Hukum Organisasi Perusahaan - BEM FH UI 2017bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/diktat/hukum-organisasi... · Komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber

lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN 1

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN Adrianus Eryan – FHUI 2013

Randy Pongtiku – FHUI 2013

Desy Putriana – FHUI 2013

Pegangan Wajib

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Buku Pengantar Hukum Dagang Prof. Agus Sardjono

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KULIAH PENGANTAR HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

16 September 2015 – Prof. Felix Oenteng Soebagja

Organisasi perusahaan yang paling populer adalah PT

PT baru memperoleh status badan hukum saat anggaran dasar yang diajukan disetujui Menteri Hukum dan

HAM

Bagaimana dengan bentuk badan usaha lain?

- Koperasi, disetujui oleh Menteri Koperasi

- Yayasan, disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM

- Perhimpunan Perdata, juga oleh Menteri Hukum dan HAM

- PT yang 100% dimiliki negara tunduk pada UU BUMN, karena boleh didirikan oleh 1 pendiri saja. Dulu

ada juga PN (Perusahaan Negara) pendirinya negara

Dulu dikenal bentuk-bentuk badan usaha berikut, Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum),

dan Persero. Ini menggunakan pengaturan yang lama.

Namun ketiga perusahaan tersebut selain mencari keuntungan, juga menyelenggarakan jasa yang diberikan

oleh Perjan.

Perusahaan daerah diatur ‘di UU Perda

- Ada perumda, perseroda, dan perjanda

Kantor hukum tidak boleh berbentuk PT. Wajib berbentuk persekutuan perdata. Partnership mencakup

persekutuan perdata dan firma (kalau di Indonesia lebih ke firma)

PERSERIKATAN PERDATA

Pendirinya partners atau rekan

Kapan jadi partner? Saat bertanggung jawab atas semua hak dan kewajiban perserikatan perdata

Lalu associate yang baru masuk bagaimana?

- Kantor hukum non-litigasi, yang seringkali lebih dikenal dengan istilah konsultas hukum lebih

menonjolkan strukturnya, jenjangnya terlihat

- Kantor hukum litigasi tidak terlalu memusingkan struktur, yang penting ada partner dan ada

associatesnya sudah cukup

Junior Associate, Senior Associate, Junior Partner, semua bertanggung jawab ke Partner

Setiap partner bertanggung jawab ke firma secara penuh

Ada istilah junior partner, aslinya belum partner sepenuhnya dan hanya strategi marketing saja karena junior

partner masih bertanggung jawab ke partnernya

Perusahaan besar kalau meminta jasa hukum lalu yang dikirim ternyata associates, biasanya mereka akan

tersinggung, contohnya Pertamina dan Bank Indonesia. Biasnaya dalam praktek minimal ada partnernya atau

junior partner 1-2 orang lalu sisanya senior associate atau junior associate




Asuransi berada dalam pengawasan OJK (full)

BI meskipun ada sebagian pengawasan di OJK tapi sebagian pengawasan lagi tetap ada di BI

“Semua itu mungkin, asalkan dilakukan dengan sepenuh hati. Jangan lihat diri anda sekarang siapa tapi lihat

diri anda kedepannya menjadi apa.” – Prof. Felix

“Halangan anda adalah semangat dan daya juang.” – Prof. Felix

Bedanya Persekutuan Perdata dan CV?

- Persekutuan Perdata bertindak atas nama sendiri, tidak yang lain

- CV ada 2 sekutu, sekutu yang bertanggung jawab, dan sekutu yang hanya menyetor modal (ada sekutu

yang bertanggung jawab atas semua hal termasuk kekayaan, sedangkan sekutu lainnya hanya

mengurus sana sini secara terbatas)

PERHIMPUNAN BERBADAN HUKUM

Contohnya

- Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

- Asosiasi Advokat (Peradi)

- Badan Arbitrase Pasar Modal

YAYASAN

- Tidak membayar pajak

- Harus memiliki organ pembina, pengurus, dan pengawas

- Pembina, pengurus, dan pengawas, tidak boleh menerima gaji atau imbalan apapun dalam bentuk

uang

USAHA DAGANG

Contohnya UD Jaya Abadi, dsb. Biasanya bentuknya perusahaan perseorangan, bisa persekutuan juga. Ada

juga IMA (Indonische Maatscheppij op Aaudaleer) perusahaan dagang yang ditujukan khusus untuk pribumi, di

Yogyakarta masih banyak

Apakah koperasi mencari untung? Tentu saja. Pada prinsipnya semua jenis badan usaha mencari keuntungan.

Bedanya koperasi diolah dengan asas kekeluargaaan. Profit tidak hanya untuk pendiri dan pengurus tapi juga

dibagi ke anggotanya dalam bentuk SHU

“Yayasan di UPH, Atma Jaya, semuanya kaya-kaya itu, meskipun pendiri tidak boleh mengambil keuntungan,

tetapi pengurus yang profesional boleh.” – Prof. Felix

Joint Venture, untuk mengetahui bentuknya lihat karakteristiknya

- Kalau tanggung jawab atas masing-masing = firma

- Kalau tanggung jawab bisa atas sekutunya yang lain = CV

Setiap PT pasti mencari keuntungan

Ada juga PT yang menghasilkan keuntungan tapi tidak untuk dibagikan ke pemegang saham tapi untuk PT itu

sendiri

Contoh: Bursa Efek Indonesia, KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)1, KPEI (Kliring Penjaminan Efek

Indonesia)2, bentuknya PT semua, tapi tidak dibiayai oleh siapapun, maka bentuknya harusnya bukan PT

1 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia. Dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, KSEI

merupakan salah satu dari Self Regulatory Organization (SRO), selain BEI serta KPEI. Berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal, KSEI menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa

kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien. 2 PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasakan UU Pasar Modal Indonesia Tahun 1995 untuk menyediakan

jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan




“Menjadi kaya bukan pamali, asal dilakukan dengan benar” – Prof. Felix

Karyawan BI tunduk pada UU Perbankan

Karyawan OJK tunduk pada UU Keuangan

Dosen PNS tunuk pada UU PNS, bedanya hanya di tunjangan yang berbeda-beda tergantung daerah dari

Sabang sampai Merauke

PERTANYAAN

1. UD itu sebenarnya apa? – Puji, 2013

UD itu usaha dagang, penamaan oleh orang Indonesia sendiri. Bisa berbentuk perusahaan perseorangan,

CV, dsb – Prof. Felix

2. Mengapa Go-Jek sampai sekarang belum berbentuk badan huum dan belum mendapat izin

usaha dari kementrian perhubungan? – Arya, 2013

Karena belum disahkan oleh kemetrian terkait sehingga belum berbentuk badan hukum – Prof. Felix

3. Dana Pensiun merupakan badan hukum tersendiri sebagaimana disebutkan dalam UU Dana

Pensiun atau termasuk kedalam bentuk Yayasan? – Reza, 2012

Lihat AD/ART nya dia termasuk kedalam yayasan atau apa? Kalau yayasan ada dana pensiun yang dari

PT contohnya Pertamina. Dana pensiun Pertamina itu luar biasa, sejahtera anda. BI bahkan lebih

sejahtera lagi – Prof. Felix

4. Bagaimana dengan pembentukan badan usaha yang secara khusus dilahirkan dari UU? Lantas

jika tidak ada pengaturannya maka tunduk pada hukum apa? – Asya, 2013

Ya, memang ada yang demikian. Contohnya banyak seperti koperasi, dia badan hukum juga untuk usaha

yang dilahirkan dari UU. Pembentukan UU Koperasi sebelum adanya UU PT. Setelah ada UU PT lalu

koperasi juga boleh berbentuk PT.

TUGAS HOP - MATRIKS PERBANDINGAN PERSEKUTUAN PERDATA, FIRMA, DAN CV

PERSEKUTUAN

PERDATA FIRMA CV

Definisi Suatu persetujuan antara

dua orang atau lebih, yang

berjanji untuk

memasukkan sesuatu ke

dalam perseroan itu

dengan maksud supaya

keuntungan yang

diperoleh dari perseroan

itu dibagi di antara

mereka.

(Pasal 1618 BW)

Suatu perseroan

(persekutuan) yang didirikan

untuk melakukan suatu

usaha di bawah satu nama

bersama.

(Pasal 16 KUHD)

Perseroan (persekutuan)

yang terbentuk dengan

cara meminjamkan uang,

didirikan antara seseorang

atau antara beberapa

orang persero (sekutu)

yang bertanggung jawab

secara tanggung-renteng

untuk keseluruhannya, dan

satu orang atau lebih

sebagai pemberi pinjaman

uang.

(Pasal 19 KUHD)

Dasar Hukum Pasal 1618 – 1652 BW Pasal 16-35 KUHD Pasal 19-21 KUHD

terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Indonesia dengan

kepemilikan 100% dari total saham pendiri senilai Rp 15 miliar. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal

24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 1

Juni 1998, Perseroan mendapat izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam

No. Kep-26/PM/1998.




Ciri-Ciri dan

Sifat

a. Persekutuan Perdata

adalah perjanjian

(kontrak)

b. Prestasi masing-

masing pihak adalah

memasukkan sesuatu

atau memberikan

kontribusi modal ke

dalam persekutuan

c. Tujuannya adalah

membagi keuntungan

(profit)3 4

d. Adanya sifat

kepribadian, bahwa

masing-masing sekutu

dalam persekutuan

saling mengenal

secara pribadi

(intuitues personae).

a. Firma adalah

persekutuan perdata6

b. Dijalankan dengan nama

bersama

c. Firma menjalankan

kegiatan usaha7

d. Adanya

pertanggungjawaban

sekutu yang bersifat

pribadi untuk

keseluruhan (Pasal 18

KUHD) yaitu tanggung

jawab renteng bagi

perjanjian-

perjanjian/perikatan-

perikatan persekutuan

(hoofdelijk voor het geheel

aansprakelijk)8

a. Persekutuan

Komanditer adalah

persekutuan firma

yang mempunyai satu

atau beberapa orang

sekutu komanditer.9

Terdapat 2 macam sekutu,

yaitu sekutu aktif dan

sekutu pasif (komandit).

3 Agus Sardjono, et.al, Pengantar Hukum Dagang, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 29 4 Di dalam pengertian persekutuan perdata tidak ada pengertian atau definisi yang tegas, apakah persekutuan perdata itu

menjalankan kegiatan usaha (perusahaan) atau tidak. Dengan kata lain, BW tidak membatasi bahwa persekutuan yang

dibahas di dalam undang-undang ini hanyalah yang dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan usaha (for profit). Namun

menurut Ps. 1623 BW terdapat ketentuan bahwa bisa saja pembentukan persekutuan perdata itu dimaksudkan untuk

menjalankan kegiatan usaha (for profit). Dalam istilah lain, persekutuan perdata juga diterjemahkan menjadi maatschap atau

general partnership, yang terbuka bagi siapa pun untuk membentuknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang tidak

selalu untuk urusan bisnis dalam arti for profit. 6 Hal ini menyimpulkan bahwa, setiap hal yang termuat dalam pengertian persekutuan perdata berlaku bagi firma kecuali jika

diatur secara khusus ataupun menyimpang oleh KUHD mengenai firma. 7 Seperti yang ditentukan dalam Ps. 16 KUHD, maka unsur menjalankan perusahaan adalah merupakan unsur mutlak bagi

persekutuan firma (Hadikusuma & Sumantoro, 1991: 21). Sejak istilah pedagang dan perdagangan sebagaimana diatur Ps.

2-5 KUHD dihapus, maka telah diperkenalkan istilah batu yaitu “menjalankan perusahaan” atau “bedrift”. Suatu kegiatan

dianggap “bedrift” apabila kegiatan tersebut memenuhi setidak-tidak empat kriteria, yaitu:

a. Status atau Kedudukan Tertentu

Seseorang atau sekelompok orang itu dikenal, dalam konteks ini, sebagai pedagang atau orang yang menjalankan

usaha atau perusahaan

b. Terus-menerus

Status tertentu yang dimaksud di atas dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara terus-menerus sebagai pekerjaan

atau profesinya

c. Sah atau Legal

Status yang dijalankan secara terus-menerus itu tidak melanggar hukum, atau dengan kata lain, sah di mata hukum.

d. Tujuan Mencari Laba (for profit)

Tiap-tiap yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang itu dimaksudkan untuk mencari laba. Dengan demikian,

unsur profit merupakan unsur terpenting dari empat kriteria menjalankan perusahaan atau “bedrift”

Dalam perkembangannya, kriteria menjalankan perusahaan ini kemudian digunakan sebagai suatu definisi hukum dalam UU

No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan bahwa, “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang

menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam

wilayah Negara Repubik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Hal yang sama juga diatur dalam

UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang

melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang

diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (Sardjono & et.al, 2014: 30-32) 8 R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku

di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 21 9 Ibid, hlm. 31




e. Memiliki affection

societatis, yaitu

keinginan para pihak

untuk bekerja sama

sebagai sekutu atau

mitra.5

Jenis atau

Macam

Umum (Pasal 1621 &

1622 BW)

Khusus (Pasal 1623

BW)

Hanya dikenal satu bentuk

Firma,

CV Diam-Diam (Pasal

19-21 KUHD)

CV Terang-Terangan

CV dengan Saham10

Penamaan Tidak dibawah nama

bersama

Ada nama bersama Ada nama bersama (hanya

untuk sekutu aktif. Nama

sekutu pasif tidak boleh

digunakan untuk nama

bersama)

Pendirian Didirikan atas dasar

perjanjian, baik lisan

maupun tertulis

Berdasarkan akta otentik

(Pasal 22 KUHD),

didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan

Negeri (Pasal 23 KUHD),

dan diumumkan melalui

Berita Negara (Pasal 28

KUHD)

Berdasarkan akta otentik

(Pasal 22 KUHD),

didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan

Negeri (Pasal 23 KUHD),

dan diumumkan melalui

Berita Negara (Pasal 28

KUHD)

Sekutu Sekutu Statuter, diangkat

degan mengubah

anggaran dasar (atas

perjanjian)

Sekutu Mandater,

diangkat tanpa mengubah

anggaran dasar (atas

penunjukan)

Bila ada pihak ketiga ingin

bergabung, maka harus

ada izin dahulu dari

sekutu yang lain (Pasal

1641 BW)

Hanya ada sekutu biasa Sekutu

Aktif/Komplementer, aktif

menjalankan perusahaan

(melakukan pengurusan)

Sekutu Pasif/Komanditer,

sekutu yang menyertakan

modal dalam persekutuan,

namun tidak melakukan

pengurusan

Pengurusan Setiap sekutu hanya

bertindak untuk mewakili

dirinya sendiri. Para sekutu

tidak mempunyai hak

untuk melakukan tindakan

atas nama persekutuan

(Pasal 1642-1644 BW)

Setiap sekutu berhak

melakukan pengurusan

terhadap firma. Kecuali bila

ada sekutu yang

dikecualikan, maka sekutu

tersebut tidak dapat

mengurusi firma. (Pasal 17

KUHD)

Hanya sekutu aktif yang

berhak melakukan

pengurusan dan mewakili

CV. Sekutu pasif tidak

diperkenankan melakukan

pengurusan. Apabila sekutu

pasif melakukan

pengurusan maka akan

menjadi sekutu aktif dan

bertanggung jawab penuh.

(Pasal 20 KUHD)

5 Ibid, hlm. 32 10 Secara teoretis, CV jenis ini merupakan bentuk peralihan dari CV menjadi PT. Dikatakan bentuk peralihan karena bentuk

hukum CV itu sejatinya masih berupa perskutuan dan bukan perseroan. Perbedaannya hanya pada sifat transferability dari

kedudukan sekutu komandit lewat peralihan sahamnya. Agus Sardjono, et.al, Op.cit, hlm. 64




Tanggung

Jawab

Apabila seorang sekutu

mengadakan hubungan

hukum dengan pihak

ketiga, maka hanya sekutu

yang bersangkutan yang

bertanggungjawab secara

pribadi atas perbuatan

hukum tersebut (Pasal

1642 dan 1644 BW),

kecuali ia secara nyata

dikuasakan untuk itu

(Pasal 1639 BW)

Tiap-tiap sekutu


tanggung-menanggung

untuk seluruhnya atas

segala perbuatan hukum

dari persekutuan tersebut

(Pasal 18 KUHD), tidak

terbatas pada harta

kekayaan firma saja namun

meliputi harta kekayaan

pribadi masing-masing

sekutut.

Sekutu aktif


tanggung-menanggung

untuk seluruhnya atas

segala perbuatan hukum

dari persekutuan tersebut,

dan tanggung jawab

tersebut meliputi harta

kekayaan pribadi masing-

masing sekutu aktif. (Pasal

18 KUHD)

Bagi sekutu pasif

bertanggung jawab sebatas

modal yang dimasukan

dalam CV, tanpa harus

mengembalikan apa yang

telah diperoleh dari CV

tersebut (Pasal 20 KUHD)

Modal Tiap sekutu diwajibkan

memasukan (inbreng)

dalam kas persekutuan

berupa uang, benda atau

tenaga/keahlian.

(Pasal 1619 BW)

Tiap sekutu diwajibkan

memasukan (inbreng) dalam

kas persekutuan berupa

uang, benda atau

tenaga/keahlian.

(Pasal 1619 BW)

Tiap sekutu diwajibkan

memasukan (inbreng)

dalam kas persekutuan

berupa uang, benda atau

tenaga/keahlian.

(Pasal 1619 BW)

Pembubaran Berakhir/bubar karena

(Pasal 1646 BW)

1. Waktu yang ditentukan

telah lampau;

2. Barang musnah atau

usaha yang menjadi tugas

pokok telah selesai;

3. Seorang atau lebih

sekutu mengundurkan

diri, meninggal dunia, di

pengampuan atau pailit;

4. Kehendak dari seorang

atau beberapa sekutu.

Berakhir/bubar karena

(Pasal 1646 BW)


telah lampau;




3. Seorang atau lebih sekutu

mengundurkan diri,

meninggal dunia, di


4k

. Kehendak dari seorang


Berakhir/bubar karena

(Pasal 1646 BW)


telah lampau;




3. Seorang atau lebih

sekutu mengundurkan diri,

meninggal dunia, di


4. Kehendak dari seorang


TUGAS HOP MBA WENNY

SOAL

Ada Persekutuan Perdata antara Randy, B, C, dan D. Lalu A adalah sekutu baru yang masuk ke dalam bisnis

rental mobil. A masuk tanpa izin ke dalam persekutuan, masuk ke bagian Randy dengan modal sebesar 50 juta,

A ikut Randy inbreng 15 juta. Sekutu lainnya ada B, C, D. Modal keseluruhan sebesar 300 juta.

a. Pada suatu hari A memecat salah seorang pegawai administrasi yang ada di perusahaan rental sehingga

ada order yang seharusnya bisa diambil, menjadi tidak bisa diambil. Order yang seharusnya dijalankan

hari itu juga akhirnya tertunda.

b. Bahwa ternyata ada order untuk membawa bus pada hari berikutnya. A yang menjawab order itu dan

A meminta supaya uang rental dikirimkan ke rekeningnya. Oleh A uang tersebut diambil untuk

mengganti ban salah satu mobil travel yang bocor




JAWAB11

Berdasarkan Pasal 1639 ayat (1) BW:

“Para sekutu dianggap secara bertimbal-balik telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan

pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat

untuk bagian sekutu-sekutu lainnya, meskipun ia tidak telah memperoleh perizinan mereka; dengan

tidak mengurangi hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama

perbuatan itu belum ditutup.”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa jika tidak ada pengaturan khusus, masing-masing sekutu berhak

untuk melakukan tindakan pengurusan, yang mengikat persekutuan. Dari frasa “apa yang dilakukan masing-

masing sekutu (pengurus) juga mengikat untuk bagian sekutu-sekutu lainnya,” kemudian dapat

disimpulkan bahwa wujud/manifestasi dari pengurusan ini adalah kapasitas mengikat persekutuan dengan

pihak ketiga. Dalam hal ini, berarti Randy sebagai pengurus mempunyai kapasitas demikian.

Masalahnya, yang menjalankan kewenangan ini adalah bukan Randy melainkan A. A dalam hal ini kapasitasnya

bukan sebagai sekutu dari persekutuan antara Randy dengan B, C dan D tetapi hanya sebagai “teman” dari

Randy. Dalam soal kasus pertama, di mana A memecat karyawan persekutuan Randy-B-C-D sehingga

membawa kerugian, A dalam hal ini dikonstruksikan sebagai “tanggungan” dari Randy, yang berarti jika A

melakukan perbuatan melawan hukum – dalam hal ini melakukan perbuatan pengurusan yang berakibat

kerugian bagi persekutuan Randy-B-C-D yang mana ia tidak mempunyai hak untuk melakukan pengurusan itu

– maka Randy dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini didasari pada Pasal 1367, yang berbunyi:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi

juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau

disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Selanjutnya, Pasal 1630 dalam konteks persekutuan perdata mengatur hal yang sama:

“Masing-masing sekutu diwajibkan memberikan ganti rugi kepada persekutuan tentang kerugian-

kerugian yang diderita oleh persekutuan yang disebabkan salahnya si sekutu …"

Kemudian, untuk soal kasus kedua, di mana tidak terjadi kerugian, tindakan pengurusan yang tidak seharusnya

yang dilakukan oleh A tidak dapat dikenakan dalil Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 dan

turunan-turunannya karena ada anasirnya yang tidak terpenuhi: adanya kerugian. Dalam hal ini, tindakan

pengurusan yang dilakukan oleh A juga adalah bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang, yaitu suatu

perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1358, yang mengatur:

“Pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1639 ayat (1), seperti yang dikemukakan sebelumnya, Randy dalam hal ini mempunyai

kewenangan untuk mewakili dan melakukan tindakan pengurusan, yang dijalankan oleh A, atas tanggungan

Randy jika terjadi kerugian.

Dapat disimpulkan dari dua pasal ini bahwa:

1) Tidak ada kewajiban memberikan upah dari Persekutuan Perdata kepada A;

2) Berangkat dari konstruksi soal nomor 1 bahwa A bertindak sebagai “tanggungan” dari Randy, maka

pemeliharaan ini dapat juga diartikan sebagai tindakan pengurusan yang diselenggarakan oleh

Randy, hanya saja dilakukan oleh A;

3) Karena tidak ada kerugian yang terjadi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh A atas tanggungan

Randy adalah sejalan dengan Pasal 1639 yang menyatakan bahwa:

“Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang

diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan.”

11 Ini jawaban kelompok gw sendiri sih yang sebagian besar diriset sama Randy secara bertanggung jawab dan penuh dedikasi,

meskipun demikian apabila ada salah kata karena silap atau mungkin udah terlalu ngantuk gara-gara dilembur sampai jam

3 pagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya.




maka tidak ada permasalahan pertanggungjawaban perdata di sini

PENGANTAR PERSEROAN TERBATAS

28 Oktober 2015 – Wenny Setiawati

Orang asing sebagai pendiri PT bisa nggak?

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU PT, pada dasarnya bisa tapi harus cek UU Pasar Modal, cek PP nya disitu ada

daftar negatif investasi dimana masing-masing kategori ada limitnya, berapa max penanaman modal asing di

tiap kategori perusahaan, misalnya bank, asuransi, rumah sakit, dsb.

Badan hukum asing sebagai pendiri?

Kalau induk perusahaannya isinya pemegang saham asing, maka anak perusahaan dibawahnya ikut menjadi

perusahaan asing kah? >> mengacu ke UU PMA (Penanaman Modal Asing)

Australia >> kalau ada induk perusahaan isinya asing, maka anak perusahaan dibawahnya semuanya ikut

dianggap sebagai perusahaan asing. Indonesia bagaimana pengaturannya?

TATA CARA PENDIRIAN PT

Persyaratan awal >> Ada perjanjian yang dituangkan ke dalam akta notaris (anggaran dasar & keterangan

lainnya)

Anggaran Dasar >> nama dan tempat kedudukan

- Penyebab banyak yang menggunakan virtual office >> nggak perlu bayar pajak dan murah

- Setiap pengajuan nama PT berdasarkan keputusan menteri, maka akan dikenakan biaya >> Nama

Pengajuan, tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU PT

Anggaran Dasar, ketentuannya ada di Pasal 15 UU PT

Dalam menentukan AD boleh-boleh saja menentukan selain yang diatur UU, asalkan tidak bertentangan

dengan UU PT

PROSEDUR PENDAFTARAN

Sisminbakum >> Format Isian Akta Notaris, pokoknya semuanya yang bisa ngurus notaris, cek websitenya,

ngetag nama, bayar sana sini, dsb

BUMN atau BUMD?

Lihat dari kepemilikan modalnya, siapa yang punya?

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki

oleh Negara Republik Indonesia. Jenis-jenis BUMN:12

- Perusahaan Perseroan (Persero), contoh: PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN

- Perusahaan Umum (Perum), contoh: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum

Perhutanan

- Perusahan Jawatan (Perjan), contoh: Perjan Kereta Api >> sekarang udah jadi PT. KAI

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya

sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Contoh: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bagaimana bila setelah pendirian pemegang saham kurang dari 2 orang?

Pasal 7 ayat (5) dan Pasal (6) UU PT dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan sebagian sahamnya ke

orang lain. Lewat jangka waktu nggak dialihkan berarti pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi

terhadap perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, perseroan dapat dibubarkan oleh

pengadilan.

12 Ini masih pakai peraturan yang lama, sekarang kebanyakan udah jadi PT semua




Apakah penyetoran saham oleh pendiri bisa berupa kontrak atau perbuatan hukum?

Nggak tauuuu

Apakah perbuatan hukum calon pendiri mengikat PT?

Perhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 UU PT

Pasal 13 >> masih dalam bentuk perjanjian, tanggung jawabnya pribadi >> tapi bahkan belum bisa dikatakan

PP karena memang belum ada perjanjiannya, semuanya masih dalam bentuk perorangan >> sehingga belum

ada hubungan hukum diantara calon pendiri

Pertanggung jawaban Persekutuan Perdata = pribadi, yang lain bisa ikutan kalau ada kuasa sebelum dilakukan

perbuatan hukum, atau sudah mendapatkan kenikmatan setelah perbuatan hukum terjadi. Pembagiannya

proporsional sesuai dengan inbrengnya.

Pasal 14 >> sudah didaftarkan tapi menunggu pengesahan, ada nama bersama, mirip kayak firma, tanggung

jawabnya tanggung renteng >> tapi apakah ini memang firma? Bukan, karena harus dengan persetujuan para

sekutu lainnya, firma nggak butuh persetujuan udah bisa mewakili. Kalau butuh persetujuan berarti bentuknya

masih Persekutuan Perdata

Yang membedakan antara Pasal 13 ke 14 >> ada AD nya

Kenapa pertanggung jawabannya berbeda? Padahal bentuknya juga belum badan hukum?

Pasal 14 dengan adanya nama bersama sudah menunjukkan adanya hubungan para sekutu, sehingga

pertanggung jawabannya pun berbeda dengan Pasal 13 di mana pelakunya calon pendiri, sedangkan Pasal 14

pelakunya pendiri. Keduanya melakukan perbuatan hukum untuk perseroan

Kalau udah ngomong pendiri, berarti udah punya legal basis untuk disebut pendiri. Legal basisnya apa? Akta

pendirian yang menyebutkan kalau si X ini adalah pendiri. RUPS yang menentukan apakah akan

mengambil tanggung jawab perbuatan calon pendiri atau menolaknya >> karena masih sebatas tanggung

jawab sendiri (sebelum ada AD)

Kalau ada lagi katakanlah Z membuat aplikasi game, mematenkan aplikasi gamenya, lalu dia membuat suatu

PT dan ingin membuat supaya copyrightnya atas nama PT yang ia buat? Ya nggak masalah.

Kapan perseroan memperoleh status badan hukum?

Saat ditetapkan oleh Kemenkuham, Pasal 7 ayat (4) UU PT “Perseroan memperoleh status badan hukum pada

tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

Bagaimana dengan perbuatan hukum atas nama perseroan sebelum PT berstatus badan hukum?

Ini yang antara Pasal 13-14 pokoknya, baca sendiri aja diatas panjang perdebatannya. Intinya adalah

bagaimana memisahkan perbuatan calon pendiri pada saat masih di lingkup Pasal 13 (pribadi) dan saat sudah

di lingkup Pasal 14 (sudah ada nama bersama)

TUGAS HOP CARI INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN GLOBAL

Holdingsnya, pendirinya, BOC, BOD, usahanya apa, segala identitas tentang perusahaannya. Kalau punya

saham disini disitu, dsb. – 2 minggu lagi dikumpulkan

ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

4 November 2015 – Yetty Komalasari Dewi




MENGAPA DIBAGI MENJADI 3 CORPORATE ACTION SEPERTI DIATAS?

Berdasarkan kuorum dan voting rights nya karena setiap corporate action wajib disetujui oleh RUPS. Legal

basisnya apa? Dari ketentuan kuorum dan voting rights, 1/2, 2/3, 3/4, lihat pasal berapa. Karena dampaknya

beda dari yang biasa sampai sangat penting maka batas kuorumnya pun berbeda-beda.

Pengangkatan direktur, pemberhentian komisaris, ganti anggota direksi, semuanya masuk ke tindakan PT yang

biasa

PROSES PENDIRIAN PT Pasal 7 - Pasal 30 UU PT

1. AP/AD, PT ABC, Akta Notaris, Pemodal A dan B (minimal) ketemu

2. Pengesahan Menteri, PT = BH, dokumennya butuh Salinan AP + SK Domisili, NPWP, Rekening, Bukti

Setor

3. Daftar Perseroan Menteri (Pasal 29)

4. Pengumuman TBN-RI Menteri

Sewaktu masih di tahap 1 ada kemungkinan perubahan AD, atau waktu lagi disubmit di tahap 2 (tapi belum

disahkan) bisa ada perubahan AD, atau malah setelah disahkan ada perubahan AD. Sequencenya ini penting

karena beda tahap beda legal basisnya.

APA YANG DIANGGAP SEBAGAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR?

Pasal 15 ayat (1) UU PT setidaknya AD memuat 9 hal dari huruf (a) sampai (i), Pengaturan mengenai

perubahan AD ada di Pasal 21 UU PT

AD memuat setidaknya:

a. Nama dan kedudukan perseroan

b. Maksud, tujuan, kegiatan

c. Jangka waktu

d. Permodalan

e. Saham, klasifikasi, nilai nominal

f. Nama jabatan dan jumlah direksi dan dewan komisaris

g. Tempat dan tatacara RUPS

h. Tatacara angkat dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris

i. Tatacara bagi laba dan deviden

FUNGSI AD?

Sumber Kewenangan

Tindakan PT

Sangat PentingMerger/Akuisisi |

Pailit | Likuidasi |

Pembubaran

Penting Perubahan AD

Biasa Umum




- PT (Pasal 18, 4, 2 UU PT)

- Organ PT (Pasal 94 A-D, 111 A-K, 75 ayat (1))

PERUBAHAN AD YANG BUTUH PERSETUJUAN MENTERI

Pasal 21 ayat 2 UU PT

a. Nama perseroan

b. Domisili

c. Maksud, tujuan, kegiatan

d. Jangka waktu berdirinya PT

e. Besarnya modal dasar

f. Pengurangan modal Ditempatkan dan disetor dan/atau

g. Status perseroan dari tertutup menjadi terbuka, vice versa

Mengapa butuh persetujuan menteri?

Hubungannya dengan jangka waktu >> PT kan Badan Hukum >> subjek hukum >> ada jangka waktunya

misal 20 tahun. Kalau sudah lewat ya dia nggap jadi Badan Hukum >> bukan subjek hukum lagi >> tindakan

hukumnya tidak sah >> maka perlu persetujuan lagi.13

Modal dasar adalah modal yang ditentukan saat pertama kali memohon persetujuan sebagai Badan Hukum,

dari situ lah ada rasio modal. Konsekuensinya muncul di modal ditempatkan dan modal disetor. Mengapa

harus disetujui? Karena sebelumnya banyak PT bohongan >> historical background

Menteri tidak setuju jika

a. Bertentangan dengan tatacara perubahan AD

b. Isi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan

c. Kreditor keberatan atas penurunan modal

PERUBAHAN AD YANG BUTUH PEMBERITAHUAN MENTERI

- Pemegang saham

- Susunan dewan direksi dan dewan komisaris

- Klasifikasi saham

TATA CARA PERUBAHAN AD

1. RUPS >> agenda, kuorum, dan voting

2. Dinyatakan dengan Akta Notais (Jika PKR harus dibuat dalam BA >> max. 30 hari)

3. Ajukan permohonan persetujuan/pemberitahuan kepada Menteri >> max. 30 hari

Kalau lewat 30 hari bagaimana? Gugur. Kalau mau tetap diubah? >> RUPS lagi, ulang dari awal

Mekanisme itu formalitas, tatacara, kalau tidak terpenuhi = tidak berlaku

Perubahan Perpanjangan Jangka Waktu PT >> diajukan 60 hari sebelum jangka waktu berakhir

Perubahan Status PT Tertutup menjadi Terbuka >> diajukan 30 hari setelah kriteria terpenuhi (300 pemegang

saham, modal disetor 3M, dsb)

Kapan perubahan AD efektif berlaku?

- Putusan Persetujuan Menteri diterbitkan, Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri diterbitkan (Pasal

23 UU PT)

- Pengajuan Pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM, Pelaksanaan Penawaran Umum (Pasal 25 UU PT)

Terbuka bisa sengaja (IPO) atau tidak sengaja (ngurusnya bener lalu pemegang sahamnya banyak sampai

memenuhi 300 orang dan modal disetor 3M lebih)

- Tanggal Persetujuan Menteri, Tanggal kemudian dalam Persetujuan Menteri, Tanggal Pemberitahuan

(Pasal 26 UU PT)

13 Catatannya adalah bahwa jangka waktu bisa terbatas, bisa tidak terbatas, tapi harus dituliskan di AD nya.




PERUBAHAN AD DAN PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM

Dalam UU PT tidak ada minority shareholder

Pemegang Saham berhak meminta PT untuk membeli sahamnya jika tidak menyetujui tindakan PT yang

merugikan berupa (Pasal 62 UU PT)

a. Perubahan AD

b. Pengalihan/Penjaminan aset PT

c. MKAP

MODAL & SAHAM

Pasal 31 – Pasal 62 UU PT

Pengertian >> jumalh dana yang dibayarkan ke dalma kas PT sesuai dengan nilai nominal saham

Jenisnya

Modal Dasar14 – Authorized Capital

Modal Ditempatkan15 – Issued Capital

Modal Disetor16 – Paid Up Capital (Pasal 33 ayat (1) UU PT)

Rasio Modal

Modal Dasar minimum 50 juta, yang 25% nya ditempatkan dan disetorkan

Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UU PT)

Bentuk Setoran Modal

Uang >> dibayarkan ke rekening PT, dapat bukti penyetoran yang sah dari bank

Bentuk lain (benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan telah diterima

oleh PT) >> dinilai oleh pasar atau perusahaan penilai (untuk benda tidak bergerak harus diumumkan)

Perbedaan Sekutu Komandit (CV) dan Pemegang Saham (PT)

Sekutu Komandit >> hanya punya financial rights tanpa adanya management rights

Pemegang Saham >> memiliki financial rights dan management rights (saat RUPS)

SAHAM

Adalah benda bergerak dan memberikan hak17 kepada pemiliknya untuk:

- Hadir dan vote dalam RUPS

- Terima deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi

- Hak-hak lainnya

-

Jenis Saham >> atas nama

Pemegang Saham mendapatkan bukti kepemilikan saham >> sertifikat saham (atau bukti lainnya), dalam UU

PT tidak ada minority shareholder

Klasifikasi Saham

- Saham biasa

- Saham dengan hak suara/tanpa hak suara

- Saham prioritas, saham preferen

UU PT melarang kepemilikan saham oleh PT >> Penjelasan Pasal 36 UU PT

TATA CARA PERALIHAN SAHAM

14 Yang ada di AD, katakanlah 1T. 15 Sebesar 25% dari modal dasar, katakanlah 250M dari 1T modal dasar diatas 16 Sebesar seluruh modal ditempatkan wajib disetorkan, jadi 250M harus disetor semua 17 Hak-hak tersebut tidak dapat dibagi




Intinya harus ada akta, dan AD menentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai peraturan (Pasal 5 UU

PT)

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara dan prosedur (Pasal 56 UU PT)

a. Akta pemindahan (notariil atau di bawah tangan)

b. Akta pemindahan atau salinan disampaikan secara tertulis ke PT

c. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus

d. Direksi memberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lmabat 30 hari

sejak tanggal pencatatan pemindahan

Jika pemberitauan belum dilakukan, menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan

AD menentukan persyaratan pemindahan hak atas saham (Pasal 57 ayat (1) dan 59 UU PT)

a. Menawarkan lebih dahulu kepada pemegang saham lain klasifikasi sama – 1x

b. Persetujuan organ lain paling lama 90 hari, jika tidak menjawab dianggap ok

c. Persetujuan instansi berwenang

Saham dapat digadaikan atau difidusiakan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus,

hak suara tetap pada pemegang saham (Pasal 60 ayat (3) dan (4))

PENAMBAHAN MODAL

(Pasal 41-43 UU PT)

RUPS, minimal 1/2 kuorum, 1/2 vote

Pengubahan AD cukup pemberitahuan ke menteri

PENGURANGAN MODAL

(Pasal 44-47 UU PT)

RUPS, minimal 2/3 kuorum, 2/3 vote

Pengubahan AD harus dengan persetujuan menteri

Mengapa berbeda? >> cari tau sendiri yeyey, males nyarinya

MENGAPA UU PT MELARANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PT?

Kalau PT sebagai subjek hukum pastilah boleh memiliki saham PT lain kan? Boleh, tetapi konteksnya bukan itu.

Karena PT memiliki saham yang diterbitkannya sendiri. Lantas mengapa tidak boleh? Baca penjelasan Pasal

36 ayat (1) UU PT

Logikanya PT jual saham ke pihak lain biar ada duit masuk. Kalau beli sahamnya sendiri kan nggak ada duit

masuk, atau duit sekedar muter antara PT satu dan lainnya. Tapi di beberapa situasi boleh, diatur di ayat (2)

nya.

Mengapa saham yang dikuasai PT dari buy back, peralihan karena hukum, hibah/hibah wasiat, tidak

memiliki voting rights dan financial rights?

Lupa nih, udah ngantuk

Bagaimana cara membagi deviden kepada pemegang saham?

Cek bagian penggunaan laba Pasal 70-71 UU PT

MODAL DAN SAHAM PERSEROAN

11 November 2015 - Wenny Setiawati

Penyetoran bagi kreditor




Tidak dapat menggunakan hak tagih sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham kecualit

disetujui RUPS, artinya HMETD18 dilepaskan

Dapat dikompensasi apabila Perseroan telah menerima uang atau benda berwujud atau tidak berwujud yang

dapat dinilai dengan uang

Syarat melakukan debt to equity swap >> persetujuan RUPS

Misal Modal Dasar PT 500 juta, Modal Ditempatkan 200 juta, Modal Disetor 200 juta

Kemudian PT berhutang kepada kreditor sebesar 200 juta.

Bagaimana cara debt to equity swap?

Modal Dasar >> angan-angan pendiri PT

Modal Ditempatkan >> ini modal yang sebenarnya

BUY BACK

Hak PT membeli kembali sahamnya sendiri dari pemegang sahamnya. Tujuannya untuk mendapatkan kembali

kepemilikannya atas PT tersebut. Ketika PT melakukan buyback = memperkecil persentase saham yang

dipegang pemilik saham.

Saham buyback ada jangka waktunya, 3 tahun.19 Kalau melanggar bagaimana?

Aqua (Danone) sebelumnya tbk sekarang tertutup. Selama proses dari tbk menjadi tertutup ada proses buyback.

Alasannya kalau bentuk PT nya tertutup lebih ada kontrol penuh.

JENIS SAHAM

- Saham biasa (common stock)

- Saham preferen (preferred stock)

- Saham harta (treasury stock) >> dihasilkan dari buy back atau portepel20

- Saham kelas ganda (dual class stock) >> bisa saham dengan hak buy back dan hak preferen, bisa juga

dengan jenis saham yang lain. PT bisa mengeluarkan saham biasa, saham biasa + rights21, saham +

warrant, dsb.22

- Golden Share? >> ada di BUMN, sahamnya hanya 1 lembar tapi punya hak penuh untuk melakukan

veto terhadap RUPS

Saham ada benda bergerak, bisa dijaminkan dengan fidusia.

DIREKSI DAN KOMISARIS

18 November 2015 – Rieke Savitri

Direksi >> Pasal 92 UU PT

Komisaris >> Pasal 108 UU PT

Misal usahanya perkebunan, maka kegiatan pengurusan sehari-hari di usaha perkebunan itulah yang

dikerjakan oleh direksi

Kalau usahanya plantation, terima pesanan membuat surat kabar, boleh nggak?

18 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kalau PT mengeluarkan saham baru maka harus ditawarkan ke pemegang saham PT

tersebut terlebih dahulu (pre-emptive rights) 19 Pasal 37 ayat (4) UU PT 20 Saham dari modal cadangan, disebut juga saham simpanan, misalnya MD 500 juta, MDT 200 juta, berarti portepelnya 300

juta 21 Hak tertentu, misalnya hak untuk membeli saham dalam harga tertentu sesuai dengan rightsnya, karena harga saham

fluktuatif tergantung kondisi pasar, dsb. 22 Tahu jenis saham ini itu dari mana? Lihat AD dari PT nya saja




Nggak bisa, meskipun akan menguntungkan tapi harus mengubah AD dulu karena tidak sesuai dengan

maksud dan tujuan usahanya yaitu plantation, kalau nanti ternyata rugi, direksi bisa bertanggung jawab secara

pribadi karena melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya

Apakah seseorang bisa bertindak sebagai direksi dan komisaris sekaligus?

Nggak bisa lah, masa mengawasi diri sendiri?

Kalau direksi dan komisarisnya ada hubungan suami istri boleh nggak?

Saat melakukan perkawinan timbul harta bersama, di mata hukum mereka adalah 1 subjek yang sama. Tetapi

kalau sudah ada kontrak pra-perkawinan sebenarnya boleh saja asalkan tetap mengacu pada tugasnya

berdasarkan AD karena bisa timbul subjektivitas.

Apabila direksi terdiri dari beberapa orang, dalam AD bisa diatur siapa yang berhak mewakili perseroan kepada

pihak ketiga.

Perbedaan nama direktur dan nama jabatan direktur >> Pasal 15 ayat (1) huruf f UU PT

- Nama direktur misalnya Adrianus Eryan

- Nama jabatan direktur misalnya Direktur Pemasaran

Mengubah nama jabatan tidak perlu persetujuan menteri, cukup diberitahukan saja

Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU PT >> Perubahan AD

Kuorum Perubahan AD? 2/3

SYARAT PENGANGKATAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Pasal 93 UU PT

Apakah PT bisa diangkat menjadi direksi atau komisaris?

Tidak bisa, karena yang disyaratkan adalah orang perseorangan

Apakah WNA bisa diangkat sebagai direksi atau komisaris di perusahaan yang tidak ada investasi

asingnya?

Bisa, asal semua syarat dipenuhi dan harus membuka ketentuan-ketentuan lainnya terutama pembatasan dari

departemen tenaga kerja, karena ada aturan tentang jabatan yang tidak boleh diduduki oleh WNA di bidang

ketenagakerjaan. Atau bahkan harus memperhatikan AD nya karena biasanya disyaratkan di poin pertama

yang bisa menjadi direksi atau komisaris adalah WNI

Kapan direksi dan komisaris efektif menjabat?

Pasal 94 ayat (6) UU PT kalau nggak ditentukan, pengangkatan berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS.

Meskipun biasanya diatur berlaku efektif sejak tanggal sekian dsb. yang penting harus ditegaskan.

Kalau ada direksi yang setelah RUPS ternyata diketahui tidak memenuhi syarat pengangkatan seorang

direksi bagaimana?

Pasal 95 ayat (1) dan (3) UU PT pengangkatannya batal demi hukum, kalau ternyata sudah melakukan

perbuatan hukum tertentu misalnya perjanjian utang dengan bank, maka perjanjian tersebut tetap mengikat

perseroan

Dalam menentukan gaji dan haknya, apakah direksi dan komisaris tunduk pada UU Ketenagakerjaan?

Berlaku kah?




Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UU PT gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan

RUPS. Sehingga antara direksi dan komisaris tidak ada hubungan kerja tapi fiduciary duty23 yang memberi gaji

ya RUPS, sehingga direksi dan komisaris tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan. (Kalau buruh kan ada

perjanjian perjanjian kerja)

Dalam konsep fiduciary duty, seorang direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organ perseroan

lainnya, baik rapat umum pemegang saham ataupun dewan komisaris, apalagi pemegang saham >> lihat

ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan dengan ketentuan anggaran dasar.”

Ada anak direktur bank yang melakukan proyek pengadaan kursi di FHUI. Diberi pinjaman, tapi

kemudian ternyata kursi yang dipesan tidak sesuai sehingga timbul kerugian nggak bisa

mengembalikan uang yang dipinjam. Apakah direktur bisa dimintakan pertanggung jawaban secara

pribadi?

Bisa, karena Pasal 99 ayat (1) huruf b UU PT mengatur apabila ada konflik kepentingan, seharusnya si ayah

tidak dapat mewakili tindakan pengurusan terhadap anaknya sendiri, seharusnya yang mewakili ya direksi yang

lain.

Kalau mau tarik lebih jauh lagi, adanya konflik kepentingan harus dibuktikan. Hubungan keluarga tidak serta

merta menunjukkan konflik kepentingan, harus dilihat dari rasio-rasio perbuatannya apakah memang

menunjukkan demikian.

Tindakan seperti apa yang membutuhkan persetujuan RUPS?

Pasal 102 UU PT yaitu untuk segala tindakan yang

- Mengalihkan kekayaan perseroan

- Menjadikan jaminan utang kekayaann perseroan

Perbuatan hukum diatas tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam

perbuatan hukum tersebut beritikad baik

Pemberhentian direksi bagaimana?

Pasal 105 ayat (1) dan (2) UU PT direksi bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dan harus diberikan

kesempatan untuk membela diri. Bila direksinya sendiri yang mengundurkan diri maka setidaknya harus

mengajukan surat pengunduran diri H-30 sebelum benar-benar berhenti.

KULIAH UMUM

25 November 2015 – Kornelius Simanjuntak

Organ yang selalu ada yaitu direksi dan komisaris. Kalau mau nyari 2 itu di suatu PT pasti dapat. Tetapi kalau

mau bicara ke RUPS, dia tidak tersedia setiap saat. RUPS tidak dapat hadir dalam wujud direksi maupun

komisaris. Sebagai organ tertinggi, maka tidak boleh ada keputusan-keputusan lain yang menyimpangi RUPS.

RUPS harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur pada AD dan UU PT. Tidak setiap rapat yang

diadakan oleh pemegang saham menjadi RUPS.

Ada RUPS tahunan yang rutin, ada RUPS yang luar biasa, bisa kapan saja tergantung isu yang hendak dibahas

(misalnya kalau tiba-tiba mau merger, dsb)

RUPS tahunan biasanya ada hasilnya, misal laporan keuangan tahunan. Nanti hasilnya disebar ke seluruh

pemegang saham.

Asuransi kan mengelola dana dari masyarakat, laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik yang

diakui.

23 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengurus perseroan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas

dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip. Kedua prinsip itu adalah kepercayaan yang diberikan

perseroan dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian dari tindakan direksi




Pusing pala aing… ngantuk, ketiduran…

RUPS yang diatur pada Pasal 1 angka 4 UU PT adalah organ tertinggi yang berwenang untuk mengambil

keputusan

RUPS >> semu, tidak bisa dipegang dan diraba. Hadir saat ia diselenggarakan, badannya ada tapi tidak setiap

saat.

Kewenangan yg ada di RUPS tidak didelegasikan kepada organ perseroan yang lain (direksi/komisaris)

sehingga, keputusan yang dihasilkan dari RUPS tidak boleh bertentangan dengan hasil-hasil rapat lainnnya

Contoh: jika ada 5 orang pemegang saham dan rapat di Starbucks, itu RUPS atau bukan? BUKAN, hanyalah

pertemuan biasa, karena untuk dilangsungkannya RUPS harus dipenuhi beberapa syarat yang diatur dalam AD

dan atau UU PT

RUPS >> setiap pemegang saham memiliki hak yg sama untuk datang dan mempunyai hak suara sesuai

dengan saham yang Ia miliki

Ada 2 Macam RUPS

1. RUPS Tahunan (RUPS biasa) >> setiap tahun harus dilakukan

Agenda:

Pengurus, direksi, komisaris memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas

dalam menjalankan perseroan >> di dalam perseroan selama setahun menjalankan kegiatannya,

kepada semua pemegang saham

Jika ada laba ditentukan pembagiannya, bisa dibagikan atau dipupuk untuk menjadi modal perseroan

Harus ditentukan siapa yang akan melaksanakan audit perseroan tahun depan

- Indonesia >> dilaksanakan setelah penutupan pembukuan (pengeluaran dan pemasukan sejak

tanggal 1 Januari sampai 31 Desember) Badan independen yang melaksanakan penutupan

pembukuan (audit) adalah akunan publi

- Akuntan publik untuk melaksanakan audit dalam hal Asuransi atau Perbankan (mengelola dana

masyarakat) harus diakui oleh OJK

- Hasil dari audit ini bisa juga ditolak dengan alasan tertentu, dan terhadap hal ini bisa saja

direksi/komisaris diberhentikan karena dianggap tidak becus (?)

- UU PT >> RUPS tahunan harus dilaksanakan 6 bulan setelah dilaksanakan audit terhadap

pembukuan perseroan

2. RUPS Luar Biasa (RUPS LB atau RUPS Lainnya)

Agenda:

Seluruh hal, kecuali hal-hal yang dibicarakan dalam RUPS tahunan. Biasanya agendanya adalah

perubahan AD, perubahan bidang usaha, penggantian direksi/komisaris, dsb.

- Tempat >> di kantor atau diluar, namun harus di Indonesia (bagi PT di Indonesia)

- Bahasa >> Indonesia (jika bukan perseroan asing)

- Undangan >> 14 hari sebelum diselenggarakannya RUPS

Untuk kedua RUPS ini harus dibuat risalah rapatnya dan di tanda tangani oleh seseorang yang

mewakili seluruh pemegang saham

Tata tertib penyelenggaraan RUPS dibuat oleh direksi, dan yg menjadi president ceremony adalah presiden

direktur. Yang diatur biasanya adalah bagaimana pengambilan suara, bagaimana kuorum, bagaimana jika

terjadi voting, bagaimana jika ada yg abstain

Kuorum >> jumlah suara dan pemegang hak suara telah memenuhi jumlah tertentu sepanjang bukan

untuk penggantian AD/perubahan jenis usaha/status perseroan/tidak merger maka ketentuannya

sama >> Pasal 89 UU PT

Boleh diselenggarakan dengan sirkeler (dengan surat) kepada semua pemegang saham, jika ingin

pengambilan keputusan (Pasal 91 UU PT) >> mengatasi permasalahan jika para pemegang saham

sibuk




UU PT tidak mengatur batasan mengenai hal-hal yg dapat diputuskan menggunakan sirkeler

Dalam penyelenggaraan RUPS, prosedur dan tatacara harus melihat AD dan UU PT >> berlaku lex specialis

derogat legi generalis >> jika sudah ada diatur di AD maka itu yang berlaku, jika tidak ada ketentuan di AD

baru liat UU PT

Tata cara penyelenggaran RUPS harus dibuat undangan tertulis dan dikirim melalui pos, untuk pereseroan

biasa (bukan publik atau tidak listed di pasar modal). Maksud dari dikirim surat tercatat >> agar terdapat

kepastian bahwa surat tresebut sampai kepada orang yg diundang. Jika memang tidak sampai nantinya surat

tersebut akan kembali kepada si pengirim. Jika pemegang saham tidak terlalu banyak maka dapat diantar

dengan kurir sendiri.

Bagaimana dgn perseroan publik? Karena jumlah pemegang sahamnya pastilah sangat banyak?

Harus diumumkan atau dibuat undangan yang dipublikasikan atau dimuat dalam surat harian surat kabar.

Mengapa diharian umum? Karena asumsinya bila dimuat di surat kabar harian umum, asas publisitas telah

dipenuhi sehingga semua pemegang saham dapat mengetahui.

Jika orang tersebut tidak baca koran dan tidak tahu bahwa ada RUPS? Bisakah dia mengajukan

gugatan?

TIDAK BISA, karena UU mengatakan jika sudah dimuat di harian umum maka sama dengan undangan yg

dikirim satu-persatu

Proses pengesahan AD, tahap terakhirnya adalah pengumuman di berita negara. Perbedaan dimuat dan

diumumkan di berita negara?

Jika telah diumumkan, maka PT tersebut telah menjadi Badan Hukum dan tidak ada alasan bahwa orang tidak

tahu akan hal tersebut. Sedangkan, jika tidak diumumkan, tidak dapat diketahui siapa direksinya dan termasuk

sebagai perseroan yang disembunyikan.

14 hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS yang diundang adalah para pemegang saham dan yang

mengundang adalah direksi dalam situasi normal

- Direksi >> eksekutif yang bekerja sehari-hari

- Komisaris >> pengawas yang mesti bekerja sehari-sehari

Apabila direksi tidak menyelenggarakan RUPS, apakah bisa tetap terjadi RUPS?

BISA dalam hal ada 2 direksi, akan ditentukan dirut begitu juga dalam hal komisaris. Si A bisa minta komisaris

bahwa direksi tidak mau bikin, lalu jika komisaris tidak ingin juga maka A dapat minta ke pengadilan agar

dinyatakan suatau penetapan agar dilang. RUPS.

Tempat dilangsungkannya adalah tempat dimana PT berada atau boleh juga di luar kantor jik ada

kesepakatan (tapi untuk PT Indonesia nggak boleh melangsungkan RUPS di luar negeri)

TUGAS AKHIR

1. Mencari putusan pengadilan yang inkracht tentang tanggung jawab direksi maupun komisaris,

putusan boleh pidana maupun perdata, dan antara tahun 2007-2015.

MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI

3 Desember 2015 – Prof. Felix Oentoeng Soebagjo

Yeay cabut waktu kuliah ini :3

Dijelasin ulang sama Mba Wenny di kuliah selanjutnya~

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN




10 Desember 2015 – Wenny Setiawati

Ini yang sebenarnya dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan24 ada 4 cara:

- Penggabungan >> merger25

- Peleburan >> amalgamation/consolidation

- Pengambilalihan >> acquisition

- Pemisahan >> spin off/demerger/splitsing/hive off

Semuanya tanpa likuidasi26 terlebih dahulu, ingat restrukturisasi nggak ada likuidasinya

PROSES

1. Direksi menyusun rancangan merger

2. Rancangan merger mendapat persetujuan komisaris

3. Pengumuman ringkasan rancangan merger

4. Mendapat persetujuan RUPS dan instansi terkait27

5. Akta penggabungan perseroan

6. Persetujuan menteri/pemberitahuan menteri/tanpa perubahan AD28

7. Daftar perusahaan dan TBN

8. Direksi mengumumkan hasil merger di surat kabar

Logika Dibalik Merger

Perusahaan A punya pasar luas tapi teknologi biasa saja, Perusahaan B punya teknologi maju tapi pasarnya

biasa aja. Kalau A dan B mau merger, katakanlah dari sudut pandang B. Maka Perusahaan B akan mengambil

orang-orang marketing Perusahaan A (ini dalam konteks bargain). Sebaliknya Perusahaan A akan mengambil

orang-orang ristek dari Perusahaan B, vice versa

Rancangan Penggabungan >> Pasal 123 ayat (2) UU PT

Kapan Penggabungan Efektif? >> Pasal 26 UU PT

Sejak akta penggabungan dibuat, lihat transaksinya, proses yang berjalan, legal standingnya bagaimana, lalu

persyaratannya apa saja

Mengapa kalau peleburan harus ada pengesahan dari menteri?

Karena yang timbul adalah badan hukum baru, sementara badan hukum PT sebelumnya (yang meleburkan

diri) bubar semua

Kapan peleburan efektif?

- Keputusan Menteri mengenai pengesahan perseroan baru hasil peleburan

- Kapan perseroan…

- Blabla lost…

Pengambilalihan Melalui Direksi

1. Penyampaian maksud oleh pihak pengakuisisi ke direksi yang akan diakuisisi

2. Direksi dari pengakuisisi dan yang diakuisisi menyusun rancangan pengambilalihan

3. Pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan

24 Restrukturisasi dapat menghilangkan perseroan, hilang juga status badan hukumnya. Pembubaran secara umum berarti

disertai likuidasi (pemberasan), tapi kalau pembubaran akibat restrukturisasi maka tidak ada likuidasi 25 Kalau di common law hanya dikenal merger saja 26 Dalam konteks restrukturisasi, likuidasi berarti pemberesan, pengembalian saham (karena PT nya bubar) 27 Contoh KPPU untuk persaingan usahanya, OJK untuk bagian keuangan dan perbankannya, dsb. 28 Bisa saja terjadi perubahan AD yang butuh persetujuan menteri, bisa saja hanya sekedar memberitahukan ke menteri, tapi

mungkin juga tanpa perubahan AD sama sekali >> misal dalam kondisi Perusahaan A punya banyak utang tapi SDM nya

bagus, dilunasi semuanya oleh Perusahaan B, mengubah AD nggak? Tergantung dibayar lunas atau nggak? Kalau dibayar

lunas berarti ada pengurangan terhadap modal ditempatkannya.




4. Mendapat persetujuan RUPS dan instansi terkait

5. Akta pengambilalihan

6. Pemberitahuan ke menteri tentang perubahan anggaran dasar

Penting Untuk Diperhatikan

MERGER A + B = A atau B

KONSOLIDASI A + B = C

AKUISISI A + B = A + B

Merger ada salah satu perusahaan yang tetap hidup sementara satunya bubar, perusahaan yang

menggabungkan diri bubar, yang menerima penggabungan tetap ada

Konsolidasi keduanya bubar, yang ada PT baru, maka prosesnya adalah pendirian PT yang baru

Akusisi beda, badan hukumnya tetap hidup keduanya, yang beda adalah kontrol atau pengendaliannya, ada 2

macam kontrol:

- Mengendalikan PT melalui kepemilikan saham yang besar

- Kalau bisa mengendalikan arah PT melalui hak lain, semisal pemegang saham preferen yang cukup

besar, maka tetap pengendali29, atau kuasai pabriknya, kita beli lalu sewakan ke PT yang bersangkutan,

kalau kita tutup pabriknya kan jadi nggak bisa beroperasi PT nya, sama saja pengendali.

Ada berapa cara untuk melakukan pengambilalihan? >> Pasal 125 UU PT

Ada 2 cara, melalui direksi atau pemegang saham, mana yang hostile takeover30 >> bukan approval direksi

yang penting, tapi approval dari pemegang saham yang lain. Hostilenya ada bila pengambilalihan melalui

approach ke pemegang saham yang lain31

Friendly take over? Hostile take over? Reverse take over? >> cari tahu sendiri~

Upaya Pemegang Saham

- Pemegang saham yang tidak setuju terhadap RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan, hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga

wajar

- Perhatikan Pasal 62 v. Pasal 162 v. Pasal 61

Kalau mengalami kerugian atas dasar restrukturisasi, hanya dapat meminta supaya sahamnya di buy back,

meskipun tidak menyelesaikan masalah. Opression >> tindakan yang dilakukan (baik oleh direksi maupun

pemegang saham) untuk mendiskriminasi atau menindas32

Reverse Merger atau Backdoor Listing

AMEX yang mendefinisikan backdoor listing sebagai suatu rencana akuisisi, merger, atau konsolidasi, yang

menyebabkan suatu perusahaan yang tercatat di bursa diambil alih oleh suatu perusahaan yang tidak tercatat

di bursa.

Supaya suatu perusahaan bisa go public di bursa saham musti IPO >> Initial Public Offering

“Kalau hasil dari Freeport masuk ke pemerintah dan dikelola dengan baik, gratis biaya kuliah lo semua” – Wenny

Setiawati

29 Misal pegang 3 dari 5 pabrik suatu PT, bisa seenaknya bilang tutup aja pabrik yang gue pegang, selesai lah itu PT. Maka

itupun bisa dianggap sebagai pengendalian terhadap PT. 30 Pengambilalihan secara kejam atau jahat (?) literal translation 31 Butuh riset bruhhh, susah ini nyatetnya 32 Kalau di common law bisa dikembalikan ke kedudukan semula, misal setor 5M punya kepemilikan 30%, kalau modal dasar

naik jadi 100M kan tinggal punya kepemilikan 5% >> biasanya karena si pemegang saham 30% ini nggak dikasi tahu kalau

ada RUPS, tiba-tiba udah ada keputusan buat penambahan modal. Terkadang bukan mayoritas yang menindas minoritas,

tetapi minoritas yang menindas mayoritas.




“Perusahaan asuransi izinnya dicabut, eh ganti bidang usaha jadi konsultan atau malah minimarket, mereka

bilang sah-sah saja kan hanya izin usaha asuransinya yang dicabut. Padahal sedari awal mereka bikin izin usaha

kan buat asuransi, jadi ya tetep nggak boleh lah logikanya dimana??” – Wenny Setiawati

“Ntar lama-lama UI bikin PT nih, ganti bidang usaha dari pendidikan jadi MLM, lo semua yang jadi agennya” –

Wenny Setiawati

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT

10 Desember 2015 – Wenny Setiawati

Terjadinya Pembubaran PT

- Berdasarkan keputusan RUPS

- Berakhirnya jangka waktu PT

- Penetapan pengadilan

- Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga BHT, dan harta pailit perseroan tidak

cukup untuk membayar biaya kepailitan

- Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam ekadaan insolvensi

- Dicabutnya izin usaha perseroan sehingga perseroan wajib melakukan likuidasi

Apa yang terjadi ketika pembubaran?

- Wajib diikuti dengan likuidasi

- Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk pemberesan dalam rangka likuidasi

- Bagaimana kalau dilanggar? >> PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum lagi, kalau ada yang

melakukan perbuatan hukum ya tanggung jawab pribadi si organnya yang melakukan, bisa direksi,

komisaris, dsb.

Kalau dalam likuidasi ternyata kewajiban kreditur lebih besar maka dapat diajukan proses pailit. Likudasi

konteksnya hanyalah pemberesan aset saja sebenarnya. Tapi kalau perusahaannya punya utang lebih besar

maka pailit yang akan jalan. Proses pembubarannya akan melebur ke proses pailitnya tersebut.

Mengapa kita punya mekanisme pailit melalui pengadilan niaga?

Pada dasarnya menyeimbangkan kedudukan kreditur dan debitur

Kritik, saran, masukan, atau sekedar mau gosip, contact me

[email protected] / 085876391989

mailto:[email protected]

Documents

Hukum Organisasi Perusahaan - BEM FH UI 2017bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/diktat/hukum-organisasi... · Komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa