Aspek Hukum tentang Keamanan Pangan Dwi Jayanti 121000150 Agung Satrio121000173 Ris Erdima Purba 121000226 Fadlan Althfin 121000231 Nurul Safitri121000282 Dria Fahrunisa Lubis121000293 Mefri Deborah121000310 Jessi Fronika121000370 Nurul Husna121000463Anggota Kelompok

Kecukupan pangan merupakan hak azasi yang layak dipenuhi.Masalah pemenuhan kebutuhan pangan menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.Keamanan pangan menjadi penting artinya untuk mendapatkan pangan yang sehat dan aman.Belum semua orang bisa mendapatkan akses terhadap makanan yang aman.Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen.Keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan

Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pengertian PanganPangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Keamanan Pangan

Dasar HukumUU No.18, tahun 2012 tentang Pangan

PP No.28, tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Situasi Keamanan Pangan Global Produksi gandum global diperkirakan turun sebesar 2,9 persen, karena kurang baiknya produksi di Federasi Rusia, China dan India. Sebaliknya, untuk beras dan jagung mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,3 persen dan 2,2 persen. Kenaikan produksi jagung disebabkan karena kenaikan produksi di Brasil. Sedangkan untuk beras, akibat membaiknya prospek produksi padi di Asia, terutama China dan Thailand. Perkiraan konsumsi serealia tahun 2011/12 sedikit naik ketingkat 2.38 milliar ton, atau naik 2.1 persen dari tahun 2010/11. Sumber : http://www.bin.go.id/wawasan/detil/141/3/25/09/2012/hari-pangan-sedunia-ancaman-krisis-dalam-kemandirian-pangan-indonesia#sthash.ZHEhwvd7.dpuf

Situasi Keamanan Pangan Nasional Sampai saat ini, upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional melalui pencapaian swasembada pangan lima komoditas strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula, belum memperlihatkan hasil yang optimal. Situasi tersebut tercermin dalam tingkat ketersediaan beberapa pangan komoditas pangan domestik yang masih tergantung pada impor, yaitu kedelai sekitar 70 persen, gula sekitar 54 persen, dan daging sapi sekitar 20 persen. Untuk beras dan jagung, impornya tidak terlalu besar yaitu hanya sekitar 11 persen untuk jagung dan 5 persen untuk beras. Sumber : http://www.bin.go.id/wawasan/detil/141/3/25/09/2012/hari-pangan-sedunia-ancaman-krisis-dalam-kemandirian-pangan-indonesia#sthash.ZHEhwvd7.dpuf

Keamanan Pangan dan Gizi BurukDiare, sebagai salah satu gejala utama Penyakit Bawaan Makanan (PBM) dapat menyebabkan gizi buruk melalui mekanisme kehilangan cairan (dehidrasi) dan ketidakseimbangan cairan elektrolit tubuh selama diare berlangsung.

Angka diare yang tinggi dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa datang. Untuk itu masalah keamanan pangan merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dampak Penyakit Bawaan Makanan Terhadap Sosio-EkonomiBadan POM (2005) mengkalkulasikan kerugian yang ditimbulkan akibat masalah keamanan pangan selama tahun 2004, total kehilangan mencapai 6.7 miliar rupiah.

Di Amerika Serikat diperkirakan kerugian yang ditimbulkan akibat PBM tiap tahunnya mencapai 5 hingga 6 millar dollar.

Usaha Pemerintah dalam Melindungi Keamanan Pangan Kemasan Pangan

Pada dasarnya terdapat persyaratan-persyaratan yang dapat ditetapkan berkaitan dengan mutu kemasan sehubungan dengan keamanan pangan, diantaranya adalah Jenis bahan yang digunakan dan yang dilarang untuk kemasan pangan.Bahan tambahan yang diizinkan dan yang dilarang untuk kemasan panganCemaranResidu Migrasi

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2012

Mengamanatkan peraturan pengemasan berkaitan dengan keamanan pangan dalam rangka melindungi konsumen. Bagian ke VI pasal 82 - 85 membahas tentang kemasan bahan pangan, sedangkan bagian ke I pasal 96 - 103 membahas tentang pelabelan dan periklanan produk pangan.

PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG KEMASANPersyaratan khusus dalam pengemasan produk pangan mengacu pada peraturan internasional seperti FDA (USA), Uni Eropah, Jepang dan Malaysia.Amerika Serikat pemakaian plastik untuk kemasan pangan diarahkan oleh FDA.Perancis mensyaratkan bahwa plastik mesti inert dalam pengertian tidak merusak cita rasa makanan dan tidak beracun.Belanda memberikan toleransi maksimum 60 ppm migran ke dalam makanan atau 0.12 mg per cm2 permukaan plastik.Jepang mensyaratkan migrasi maksimum 30 ppm untuk aditif dan monomer yang tidak berbahaya, sedangkan untuk vinil klorida dan monomer/aditif lain yang peracunannya tinggi hanya 0.05 ppm atau kurang.CODEX Alimentarius Commission (CAC), yaitu suatu badan di bawah naungan Food and Agricultural Organization (FAO) dan World Healtd Organization (WHO) yang bertugas menangani standard bahan pangan. Standar yang dikeluarkan CAC ini digunakan sebagai acuan oleh World Trade Organization (WTO) dalam pelaksanaan persetujuan Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT).

Label Pangan Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999

Bagian Pertama

Pasal 2Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 3

Nama produk ; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia; tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Bagian Pertama

Pasal 5, 6, dan 7 Mengatur tentang keterangan yang tidak benar dan menyesatkanPasal 12 Nama produk; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

Bagian Kedua mengenai Bagian Utama Label

Pasal 13

Keterangan pada label pangan dibuat dengan teratur, tidak berdesakdesakan, jelas dan dapat mudah dibaca.Dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama label.

Pasal 43

Pada Label untuk Bahan Tambahan Pangan wajib dicantumkan tulisan Bahan Tambahan Pangan; nama golongan Bahan Tambahan Pangan; nama Bahan Tambahan Pangan, dan nomor kode internasional yang dimilikinya.

Bagian Kedua mengenai Bagian Utama Label

Iklan Pangan Setiap keterangan atau penyertaan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.

Diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999

Pasal 44Setiap Iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya. Pasal 45Setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan untuk diperdagangkan, dilarang memuat pernyataan dan atau keterangan yang tidak benar dan atau yang dapat menyesatkan dalam IklanPasal 47Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak.Pasal 58

Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman berkadar etanol (C2H5OH) lebih dari atau sma dengan 15 % (satu per seratus)

Tindakan AdministratifPeringatan secara tertulis;Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;Penghentian produksi untuk sementara waktu;Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan atau;Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

KESIMPULANSistem pangan nasional Indonesia harus terus dikembangkan mengikuti perkembangan peradaban manusia dan aneka tuntutannya.Kondisi keamanan pangan yang baik akan menghasilkan manusia yang lebih sehat, lebih produktif, menurunkan kasus-kasus penyakit asal pangan (foodborne disease) dan menurunkan beban biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kasus atau wabah penyakit asal pangan.Permasalahan penyakit yang disebabkan karena pangan 5 yang terkontaminasi merupakan salah satu permasalahan besar di dunia dan merupakan penyebab penting bagi penurunan produktivitas ekonomi (WHO, 1984).dasar hukum yang mengatur Keamanan Pangan, pemerintah telah menetapkan peraturan perundangan yaitu UU No.18, tahun 2012 tentang Pangan dan PP No.28, tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

SARANKeamanan pangan harus ditangani secara terpadu, melibatkan berbagai stakeholders; baik dari pemerintah, industri, dan konsumen.Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan mutu dan keamanan pangan adalah menyusun legislasi dan peraturan hukum di bidang pangan, memberikan masukan dan bimbingan pada industri pangan, memberikan pendidikan bagi masyarakat konsumen tentang pentingnya keamanan pangan, melakukan pengumpulan informasi dan penelitian di bidang keamanan pangan, dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang terkait dengan bidang kesehatan.

TERIMA KASIH

*