HUKUM HUMANITER HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DANINTERNASIONAL DANKEJAHATAN PERANGKEJAHATAN PERANG

Dipresentasikan oleh : Fadillah AgusDipresentasikan oleh : Fadillah Agus

Disampaikan dalam Training, “Training Hukum HAM bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM di Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia,

di l k l h P S i HAM UII b k j d NCHR U i i f O ldiselenggarakan oleh Pusat Suti HAM UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta tanggal 22-24 September 2005

Fadillah Agus, SH.MHMakassar 6 Oktober 1963Makassar, 6 Oktober 1963S1 : UNS, SoloS2 : UNPAD, Bandung, gKursus HAM, Strasbourg 1997Internship, Hk. Humaniter ICRC Jenewa, 1997B b i d l ih Hk H iBeberapa seminar dan pelatihan Hk. Humaniterdi region AsiaKursus Hk Humaniter San Remo Itali 2002Kursus Hk. Humaniter, San Remo, Itali, 2002 1987 – 1998 : Dosen FH Trisakti1998 – 2004 : Legal Advisor ICRCg2001 – sekarang : Dosen Luar Biasa

FH UNSYIAH Banda Aceh2004 k D U i D L S ll2004 – sekarang : Dosen Univ. De La Salle,

Manado2004 – sekarang : Partner FRR Law2004 sekarang : Partner FRR Law

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENCAKUP 2 BIDANG :MENCAKUP 2 BIDANG :

PERLINDUNGAN KEPADA ORANG-ORANG YANG TIDAK, ATAU TIDAK LAGI, IKUT SERTA DALAM PERTEMPURAN;PERLINDUNGAN KEPADA ORANG-ORANG YANG TIDAK, ATAU TIDAK LAGI, IKUT SERTA DALAM PERTEMPURAN;

PEMBATASAN TERHADAP SARANA PEPERANGAN, TERUTAMASENJATA DAN METODE- METODE PEPERANGAN SEPERTIPEMBATASAN TERHADAP SARANA PEPERANGAN, TERUTAMASENJATA DAN METODE- METODE PEPERANGAN SEPERTISENJATA, DAN METODE- METODE PEPERANGAN, SEPERTI MISALNYA TAKTIK-TAKTIK MILITERSENJATA, DAN METODE- METODE PEPERANGAN, SEPERTI MISALNYA TAKTIK-TAKTIK MILITER

TUJUAN HUKUM HUMANITER ADALAHTUJUAN HUKUM HUMANITER ADALAH MEMANUSIAWIKAN PERANG

PROTOKOL I TAHUN 1977 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNASIONAL

PROTOKOL II TAHUN 1977 TENTANG PERLINDUNGANPROTOKOL II TAHUN 1977 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SENGKETA BESENJATA NON-INTERNASIONALNON INTERNASIONAL

Indonesia Ratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan do es a at as o ve s o ve s Je ewa 9 9 de gaUU No. 59 tahun 1958Indonesia belum ratifikasi Protokol I & II tahun 1977

Jumlah Negara-negara yang telah ratifikasi :Konvensi konvensi Jenewa 1949 : 194 NegaraKonvensi-konvensi Jenewa 1949 : 194 NegaraProtokol I tahun 1977 : 162 Negara Protokol II tahun 1977 : 162 Negarag

PEMBATASANPEMBATASANPEMBATASANPEMBATASAN

KESEIMBANGANKESEIMBANGANKESEIMBANGANKESEIMBANGAN

PEMBEDAANPEMBEDAAN

PETUGAS MEDIS ADALAH NON KOMBATANPETUGAS MEDIS ADALAH NON KOMBATAN

ATURAN BAGI PRAJURITATURAN BAGI PRAJURIT DALAM BERTEMPUR

1. Jadilah prajurit yang disiplin. Ketidaktaatan kepada hukum perang akan merendahkan martabat diri Anda, p g ,Angkatan Bersenjata dan Negara serta dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu; disamping itu juga dapat meperkuat niat musuh untuk melawanj g p p

2. Serang hanya musuh bersenjata dan objek-objek militer.3. Lakukan penghancuran sebatas hanya yang diperlukan

t k i iA duntuk misiAnda.4. Jangan serang musuh yang tidak legi bertempur atau yang

sudah menyerah. Lucuti mereka dan serahkan kepada y patasan Anda.

5. Kumpulkan dan rawat yang luka dan sakit, baik kawan maupun lawanmaupun lawan.

ATURAN BAGI PRAJURITATURAN BAGI PRAJURIT DALAM BERTEMPUR :

6. Perlakukan penduduk sipil dan musuh yang berada dalam kekuasaanmu secaramanusiawi

7. Tahanan Operasi harus diperlakukan manusiawi dan hanya wajib memberi informasi mengenai identitasnya. Tahanan tidak boleh disiksa secara fisik maupun mental.

8 Jangan melakukan penyanderaan8. Jangan melakukan penyanderaan.9. Jangan lakukan tindakan balas dendam.10. Hormati setiap orang dan benda yang menggunakan lambang palang merah,

bendera putih serta benda-benda budaya.p y11. Hormati harta benda penduduk sipil. Jangan lakukan penjarahan12. Cegah setiap pelanggaran ketentuan-ketentuan diatas. Laporkan setiap

pelanggaran kepada atasan Anda. Setiap pelanggaran hukum perang harus dih kdihukum.

DOMESTIC LAW

ART 3GC PII

GC I-IVP I

IHRL

PEACE WAR

IHRL

PEACE WAR

N.I.A.C I.A.CVIOLENCE

1 Penal Code1. Penal Code2. Procedures Law3. General Principles of Law4 N ti l L i l ti

1 - 4 Domestic Law5 6 Human Rights Law (restricted)4. National Legislation

5. Human Rights Treaties6. UN Resolutions/Declarations

5 - 6 Human Rights Law (restricted)7. International Humanitarian Law

A R M E D F O R C EA R M E D F O R C ECOMBAT OPERATIONCOMBAT OPERATION

P O L I C EP O L I C EINTERNAL SECURITY OPERATIONINTERNAL SECURITY OPERATION

P O L I C EP O L I C EINTERNAL SECURITY OPERATIONINTERNAL SECURITY OPERATION ?? COMBAT OPERATIONCOMBAT OPERATION

(DEFENCE (DEFENCE -- SYSTEM)SYSTEM)INTERNAL SECURITY OPERATIONINTERNAL SECURITY OPERATION

(SECURITY (SECURITY -- SYSTEM)SYSTEM)INTERNAL SECURITY OPERATIONINTERNAL SECURITY OPERATION

(SECURITY (SECURITY -- SYSTEM)SYSTEM) ??

Kejahatan Perang / Pelanggaran berat hukum humaniter :

Adalah pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan pada kt it ti d k b t t dwaktu perang, yaitu tindakan yang bertentangan dengan

hukum humaniter dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi (protected persons), misalnya kombatan yang luka dan sakit,(protected persons), misalnya kombatan yang luka dan sakit, tawanan perang dan penduduk sipil yang berada dibawah kekuasaan negara lain.

Ketentuan yang mengatur :y g gPasal 50 Konvensi Jenewa I tahun 1949Pasal51 Konvensi Jenewa II tahun 1949P l 130 K i J III t h 1949Pasal 130 Konvensi Jenewa III tahun 1949Pasal 147 Konvensi Jenewa IV tahun 1949Pasal 85 Protokol I tahun 1977Pasal 85 Protokol I tahun 1977

Yang termasuk kejahatan perang antara lain :

pembunuhan semena-mena, penganiayaan atau perlakuan yang tidakmanusiawi (termasuk eksperimen medis), dengan sengaja ( p ), g g jmenimbulkan penderitaan yang luar biasa terhadap badan dan kesehatan, perusakan yang luar biasa dan pengambilalihan secaratidak sah atas hak milik yang tidak dibenarkan menurut kepentingan militer, memaksa tawanan perang atau penduduk sipiluntuk bekerja bagi pihak militer yang bersengketa mengabaikanuntuk bekerja bagi pihak militer yang bersengketa, mengabaikan dengan semena-mena hak atas peradilan yang adil bagi tawanan perang dan penduduk sipil yang dilindungi, deportasi ataup g p p y g g , ppemindahan penduduk sipil secara tidak sah, melakukan penyanderaan,menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran serangan, penyalahgunaanlambang palang merah dan bulan sabit merah, penyerangan atasbenda-benda budaya.

KEWAJIBAN NEGARA MENGATUR KEJAHATAN PERANGDAN MENGADILI PELAKUNYA

Negara wajib untuk menetapkan UU yang diperlukan untuk memberi

DAN MENGADILI PELAKUNYA

Neg w j b u u e e p UU y g d pe u u u e besanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan ataumemerintahkan untuk melakukan salah satu pelanggaran berat hukumhumaniter.Negara wajib untuk mencari orang dan mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran berat tersebut atau menyerahkannyayang melakukan pelanggaran berat tersebut, atau menyerahkannyakepada Negara lain yang berkepentingan untuk mengadilinya.

Pasal 49 Konvensi Jenewa I tahun 1949l i hPasal 50 Konvensi Jenewa II tahun 1949

Pasal 130 Konvensi Jenewa III tahun 1949Pasal 146 Konvensi Jenewa IV tahun 1949Pasal 146 Konvensi Jenewa IV tahun 1949

PASAL 3 KONVENSI JENEWA 1949 :D l h l k b j id k b if i i lDalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yangberlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung;tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakantiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakansekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :1. Orang-orang yang tidak turut serta sktif dalam sengketa itu, terg g y g g

masuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de

b ) k ki l k h b b l icombat) karena sakit, luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan tanpa perbedaan merugikan apapun juga yangkemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas uku, warna kulit, agama atau kepercayaan,kelamin, keturunan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetapakan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebutdi t d kt d t t jdiatas pada waktu dan tempat apapun juga :

(a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga terutama setiap macam(a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macampembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan ;

(b) penyanderaan;(b) penyanderaan;( c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakua yang meng

hina dan merendahkan martabat;(d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului

keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuksecara teratur yang memberikan segenap jaminan peradilan yangsecara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yangdiakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.

2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepadaPihak pihak dalam sengketaPihak-pihak dalam sengketa

Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untukp g , j ymenjalankan dengan persetujuan-persetujuan khusus, semua atausebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak pihak dalam sengketamempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam sengketa

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KEJAHATAN PERANG TIDAK DIATUR DALAM PASAL 3 KONVENSI JENEWA 1949 DANPROTOKOL II TAHUN 1977PROTOKOL II TAHUN 1977.

NAMUN SAAT INI KEJAHATAN PERANG JUGA DIATUR DALAM BEBERAPA STATUTA MAHKAMAHAD HOC DAN PERMANEN, MISALNYA ICTR (RWANDA) ICTY (EKS-YUGOSLAVIA)ICTR (RWANDA), ICTY (EKS YUGOSLAVIA) DAN ICC.

DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA SAAT INI TIDAK ADAKUALIFIKASI TINDAK PIDANA YANG DISEBUT SEBAGAIKUALIFIKASI TINDAK PIDANA YANG DISEBUT SEBAGAIKEJAHATAN PERANG.BEBERAPA PASAL KUHP MERUMUSKAN KEJAHATAN YANGBERKAITAN DENGAN PERANG ATAU YANG DILAKUKAN DALAM MASA PERANG …. DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAIKEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA (BAB I BUKU II KUHP)Ps 111 ayat 1Ps. 111 ayat 1Ps. 222 ke-1Ps. 122 ke-2Ps 123Ps. 123Ps. 124; 1Ps. 124; 2 ke-1

kPs. 124; 2 ke-2Ps. 124; 3 k3-2Ps. 124Ps. 126Ps. 127

UU NO. 26 TAHUN 2000 TIDAK MEMASUKKAN TENTANGKEJAHATAN PERANG TETAPI BEBERAPA KEJAHATANKEJAHATAN PERANG …. TETAPI BEBERAPA KEJAHATANLAINNYA YANG TERDAPAT DIDALAM ICC DIADOPSIDALAM UU INIDALAM UU INI….. MASALAH KEKOSONGAN HUKUM ……???….. APAKAH DAPAT DICOVER OLEH KUHP ATAU KUHPM ??? ….

STB NO. 44 TAHUN 1946 TENTANG KEJAHATAN PERANG

…… MASALAH HK. TATA NEGARA ….. APAKAH MASIHVALID ???

… MASALAH SUBSTANSI …. HANYA DITUJUKAN KEPADAPELAKU YANG BERASAL DARI NEGARA MUSUH ….PELAKU YANG BERASAL DARI NEGARA MUSUH ….

RENCANA YANG SEDANG BERJALAN :RENCANA YANG SEDANG BERJALAN :

DEPKEH & HAM PENELITIANDEPKEH & HAM : PENELITIANAKADEMIS TENTANG KEJAHATAN PERANG DI INDONESIA

DEPHAN : MENYIAPKAN RANCANGANBARU KUHPM YANG ANTARA LAIN DIDALAMNYA AKAN MENGATURDIDALAMNYA AKAN MENGATURJUGA MENGENAI KEJAHATAN PERANG

Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim (Kasus AbilioPutusan Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim (Kasus AbilioSoares)……..Menimbang, bahwa situasi di Timor Timur, baik sebelum dansetelah jajak pendapat, mengandung konflik bersenjata dengani t it k ti i d t kt i i ih kintensitas yang cukup tinggi dengan struktur organisasi pihakyang bersengketa yang memenuhi persyaratan sebagaimanadisyararatkan dalam Konvensi Jenewa 1949 maka dapatdisyararatkan dalam Konvensi Jenewa 1949, maka dapatdikatakan bahwa di Timor Timur telah terjadi sengketa besenjatainternal (internal armed conflict) sehingga ketentuan tentang( ) gg gkejahatan perang sebagaimana yang diatur dalam common article3 Konvensi Jenewa dapat diberlakukan. Terlebih-lebih Indonesiat l h tifik i K i J t b t l l i U dtelah meratifikasi Konvensi Jenewa tersebut melalui Undang-undang No. 59 Tahun 1958.