SHINTA PERTIWI A220100056

Kurikulum KTSP

Hand Out materi SMP KELAS 3 Semester 1

BAB 1

1

BAB 1. USAHA PEMBELAAN NEGARA

Standar Kompetensi : Menampilkan partisipasi

dalam usaha pembelaan negara

Kompetensi Dasar : 1.1 Menjelaskan pentingnya

usaha pembelaan negara 1.2 Mengidentifikasi bentuk-

bentuk usaha pembelaan negara

1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara

Tujuan : 1. Siswa menyadari

makna dan pentingnya membela negara

2. Memahami bentuk-bentuk usaha pembelaan negara

3. Mampu mewujudkan upaya-upaya konkret membela negara dalam kehidupan sehari-hari

2

Indikator

1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan Negara 1. Pengertian dan pentingnya Bela Negara 2. Latar belakang pentingnya bela negara 3. Pertahanan Negara dan upaya bela Negara

1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan Negara1. Bela negara dengan pendekatan militer 2. Bela negara dengan pendekatan nonmiliter

1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan Negara

1. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela Negara2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam bela Negara

3

Peta konsep:Bela

negarapengertia

nPentingn

ya Upaya menjami

n kelangsu

ngan NKRI

Adanya ancama

n

Pendekatan militer

bentuk

Pendekatan non militer

internal

eksternal

Pertahanan negara

tujuan

Menjaga dan

melindungiKeda

ulatan

negara

Keutuhan

wilayah negara

Keselamata

n segen

ap bangs

a

fungsiNKRI

sebagai satu

kesatuan pertahana

nan

bentuk

sishankamrata

Komp

utama

Komp cadang

an

3 komponen

en

prinsip

demokrasi

fokus

Ancaman

militerAncaman non militerPartisipas

i masyara

katdemiliteri

sasiKomp penduku

ng4

Pengertian dan pentingnya Bela Negara Kennedy dan Gibran bela negara adalah

kesediaan memberikan sesuatu tanpa pamrih untuk bangsa dan negara / sebuah tindakan yang terbaik untuk kemajuan bangsa

Hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan negara.

5

Definisi Undang-undang yang mengatur di dalam upaya pembelaan negara

UU Nomer 3 Tahun 2002 Pasal 30 UUD 1945

Bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga.

6

HAL PENTING MENGENAI BELA NEGARA 1. Bela negara merupakan sikap dan

perilaku warga negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

2. Sikap dan perilaku itu dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan ancasila dan UUD 1945

3. Sikap dan perilaku itu pada dasarnya merupakan hak, kewajiban dasar sekaligus kehormatan bagi setiap warga negara Indonesia.

7

Pada dasarnya bela negara merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Departemen Pertahanan RI, ada lima nilai yang mendasari Bela Negara:

1. Cinta tanah air 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara3. Keyakinan terhadap pancasila sebagai

Ideologi negara 4. Rela berkorban demi bangsa dan negara 5. Memiliki kemampuan awal bela negara

8

Latar Belakang pentingnya bela negara Bela negara diperlukan Karena adanya

ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman dibagi menjadi 2 yaitu ancaman dari dalam negeri dan luar negeri baik

dilihat dari masa lalu dan ancaman di masa sekarang.

9

Ancaman dari dalam negeri di masa lalu1. Upaya penggantian ideologi pancasila dengan

ideologi lain yang bertentangan dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia.

Seperti: Pemberontakan PKI Madiun 1948 2. Pemberontakan untuk mengganti pemeritahan yang

sah ataupun karena ketidakpuasan masyarakat daerah.

Seperti: pemberontakan RMS,Permesta3. Berbagai kerusuhan sosial akibat ketimpangan sosial,

pelanggaran HAM, Konflik antar kelompok/ golongan Seperti: kerusuhan surakarta,situbondo,jakarta,ambon,

kerusuhan poso.

10

Ancaman dari dalam negeri di masa mendatang 1. Korupsi adalah ancaman yang sangat

serius terhadap kelangsungan kehidupan negara.

2. Konflik antarkelompok/golongan dalam masyarakat.

3. Memudarnya sikap cinta bangsa (nasionalisme) dan kebangsaan terhadap negara sendiri (patriotisme).

Selain ancaman dari dalam, ancaman dari luar negeri di masa lalu adalah Dalam bentuk agresi militer Belanda pada tahun 1949.

11

Ancaman dari luar negeri di masa mendatang 1. Terorisme. Pemboman yang terjadi di

berbagai tempat di Indonesia selama ini menunjukan dengan jelas adanya ancaman terorisme.

2. Serbuan budaya asing. Dampaknya yaitu rusaknya mentalitas bangsa,ex: narkoba,minuman keras

3. penjarahan kekayaan alam. Kekayaan alam yang melimpah yang terbentang luas di berbagai daerah, telah membuat kekuatan asing berusaha menjarahnya.

12

Pertahanan Negara dan Upaya Bela Negara Menurut UU No. 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara adalah Segala usaha

untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tujuan pertahanan negara menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI,dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

13

Fungsi pertahanan negara untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.

Adapun pandangan bangsa Indonesia tentang pertahanan negara, sebagaimana terdapat di dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi,HAM,kesejahteraan umum,lingkungan hidup,ketentuan hukum nasional, hukum internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

14

Bentuk sistem pertahanan negara yang dianut di Indonesia adalah Sistem pertahanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA).

Sishankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta,yang melibatkan seluruh warga negara,wilayah,dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total,terpadu,terarah,dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

15

Ada 3 komponen dalam sishankamrata: 1. Komponen utama adalah TNI yang siap

digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

2. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

3. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan cadangan.

16

Sumber daya nasional adalah SDM, SDA, dan sumber daya buatan.

SDA adalah potensi yang terkandung dalam bumi,air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

Sumber daya buatan adalah SDA yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.

17

Penanggungjawab tertinggi dalam pertahanan negara adalah presiden, dibantu oleh Dewan pertahanan negara yang berfungsi sebagai penasihat presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara. Penyelenggaran pertahanan negara harus memenuhi prinsip demokrasi. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.

18

Perbedaan UU No 20 Tahun 1982 dan UU No 3 Tahun 2002Aspek UU No 20 tahun

1982UU No 3 tahun 2002

Komponen pertahanan Negara

Terdiri atas komponen dasar,utama,khusus, dan pendukung

Terdiri atas komponen utama,cadangan, pendukung

Komponen Utama TNI,POLRI, dan Cadangan TNI

Hanya TNI saja

Posisi rakyat Sebagai komponen dasar

Sebagai komponen cadangan dan pendukung

Posisi SDA dan sumber daya buatan

Sebagai komponen pendukung

Sebagai komponen cadangan maupun pendukung

Kaitan dengan Hukum Internasional

Bertentangan dengan hukum internasional karena menempatkan penduduk sipil sebagai kombatan

Sesuai dengan hukum internasional karena menempatkan penduduk sipil sebagai nonkombatan

19

Bela negara dengan pendekatan militerBela negara dengan pendekatan militer

dilakukan untuk menghadapi ancaman militer. Ancaman militer Adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Bentuk ancaman militer: agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, perang saudara.

20

Bela negara dengan pendekatan non militer Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang

menggunakan kekuatan nonsenjata, yaitu kekuatan ekonomi,politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Contohnya: penyebaran ideologi dan politik yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI.

21

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara1. Sistem pertahanan yang kita anut adalah

sistem pertahanan rakyat semesta. 2. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak

bisa ditolak 3. Dalam sistem ketatanegaraan baru yang

berlaku sekarang ini, usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun,memelihara,mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip demokrasi,HAM, Serta prinsip hidup berdampingan yang damai.

22

Kegiatan yang dilakukan dalam partisipasi bela negaraWarga negara/masyarakat remaja1. Menjunjung tinggi HAM

dalam hidup sehari-hari2. Memperkuat jati diri

bangsa sehingga mampu menangkal dampak negatif budaya asing,dll

3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum

4. Berperan aktif memajukan bangsa dan negara

1. giat dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah

2. Aktif dalam kegiatan OSIS

3. Aktif dalam terlibat kegiatan pramuka

4. aktif dalam kegiatan positif lainnya

23

Soal bab 1 Usaha Pembelaan NegaraA. Pilihan ganda1. Bela negara tidak hanya menyangkut pertahanan negara dari

ancaman dan serangan musuh, melainkan termasuk upaya warga negara untuk … .a. memajukan bangsa dan negara dari berbagai bidang kehidupan b. mempertahankan dan memajukan bangsa dalam segala bidang c. memberikan pelatihan kemiliteran kepada semua warga negarad. mengamankan dan mempertahankan dari agresi negara asing

2. Untuk menciptakan ketertban, keamanan, dan mempertahankan keberadaan suatu negara diperlukan adanya… a. Pemerintah yang berdaulatb. rakyatnya yang cerdasc. pengakuan internasionald. adanya hukum nasional

24

3. Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat dalam arti sempit adalah … . a. rakyat yang mengakui terhadap kepala negara b. pemerintahan yang terdiri dari presiden dan para menteric. kedaulatan yang asli yang berasal dari perjuangan rakyatd. pemerintahan sebagai gabungan dari semua lembaga yang ada

4. TNI yang tediri atas AD, AL, dan AU merupakan alat negara yang antara lain bertugas … . a. menjalin dan membina hubungan yang baik antara sipil dan militerb. melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara c. melayani, melindungi dan mempertahankan keamanan negarad. sebagai kekuatan utama dan sebagai kekuatan pendukung

25

5. Yang bukan merupakan upaya pembelaan negara secara positif ditunjukan oleh perilaku sebagai berikut….a. menjamin persahabatan dengan negara-negara tetanggab. mendorong perseteruan dengan negara-negara lainc. turut serta dalam kegiatan yang bersifat sosial d. bagga menggunakan produksi dalam negeri

6. Kewajiban bagi warga negara terhadap pembelaan negara adalah sebagai perwujudan dari … .a. cinta tanah air dan bangsa b. partisipasi warga negara pada bangsa dan negaranyac. tanggung jawab pada bangsa dan negarad. pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara

26

7. Ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang membahayakan wilayah NKRI dapat berbentuk ….a. para pemimpin yang mendapat tekanan dari luar negeri b. akibat adanya demo yang besar-besaran dari masyarakatc. masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan Pancasilad. invasi dan pemberontakan yang terjadi dimana-mana

8. Dalam rangka membela negara, setiap warga negara memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak boleh … .a. menggunakan hak pribadinya dalam menentukan pemilihan pekerjaan b. mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengorbankan negarac. menolak mobilisasi pada saat negara mendapat ancaman musuh d. memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan

27

9. Menurut UU No. 3 tahun 2002, penyelenggaraan pertahanan negara, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar warga negara Indonesia, juga merupakan … . a. hak setiap warga negarab. kehormatan warga negara c. kewajiban warga negara d. tanggung jawab negara

10. Usaha pembelaan negara yang tidak diatur dalam UU No. 3 tahun 2002, penyelenggaraannya adalah … .a. menggalang persatuan dan kesatuan bangsa kitab. sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajibc. mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajibd. mata pelajaran PKn

28

B. Essay 1. Apakah pengertian bela negara?2. Tunjukan dasar pertahanan negara

menurut UU No. 3 Tahun 2002!3. Apakah yang dimaksud dengan komponen

cadangan dengan pendukung? 4. Sebutkan fungsi dan tujuan dari

pertahanan negara!5. Sebutkan upaya penyelenggaraan

pertahanan negara berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002!

29

DAFTAR PUSTAKAhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negarahttp://materibelajaronline.blogspot.com/2012/08/upaya-pembelaan-terhadap-negara.htmlhttp://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-9/partisipasi-dalam-usaha-pembelaan-negara/http://

asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-9/partisipasi-dalam-usaha-pembelaan-negara/

30

SHINTA PERTIWI A220100056

Kurikulum KTSP

Hand Out materi SMP KELAS 3 Semester 1

BAB 2

31

BAB 2. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Standar Kompetensi: 1.2 memahami

pelaksanaan otonomi daerah

Kompetensi dasar: 2.1 mendiskripsikan

pengertian otonomi daerah

2.2 menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

Tujuan : 1. Memahami hakikat otonomi

dan otonomi daerah2. Memahami arti dan

pentingnya kebijakan publik3. Menyadari arti dan

pentingnya partisipasi dalam kebijakan publik di daerah

4. Mampu berpartisipasi mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari

32

Indikator:2.1 mendiskripsikan pengertian otonomi daerah1. Pengertian otonomi dan otonomi daerah 2. Otonomi daerah menurut perundang-undangan 3. Penyelenggaraan otonomi daerah

2.2 menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

1. Pengertian kebijakan publik 2. Kebijakan publik di daerah3. Pengertian dan pentingnya partisipasi 4. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan

publik

33

Otonomi daerah

pengertian

konseptual

Undang-

undang

penyelenggara

pelaksanaPartisipasi

masyarakat

desentralisasi

pemda

Tugas pembant

uan

dekonsentrasiAsas

umum penyeleng

garaan negara

Program pemerintah /kebijakan

publik

Tahap penyusunan.politisasi,

perumusan program,pelaksan

a program,monitorin

g dan evaluasi

Daerah otonomi

Otonomi luas

hakkewajib

an

Tipe kebijakan

bentukRegulati

f,redistributif,distributif,konstitu

en

perda

tipe bentuk

aktif

Militan radikal

pasif

apatis

individualLangsung/

tak langsung

Material/non

material

Kegiatan pemilihan,lobbying,ke

giatan organisasi,

mencari koneksi34

1. Pengertian otonomi dan otonomi daerah Kata otonomi berasal dari bahasa yunani Auto yang berarti sendiri, nomos berarti

hukum ,artinya bertindak atas dasar hukum/aturan yang dibuat oleh diri sendiri.

Jadi,otonomi adalah kesediaan dan kesanggupan untuk mengatur diri sendiri.

Bentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan desenralisasi, Bentuk negara serikat yaitu terdapat negara-negara bagian/state.

35

Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada wilayah yang berstatus sebagai negara ex: negara Indonesia

Dalam negara kesatuan pemerintahan bisa dilaksanakan dengan sistem terpusat bahwa urusan pemerintahan diurus oleh pemerintahan pusat, Sedangkan desentralisasi berarti sebagian tanggung jawab urusan pemerintahan pusat didelegasikan kepada daerah.

36

Sistem desentralisasi memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan di daerahnya, Dengan kata lain daerah memiliki otonomi, yaitu hak untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri.

Jadi, otonomi daerah pada dasarnya adalah hak/wewenang daerah untuk mengatur/mengelola urusan pemerintahan di daerahnya dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat.

37

2. Otonomi daerah menurut Undang-undang Peraturan perundang-undangan mengenai

otonomi daerah yang berlaku: 1. UU No. 1/1945 (Menganut sistem otda rumah

tangga formil) 2. UU No. 22/1948 (Menganut otonomi dan

medebewind yang seluas-luasnya3. UU No. 1/1957 (Menganut riil yang seluas-

luasnya4. UU No. 5/1974 (Menganut otda nyata dan

bertanggung jawab 5. UU No. 22/1999 (Menganut otda yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab)

38

Menurut UU No 32 tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak,wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak daerah otonom meliputi mengatur,mengurus urusan pemerintahan, memilih pemimpin daerah,mengelola aparatur daerah,mengelola kekayaan daerah,memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA,sumber daya lainnya yang berada didaerah.

39

Kewajiban daerah otonom meliputi: melindungi masyarakat, menjaga persatuan,kesatuan,kerukunan nasional serta keutuhan NKRI,meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,mengembangkan kehidupan demokrasi.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah,yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem NKRI.

40

Daerah otonom meliputi: daerah provinsi, kabupaten, kota. Daerah kabupaten dan kota mempunyai kedudukan sejajar, Pemerintahan otonom menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Otonomi luas, artinya daerah tersebut berwenang menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan yang luas, hampir di semua bidang pemerintahan, kecuali oleh Undang-undang ditentukan sebagai kewenangan Pemerintahan pusat.

41

3. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAHTujuan otonomi daerah menurut UU No 32

tahun 2004 : 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat2. Meningkatkan pelayanan umum 3. Meningkatkan daya saing daerah Agar otonomi daerah dapat mencapai tujuan,

maka dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintahan pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsentrasi, sedangkan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi, tugas pembantuan

42

Asas desentralisasi adalah penyebaran kekuasaan atau wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah(pusat) kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

43

Asas tugas pembantuan adalah penyebaran urusan, dalam hal ini tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan(pusat) kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada daerah dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Selain ke 3 asas tersebut masih ada 9 asas pedoman penyelenggaraan pemerintah

44

9 asas umum penyelenggaraan negara1. Asas kepastian hukum, apapun yang

dilakukan pemerintah daerah haruslah berdsarkan hukum yang berlaku

2. Asas tertib penyelenggaran negara, penyelenggaraan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi negara

3. Asas kepentingan umum, apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah untuk kepentingan umum

4. Asas keterbukaan, masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintahnya dan tidak boleh ditutup-tutupi

45

5. Asas proporsionalitas, penyelenggaraan negara harus seimbang, tidak boleh berat sebelah

6. Asas profesionalitas, penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukn oleh orang yang ahli di bidang masing-masing

7. Asas akuntabilitas, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat

8. Asas efisiensi, harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu dan tenaga

9. Asas efektivitas, harus bekerja dengan baik, sesuai dengan tujuan semula

46

Pelaksana otonomi daerah Otonomi daerah dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui pemilu.

47

Tugas dan wewenang kepala daerahmemimpin penyelenggaraan daerah

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

mengajukan rancangan perdamenetapkan perda yang telah mendapatkan

persetujuan bersama DPRDMenyusun dan mengajukan rancangan perda

tentang APBD DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

48

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPRD dipilih melalui pemilu.

DPRD mempunyai alat kelengkapan: 1. Pimpinan komisi2. Panitia musyawarah 3. Panitia anggaran 4. Badan kehormatan 5. Alat kelengkapan lain yang diperlukan

49

TUGAS DPRD DAN WEWENANG 1. Membentuk perda yang dibahas bersama

kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama

2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah

3. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah

4. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

50

Pada dasarnya pemilik daerah adalah bukanlah pemerintah daerah dan DPRD. Pemilik otonomi daerah adalah warga/rakyat daerah otonom. Rakyatlah yang berkuasa untuk mengatur daerah mereka masing-masing. Sedangkan pemerintah daerah dan DPRD adalah pelaksana otonomi daerah. Jadi, mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat di daerah yang bersangkutan.

51

Pengertian kebijakan Publik Kebijakan publik adalah berbagai program

yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat.

Tujuan masyarakat terwujudnya kebaikan bersama, Karena itu kebijakan publik bisa pula dipahami sebagai program-program pemerintah untuk mewujudkan kebaikan bersama.

52

Isi kebijakan publik dibedakan menjadi 4 tipe1. Kebijakan regulatif, kebijakan yang bersifat

mengatur. Kebijakan ini mengandung paksaan dan diterapkan secara langsung terhadap individu warga masyarakat.

Contoh: kebijakan mengenai larangan berdagang disepanjang trotoar jalan utama

2. Kebijakan redistributif, kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali.

Contoh: kebijakan pajak pendapatan, pajak kekayaan

53

3. Kebijakan distributif, kebijakan yang bersifat membagikan sesuatu kepada masyarakat. Bertujuan untuk memberikan manfaat tertentu kepada masyarakat.

Contoh: penggunaan anggaran belanja daerah untuk membiayai program sekolah gratis

4. Kebijakan konstituen, konsekuensi yang timbul dari ketiga kebijakan diatas. Kebijakan ini umumnya berkenaan soal keamanan dan luar negeri serta pelayanan administrasi.

Contoh: kebijakan mengenai lingkungan, administrasi kependudukan.

54

4 tahap dalam pembuatan kebijakan publik 1. Penyusunan agenda,merupakan upaya

memasyarakatkan suatu agenda agar memperoleh perhatian khalayak

2. Perumusan program, upaya menseleksi berbagai agenda, membahasnya, memilih, dan menyusunnya dalam bentuk program spesifik yang konkret.

3. Pelaksanaan program, upaya melaksanakan program yang sudah diputuskan. Berbagai hal kegiatan (menyiapkan sumber daya dan sumber dana

4. Monitoring/evaluasi pelaksanaan program, upaya untuk menjaga agar program dapat terlaksana dengan baik. Memperbaiki setiap kekeliruan yang terjadi.

55

Jadi, kebijakan publik pada dasarnya keputusan kolektif yaitu keputusan yang menyangkut kepentingan bersama banyak orang. Maka kebijakan publik harus dilakukan secara demokratis

56

Kebijakan publik di daerahKebijakan publik di daerah adalah berbagai

program yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Kebijakan publik di daerah otonom dituangkan dalam:

a. Peraturan daerah(perda) b. Keputusan kepala daerah Peraturan daerah dibuat bersama oleh DPRD

dan pemerintah daerah.

57

Kebijakan publik didaerah dapat berupa kebijakan yang bertipe regulatif, redistributif, distributif, konstituen.

Contoh1. kebijakan regulatif di daerah: perda tentang

kebersihan kota2. Kebijakan redistributif: perda tentang tarif air

minum 3. Kebijakan distributif: perda tentang APBD4. Kebijakan konstituen: keputusan kepala

daerah mengenai penerimaan calon pegawai pemerintah daerah

58

4 Tipe kebijakan publik di daerah: 1. Penyusunan agenda, warga masyarakat di

daerah bisa mengemukakan aspirasi mereka berkenaan dengan masalah tertentu. Ex: rapat akbar, pertemuan bersama, koran daerah

2. Penyusunan program, pemerintah daerah dan DPRD akan membahas agenda-agenda yang muncul dalam masyarakat untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam program daerah dalam bentuk Perda maupun keputusan daerah.

59

3. Pelaksanaan program, pihak-pihak yang diberi tanggung jawab akan melaksanakannya. Masyarakat di daerah yang bersangkutan bisa mengajukan pujian,kritik, ataupun keberatan terhadap pelaksanaan program

4. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program, para pihak yang diberi tanggung jawan akan memantau jalannya pelaksanaan program dan mengevaluasi dampak program tersebut.

60

Jadi, kebijakan publik di daerah pada dasarnya merupakan keputusan bersama. Kebijakan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak tertentu bagi warga masyarakat yang terkena kebijkan, baik berupa pemberian pembebanan tertentu maupun pemberian keuntungan tertentu. Kebijakan publik hakikatnya adalah keputusan bersama, semestinya warga masyarakat di daerah memiliki peluang untuk berpasrtisipasi dalam seluruh tahapan kebijakan publik tersebut.

61

Pengertian dan Pentingnya Partisipasi Partisipasi berasal dari kata bahasa latin

“pars dan capere. Pars berarti bagian, cepere “mengambil”. Berpartisipasi berarti mengambil bagian.

Dalam KBBI Partisipasi diartikan sebagai “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”. Partisipasi adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk ambil bagian atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan.

62

Partisipasi politikPartisipasi dalam kehidupan politik

kenegaraan biasa disebut partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa(yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berdasarkan kesadaran sendiri.

Ciri-ciri partisipasi politik 1. Merupakan perilaku lahiriah warga negara

biasa yang dapat diamati.

63

2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik

3. Kegiatan tersebut bisa saja berhasil atau gagal mempengaruhi pemerintah

4. Kegiatan itu dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah secara langsung ataupun secara tak langsung

5. Kegiatan itu dilakukan melalui prosedur yang wajar

6. Kegiatan itu dilakukan atas dasar kesadaran sendiri, bukan desakan

64

4 macam Tipe partisipasi masyarakat 1. Partisipasi aktif, kegiatan warga negara

yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah, ex: mengajukan evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah.

2. Partisipasi militan-radikal, kegiatan warga negara senantiasa menampilkan perilaku tanggap terhadap berbagai kebijakan pemerintah,ex: memprotes kebijakan kenaikan BBM dengan merusak fasilitas umum.

65

3. Partisipasi pasif, kegiatan warga negara yang menerima atau mentaati begitu saja segala kebijakan pemerintah, ex: menerima begitu saja kenaikan BBM.

4. Perilaku apatis, kegiatan warga negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, ex: mereka yang memilih golput dalam pemilu/pilkada.

66

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik1. Berdasarkan jumlah pelaku, dibedakan

menjadi 2 yaitu,partisipasi individual adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh orang-perorangan. Partisipasi bersama, kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang.

2. Berdasarkan keterlibatan si pelaku, dibedakan menjadi 2 partisipasi langsung dan tak langsung

67

3. Berdasarkan wujud sumbangan yang diberikan (partisipasi material dan non material)

4. Berdasarkan jenis-jenis perilaku (kegiatan pemilihan,lobbying,kegiatan organisasi, mencari koneksi)

68

Soal bab 2 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH A. Pilihan ganda

1. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri adalah … a. daerah swatantrab. otonomi daerah c. daerah otonomid. daerah provinsi

2. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, yang mengatur otonomi daerah, maka masing-masing daerah diberi kewenangan yang luas yaitu dalam hal …a. membuat pertahanan keamanan masing-masing daerahb. mengelola daerah sesuai dengan potensi yang dimilikic. pelaksanaan kebijakan keuangan moneter dan fiskal d. pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif

69

3. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, setiap daerah mempunyai kewenangan yaitu seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang… a. membuat mata uang rupiah menurut kebutuhan daerahb. menetapkan APBDc. membuat peraturan perundangan yang berlakud. merencanakan melaksanakan pembangunan daerah

4. Setiap daerah mempunyai hak otonomi,. Untuk meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah atau DPRD adalah… a. mengawasi jalannya presiden membuat undang-undang b. membawa aspirasi dari masyarakat kalangan bawah c. melantik dan mengangkat kepala daerahnya sendirid. bersama-sama badan eksekutif menetapkan APBD

70

5. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah disebut …a. asas dekonsentrasib. asas desentralisasic. asas otonomi daerahd. asas sentralisasi

6. DPR sebagai badan legislatif mempunyai kekuasaan untuk …a. lembaga menjadi pengontrol terhadap pemerintahan negarab. badan pengadilan pelanggaran yang dilakukan presiden c. mengadakan pengawasan terhadap kekuasaan negarad. badan pembuat undang-undang dalam suatu negara

71

7. Ciri kebijakan publik yang kurang baik apabila … a. sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakatb. dapat menekan masyarakat untuk mentaati dan mematuhi c. mengutamakan kepentingan masyarakat pada umumnyad. ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang

8. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, janganlah kita rasakan sebagai sesuatu yang dipaksakan melainkan … a. harus muncul dari keinginan pribadib. harus lahir dari kesadaran diric. sesuatu yang sudah sewajarnyad. tumbuh dari kerelaan bersama

72

9. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik yang paling banyak pada tingkat ….a. pelaksanaan kebijakan publik b. penetapan kebijakan publik c. mengevaluasi kebijakan publik d. perumusan kebijakan publik

10. Salah satu bentuk peran serta masyarakat terhadap kebijakan publik dapat dilihat dari ….a. pemahaman masyarakatb. kepatuhan masyarakatc. kesadaran masyarakatd. reaksi masyarakat

73

B. Essay1. Jelaskan tujuan otonomi daerah menurut

UU No. 32 Tahun 2004!2. Sebutkan alat kelengkapan DPRD!3. Sebutkan tugas dan wewenang DPRD!4. Jelaskan pengertian kebijakan publik!5. Jelaskan pengertian asas tugas

pembantuan!

74

Daftar pustaka http://iwansukmanuricht.blogspot.com/201

2/02/partisipasi-masyarakat-dalam-otonomi.html

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-otonomi-daerah-makalah.html

75