Hubungan Perburuhan

DASAR PEMBUATAN

PERJANJIAN KERJA 1. KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAK

2. KEMAMPUAN ATAU KECAPAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

3. ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIAKAN DAN

4. PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

CATATAN : Jika tidak dipenuhi

- 1 DAN 2 maka DAPAT DIBATALKAN

- 3 DAN 4 maka BATAL DEMI HUKUM

JENIS PERJANJIAN KERJA,

PSL 56 AYAT (1) UU No. 13 Tahun 2003

1. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu

2. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan

hubungan kerja dalam waktu tidak tertentu atau parmanent

PENGATURAN PKWT

PEKERJAAN SEKALI SELESAI, SEMENTARA

SIFATNYA

1. Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

2. Dibuat untuk paling lama 3 tahun

3. Apabila selesai dari yang diperjanjikan, putus demi hukum

4. Harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan

selesai

5. Karena kondisi tertentu, pekerjaan belum dapat

diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan.

6. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang

waktu 30 hari setelah berakhir perjanjian kerja

7. Selama tenggang waktu tidak ada hubungan kerja

8. Para pihak dapat mengatur lain ketentuan pembaharuan

dan tenggang waktunya

PENGATURAN PKWT

PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada

musim atau cuaca

Hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu

Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target, sebagai pekerjaan musiman

Diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan

Untuk pekerjaan memenuhi pesanan atau target sebagai pekerjaan tambahan, pengusaha harus membuat daftar nama pekerja/buruh

Tidak dapat dilakukan pembaharuan

PENGATURAN PKWT

BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU

Dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan yang masih dalam percobaan atau

penjajagan

Dapat dilakukan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 1 tahun

Hanya boleh diberlakukan untuk melakukan pekerjaan diluar kegiatan utama atau diluar

pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan

PEKERJA HARIAN LEPAS

Wajib membuat Perjanjian Kerja Harian Lepas secara tertulis Perjanjian kerja harian lepas dapat dibuat berupa daftar pekerja

yang melakukan pekerjaan, sekurang-kurangnya memuat : nama/alamat perusahaan, alamat/alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

Daftar pekerja disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak mempekerjakan pekerja

Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran

Dilakukan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan Apabila bekerja lebih dari 21 hari atau lebih selama 3 bulan

berturut-turut, berubah menjadi PKWTT

Perjanjian Kerja Harian Lepas dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya

PENCATATAN PKWT

Wajib dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejakpenandatanganan

Pekerja harian lepas, dicatatkan daftar pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

Tidak dibuat dalam bahas Indonesia dan huruf latin, sejak adanya hubungan kerja.

Pekerjaan bersifat musiman tidak dibuat untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu dan tidak dibuat terhadap pekerjaan tambahan, sejak adanya hubungan kerja.

Pekerjaan produk baru, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan perpanjangan serta dilakukan pembaharuan, sejak dilakukan penyimpangan

Pembaharuan untuk pekerjaan sekali selesai atau sementara sifatnya, tidak melalui tenggang waktu 30 hari

Hak pekerja dan prosedur penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi PKWTT

PERATURAN PERUSAHAAN

Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan

Dasar hukum Peraturan Perusahaan: 1. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 48/Men/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

TUJUAN


1. memberikan kepastian syarat-syarat kerja di

perusahaan

2. meningkatkan kegairahan dan ketenangan

bekerja

3. meningkatkan produktivitas kerja, akhirnya

akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan

keluarganya

MATERI


a. Hak dan kewajiban Pengusaha

b. Hak dan kewajiban pekerja

c. Syarat kerja

d. Tata tertib perusahaan

e. Jangka waktu berlakunya

PEMBUATAN


1. Disusun dan menjadi tanggung jawab

perusahaaan

2. Memperhatikan saran dan pertimbangan

dari wakil pekerja

3. Dalam hal telah terbentuk Serikat Pekerja

(SP), maka wakil pekerja adalah pengurus SP

4. Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis

PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN

PERTIMBANGAN

Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan (PP) kepada perwakilan Pekerja/Buruh

Saran dan pertimbangan harus sudah diterima Pengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya naskah Peraturan Perusahaan (PP)

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, tidak memberikan saran dan pertimbangan, Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengesahan disertai bukti

PERSYARATAN

PERMOHONAN PENGESAHAN


1. Mengajukan permohonan secara tertulis

2. Melampirkan naskah Peraturan Perusahaan

rangkap 3 (tiga) yang telah ditandatangani

oleh Pengusaha

3. Melampirkan bukti telah dimintakan saran

dan pertimbangan dari perwakilan

Pekerja/Buruh

PERMOHONAN PENGESAHAN

PERATURAN PERUSAHAAN 1. Nama dan alamat perusahaan

2. Nama Pimpinan perusahaan

3. Wilayah operasi perusahaan

4. Status perusahaan

5. Jenis atau bidang usaha

6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin

7. Status hubungan kerja

8. Upah tertinggi dan terendah

9. Nama dan alamat SP/SB (bila ada)

10. Nomor pencatatan SP/SB (bila ada)

11. Masa berlaku PP

12. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang ke berapa

PENGESAHAN

PERATURAN PERUSAHAAN 1. Pengesahan sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak naskah diterima

2. Dalam hal pembuatan telah sesuai ketentuan dan apabila waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui, Peraturan

3. Perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan

4. Dalam hal tidak memenuhi persyaratan, harus diberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha

5. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, Pengusaha wajib mengembalikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk

PERUBAHAN


Perubahan harus berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan SP/SB dan atau wakil

pekerja/buruh

Perubahan harus mendapatkan pengesahan kembali

Perubahan dianggap tidak ada apabila belum mendapatkan pengesahan.

PEMBAHARUAN

PERATURAN PERUSAHAAN Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Peraturan Perusahaan

Pembaharuan dilakukan sebagaimana pengaturan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan

Dalam pembaharuan, apabila terdapat perubahan materi dari Peraturan Perusahaan sebelumnya, perubahan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan Pengusaha dengan wakil Pekerja/Buruh

Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya, tetap berlaku sampai ditandatanganinya PKB atau disahkan Peraturan Perusahaan baru

Dalam hal perundingan pembuatan PKB telah dilakukan, belum mencapai kesepakatan, Pengusaha wajib mengajukan permohonan pengesahan pembaharuan Peraturan Perusahaan

KETENTUAN PERATURAN

PERUSAHAAN Pengusaha mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

orang wajib membuat Peraturan Perusahaan

Melalui berlaku sejak disahkan Masa berlakunya 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis

masa berlakunya

Selama berlakunya PP, Pengusaha wajib melayani kehendak SP/SB untuk pembuatan PKB

Selama perundingan belum mencapai kesepakatan, PP berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya

Ketentuan dalam PP tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perubahan PP hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan Pengusaha dan wakil pekerja

Perubahan PP harus mendapat pengesahan Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi PP serta

memberikan naskah PP atau perubahannya kepada pekerja

SANKSI

Tindak Pidana Pelanggaran Denda paling sedikit Rp. 5.000.000 dan paling

banyak Rp. 50.000.000 (pasal 188) : a. Tidak membuat Peraturan Perusahaan

Pasal 108 ayat ( 1)

b. Tidak melakukan pembaharuan Pasal 111 ayat ( 3 )

Tidak memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan atau perubahannya kepada pekerja. Pasal 114

PROSES PENGESAHAN

PERATURAN PERUSAHAAN 1. Meneliti kelengkapan dokumentasi dan materi Peraturan Perusahaan

2. Mengembalikan permohonan Pengusaha dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan, untuk dilengkapi atau diperbaiki

3. Perusahaan wajib menyampaikan naskah Peraturan Perusahaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengembalian Peraturan Perusahaan

4. Apabila tidak dikembalikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dapat dianggap perusahaan belum memiliki Peraturan Perusahaan

5. Pengesahan Peraturan Perusahaan wajib menerbitkan Surat Keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

6. Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui dan Peraturan Perusahaan telah memenuhi syarat, Peraturan Perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan

7. Catatan :

1. Akibat No. 4 perusahaan dikenakan sanksi pidana pelanggaran sebagaimana diatur pasal 188 UU Ketenagakerjaan

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat

Buruh yang tercatat pada instansi yang

bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau

beberapa Pengusaha atau perkumpulan

Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja,

hak dan kewajiban kedua belah pihak

DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bagian Ketujuh Pasal 116 133 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No. 48/Men/2004 tanggal 8 April 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan

serta Pembuatan dan Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama

TUJUAN

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

1. Mengusahakan perbaikan syarat-syarat

kerja

2. Meningkatkan kegairahan dan ketenangan

bekerja di perusahaan

MATERI

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

1. Nama, tempat kedudukan serta alamat SP/SB

2. Nama, tempat kedudukan serta alamat Pengusaha

3. Nama serta tanggal pencatatan SP/SB

4. Hak dan kewajiban Pengusaha

5. Hak dan kewajiban SP/SB beserta pekerja

6. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB

7. Tanda tangan para pihak pembuat PKB

8. Penandatanganan oleh wakil harus ada surat kuasa dilampirkan pada PKB

PEMBUATAN PKB

1. Hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB, berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan yang bersangkutan

2. Perusahaan yang memiliki cabang, dibuat PKB Induk berlaku di semua cabang dan dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang

3. PKB Induk menurut ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan, PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing

4. PKB turunan belum disepakati, PKB induk tetap berlaku

PERSYARATAN PEMBUATAN PKB

1. Dirundingkan SP/SB atau beberapa SP/SB yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha.

2. Harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak

3. Dilakukan secara menyeluruh untuk mufakat

4. Lamanya perundingan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam Tata Tertib Perundingan

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB

1. Tempat perundingan dilakukan di kantor perusahaan atau kantor SP/SB atau tempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Biaya perundingan menjadi beban Pengusaha, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Tim perunding sesuai dengan kedudukan dengan ketentuan masing-masing pihak paling banyak 9 orang dengan kuasa penuh.

4. SP/SB yang tidak terwakili dalam tim perunding dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada Tim Perunding sebelum dimulai perundingan

SYARAT SP/SB UNTUK

MERUNDINGKAN PKB

1. SP/SB telah tercatat berdasarkan UU No. 21

Tahun 2000

2. Memenuhi pengesahan sebagaimana diatur

pasal 119 dan pasal 120 UU Nomor 13 Tahun

2003

3. Mengajukan permintaan secara tertulis

SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB

1. dalam hal 1 (satu) SP memiliki anggota lebih dari 50 % dari jumlah pekerja 2. mendapat dukungan lebih 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara

2. bila tidak mendapat dukungan, SP dapat mengajukan kembali perundingan PKB, setelah 6 (enam) bulan sejak dilakukan pemungutan suara

3. dalam hal lebih dari 1 (satu) SP maka SP yang memiliki jumlah keanggotaan lebih dari 50 % dari jumlah pekerja melakukan koalisi, sehingga tercapai lebih 50 % dari jumlah pekerja

4. membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional

5. pemungutan suara diselenggarakan panitia (wakil pekerja dan pengurus SP) disaksikan oleh Pengusaha dan pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

6. keanggotaan SP dibuktikan dengan Kartu Anggota

PROSES PELAKSANAAN HAK

LEBIH DARI 1 SP/SB 1. SP/SB yang berhak mewakili pekerja melakukan perundingan

PKB adalah SP yang mewakili anggota lebih dari 50 % dari seluruh jumlah pekerja.

2. Penentuan SP/SB yang berhak dilakukan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Panitia yang terdiri dari wakil pengurus SP/SB disaksikan wakil instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Pengusaha.

3. Verifikasi dilakukan berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA), apabila terdapat KTA lebih dari satu, KTA yang terakhir yang sah

4. Pelaksanaan dilakukan di tempat-tempat lainnya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu proses produksi dalam waktu 1 hari kerja yang disepakati SP/SB.

5. Pengusaha maupun SP/SB dilarang melakukan tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi.

Lanjutan 1. SP/SB diberikan kesempatan untuk menjelaskan program

pembuatan PKB dalam waktu 14 hari dan dilakukan 3 hari setelah tanggal diumumkannya pemungutan suara.

2. Pelaksanaan penjelasan tersebut dilakukan diluar jam kerja pada tempat-tempat yang disepakati SP dan Pengusaha.

3. Dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara, SP dapat membuktikan keanggotannya pada Pengusaha, maka pemungutan suara tidak perlu dilaksanakan

4. Panitia pemungutan suara menyelesaikan waktu pelaksanaan pemungutan suara diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu proses produksi.

5. Tempat pemungutan suara ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara panitia dengan Pengusaha.

6. Hasil pemungutan suara, setelah ditandatangani oleh panitia dan saksi-saksi

TATA TERTIB PERUNDINGAN

1. Tujuan pembuatan tata tertib

2. Susunan tim perunding

3. Lamanya masa perundingan

4. Materi perundingan

5. Tempat perundingan

6. Tata cara perundingan

7. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan

8. Sahnya perundingan

9. Biaya perundingan

PENDAFTARAN PKB

Pengusaha mendaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

Pengajuan pendaftaran, melampirkan naskah PKB dalam rangkap 3 bermaterai cukup yang telah dibubuhkan tanda tangan Pengusaha dan SP/SB

Penelitian dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, meliputi kelengkapan pernyataan formal dan materi PKB.

Persyaratan dan materi telah terpenuhi, dalam waktu 7 hari kerja sejak selesainya penelitian, harus menerbitkan Surat Keputusan Pendaftaran.

Apabila persyaratan dan atau materi bertentangan dengan per-UU-an, memberi catatan pada surat keputusan pendaftran.

Catatan menurut pasal-pasal yang bertentangan dengan per-UU-an

PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB

1. Nama dan alamat perusahaan

2. Nama Pimpinan perusahaan

3. Wilayah operasi perusahaan

4. Status permodalan perusahaan

5. Jenis atau bidang usaha

6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin

7. Status hubungan kerja

8. Upah tertinggi dan terendah

9. Nama dan alamat SP/SB

10. Nomor pencatatan SP/SB

11. Jumlah anggota SP

12. Masa berlaku PKB

13. Pendaftaran yang ke

MAKSUD PENDAFTARAN

Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat kerja di perusahaan

Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB

MASA BERLAKUNYA PKB

Berlakunya 2 (dua) tahun Dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)

tahun berdasarkan kesepakatan secara tertulis

Perundingan pembuatan dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir

Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun

Dapat mengadakan perubahan

PERPANJANGAN ATAU

PEMBAHARUAN PKB

Dalam hal terdapat 1 (satu) SP, tidak mempersyaratkan jumlah anggota SP

Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) SP, SP yang anggotanya lebih dari 50 %, bersama-sama SP yang membuat terdahulu

Dalam hal tidak ada SP yang anggotanya lebih dari 50 % dapat membuat koalisi

Apabila hal tersebut tidak terpenuhi SP membentuk Tim

Perunding, yang keanggotannya ditentukan secara proporsional

PERUBAHAN PKB

Perubahan PKB yang sedang berlaku, harus berdasarkan kesepakatan

Perubahan menjadi bagian yang terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB

Wajib memberitahukan atas perubahannya kepada pekerja

Pengusaha harus mencetak dan membagikan kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan

Pengusaha mendaftarkan

KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB

Melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB

Wajib memberitahukan isi PKB dan perubahannya kepada seluruh pekerja

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB

TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN Menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30

hari setelah perundingan gagal, apabila perundingan pembuatan PKB tidak selesai disepakati dalam Tata Tertib

Membuat pernyataan secara tertulis tidak dapat diselesaikan memuat :

a. Materi yang belum disepakati b. Pendirian para pihak c. Risalah perundingan d. Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak. Salah satu pihak atau kedua belah pihak melaporkan kepada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Penyelesaian instansi, sesuai mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial UU Nomor 2 Tahun 2004

PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI

Penyelesaian melalui mediasi, para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran, berdasarkan kesepakatan para pihak mediator melaporkan kepada Menteri untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian.

Laporan mediator memuat a. Materi yang belum disepakati b. Pendirian para pihak c. Pendirian para pihak d. Kesimpulan perundingan e. Pertimbangan dan saran penyelesaian Menteri dapat menunjuk pejabat untuk menyelesaikan pembuatan PKB. Penyelesaian pembuatan PKB juga tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak

dapat mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial daerah hukum tempat pekerja bekerja.

Daerah hukum tempat pekerja bekerja melebihi 1 daerah hukum gugatan diajukan pada PHI yang daerah hukumnya mencakup domisili perusahaan.

KETENTUAN KHUSUS

dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB mulai berlaku sejak ditandatangani, kecuali ditentukan lain perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB

dalam hal Perjanjian Kerja tidak memuat aturan yang diatur dalam PKB, maka berlaku aturan-aturan dalam PKB

dilarang mengganti PKB dengan PP apabila tidak ada lagi SP, maka ketentuan yang ada dalam PP tidak

boleh lebih rendah dari PKB

SP bubar atau pengalihan kepemilikan, PKB tetap berlaku sampai berakhir

dalam hal merger, yang berlaku adalah PKB yang paling menguntungkan pekerja

merger antara perusahaan yang belum memiliki PKB dengan yang telah memiliki PKB, maka yang berlaku adalah PKB tersebu

Documents

Hubungan Perburuhan