengadilan pada Tingkat Kasasi dengan memberikan hak pengasuhan

anak kepada ayah bukan kepada ibu yang murtad lebih menekankan

kepada dua faktor sekaligus. Faktor pertama adalah untuk keselamatan

rohani anak dari segi pendidikan akidah anak. Adanya kekhawatiran

hakim terhadap pengaruh agama yang dianut oleh penggugat asal

sebagai ibu kandung dalam mengasuh anak, terutama anak yang masih

kecil yang biasanya lebih cepat terpengaruh dengan perilaku-perilaku

yang dikerjakan oleh orang tuanya. Indikasi tersebut dapat dillihat dari

nama yang diberikan oleh ibu kepada anak berbeda dengan nama yang

diberikan oleh ayah kandungnya. Ibu menginginkan dan telah mengganti

nama anak dengan Ghilbert Ravenhill Mesiasno, sedangkan nama yang

diberikan oleh ayahnya berdasarkan akta kelahiran yang sah adalah

Robby Raven Akbar Gumas. Dalam hal ini terlihat adanya suatu upaya

untuk mengalihkan anak ke agama yang dianut oleh ibu kandungnya. Di

samping itu, apabila hak asuh anak diberikan kepada ibu yang murtad,

anak akan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang jauh berbeda

dengan akidah anak. Ibu kandung anak telah tinggal bersama keluarga

yang semuanya beragama kristen. Maka sudah dapat dipastikan dan

dikhawatirkan, secara perlahan anak akan mengikuti akidah ibunya yang

murtad.

Faktor kedua majelis hakim memberikan hak asuh anak

kepada ayah adalah demi keselamatan jasmani anak. Fakta

membuktikan, semenjak anak diasuh oleh ayahnya, anak tersebut telah

tumbuh dengan baik, sehat dan cerdas walaupun tanpa asupan ASI dari

ibu kandungnya sendiri. Di samping itu, jaminan secara finansial untuk

masa depan anak, pertumbuhan secara fisik, dan pendidikan anak lebih

aman apabila anak tetap berada dalam asuhan dan pengawasan ayah dan

keluarga ayah yang muslim. Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan

Tinggi Agama dimana faktor pertumbuhan fisik/ jasmani yang menjadi

dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak pengasuhan, tanpa

mempertimbangkan kemashlahatan rohani anak yaitu penanaman agama

dan akidah yang baik bagi anak semenjak dini. Padahal akidah

merupakan faktor terpenting dalam penanaman pembentukan akhlak

dan karakter anak untuk memasuki fase kehidupan selanjutnya. Putusan

Majelis Hakim kasasi ini telah sejalan dengan penjabaran yang terdapat

dalam pasal 156 huruf (c) di atas bahwa diperbolehkan pengalihan hak

asuh dari pemegang hadanah kepada pihak lain yang juga mempunyai

hak hadanah apabila pemegang hadanah ternyata tidak mampu

menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak. Maka dalam perkara

ibu yang murtad pengalihan hak hadanah dari ibu kepada ayah lantaran

114

ibu murtad karena ibu yang murtad tidak bisa menjamin keselamatan

rohani dan jasmani anak.

Di samping itu, pertimbangan majelis hakim dalam

menyelesaikan kasus pengasuhan anak bagi ibu yang murtad, meskipun

undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam secara khusus tidak

mengatur tentang syarat-syarat pengasuhan anak seperti dari segi agama

pengasuh, akan tetapi seorang hakim yang kompeten diharuskan untuk

menggali nilai-nilai hukum, keadilan, kemashlahatan yang hidup di

tengah-tengah masyarakat dengan cara berijtihad. Kewenangan hakim

untuk melakukan ijtihad merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-

undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) jo Undang-undang No. 49

tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa: ‚Hakim dan Hakim Konstitusi

sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.‛ Bagi masyarakat yang mencari keadilan di lembaga

Peradilan Agama, hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut

adalah hukum untuk masyarakat Islam. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-

undang No. 50 Tahun 2009 jo Undang-undang No.7 Tahun 1989 bahwa

yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-

orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil

keputusan tidak hanya berpijak pada ketentuan peraturan perundang-

undang tetapi juga dapat berpijak pada ketentuan hukum Islam yang

digali dari al-Qur’an, Hadist Nabi, dan pendapat para fukaha secara

langsung. Maka dalam perkara ini, berdasarkan hasil ijtihad hakim

dengan memberikan hak asuh kepada ayah bukan kepada ibu yang

murtad karena Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan

tingkat kasasi lebih menilai pentingnya mewujudkan kemashlahatan

anak dari aspek kepentingan rohani dan jasmani anak, bukan pada aspek

yuridis semata.

Dalam kasus ini, penulis sependapat dengan putusan hakim

yang menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan

kepada ayah karena telah memenuhi rasa keadilan, kemashlahatan, dan

kepentingan anak baik jasmani, terlebih lagi rohani anak. Apabila hakim

hanya bertumpu pada satu pasal saja tanpa memperhatikan pasal atau

aturan yang lain, maka hukum tidak akan seimbang, artinya tujuan

hukum tidak terpenuhi. Tujuan dari hukum adalah terwujudnya keadilan

(validitas filosofis), kemanfaatan (faliditas filosofis), dan kepastian

hukum (validitas yuridis). Oleh karena itu pelimpahan hak asuh anak

dari ibu yang murtad kepada ayah sudah tepat karena ayah ingin

115

melindungi kehidupan keagamaan anaknya sekaligus memiliki

kemampuan untuk merawat dan menjaganya.

Putusan hakim tersebut apabila ditilik dari Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 41 huruf a yang

menjelaskan bahwa: ‚Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

anak-anak, pengadilan memberikan putusan.‛ Dalam pasal tersebut yang

paling ditekankan adalah kepentingan anak itu sendiri. Kepentingan

anak lebih didahulukan di atas kepentingan yang lainnya. Apabila

terjadi perselisihan dalam hal penguasaan anak, maka hal utama yang

menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan adalah pihak

mana yang lebih mendatangkan kemaslahatan dan yang dapat

memberikan jaminan terbaik untuk masa depan anak, maka dalam kasus

ini berdasarkan Undang-undang di atas berikut pasalnya sudah tepat

apabila hak hadanah diberikan kepada ayah. Selanjutnya, dengan

melihat kepada Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (1) huruf

(a) tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan kesejahteraan anak dalam undang-undang ini adalah

suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani,

jasmani, maupun sosial. Dengan memberikan hak asuh kepada ayah,

keseluruhan aspek (jasmani, rohani, dan sosial) akan terpelihara dengan

baik. Sebaliknya dengan memberikan hak asuh kepada ibu yang murtad,

aspek rohani, dan sosial tidak akan terjaga dengan baik karena

pendidikan keagamaan yang diberikan ibu yang murtad berbeda dan

lingkungan sosial yang juga berbeda dengan identitas anak, begitupun

yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak, di samping itu

dikhawatirkan terjadinya fitnah apabila anak muslim diasuh oleh ibu

yang kafir. Maka dalam hal ini apabila dikaitkan dengan pengasuhan

anak oleh ibu yang kafir akan lebih mendatangkan bahaya yang lebih

besar dibanding apabila anak berada di bawah pengasuhan ayah yang

muslim.

Putusan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah lantaran

ibu murtad apabila ditinjau dalam perspektif KHI, dapat dilihat

khususnya pasal 156 huruf (c) yang menjelaskan bahwa: ‚apabila

pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani

dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi,

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama

dapat memindahkan hadanah anak kepada kerabat lain yang mempunyai

hak hadanah pula.‛ Kalau kita perhatikan pasal 156 huruf c KHI telah

116

membatalkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 105 huruf (a)

dan pasal 156 huruf (a) dimana dalam kedua pasal tersebut menjelaskan

bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz, berhak mendapatkan

pengasuhan dari ibunya. Akan tetapi, apabila ternyata pengasuhan yang

dilakukan oleh ibu –dalam hal ini ibu yang murtad, dapat

membahayakan keselamatan rohani dan jasmani anak, maka hak

pengasuhan dapat dialihkan ke pihak lain yang lebih berhak (dalam hal

ini ayah yang muslim).

Mengenai hak dan tanggung jawab orang tua apabila beranjak

dari ketentuan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (HAM) Pasal 51 ayat (2) bahwa setelah putusnya perkawinan,

seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan

mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya

dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan hak

asuh anak dalam perkara 210K/AG/1996 dimana majelis hakim

menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah, dan berdasarkan hasil

pemeriksaan dalam persidangan menunjukkan telah terjadi perselisihan

dalam perebutan hak asuh antara penggugat dan tergugat lantaran salah

satu pihak telah berpindah agama. Kebanyakan perceraian yang timbul

akibat perselisihan kedua belah pihak, dimungkinkan terjadinya

ketidakrukunan akan terus berlanjut setelah penetapan perceraian

ditetapkan. Hal tersebut bisa saja menghalangi salah satu pihak yang

dalam perkara ini adalah ibu yang kafir untuk bertemu dengan anaknya

dalam mencurahkan kasih sayang. Artinya hal tersebut dapat menyalahi

hak asasi ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak

kandungnya. Berkenaan dengan hak asuh anak apabila dikaitkan dengan

ketentuan pasal di atas tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan

penafsiran majelis hakim bahwa dengan jatuhnya hak pengasuhan

kepada ayah, tidak boleh menghapus hak dan kewajiban ibu untuk

bertemu mencurahkan kasih kasih sayang kepada anak kandungnya. Ibu

ikut serta dalam melindungi anak demi kepentingan terbaik bagi anak,

karena bagaimanapun anak tersebut masih kecil yang juga butuh kasih

sayang seorang ibu, tinggal bagaimana kesepakatan kedua belah pihak

untuk mengaturnya. Hakim dalam menyikapi masalah anak, haruslah

tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan walaupun terhadap orang

yang telah terbukti keluar dari agama Islam. Hal tersebut tidak

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dimana dalam penjelasan

Undang-undang HAM, negara, pemerintah, termasuk juga lembaga

Pengadilan sebagai aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk

menghormati, melindungi, membela, dan menjamin Hak Asasi Manusia

setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Namun dalam

117

perkara ini dalam pertimbangan dan putusan majelis hakim tidak

menyebutkan hal tersebut lantaran UU tentang Hak Asasi Manusia baru

disahkan dan ditetapkan pada tahun 1999.

Adapun penetapan hak asuh anak kepada ayah lantaran ibu

yang murtad apabila ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

No. 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No.

35 Tahun 2014 khususnya yang terdapat dalam Pasal 2 huruf (b) pada

prinsipnya penyelenggaran perlindungan anak yang berazaskan

Pancasila dan berlandaskan UUD RI 1945 serta prinsip-prinsip dasar

Konvensi Hak-hak Anak adalah terwujudnya kepentingan yang terbaik

bagi anak. Pertimbangan majelis hakim di atas juga bertumpu pada

pasal 42 ayat (2) dimana dijelaskan bahwa sebelum anak dapat

menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak adalah mengikuti

orang tuanya. Meskipun hasil pemeriksaan dalam persidangan

diketemukan fakta bahwa orang tua menganut agama yang berbeda

lantaran ibu telah berpindah keyakinan, akan tetapi hakim berpendapat

bahwa anak telah dilahirkan dari hasil pernikahan Islam maka anak yang

telah dilahirkan dianggap sebagai anak Islam. Undang-undang ini telah

menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Oleh karena

itu, pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak tetap mengupayakan

untuk menjunjung hak anak dalam perlindungan agamanya.

6. Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Perkara

Nomor 210K/AG/1996 Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, kemurtadan merupakan hal yang paling

berbahaya yang dihadapi seorang muslim karena berkaitan dengan

persoalan akidah dan mengancam akidah itu sendiri. Oleh karena itu lah

merupakan kewajiban bagi seorang muslim agar dapat melawan

kemurtadan dalam bentuk apapun, dan juga tidak memberi kesempatan

kemurtadan itu berkembang sebagaimana yang pernah dilakukan oleh

sahabat Nabi, Khalifah Abu Bakar Shiddiq ketika memerangi orang-

orang yang murtad pada waktu itu. Allah swt telah menjelaskan betapa

bahayanya balasan bagi orang-orang yang keluar dari agama Islam

(murtad), sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah

ayat 217 yang berbunyi:

Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekufuran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia

118

dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Begitu juga dalam QS. Ali Imran ayat 90 yang berbunyi:

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Selanjutnya QS. Al-Nahl ayat 106:

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

Memang pada zaman modern sekarang ini, persoalan tentang

kebebasan sangat diagung-agungkan. Menurut mereka, kebebasan

termasuk ke dalam salah satu hak asasi manusia, termasuk kebebasan

dalam memilih agama yang dianut. Islam sebagai agama juga telah

menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama.9 Namun,

ketika seseorang telah memilih Islam sebagai agama, maka ada ikatan

dan kewajiban yang harus dilakukan, ditunaikan dan ditaati sepenuhnya,

termasuk pelarangan pindah ke agama lain (keluar dari agama Islam/

murtad) serta adanya konsekuensi dan akibat hukum yang timbul

setelah itu.

Berkaitan dengan permasalahan hadanah, dimana hadanah

merupakan sebuah upaya pemeliharaan dan pengasuhan yang

disyariatkan, bahkan wajib dilaksanakan oleh orang yang mempunyai

kewenangan dalam menjalankan pengasuhan dan pemeliharaan anak

terutama anak di bawah umur, karena anak yang tidak dipelihara akan

terancam keselamatannya. Dalam Islam, posisi seorang ibu sangat

dihargai dan menempati urutan pertama orang yang mempunyai

kewenangan dalam mengasuh dan memelihara anak di bawah umur,

9 Sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 256:

...

119

sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Lebih

diutamakannya wanita –khususnya ibu, karena pada umumnya kaum

wanita biasanya lebih lembut, penuh kasih sayang dan lebih sabar dalam

mendidik. Walaupun demikan, seorang ibu yang mengasuh dan

memelihara anak yang diasuhnya disyaratkan memiliki kemampuan

untuk melaksanakan tugasnya dalam mengasuh anak. Tentunya keahlian

dan kemampuan tersebut membutuhkan syarat-syarat tertentu. Jika

salah satu syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka seorang ibu asuh

tidak diperkenankan untuk mengasuh dan memelihara anaknya.

Salah satu syarat seseorang mendapatkan hak asuh adalah

beragama Islam -apabila anak yang akan diasuh beragama Islam.10

Oleh

karena itu orang kafir tidak berhak mengurus hadanah anak yang

beragama Islam, karena orang kafir tidak mempunyai kuasa atas orang-

orang Islam. Pengasuhan terkait erat dengan masalah perwalian,

sementara Allah swt tidak membenarkan orang mukmin berada di

bawah perwalian orang kafir.11

Dalam konteks ini, ahlul ilmi berbeda

pendapat terkait pengasuhan ibu yang kafir terhadap anak yang

beragama Islam. Ada dua pendapat yang dikemukakan, yaitu pendapat pertama, ibu yang menjadi pengasuh haruslah seorang muslimah. Ibu

yang kafir tidak memiliki otoritas untuk mengasuh anak yang beragama

Islam. Demikian menurut pendapat sebagian ulama Maliki, diantaranya

Ibnu Qasim.12

Pendapat ini juga dikemukakan oleh ulama-ulama

Syafii,13 dan Hambali.

14 Landasan dalil yang mereka gunakan adalah

Q.S al-Nisa>’ ayat 141:

10

Lihat lagi pembahasan syarat-syarat hadanah dalam Bab II point

B. 11

Al-Ima>m Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-H{usaini>

(Tahqi>q Muhammad ‘Awad Haikal), Kifa>yah al-Akhya>r fi> H{alli Ga>yah al-Ikhtis}a>r (Mesir: Da>r al-Sala>m, 2013), 550.

12 Lihat Ma>lik ibn Anas al-Asbah}i,> al-Mudawwanah al-Kubra>

(Beirut: Da>r al-Fikr, 1406H), vol 2, 245. Qa>sim ibn ‘Isa> ibn Na>ji al-Tanwikhi,

Sharah Ibnu Na>jiy (Beirut: Da>r al-Fikr, 1982), vol. 2, 96. S{a>lih} ‘Abd al-Sami>‘

al-A<bi> al-Azhari>, Jawa>hir al-Ikli>l Sharh Mukhtas}ar Khali>l fi>> Madzhab al-Ima>m Ma>lik (Da>r Ihya>’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), vol. 1, 409.

13 Abi> al-‘Abba>s Ahmad Shiha>b al-Di>n ibn H{ajar al-Haitsami> al-

Makki>, Fath al-Jawwad bi Sharh al-Irsha>d (Mat}ba‘ah Must}afa> al-Ba>bi> al-

Halabi, 1971), vol. 2, 235. Shaikh Muhammad al-Khat}i>b al-Sharbani>, Mughni al-Muhta>j ila> Ma‘rifah Ma ‘a>ni> al-Fa>dz al-Minha>j (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th),

vol. 3, 455. Shamsuddin Muhammad ibn Abi> al-‘Abba>s al-Ramli>, Niha>yah al-Muhta>j ila> Sharh al-Minha>j (Mat}ba‘ah Must}afa> al-Ba>bi> al-H{alabi>) , vol. 7, 229.

Shaikh Sulaiman>n al-Jama>l, H{ashiyah al-Jama>l ala> Sharh al-Minha>j (Beirut:

Da>r Ih}ya>’ al-Tura>ts al-‘Arabi>, t.th), vol. 4, 520. Shaikh Abdullah ibn Hija>zi ibn

120

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Berdasarkan ayat di atas dalam kaitannya dengan hadanah dapat

disimpulkan bahwa pengasuhan orang kafir atas anak muslim akan

memberikan jalan bagi si kafir untuk menguasai dan mengalahkan anak

muslim tersebut. Oleh karena itu lah pengasuhan seperti ini tidak

diperbolehkan. Pengasuhan adalah sebuah otoritas, dan orang kafir sama

sekali tidak memiliki otoritas terhadap orang muslim.15

Selain itu,

dampak bahaya orang kafir lebih besar dari bahaya orang fasik. Jika hak

perwalian orang fasik tidak berlaku, perwalian orang kafir tentu lebih

tidak berlaku lagi.16

Pasalnya orang kafir bisa saja membujuk si muslim

untuk meninggalkan agamanya dengan cara diajari dan dididik dengan

hal-hal yang berbau kekafiran.17

Dalam hal ini, ibu adalah orang yang

paling banyak bersinggungan dengan anak. Anak akan mudah

terpengaruh oleh ibu dan juga agama ibu. Untuk itu akan lebih baik jika

si ibu kafir tidak diberi hak pengasuhan anak yang beragama Islam.

Pengasuhan berlaku demi memenuhi hak anak. Oleh karena itu, otoritas

ini tidak diberlakukan manakala kepengasuhan akan berujung pada

Ibra>hi>m al-Sha>fi‘i>, H{ashiyah al-Sharqa>wi (Mesir: Matba‘ah Must}afa> al-Ba>bi> al-

H{alabi) vol. 2, 353. 14

Shaikh Muhammad al-Khat}i>b al-Sharbani>, Mughni al-Muhta>j ila> Ma‘rifah Ma ‘a>ni> al-Fa>dz al-Minha>j, vol.11, 412. Ibnu Quda>mah al-Maqdisi>,

Al-Ka>fi> (Beirut: Maktab al-Isla>mi>, 1979) vol. 3, 383. Shamsudi>n Abi Abdullah

Muhammad ibn Muflih}, Al-Furu>‘ (Beirut: ‘A<lim al-Kutub, 1402H), vol. 5, 616.

Shamsuddi>n Muhammad ibn Abdullah al-Zarkashi, Sharh al-Zarka>shi ala> Mukhtas}ar al-Khars}i (1991) vol. 6, 32. Mans}u>r ibn Yunus al-Bahu>ti>, Sharh al-Muntaha al-Ira>da>d (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Fais}iliyyah, t.th),

vol. 3, 264. 15

Shaikh Muhammad al-Khat}i>b al-Sharbani>, Mughni al-Muhta>j ila> Ma‘rifah Ma ‘a>ni> al-Fa>dz al-Minha>j, vol. 11, 412. Ibnu Quda>mah al-Maqdisi>,

Al-Ka>fi>, vol. 3, 383. Mans}u>r ibn Yunus al-Bahu>ti>, Sharh al-Muntaha al-Ira>da>d,

vol. 3. 264. 16

Ketidakbolehan orang fasik dalam menjalankan hak hadanah

adalah karena tidak dimilikinya sifat amanah sehingga dikhawatirkan anak

yang diasuhnya akan disia-siakan. Lihat Wahbah Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1997), vol.10.

17 Lihat Shaikh Muhammad al-Khat}i>b al-Sharbani>, Mughni al-

Muhta>j ila> Ma‘rifah Ma ‘a>ni> al-Fa>dz al-Minha>j, vol. 3, 455. Ibnu Quda>mah al-

Maqdisi>, Al-Mughni>, vol. 11, 412. Mans}u>r ibn Yunus al-Bahu>ti>, Sharh al-Muntaha al-Ira>da>d, vol. 3, 264.

121

kebinasaan dan juga agamanya.18

Di samping itu, pengasuhan

merupakan salah satu sebab wala’ (loyalitas) terbesar, padahal Allah

telah memutuskan loyalitas antara kaum muslimin dengan orang-orang

kafir.19

Pengasuhan orang kafir terhadap anak muslim akan menyelipkan

semacam loyalitas, sehingga harus dihentikan dan tidak boleh dibiarkan.

Pendapat kedua, ibu yang akan menjadi pengasuh tidak

disyaratkan beragama Islam, sehingga pengasuhan ibu kafir atas anak

yang beragama Islam sah hukumnya. Demikian adalah pendapat ulama-

ulama Hanafi,20

pendapat masyhur ulama Maliki,21

dan dinyatakan Ibn

Qasim dalam pendapat yang lain.22

Hanya saja sebahagian ulama

Hanafi, termasuk al-Ra>zi23

berpendapat bahwa ibu yang kafir berhak

mengasuh anak selama belum mengerti. Setelah mengerti, anak diambil

dari tangan ibu yang kafir tersebut.24

Landasan dalil yang mereka

gunakan adalah hadist yang diriwayatkan dari Rafi‘ ibn Sinan.25

Ia

masuk Islam sementara istrinya enggan ikut masuk Islam. Istrinya

18

Lihat Ibnu Quda>mah al-Maqdisi>, al-Mughni, vol. 11, 412. 19

Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Za>d al-Ma ‘a>d fi Hadyi Khair al-‘Iba>d (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1987), vol. 5, 459.

20 Shamsuddi>n al-Sarkasi, Al-Mabsu>th (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah,

1986), vol. 5, 210. Bada>i‘ al-S{ana>i‘, vol. 4, 42. Muhammad ibn Mah}mu>d al-al-

Asrushani>, Ja>mi‘ Ahka>m al-S{igha>r (1982) vol. 1, 371. Fakhruddin Usman ibn

Ali al-Zi>la ‘i, Tabyi>n al-Haqa>iq Sharh Kanz al-H{aqa>iq (Mesir: Mat}ba‘ah al-

Kubra> al-Ami>riyyah, 1315H), vol. 3, 46. 21

Ima>m Ma>lik ibn Anas al-Asbah}i,> al-Mudawwanah al-Kubra>, vol

2, 245. Qa>sim ibn ‘Isa ibn Na>ji>, Sharh ibn Na>ji> (Beirut: Da>r al-Fikr, 1982),

vol.2, 96. Ima>m Abi al-Hasan ali ibn Muhammad al-Maliki, Kifa>yah al-T{a>lib al-Rabba>ni> (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), vol. 2, 19. S{a>lih} ‘Abd al-Sami>‘ al-A<bi> al-

Azhari>, Jawa>hir al-Ikli>l Sharh Mukhtas}ar Khali>l fi>> Madzhab al-Ima>m Ma>lik, vol. 1, 409. Abi al-Hasan Abi ibn Abdissala>m, al-Bahjah fi> Sharh al-Tuh}fah

(1370H), vol. 1, 407 22

Al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ahka>m al-Qur’an, vol. 3, 167. Ibnu al-

Manzu>r, al-Ishra>f ala> Madza>hib al-‘Ulama>’ (Ida>rah Ihya>’ al-Tura>ts al-‘Arabi>,

1986), vol. 4, 154. 23

Al-Ra>zi yang dimaksud adalah Ahmad ibn Ali ibn Husain ibn

Sharayan. 24

Shamsuddin al-Sarkasi, al-Mabtsu>t} (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah,

1986), vol. 5, 210. Bada>i’ al-S{ana>i’, vol. 4, 42. Fakhruddin Usman ibn Ali al-

Zi>la ‘i, Tabyi>n al-Haqa>iq Sharh Kanz al-H{aqa>iq, vol. 3, 46. 25

Nama lengkap Rafi‘ ibn Sinan adalah Rafi‘ ibn sinan al-Anshari,

dan diberi kunyah Abu Hakim. Dia dalah kakek Hamid ibn Ja’far. Lihat dalam

al-Qurt}ubi>, al-Isti>‘a>b fi> Asma>’ al-As}h>a>b, vol. 1, 486. Al-Shaiba>n>, Usud al-Gha>bah fi> Ma‘rifah al-S{ah}a>bah, vol. 2, 153. Al-‘Asqala>ni>, Al-Is}a>bah fi Tamyi>z al-S{aha>bah, vol. 2, 187.

122

kemudian datang kepada Nabi dan berkata, ‚Dia putriku, ia sudah

disapih atau seusia itu. ‚Dia putriku, Rafi‘ juga berkata seperti itu. Nabi

saw kemudian berkata kepada Rafi‘: ‚duduklah di ujung sana,‛ dan

berkata pada istrinya: ‚duduklah di ujung sana.‛ Nabi saw kemudian

menempatkan si putri tersebut diantara keduanya. Setelah itu Beliau

berkata kepada Rafi‘ dan istrinya. ‚Panggillah dia!.‛ Si putri kecil itu

ternyata lebih condong kepada ibunya. Lalu Nabi saw berdoa, ‚ya Allah,

berilah dia petunjuk.‛ Kemudian putri kecil itu kemudian condong

kepada ayahnya. Ia pun di bawa pergi ayahnya.26

Menurut pendapat yang membolehkan ibu kafir mengasuh anak

anak muslim berdasarkan hadist ini adalah bahwa Nabi saw telah

mempersilahkan putri kecil tersebut memilih ibunya yang kafir atau

memilih ayahnya yang muslim. Andai ibu kafir tidak memiliki hak

untuk mengasuh anak, tentunya Nabi saw tidak memberikan opsi

untuknya. Hal ini menunjukkan bahwa ibu kafir memiliki hak untuk

mengasuh anak.27

Di samping itu, menurut pendapat yang membolehkan

ibu kafir mengasuh anak muslim lantaran pengasuhan dan pemeliharan

anak itu berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang tidak berbeda

dengan perbedaan agama. Karena itu lah ibu yang kafir boleh mengasuh

anak yang muslim.28

Setelah menganalisa dua pendapat di atas secara mendalam

beserta dalil masing-masing, pendapat yang menyatakan bahwa ibu

kafir tidak berhak mengasuh anak lebih rajih, karena landasan dalilnya

tepat yaitu Q.S al-Nisa>’ ayat 141. Dampak bahaya yang ditimbulkan

akibat pengasuhan ibu yang kafir terhadap anak muslim jauh lebih besar

dari pada bahaya seandainya si anak kehilangan si ibu. Bahaya mana

lagi yang lebih besar dari pada menghalangi manusia dari agama Allah

26

Lihat dalam Abu> Daud Sulaima>n ibn al-Ash‘ats al-Sajasta>niy,

Sunan Abi> Daud, Kitab T{alaq, Bab Idza> Aslama Ah}ad al-Abawain Ma‘a Man

Yaku>nu al-Walad (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004), vol. 1, hadist no. 2244, 516. Lihat

Ahmad, Musnad Ahmad (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1999), vol. 39, hadits

no. 23757, 168. Lihat Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ima>m Ah}mad ibn H{anbal (Kairo: Muassasah al-Qurt}ubah, t.th),vol. 5, hadst no. 23808, 446.

27 Ulama Syafii dan Hambali telah berkomentar tentang hadist ini,

bahwa hadist tersebut telah dihapus, atau kemungkinan ketika memberi

kebebasan itu Rasulullah saw tahu persis bahwa doa Beliau akan dikabulkan,

lantas anak tersebut memilih ikut ayahnya. Adapun tujuan Rasulullah saw

memberikan kebebasan memilih bagi anak tersebut tidak lain adalah untuk

menarik simpati ibu dari anak tersebut. Lihat dalam Wahbah Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1997), vol.10.

28 Shaikh Muhammad al-Khat}i>b al-Sharbani>, Mughni al-Muhta>j ila>

Ma‘rifah Ma ‘a>ni> al-Fa>dz al-Minha>j, vol. 3, 445.

123

dan ingar kepada-Nya. Sedangkan dalil yang digunakan pendapat yang

kedua menggunakan hadist dari Rafi‘ ternyata sanad hadist ini

kontroversial, karena di sana ada perawi yang bernama Abdurrahman

ibn Ja‘far al-Ans}ari>. Abdurrahman ibn Ja ‘far al-Ans}ari> dinyatakan d}a‘i>f oleh al-Tsauri dan Ibn Qaththan.

29 Selain itu, adanya kemungkinan

bahwa Nabi saw sendiri sudah mengetahui bahwa doa Beliau akan

dikabulkan sehingga anak tersebut akhirnya memilih ayahnya yang

muslim berkat doa beliau. Oleh karena itu, hadist ini sama sekali tidak

menunjukkan bahwa ibu yang kafir memiliki hak asuh terhadap anak

muslim. Malahan sebaliknya, hadist ini mensyaratkan keislaman bagi

ibu asuh. Ketika Nabi saw berdoa agar anak tersebut diberi petunjuk,

sehingga akhirnya condong kepada ayahnya yang muslim, hal ini

menunjukkan, ketika anak berada di bawah pengasuhan ibu kafir, anak

tidak sesuai dengan petunjuk seperti yang Allah inginkan dalam QS. Al-

Nisa>’ ayat 141. Andaikan si anak tetap bersama ibu, tentu ada

hujjahnya. Namun Allah membantah hujjah tersebut melalui doa Rasul-

Nya. Adapun alasan pendapat kedua yang menyatakan bahwa kasih

sayang tidak akan berbeda dengan sebab perbedaan agama, penulis rasa

alasan ini tidak cukup memberikan hak bagi ibu kafir untuk mengasuh

anak. Sebab bahaya yang akan dirasakan anak ketika tidak

mendapatkan kasih sayang dari ibunya yang kafir masih lebih ringan

dibandingkan bahaya ketika si anak berada dalam pengasuhan ibu yang

bersangkutan, karena bahaya yang ditimbulkan adalah kekafiran. Oleh

karena itu, telah sesuai lah dengan beberapa kaidah fikih yang

menyatakan:

أخفهما دفع ضرران تعارض اذا -

Jika ada dua mudharat yang saling bertentangan, maka ambil yang paling ringan.

30الأخف بالضرر يزال الأشد الضرر -

Mudharat yang lebih berat dihilangkan dengan mudharat yang lebih ringan.

31منها الأخف قدم المفاسد تزاحمت واذا منها الأعلى قدم المصالح تزاحمت ذاا -

29

Lihat Ibnu H{ajar al-’Asqala>ni>, Tahdzi>b al-Tahdzi>b (Beirut: Da>r al-

Fikr, 1984), vol. 6, 101. Ibnu Qaththan ialah Yahya ibn Said ibn Farukh,

Amirul Mukminin dalam urusan hadist. Beliau wafat pada tahun 198 H. 30

Muhammad Mustafa al-Zuhaili>, al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah wa Tat}bi>qa>tuha> fi al-Maza>hib al-Arba‘ah (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006), vol. 1,

219.

124

‚Jika ada beberapa kemashlahatan saling bertabrakan, maka mashlahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya atau kerusakan) saling bertabrakan, maka dipilihlah bahaya yang lebih ringan.‛ Kaidah di atas menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang

tidak mungkin untuk digabungkan (diraih sekaligus), maka

kemashlahatan yang lebih besar didahulukan. Karena pada (urusan yang

mengandung) kemashlahatan yang lebih besar itu ada tambahan

kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah swt. Adapun jika beberapa

kemashlahatan itu bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya,

maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul

beberapa mafsadat (bahaya/ keburukan), yang terpaksa harus ditempuh

salah satunya, maka yang dipilih adalah yang paling ringan

mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari

semuanya, maka itulah yang diharapkan.32

33الأدنى ارتكبت المفاسد تزاحمت إذا -

Apabila bertabrakan dua mafsadat, pilihlah mafsadat yang paling ringan. Oleh karena itu, bahaya yang lebih kecil harus dipilih demi menghindari

bahaya atau kerusakan yang lebih besar. Ungkapan-ungkapan yang

semkna dengan beberapa kaidah di atas juga disebutkan oleh Ibnu Hajar

(773H-852H) dan al-Nawawi (631H-676H) dengan beberapa redaksi

lainnya.34

31

Abdul Muh}sin ibn Abdillah, Sharh} al-Qawa>id al-Sa‘diyah

(Riyadh: Da>r At}las li> al-Nashr wa al-Tauzi‘, 2001), 204. 32

Lihat Taqri>r al-Qawa>id wa Tahri>r al-Fawa>id, vol. 2, 468. Lihat

juga Abdul Muh}sin ibn Abdillah, Sharh al-Qawa>id al-Sa‘diyah (Riyadh: Da>r

At}las li> al-Nashr wa al-Tauzi‘, 2001), 204. 33

Hamd ibn Abdillah ibn Abdil Aziz al-Hamd, Sharh Manz}u>mah al-Qawa>id al-Fiqhiyyah li Sa‘diy, durus no. 4 dalam http://www.islamweb.net

34 Ungkapan-ungkapan yang semakna dengan beberapa kaidah di

atas juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fath al-Ba>ri dan al-Nawa>wi dalam

al-Minha>j Sharh S{ah}i>h} Muslim ibn al-Hajja>j yaitu:

ايسرهما بترك المصلحتين أعظم وتحصيل ايسرهما باحتمال المفسدتين اعظم دفع -

Lihat Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy, Fath al-Ba>ri Sharh S{ah}i>h al-Bukha>ri (Beirut:

Da>r al-Ma ‘rifah, 1379H), vol. 1, 325.

معا يمكن لم اذا المصلحتين بأعظم والاتيان بأخفيهما المفسدتين أشد دفع -

Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy, Fath al-Ba>ri Sharh S{ah}i>h al-Bukha>ri, vol. 1, 329.

أخفهما على اقتصر تعارضتا اذا المفسدتين لأن -


http://www.islamweb.net/

125

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 210K/AG/1996

yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama

No. 433/Pdt.G/1995/PA.Bdg pada dasarnya Hakim dalam pertimbangan

hukum tidak menyebutkan dasar hukum dan dalil-dalil dalam hukum

Islam dalam putusannya. Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada

ayah dengan pertimbangan bahwa: hal utama yang diperhatikan dalam

sengketa penguasaan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, yaitu

dengan melihat yang menguasai anak tersebut haruslah orang yang

mampu menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak. Keselamatan

rohani anak dalam hal ini adalah berkaitan dengan agama anak. Anak

tersebut telah dilahirkan dari perkawinan antara penggugat dengan

tergugat yang dilaksanakan secara Islam. Oleh karenanya anak tersebut

adalah beragama Islam dan harus dididik secara Islam. Rohaninya harus

dituntun dan diisi dengan ajaran-ajaran Islam demi kelestarian

agamanya. Berdasarkan fakta dan keterangan saksi dipersidangan yang

telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh penggugat, ternyata penggugat

masuk Islam lantaran karena akan melaksanakan pernikahan dengan

tergugat, dan ini berarti bahwa Islamnya penggugat relatif masih baru.

Setelah penggugat masuk Islam pun tidak tampak kesungguhan dalam

mempelajari dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik,

terbukti dengan tidak pernah kelihatannya penggugat melaksanakan

ibadah yang pada umumnya dilaksanakan oleh orang-orang Islam pada

umumya. Hal ini juga yang menyebabkan salah satu alasan terjadinya

perceraian antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat pernah

menyatakan bahwa antara tergugat dan penggugat terdapat jurang

أشدهما ازالة استلزم اذا المفسدتين أخف ارتكاب -


اثقالهما بترك المفسدتين أخف ارتكاب -


الظيمة المصلحة لحصول المفسدتين أخف تحتمل -


المفسدتين أخف اختيار -


المفسدتين أخف احتمال -


أعظمهما لدفع المفسدتين أخف احتمال -

Lihat al-Nawa>wi, al-Minha>j Sharh S{ah}i>h} Muslim ibn al-Hajja>j (Beirut: Da>r

Ihya>’ al-Tura>ts al-‘Arabiy, 1392H), vol. 4, 158.

عظيمة مصلحة لتحصيل يسيرة مفسدة واحتمال أعظمهما لدفع المفسدتين أخف احتمال -

al-Nawa>wi, al-Minha>j Sharh S{ah}i>h} Muslim ibn al-Hajja>j, vol. 10, 143.

126

pemisah yang sangat dalam yaitu mengenai perbedaan agama yang

dianut. Setelah perceraian, penggugat kembali tinggal bersama orang

tuanya yang beragama Kristen, ini berarti penggugat telah tinggal dan

berada di lingkungan keluarga yang beragama Kristen.

Telah terbukti juga bahwa ternyata penggugat telah keluar

dari agama Islam yang pernah dianut sebelumnya. Dalam Islam,

kemurtadan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dibanding

kekafiran biasa. Dalam hal pengasuh yang kafir walaupun ada pendapat

yang mengatakan bolehnya ibu yang kafir mengasuh anak muslim,

namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ulama Hanafi

berpendapat berhaknya kafir dzimmi dalam memelihara anak muslim

selama tidak dikhawatirkan terjadinya pengkafiran terhadap anak

muslim yang diasuh.35

Akan tetapi dalam hal ini Imam Hanafi

mensyaratkan bahwa yang dimaksud kafir di sini bukanlah kafir

murtad.36

Adapun ulama Maliki walaupun membolehkan wanita kafir

memegang hak asuh atas anak muslim, namun disyaratkan bahwa

selama proses pengasuhan harus berada di lingkungan mayoritas

muslim, atau boleh dilingkungan yang bukan mayoritas muslim dengan

syarat harus ada yang mengawasi walaupun hanya seorang muslim

supaya tidak terjadi kerusakan pada anak misalnya diberi makanan yang

diharamkan seperti daging babi, khamar, dan lain-lain.37

Adapun

pertimbangan majelis hakim dengan memandang keselamatan jasmani

anak adalah semenjak anak tersebut diurus oleh tergugat selaku ayah

sampai sekarang tidak ada fakta yang membuktikan bahwa tergugat

telah melalaikan anak tersebut. Ini membuktikan bahwa tergugat telah

sungguh-sungguh dalam mengasuh dan merawat anak, begitupun fakta

membuktikan bahwa selama anak diasuh oleh pihak tergugat, anak

berada dalam keadaan sehat dan cerdas. Tergugat juga memiliki

pekerjaan dan penghasilan yang dipastikan mampu untuk melaksanakan

35

Lihat Abdullah ibn Mah}mu>d ibn Maudu>d al-Muwas}s}ili>, al-Ikhtiya>r li Ta‘li>l al-Mukhta>r (Beirut: Da>r al-Ma ‘rifah), 70.

36 Lihat Muhammad \’Ila>uddin al-H{as}kafi>, Al-Du>rr al-Mukhta>r Sharh

Tanwi>r al-Abs}a>r (Da>r Ihya>’ al-Tura>s al-‘Arabi>), vol.3, 20. Menurut Imam

Hanafi, ketidakbolehan kafir murtad memelihara anak muslim karena istri yang

kafir murtad berhak untuk dipenjarakan, sampai ia bertaubat dan kembali

kepada agama Islam atau sampai meninggal dalam penjara apabila tidak

bertaubat dari kemurtadannya. Oleh karena itu kafir murtad tidak boleh diberi

kesempatan dalam mengasuh anak muslim kecuali ia bertaubat, apabila telah

bertaubat dan kembali kepada agama Islam, maka hak hadanah kembali juga

kepadanya. 37

Abi al-Barka>t Sayyidi Ahmad al-Dardi>ri>, Sharh al-Kabi>r, 529.

127

kewajiban memenuhi biaya nafkah dan pengurusan hadanah anak

sehingga dapat menjamin pertumbuhan dan pendidikan anak di masa

akan datang.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kekhawatiran majelis hakim

bahwa penggugat selaku ibu kandung anak, akan tidak dapat mendidik

anaknya secara Islam dengan baik, dan menuntun rohaninya dengan

ajaran-ajaran Islam, serta jaminan keselamatan dan kelestarian agama

Islam anak sudah sejalan dengan teori dalam kajian ushul fikih dari segi

sadd al-dzari>‘ah yaitu pertimbangan menutup adanya kemungkinan akan

timbulnya kemudharatan di kemudian hari. Dalam hal ini adalah upaya

dalam menutup adanya peluang seorang anak yang apabila diasuh oleh

ibu yang kafir kemungkinan besar akan mengikuti agama ibunya. Hal

ini dilakukan dalam rangka hifz al-di>n (memelihara agama dan akidah

anak) yang merupakan salah satu hal yang d}aru>ri} (primer/ pokok)38

dalam syariat Islam yang harus dipelihara agar eksistensi manusia

(terutama di akhirat) tidak terancam.

Sebenarnya dalam kasus ini, pendapat ulama Maliki sangatlah

baik diterapkan mengingat anak yang diperebutkan hak asuhannya

masih berumur 10 bulan. Pada masa ini anak masih membutuhkan

asupan ASI (Air Susu Ibu) sampai berumur dua tahun (masa penyapihan

yang dianjurkan). Oleh karena ibu kandung setelah bercerai dengan

tergugat tinggal di lingkungan mayoritas non muslim, sedangkan

Ma>liki>yah mensyaratkan kebolehan ibu kafir mendapatkan hak asuh

anak apabila tinggal di lingkungan yang mayoritas muslim atau boleh

saja di lingkungan mayoritas non muslim asalkan ada yang mengawasi

pengasuhan ibu kafir terhadap anak muslim. Tampaknya dalam hal ini

untuk kehati-hatian dan dirasa tidak memungkinkan ibu yang kafir

tinggal dekat dengan lingkungan mayoritas muslim oleh karena sudah

tidak adanya hubungan baik antara ibu dengan ayah si anak, majelis

hakim lebih memilih pendapat ulama Syafii dan Hambali dalam hal

perlindungan agama lebih diutamakan. Hal ini pun telah sesuailah

dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

38

Dalam kajian teori maqa>s}id shari >‘ah, aspek utama yang harus

diperhatikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan kehidupan manusia di

dunia dan akhirat adalah kemashlahatan yang diwujudkan dalam lima unsur

pokok (us}u>l al-khamsah) yaitu hifz al-di>n (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-‘aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-ma>l (harta), lihat Abu> Isha>q al-

Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi Us}u>l al-Shari‘ah (Beirut: Da>r al-Ma ‘rifah, 1997), 324-

325.

128

39المصالح جلب على مقدم المفاسد درئMenolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik manfaat (kemashlahatan).

B. Yurisprudensi Nomor 349K/AG/2006

1. Posisi Kasus

Tamara Bleszynski Binti Zbignew Bleszynski40

adalah

seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama

Jakarta Selatan terhadap suaminya yaitu Teuku Rafly Pasya Bin Teuku

Syahrul.41

Gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Jakarta Selatan tertanggal 3 Agustus 2005 dengan nomor

perkara 937/Pdt.G2005/PA.JS. Gugatan Penggugat didasari beberapa

dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan di masjidil Haram Makkah pada tanggal 1

Desember 1997, kemudian dicatatkan dalam buku pendaftaran nikah

Khusus Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar

negeri Nomor 01/01/V/1998. Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rassya Islamay Pasya

yang lahir pada tanggal 4 Februari 1999, sesuai dengan kutipan Akta

kelahiran Nomor 845/DISP.JS/2002.

Penggugat mendalilkan gugatan cerainya bahwa telah terjadi

pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga tujuan

perkawinan tidak bisa tercapai sebagaimana ketentuan pasal 1 UU No.1

Tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus sudah cukup

39

Muhammad Mustafa al-Zuhaili>, al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah wa Tat}bi>qa>tuha> fi al-Maza>hib al-Arba‘ah (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006), vol. 2,

776. Kaidah yang semakna yang mencakup dalam jalb al-mas}a>lih} wa dar’u al-mafa>sid di atas adalah:

المصالح جلب على مقدم المفاسد دفع -

Lihat Badruddin Muhammad ibn Baha>dir ibn Abdullah al-Zarkashi, al-Bah}ar al-Muh}it{ fi> Us}u>l al-Fiqh (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), vol. 4, 119

المصلحة جلب من أولى المفسدة درئ -

Lihat Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad Ibn Abdul Azi>z al-

Futu>h}i, Sharh Kaukab al-Muni>r (Maktabah Ubaika>n, 1997), vol. 4, 447.

المصلعة صيلتح من أىم المفسدة دفع - Lihat lagi Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad Ibn

Abdul Azi>z al-Futu>h}i, Sharh Kaukab al-Muni>r, 494. 40

Untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat. 41

Untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Tergugat.

129

menjadi alasan rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan gugatan

cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum Islam jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974.

Berkaitan dengan pengasuhan anak, Penggugat mendalilkan

bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang

anak laki-laki pada tanggal 4 Februari 1999 yang pada saat ini berumur

enam tahun. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a)

yang pada intinya menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian,

pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya. Berdasarkan pasal tersebut sudah sepatutnya

Pengadilan memutuskan agar anak yang lahir dari perkawinan

Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu.

Penggugat mengajukan permohonan provisi dalam hal pengasuhan anak.

Penggugat mendalilkan sejak awal Mei 2006, Ibu Tergugat dan

keponakan-keponakan Tergugat sering menginap di rumah Kemang

sehingga keadaan dan sikap anak berubah terhadap Penggugat. Hal ini

membuat Penggugat mengalami kesulitan dalam menghubungi anak

tersebut dan adanya sikap ketakutan dari anak jika bertemu dengan

Penggugat padahal anak tersebut masih di bawah umur dan tidak baik

untuk terlibat dalam masalah perselisihan orang tuanya. Untuk itu

Penggugat meminta penetapan dari Majelis Hakim agar memerintahkan

kepada Tergugat atau kepada siapapun anak tersebut dipelihara ataupun

disembunyikan oleh Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada

Penggugat dan berada dalam pengasuhan Penggugat. Dalam

Permohonan provisi, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk

memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk masa depan anak.

Berdasarkan gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan

jawaban tertanggal 21 September 2005 yang pada pokoknya menolak

seluruh dalil, keterangan maupun argumentasi Penggugat. Tergugat

menolak untuk bercerai karena Penggugat dalam mengajukan gugatan

cerainya tidak jelas dan sama sekali tidak menguraikan yang dimaksud

dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus

sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Berkenaan dengan pengasuhan

anak, permohonan provisi Penggugat dibantah oleh Tergugat dan

memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya

menyatakan tidak dapat diterima gugatan provisi tersebut. Berdasarkan

penelitian baik di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa

hampir tidak ada efek positif dari sebuah perceraian terhadap anak,

bahkan seorang anak menjadi korban nomor satu dari perceraian

tersebut. Penggugat dalam gugatannya tidak memahami ghiroh atau

130

filosofi yang terkandung dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam. Selain itu Penggugat juga belum bisa memenuhi syarat untuk

mendapatkan hak pengasuhan anak. Anak-anak di bawah umur betul-

betul memerlukan kasih sayang dan perawatan yang penuh ketabahan.

Terbukti sejak lahir hingga sekarang, anak dalam pertumbuhannya lebih

banyak bersama Tergugat selaku ayah, dimana anak laki-laki yang pada

umumnya sekarang sangat membutuhkan figur seorang ayah yang

berperilaku baik, dan pada kenyataannya anak juga sangat dekat dengan

Tergugat sehingga dapat memberikan kasih sayang yang lebih. Tergugat

juga mendalilkan bahwa Penggugat dianggap mengalami kesulitan

dalam memenuhi persyaratan dalam mendapatkan hak asuh anak karena

kondisi Penggugat khususnya yang berhubungan dengan aktifitasnya

yang mengharuskan dirinya pulang hingga larut malam seperti yang

terjadi 5 tahun terakhir, sehingga Penggugat tidak bisa memberikan

waktu dan perhatian dalam mendidik, membimbing, memelihara serta

menjaga perkembangan anak yang seharusnya baik jasmani, rohani,

akal, dan agama.

Berdasarkan jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik

secara tertulis di persidangan tertanggal 19 Oktober 2005. Di samping

itu Penggugat mengajukan tiga orang saksi dalam persidangan.

Terhadap gugatan provisi Penggugat, majelis hakim telah memberi

putusan sela pada tanggal 16 Nopember 2005 yang pada pokoknya

menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat. Terhadap replik

Penggugat, Tergugat juga mengajukan bukti tertulis dan mengajukan

sebelas orang saksi. Sebelum mengajukan kesimpulan, Penggugat

menyatakan mencabut kuasa yang diberikan sebelumnya, dan Penggugat

menyatakan bahwa hati nurani Penggugat yang paling dalam bahwa

Penggugat tidak dapat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan

Tergugat menyatakan tetap dengan pendirian sebelumnya untuk

mempertahankan kehidupan rumah tangga. Di Persidangan, masing-

masing pihak, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan

tertanggal 18 Januari 2006.


Jakarta Selatan

Berdasarkan gugatan, dan keterangan-keterangan di atas,

menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa dalam

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah

ditetapkan bahwa salah satu di antara alasan yang dibenarkan untuk

melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sebagaimana Pasal 19 huruf f

131

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya makna perselisihan terus

menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9

Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau psikis baik langsung

maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam

rumah tangga. Dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975

sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau

mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut,

tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar

telah pecah atau retak, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor 38K/AG/1990. Jika fakta-fakta tersebut saling dikaitkan dengan

ketentuan hukum dalam perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut

telah terbukti secara sah dan telah memenuhi ketentuan untuk

melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 ayat 2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, pasal 22 ayat 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Di antara penggugat dan Tergugat

sudah terjadi ketidak utuhan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam sudah sulit terpenuhi.

Perihal pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan

Tergugat yang bernama Rassya Isslamay Pasya, bahwa dalil Penggugat

dan Tergugat yang dikemukakan dalam posita gugatan, jawaban, replik,

duplik, dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan

di Persidangan, tidak dipertimbangkan lagi dalam uraiakan pokok

perkara, karena hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak tidak

diminta secara jelas dalam petitum pokok perkara. Oleh karenanya

putusan tersebut tidak ditetapkan hal yang berkaitan dengan

pengasuhan anak, maka petitum yang berkaitan dengan nafkah anak pun

dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Pengadilan Agama Jakarta

Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan menolak gugatan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TRP bin H>.TS kepada

Penggugat TBP binti ZB dan menyatakan perkawinan antar

Penggugat dan Terrgugat putus karena perceraian.

132

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pasar Minggu untuk mencatat perceraian tersebut.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari

perkara ini sejumlah Rp.325.000,-.

5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat

diterima.42


Agama Jakarta

Setelah Pengadilan Agama menjatuhkan putusan, Tergugat

mengajukan banding pada tanggal 1 Februari 2006 atas putusan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 937/Pdt.G/2005/PA.JS.

Permohonan banding Tergugat diberitahukan kepada Penggugat/

Terbanding. Tergugat/ Pembanding mengajukan memori banding

tanggal 16 Maret 2006 dan Penggugat/ Terbanding pun juga telah

mengajukan kontra memori banding tanggal 12 April 2006.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita

acara pemeriksaan persidangan, surat-surat yang diajukan oleh para

pihak yang berperkara, dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

nomor 937/Pdt.G/2005/PA.JS tanggal 1 Februari 2006. Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan hakim tingkat

pertama baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara sudah tepat

dan benar. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang

perlu memberikan tambahan pertimbangan sendiri dalam perkara ini.

Berkaitan dengan pemeliharaan anak, Tergugat/ Pembanding

tidak menyinggung lagi tentang pemeliharaan anak karena Tergugat

Pembanding tetap dengan dalil sebelumnya yang pada intinya tidak

berkeinginan untuk berpisah dengan Penggugat/ Terbanding. Adapun

Penggugat/ Terbanding dalam kontra memori banding telah mengajukan

keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan yang

berkaitan dengan hak pemeliharaan anak hasil perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat. Setelah Pengadilan Tinggi Agama memeriksa

gugatan Penggugat/ Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

memutuskan perkara sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat

Pembanding dapat diterima;

42

Selengkapnya lihat dalam putusan perkara No.

937/Pdt.G/2005/PA.JS, 1-34.

133

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor

937/Pdt.G/2005/PA.JS dengan perbaikan amar sehingga secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta

Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pasar Minggu untuk pencatatan perceraian

tersebut;

4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

5. Membebankan Penggugat untuk membayat biaya perkara ini

seluruhnya berjumlah Rp. 325.000,-

6. Membebankan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.206.000,-.43

4. Pertimbangan dan Putusan Hakim Agung pada Perkara Kasasi

di Mahkamah Agung

Sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada Tergugat/

Pembanding, Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya

mengajukan permohonan kasasi secara lisan. Permohonan tersebut

kemudian disusul oleh memori kasasi. Setelah itu oleh Penggugat/

Terbanding pun mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam

memori kasasinya pada pokok perkara berkaitan dengan judex facti. Pertama, Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum

yaitu telah memutuskan melampaui batas kewenangannya karena telah

menerima, mengadili, dan memutuskan surat gugatan Penggugat/

Termohon Kasasi dimana surat gugatan tersebut tidak bersandar pada

hukum dan alasan-alasan gugatannya tidak didukung oleh peristiwa-

peristiwa dan dasar-dasar tuntutan Penggugat/ Termohon Kasasi. Kedua, judex facti telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar

asas keadilan karena dalam pertimbangannya semata-mata mengambil

43


21/Pdt.G/2006/PTA.JK, 1-14.

134

pendapat dari Yurisprudensi yang bergeser dari Surat Edaran Mahkamah

Agung RI No. 3 Tahun 1981 yang mengajarkan tentang ‚Marriage Brekdown‛ sebagai unsur utama dari pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975, tanpa mempertimbangkan latar belakang

kasus yang Tergugat/ Pemohon Kasasi alami dan fakta hukum yang

terjadi. Ketiga, bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam

menerapkan hukum karena menurut Penjelasan Umum Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 huruf (e) dimana dinyatakan tujuan perkawinan

adalah membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera, maka

undang-undang ini mengandung prinsip mempersukar perceraian.

Keempat, bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan

pembuktian shiqaq. Shiqaq harus didasarkan pada alasan-alasan

sehingga apabila tidak terbukti adanya perselisihan yang terus menerus

maka penyelesainnya bukan dengan cara shiqaq tetapi dengan hukum

pembuktian biasa. Kelima, bahwa judex facti telah melalaikan asas

kepatutan, kebenaran, dan keadilan yang semestinya menjiwai setiap

peradilan, akan tetapi judex facti dalam hal ini sangat tidak cermat dan

salah dalam pertimbangan dan menyimpulkan fakta-fakta persidangan

karena yang menjadi essensial dalam hukum pembuktian ini apakah

peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat/

Pemohon Kasasi dengan Penggugat/ Termohon Kasasi terbukti sebagai

perselisihan terus menerus di dalam rumah tangga.

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi di atas, Mahkamah

Agung berpendapat bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh

karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan

hukum. Namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar

putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diperbaiki karena

belum tepat.

Berkenaan dengan pemeliharaan anak, tuntutan Termohon

Kasasi/ Penggugat agar pemeliharaan anak ditetapkan pada Termohon

dapat dipertimbangkan untuk memastikan posisi anak. Seharusnya

judex facti memandang sebagai fakta bahwa dengan adanya tuntutan

provisi supaya anak ditetapkan pemeliharaannya pada Termohon Kasasi

merupakan fakta telah terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang

sama sekali tidak menguntungkan bagi kepentingan anak, baik

dipandang dari segi pemeliharaan, maupun dari segi pendidikan yang

diperlukan seorang anak. Majelis hakim berpendapat apabila terjadi

keadaan yang seperti ini, maka secara kasuistik Hakim secara ex officio

berhak menentukan siapa yang harus memelihara anak tersebut demi

kepentingan anak. Majelis hakim berkeyakinan, jika tidak ditetapkan

dimana anak harus dipelihara, akan terus terjadi perebutan tentang

135

penguasaan anak yang dapat saja mempengaruhi perkembangan jiwa

seorang anak.

Telah terungkap suatu fakta dipersidangan, bahwa Termohon

kasasi/ Penggugat adalah seorang selebritis/ publik figur yang sangat

sibuk dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore, bahkan

sampai malam, sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadanah

Termohon Kasasi/ Penggugat maka anak akan kurang mendapat

perhatian dan kasih sayang dari Termohon Kasasi/ penggugat karena

kesibukan Termohon Kasasi/ Penggugat dengan pekerjaannya, dan hal

ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun

2004, Undang-undang no. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, Undang-undang No.

7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang

No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan, Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi No. 349

K/AG/2006 memutuskan perkara sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.

937/Pdt.G/2005/PA.JS tanggal 1 Februari 2006 sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat

3. Menetapkan anak yang bernama Rassya Isslamay Pasya lahir di

Jakarta pada tanggal 4 Februari 1999, berada di bawah

hadhanah Tergugat (selaku ayah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di

tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat pertama sebesar Rp. 325.000,-;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat banding sebesar Rp. 206.000,-;

136

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000.44

5. Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Ditinjau dalam

Perspektif Hukum Positif

Perkara ini pada dasarnya adalah perkara gugatan perceraian

yang dikomulasikan dengan perkara hak pengasuhan anak. Analisis

dalam kasus ini lebih menitik beratkan dalam hal pertimbangan dan

putusan hakim yang berkenaan dengan permasalahan pengasuhan dan

pemeliharaan anak saja. Pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan

Agama Jakarta Selatan menolak gugatan provisi45

Penggugat, sehingga

dalam putusan akhir dalam pokok perkara hakim Pengadilan Agama

Jakarta selatan tidak memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan

anak. Berdasarkan analisa penulis, gugatan yang diajukan oleh

Penggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenaan dengan

pengasuhan dan pemeliharan anak tidak secara jelas dimuat dalam surat

gugatan. Hal ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat formil

dimana gugatan harus jelas dan tegas sebagaimana ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de Burgelijke

Rechtsvordering),46 misalnya posita tidak menjelaskan kejadian serta

dasar hukum tuntutan dalam gugatan, tidak jelasnya objek gugatan,

posita bertentangan dengan petitum, dan petitum tidak terinci tetapi

hanya kompositur (ex aequo et bono). Dalam perkara ini, gugatan Penggugat tentang anak terdapat

beberapa kekeliruan dalam penempatan dan merumuskan posita dan

petitum. Pada pokok perkara dalam posita, Penggugat mendalilkan

dalam hal terjadinya perceraian, berdasarkan pasal 105 huruf (a) bahwa

44

Selengkapnya lihat dalam putusan perkara No. 349K/AG/2006, 1-

14. 45

Gugatan provisi adalah permohonan/ permintaan pihak yang

bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan, guna

kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan atau merupakan

permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang

tidak termasuk pokok perkara, lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 884.

46 Gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-

dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yeng merupakan dasar serta

alasan-alasan daripada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal

dengan fundamentum petendi (posita) dan petitum atau tuntutan, lihat Sudikno

Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006),

54.

137

‚pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.‛ Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan tersebut maka anak Penggugat dan Tergugat yang masih

berumur 6 tahun harus dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat),

dan sepatutnya Pengadilan memutuskan agar anak yang lahir dari

perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan

pemeliharaan Penggugat. Apa yang telah didalilkan oleh Penggugat

dalam posita berkenaan pengasuhan dan pemeliharaan anak agar berada

dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, tidak diminta lagi

dalam petitum pokok perkara. Dalam petitum pokok perkara Penggugat

meminta nafkah, dimana hal ini tidak pernah didalilkan oleh Pengugat

dalam posita pokok perkara sebelumnya.

Penggugat juga mengajukan gugatan provisi berkenaan

dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak. Dalam merumuskan posita

dalam gugatan provisi, Penggugat mendalilkan bahwa Ibu Tergugat dan

keponakan-keponakan Tergugat yang seumuran dengan anak Penggugat

dan Tergugat sering menginap di rumah sehingga keadaan dan sikap

anak berubah terhadap Penggugat yang akhirnya Penggugat mengalami

kesulitan menghubungi anak tersebut dan adanya sikap ketakutan dari

anak jika bertemu dengan Penggugat. Penggugat memohon dan

menyatakan agar anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 6

(enam) tahun harus dalam pengasuhan Penggugat dan memerintahkan

Tergugat atau kepada siapapun anak tersebut dipelihara untuk

menyerahkan kepada Penggugat. Penggugat juga mendalilkan tentang

nafkah anak oleh karena anak tersebut masih memerlukan biaya untuk

pendidikan, Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut wajib memberikan

nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk masa depan anak setiap

bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Penggugat

mendalilkan hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (b)

dan pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, serta Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.47

Uraian

47

Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: ‚Akibat putusnya perkawinan adalah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataan tidaka dapat memnuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 45 ayat (2) menyatakan: ‚ kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.‛

138

tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak serta nafkah anak dalam

posita gugatan provisi tidak dimuat dan dirumuskan lagi dalam petitum

gugatan provisi melainkan hanya tuntutan penetapan agar anak yang

berada pada Tergugat diserahkan kepada Penggugat tanpa menyinggung

lagi tentang nafkah pemeliharaan anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat ketidaksinkronan

antara isi posita dan petitum, dimana dalam perumusan posita dan

petitum pemeliharaan anak berbeda dengan perumusan posita dan

petitum tentang nafkah anak sehingga gugatan tentang pengasuhan dan

pemeliharan anak menjadi tidak jelas dan terang (obscuur libel). Di

samping itu, dengan memperhatikan dalil Penggugat dan Tergugat yang

dikemukakan dalam posita gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti-

bukti surat serta keterangan saksi-saksi, hakim menganggap persoalan

yang berkaitan dengan pengasuhan anak tidak diminta dalam perkara ini

secara jelas dalam petitum pokok perkara sehingga dalam putusan tidak

ditetapkan hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak, maka petitum

yang berkaitan dengan nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima.

Penyusunan surat gugatan dalam sebuah perkara, baik perkara

perdata maupun perkara pidana memegang peranan yang sangat penting

di samping proses pembuktian. Surat gugatan merupakan pedoman

hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Apabila gugatan yang

disusun dan diajukan ke Pengadilan tidak memenuhi syarat-syarat

formil sebuah gugatan, maka akan berakibat fatal yaitu gugatan tersebut

akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont van kelijk ver klaard) atau yang biasa yang disingkat dengan NO.

HIR dan RBg tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi

sebuah gugatan. Dalam hal ini berbeda dengan ketentuan hukum acara

perdata Eropa yang diatur dalam Rv (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) bahwa gugatan harus memuat apa yang dituntut

terhadap Tergugat, dasar-dasar penuntutan tersebut, dan bahwa

tuntutan tersebut harus terang dan tertentu.48

Meskipun hukum acara

Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: ‚dalam

hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.‛ 48

Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Jakarta:

Pradnya Paramita, 2002), 24. Soepomo menjelaskan, Rv sebenarnya sudah

tidak berlaku lagi di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 393 HIR. Namun

untuk melaksanakan hukum materil yang dimuat dalam BW, HIR tidak selalu

mempunyai peraturan-peraturan yang diperlukannya. Oleh karenya, putusan

Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 1952 mengatakan bahwa

menurut azas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Rv boleh dpakai

139

perdata yang termuat di dalam HIR (Herzien Indonesia Reglement atau

reglement Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44

untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (Rechtsglement Buitengewesten atau reglement daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk

luar Jawa dan Madura) tidak menyebut dan mengatur mengenai syarat-

syarat yang harus dipenuhi surat gugatan, akan tetapi Mahkamah Agung

di dalam beberapa putusannya memberikan fatwa bagaimana gugatan

itu seharusnya disusun. Yurisprudensi Mahkamah Agung berkenaan

tentang syarat dalam menyusun sebuah gugatan adalah:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup

memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar

tuntutan (MA tanggal 15-03-1970 Nomor 547 K/Sip1972).49

2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tanggal 21-11-

1970 Nomor 492 K/Sip/1970).50

3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap

(MA tanggal 13-05-1975 Nomor 151 K/Sip/1975).51

4. Khusus gugatan mengenai tanah, harus menyebut dengan jelas

letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tanggal 09-07-1973 Nomor

81 K/Sip1971).52

Ada beberapa alasan dan pertimbangan hakim dalam

menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima/ NO.53

Salah satunya

adalah obscuur libel. Obscuur libel artinya gugatan penggugat kabur,

tidak memenuhi syarat yang jelas dan pasti (duidelijke en bepaalde conclusie) yang digariskan pasal 8 ke-3Rv sebagai asas procces doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Makna gugatan yang kabur

sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam HIR bilamana perlu

sekali untuk melaksanakan hukum materil. 49

Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (Bandung: PT Alumni, 1993) 25.

50 R. Soeroso, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata bagian 3 tentang

Gugatan dan Surat Gugatan (Jakarta: sinar Grafika, 2010), 138. 51

R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 29.

52 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap (Jakarta: Sinar

Grafika, 2008), 342. 53

Alasan-alasan suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan

dinyatakan tidak dapat diterima adalah: gugatan tidak beralasan, gugatan

mengandung cacat error in persona, gugatan melawan hak, gugatan diajukan

kepada pengadilan di luar yurisdiksi absolut dan relatif, gugatan obscuur libel, gugatan masih prematur, dan gugatan telah kadaluarsa. Lihat kembali Yahya

Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 888-891.

140

memiliki spektrum yang sangat luas, di antaranya bisa berupa: Pertama, dalil gugatan (posita atau fundamentum petendi) tidak mempunyai

dasar hukum yang jelas. Kedua, objek sengketa tidak jelas. Ketiga, petitum gugatan tidak jelas. Ketidakjelasan petitum dapat terjadi karena

petitum tidak rinci, dan adanya kontradiksi antara posita dan petitum.

Oleh karena itu, posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung

dan tidak boleh bertentangan. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang

dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa

yang didalilkan. Hanya yang didalilkan dalam posita yang dapat diminta

dalam petitum. Keempat, gugatan yang diajukan mengandung unsur ne bis in idem, artinya apabila yang digugat telah pernah diperkarakan

dengan kasus yang serupa dan putusan tentang itu telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.54

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat dan putusan

hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat disimpulkan

bahwa gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak

tidak diputuskan, begitu juga tentang nafkah anak dinyatakan tidak

dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat obscuur libelium dimana

gugatan pengasuhan dan pemeliharaan anak tidak dimuat secara jelas.

Ketidak jelasan gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan

pemeliharaan anak disebabkan petitum Penggugat tidak merinci

tuntutan sebagaimana yang telah didalilkan dalam posita sebelumnya,

sehingga antara posita dan petitum terjadi kontradiksi dan ketidak

sinkronan. Maka sesuai dengan hukum acara perdata, Putusan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Pengasuhan dan

Pemeliharaan anak telah tepat dan sesuai dengan tata aturan Hukum

Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Hakim memegang peranan yang penting dalam menilai dan

mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah

memenui syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Untuk

mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para

pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119

HIR/ Pasal 143 Rbg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan

untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam

pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan

gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna

yang akan dinyatakan NO.55 Namun dalam prakteknya masih sering

54

Lihat kembali Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 889-890.

55 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 26.

141

bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan dictum putusan yang

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Meskipun

demikian, terhadap putusan yang telah dinyatakan tidak dapat diterima,

Penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali.

Pada tingkat banding, kesimpulan dan putusan hakim pada

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sama dengan putusan Pengadilan

Agama Jakarta Selatan dimana tidak diputuskannya hak tentang

pengasuhan dan pemeliharaan anak. Perkara banding diajukan oleh

Tergugat dimana Tergugat tidak menerima putusan cerai gugat

Penggugat yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta

Selatan. Oleh karenanya dalam memori banding, Tergugat hanya

mendalilkan tentang keberatan-keberatan yang berkaitan dengan

perceraian. Tergugat tidak menyinggung lagi permasalahan mengenai

hak pengasuhan dan pemeliharaan anak karena perceraian tidak

diinginkan oleh Tergugat. Tergugat juga pernah mendalilkan

sebelumnya tidak menerima perceraian karena tidak ada efek positif dari

sebuah perceraian terhadap anak. Tergugat mengingatkan Penggugat

bahwa anak akan menjadi korban nomor satu dari sebuah perceraian.

Sebaliknya, Penggugat dalam kontra memori banding

mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

yang berkenaan dengan hak pemeliharaan anak hasil perkawinan

Penggugat dan Tergugat. Pengadilan Tinggi Agama menguatkan

putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan menolak gugatan

provisi Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak dengan

memperhatikan surat gugatan Penggugat sebelumnya dimana gugatan

yang berkaitan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak tidak diminta

secara jelas sehingga mengaburkan gugatan (obscuur libel). Tidak

diputuskannya persoalan tentang pemeliharaan anak dikuatkan lagi

dengan adanya pernyataan dan penegasan Penggugat bahwa Penggugat

akan segera mengajukan perkara tersendiri perihal hak asuh/

pemeliharaan anak setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada tingkat kasasi, pada dasarnya juga menolak gugatan

provisi Penggugat. Akan tetapi Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah

Agung menimbang perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta yang berkaitan dengan pengasuhan dan

pemeliharaan anak. Putusan judex facti yang berkaitan dengan

pengasuhan dan pemeliharaan anak dinilai belum tepat karena tuntutan

Termohon Kasasi/ Penggugat agar pemeliharaan anak ditetapkan pada

Termohon Kasasi dapat dipertimbangkan untuk memastikan posisi anak

hasil perkawinan mereka yang bernama Rassya Isslamay Pasya yang

142

lahir di Jakarta tanggal 4 Februari 1999. Menurut Majelis Hakim Kasasi,

seharusnya judex facti memandang sebagai fakta bahwa dengan adanya

tuntutan provisi supaya anak ditetapkan pemeliharaannnya kepada

Termohon Kasasi/ Penggugat, merupakan fakta telah terjadi perebutan

tentang penguasaan anak yang sama sekali tidak menguntungkan bagi

kepentingan anak, baik dipandang dari segi pemeliharaan, mapun dari

segi pendidikan yang diperlukan oleh seorang anak.

Majelis Hakim Kasasi berpendapat, apabila terjadi keadaan

seperti demikian, maka secara kasuistik Hakim secara ex officio berhak

menetukan siapa yang harus memelihara anak, demi kepentingan anak

tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan buku

‚Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum

Acara Persdata dan Hukum Acara Islam,‛ yang ditulis oleh Ahmad

Sahabuddin yang menyatakan bahwa menurut Hukum Acara Perdata

Islam, keyakinan Hakim dapat digunakan sebagai pembuktian

menentukan sebuah perkara manakala sudah sulit sekali mencari

kebenaran formal, maka pemecahannya adalah mencari kebenaran

materil. Atas dasar keyakinan tersebut, Majelis Hakim Kasasi

berpendapat jika tidak ditetapkan dimana anak harus dipelihara, maka

akan terus terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat saja

mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak.

Dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh

anak, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan beberapa fakta

persidangan sebelumnya. Terungkap bahwa Termohon Kasasi/

Penggugat adalah seorang selebritis dan publik figur yang sangat sibuk

dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore bahkan sampai

malam, sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadanah Termohon

Kasasi, maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang

dari Termohon Kasasi/ Penggugat selaku ibu dikarenakan kesibukan

Termohon Kasasi dengan pekerjaannya, hal ini tentu saja mempengaruhi

perkembangan jiwa seorang anak. Maka dengan memandang demi

kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim Kasasi menetapkan

bahwa anak Pemohon dan Termohon Kasasi yang bernama Rassya

Isslamay Pasya berada di bawah hadanah Pemohon Kasasi Teuku Rafli

Pasya bin Teuku Syahrul selaku ayah.

Dengan melihat putusan Hakim Mahkamah Agung di atas,

sekalipun bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI dimana

mengatur dalam hal terjadinya perceraian orang tua bahwa pemeliharaan

anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak

ibunya. Pasal tersebut dapat dikesampingkan, karena secara kasuistik

Hakim secara ex officio dapat menentukan siapa yang harus memelihara

143

anak dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu

Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung memaknai ketentuan hak

pengasuhan dan pemeliharaan anak yang secara otomatis memberi hak

asuh kepada ibu (berdasarkan pasal 105 KHI) dipahami oleh Hakim

secara kontekstual. Pemahaman hakim dengan cara

menginterpretasikan ketentuan hukum yang sudah ada dengan melihat

faktor kepentingan terbaik bagi anak telah membuat kebijakan hukum

yang sangat responsif terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dan telah

sesuai dengan karakteristik hukum yang progresif pada kemajuan dan

perkembangan masyarakat.

Putusan Majelis Hakim Kasasi mendasarkan pertimbangannya

pada pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa ‚Baik

ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan

mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya,‛. Sesuai

pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 bahwa

‚setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakatnya.‛ Menurut Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 di

atas dalam hal pemeliharaan anak apabila putusnya perkawinan orang

tua karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi

kepentingan anak, hanya bila ada perselisihan mengenai penguasaannya,

maka Pengadilan akan memutus kepada siapa dari kedua orang tua akan

diberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan. Selanjutnya pasal 9 ayat

(1) UU No. 23 Tahun 2002 lebih ditekankan kepada kepentingan

pendidikan anak di masa depan dan dalam rangka pengembangan

pribadinya hakim melihat anak lebih mashlahat apabila berada dalam

pengasuhan ayahnya dengan melihat kasus fakta dalam perkara di atas.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906

K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan: ‚Kepentingan si anak lah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak.‛

Pertimbangan yang berorientasi pada kepentingan anak di atas

selain sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal

9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 juga sejalan dengan UU No. 4 Tahun

1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 4

tahun 1979 menyatakan bahwa: ‚Anak berhak atas kesejahteraan,

perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam

keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan

berkembang dengan wajar. Selanjutnya dalam Konvensi PBB tentang

144

Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) yang telah

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, pada Pasal 3

menyatakan: ‚Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau

swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan

legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan

utama.‛ Selain itu, telah pula diundangkan Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada Pasal 52 yang

menyatakan: ‚(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua,

keluarga, masyarakat dan negara, (2) Hak anak adalah hak asasi manusia

dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh

hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pertimbangan Majelis Hakim

Kasasi Mahkamah Agung dengan memberikan hak hadanah pada ayah

dengan melihat fakta-fakta persidangan serta adanya kenyakinan hakim

bahwa anak lebih maslahat apabila diasuh oleh ayah dari pada ibu sudah

sesuai dengan landasan aturan hukum positif di Indonesia dimana untuk

melindungi masa depan anak agar tumbuh dan berkembang secara baik

di masa akan datang.

6. Analisis terhadap Pertimbangan dan Putusan Hakim Ditinjau

dalam Perspektif Hukum Islam

Hakim mengemban amanat sebagai penyambung titah Allah

dan Rasul-Nya di muka bumi. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup di

tengah-tengah masyarakat guna untuk kepentingan dan kemashlahatan

mereka. Oleh karena itu tantangan hakim adalah bagaimana

mewujudkan dan menata kelembagaan pengadilan sebagaimana yang

dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat dan amir-amir muslim

sesudahnya dalam menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan

kemashlahatan bagi umat.

Dalam Islam, prinsip tentang kebenaran dan penegakan

keadilan banyak dijumpai dalam literatur Islam. Diantaranya QS, al-

Nisa>’ ayat 58: ‚Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu menghukum antara manusia, maka hendaknya kamu menghukum dengan adil.‛ QS. Al-Nisa>’ ayat 135 Allah berfirman ‚Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

145

Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang lamu kerjakan.‛ QS. Al-Ma>idah ayat 8: ‚Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertawakkallah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.‛ QS. Al-Ma>idah ayat 42:

...‛jika engkau memutuskan perkara (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.‛ QS. Al-Nahl ayat 90: ‚Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan....‛ QS. Al-Hujura>t ayat 9:

...‛dan berlaku adillah kamu! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.‛

Rasulullah saw bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari: ‚wahai manusia, ketahuilah kehancuran umat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu orang yang terpandang, mereka tinggalkan hukumnya, sebaliknya apabila yang mencuri itu dari kalangan rakyat jelata, mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah, jika Fathimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya."56 Di samping itu fatwa khalifah Umar ibn Khattab kepada

Qadhi di Kufah Abu Musa al-Ash‘ari>: ‚samakan kedudukan manusia dalam majelismu, pada wajahmu, pada tindak lakumu, dan dalam putusanmu, supaya yang kaya tidak menganggap wajar ketidakadilanmu, dan yang miskin dan lemah tidak berputus asa terhadap putusanmu.‛57

Beberapa ayat, hadist, fatwa khalifah di atas menggambarkan

secara umum tentang kebenaran dan keadilan serta menjadi pedoman

bagi hakim dan mengimplementasikannya dalam beracara di pengadilan.

Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara baik perdata maupun

pidana harus mengetahui dengan yakin mana yang harus dimenangkan

dan dikalahkan. Dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan,

salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah ada hubungan hukum

56

Redaksi hadist di atas diambil dari Imam Muslim, S{ah}i>h} Musli>m (Kairo: Da>r al-Hadist, 1996), vol. 3, hadist no. 1688, 171. Lihat juga redaksi

lainnya dalam Ima>m al-Bukha>ri, S{ah}i>h} al-Bukha>ri (Kairo: Da>r Hadist, 2004),

vol. 2, hadist no. 3475, dan al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra (Makkah al-

Mukarramah:Maktabah Da>r al-Ba>z, 1994), vol. 10, 332. 57

Lihat teks lengkapnya dalam Ali ibn Umar Abu al-Hasan al-

Da>ruqut}ni>, Sunan al-Da>ruqut}ni>, Kita>b Umar RA Ila> Abi> Musa> al-Ash‘ariy

(Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1996), vol. 4, 206.

146

yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Oleh

karenanya, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang

bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Pembuktian

bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan

untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak, dan

menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian serta untuk

meyakinkan hakim tetang dalil-dalil peristiwa yang diajukan.

Rasulullah saw telah mengualifikasikan golongan-golongan

hakim yang masuk surga dan yang akan masuk neraka. Hakim-hakim

tersebut tidak akan selamat dari neraka melainkan mereka mengetahui

suatu perkara kemudian memberikan keputusan terhadap perkara

tersebut berdasarkan keyakinan dan kebenaran, sebagaimana dalam

hadist Rasulullah saw: ‚Hakim itu terbagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukkan ke dalam surga, sedang dua golongan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran dan menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dan kebenarannya itu. Bagi hakim yang mengetahui akan kebenaran, akan tetapi menyimpang dari kebenaran tersebut dan memutus secara zalim, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan begitupun hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kebodohannya, maka ia pun akan dimasukkan ke dalam neraka.‛58 Berdasarkan hadist tersebut dapat

dikatakan bahwa hanya satu jenis hakim yang selamat dan masuk surga

yaitu hakim yang mengetahui akan kebenaran dan menghukum

dengannya. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran dengan

arti yang sebenar-sebenarnya (materil waarheid), artinya kebenaran lahir

dan bathin, bukan yang ada pada lahiriah saja. Berkenaan dengan hal ini

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Isra>’ ayat 36:

‚Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya,‛

Dalam perkara No. 349K/AG/2006 dalam hal menetapkan

pengasuhan dan pemeliharaan anak dimana keyakinan hakim digunakan

sebagai pembuktian dalam menetapkan perkara ketika kebenaran formal

di persidangan sulit didapati. Maka dalam menetapkan hak

58

Lihat dalam Abu> Daud Sulaima>n ibn al-Ash‘ats al-Sajasta>niy,

Sunan Abi> Daud, Kitab al-Aqd}iyyah , Bab Fi> al-Qa>d}i> Yakht}a’ (Beirut: Da>r al-

Fikr, 2004), vol. 2, hadist no. 3573, 164. Lihat juga redaksinya lainnya dalam

Sunan Tirmidzi dalam bab al-Qa>d}i, Sunan Ibnu Ma>jah dalam bab al-H{akim

Yajtahidu fa Yus}i>bu al-H{aq, Sunan al-Nasa> ‘i al-Kubra> dalam bab Dzikru Ma>

A‘adda Allahu Ta ‘a>la> li al-H>a>kim al-Ja>hil, Sunan al-Baihaqi al-Kubra> dalam

bab Itsmun man Afta> wa Qadha bi al-Jahl.

147

pemeliharaan dan pengasuhan anak, Majelis Hakim Kasasi menetapkan

putusannya berdasarkan kebenaran materil. Berdasarkan keyakinan

Majelis Hakim Kasasi, jika anak tidak ditetapkan siapa dan dimana anak

harus dipelihara, maka akan terus terjadi perebutan tentang penguasaan

anak oleh Penggugat dan Tergugat dimana hal ini dapat mempengaruhi

perkembangan jiwa anak. Ibnu Rushdi (w.1198M) menjelaskan dalam

Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id tentang keyakinan hakim

dalam memutus perkara sebagai berikut:

يقضى لم علمو بضد الشهود شهد اإذ وأنو. والتجريح التعديل فى بعلمو يقضى القاضى أن على أجمعوا العلماء أن 59بو

para ulama sepakat berpendapat bahwa seorang hakim menetapkan hukum berdasarkan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada seorang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut. Hal demikian pun sejalan dengan pendapat Ahmad Sahabuddin dalam

bukunya Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam dalam hal keyakinan

hakim dapat digunakan sebagai pembuktian menentukan sebuah

perkara, dalam arti manakala sudah sulit sekali mencari kebenaran

formal, maka jalan keluarnya adalah mencari kebenaran materil.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam hukum

Islam, baik perkara perdata maupun perkara pidana menuntut hakim

untuk memutuskan perkara berdasarkan kebenaran materil yang sesuai

dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan

keadilan bagi manusia. Keyakinan materil diperoleh dari keyakinan

hakim ketika memutus dan menyelesaikan sebuah perkara.

Peran keyakinan hakim sangat penting dalam hukum acara

baik hukum acara perdata umum maupun hukum acara perdata Islam di

samping alat-alat bukti lain sebagai pertimbangan dalam memutus

perkara. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa

tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah yaqi>n, z}a>nn, shak, dan waham. Diskursus seputar makna kata yaqi>n cukup semarak

dibicarakan terutama dalam kajian ilmu fikih, ushul fikih, maupun

kaidah fikih. Dilihat dari sisi bahasa, yaqi>n secara sederhana dimaknai

sebagai ketetapan hati (t}uma’ninah al-qalb) atas suatu kenyataan atas

59

Ibnu Rushdi, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id (Kairo: Da>r al-Hadist, 2004), vol. 2, 253.

148

realitas tertentu.60

Lebih jauh al-Ghazali (w.505H) menandaskan bahwa

yakin adalah kemantapan hati untuk membenarkan sebuah objek hukum,

dimana hati juga mampu memastikan bahwa kemantapan itu adalah hal

yang benar.61

Yaqi>n dalam konteks ini memiliki makna yang lebih luas

dari pada pengertian yaqi>n secara etimologis. Sebab yang dimaksud

yaqi>n di sini juga memasukkan z}an (praduga kuat), dimana z}an sendiri

belum mencapai derajat yaqi>n. Namun para fuqaha terbiasa

menggunakan kata al-‘ilmu (tahu) dan yakin untuk menunjuk makna

z}an, dan sebaliknya. Adapun shak (ragu-ragu) secara literal biasa

diartikan sebagai keraguan atau kebimbangan.62

Secara lebih sistematis,

sebagian ulama memilah kondisi hati dalam lima bagian. Pertama, yaqi>n

yaitu keteguhan hati yang bersandar pada dalil qat}‘i (petunjuk pasti).

Kedua, i‘tiqad yakni keteguhan hati yang tidak bersandar pada dalil

qat}‘i. Ketiga, z}an yaitu persepsi atau asumsi hati terhadap dua hal

berbeda dimana salah satunya lebih kuat. Keempat, shak yaitu sebentuk

prasangka terhadap dua hal tanpa mengunggulkan salah satu di antara

keduanya. Kelima, waham yakni kemungkinan yang lebih lemah dari

dua hal yang diasumsikan.63

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan

hakim pada tingkat yang meyakinkan (yakni 100%), dan dihindarkan

memberikan putusan apabila terdapat kondisi shak atau shubhat, atau

yang lebih rendah darinya yaitu waham karena pengambilan keputusan

berdasar kondisi shak atau shubhat ini dapat memungkinkan akan

adanya penyelewengan dalam pengambilan keputusan. Rasulullah saw

bersabda: ‚sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat (perkara yang samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang jatuh melakukan perkara yang samar itu, maka ia telah jatuh ke perkara

60

Abu> Zakariya Yah}ya bin Sharf al-Nawawi, Sharh S{ah}i>h Muslim (), 91. Lihat dalam Muhammad S{idqi bin Ahmad al-Burnu, 91.

61 Lihat Abu> H{amid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-

Mustas}fa> (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah), vol. 1, 35. Lihat juga dalam Ibnu

Quda>mah, Raud}ah al-Na>z}ir wa Junnah al-Munaz}ir (Riyadh: Jami‘ah al-Ima>m

Muhammad ibn Sa’ud, 1399H), 13. 62

Lengkapnya lihat Abu> Zakariya Yahya> ibn Sharaf al-Nawawi,

Raud}ah al-T{a>lini>n (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1405 H), vol. 1, 131. 63

Istilah-istilah di atas biasanya dijelaskan menggunakan

visualisasi; z}an 50, shak 50:50, waham 50, sedangkan yaqi>n biasanya

dipahami sebagai perbandingan 100:0. Lebih lanjut lihat Ahmad ibn

Muhammad al-Hamawi, Ghamzu ‘Uyu>n al-Bas}a<ir H{ashiyah ‘ala> Ashbah li Ibn Nujaim (Istanbul: Da>r al-T{iba> ‘ah al-Ami>rah, 1290H), 131-134.

149

yang haram.‛64 Mengenai derajat waham, pada dasarnya hal ini sangat

dilarang digunakan dalam memutuskan suatu hukum, sebagaimana

sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: 65للتوىم عبرة لا .

Dalam hukum pembuktian, kita dapat merujuk kepada kaidah-

kaidah fikih. Salah satu kaidah pokok yang populer tentang keyakinan

ini adalah kaidah yang berbunyi: بالشاك زالي لا اليقين . Yang dimaksud yakin

dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada satu objek

hukum, baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan yang

mantap (keyakinan 100%) atau berdasarkan persepsi kuat (zhan) sudah

dapat diterima dan digunakan hakim dalam memutuskan perkara. Dasar

pondasi terbangunnya kaidah ini adalah firman Allah swt dalam QS.

Yunus ayat 36:

‚kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak akan mengantarkan kebenaran sedikitpun.‛ Dengan ayat ini Allah swt memberi penegasan akan hal mesti dijadikan

pijakan berfikir dan bertindak, yakni yang jelas-jelas dapat menunjukkan

pada kebenaran, bukan yang diragukan, karena walau bagaimanapun, hal

yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat

disejajarkan dengan keyakinan66

dan demikian pun telah sesuai juga

dengan kaidah fiqih yang berbunyi 67 خطؤه البين بالظن عبرة لا

Dalam putusan dan pertimbangan majelis hakim kasasi dalam

perkara No. 349K/AG/2006 dengan menetapkan hak pengasuhan dan

pemeliharaan anak kepada ayah bukan kepada ibu berdasarkan kepada

keyakinan hakim terkuat adalah demi kemashlahatan anak itu sendiri.

Kemashlahatan yang dimaksud adalah dalam hal jiwa anak, mengingat

ibu kandung seorang selebritis yang sangat sibuk dengan pekerjaannya,

64

Hadist di atas diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahi>hnya, Muslim

dalam Sahih Muslim, Abu Daud dalam Sunannya, Ibnu Majah dalam Sunannya,

Tirmidzi dalam Sunannya, Nasa>’i dalam Sunan Nasa’i al-Kubra>, al-Baihaqi

dalam Sunannya, dan al-Da>rimiy dalam Sunannya. 65

Muhammad Mustafa al-Zuhaili<, al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah wa Tat}bi>qa>tuha> fi al-Maza>hib al-Arba‘ah (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006), vol. 1,

170. 66

Muhammad ibn Jari>r ibn Yazi>d al-T{abariy, Tafsi>r al-T{abariy (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), vol. 11, 116.

67 Jala>luddin Abdurrahma>n ibn Abi Bakar al-Suyu>t}i, al-Ashbah wa

al-Naz}a>ir (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), 235.

150

dikhawatirkan dapat mempengaruhi jiwa anak, di samping itu

dikhawatirkan anak akan kurang mendapatkan perhatian dan kasih

sayang. Oleh karena kesibukan ibu kandung sehingga waktu untuk

mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak tidak jelas, hal

tersebut juga dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi pendidikan dan

pengajaran anak di masa mendatang dalam rangka pengembangan

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya. Antisipasi hakim dalam menetapkan hak pengasuhan bukan

kepada ibu adalah untuk menghindari terjadinya kerusakan terhadap

anak di kemudian hari, sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi:

المصالح جلب من أولى المفاسد درء -

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik manfaat. Penjelasan mengenai kaidah di atas adalah bahwa kaidah

tersebut berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat

percampuran antara unsur mas}lah}ah dan mafsadah. Jadi, bila mas}lah}ah

dan mafsadah berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak

mafsadah. Al-Suyuti68

(w.911H) dalam al-Ashbah wa al-Naz}a>ir menambah satu point penting seputar pengecualian sub kaidah ini.

Menurutnya, terkadang masl}ah}ah harus dijaga ketika bercampur dengan

mafsadah. Maka dalam hal ini mas}lah}ah yang harus lebih diutamakan

dari pada mafsadah tersebut adalah mas}lah}ah yang memiliki kadar lebih

dominan dibandingkan mafsadahnya.

Dalam perkara ini, diperoleh lagi isi kemashlahatan lainnya

yang penulis lihat dalam pertimbangan dan putusan hakim ini adalah

dari sisi kepentingan rohani anak, karena Penggugat sebagai ibu

kandung seorang muallaf yang masih lemah imannya dan masih

membutuhkan bimbingan dalam agama Islam. Jikalau anak ditetapkan

berada di bawah asuhan ibu kandung dikhawatirkan penanaman ilmu

agama dan akidah anak akan tidak efektif sedangkan ibu kandung

sendiri juga masih memerlukan bimbingan akidah yang berkelanjutan.

Walaupun dalam persidangan tidak membuktikan bahwa penggugat

ternyata juga telah berselingkuh dengan teman sesama publik figur,

tetapi dari peristiwa ini sudah cukup memberi gambaran bagaimana

kepribadian ibu yang dapat saja mempengaruhi kepribadian dan masa

depan anak apabila diasuh oleh ibu yang bekerja sebagai selebritis.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa kemashlahatan anak akan

lebih banyak didapat apabila anak diasuh oleh ayah, bukan oleh ibu,

68

Jala>luddin Abdurrahma>n ibn Abi Bakar al-Suyu>t}i, al-Ashbah wa al-Naz}a>ir, 138-139.

151

oleh karena itu pengasuhan ayah lebih diutamakan sebagaimana kaidah

fikih yang berbunyi:

69منها الأعلى قدم المصالح تزاحمت ذاا -

Jika ada beberapa kemashlahatan saling bertabrakan, maka mashlahat yang lebih besar harus didahulukan.

C. Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007

1. Posisi Kasus dan Duduk Perkara

Perkara ini pertama kali diajukan oleh istri yang berinisial

Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjomartono70

dalam perkara

gugatan perceraian terhadap suami yang berinisial Selby Nugraha

Rachman bin IR>. Ide Syahfridin71

dengan surat gugatannya tertanggal

12 Januari 2006 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dengan register perkara nomor. 50/Pdt.G/PA.JS tanggal

12 Januari 2006. Adapun gugatan Penggugat didasari oleh beberapa

dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat

telah melangsungkan perkawinan di Bandung pada tanggal 23 Oktober

1999 sebagaimana kutipan akta nikah No.333/47/X/99 tertanggal 23

Oktober 1999.

Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang

anak perempuan, yaitu Kiara Anjani Rachman lahir di Jakarta tanggal

12 Nopember 2001 (sesuai Kutipan Akte Kelahiran

No.16.864/U/JP/2001 tertanggal 30 Nopember 2001). Pernikahan

Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi

kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir terus menerus terjadi ketidak

cocokkan, percekcocakan, perselisihan, dan pertengkaran sehingga

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga

yang wajar. Akibatnya, Penggugat tidak lagi memiliki rasa nyaman,

aman dan ketenangan hidup sehingga apabila perkawinan Penggugat

dan Tergugat tetap dipertahankan akan memiliki akses yang tidak baik

bagi pekembangan pribadi anak Penggugat dan Tergugat.

Penggugat juga mendalilkan bahwa anak Penggugat dan

Tergugat belum mumayiz, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a KHI,

anak yang belum mumayiz berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

Penggugat sebagai ibunya. Jika Tergugat beserta keluarganya ingin

menjenguk atau bepergian bersama anak Penggugat dan Tergugat, maka

harus dikomunikasikan sebelumnya. Penggugat bersedia untuk

69

Abdul Muh}sin ibn Abdillah, Sharh al-Qawa>id al-Sa‘diyah, 204. 70

Untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat 71

Untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat

152

bertindak dengan sebaik-baiknya dalam masalah pembagian waktu

bersama anak, namun hal ini akan selalu dilakukan dengan menimbang

kemauan anak. Mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil

dan membutuhkan biaya pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan,

maka patut dan cukup alasan apabila biaya-biaya dimaksud dibagi sama

rata antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat diwajibkan

mengirimkan biaya tersebut secara teratur di setiap akhir bulan tanpa

harus dimintakan oleh Penggugat. Adapun masalah pendidikan

(pemilihan sekolah, jenis pelajaran, dan kegiatan yang akan diikuti,

biaya sekolah dan sebagainya), maka hal ini juga harus

dimusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat, dan juga anak dari

Penggugat dan Tergugat. Jika dikemudian hari Penggugat meninggal

dunia, maka Tergugat diwajibkan untuk membiayai keseluruhan biaya

pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan anak. Penggugat melakukan

perubahan gugatan dengan menambahkan dan merubah bagian posita

dan petitum gugatannya.

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi,

dan telah menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat dan sebaliknya

Tergugat mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya berisi dalil-

dalil bahwa Tergugat menolak alasan-alasan dan pertimbangan

Penggugat yang memohon hadanah atas anak, oleh karena pertimbangan

Penggugat meminta hadanah tidak didasarkan dan tidak sesuai dengan

fakta-fakta dan dalil-dalil yang mendukung bahwa penggugat layak

untuk mendapat hak pengasuhan atas anak. Penggugat tidak patut dan

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai ibu sehingga tidak layak

diserahkan tanggungjawab pengasuhan anak. Hal ini dapat dibuktikan

dengan bukti-bukti bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban

sebagai istri dan ibu, yaitu tidak mematuhi bimbingan dan pengarahan

Tergugat selaku suami untuk memperhatikan anak kandungnya, karena

selama ini Penggugat hampir tidak memberikan waktu untuk

memperhatikan perkembangan dan pendidikan anaknya tanpa alasan

yang absah. Hal ini disebabkan Penggugat tercatat sebagai karyawan

pada lembaga asing di Indonesia dalam status karyawan kontrak untuk

jangka waktu tertentu dan tidak merupakan pekerjaan yang tetap yang

memiliki kepastian bekerja untuk jangka waktu yang panjang/ tetap.

Selain itu, anak kandung Penggugat dan Tergugat lebih dekat

dan lebih memiliki hubungan bathin yang kuat dan erat dengan

Tergugat, hal ini dapat dibuktikan melalui ucapan maupun tindakan

yang ketika dimintai pendapatnya, anak yang bernama Kiara Andjani

Rachman lebih mengikuti Tergugat. Tergugat juga lebih mempunyai

alokasi waktu yang cukup untuk mengawasi pendidikan serta

153

pertumbuhan anak. Dengan demikian, oleh karena perkembangan anak

merupakan bagian paling penting bagi tergugat, maka mohon majelis

hakim mempertimbangkan kehendak/ pendapat anak yang didasari oleh

fakta-fakta kedekatan hubungan emosional dan sosial antara Tergugat

dengan anak Tergugat.

Berdasarkan jawaban Tergugat di atas, pihak Penggugat juga

telah menyampaikan repliknya. Terhadap replik Penggugat, pihak

Tergugat pun telah menyampaikan dupliknya. Penggugat dalam

mempertahankan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti

berupa bukti tertulis dan bukti beberapa orang saksi, serta

menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang pada

pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya semula.


Jakarta Selatan (perkara No: 50/Pdt.G/2006/PA.JS)

Dalam eksepsi, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di

pengadilan berkenaan dengan pengasuhan anak baik berupa keterangan

saksi-saksi maupun surat ternyata penggugat tidak dapat membuktikan

dalil-dalilnya, melainkan sebaliknya bahwa posisi Penggugat di mata

anak seperti ibu tiri yang suka marah-marah sedangkan posisi Tergugat

selaku ayah menempati urutan pertama sebagai orang yang paling

disenangi oleh anak. Dari segi waktu, Penggugat sangat kekurangan

waktu untuk berkomunikasi dengan anak karena Penggugat bekerja pada

lembaga asing, sebaliknya Tergugat memiliki lebih banyak waktu untuk

bersama anak karena Tergugat bekerja pada perusahaan sendiri.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dan ternyata Penggugat

tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahkan sebaliknya dari

keterangan 6 orang saksi yaitu 2 orang dari pihak Penggugat dan 4

orang dari pihak Tergugat semuanya bersesuaian menerangkan di bawah

sumpah bahwa anak sejak kecil (umur 40 hari) telah diasuh dan lebih

dekat keluarga Tergugat dari pada Penggugat sendiri.

Dalam rekonpensi, gugatan Penggugat untuk dapat mengasuh

anak telah dinyatakan ditolak, dan mengenai kedekatan anak telah

dipertimbangkan dalam konpensi yang pada pokoknya dibanding

Penggugat dan keluarganya ternyata sejak bayi pihak Tergugat dan

kedua orang tua Tergugatlah yang sering merawat, lebih dekat dan telah

terbiasa dengan anak, sementara pihak Penggugat selaku ibu sibuk

bekerja dengan orang asing (Amerika) sehingga sering keluar kota,

keluar negeri, bekerja berangkat pagi dan pulang malam sehingga

hampir tidak ada waktu bersama anak. Adapun Tergugat walaupun juga

bekerja, namun Tergugat bekerja pada perusahaan sendiri sehingga bisa

154

mengatur waktu sendiri dan hal tersebut telah dipraktekkan selama ini

bahwa Tergugat bisa intens bersama anak.

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Jakarta

Selatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

2. Menyatakan gugatan Penggugat butir 4 mengenai biaya

pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;

3. Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat untuk sebagian;

2. Menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat dan

Tergugat berada dipihak Tergugat (selaku ayah);

3. Tidak menerima gugatan tergugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).72


Agama Jakarta

Pertimbangan hakim pada tingkat banding yang berkenaan

dengan pengasuhan anak dalam konpensi adalah bahwa Pengadilan

Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan mengenai hak pengasuhan anak yang diserahkan kepada

Tergugat. Anak yang dititipkan kepada orang tua Tergugat biasa terjadi

dalam kehidupan masa kini dimana suami istri sama-sama bekerja dan

sangat wajar pula apabila si anak sangat dekat dengan kakek dan nenek

(pihak ayah). Hal demikian tidak berarti anak tidak senang dengan\

kedua orang tuanya sendiri. Pendapat anak di bawah umur yang

menyatakan bahwa posisi ayah nomor satu, sedangkan posisi ibu nomor

72

Selengkapnya lihat putusan perkara No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS, 1-

44.

155

tujuh tidak bisa dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum, mengingat

anak-anak selalu memformulasikan kata-katanya berdasarkan perasaan

hati dalam satu kondisi. Ia merasakan ayah, kakek, dan neneknya

sebagai orang-orang selalu dekat dengannya, namun anak akan cepat

berubah bila ia merasakan situsi lain, perasaannya masih labil.

Dalam kondisi orang tua telah berpisah, maka pihak ibu yang

lebih diutamakan berdasarkan kalimat-kalimat dari Rasulullah saw dan

pendapat para pakar baik hukum maupun kejiwaan. Lagi pula telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (a) KHI yang merupakan manifestasi

dari pemikiran yang jauh kedepan untuk kepentingan anak. Oleh karena

itu, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa anak akan

lebih maslahat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

selaku ibu kandung dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat

sebagai ayah. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama

memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

Menyatakan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding dapat

dikabulkan;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

50/Pdt.G2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 bertepatan dengan

tanggal 02 Rajab 1427H; dengan mengadili sendiri,

Dalam Provisi

Menyatakan Permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap

Penggugat;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadanah (pemeliharaan)

terhadap seorang anak yang bernama Kiara Andjani Rachman;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut

kepada Penggugat

Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima

seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

156

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Pembanding pada

tingkat pertama sebesar Rp. 265.000,-, dan tingkat banding sebesar

Rp. 206.000,-.73

4. Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat

Kasasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menimbang bahwa alasan-alasan yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat/ Terbanding) dalam memori

kasasi terkait dengan hak asuh anak pada pokoknya adalah bahwa

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum karena

telah keliru menafsirkan fakta hukum dan mengabaikan fakta hukum.

Diantara adalah: (a) keliru dan mengabaikan fakta kemaslahatan anak,

yang mempertimbangkan mengenai pemberian hak atas hadanah kepada

Tergugat berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dimana yang

benar dan tepat masalah hadanah anak harus berdasarkan kepentingan

terbaik bagi anak, dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan

serta keterangan saksi-saksi bahwa anak lebih menghendaki dalam

pemeliharaan ayahnya, di samping itu sebaliknya telah terbukti

Termohon kasasi telah tidak memperdulikan anak sehingga justru tidak

maslahat berada dalam pengasuhan Termohon kasasi; (b) keliru dan

mengabaikan fakta pendapat dan kehendak anak, di mana fakta

sebenarnya adalah pernyataan anak yang memilih tinggal bersama

Pemohon Kasasi, hal ini tidak dinyatakan sekali saja, akan tetapi telah

berulang kali diucapkan dan ini telah dibuktikan dengan keterangan dua

saksi dipersidangan. Dengan demikian, tidak benar dan tidak sesuai

fakta hukum, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

yang berpendapat bahwa pendapat anak akan cepat berubah jika

mengalami situasi lain; (c) keliru dan mengabaikan kesaksian dan bukti-

bukti persidangan yang menyatakan pemeliharaan dan pengasuhan anak

telah diabaikan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi, dan Penggugat juga

telah lalai menjalankan kewajiban sebagai ibu.

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung

berpendapat bahwa alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh

karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum

dengan pertimbangan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan

semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus

melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi

si anak, bukan siapa yang paling berhak. Fakta yang telah diungkapkan

73


105/Pdt.G/2006/PTA.JK, 1-8.

157

hakim pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut

ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, dan tidak

jelas anak harus bersama siapa, sedangkan fakta yang ada sekarang si

anak tenang dan tenteram bersama ayahnya (Pemohon Kasasi). Majelis

Kasasi juga berpendapat bahwa sekalipun anak ditetapkan di bawah

hadanah Pemohon Kasasi Tergugat selaku ayah, akan tetapi tidak boleh

memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon Kasasi/

Penggugat selaku ibu, dan mempunyai hak untuk berkunjung,

menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih

sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor:105Pdt.G/2006/PTA.JK

tanggal 20 Desember 2006 bertepatan dengan tangggal 29 Dzulqaidah

1427H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nomor:50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006M bertepatan dengan

tanggal 2 Rajab 1427H. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini

dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat

3. Meyatakn gugatan Penggugat pada butir 4 mengenai biaya

pemeliharaan anak tidak dapat diterima;

4. Menlak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman lahir di

Jakarta tanggal 12 Nopember 2001 berada di bawah pemeliharaan

(hadanah) Penggugat rekonvensi;

3. Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi

kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya

untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-

hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan

selebihnya;

158

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 265.000.- (dua

ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat banding sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah).74

5. Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Tinjauan

Hukum Positif

Perkara ini juga merupakan perkara gugatan perceraian yang

kemudian dikomulasikan dengan perkara pengasuhan anak. Berkenaan

dengan permasalahan pengasuhan anak, pengadilan tingkat pertama

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menolak gugatan Penggugat

untuk mengasuh dan memelihara anak meskipun Penggugat telah

menyatakan dalam pokok perkara bahwa anak Penggugat dan Tergugat

belum mumayiz. Penggugat menganggap bahwa pengasuhan anak telah

dimonopoli secara sepihak oleh Tergugat dan keluarga sehingga

menyebabkan akses negatif terhadap perkembangan psikologis dan

pendidikan anak. Penggugat juga menyatakan telah mengalami tekanan

batin karena terhalanginya melakukan kewajiban sebagai seorang ibu,

begitupun anak juga mengalami tekanan bathin yang luar biasa,

perkembangan psikis yang kurang sehat serta telah tidak melakukan

aktifitas secara wajar. Terhadap dalil-dalil tersebut, dalam proses

pembuktian di Pengadilan Agama ternyata Penggugat tidak dapat

membuktikan dalil-dalilnya. Sebaliknya, pihak Tergugat membantah

dan dapat membuktikan bahwa anak selama dalam pengasuhannya telah

berkembang secara baik, dan tidak terbukti bahwa anak telah

dimonopoli oleh Tergugat.

Dalam pembagian beban pembuktian di pengadilan dikenal

sebuah azas yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu,

maka dia harus membuktikannya. Azas tersebut sebagaimana terdapat

dalam Pasal 163 HIR/ 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPer.75

Penggugat

74

Selengkapnya lihat dalam putusan perkara No. 110K/AG/2007, 1-

14. 75

Disebutkan dalam Pasal 1865 KUHPer: ‚Barangsiapa mengajukan

peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan

membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Sebaliknya, barang siapa mengajukan

159

dalam perkara ini berkewajiban membuktikan dalil-dalil dalam

gugatannya yang bekaitan dengan pengasuhan anak. Begitupun

Tergugat yang membantah dalil-dalil Penggugat dibebani pula untuk

membuktikan dalil bantahannya. Kesempatan untuk membuktikan

dalilnya yang pertama adalah Penggugat yang kemudian diikuti oleh

Tergugat.

Dalil peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang harus

dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam hukum acara perdata,

kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formal.

Artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan

oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189

ayat (3) RBg, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara

yang tidak dituntut atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut,

sebagaimana yang dikenal dengan azas ultra vires atau ultra petita partium. Berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR/ 283 RBg jo Pasal 1865

KUHPer kedua belah pihak, baik itu Penggugat maupun Tergugat dapat

dibebani dengan beban pembuktian yang sama oleh hakim. Hal

demikian bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian

kepada Penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat

mendukung dalilnya. Sedangkan bagi Tergugat, hakim wajib

memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya

atas dalil yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat tidak diwajibkan

untuk membuktikan kebenaran bantahan Tergugat. Demikian pula

sebaliknya, Tergugat tidak diwajibkan pula untuk membuktikan

kebenaran peristiwa yang diajukan oleh Penggugat. Jika Penggugat

tidak bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, maka ia

harus dikalahkan. Sedangkan jika Tergugat tidak dapat membuktikan

bantahannya, maka harus dikalahkan pula.76

Dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukan, diperlukan alat

bukti. Alat bukti merupakan unsur penting dalam pembuktian di

persidangan. Alat bukti dipandang dari sisi pihak yang berperkara

sebagai upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka

persidangan. Sedangkan dilihat dari sisi pengadilan yang memeriksa

perkara digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam

memutuskan perkara.77

Alat-alat bukti yang digunakan dalam

peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga

membuktikan peristiwa-peristiwa itu.‛ 76

Sudikno Mertokususmo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 114. 77

Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif (Surabaya: Pustaka Pelajar), 27. Ahli hukum Subekti

merumuskan bukti dan alat bukti sebagai berikut: ‚Bukti adalah sesuatu untuk

160

pembuktian hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866

KUHPer adalah alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan

sumpah. Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/ 284 RBg

maka alat bukti dalam perkara perdata adalah alat bukti tulisan, saksi,

persangkaan, dan sumpah.

Dalam perkara ini, alat bukti yang dikemukakan oleh

Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil untuk mendapatkan hak

pengasuhan anak adalah alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Alat

bukti tertulis yang dikemukakan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta

Nikah antara Penggugat dan Tergugat, Kutipan Akta Kelahiran anak,

Surat Keterangan Lahir anak, email dari Penggugat kepada Tergugat

yang meminta ditransferkan sejumlah uang untuk kebutuhan rumah

tangga dan tagihan lainnya sebanyak 11 email, Singapore International

School (Indonesia) Preschool Report, dan perhitungan kehadiran

terakhir anak di sekolah.78

Kalau diperhatikan alat bukti tertulis yang

dikemukakan oleh Penggugat, maka tidak ada satupun bukti yang bisa

menguatkan dalil Penggugat untuk mendapatkan hak pengasuhan anak.

Alat bukti tertulis yang dikemukakan oleh Penggugat merupakan alat

bukti yang lemah dalam tuntutan untuk mendapatkan hak asuh anak.

Sedangkan alat bukti saksi, Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang

saksi yang terdiri dari pembantu, ibu kandung penggugat, ayah kandung

penggugat, dan adik penggugat.79

Berdasarkan keterangan 4 (empat)

orang saksi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak

membuktikan bahwa anak mengalami keadaan yang dituduhkan dan

meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang digunakan untuk membuktkan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan. Misalnya adalah bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. lihat Subekti, Kamus Hukum (Jakarta:

Pradya Paramita, 2003), 17. Pendapat serupa disampaikan oleh ahli hukum

pidana Andi Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama

tentang bukti, alat bukti sebagai berikut: ‚Bukti adalah sesuatu untuk membuktikan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah. Lihat

Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia), 99. 78

Lihat putusan Nomor:50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 20 Juli 2006,

28-30.

79


30-32.

161

dikhawatirkan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat

membuktikan dalil-dalilnya. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

baik berupa saksi maupun surat tidak ternyata bahwa anak telah

dimonopoli pengasuhannya oleh Tergugat dan keluarganya. Bahkan dari

keterangan saksi dari pihak Penggugat menyatakan bahwa Pengugat

diundang untuk melihat anak. Atas keterangan saksi tersebut,

Penggugat tidak menyangkalnya.

Pihak Tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis dan alat

bukti saksi sebanyak empat orang saksi. Bukti tertulis yang diajukan

oleh Tergugat berupa surat pernyataan dan kesaksian dari pembantu,

surat pernyataan dan kesaksian dari baby sitter, suara dan transkip

pengakuan dan pernyataan anak yang memberi peringkat nomor satu

kepada Tergugat sebagai orang yang paling dekat dan disayang, gambar

yang mengungkapkan kesedihan anak, surat keterangan tergugat sebagai

direktur teknik PT Surya Mutiara, surat keterangan tergugat sebagai

pemilik ‚Splash‛, rekaman suara dan transkip kehendak dan pendapat

anak yang secara tegas memilih untuk ikut dengan tergugat, dan surat

himbauan kepada Penggugat sebanyak dua kali untuk dapat melihat

anaknya.80

Dari 12 (dua belas) bukti tertulis yang diajukan oleh

Tergugat semua mengarahkan bahwa anak ternyata lebih nyaman dan

lebih memilih tinggal bersama tergugat. Adapun keterangan saksi

dengan menghadirkan empat orang saksi dari pihak tergugat yaitu guru,

baby sitter, ayah Tergugat, dan ibu Tergugat.81

Keterangan empat orang

saksi Tergugat semuanya juga mengarahkan bahwa tergugat yang lebih

layak mengasuh anak karena lebih perhatian dan lebih banyak memiliki

waktu untuk mengasuh anak. Keterangan 4 (empat) orang saksi

Tergugat diperoleh fakta bahwa anak sehari-harinya lebih banyak

dengan Tergugat. Dalam cerita-cerita yang didengar oleh saksi-saksi

tersebut mengatakan bahwa Tergugat adalah figur yang disenangi dan

didambakan oleh anak dan anak terbiasa serta lebih senang dekat

dengan Tergugat. Tergugat menempati urutan pertama orang yang

paling disukai, sedangkan Penggugat menepati urutan ketujuh. Dua

orang saksi Tergugat yaitu ayah dan ibu Tergugat juga pernah

mendengar anak mengatakan bahwa Penggugat suka marah seperti ibu

tiri. Dari 6 (enam) orang saksi yang dihadirkan di pengadilan yang

terdiri dari 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat dan 4 (empat) saksi

dari Tergugat semuanya secara bersesuaian menerangkan bahwa sejak

80


32-33. 81


33-35.

162

kecil (umur 40 hari) anak telah diasuh sehingga lebih dekat dan telah

terbiasa dengan keluarga Tergugat dari pada Penggugat sendiri.

Penggugat sangat kekurangan waktu untuk berkomunikasi dengan anak.

Penggugat tidak mengasuh anak dan kurang perhatian terhadap anak

karena Penggugat bekerja sebagai karyawan di lembaga asing pergi pagi

pulang malam dan sering pergi ke luar negeri.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, dan

anak yang diperebutkan hak asuhnya belum mumayiz yang menurut

pasal 105 (a) KHI seharusnya diasuh oleh ibu. Namun, Penggugat dan

Tergugat sama-sama menghendaki untuk mengasuh anak, oleh karena

itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempertimbangkan dengan

menitik beratkan pada kemashlahatan anak bukan kepada keinginan

salah satu pihak yang berperkara atau kepada ketentuan hukum normatif

yang ada sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus dan

menetapkan hak pengasuhan anak diberikan kepada Tergugat (ayah).

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini bertolak

belakang dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi

Agama menetapkan hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat

(ibu).82

Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama mendasari putusannya

dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal

105 KHI. Majelis hakim memandang bahwa hadanah merupakan hak

anak untuk memperoleh perlindungan, persiapan segala kebutuhannya

baik jasmani maupun rohani, dan kebutuhan hak tersebut merupakan

kewajiban ibu dan ayah. Akan tetapi dalam kondisi orang tua yang telah

berpisah, diutamakan salah satu dari orangtua yang mempunyai

kewajiban dalam melaksanakan hadanah. Majelis Hakim pada

Pengadilan Tinggi menilai bahwa ibu yang paling tepat

melaksanakannya. Di samping ketentuan Pasal 105 KHI juga mendasari

putusannya pada hadist Rasulullah serta pakar hukum dan kejiwaan

yang menyebutkan bahwa ibu lebih tepat mengasuh anak di bawah umur

karena lebih memiliki kelembutan, kesabaran, dan ketekunan dalam

merawat anak yang hal tersebut kurang dimiliki oleh seorang ayah.

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama tidak

mempertimbangkan keadaan ibu yang terlalu sibuk bekerja karena

menganggap hal demikian sebagai sebuah kewajaran dalam konteks

kehidupan modern dimana anak dapat dititipkan dan diasuh oleh kakek-

nenek sehingga sebagai sebuah kewajaran pula kalau anak lebih dekat

dengan Tergugat dan keluarga tergugat. Majelis Hakim Banding juga

82

Berdasarkan Putusan Nomor:105/Pdt.G/2006/PTA.JK tanggal 23

November 2006, 7.

163

menyatakan bahwa pendapat anak yang menginginkan untuk tinggal

bersama ayah dan keluarga ayah tidak bisa dijadikan sebagai

pertimbangan hukum karena keinginan dan permintaan anak yang selalu

berubah-ubah tergantung kepada perasaan hati dalam suatu kondisi.

Oleh karena itu, pendapat anak tidak menjadi pertimbangan bagi hakim

banding dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak.

Pengadilan Tinggi Agama telah mengabaikan fakta-fakta

hukum dalam persidangan serta telah mengabaikan keterangan saksi-

saksi dan alat bukti lainnya sehingga pada tingkat kasasi Mahkamah

Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama karena telah

salah dalam menetapkan hukum dalam putusannya.83

Pengadilan Tinggi

Agama telah mengabaikan fakta-fakta hukum tentang kemashlahatan

anak yang mempertimbangkan mengenai pemberian hak atas hadanah

kepada Penggugat sebagai Termohon Kasasi dengan hanya berpedoman

pada ketentuan hukum yang bersifat dogmatif. Fakta-fakta yang telah

diperoleh di persidangan bahwa selama ini anak telah terbiasa dan

nyaman bersama Tergugat dan keluarga Tergugat karena telah diasuh

semenjak kecil (berumur 40 hari). Sedangkan Penggugat bekerja pergi

pagi pulang malam, sering pergi keluar kota dan keluar negeri.

Kesibukan tersebut telah membuat anak sering ditinggalkan sehingga

tidak jelas anak harus bersama siapa. Keadaan demikian menunjukkan

bahwa penggugat telah lalai, tidak memperdulikan anak dan justru

menimbulkan kerugian bagi anak, sehingga tidak maslahat apabila anak

berada dalam pengasuhan penggugat sebagai Termohon Kasasi.

Tergugat walaupun bekerja akan tetapi lebih memiliki alokasi waktu

yang banyak karena bekerja pada perusahaan sendiri sehingga secara

finansial sekaligus ditunjang pula dengan kemampuan sosial dipandang

lebih pantas untuk memelihara anak.

Pendapat anak yang menghendaki bahwa anak dalam

pernyataannya menginginkan dan lebih memilih tinggal bersama ayah

dan keluarga ayah juga tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim

banding. Begitu juga tentang cerita-cerita anak dalam kesehariannya

yang sering mengatakan bahwa Tergugat sebagai figur yang paling

disenangi oleh anak, artinya bahwa anak merasa lebih nyaman apabila

bersama Tergugat dari pada Penggugat. Keinginan-keinginan anak

tersebut tidak hanya diungkapkan secara lisan tetapi juga diungkapkan

dalam bentuk tulisan dan gambar. Keinginan-keinginan tersebut tidak

hanya sekali diungkapkan tetapi berulang kali. Begitupun ketika anak

83

Berdasakan Putusan Nomor: 110K/AG/2007 tanggal 13

November 2007, 13-14.

164

berada dalam pengasuhan Penggugat, anak merasakan kesedihannya

yang sering ditinggalkan oleh Penggugat dan ketika Penggugat

memarahi anak. Perasaan tersebut diungkapkan pula dalam bentuk

gambar.

Dewasa ini, peran psikologi dalam penegakan hukum di

Indonesia amatlah diperlukan. Psikologi secara langsung dan tidak

langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum dan dalam

pengambilan keputusan di pengadilan. Keterkaitan psikologi sebagai

alat bantu dalam penegakan hukum adalah berperan dalam memberikan

penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai prilaku manusia, karena

tujuan hukum adalah mengatur prilaku manusia, psikologi tertarik untuk

menemukan kebenaran, sedangkan hukum (sistem hukum) lebih tertarik

untuk memberikan keadilan.84

Hal senada diugkapkan oleh Soerjono

Soekanto85

akan pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum

yaitu untuk menegakkan hukum dengan mempertimbangkan keadaan

psikologis pelaku.

Brian L. Cultler mengemukakan 17 (tujuh belas) ruang

lingkup subjek bahasan dalam psikologi hukum.86

Salah satunya adalah

divorce and child custody (perceraian dan pengasuhan anak). Peran

84

Mark Constanzo, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum (Psychology Aplied to Law) diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipt (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 12-13.

85 Soerjono Soekanto, Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), 54. 86

17 ruang lingkup dan subjek bahasan psikologi hukum menurut

Brian L. Cultler menurut versinya adalah criminal competences (kompetensi

kriminal), criminal responsibility (pertanggungjawaban pidana), death penalty

(pidana mati), divorce and child custody (perceraian dan pemeliharaan anak),

education and professional development (pendidikan dan perkembangan

profesional, eyewitness memory (ingatan saksi mati), forensic assessment in civil and criminal case (penilaian forensik dalam kasus perdata dan pidana),

juvinile offenders (pelanggaran hukum yang masih anak-anak), mental health law (hukum kesehatan mental), psychological and forensik assessment instruments (instrumen penilaian psikologis dan forensik), psychological of criminal behavior (psikologi tentang prilaku kriminal), psychological of policing and investigation (psikologi polisi dan investigasi), sentencing and incarceration (pemidanaan dan penahanan), symptoms and disorders relevant to forensic assessment (penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang

relevan), trial processes (proses persidangan pengadilan, victim reaction to crime (reaksi korban terhadap kejahatan), dan violence risk assessment (penilaian resikko kekerasan. Lihat dalam Achmad Ali, Buku Ajar Psikologi Hukum Fakultas Hukum UNHAS (Makassar: 2009), 5-6.

165

psikologi hukum terhadap kompetensi hak asuh anak bertitik tolak

bahwa anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sejatinya

harus mendapatkan perlakuan yang layak, haknya harus diutamakan

termasuk dalam mendapatkan pengasuhan yang baik. Untuk

menentukan siapa yang bisa melakukan pengasuhan yang baik

digunakan pendekatan yang dilakukan terhadap psikologi hukum. Salah

satu pendekatannya adalah psychology in law dimana mengacu pada

penerapan-penerapan spesifik psikologi hukum di dalam hukum. Dalam

kaitannya dengan pengasuhan anak, pendekatan tersebut menganalisis

bagaimana keadaan mental kejiwaan anak dan orang tua mana yang

cocok untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak. Mark

Constanzo menambahkan hasil analisis psikologi tentang hak asuh anak

untuk menentukan siapa yang berhak atas pengasuhan anak yang terbagi

kepada lima kriteria,87

yaitu keinginan orag tua, keinginan anak,

hubungan antara orang tua, anak, saudara kandung, dan orang lain yang

memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak,

penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan kesehatan fisik

dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak.

Dalam perkara yang sedang dianalis ini, kedua orang tua

sama-sama menginginkan untuk mengasuh anak. Akan tetapi anak

dalam pernyataannya lebih menghendaki berada dalam pengasuhan

ayahnya. Dalam kacamata psikologi hukum, keinginan anak untuk

memilih berada dalam pengasuhan ayahnya yang diungkapkan baik

melalui pernyataan secara langsung maupun melalui kode-kode yang

diungkapkan secara tulisan dan gambar sudah seharusnya menjadi

pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara ini. Bagaimana

kondisi mental dan kejiwaan anak ketika anak diasuh oleh ibunya

dimana terlihat kesedihan anak yang merasa kurang diperhatikan bahkan

sesekali dimarahi. Serta bagaimana pula kondisi mental dan jiwa anak

apabila berada dalam pengasuhan ayahnya. Di sana akan terlihat

perbedaan yang mendasar yang dapat dijadikan rujukan oleh melalui

analisis psikologi hukum dalam menjatuhkan perkara hak pengasuhan

anak.

Penulis sependapat dengan putusan Pengadilan agama Jakarta

selatan yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung pada

tingkat kasasi yang menilai bahwa dalam kasus pemeliharaan anak tidak

semata-mata melihat siapa yang paling berhak memelihara anak, akan

tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan

87

Mark Constanzo, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum (Psychology Aplied to Law), 368.

166

kerusakan bagi anak. Artinya yang harus dikedepankan dalam hal ini

adalah kepentingan terbaik bagi anak, bukan siapa yang paling berhak.

Fakta yang telah diungkapkan oleh Hakim pada Pengadilan Tingkat

Pertama juga menyatakan bahwa si anak akan lebih menderita

seandainya ikut dengan ibunya, dan fakta yang ada sekarang anak telah

tenang dan tentram bersama ayahnya.

Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI

pada hakikatnya dapat diambil pemahaman bahwa pada azasnya

memang bagi anak yang belum mumayiz atau anak sebelum berumur 12

tahun harus berada pada pengasuhan ibunya, dengan demikian ketentuan

pasal tersebut di atas dapat diartikan dan diberlakukan secara lex specialis. Akan tetapi dalam perkara a quo dengan melihat fakta-fakta

yang ada di pengadilan, hakim dapat menerapkan azas contra legem dengan memperhatikan faktor-faktor pertimbangan yang membolehkan

hakim untuk menerapkan azas tersebut. Putusan Majelis Hakim Agung

yang mengesampingkan ketentuan Pasal di atas dalam kasus ini karena

majelis hakim lebih mengedepankan unsur kemashlahatan anak. Majelis

Hakim Agung berada pada posisi ingin melindungi anak yang terkadang

kewajiban tersebut bisa dibebankan kepada ayah, dan kadang-kadang

dibebankan kepada ibu tergantung kepada pertimbangan Majelis Hakim

apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama ayah

ataukah bersama ibu. Oleh karena itu pertimbangan hak asuh anak

sangat komprehensif dan bersifat imperatif. Kalau anak sudah nyaman

dengan ayahnya, lantas ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan

bahwa anak sudah terpelihara dengan baik, maka hakim akan

menjatuhkan putusan hak pengasuhan anak kepada ayah. Sebaliknya,

anak yang telah diasuh dengan baik oleh ibu, dan fakta-fakta hukum

telah menunjukkan hal tersebut, maka anak lebih utama diasuh oleh ibu

yang telah melahirkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, cukup beralasan dengan

menetapkan hak asuh anak kepada ayah berdasarkan kepentingan

terbaik bagi anak karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi

muda yang kelak memikul tanggung jawab sehingga perlu untuk

mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik serta

mendapatkan hak asuh dari orang yang pantas melakukan tugas

pengasuhan. Usaha tersebut sudah sejalan dengan UU No. 23 tahun

2002 tentang Perlindungan anak, serta sesuai pula dengan ketentuan

pasal 2 UU tersebut yang menyatakan bahwa: ‚UUD 1945 dan prinsip-

prinsip dasar konvensi Hak-hak anak adalah meliputi: 1). Non

diskriminasi, 2). Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3). Hak untuk

hidup dan keberlangsungan hidup serta perkembangannya.‛ Majelis

167

Hakim pun juga mempertimbangkan dan mendengar pendapat anak

yang memilih dan menginginkan tinggal bersama ayah dari pada ibu.

Dengan mendengarkan dan memperhatikan pendapat anak yang

menginginkan bersama ayah menjadi pertimbangan tersendiri bagi

hakim karena memang keinginan dan pendapat anak merupakan hak

anak yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam UU Perlindungan anak di atas dan Konvensi Hak-hak

anak yang meliputi; 1). Non diskriminasi, 2). Kepentingan yang terbaik

bagi anak, 3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,

serta 4). Penghargaan terhadap pendapat anak.

Putusan Majelis Hakim Kasasi di atas apabila ditinjau dari

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 khususnya Pasal 41 huruf (a) sudah

memberikan sinyal bahwa dalam permasalahan pengasuhan anak harus

mendasar kepada kepentingan anak itu sendiri, baik ibu maupun ayah

sama-sama berkewajiban melakukan pemeliharan. Apabila terjadi

perselisihan maka pihak pengadilan yang mempunyai hak untuk

mnyelesaikan permasalahan dengan memberikan putusan apakah anak

akan diasuh oleh ibu atau oleh ayah dengan memperhatikan kualitas,

kapabilitas, leadership dan kemampuan dalam melaksanakan tugas

hadhanah dengan baik. Begitupun dalam Undang-undang Kesejahteraan

Anak No. 4 tahun 1979 khususnya Pasal 2 tentang hak anak bahwa anak

mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan

terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Orang

tua yang terbukti telah melalaikan tanggungjawabnya sehingga

mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan

perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagaimana yang

telah diatur dalam pasal 10 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak di atas.

6. Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Tinjauan

Hukum Islam

Ijtihad apabila dihubungkan dengan peradilan merupakan

jalan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara, baik yang

berkaitan dengan ketentuan undang-undang atau dengan menyimpulkan

dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak adanya nas} (peraturan).88

Sebab Islam sendiri menyadari bahwa dibandingkan dengan persoalan

88

Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, t.th),

97, 130.

168

yang ketentuan hukumnya sudah ada, masih lebih banyak masalah lain

yang belum diatur. Ijtihad merupakan kata kunci memahami penemuan

hukum. Dalam sejarah peradilan Islam, banyak preseden mengenai

penemuan hukum. Salah satunya adalah penemuan hukum yang

dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Umar dalam menerapkan hukum

lebih mengedepankan ruh hukum yang terdapat dalam al-Qur’an.

Keberaniannya didasarkan kepada pertimbangan bahwa al-Quran lebih

berbicara pada nilai hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan.

Adapun teks sebagai media untuk menyuarakan nilai itu. Oleh karena

legislasi al-Qur’an berada dalam kurun waktu tertentu, maka

penerapannya perlu diselaraskan pada saat waktu yang berbeda.89

Berkaitan dengan penemuan hukum, terdapat adagium yang

dijadikan legitimasi bahwa pemegang otoritas publik dapat menetapkan

aturan sepanjang membawa kemaslahatan: بالمصلحة منوط الرعية على الامام تصرف(Tas}arruf al-ima>m ‘ala> al-ra‘iyyah manu>t}un bi al-mas}lah}ah.)90 Dalam

hukum Islam, kemashlahatan merupakan subsantsi utama dari proses

legislasi, sebab tujuan sh>ari‘ menetapkan hukum untuk tujuan

kemashlahatan sekaligus untuk menghindari mafsadat di dunia maupun

di akhirat.

Kemashlahatan dalam teori hukum Islam (usul fikih) dikenal

dengan konsep mas}lah}ah91. Teori mas}lah}ah dalam hukum Islam orientasi

89

Fazlur Rahman, Islam and Modernity, terj. Ahsin Muhammad,

Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual (Bandung:Pustaka,

1995), 16. 90

Jala>luddin Abdurrahma>n ibn Abi Bakar al-Suyu>t}i, al-Ashbah wa al-Naz}a>ir (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), 185.

91 Imam Malik (93H-179H/ 712M-795M) sebagai founding father

teori maslahah ini mengatakan bahwa maslahat adalah kemashlahatan yang

tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh

nash, lihat Muhammad Abu Zahrah, Us}u>l Fiqh (Beirut: Da>r al-Fikr al-‘Arabi,

t.th), 279. Imam al-Ghazali (450H-505H/ 1058M-1111M) memandang bahwa

suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemashlahatan manusia

tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara’, Abu> Ha>mid Muhammad al-

Ghaza>li>, al-Mustas}fa> (beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 139. Imam al-

Shati}bi (w.790H/1388M) mengatakan bahwa mashlahah adalah pemahaman

mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan

dan menolak kerusakan yang mana akal tidak bebas untuk menemukan keadaan

dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar‘i tidak dijumpai

sesuatu yang mengandung mashlahah maka pendapat tersebut harus ditolak,

lihat Abu> Ish}a>q al-Sha>t}ibi, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-shari>‘ah (Beirut: Da>r Kutub

al-Ilmiyyah, 2004), vol. 2, 113. Berbeda dengan al-Thufi (657H-716H) dimana

169

bidikannya menekankan unsur kemashlahatan dan kemanfaatan untuk

manusia dari pada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif

belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum,

melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak

kemudharatan dan menarik kemanfaatan dalam rangka memelihara

tujuan-tujuan syara’ (maqa>s}id shari>ah). Menurut al-Sha>t}ibi92

(w.790H/1388M), tujuan-tujuan syara’ pada prinsipnya mewujudkan

kemashlahatan bagi manusia yang terwujud dalam 5 (lima) hal pokok

yaitu memelihara agama (hifz al-di>n), memelihara jiwa (hifz al-nafs atau

hifz al-haya>h), memelihara akal (hifz al-‘aql), memelihara keturunan

(hifz al-nasab), dan memelihara harta (hifz al-ma>l). Dalam konteks hak

asuh anak, penerapan kemashlahatan yang berspektif maqa>shid shari>‘ah

berorientasi kepada terpeliharanya kelima hal tersebut tanpa

memandang kepada jenis kelamin tertentu, ayah atau ibu yang mampu

menjamin terpeliharanya kelima hal tersebut demi kepentingan terbaik

bagi anak yang seharusnya dipilih sebagai pemegang hak asuh anak.

Uraian tentang maslahat anak yang terwujud dalam 5 (lima)

hal di atas dapat diuraikan sebagai berikut:93

Pertama, hifz al-di>n artinya

pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin bahwa anak akan

mendapatkan pendidikan agama yang baik dan bisa mengaktualisasikan

agama dalam perilaku kesehariannya. Kedua, hifz al-nafs atau hifz al-haya>h artinya bahwa anak mempunyai hak hidup yang harus dihormati.

Bukan hanya sekedar hidup, melainkan hidup yang layak dan baik.

Untuk itu pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin

terwujudnya hak tersebut. Ketiga, hifz al-‘aql adalah bahwa anak

mempunyai hak untuk mengembangkan akal atau kecerdasannya, hak

untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan sekolah yang setinggi-

tingginya, hak untuk berfikir dan berpendapat, dan hak untuk menjadi

pemimpin. Keempat, hifz al-nasab artinya bahwa anak mempunyai hak

untuk dijamin tumbuh kembang sebagai keturunan dari orang tuanya

beliau terkenal denga konsep maslahatnya bagi kalangan peneliti hukum Islam

yang bergerak sangat progresif dan inovatif yaitu mempergunakan maslahat

mursalah sebagai landasan hukum meskipun harus mendahulukannya dari nash

dan ijma jika terjadi pertentangan dengan nash dan ijma, dan oleh karena itu

maslahat menduduki tempat terkuat dalam berhujjah, lihat Mustafa Zaid, al-Maslahat fi> al-Tashri>‘ al-Isla>mi> wa Najamuddin al-T{ufi (Mesir: Da>r al-Fikr al-

‘Arabi, 1954), 34. 92

Abu> Isha>q al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>‘ah, 113. 93

Ahmad Zaenal Fanani, Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Pespektif Keadilan Jender) (Yogyakarta: UII Press, 2015),

152-153.

170

sehingga menjadi anak yang berkualitas, baik dan sehat, serta dijaga

hak-hak perkawinannya. Di samping itu, hifz al-nasab juga memberi

pemahaman bahwa ayah dan ibu sama-sama mempunyai hak dan

peluang yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak dan

keturunannya. Kelima, hifz al-ma>l memberi pengertian bahwa setiap

orang termasuk anak berhak atas kekayaan yang menjadi haknya untuk

terjaga dengan baik. Jika anak mempunyai harta atau kekayaan maka

pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin terjaganya kelima

prinsip tersebut.

Dengan memperhatikan kelima prinsip kemashlahatan anak di

atas bahwasanya ketentuan hukum hak asuh anak pada hakikatnya

adalah hak orang yang mampu dan cakap melakukan tugas hadanah dengan baik tanpa memandang siapa yang paling berhak. Baik ibu atau

ayah sama-sama memiliki hak untuk memperoleh hak pengasuhan anak

pasca perceraian asalkan memiliki kemampuan menjaga kelima prinsip

hak dasar semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini adalah bahwa semua

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, maka

kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam sejarah Islam, baik pada masa Rasulullah maupun pada

masa Khulafa>’ al-Ra>shidi>n terdapat banyak peristiwa yang

menggambarkan kepemihakan Islam terhadap kepentingan terbaik anak.

Islam sangat memuliakan anak sehingga kepentingan terbaik bagi anak

sangat diperhatikan, baik dalam hal ibadah, sosial kemasyarakatan,

maupun dalam bidang hukum. Dalam peristiwa hukum dapat

digambarkan dalam kasus wanita al-Ghamidiyah. Ia datang kepada Nabi

bahwa dirinya telah hamil dari hasil zina. Nabi berkata: pulang lah sampai engkau melahirkan.‛ Ketika ia telah dilahirkan, perempuan

tersebut datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi

berkata: ‚pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya.‛ Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi

bersama bayinya, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki

muslim. Setelah itu wanita tersebut dirajam.94

Contoh tersebut

menunjukkan betapa Nabi mengutamakan kepentingan terbaik bagi

anak dengan cara memberi kesempatan kepada si ibu untuk memberikan

hak yang layak bagi anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan

berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkan, dan hak

mendapatkan ASI. Meskipun ibu telah melakukan perbuatan yang

94

Lihat teks lengkapnya dalam Imam Muslim, S{ah}i>h} Musli>m (Kairo: Da>r al-Hadist, 1996), vol. 3, hadist no. 1695, 178.

171

melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tidak boleh

dirugikan karena perbuatan yang salah.

Dalam hadist Rasulullah lainnya Beliau bersabda:

‚Sesungguhnya Allah memberikan keringanan dalam melaksanakan shalat bagi orang yang bepergian, wanita yang menyusui dan wanita hamil.‛95 Pemberian keringanan berpuasa terhadap ibu yang sedang

hamil dan menyusui dimaksudkan juga untuk menjaga anak yang sedang

dikandungnya. Namun demikian, si ibu berkewajiban puasa wajib yang

sudah ditinggalkannya di lain hari setelah anaknya lahir. Kebijakan

agama Islam ini menunjukkan bahwa betapa Allah sangat

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan prinsip

mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam

permasalahan apapun termasuk dalam putusan-putusan hakim di

pengadilan, karena memang prinsip-prinsip hukum yang diturunkan

Allah melalui Rasul-Nya yang menghendaki demikian.

Dalam permasalahan perebutan hak asuh anak yang terjadi

ketika orang tua bercerai sebagaimana dalam perkara nomor

110K/AG/2007, putusan majelis hakim kasasi memberikan hak

pemeliharaan kepada ayah. Pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-

fakta yang terungkap di persidangan bahwa ibu kandung telah

melalaikan kewajibannya. Fakta-fakta tersebut diperoleh berdasarkan

pembuktian yang dikemukakan oleh masing masing pihak yang

berperkara. Pembuktian ini sangat diperlukan karena barangsiapa yang

mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang tersebut harus

mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang

mendukung isi gugatannya. Oleh karena itu sistem pembuktian dalam

hukum acara Islam (baik perdata maupun pidana) juga menggunakan

sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat. Hal

demikian sebagaimana dipahami dari hadist Nabi saw: عى قال لو ي عط -صلى الله عليو وسلم-أن النب عى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المد ى الناس بدعواىم لاد

96عليو

95

Hadist di atas diriwayatkan oleh beberapa orang perawi hadist

yaitu hadist yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dalam Sunan al-Nasa>’i hadist no.

2274, riwayat Abu Daud dalam Sunan Abu Daud hadist no. 2408, riwayat

Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi hadist no. 715, dan riwayat Ahmad dalam

Musnad hadist no. 20326. 96

Redaksi hadist di atas diambil dari Imam Muslim, S{ah}i>h} Musli>m, vol. 3, hadist no.1711, 193. Hadist tersebut juga diriwayatkan oleh perawi

hadist lainnya yaitu Imam Bukhari dalam S{ah}i>h al-Bukha<ri, Ibnu Ma>jah dalam

Sunan Ibn Ma>jah, dan Daruqutni dalam Sunan al-Da>ruqut}ni.

172

Nabi saw bersabda: Seandainya manusia diberi hanya cukup dengan dakwaan saja, niscaya manusia akan mendakwakan darah dan harta seseorang, dan hanya saja orang yang didakwa cukup dengan bersumpah. Lebih lanjut mengenai beban pembuktian dijelaskan dalam hadist Nabi

saw: و يعطى الناس بدعواىم لادعى رجال أموال قوم ودماءىم ولكن البينة على المدعي أن رسول الله صلى الله عليو و سلم قال : ل

97واليمين على من أنكر

Rasulullah saw bersabda: seandainya manusia diberi hanya cukup dengan dakwaan saja, niscaya seseorang akan mendakwakan harta dan darah suatu kaum, dan hanya saja bukti diwajibkan atas pendakwa dan sumpah diwajibkan atas orang yang mengingkari.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691H-751H)98

menjelaskan maksud

dari hadist tersebut adalah bahwa untuk mendapatkan hukum yang

sesuai dengan petitum gugatannya, penggugat harus mampu

mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil gugatannya supaya

hakim bisa menghukum sesuai dengan dalil yang dikemukakannya.

Apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya,

maka gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima sehingga pihak

tergugat bisa bebas dari segala beban dan tanggungjawab sebagaimana

kaidah fikih yang berbunyi: 99 الذمة براءة الأصل .

Dalam perkara perebutan hak asuh anak di atas, penggugat

selaku ibu kandung telah mengemukakan iqra>r (pernyataan) yang

dituangkan dalam surat gugatannya. Di samping itu, untuk menguatkan

pernyataannya, penggugat juga mengemukakan bayyinah100 berupa

97

Redaksi hadist di atas berdasarkan riwayat al-Baihaqi dengan

sanad yang sah}i>h}, lihat al-Baihaqi>, Sunan al-Baihaqi> al-Kubra> (Makkah al-

Mukarramah: Maktabah Da>r al-Ba>z, 1994), vol. 10, hadist no. 20990, 252. 98

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-T{uruq al-H{ukmiyyah fi> al-Siya>sah al-Shar‘iyyah, vol.1, 26. Bandingkan juga dengan Abdulkarim Zaidan, Niz}a>m al-Qad}a>’ fi>> al-Shari>‘ah al-Isla>miyyah (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1989), 155.

99 Jala>luddin Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Shuyu>t}i, al-Ashba>h wa

al-Naz}a>ir fi> Qawa>id wa Furu>‘ Fiqh al-Shafi‘iy (Beirut: Da>r al-Kutub al-

Ilmiyyah, 2015), 94. 100

Pembuktian dalam hukum Islam biasa disebut dengan al-Bayyinah. Al-Bayyinah dalam istilah fuqaha>’ sama dengan shaha>dah. Ibn

Qayyim al-Jauziyah (691H-751H) memberi defenisi yang lebih luas mengenai

al-Bayyinah yang dimaknai dengan segala yang dapat menjelaskan perkara,

sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq

(benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai

indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk

173

shaha>dah (alat bukti saksi) dan kita>bah (alat bukti tulisan). Keterangan

beberapa orang saksi yang dihadirkan pada intinya melemahkan

penggugat dalam mendapatkan hak asuh anak. Semua memberi

kesaksian yang sama di bawah sumpah. Begitupun alat bukti tulisan

yang tidak bisa menguatkan pernyataan penggugat untuk mendapatkan

hak asuh anak. Sebaliknya pihak tergugat dalam menjawab tangkisan

pernyataan penggugat yang disertai pula dengan alat bukti shaha>dah dan

kita>bah telah mampu meyakinkan hakim dalam perkara ini. Fakta-fakta

yang terungkap di persidangan adalah bahwa penggugat berprofesi

sebagai wanita karir yang sibuk bekerja. Penggugat lebih

mengutamakan pekerjaannya sehingga pekerjaannya telah

menghambatnya dalam mengurus anak. Apabila hak asuh ditetapkan

kepada Penggugat maka anak akan terhambat pertumbuhannya karena

kurangnya kasih sayang dan perhatian dari penggugat selaku ibu

kandung yang mana hal demikian dapat mempengaruhi tumbuh

kembangnya di masa akan datang. Di samping shaha>dah dan kita>bah, fakta-fakta yang berbicara tentang penggugat di atas pada hakikatnya

merupakan bukti bagi hakim kepada siapa hak asuh harus diberikan.101

Dengan memperhatikan kasus di atas, ibu yang berprofesi

sebagai wanita karir yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak

memiliki waktu untuk mengurus anak tidak lah termasuk ke dalam

mengembalikan yang haq kepada pemiliknya. Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyyah,

al-T{uruq al-H{ukmiyyah fi> al-Siya>sah al-Shar‘iyyah (Makkah al-Mukarramah:

Da>r ‘A>lim al-Fawa>id, 1428 H), vol. 1, 25. 101

Fakta-fakta yang berbicara tentang penggugat merupakan salah

satu alat bukti yang disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah (691H-751H)

dalam kitab al-T{uruq al-H{ukmiyyah fi> al-Siya>sah al-Shar‘iyyah yang beliau

jelaskan sampai 26 macam alat bukti, yaitu fakta yang berbicara atas dirinya

dan tidak memerlukan sumpah, pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat,

fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai dengan sumpah pemegangnya,

pembuktian dengan penolakan sumpah, pembuktian dengan penolakan sumpah

dan sumpah yang dikembalikan, pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki

tanpa sumpah penggugat, saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat,

keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, keterangan

saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah, keterangan

saksi/ dua orang perempuan dan sumpah penggugat, saksi dua orang perempuan

tanpa sumpah, saksi tiga orang laki-laki, saksi empat orang laki-laki, kesaksian

budak, kesaksian anak di bawah umur, kesaksian orang yang fasik, kesaksian

orang non Islam, bukti pengakuan, pengetahuan hakim, berdasarkan berita

mutawatir, berdasarkan berita tersebar, berdasarkan berita orang perorang,

bukti tulisan, berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak, berdasarkan hasil

undian, berdasarkan hasil penelusuran jejak.

174

kategori orang-orang yang berhak mengurus hadanah anak dalam hukum

Islam.102

Seorang ibu yang bekerja sebagai wanita karir yang sangat

sibuk dengan pekerjaan dan telah melalaikan kewajiban karena tidak

memiliki waktu untuk mengurus anak dikategorikan sebagai ibu yang

tidak memiliki kemampuan dalam mengasuh dan mendidik anak.103

Oleh

karena itu lah majelis hakim mempertimbangkan hak hadanah diberikan

kepada ayah. Pertimbangan majelis hakim dengan memberikan hak

pengasuhan kepada ayah karena selama ini anak lebih banyak diasuh

oleh ayah. Ayah walaupun bekerja, pada faktanya memberikan alokasi

waktu yang luang untuk anak dalam mengurus sekolah dan kebutuhan

pendidikan anak sehingga antara ayah dan anak lebih terbangun

hubungan intens dalam mendidik, mengasuh, dan merawatnya. Hal

tersebut tidak didapat anak dari ibu kandungnya.

Majelis hakim memandang dalam kasus ini bahwa demi

kemashlahatan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling

berhak (secara aturan hukum/ nash), akan tetapi harus melihat fakta ikut

siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak. hal

tersebut sesuai dengan kaidah pokok dalam qawa>id fiqh yang berbunyi:

104يزال الضرر -

Bahaya/ mudharat harus dihilangkan. Adapun kaidah cabang yang hampir semakna dengan kaidah di atas

adalah:

102 Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu (Damaskus:

Da>r al-Fikr, 1997), 7305 103

Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, 7306. 104

Jala>luddin Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Shuyu>t}i, al-Ashba>h wa al-Naz}a>ir fi> Qawa>id wa Furu>‘ Fiqh al-Shafi‘i> (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah,

2015), 135.

Dasar qaidah ini berasal dari hadist Nabi saw yang berbunyi: ضرر لا dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ma>lik dalam Muwat}}t}a’ yang , ولاضرار

diterima dari Umar ibn Yahya dari Ayahnya, riwayat al-Ha>kim dalam al-

Mustadrak, al-Baihaqiy, dan al-Da>raqut}niy yang diterima dari Abi Sa‘i>d al-

Khudriy, dan riwayat Ibnu Ma>jah yang diterima Ibnu Abbas dan Uba>dah.

Al-Shuyu>t}i menegaskan kaidah ini mempunyai kemiripan

substansial dengan dengan kaidah kubra ketiga yaitu: التيسير تجليب المسقة . Inti kaidah

ini merupakan upaya syariat dalam menciptakan kemashlahatan dan menolak

kerusakan dengan memberi kemudahan bagi kaum muslimin. Di samping itu,

kaidah ini merupakan pijakan dasar dalam menggapai semua bentuk maslahah

dan menolak segala jenis mafsadah / المفاسد ودرء المصالح جلب . Prinsip jalb al-mas}a>lih}

wa dar’u al-mafa>sid sebagai pesan inti kaidah ini merupakan point pokok dan

dasar pertimbangan fuqaha dalam mencentuskan hukum hukum fiqih.

175

105الامكان بقدر يدفع الضرر -

Bahaya harus ditolak semampu mungkin. Kaidah induk al-d}arar yuza>lu berlaku dalam segala permasalahan

dimana unsur mudharatnya sudah terlanjur terjadi. Sementara kaidah al-d}arar yudfa‘u bi qadri al-imka>n berlaku dalam setiap persoalan dimana

sisi d}ararnya belum atau akan terjadi. Titik tekannya berdasarkan

konsep mas}lah}ah mursalah dan siya>sah shar‘iyyah (kebijakan strategis

hukum syariat), yakni upaya preventif (pencegahan) yang dinilai lebih

baik dalam pandangan syariat dari pada upaya kuratif (penghilangan).106

Secara substantif kaidah ini menandaskan bahwa segala macam bahaya,

jika memungkinkan harus segera ditangkal secara total, dan hal inilah

yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan permasalahan

perebutan hak asuh anak, dimana hakim berusaha untuk menghilangkan

kemudharatan bagi anak apabila diasuh oleh orang yang tidak memiliki

kecakapan dalam mengasuh anak karena telah lalai. Oleh karena itu,

putusan hakim dalam menetapkan hak pengasuhan anak kepada ayah

apabila ditinjau dalam hukum Islam sudah tepat karena sudah sesuai

dengan tujuan hukum syara’ yaitu menarik manfaat dan menolak

kemudharatan.

Penulis sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Wahbah

Zuhaili (1932M-2015M) bahwa hadanah pada hakikatnya merupakan

hak serikat antara ibu, ayah, dan anak.107

Dalam pelaksanaannya

mengandung arti jika masalah hadanah dipersengketakan oleh ayah dan

ibu, maka yang menjadi prioritas utama adalah bukan ayah atau ibu,

atau siapa yang berhak secara hukum, akan tetapi kemashlahatan dan

kepentingan anak yang harus diutamakan.

105

Lihat dalam Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad

ibn Abdul Azi>z ibn Ali al-Futu>h}iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r (Maktabah al-

Ubaika>n, 1997), vol. 4, 443, dan Sharah Majallah al-Ahkam. Akses lewat

http://www.alukah.net/sharia/0/87077/. 106

Lihat Muhammad S{idqi al-Burnu, al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1983). 80.

107 Lihat Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, 7297.

http://www.alukah.net/sharia/0/87077/

183

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini telah berusaha mempelajari argumentasi

pertimbangan-pertimbangan dan putusan hakim dalam menetapkan hak

pengasuhan anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah dan

sekaligus menganalisis pertimbangan-pertimbangan dan putusan

tersebut dalam perspektif hukum positif dan fikih Islam. Penganalisaan

terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam 3 (tiga) perkara

(210K/AG/1996, 349K/AG/2006, 110K/AG/2007) menemukan

kesimpulan umum sebagai berikut:

Argumentasi hukum hakim dalam memutuskan hak asuh anak

diberikan kepada ayah dengan pertimbangan yang didasarkan kepada

siapa yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak, siapa yang

lebih memerhatikan anak, dan siapa yang lebih dapat menjamin serta

dapat menunaikan hak-hak anak baik yang berkaitan dengan kebutuhan

jasmani maupun kebutuhan rohani anak. Hal demikian menunjukkan

bahwa pertimbangan hakim tersebut berorientasi pada konsep mas}lah}ah

dan kepentingan terbaik bagi anak. Penatalaksanaan hak asuh anak juga

berdasarkan kepada prediksi terhadap kompetensi hak asuh anak di masa

depan agar hak-hak anak tidak terabaikan. Dalam memutuskan perkara

hak pengasuhan anak dalam tiga perkara di atas, majelis hakim

melakukan contra legem terhadap ketentuan Pasal 105 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam. Tindakan hakim yang melakukan contra legem merupakan pengejawantahan nilai hukum yang bersifat progresif yang

menghendaki hukum agar tidak terpaku pada legalistik aturan hukum.

Keadaan demikian juga memberi pemahaman bahwa ketentuan hukum

tentang hak pengasuhan anak pada hakikatnya bersifat relatif, alternatif,

dan komprehensif. Apabila disandingkan dengan ketentuan UU No. 23

tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,

ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI dapat dikatakan sebagai lex generali sedangkan UU Perlindungan Anak bersifat lex specialis. Dengan

memakai prinsip hukum lex specialis derogat legi generali, dan azas

hukum lex posterior derogat legi priori, serta lex superior derogat legi inferior maka Undang-undang tentang perlindungan anak lebih

diutamakan dalam pengambilan keputusan hak asuh anak oleh hakim.

184

B. Saran

Pertama, Hakim dalam mengadili suatu perkara, janganlah

terlalu terpaku pada teks hukum sehingga mengedepankan azas

normativitas dari pada kewajiban untuk menegakkan keadilan, sebab

masih ada kita lihat sebagian hakim yang memiliki keyakinan bahwa

kepastian hukum harus diterapkan, sehingga adanya ketakutan untuk

melakukan terobosan hukum yang dapat menciptakan kemashlahatan

bagi mayarakat.

Kedua, mengenai ketentuan hak asuh anak yang terdapat

dalam pasal 105 KHI harus direvisi dan diperbaharui dengan

memperhatikan faktor kualitas, kapabilitas, leadership, dan kemampuan

dalam melaksanakan tugas hadhanah sebagai pertimbangan utama

dalam menetukan siapa yang layak menjadi pengasuh anak.

189

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abi al-Hasan Abi ibn Abdissala>m. al-Bahjah fi> Sharh al-Tuh}fah. (1370H).

Abi al-Hasan ali ibn Muhammad al-Maliki. Kifa>yah al-T{a>lib al-Rabba>ni>. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

Al-‘Abdari>, al-Mawa>q Abu> Abdillah Muhammad ibn Yu>suf ibn Abi al-

Qa>sim bin Yu>suf. al-Ta>j wa al-Ikli>l li Mukhtas}ar Khali>l. Beirut:

Da>r al-Fikr, t.t.

Abdullah ibn Hija>zi ibn Ibra>hi>m al-Sha>fi‘i>. H{ashiyah al-Sharqa>wi. Mesir: Matba‘ah Must}afa> al-Ba>bi> al-H{alabi, t.th.

‘A<bidi>n, Muhammad Ami>n ibn Umar. al-Da>r al-Mukhta>r wa H{a>shiyah ibn ‘A>bidi>n. Riyadh: Da>r A>lim al-Kutub, 2003.

Abu Abdillah, Muhammad ibn Abdillah al-Kharshi> al-Ma>liki>. Sharh} Mukhtas}ar Khali>l li al-Kharshi>. al-Mat}ba‘ah al-Ami>riyyah al-

Kubra>, 1317 H.

‘Abd al-Ba>qi>, Muhammad Fua>d. Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Quran al-Kari>m. Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1364 H.

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jakarta: Akademika

Pressindo, 2010.

Abu> al-Fad}l, Muhammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-Afri>qi> al-Mis}ri>

Jama>l al-Di>n. Lisa>n al-‘Arab. Beirut:Da>r S{a>dir, t.t.

Abu> Da>ud. Sunan Abi> Da>ud. Beirut: Da>r al-Fikr, 2004.

Abu Zahrah, Muhammad. Us}u>l Fiqh. Beirut: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, t.th.

Ah}mad ibn H{anbal. Musnad Ima>m Ah}mad ibn H{anbal. Beirut:

Muasasah al-Risa>lah, 1999.

Ali, Ahmad. Mengenal Tabir Hukum, suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

190

Ali, Moh Daud. Yurisprudensi Peradilan Agama dan Pengembangan Hukum Islam dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Ancel, Marc. Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.

Ansyahrul. Pemuliaan Peradilan: dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara. Jakarta: Mahkamah Agung,

2011.

Anshoruddin. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Surabaya: Pustaka Pelajar.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

‘At}iyyallah, Muhammad. al-Qa>mus al-Isla>mi>. Kairo: Maktabah al-

Nahd}ah al-Mis{riyyah, t.t.

Arifin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Al-Asbah}i>, Ma>lik ibn Anas. > al-Mudawwanah al-Kubra>. Beirut: Da>r al-

Fikr, 1406H.

Al-As}faha>ni>, al-Ra>ghib. Mufrada>t Alfa>z} al-Quran, muh}aqqiq S{afwa>n

‘Adna>n Da>wu>di>. Damaskus: Da>r al-Qalam, 2009.

Al-Asrushan>, Muhammad ibn Mah}mu>d. Ja>mi‘ Ahka>m al-S{igha>r. 1982.

Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-undang. Jakarta: Sinar Grafika,

2011.

--------. Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia (Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia). Jakarta: Sekretariat

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Al-Asqala>ni>, Ibnu H{ajar. Tahdzi>b al-Tahdzi>b. Beirut: Da>r al-Fikr, 1984.

191

Auda, Jasser. Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach. London: The International Institute of

Islamic Thought, 2007.

Al-Azhari>, S{a>lih} ‘Abd al-Sami>‘ al-A<bi>. Jawa>hir al-Ikli>l Sharh Mukhtas}ar Khali>l fi>> Madzhab al-Ima>m Ma>lik. Da>r Ihya>’ al-Kutub al-

‘Arabiyyah, t.th.

al-Bahu>ti>, Mans}u>r bin Yunus bin Idris. Kashsha>f al-Qina>‘ ‘an Matn al-Iqna>‘. Beirut: Da>r al-Fikr, 1402 H.

--------. Sharh al-Muntaha al-Ira>da>d. Makkah al-Mukarramah: Maktabah

al-Fais}iliyyah, t.th.

al-Baihaqi. Sunan al-Baihaqi al-Kubra>. Makkah al-

Mukarramah:Maktabah Da>r al-Ba>z, 1994.

Basuki, Zulfa Djoko. Dampak Putusnya Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak dan permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan dari Hukum Perdata Internasional). Jakarta: Yarsif

Watampone, 2005.

Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Pamulang Timur: Logos, 1999.

--------. Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada, 2004

Black, Donald. The Behaviour of Law. New York: Academi Press, 1976.

Bodenheimer, Edgar. Jurisprudence: the Philosophy and Methode of the Law. Cambridge: Harvard University Press, 1970.

BPHN. Evaluasi Program Legislasi Nasional dalam Rangka Pembangunan Hukum yang Demokratis. Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional kementrian Hukum dan HAM RI,

2009.

Al-Bukha>ri>, al-Ima>m. S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Kita>b Bada’i al-Khalq Bab

S{ifah Ibli>s wa Junu>dih. Kairo: Da}r al-H{adi>ts, 2004.

Al-Burnu, Muhammad S{idqi. al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah. Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1983.

192

Comstock, Donal E. A Methode for Critical Research. Washington:

Washington State University Press, 1980.

Constanzo, Mark. Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum (Psychology Aplied to Law) diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Coulson, Noel J. Konflik dalam Yurisprudensi Islam, terj. Fuad. Yogyakarta: Navila, 2001.

Cruz, Peter de. Comparative Law in a Changing World. London:

Cavendish Publishing Limited, 1999.

Dahlan, Abdul Azis dan tim. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

al-Dardi>r, Abu> al-Baraka>t Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Al-Sharh}} al-S{agi>r ‘ala> Aqrab al-Masa>lik ila> Madzhab al-Ima>m Ma>lik. Kairo: Da>r al-Ma‘a>rif, 1991.

Al-Da>rutni>, Ali ibn Umar Abu al-Hasan. Sunan al-Da>ruqut}ni>, Kita>b

Umar RA Ila> Abi> Musa> al-Ash‘ariy. Beirut: Da>r al-Ma‘rifah,

1996.

Al-Dasu>qi>, Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Arafah, H{ashiah al-Dasu>qi> ‘ala> al-Sharh al-Kabi>r. Beirut: Da>r al-Fikr, 1996.

David, Rene and John E>.C. Brierley. Major Legal System in the World Today. London: Stevens & Sons, 1978.

Al-Di>n, Muhammad ibn Ya‘qu>b al-Fairu>z A<ba>di Majid. Basa>ir Dhazi> al-Tamyi>z fi> Lat}a>if al-Kita>b al-‘Azi>z, tah}qi>q ‘Abd al-‘Ali>m al-

T{ah}a>wi>. Kairo: Jumhuriyyah Mis}r al-‘Arabiyyah al-Majlis al-

A‘la> al-Isla>miyyah, 1996.

--------. al-Qamu>s al-Muh}i>t}. Beirut: Da>r al-Jail, t.t.

Effendi, Rusli. Teori Hukum. Ujung Pandang: Hasanuddin University

Press, 1991.

Fanani, Ahmad Zaenal. Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Pespektif Keadilan Jender). Yogyakarta: UII Press,

2015.

193

al-Fana>ni, Zainuddin ibn Abdil-Azi>z al-Maliba>riy al-Sha>fi‘i, Fath al-Mu‘i>n bi Sharh Qurrat al-‘Aini bi Muhimma>t al-Di>n. Beirut:

Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015.

Farid, Rafat. al-Isla>m wa H{uqu>q al-T{ifl. Kairo: Da>r Muhaysin, 2002.

Franken, H. InLeiden tot de Rechtswetenschap. Belanda: Gouda,

Quaint, Arnhem, 1987.

Friedmen, Lawrence. American Law: An Introduction. New York: W.W

Norton & Company, 1984.

--------. American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law and How it Affects Our Daily Our Daily Lives. New

York: W.W Norton & Company, 1984. dan lihat juga

Lawrence Friedman, Legal Culture and Social Development, (New York: Standford Law Review, t.t

--------. Law in America: A Short History. New York: Modern Library

Chronicles Book, 2002.

--------. Legal Culture and Social Development. New York:

StandfordLaw Review, t.t

Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary. USA: West Publishing a

Thamson Busines, 2004.

al-Gharna>t{i>, Muhammad bin Ahmad Juzai al-Kalbi>. Qawa>ni>n al-Fiqhiyyah,

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l, Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.

--------. Al-Waji>z fi> Fiqh al-Ima>m al-Sha>fi‘i. Beirut: Da>r al-Arqa>m,

1997.

Gufran, Ali. Lahirlah dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui. Jakarta:

Amzah, 2007.

Al-Haitsami>, Abi> al-‘Abba>s Ahmad Shiha>b al-Di>n ibn H{ajar> al-Makki>,

Fath al-Jawwad bi Sharh al-Irsha>d. Mat}ba‘ah Must}afa> al-Ba>bi>

al-Halabi, 1971.

194

Al-Hamawi, Ahmad ibn Muhammad. Ghamzu ‘Uyu>n al-Bas}a<ir H{ashiyah ‘ala> Ashbah li Ibn Nujaim. Istanbul: Da>r al-T{iba> ‘ah

al-Ami>rah, 1290H.

Hamid, Shalahuddin. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. Jakarta: Amissco, 2000.

Hamidi, Jazim. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hasan, Husain Hamid. Nazariyyah al-Mas}lah}ah} fi> Fiqh al-Isla>mi. Kairo:

Da>r al-Nahd}ah al-‘Arabiyyah, 1971.

Al-H{askafi>, Muhammad bin Ali Muhammad bin Ali bin Abdirrahman

al-H{anafi>. al-Durr al-Mukhta>r. Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2002.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar

Grafika, 2007.

Harahap, M. Yahya. Peran Yurisprudensi sebagai Standar Hukum sangat Penting pada Era Globalisasi. Jakarta: Pustaka Peradilan, 1995.

Haris, J.W. Law and Legal Science: An Inquiry into Concepts Legal Rule and Legal System. Oxford: Clarendon Press, 1982.

al-H{as}kafi>, Muhammad bin Ali Muhammad bin Ali bin Abdirrahman al-

H{anafi>. al-Durr al-Mukhta>r. Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2002.

Al-Hat}t}ab, Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahma>n al-T{arablusiy.

Mawahib al-Jali>l Sharh Mukhtas}ar Khalil. Mat}ba‘ah al-

Sa‘a>dah, 1329 H.

Al-H{usaini, Al-Ima>m Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad,> (Tahqi>q

Muhammad ‘Awad Haikal). Kifa>yah al-Akhya>r fi> H{alli Ga>yah al-Ikhtis}a>r. Mesir: Da>r al-Sala>m, 2013.

Ibn abdillah, Abdul Muh}sin. Sharh al-Qawa>id al-Sa‘diyah. Riyadh: Da>r

At}las li> al-Nashr wa al-Tauzi‘, 2001.

Ibn Ahmad, al-Qa>simi> Muhammad. al-Itqa>n wa al-Ihka>m fi Sharh Tuhfah al-Hika>m. Beirut: Da>r al_kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

195

Ibn al-Hima>m, Kama>l al-Din Muhammad ibn Abd al-Wa>hid al-

Sayawa>si>. Sharh Fath al-Qadi>r. Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2003.

Ibn Ma>jah. Sunan Ibn Ma>jah. Beirut: Da>r al-Fikr, 2004.

Ibnu al-Manzu>r. al-Ishra>f ala> Madza>hib al-‘Ulama>’. Ida>rah Ihya>’ al-

Tura>ts al-‘Arabi>, 1986.

Ibn Muflih, Shamsudi>n Abi Abdullah Muhammad. Al-Furu>‘. Beirut:

‘A<lim al-Kutub, 1402H.

Ibn Naji>m, Zainuddin. al-Bah}r al-Ra>iq Sharh Kanz al-Daqa>iq. Beirut:

Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Ibnu Quda>mah al-Maqdisi>. Al-Ka>fi>. Beirut: Maktab al-Isla>mi>, 1979.

--------. al-Mughni>. Beirut: Da>r al-Fikr, 1405 H.

--------. Raud}ah al-Na>z}ir wa Junnah al-Munaz}ir. Riyadh: Jami‘ah al-

Ima>m Muhammad ibn Sa’ud, 1399H.

Ibnu Rushdi. Bida>yah al-Mujtahod wa Niha>yah al-Muqtas}id. Kairo: Da>r

al-Hadist, 2004.

Ibn Yu>suf, At}fi>sh Muhammad. Sharh al-Nail Shifa>’ al-‘Ali>l. Jeddah:

Maktabah al-Irsha>d, t.t.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Za>d al-Ma ‘a>d fi Hadyi Khair al-‘Iba>d. Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1987.

Imam Malik riwayat al-Laitsi> .Muwat}t}a’ al-Ima>m Ma>lik. Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014.

Iqbal, Muhammad. Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam, terj. Osman Raliby. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Al-Jama>l, Shaikh Sulaiman>n. H{ashiyah al-Jama>l ala> Sharh al-Minha>j. Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>ts al-‘Arabi>, t.th.

James, Philips S. Introduction to English Law. London: English

Language Book Society, 1985.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. Za>d al-Mi‘a>d fi Hadyi Khairi al-‘Iba>d. Muassasah al-Risa>lah, 1998.

196

J.C.T Simorangkir. Kamus Hukum. Jakarta: Aksara baru, 1983.

Jones, Gavin W. Marriage and Divorce in Islamic South-east Asia. Oxford UK: Oxford University Press, 1994.

Joni, Muhammad. Hak-hak Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga. Jakarta: KPAI, t.t.

al-Jurjawi, Ali Ahmad al-Jurjawi. Hikmah al-Tashri>‘ wa Falsafatuhu. Beirut: Da>r al-Fikr 1994.

al-Juwayni, al-H{aramayn Abu> al-Ma‘a>li. Niha>yat al-Mat}lab fi> Dira>yat al-Madhhab bab Ayyu al-Wa>lidayn Ah}aqqu bil Walad. Beirut:

Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.

Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana Prenada

Media, 2012.

Kamil, Ahmad dan Fauzan. Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Kencana, 2008.

Kansil, C.S>>.T. {Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka, 1986.

al-Ka>sa>ni>, ‘Ala>’ al-Di>n. Bada>i’ al-Sana>i‘ fi Tarti>b al-Shara>i‘. Beirut: Da>r

al-kita>b al-‘Arabi>, 1982.

Krippendorff, Klaus. Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Rajawali Press 1986.

al-Ku>fi>, Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abi> Shaibah, al-Mus}annaf. Kairo: al-Farouq al-H{adi>tsiyyah, 2008.

Leyh, Gregory. Legal Hermeneutics. University of California Press,

1992.

Lotulung, Paulus Effendie, Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman, 1998.

--------. Yurisprudensi dalam Perspektif Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia,(dalam pidato pengukuhan guru

besar) tp, tt, 1994.

197

Al-Maghribi>, al-H{it}a>b Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahma>n.

Mawa>hib al-Jali>l fi> Sharh Mukhtas}ar Khali>l tahqi>q Zakariya

‘Ami>ra>t. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.

Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta:LP3ES,

1998.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi. Jakarta, 2003.

Mahmudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2008.

Manan, Bagir. Penafsiran sebagai Bentuk Penemuan Hukum, dalam

Idris, dkk, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional. Bandung: Fikahati Aneska, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.

--------. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Mas‘ud, Muhammad Khalid. Islamic Legal Philosophy. Islamabad:

Islamic Research Institut, 1977.

Merriam, Sharan B. Qualitatve Research a Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Jakarta:

Citra Aditya Bakti, 1993.

--------. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.

--------. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty,

1995.

--------. Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar. Yogyakarta:

Liberty, 2004.

al-Mis}ri>, Muhammad ibn Mukarram ibn Manz}u>r al-Afri>qi>. Lisa>n al-‘Arab. Beirut: Da>r S{a>dir, t.t.

198

Moeong, Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda, 2006.

Al-Muwas}s}ili>, Abdullah ibn Mah}mu>d ibn Maudu>d. al-Ikhtiya>r li Ta‘li>l al-al-Mukhta>r. Beirut: Da>r al-Ma ‘rifah, t.th.

Mudzhar, M. Atho. Fatwa-fatwa Majlis Ulama. Jakarta: INIS, 1993.

Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang:

UIN Press malang, 2008.

Muhlas, Yurisprudensi (Antara Teori Implementasinya). Yogyakarta:

STAIN Po Press, 2010.

Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Muslehuddin, Muhammad. Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam. Yogyakarta:

Tiara Wacana, t.th.

Al-Muqri, Ahmad ibn Muhammad ‘Ali al-Fayyu>mi>. al-Mis}ba>h} al-Muni>r fi > Ghari>b al-Sharh{ al-Kabi>r. Beirut: Maktabah Lubna>n, 1987.

al-Naisa>bu>ri>, al-H{a>kim. al-Mustadrak ‘ala al-S{ah{i>h}ain. Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.

Al-Nasa>i, Abu Abad al-Rah}man. Sunan al-Nasa>i, Kita>b al-Khail Bab

Ta’di>b al-Rajul Farasah. Beirut: Da>r al-Fikr, 2005.

Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2011.

Al-Nawawi, Ima>m Abi> Zakariyya> Muhyiddi>n ibn Sharf. al-Majmu>‘ Sharh al-Muhadzdzab. Beirut: Da>r al-Fikr, 1996.

--------. Raud}ah al-T{a>lini>n. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1405 H.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/ 1974 sampai KHI. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Pangaribuan, Luhut M>.P. Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta:

199

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papas

sinar Sisanti, 2009.

Peters dan Koesriani Siswosoebroto. Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku III). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.

Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. New

Heaven: Yale University Press, 1975.

Prints, Darwan. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2003.

R. Projodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung:

Sumur bandung.

Rambe, Ropaun. Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika,

2008.

Rahardjo, Satjipto. Membangun dan Merombak Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

--------. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: 2007.

Rahman, Fazlur. Islam and Modernity, terj. Ahsin Muhammad, Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual. Bandung:Pustaka, 1995.

Al-Ramli>, Shams al-Di>n Muhammad ibn Abi> al-Abba>s Ahmad ibn

H{amzah Shiha>b al-Di>n. Niha>yah al-Muhta>j ila> Sharh al-Minha>j. Beirut:Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wyasa Putra. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Al-Ra>zi>, Muhammad ibn Abi> Bakr ibn ‘Abd al-Qa>dir. Mukhta>r al-S{ih}h}a>h}. Beirut: Maktabah Lubna>n, 1986.

Ridwan, Hilman. Tanya Jawab Ilmu Hukum. Jakarta: Galia Indonesia,

1998.

Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2009.

Al-Sarkasi, Shamsuddi>n. Al-Mabsu>th. Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1986.

200

Schacht, Josept. An Introduction to Islamic Law. London: Oxford

University Press, 1971.

Scholten, Paul. Mr.C.Asser’s Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Algemeen Deel. Zwolle, 1974.

Setiad, Wicipto. Arti Penting Lembaga-lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon Perubahan social. Jakarta: Sekretariat Jendral

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Seidman, Robert B. The State Law and Development. New York: St.

Martin’s Press, 1978.

al-Sharbi>ni>, Muhammad al-Khat}i>b. Mughni> al-Muhta>j ila> Ma‘rifati Ma‘a>ni> Alfa>z}i al-Minha>j. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,

2000.

Al-Sha>t}ibi>, Abu> Ish}aq Ibra>him ibn Mu>sa al-Lakhmi, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

al-Shira>zi>, Abu> Isha>q Ibra>hi>m ibn Ali ibn Yu>suf. Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Ima>m al-Shafi‘i. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.

Soebekti. Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bandung: PT Alumni, 1974.

Soekanto, Soerjono. Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitin Hukum. Jakarta: UI Press,

2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Masalah-masalah Sosiologi Hukum. Bandung: Sinar Baru 1984.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Soepomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya

Paramita, 2002.

Soeroso, R. Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

201

--------. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata bagian 3 tentang Gugatan dan Surat Gugatan. Jakarta: sinar Grafika, 2010.

--------. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 tentang Pihak-pihak dalam Perkara. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.

Al-Subkiy, Ali Yusuf. Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam (penerjemah Nur Khozin). Jakarta: Amzah, 2010.

Suherman, Ade Maman. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2004.

Sulistyowati, dkk. Kajian Socio-Legal. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2003.

Al-Suyu>t}i, Jala>luddin Abdurrahma>n ibn Abi Bakar. al-Ashbah wa al-Naz}a>ir. Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015.

Syahrani, Riduan. Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung:

PT Alumni, 1993.

Al-T{abariy, Muhammad ibn Jari>r ibn Yazi>d. Tafsi>r al-T{abariy. Beirut:

Da>r al-Fikr, t.th.

Al-Tanwikhi, Qa>sim ibn ‘Isa> ibn Na>ji. Sharah Ibnu Na>jiy. Beirut: Da>r

al-Fikr, 1982.

Al-Tasawwuli, Abu> al-H{asan Ali ibn Abd al-Sala>m. al-Buhjah fi> Sharh al-Tuh}fah. Beirut: Da> al-Fikr,1991.

Al-T{a>lib, Asma>’ bint Muhammad ibn Ibra>him. Ah}ka>m al-Maulu>d fi> al-Fiqh al-Isla>miy. Riyadh: Da>r al-S{ami>‘i>, 2012.

al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi. Kairo: Da>r al-H{adits, 2005.

Triwulan, Titik. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2008.

Utrech, E. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1959.

202

Vandevelde, Kenneth J. Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning. Colorado: Westview Press, 1996.

Vredenbregt, J. Metode dan Teknik Masyarakat. Jakarta: Gramedia,

1978.

Wacks, Raymond. Jurisprucence. London: Blackstone Press, 1995.

Wadong, Maulana Hassan. Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Crasindo, 2000.

Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: CV Mandar Maju,

2009.

Wargakusumah, Moh. Hasan. Pengingkatan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, rangkuman Karya Tulis Ilmiyyah di Bidang

Hukum. Mahkamah Agung: Perpustakaan dan Layanan

Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan

Admisnistrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014.

Wirdhana, Indra dan tim. Buku Pegangan Kader BKR tentang Delapan Fungsi Keluarga. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN), 2013.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra NegaraKutawaringin, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana. Bandung: Alfabeta, 2013.

Yanggo, Huzaemah Tahido. Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak). Jakarta: al-Mawardi Prima,

2004.

Yu>nus al-H{anbali>, al-Bahu>ti> Mans}u>r ibn. Kashsha>f al-Qina>‘ ‘an Matn al-Iqna>‘. Beirut: Da>r al-Fikr, 1982.

Zaid, Mustafa. al-Maslahat fi> al-Tashri>‘ al-Isla>mi> wa Najamuddin al-T{ufi. Mesir: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, 1954.

Al-Zarkashi, Shamsuddi>n Muhammad ibn Abdullah. Sharh al-Zarka>shi ala> Mukhtas}ar al-Khars}i, 1991.

203

Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah). Jakarta: Kencana, 2005.

Al-Zi>la‘i, Fakhruddin Usman ibn Ali. Tabyi>n al-Haqa>iq Sharh Kanz al-H{aqa>iq. Mesir: Mat}ba‘ah al-Kubra> al-Ami>riyyah, 1315H.

Al-Zuhaili>, Muhammad Mustafa. al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah wa Tat}bi>qa>tuha> fi al-Maza>hib al-Arba‘ah. Damaskus: Da>r al-Fikr,

2006.

Al-Zuhaili>, Wahbah. al-Fiqh al-Isla>mii> wa Adillatuhu. Damaskus: Da>r

al-Fikr, 1997.

Jurnal

Amato, Paul R. ‚Consequences of Divorce for Adults and Children.‛

Journal of Marriage and Family 62, No. 5 (Nov, 2000).

Azhari, Aidul Fitriciada. ‚Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan

Bertanggungjawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya

Menemukan Keseimbangan.‛ Jurisprudence, vol. 2, No. 1

(Maret 2005), 89-118.

Behrman, Rhicard E. and Linda Sandham Quinn. ‚Children and

Divorce: Overview and Analysis.‛ The Future of Children 4,

No. 1, Children and Divorce (Spring, 1994).

Brught, Gr van der dan J.D.C. Winkelman, ‚Penyelesaian Kasus,‛

terjemahan B. Arief Shidarta. Jurnal Pro Justitia, XII, No. 1

(Januari 1994).

Cammack, Mark and others, eds. ‚Why Is the Divorce Rate Declining in

Indonesia?.‛ Journal of Marriage and Family 63, No. 1 (May,

2001).

Coltrane, Scott and Michele Adams. ‚The Social Contruction of the

Divorce ‚Problem‛: Morality, Child Victims, and The Politics

of Gender.‛ Family Relation 54, No. 4 (Oct., 2003).

Fauzan, H.M. ‚Hakim sebagai Pembentuk Hukum Yurisprudensi di

Indonesia.‛ Majalah Varia Peradilan, No. 244, (Maret 2006).

204

Goesniadhie, Kusnu. ‚Prinsip Pengawasan Independensi Hakim.‛ Jurnal Hukum, vol. 14, No. 3 (Juli 2007).

Hidayat, Arif. ‚Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam

Putusan Peradilan.‛ Pandecta, vol. 8, No. 2 (Juli 2013).

Hirschman ,Charles and Bussarawan Teerawichitchainan. ‚Cultural and

Socioeconomic Influences on Divorce during Modernization:

Southeast Asia 1940s to 1960s,‛ Population and Development Review 29, No. 2 (Jun., 2003).

Jones, Gavin W. ‚Modernization and Divorce: Contrasing trens in

Islamic Southeast Asia and the West.‛ Population and Development Review 23, No. 1 (1997).

--------, and others, eds. ‚Divorce in West Java.‛ Journal of Comparative Family Studies 25 (1994).

Al-Khat}i>b, Mahmu>d ibn Ibra >him, ‚H{uqu>q al-T{ifl al-Ma>liyah fi> al-

Isla>m,‛ al-Majallah al-Urduniyyah fi> al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah

6, No. 1 (2010).

Kelly, Joan B. and Robert E. Emery. ‚Children’s and Adjustment

Followin Divorce: Risk and Resilience Perspektives. Family Relation 52, No. 4 (Oct, 2003).

Lewit, Eugene M. dan Linda Schuurman Baker. ‚Children as Victims of

Violence.‛ The Future of Children 6, No. 3, The Juvenile Court

(Winter, 1996).

Kim, Hyun Sik. ‚Consequences of Parental Divorce for Child

Development.‛ American Sociological Review 76, No. 3 (June

2011).

Manan, Abdul. ‚Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan

Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama.‛ Mimbar Hukum, No. 49, 69-70.

Ridlwan, Zulkarnain. ‚Negara Hukum Indonesia Kebalikan

Nachtwachtterstaat.‛ Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5,

No. 2 (Mei-Agustus 2012).

205

Sari, Tian Puspita. ‚Singkronisasi Hak-hak Anak dalam Hukum Positif

Indonesia: Kajian Hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan,‛ Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14, No. 2 (September 2011).

Al-Sindi>, H{asan ibn Khalid H{asan. ‚’Ina>yah al-Shari>‘ah al-Isla>miyyah bi

H{uqu>q al-At}fa>l.‛ Majallah Ja>mi‘ah Umm al-Qura> li ‘Ulu>m al-Syari>ah wa al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah, No. 44 (2008).

Strochschein, Lisa. ‚Parental Divorce and Child Mental Health

Trajectories.‛ Journal of Marriage and Family 67, No. 5 (Dec,

2005).

Syahrizal, Ahmad. ‚Evolusi Kekuasaan Kehakiman dalam Empat

Periode UUD.‛ Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 1 (2006).

Website dan Koran Online


http://www.badilag.net/ http://www.pa-solok.go.id/home/3-berita-badilag/82-

diskusi-emc-dengan-prof-mark-cammack--54.html

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-

tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-

datanya


http://www.badilag.net/






206

GLOSSARY

Aequo Et Bono Suatu istilah yang terdapat pada akhir dokumen hukum dalam

peradilan, bak perdata maupun pidana yang pada prinsipnya

menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara.

Arti harfiahnya adalah apabila hakim berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Banding

Hak terdakwa atau hak penuntut umum pada kasus pidana dan

hak penggugat atau tergugat pada kasus perdata untuk

memohon agar putusan pengadilan pada tingkat pertama

diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.

BW

Singkatan dari Burgelijk Wetboek, dikenal d Indonesia debagai

kitab undang-undang hukum perdata, merupakan peraturan

hukum perdata yang diambil dari Code Napoleon dari Prancis

dan merupakan perkembangan dari Corpus Juris Civilis dari

Romawi.

Civil Law System

Sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dengan

menitik tekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang

sifatnya teryulis.

Common Law System

Sistem hukum yang dibangun melalui putusan-putusan

pengadilan dan tribunal yang serupa menjadi hukum tidak

tertulis yang mencerminkan sebuah konsensus hakim.

Contra Legem

Tindakan hakim yang dalam putusannya melanggar ketentuan

yang ditentukan dalam pasal UU tertentu dengan cara

menyingkirkan penerapan pasal tersebut.

Duplik

Jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam

kasus pidana atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum.

207

Eksepsi

Surat jawaban yang mengemukakan tangkisan di luar pokok

perkara.

H}ad}a>nah

Suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang

belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal

(kecerdasan berpikir)-nya.

HIR

Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara

dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku

di pulau jawa dan madura.

Hukum Positif

Hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini juga pada

suatu negara.

Ijma>‘ Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW pada

suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu

hukum syarak.

Ijtihad

Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk

mencapai suatu putusan syarak (hukum Islam) tentang kasus

yang penyelesaiannya belum tertera dalam al-Qur‘an dan

sunnah Rasulullah SAW.

Ius Constituendum

Hukum yang akan diberlakukan atau hukum yang dicita-

citakan.

Ius Curia Novit Suatu azas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu semua

hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa

dan mengadili perkara.

208

Jawaban

Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa

(dalam kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan

penuntut umum.

Judex Facti Hakim yang memeriksa duduknya perkara, khusus dimaksudkan

hakim tingkat pertama dan hakim banding.

Kasasi

Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah

Agung untuk memeriksa kembali putusa-putusan dari

pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan pengadilan

terakhir.

Konvensi

Istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli.

KUHPer

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang

bersumber pada hukum Napoleon kemudian berdasarkan

staatsblaat No. 23 tahhun 1847 tentang Burgerlijk wetboek vppr Indonesic (BW).

Mafsadat

Sesuatu yang membawa mad}a>rah (mudarat, bahaya, bencana,

atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

benda.

Maqas}id Shari‘ah

Makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam

mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia.

Maslahah Istilah ini dikemukakan oleh ulama ushul fikih dalam membahas

metode yang dipergunakan saat melakukan istinba>t}

(menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada

nas) yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.

Petitum

209

Tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat pada

akhir surat gugatan.

Putusan Provisi

Biasa dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melakukan

pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan.

Posita Uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi alasan

gugatan.

Qanu>n Berasal dari bahasa Arab yang berarti kaidah, norma, undang-

undang atau hukum.

RBg

Hukum acara perdata bagi daerah-daerah pulau jawa dan

madura.

Rekonpensi

Gugatan balik tergugat kepada penggugat.

Replik

Tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa

penuntut umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari

tergugat atau pembelaan terdakwa.

Yurisprudensi

Putusan majelis hakim agung di Mahkamah Agung yang

mempunyai kekuatan hukum tetap serta berisi kaidah-kaidah

hukum yang diberlakukan ketika memeriksa dan memutus

perkara, dan beberapa kali dijadikan sebagai sumber hukum

serta menjadi acuan bagi hakim.

210

INDEKS

A

Abdul Manan · 64, 94, 95, 164

Abu Bakar · 8, 9, 52, 53, 54, 119

Agama · 6, 11, 18, 20, 21, 24,

64, 67, 83, 94, 95, 101, 102,

104, 106, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 114, 116, 117,

127, 130, 132, 133, 134, 135,

136, 137, 139, 140, 144, 145,

155, 156, 158, 159, 160, 161,

162, 163, 164, 168, 169

Ahmad Sahabuddin · 138, 146,

151

Al-Jurjawi · 10, 54

Allah · 3, 5, 10, 29, 31, 32, 33,

34, 48, 49, 53, 59, 103, 105,

119, 120, 121, 122, 123, 124,

125, 126, 148, 149, 150, 153,

177, 184

al-Qur’an · 8, 25, 28, 29, 30, 31,

74, 116, 123, 174

al-Sha>t}ibi · 33, 129, 175

Amerika · 74, 75, 77, 78, 159

Asia Tenggara · 1

Asia-Pasifik · 1

B

Banding · 15, 20, 26, 83, 84, 85,

101, 107, 109, 112, 134, 135,

139, 144, 145, 158, 160, 161,

162, 164, 169, 170, 185, 186

Benjamin Nathan Cardoso · 13

BW · 60, 61, 62, 63, 142

C

Civil law · 12, 74, 75, 76, 77,

87, 88

Civil law system · 75

Common law · 14, 74, 76, 77,

78, 79, 87, 88, 89

D

Doktrin · 74, 79, 87, 88

Duplikat · 102

E

Eric L. Richard · 74

Eropa · 15, 74, 75, 80, 83, 92,

142

Ex officio · 66, 99, 109, 138,

146, 185

F

Faliditas filosofis · 116

Fasik · 58, 122, 180

211

Fikih · 5, 8, 15, 20, 27, 48, 53,

57, 64, 125, 129, 151, 153,

154, 178, 185, 186

Friedman · 71, 72, 75

G

Ghazali · 151, 152, 175

Gugatan · 20, 101, 102, 104,

106, 109, 112, 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 139, 140,

141, 142, 143, 144, 145, 149,

155, 156, 157, 159, 161, 163,

164, 185

H

Hadanah · 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17,

18, 20, 21, 22, 25, 26, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 64, 67, 101, 106,

108, 111, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 120, 121, 122,

129, 146, 148, 157, 160, 161,

162, 163, 168, 169, 180, 181

Hadist · 8, 9, 10, 15, 25, 34, 36,

37, 38, 53, 59, 60, 74, 123,

124, 125, 149, 150, 169, 177,

178

Hak Asasi Manusia · 34, 39, 40,

41, 43, 46, 118, 148

Hakim · 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

26, 62, 64, 69, 70, 72, 75, 76,

77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,

87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96,

97, 98, 99, 107, 108, 109,

112, 113, 114, 116, 117, 118,

119, 128, 129, 132, 134, 138,

139, 140, 142,143, 144, 146,

147, 148, 149, 150, 151, 152,

153, 154, 157, 160, 163, 164,

165, 166, 168, 169, 170, 172,

173, 174, 177, 178, 179, 180,

181, 183, 184, 185, 186, 187

Hambali · 47, 49, 55, 56, 58, 59,

122, 124, 129

Hanafi · 7, 46, 49, 51, 55, 56,

59, 123, 128

Hans Kelsen · 12

HIR · 142, 143, 144, 165, 166

Hukum Islam · 6, 19, 64, 83,

131, 133, 174, 184

Hukum positif · 11, 12, 15, 17,

22, 23, 25, 42, 64, 83, 94, 95,

101, 148, 183, 184

I

Ibnu Mundzir · 52

Ibnu Qayyim · 123, 178

Ibnu Qudamah · 9, 52, 54

Ibnu Rushdi · 151

In concreto · 96

Indonesia · 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13,

14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26,

27, 38, 39, 40, 42, 46, 57, 60,

61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71,

212

72, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95,

97, 110, 130, 140, 142, 144,

147, 157, 165, 166, 170, 175

Inggris · 21, 74, 77, 78, 79, 83,

92

Islam · 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 31,

32, 34, 35, 36, 37, 48, 50, 52,

57, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 74,

75, 80, 83, 101, 103, 104,

105, 108, 111, 112, 113, 114,

116, 118, 119, 120, 121, 122,

123, 127, 128, 129, 130, 131,

132, 133, 138, 141, 146, 148,

151, 154, 155, 162, 166, 174,

175, 176, 177, 179, 180, 181,

183, 184, 185, 186

J

Jakarta Selatan · 20, 130, 132,

134, 135, 136, 139, 140, 144,

145, 155, 156, 158, 159, 160,

161, 163, 164, 168

Jepang · 75

Jhon E.C. Brierley · 74

Jimly Asshiddiqie · 69, 72, 73

Judex Facti · 136

Judge made law. · 14, 82

Jury · 79

K

Kafir · 59, 111, 117, 118, 120,

121, 122, 123, 124, 128, 129,

184

Kant · 11

Kasasi · 15, 20, 26, 75, 81, 84,

85, 86, 101, 109, 110, 112,

115, 116, 136, 137, 138, 139,

145, 153, 158, 162, 163, 164,

169, 172, 177, 184, 185, 186

Kasasi · 110, 112, 113, 114,

136, 137, 138, 139, 145, 146,

147, 148, 150, 158, 162, 163,

164, 169, 173

Kenneth J. Vandevelde · 96, 97

Keyakinan Hakim · 138, 146,

151

KHI · 3, 6, 8, 18, 21, 40, 42, 60,

61, 64, 67, 109, 113, 114,

117, 146, 158, 160, 168, 172,

183, 187

Komitmen yuridis · 38

Kompilasi Hukum Islam · 19,

133

Konvensi · 40, 42, 43, 44, 119,

147, 159, 161, 163, 164, 173

Kristen · 103, 105, 111, 128

KUHP · 42

KUHPer · 39, 42, 61, 62, 165,

166

213

L

Lawrence Friedman · 72, 76

Lawyers · 78

Lex specialis · 172, 183

M

Mahkamah Agung · 2, 16, 17,

20, 23, 24, 26, 27, 81, 82, 84,

85, 86, 91, 94, 101, 110, 112,

114, 127, 133, 136, 137, 139,

143, 145, 146, 147, 148, 162,

163, 164, 169

Majelis Hakim · 104, 111, 112,

113, 114, 127, 131, 132, 138,

145, 146, 147, 148, 150, 164,

168, 169, 172, 173

Maliki · 7, 47, 49, 51, 55, 56,

57, 58, 121, 123, 128, 129

Mark Cammack · 1, 2

Mark Constanzo · 170, 171

Montesquieu · 11

Mumayiz · 5, 7, 8, 17, 20, 47,

51, 57, 67, 108, 109, 114,

118, 131, 135, 140, 146, 155,

158, 164, 168, 172

Murtad · 108, 113, 114, 116,

117, 119, 120, 128, 184

Muslim · 33, 36, 59, 103, 105,

115, 117, 118, 119, 122, 124,

125, 128, 129, 148, 177, 184

O

Obiter dicta · 79

P

Pasal · 3, 6, 7, 8, 21, 39, 40, 41,

42, 43, 44, 45, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 68, 69, 82, 83, 86,

90, 91, 93, 103, 109, 113,

116, 117, 118, 119, 132, 137,

140, 141, 144, 146, 147, 155,

160, 165, 166, 168, 172, 173,

183, 184

Pengadilan · 2, 11, 15, 16, 18,

19, 20, 21, 23, 25, 26, 44, 45,

60, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77,

78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 90,

93, 97, 101, 107, 113, 114,

116, 117, 137, 138, 140, 143,

148, 149, 158, 164, 165, 166,

168, 170, 171, 172, 173, 177,

184, 186

Pengadilan Agama · 20, 67, 101,

107, 109, 110, 113, 114, 130,

134, 140, 144, 145, 158, 160,

161, 163, 164, 168

Penggugat · 101, 102, 103, 104,

105, 106, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 137, 138,

139, 140, 141, 142, 144, 145,

146, 150, 154, 155, 156, 157,

158, 159, 160, 161, 162, 163,

214

164, 165, 166, 167, 168, 169,

170, 179

Peradilan · 13, 14, 21, 26, 69,

70, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85,

87, 91, 94, 95, 116, 137, 148,

174

Perdata · 62, 80, 81, 142, 144,

149, 151, 165, 166, 170, 177

Perdata · 16, 42, 60, 63, 64, 80,

86, 87, 88, 93, 113, 138, 140,

142, 143, 144, 146, 151, 165

Pertimbangan hakim · 16, 17,

22, 26, 114, 115, 117, 119,

183, 186

Peter de Cruz · 75, 77

petitum · 21, 103, 109, 133,

134, 140, 141, 142, 143, 144,

156, 178

Posita · 133, 134, 140, 141, 142,

143, 144, 156

Preseden · 74, 75, 79, 174

Provisi · 102, 103, 104, 131,

132, 134, 135, 137, 139, 140,

141, 145, 161, 163

Putusan hakim · 86

R

Rad}a>‘ah · 28

Rasulullah · 8, 10, 36, 37, 38,

53, 59, 124, 148, 149, 150,

152, 160, 169, 176, 177, 178

RBg · 142, 143, 165, 166

Rechtsschepping · 15

Rechtsvinding · 15, 69, 90, 93,

95

Reformasi · 11, 70

Reglement op de Burgelijke

Rechtsvordering · 140, 142

Rekonvensi · 159, 161, 163, 164

Rene David · 74, 80

Replik · 104, 132, 133, 142, 157

Roscoe Pound · 13, 78

Rusli Effendy · 74

Rv · 140, 142, 144

S

S}abiy · 27, 29

Syafii · 8, 47, 49, 52, 55, 56, 59,

121, 124

Shiqaq · 137

Sistem · 17, 43, 69, 70, 75, 77,

88, 91, 170, 171

Socialist law · 74

Soetandyo Wigjosoebroto · 11

Stare decisis · 79, 88

Struktur · 71, 72, 97, 98

Subekti · 60, 63, 113, 166

Substansi · 11, 12, 71, 72, 78

Sudikno Mertokusumo · 43, 84,

90, 93, 97, 140, 144

Supremasi · 70

Supreme · 70

Suyuti · 154

215

T

T}ifl · 27, 29, 30

Tergugat · 101, 102, 103, 104,

105, 106, 107, 108, 109, 110,

112, 113, 129, 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 138, 139,

140, 141, 142, 145, 150, 155,

156, 157, 158, 159, 160, 161,

162, 163, 164, 165, 166, 167,

168, 169, 170

U

Ulama · 7, 48, 51, 53, 56, 123,

124, 128

Umar bin Khattab · 8, 53

Undang-undang · 2, 3, 6, 14, 15,

18, 24, 38, 40, 41, 42, 43, 44,

46, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 81,

82, 96, 103, 109, 112, 113,

116, 117, 118, 119, 131, 133,

136, 137, 138, 141, 147, 148,

162, 173, 183

Undang-undang Perkawinan · 3,

6, 42, 65, 66

Us}u>l fiqh · 174

UU Perkawinan · 21, 40, 61, 62,

63, 64, 65, 173

V

Validitas filosofis · 116

Validitas yuridis · 117

W

Wahbah Zuhaili · 47, 50, 59,

181

Wahyono Dharmabrata · 62

Wala’ · 123

Walad · 27, 28

Y

Yurisprudensi · 6, 11, 14, 16,

17, 69, 77, 81, 82, 83, 84, 85,

86, 87, 88, 101, 130, 136,

143, 147, 155

Z

Zulfa Djoko Basuki · 63

189

Documents

HAK YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNGrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50132... · 2020. 2. 7. · HAK . HADANAH PADA AYAH (ANALISIS . YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG) TESIS