HUTANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/di PA TIGARAKSA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

AZHAR NASUTION

1110044200006

KONSENTRASI ADMINISTRASI KEPERDATAAN ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

(AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1435 H/2014 M

iv

KATA PENGANTAR

بسم هلل الر حمن الر حيم

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang

telah senantiasa memberikan rahmat yang berlimpah kepada penulis, sehingga

penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam

menyelesaikan skripsi ini. Dan shalawat beriring salam tidak lupa penulis

haturkan kepada junjungan besar kita Baginda Rasulullah SAW yang telah

membawa umatnya dari zaman kejahiliyahan ke zaman ketauhidan dan ilmu

pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi prasyarat kurikulum sarjana strata

satu (S-1) program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

beberapa pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara

lain : Kepada Yang Terhormat :

1. Dr. H. JM. Muslimin, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MH dan Hj. Rosdiana Nasrun, MA, Ketua

dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.

v

3. Dr. Hj. Mesraini, MA, Pembimbing yang telah banyak membantu

memberikan bimbingan, petunjuk, masukan serta kemudahan kepada

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Drs. H. Sanusi Nasution, BA (Papa) dan Hj. Netty Efrida (Mama) atas

segala doa, nasehat, dukungan dan kasih sayang yang tak ada hentinya

dicurahkan kepada penulis.

6. Abang, Kakak dan Adikku : M. Agussalim Nasution, Masrina Nasution,

M. Akhyar Nasution yang selalu memberikan kasih sayang serta motivasi

yang tak henti-hentinya kepada penulis dan Semua pihak yang telah

membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat

disebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, kritik dan koreksi yang

konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta, Februari 2014

Penulis

Azhar Nasution

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... i

LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN .........................................................................iii

KATA PENGANTAR .................................................................................. iv

DAFTAR ISI ................................................................................................. vi

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Pembatasan Masalah .................................................................. 6

C. Perumusan Masalah ................................................................... 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................. 7

E. Metodologi Penelitian ................................................................ 8

F. Study Review Terdahulu .......................................................... 10

G. Sistematika Penulisan ............................................................... 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian .................................................................................. 14

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian ................................. 14

2. Macam-Macam Perceraian ....................................................... 17

3. Alasan-Alasan Perceraian ......................................................... 22

4. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia .............. 24

B. Hutang ....................................................................................... 29

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hutang ...................................... 29

vii

2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang ............................................ 32

3. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Hutang .............................. 34

BAB III PUTUSAN PERMOHONAN CERAI

TALAK DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

A. Profil Pengadilan Agama Tigaraksa ......................................... 36

B. Duduk Perkara .......................................................................... 47

C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara ................. 51

BAB IV HUTANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Hutang Sebagai Alasan Perceraian Menurut Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia ............................................ 53

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam

Mengabulkan Perkara ............................................................... 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................... 62

B. Saran ......................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 65

viii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Perkara No: 2429/Pdt. G/2012/di PA TIGARAKSA

2. Surat Permohonan data/wawancara di Pengadilan

3. Keterangan telah melakukan pengambilan data/wawancara di Pengadilan

4. Permohonan Kesedian Menjadi Pembimbing Skripsi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai pedoman hidup manusia menuju kebahagiaan hakiki,

baik kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Islam memberikan berbagai petunjuk

dan aturan-aturan dalam mencapai kebahagiaan hidup. Dalam Al-Qur’an disebutkan

bahwa dalam perkawinan ada kebahagiaan (sakinah). Dari perkawinan itu diharapkan

akan dapat membentuk keluarga yang terdiri dari suami istri dalam rangka

mendapatkan keturunan, ketenteraman dan kedamaian.1

Memperhatikan pentingnya perkawinan menurut Al-Qur’an sebagaimana

dikemukakan di atas, maka sangat wajar jika masyarakat dan juga Pemerintah

menempatkan perkawinan ini sebagai urusan publik yang patut memperoleh perhatian

utama. Hal ini terbukti dari adanya praktik dan hukum yang mengatur perkawinan,

mulai dari hukum adat sampai dengan terbitnya Undang-Undang Perkawinan di

Indonesia, yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam UU Perkawinan ini

ditegaskan bahwa makna sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.2

1M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), h.92.

2R. Badri Bc. Hk. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan K.U.H.P.

(Surabaya: CV. Amin Surabaya, 1985), h. 86.

2

Kebahagiaan merupakan suatu tujuan perkawinan. Namun tidak setiap

manusia yang kawin dapat mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini kadang

menjadi sangat mahal karena mengingat bahwa kebahagiaan dalam perkawinan ini

membutuhkan komitmen, kesadaran, pengertian, kesepadanan (kafa'ah) dan berbagai

kualitas serta faktor-faktor yang sering kali bersifat laten dan sulit diidentifikasi.

Multi faktor yang mempengaruhi kebahagiaan juga menjadi faktor-faktor

yang dapat menyumbang bagi terjadinya disharmoni dalam keluarga. Secara garis

besar, faktor-faktor itu ada yang bersifat objektif dan ada pula yang bersifat subjektif.

Faktor-faktor yang bersifat objektif adalah faktor-faktor di luar kapasitas pribadi,

seperti faktor sosiologis, ekonomi, kultural dan semacamnya. Sedangkan faktor

subjektif mencakup antara lain kondisi biologis, psikologis dan juga keyakinan-

keyakinan primordial. Selain dua kategori faktor di atas, objektif dan subjektif ada

pula faktor hubungan atau faktor yang lebih merupakan persoalan bagaimana aspek-

aspek pribadi merespon aspek-aspek sosial, ekonomi dan kultural.

Sepasang suami istri memasuki bahtera rumah tangga mereka dengan sejuta

harapan. Terutama mewujudkan keutuhan keluarga yang diliputi dengan ketenangan

dan ketentraman. Keluarga yang terbebas dari segala bentuk keresahan, seperti

barangkali, pernah mereka alami sebelumnya. ketidakharmonisan keluarga dapat saja

timbul meskipun kedua belah pihak telah dibekali oleh pengalaman masa kecilnya

yang penuh dengan kesenangan. Namun perlu diingat, bahwa tingkat kematangan

keduanya masih perlu dipertanyakan. Apabila mereka telah mencapai tingkat

kematangan, dan telah merasakan pentingnya seorang pendamping, pastilah mereka

3

tidak akan terjebak ke dalam lembah pertikaian keluarga. Bahkan mereka, terutama

mempelai wanitanya, akan segera merasakan adanya kebebasan, ketenangan, dan

jalinan kasih sayang.3

Kendatipun banyak alasan objektif untuk terjadinya sebuah perceraian, namun

agama tetap saja memandang bahwa keutuhan keluarga, yakni tetap bersatunya

pasangan suami dan istri dalam ikatan perkawinan, lebih utama dan merupakan jalan

keluar yang lebih terhormat. Bahwa Islam memandang lebih baik mempertahankan

perkawinan daripada bercerai.

Melihat status perceraian, seperti di singgung di atas, sebetulnya

kedudukannya lebih pada situasi darurat (emergency). Selebihnya, ia mengandung

pengertian bahwa, perceraian dilakukan jika sudah menghadapi jalan buntu dan sama

sekali tidak ada jalan keluar yang lain.4

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak

meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan .

Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian

harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri .

Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal

3 Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, Perceraian salah siapa?, (Jakarta: PT Lentera

Basri Tama, 2001), hal.88.

4Sarlito Wirawan Sarwono, Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga, (Jakarta:

Pustaka Antara, 1996), hal. 150.

4

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan

yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:5

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang

sukar disembuhkan.

- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluar kemauannya.

- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat

setelah perkawinan berlangsung.

- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

- Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116

Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu: (a) suami melanggar

taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Jadi, seharusnya faktor “hutang” bukan menjadi suatu alasan perceraian, karena

dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat alasan perceraian

karena “hutang”.

5 Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, hal. 261.

5

Dalam kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa antara

Wahyudi (nama samaran) umur 45 tahun dengan Syahrina (nama samaran) umur 43

tahun, sang suami sebagai pemohon merasa sudah tidak mampu lagi menasihati

istrinya yang kerap kali berhutang kepada orang lain guna memenuhi gaya hidupnya

sehari-hari. Hal ini didasari karena banyaknya orang yang sering datang ke rumah

secara silih berganti guna menagih hutang kepada sang istri dan itu semua pada

awalnya di luar sepengetahuan sang suami yang memang sengaja ditutup-tutupi oleh

sang istri. Namun seiring berjalannya waktu semua itu diketahui oleh sang suami

yang merasa curiga dengan tingkah laku sang istri serta besarnya biaya pengeluaran

rumah tangga yang kerap kali diberikan namun tetap merasa kurang, sehingga pada

akhirnya diketahui bahwa uang yang selalu diberikan ternyata digunakan untuk

menutupi hutang-hutang yang jumlahnya mencapai ratusan juta.

Pemohon yang menikah dengan tergugat pada 17 Oktober 2008 dan

dikaruniai tiga orang anak, selama menikah kehidupan rumah tangga antara pemohon

dan termohon dalam keadaan rukun. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi,

diakui suami sebagai pemohon bahwa istrinya terlalu berlebihan dan boros dalam

melakukan pengeluaran biaya hidup, padahal itu semua dilakukan oleh istri guna

mengikuti gaya hidup yang terpengaruh dengan gaya hidup teman-temannya.

Perilaku boros dari pasangan dalam rumah tangga ketika menimbulkan rasa tidak

nyaman dari pasangan lainnya, tentunya dapat mengganggu keharmonisan bahtera

rumah tangga.

6

Dari permasalahan inilah kemudian penulis ingin mengadakan penelitian

tentang“HUTANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN” (Analisis Yurisprudensi

No: 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS di Pengadilan Agama Tigaraksa).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang telah diidentifikasi kadang-kadang sifatnya umum,

belum konkret dan spesifik. Apabila demikian yang terjadi, maka permasalahan

tersebut harus dipersempit agar konkret dan spesifik melalui pemecahan masalah

menjadi sub-sub masalah atau sederet pertanyaan yang relevan dengan

permasalahan pokoknya.6

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah tentang masalah

perceraian. Perceraian ini dibatasi pada perceraian disebabkan karena hutang yang

disidangkan di Pengadilan Agama Tigaraksa. Fokus penelitian ini adalah pada

putusan Perkara No. 2429/Pdt.G/2012/PA.TGRS.

2. Perumusan Masalah

Baik dalam fikih maupun dalam hukum positif tidak disebutkan hutang

sebagai alasan suatu perceraian. Kenyataan di lapangan ada putusan mengenai

perceraian karena hutang.

Penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

a. Mengapa hutang tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut

perundang-undangan di Indonesia?

6Bambang Sungguno, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 106-107.

7

b. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian dalam

perkara No. 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui mengapa hutang tidak dapat dijadikan sebagai alasan

perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia.

b. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara

perceraian dalam putusan No. 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

b. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para

hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara

perceraian karena hutang sebagai alasan perceraian.

c. Dari sisi ilmiah, skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi

penulis khususnya dan mahasiswa lainnya, serta masyarakat luas pada

umumnya terutama terkait perkara perceraian karena hutang sebagai alasan

perceraian.

8

D. Metodologi Penelitian,

Metodologi Penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang valid

dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah

ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk

sampai kepada putusannya.7 Maka dalam penelitian ini pendekatan kasus

digunakan untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk

memutus perkara khususnya Perkara No. 2429/Pdt.G/2012/PA.TGRS. Jadi, apa

yang terjadi dalam fakta dan kenyataan dalam persidangan bisa diketahui.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

yang bersifat pendekatan analisis yuridis, yaitu data yang diperoleh meliputi

salinan putusan No: 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS, dokumen pribadi dan lain-lain.

Kemudian menganalisa isi (conten analisa) putusan, untuk melihat sejauh mana

proses penyelesaian yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus

perceraian akibat hutang.

Ditinjau dari segi tipe penelitian hukum, penelitian ini juga termasuk jenis

penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian kepustakaan dilakukan

7Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), h.119.

9

dengan menggunakan buku-buku, kitab-kitab fiqih, perundang-undanganan, dan

Yurisprudensi yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Sumber Data8

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data pada dua

sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.9 Berikut ini tentang

pemaparan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu:

1) Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS.

2) Peraturan perundang-undangan tentang perceraian di Indonesia,

diantaranya: UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI).

b. Sumber sekunder yaitu berasal dari buku-buku, kitab-kitab fikih, artikel serta

sumber lain yang berkaitan dengan judul ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data, yaitu:

1) Studi dokumentasi untuk mengetahui data tentang alasan-alasan

perceraian, duduk perkara dan putusan hakim.

8Idealnya penulis menggunakan metode wawancara. Karena Hakim di Pengadilan Agama

tidak bersedia, jadi penulis tidak memakai metode tersebut.

9Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan R&D

(Bandung: Alfabeta, 2006), cet. ke-2, h. 308-309.

10

2) Studi pustaka (library research),10

untuk mendapatkan data tentang teori-

teori yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisa

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan mengumpulkan serta

menata secara sistematis berdasarkan pada konsep teori tentang perceraian karena

hutang dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi dokumentasi dan studi

pustaka sebagai upaya meningkatkan pemahaman penulis berkaitan dengan

pembahasan.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul selanjutnya diidentifikasi,

diolah dengan menggunakan pola deskriptif analitis.11

Lalu diuraikan secara

sistematis. Kemudian data dielaborasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan

perceraian.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan

"Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta 2012".12

10

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.50-

51.

11

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),

cet. XII, h. 178.

12

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,

Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta: Pusat Peningkatang dan Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), h. 32

11

E. Review Studi Terdahulu

Dari sekian banyak literatur skripsi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, penulis menemukan data yang berhubungan

dengan pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Penulis yang bernama Siska Trihandayani, dengan judul skripsi “Putusnya

Perkawinan Akibat Percobaan Pembunuhan"(Analisa Yurisprudensi Perkara No.

2341/Pdt.G/2009/PA JT di Pengadilan Jakarta Timur).” Tahun 2012. Penulis

skripsi ini mengurai tentang perceraian yang berawal dari percekcokan antara

kedua belah pihak sampai kepada ancaman percobaan pembunuhan. Karena pada

pasal 19 poin d disebutkan bahwa kala seorang istri tidak nyaman atau terancam

maka ia tidak bisa menjadikan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.

Selain pasal 19 poin d bisa juga pasal 116 poin f yaitu tidak akan bisa

menciptakan keluarga yang sakinah kalau perkawinan selalu mengalami

perselisihan dan pertengkaran. Pertimbangannya karena dalam UU perkawinan

yaitu tujuan awalnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan

warahmah. Jika dalam perkawinan tidak terbentuk seperti itu maka hal tersebut

tidak di namakan perkawinan. Maka hakim bisa menjadikan hal tersebut sebagai

dasar pertimbangan terjadi perceraian. Perbedaannya dengan skripsi saya adalah

bahwa menurut pasal 39 UU Perkawinan Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hutang

tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian, akan tetapi melihat akibat dari

12

hutang tersebut, sehingga muncul percekcokan antara kedua belah pihak yang

berujung kepada perceraian.

2. Kemudian Ratih Purnamasari, dengan judul skripsi"Perceraian Karena Korupsi"

(Analisa Putusan Perkara No. 21/Pdt.G/2009/PTA.JK di Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta) Tahun 2011. Penulis skripsi ini menguraikan tentang perceraian

yang disebabkan karena salah satu pihak melakukan korupsi sehingga

mengakibatkan kepada perceraian. Hal tersebut terjadi karena pengakuan dan

pembuktian juga keterangan saksi-saksi yang diperoleh dan fakta-fakta

menyangkut keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat. Selain itu adanya

keterlibatan tergugat terhadap kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK kemudian

diproses menurut hukum sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran terus-

menerus yang berakibat pada perceraian. Perbedaannya dengan skripsi saya

adalah, saya lebih menganalisis terhadap akibat hutang yang dilakukan oleh

termohon hingga ratusan juta rupiah, sehingga terjadi syiqoq dan berakhir kepada

perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis membagi

pembahasan dalam lima bab, yaitu:

BAB KESATU berisi, Pendahuluan yang terdiri atas uraian latar belakang

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian, studi review terdahulu serta sistematika penulisan.

13

BAB KEDUA berisi, Landasan teori yang terdiri atas pengertian dan dasar

hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, proses

penyelesaian perkara perceraian di Indonesia, pengertian dan dasar hukum hutang dan

hikmah disyariatkannya hutang.

BAB KETIGA berisi, Putusan permohonan cerai talak No.

2429/Pdt.G/2012/PA TGRS, yaitu: profil, duduk perkara dan pertimbangan hakim

mengabulkan perkara.

BAB KEEMPAT berisi, Hasil penelitian yang di peroleh di lapangan, yaitu

tentang hutang sebagai alasan perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara.

BAB KELIMA berisi, Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

14

BAB II

TEORI PERCERAIAN DAN HUTANG

A. Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Dalam ajaran Islam, perceraian bagaikan pintu darurat yang merupakan

jalan pintas untuk mengatasi kemelut rumah tangga, bila tidak ditemukan jalan

lain untuk mengatasinya. Dengan demikian, pada dasarnya, ajaran Islam tidak

menyukai terbukanya pintu darurat tersebut. Karena itu Allah Swt memandang

perceraian yang terjadi antara suami-istri sebagai perbuatan halal yang sangat

dimurkai-Nya.

Mengenai hukum perceraian ini, para ahli hukum Islam berbeda pendapat.

Pendapat yang paling bisa diterima akal dan konsisten dengan tujuan syariat yaitu

pendapat yang menyatakan bahwa perceraian hukumnya terlarang, kecuali dengan

alasan yang benar. Secara esensial bercerai itu berarti kufur terhadap nikmat

Allah, sedang kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap suatu nikmat adalah

haram. Jadi tidak halal bercerai kecuali karena keadaan darurat. Tetapi jika tidak

ada alasan, perceraian yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku

jahat kepada istri. Karena itu, perbuatan tersebut dibenci dan dilarang Islam.1

1 Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 317.

15

Dasar Hukum Perceraian

Mengenai dasar hukum perceraian, penulis akan mencantumkan ayat-ayat

Al-qur‟an serta Hadits yang menjadi landasan hukum perceraian antara lain:

Surat Al-baqarah ayat 229-230:

.

.

Artinya: “Perceraian (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi

dengan cara yang ma‟ruf atau menceraikan dengan cara yang baik tidak halal

bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka,

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum

Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh

isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah

orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami memperceraikannya (sesudah

perceraian yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia

kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang itu menceraikannya,

maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)

Mengetahui”. (Q.S Al-baqarah: 229-230).

Dalam surat At-thalaq ayat 1:

.

16

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu, maka hendaklah

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang

wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.

Itulah hukum-hukum Allah. Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim

terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan

sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Q.S At-thalaq: 1)

Selain ayat-ayat Al-qur‟an diatas ada pula hadits yang berkenaan dengan

dasar hukum perceraian. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu

Majah, sebagai berikut:

وسهم : أبعط انحالل إنى اهلل انطالق )رواي عه به عمر قبل: قبل رسم اهلل صهى اهلل عه

أبى داود(2

Artinya: “Dari Ibnu Umar, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesuatu

(perbuatan) halal yang paling di benci oleh Allah adalah perceraian

(perceraian)”. (HR. Ibnu Daud).

Karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa perceraian adalah

perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah, dan perceraian merupakan

alternatif terakhir atau sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala

bahtera kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhannya.3

2. Macam-Macam Perceraian

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ada tiga

macam, seperti yang tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

2 Abu Daud sulaiman bin al-„Asy‟ Asy, Sunan Abu Daud”, Mausu‟ah al-Hadis al-Syarif,

(Mesir: Global Islamic Sofware Company, 2000), hadis no. 1863. lihat juga, Jalal al-Din al-Syuyuthi,

al-Jami‟ al-chaghir (Bandung, al-Ma‟arif. Tt) Juz. I. h. 5.

3 Abu Daud sulaiman bin al-„Asy‟ Asy, Sunan,..., hal. 5.

17

Perkawinan dapat putus karena: 1. Kematian, 2. Perceraian dan 3. Atas keputusan

Pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini

kepada tiga golongan, yaitu: 4

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan

yang disebabkan oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri meninggal

dunia.5

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian tidak

menimbulkan banyak persoalan, apalagi kematian tersebut terjadi di hadapan

dan di tempat kediaman bersama, sehingga tidak ada masalah yang perlu

diperbincangkan lagi. Dengan meninggalnya salah seorang dari pasangan

suami istri, dengan sendirinya putuslah ikatan perkawinan. Pihak yang masih

hidup boleh menikah lagi bilamana persyaratan yang telah ditentukan oleh

ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.6

4 Suyuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. Ke- 5 (Jakarta: UI Press, 1986), h. 119.

5 Salim, HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 76.

6 Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia, (Bandung:

Rosda Karya, 1991), h. 194.

18

b. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan hubungan perkawinan dengan putusan

Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.7 Menurut pasal 114

Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena perceraian atau berdasarkan

gugatan perceraian.

Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami

dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam

dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian

atas kehendak suami berbeda dengan perceraian atas kehendak istri.

Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, sedangkan cerai atas

tuntutan istri disebut cerai gugat. 8

Cerai talak ini hanya khusus bagi yang beragama Islam, seperti

dirumuskan oleh pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 bahwa seorang suami yang

telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan

menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal

istrinya, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa

persetujuan, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud mencerai

7 Salim, HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis,..., h. 77.

8 H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Pustaka

Pelajar, 2000), cet. Ke-3, h. 206.

19

istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan

diadakan sidang untuk keperluan itu.9

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal

117, bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan

Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.10

Dari ketentuan di atas, dalam hubungan dan pelaksanaannya, jelas

bahwa pengajuan permohonan keinginan cerai itu harus dilakukan dengan

cara lisan atau tertulis (surat) ke Pengadilan Agama dengan maksud agar

Pengadilan Agama dapat mengabulkan izin cerai dan bisa mengucapkan ikrar

talak.11

Macam-macam cerai talak ada 5 (lima) macam, yaitu: (1) talak raj‟i ,

yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam

masa iddah; (2) talak ba‟in sugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan

tetapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun

dalam masa iddah; (3) talak ba‟in kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga

kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali

pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain

9 Muhammad Amin Suma, M.A., S.H., Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan

Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia,.., h. 357.

10

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,..., h. 141.

11

K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1978), cet. Ke-

5, h.37.

20

kemudian terjadi perceraian ba‟da al-dukhul dan habis masa iddahnya; (4)

talak sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan

terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut

dan (5) talak bid‟i, yaitu talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada

waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah

dicampuri pada waktu dalam keadaan suci tersebut. Para Ulama berbeda

pendapat tentang jatuh tidaknya talak bid‟i itu, yaitu :

1) Pendapat madzhab Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, Imam Maliki, dan Imam

Hanbali menyatakan bahwa talak bid‟i walaupun talaknya haram, tetapi

hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun sunnah untuk

merujuknya lagi. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan

Syafi‟i. Adapun menurut Imam Maliki hukum merujuknya justru wajib.

2) Segolongan Ulama yang lain berpendapat bahwa tidak sah, mereka

menolak memasukkan talak bid‟i dalam pengertian talak pada umumnya,

karena talak bid‟i bukan talak yang diijinkan oleh Allah SWT. Bahkan

diperintahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkannya.12

Mengenai pembagian perceraian tersebut di atas diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam dari pasal 118 sampai dengan 122.

Sedangkan cerai gugat adalah: perceraian yang disebabkan adanya

gugatan yang disampaikan oleh pihak istri ke Pengadilan.13

Cerai gugat yang

12

H.M.A. Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.240. 13

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis ,..., h. 77.

21

disampaikan oleh pihak istri kepada Pengadilan harus disertai dengan alasan-

alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan tuntutan perceraian.14

Alasan-alasan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116 KHI yang

akan diuraikan secara khusus pada sub bab tersendiri.

c. Perceraian Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah berakhirnya

perkawinan yang didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.15

Alasan-alasan yang dipergunakan dalam putusnya perkawinan

berdasarkan putusan pengadilan tidak terinci dan tertentu seperti alasan-alasan

perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 9 tahun

1975. Beberapa alasan yang dipergunakan antara lain: (a) alasan karena tidak

sanggup memberi nafkah, dan (b) alasan karena istri atau suami hilang tidak

tahu kemana perginya. Alasan yang benar-benar murni merupakan perceraian

yang berasal dari putusan Pengadilan adalah alasan pada poin kedua (b).

Menurut M. Yahya Harahap, secara teoritis Undang-Undang Nomor. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan menurut prinsip bahwa tidak ada suatu

perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (Van

rechtswegwnieti) sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat

diketahui dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana

14

Suyuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,..., h. 119.

15

Salim, HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis,..., h.77.

22

dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh

pengadilan. Apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap ini sangatlah

realistis, rasionya karena suatu perkawinan sudah dilaksanakan melalui

yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah

melalui putusan pengadilan. Tentang hal ini tidak peduli apakah pernikahan

itu kurang rukun atau syarat-syarat yang ditemukan hukum agama masing-

masing pihak ataupun yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu

diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang

bersangkutan, pihak ketiga dan masyarakat yang sudah terlanjur mengetahui

adanya perkawinan tersebut. Jadi, legalitas pembatalan perkawinan yang

diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih luas

jangkauannya dari nikahul bathil dan nikahul fasid sebagaimana yang

tersebut dalam kitab-kitab fikih tradisional.16

3. Alasan-Alasan Perceraian

Salah satu fungsi Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP

No. 9 tahun 1975 adalah untuk mengatur dan membatasi penggunaan dan

kebolehan perceraian dengan berbagai syarat yang disesuaikan dengan hukum

Islam. Dan tatacara penggunaan perceraian mesti melalui campur tangan

Pengadilan Agama yang diberi kewenangan untuk menilai dan

16

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2006), h. 46.

23

mempertimbangkan apakah alasan suami untuk menceraikan istri menurut hukum

Islam. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perceraian harus dilaksanakan di

depan sidang pengadilan agama sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 115

KHI.

Karena itulah, menurut al-Sayyid Sabiq, penentuan syarat-syarat layak

tidaknya suatu perceraian dikabulkan Pengadilan didasarkan pada prinsip

meringankan urusan manusia dan menjauhkan segala kesempitan serta berpijak

pada jiwa syari‟at Islam yang penuh dengan kemudahan.17

Dalam kitab-kitab fikih klasik cukup banyak yang bisa dijadikan alasan

perceraian, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Namun, dalam

pembahasan kali ini, penulis hanya mendiskripsikan alasan-alasan perceraian

yang tercover dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Jo. PP No. 9

tahun 1995 pasal 19 Jo. KHI pasal 116.

Dalam KHI pasal 116 disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian dibagi

menjadi delapan, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya.

17

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bairut: Dar al-Tsaqofiyah al-Islamyah), Juz 2, h. 83.

24

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau peganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.18

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar ta‟lik talak.

h. Peralihan Agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan

dalam rumah tangga.

4. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia

Pemeriksaan sengketa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak. Awal surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani

diajukan ke kepaniteraan pengadilan agama (surat permohonan diajukan pada sub

kepaniteraan permohonan).

Sebelum perkara terdaftar di kepaniteraan, panitera melakukan penelitian

terlebih dahulu terhadap kelengkapan berkas perkara sudah dilakukan sebelum

perkara di daftarkan. Misalnya dalam membuat surat permohonan, kepaniteraan

dibolehkan memberikan arahan pada pemohon apabila dalam permohonan yang

18

Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,

1974), Cet. Ke-1, h. 195.

25

dibuat tidak sesuai. Apabila terjadi kesalahan dalam permohonan maka tidak

boleh didaftarkan sebelum petitum dan petitanya jelas, seperti ada petitum namun

tidak didukung oleh posita berarti permohonan tidak jelas.19

Jika hal tersebut terjadi maka permohonan tersebut terlebih dahulu harus

diperbaiki, panitera sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam meneliti

berkas permohonan sebaiknya melakukan penelitian tersebut disertai dengan

membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, lalu berkas perkara beserta

resume tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan. Dengan disertai saran tidak

misalnya berbunyi “syarat-syarat cukup siap untuk disidangkan”.20

Kemudian pemohon kemeja I untuk menaksir besarnya biaya perkara dan

menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya biaya perkara

diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal

ini sejalan dengan Pasal 193 Rbg / Pasal 128 Ayat (1) HIR / Pasal 90 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai

2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah

3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim lain

4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan

yang berkenaan dengan perkara tersebut.21

19

Mukti Arto, Praktik Perkara perdata Pada Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Pelajar,

2003), cet. Ke-4, h.76.

20 Raihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

ed. Ke-2, cet.ke-8, h.129. 21

Pasal 90 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, h.74.

26

Ketentuan diatas tidak berlaku bagi yang tidak mampu dan diizinkan

untuk mengajukan permohonan cerai secara prodeo (cuma-cuma).

Ketidakmampuannya dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari

Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Setelah itu,

pemohon menghadap ke meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan

surat SKUM yang telah dibayar. Setelah selesai, kemudian surat permohonan

tersebut dimasukkan dalam map berkas acara, kemudian menyerahkannya pada

Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.22

Setelah terdaftar, permohonan diberi nomor perkara kemudian diajukan

kepada Ketua Pengadilan, setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan maka

ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada

prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh hakim maka ketua

menunjuk seorang hakim sebagai ketua majelis dan dibantu dua orang hakim

anggota.23

Setelah itu hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapannya dapat

menetapkan hari, tanggal serta jam, kapan perkara itu akan disidangkan. Ketua

majelis memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir dalam

persidangan. Pasal 121 HIR, untuk membantu Majelis Hakim dalam

22

M. Fauzan, Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari‟ah di

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), cet.ke-2, h.14.

23

R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta:

Sinar Grafika,2004), Cet.ke-6, h.39.

27

menyelesaikan perkara, maka ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang dalam

hal ini panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.24

Tata cara pemanggilan di mana harus secara resmi dan patut, yaitu:

a. Dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti diserahkan kepada pribadi

yang dipanggil di tempat tinggalnya;

b. Apabila tidak ditemukan maka surat panggilan tersebut diserahkan kepada

Kepala Desa dimana ia tinggal;

c. Apabila salah seorang telah meninggal dunia maka disampaikan kepada ahli

warisnya;

d. Setelah melakukan pemanggilan maka jurusita harus menyerahkan risalah

(tanda bukti bahwa para pihak telah dipanggil) kepada hakim yang akan

memeriksa perkara yang bersangkutan;

e. Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang perkara dimulai.25

Sedangkan proses pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan

dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata sebagaimana yang

telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama Pasal 54: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam

lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara

khusus dalam undang-undang ini”.26

24

A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.ke-1, h. 214.

25 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata,..., h. 40.

26

A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia,...,h.202-203.

28

Setelah hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum,

dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan tentang keadaan para pihak, ini hanya

bersifat checking identitas para pihak apakah para pihak sudah mengerti mengapa

mereka dipanggil untuk menghadiri sidang. Pada upaya perdamaian, inisiatif

perdamaian dapat timbul dari hakim. Pemohon ataupun termohon, hakim harus

sengguh-sungguh mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya perdamaian

yang dilakukan tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum

dilanjutkan ketahap pemeriksaan.27

Selanjutnya pada tahap dari termohon, pihak termohon diberikan

kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap

pemohon melalui hakim. Pada tahap replik pemohon kembali menegaskan isi

permohonannya yang dilakukan oleh termohon dan juga mempertahankan diri

atas sanggahan-sangghan yang disangkal termohon. Kemudian pada tahap duplik,

termohon dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh pemohon.

Tahap replik duplik dapat diulang-ulang sampai hakim dapat memandang

cukup, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Pada tahap pembuktian,

pemohon dan termohon mengajukan semua alat-alat bukti yang dimiliki untuk

mendukung jawabannya (sanggahan), masing-masing pihak berhak menilai alat

bukti pihak lawannya.

Kemudian tahap kesimpulan, masing-masing pihak mengajukan pendapat

akhir tentang hasil pemeriksaan. Kemudian pada tahap putusan, hakim

27

R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata,...,h.41-42.

29

menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara tersebut dan menyimpulkan

dalam putusan dan putusan hakim adalah untuk mengakhiri sengketa.28

B. Hutang

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hutang

Secara etimologis qardh merupakan bentuk mashdar dari qaradha-

yaqridhu, yang artinya dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk mashdar yang

berarti memutuskan. Dikatakan qaradhu asy-syai‟a bil miqradh, atau memutus

sesuatu dengan gunting. Al-Qaradh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik

untuk dibayar.

Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang

yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, qardh adalah penyediaan dana atau

tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau

cicilan dalam jangka waktu tertentu. Defenisi yang dikemukakan dalam kompilasi

hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara

nasabah dan lembaga keuangan syariah.29

Ada beberapa pendapat tentang defenisi Al-Qardh. Menurut Imam Hanafi,

Al-Qardh adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia

membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada

28

R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata,...,h. 43-45.

29

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.333.

30

seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama sepertinya.30

Sementara

itu, Imam Malik menyatakan bahwa Al-Qardh merupakan jaminan atas benda

yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan

merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk

yang dipinjamkan.31

Dasar Hukum Qardh

a. Al-Qur‟an

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 282

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Fiman Allah Q.S. Al-Maidah: 1

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 280

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka

berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

Firman Allah Q.S. Al-Hadid: 11

30

M. Abdul Mudjieb, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 8.

31

M. Muslichuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

31

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Alllah pinjaman yang

baik, Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya dan ia akan

memperoleh pahala yang baik”.32

b. Hadits

Dari Ibnu Mas‟ud, Rasulullah Saw. Bersabda:

مب مه مسهم قرض مسهمب قرظب مرته اال كبن كصدقة مرتب )رواي ابه مب ج(

Artinya: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim

(lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (H.R.

Ibnu Majah).

Dari Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda:

انصدقة بعشر امثههب وانقرض بثمبوة رات نهة اسري عه بب ة انجىة مكتىبب

عشر فقهت ب جبرم مب ببل انقرض افعم مه انصدقة قبل الن انسبئم سئم

وعىدي وانمستقرض ان مه حبجة )رواي ابه مبج وانبهق(

Artinya: “Pada malam peristiwa Isra‟ aku melihat di pinti surga tertulis:

shodaqah (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan qardh dengan 18

kali lipat. Maka aku bertanya: wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama

daripada shadaqah? Ia menjawab: karena ketika meminta, peminta tersebut

memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak kurang

kecuali karena kebutuhan”. (H.R. Ibnu Majah dan Baihaqi).

c. Ijma‟ Ulama

Umat Islam sepakat akan diperbolehkannya qardh.33

2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang adalah:

a. Adanya yang berpiutang: Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk

melakukan tindakan hukum.

b. Adanya orang yang berutang: syaratnya sama dengan ketentuan point satu.

32

AH. Azharudin Lathif, fiqh muamalat,(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.150.

33

Isnawati Rais, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS, (Jakarta: Lembaga Penelitian

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.150.

32

c. Objek/barang yang diutangkan: barang yang diutangkan disyaratkan

berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya.

Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan,

sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai barang yang diterima.

d. Lafaz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun

dari pihak yang berutang.34

Beberapa hukum yang berkaitan hutang piutang

Pertama, akad utang piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya

apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain, maka

barang tersebut terlepas dari pemilikan muqridh (orang yang menghutangi), dan

muqtaridh (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga

ia bebas bertasharruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual-beli,

hibah dan hadiah.

Kedua, penyelesaian utang piutang dilaksanakan di tempat akad

berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain

sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang

disepakati demikian.

Ketiga, pihak muqtaridh wajib melunasi hutang dengan barang yang

sejenis jika objek hutang adalah barang mitsliyyat, atau dengan barang yang

sepadan (senilai) jika objek hutang adalah barang al-qimiyyat. Ia sama sekali

tidak wajib melunasi hutangnya dengan „ain (barang) yang dihutangnya. Pada sisi

34

Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004,

h.137.

33

lain pihak muqridh tidak berhak menuntut pengembalian „ain (barang) yang

dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang,

maka pihak muqridh tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.

Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya,

menurut ulama Malikiyyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang

berkembang.

Kelima, ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak muqtaridh tidak

mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak

muqtaridh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu

pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain

ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak muqtaridh menyegerakan pelunasan

hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan

sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan

kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasan.35

3. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Qardh (Hutang)

a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam

kebaikan dan ketakwaan.

b. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan

bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan

meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.36

35

Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh muamalah kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2002), h.174. 36

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana, 2012), h.336.

34

Hal pertama dalam skema pembagian kekayaan adalah orang tersebut

harus terlebih dahulu melunasi hutang-hutangnya baru kemudian membagikan

hartanya. Ada 2 jenis hutang, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia.

Hutang kepada Allah misalnya pembayaran zakat, puasa, menjanjikan sesuatu

atau nazar, penebusan dosa atau kafarat. Menurut Imam Hanafiyah, hutang

kepada Allah seharusnya tidak diambil dari harta yang ditinggalkan. Hal ini

dikarenakan tanggung jawab tersebut sudah hilang bersamaan dengan

meninggalnya orang yang mempunyai komitmen tersebut. Tetapi jika pewaris

mewasiatkan hal tersebut maka hal ini menjadi kewajiban yang harus dilakukan

dari hartanya.37

Namun menurut Syafi‟i, Maliki dan Hanbali hutang kepada Allah harus

tetap dilaksanakan meskipun orang tersebut telah meninggal. 38

Menurut Javed Ellahie, klasifikasi hutang adalah sebagai berikut:

a. Yang diperjanjikan ketika sehat;

b. Yang diperjanjikan ketika sakit sebelum meninggal;

c. Yang diperjanjikan sebagian ketika sakit dan sebagian setelah meninggal.

Urutan yang lebih baik adalah 1,3 dan 2.39

37

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,..., h.336.

38

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,..., h.336.

39

Mohd Ma‟sum Billah, Penerapan Manajemen Aset Islami, (Jakarta: Pakusengkunyit), 2010,

h. 78.

35

BAB III

PUTUSAN PERMOHONAN CERAI TALAK

DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

A. Profil Pengadilan Agama Tigaraksa1

1. Legalitas Institusi

Pengadilan Agama Tigaraksa dibentuk berdasarkan keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor: 85 tahun 1996 tanggal 01 November 1996 dan

Pengadilan Agama Tigaraksa diresmikan pada hari kamis tanggal 21 Agustus

1997 bertepatan pada tanggal 17 Rabiul Awwal 1418 H oleh direktur Peradilan

Agama atas nama Menteri Agama bertempat di gedung Negara (Pendopo)

PEMDA Kabupaten DT.II Tangerang yang pada saat itu Bapak Let.Kol. Agus

Junara menjabat sebagai Bupati.

2. Legalitas Yurisdiksi Relatif

Yurisdiksi relatif (kewenangan mengadili) yaitu meliputi wilayah hukum

kabupaten Tangerang yang merupakan pemekaran wilayah baru antara kabupaten

Tangerang dan kota Tangerang telah diserahkan pada tanggal 21 Agustus 1996

antara Drs.H. Abdurrahman Abror selaku ketua pengadilan agama Tangerang

kepada Drs.A.D. Dimyati,SH selaku ketua pengadilan Agama Tigaraksa yang

terdiri dari 19 kecamatan, 3 kemantren dan 306 desa serta berdasarkan PERDA

Kabupaten Tangerang telah mengalami pemekaran menjadi 36 kecamatan.

1 Profil Pengadilan Agama Tigaraksa ini sepenuhnya di download dari http://pa-

tigaraksa.net/struktur- organisasi/2014/03/01, pukul, 16.28 wib

36

3. Infrastruktur Kantor

Pada saat diresmikan Pengadilan Agama Tigaraksa berkantor di Jalan.

Raya Serang Km. 12, Kp. Pulo, Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Tangerang dengan luas bangunan 7x12 meter diatas tanah 864 meter. Pada tahun

2002 Pengadilan Agama Tigaraksa menempati gedung baru yang terletak di Jalan.

Mesjid Agung Al-Amjad No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten

Tangerang dengan luas tanah 2000 M dengan gedung berlantai 2 yan terdiri dari

ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang panitera, ruang panitera sekretaris, ruang

hakim, ruang kesekretariatan, ruang kepaniteraan, 2 buah ruang sidang, ruang

arsip, ruang tunggu para pihak, ruang register, ruang komputer, ruang

perpustakaan dan ruang kasir.

4. Infrastruktur Penunjang2

Untuk menunjang kinerja sebagai sarana penunjang perkantoran

Pengadilan Agama Tigaraksa telah memiliki meubelair yang memadai, 5 ruang

ber AC, 3 buah kendaraan dinas roda empat (satu buah bantuan dari Pemda

Kabupaten Tangerang) 3 buah kendaraan roda 2, 11 unit komputer dan 2 buah

laptop.

5. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Tigaraksa didukung oleh 12 orang hakim (berikut

ketua dan wakil) 2 orang cakim, 7 panitera pengganti (berikut panmud dan

2 Profil Pengadilan Agama Tigaraksa ini sepenuhnya di download dari http://pa-

tigaraksa.net/struktur- organisasi/2014/03/01, pukul, 16.28 wib

37

wapan), 7 orang juru sita pengganti, 4 orang staf dan 6 orang tenaga honorer

(pramu kantor, sekuriti dan sopir). Secara kualitas terdiri dari 8 orang Magister,

17 orang Strata 1 (S-1), 1 orang diploma 3 dan 7 orang SMU.

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa

depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu institusi.

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu

institusi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan lembaga dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik.

Visi dan Misi Mahkamah Agung dan kebijakan pimpinan selalu menjadi

landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan Agama Tigaraksa. Visi dan Misi

Mahkamah Agung dijabarkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Tigaraksa,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Visi Mahkamah Agung RI adalah “Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia Yang Agung”.

Misi Mahkamah Agung dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Para Pencari

Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan Kredibelitas dan Transparansi Badan Peradilan.

38

Pengadilan Agama Tigraksa sebagai underbow Mahkamah Agung RI

memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya

peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka

Pengadilan Agma Tigaraksa telah menjabarkan visi dan misi tersebut dalam visi

dan misi Pengadilan Agama Tigaraksa, Yaitu:

Visi:3

Mewujudkan Pengadilan Agama Tigaraksa yang modern dan dipercaya.

Misi:

a. Mewujudkan pelayanan prima, cepat dan profesional dengan biaya ringan.

b. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas input, proses dan output eksternal

pada peradilan.

c. Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan.

d. Mengupayakan sistem informasi sesuai program IT.

7. Tugas Pokok Peradilan Agama

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang

diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di

Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili

perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam

3 Profil Pengadilan Agama Tigaraksa ini sepenuhnya di download dari http://pa-

tigaraksa.net/struktur- organisasi/2014/03/01, pukul, 16.28 wib

39

struktur organisasi Peradilan Agama ada Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di

tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan

kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan

oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama adalah:

a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam

kepada instansi didaerah hukumnya apabila diminta.

b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian,

pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa

antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk

menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang

perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Fungsi:4

a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan

pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun

administrasi umum.

4 Profil Pengadilan Agama Tigaraksa ini sepenuhnya di download dari http://pa-

tigaraksa.net/struktur- organisasi/2014/03/01, pukul, 16.28 wib

40

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan

pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No. 3 Tahun 2006).

c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

8. Wilayah Yuridiksi

Lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa. Secara astronomis,

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan terletak diantara: 6° 00’- 6°

20’ LS dan 106° 20’- 106° 43’ BT. Secara geografis Kabupaten Tangerang dan

Kota Tangerang Selatan berbatasan sebagai berikut:

Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Lebak dan Serang.

Sebelah Utara : Wilayah Laut Jawa.

Sebelah Timur : Wilayah Kota Tangerang dan DKI Jakarta.

Sebelah Selatan : Wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan meliputi area seluas

1.110,38 Ha. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa adalah

wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan memiliki wilayah

kecamatan sebanyak 36 kecamatan yang mewilayahi 328 Kelurahan/Desa.

9. Tanah

Berdasarkan hasil penetapan penggunaan tanah Kecamatan diseluruh

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan luas keseluruhan

1.110,38 Ha, dengan luas masing-masing sebagai berikut:

Kampung/Perumahan : 3.425.205 Ha.

Sawah : 54.145.40 Ha.

41

Tegalan/Ladang : 22.715 Ha.

10. Sarana Ibadah5

Mesjid : 1.720 buah

Musholla : 8.040 buah

Gereja : 79 buah (Protesten) dan 21 buah (Katholik)

Vihara : 41 buah

Pura : 2 buah

11. Sarana Kesehatan

Rumah Sakit Umum : 12 buah

Rumah Sakit DKT : 1 buah

Rumah Sakit Swasta : 22 buah

Puskesmas : 40 buah

12. Sarana Umum lainnya

Pasar Tradisional : 97 buah

Pasar Swalayan : 110 buah

Gelanggang Olahraga : 65 buah

Lapangan Olahraga : 109 buah

Balai Budaya : 2 buah

Gedung Bioskop : 6 buah

5 Profil Pengadilan Agama Tigaraksa ini sepenuhnya di download dari http://pa-

tigaraksa.net/struktur- organisasi/2014/03/01, pukul, 16.28 wib

42

13. Lalu Lintas

Secara geografis Ibukota Kabupaten Tangerang ini berbatasan dengan

wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat yaitu Bogor dan DKI Jakarta. Oleh

karena itu dalam sektor lalu lintas Kabupaten Tangerang menjadi lintasan berarti

karena dilewati oleh fasilitator angkutan baik umum maupun pribadi yang

bertujuan ke daerah lain.

14. Pariwisata

Kabupaten Tangerang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam,

baik wisata alam maupun wisata buatan. Hal ini dapat dilihat dari wilayah

Kabupaten Tangerang yang memiliki laut di pantai utara dan ragam budaya

Pasundan, Betawi, Jawa (Banten) dan Cina.

15. Stuktur Organisasi6

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa mengacu pada Undang-

Undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor. KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor. 5

tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan.

JABATAN NAMA

KETUA Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH,MH

WAKIL KETUA Dra. Muhayah, SH, MH

6Profil Pengadilan Agama Tigaraksa ini sepenuhnya di download dari http://pa-

tigaraksa.net/struktur- organisasi/2014/03/01, pukul, 16.28 wib

43

HAKIM Dra. H. Erawati, SH, MH

Drs. Saefuddin Z, SH, MH

Drs. Supyan Maulani

Dra. Nurhayati

Drs. H. Saefullah

Drs. H. Nurkholish, MH

Drs. Hendi Rustandi, SH

Drs. Muhyar, MH

Dra. Al’Jamilah, MH

Ahmad Bisri, SH, MH

Zainul Arifin, SH

H. Rosmani Daud, S.Ag

H. Antung Jumberi, SH, MH

Fitriyel Hanif, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti

Musidah, S.Ag, M.Ag

Candra Boy Seroza, SH, MH

Rahmat Arjiaya, S.Ag

PANITERA/SEKRETARIS Drs. H. Baehaki

WAKIL PANITERA Pariyanto, S.H

WAKIL SEKRETARIS Rudiyanta, S.H

44

PANMUD PERMOHONAN Hamid Safi, S.Ag

STAF Zulkhairiyah Abdillah, S.HI

PANMUD GUGATAN Nurmala Sari Josepha, S.H

STAF Budi A. Rahayu, A.Md

Safruddin, BA

PANMUD HUKUM Naili Ivada, S.Ag

STAF Ahmad Muhtadin, S.HI

Adhiaksari Hendriawati, S.HI

KASUBAG KEPEGAWAIAN Puspa Rini, S.H

STAF Dwi Budiyanto, A.Md

KASUBAG KEUANGAN Siti Rodiah, S.H, M.H

STAF H. Hendri

Asep Soni Dwi Sutendi, A.Md

KASUBAG UMUM Henni Fitria, S.E

STAF Ahmad Supyana, S.Kom

PANITERA PENGGANTI Fathiyah Sadim, S.Ag

Hikmah Nurmal, S.H

Siti Jubaedah, S.H

Mardiati, S.H, M.H

Sitti Hajar, S.HI

Drs. Mahyuta

45

JURUSITA Agus Priyono, S.H

Zaenal Arifin

JURUSITA PENGGANTI Jupri Suwarno, S.Ag

H. Hendri

Chahya Saputro

Ahmad Sopyana, S.Kom

Dwi Budiyanto, A.Md

Henni Fitria, S.E

Pusparini, S.H

Asep Soni Dwi Stendi, A.Md

B. Duduk Perkara

Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa berdasarkan surat permohonannya

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 3

Desember 2012 dengan register Nomor 2429/Pdt.G/2012/PA. Tgrs telah mengajukan

hal-hal sebagai berikut:7

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan

perkawinan pada tanggal 13 April 1997, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/IV/97;

7 Salinan Putusan Perkara No : 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS, h. 2.

46

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memperoleh

keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing:

a. Laki-laki bernama Muhammad Reyga Wahyudi, lahir di Tangerang pada

tanggal 16 Januari 1999;

b. Perempuan bernama Alvida Salsa Wahyudi lahir di Tangerang pada

tanggal 8 Mei 2001;

c. Perempuan bernama Virly Tamelia Wahyudi lahir di Tangerang pada

tanggal 15 Januari 2006;8

3. Bahwa bermula dari sikap Termohon terhadap Pemohon dari awal perkawinan

yang tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang

suami dan kepala rumah tangga demikian juga Termohon yang suka

membantah semua saran Pemohon;

4. Bahwa yang sangat menyakitkan bagi Pemohon adalah Termohon sering kali

berhutang yang jumlahnya sampai ratusan juta rupiah dan hal itu dilakukan

Termohon sampai berulang-ulang yang mengakibatkan Pemohon terbelit

hutang, sedangkan Pemohon selalu memberikan nafkah yang sudah lebih dari

mencukupi layaknya kepala keluarga walaupun Pemohon masih baru meniti

karir;

5. Bahwa setiap kali Termohon melakukan kesalahan dengan berhutang tanpa

sepengetahuan Pemohon setiap kali itu juga Pemohon menasehati Termohon

8 Salinan Putusan Perkara No : 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS, h. 3.

47

agar selalu terbuka dan tidak boros akan tetapi sampai saat ini Termohon tidak

merubah sikapnya tersebut;

6. Dengan bersusah payah Pemohon mencari nafkah dengan harapan keadaan

rumah tangga akan menjadi lebih baik tetapi betapa kecewanya Pemohon

setelah mengetahui bahwa sampai perhiasan yang dibelikan Pemohon dijual

oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan kegunaan uang hasil

penjualan perhiasan tersebut tidak jelas;

7. Bahwa perbedaan tersebut mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran

yang tidak pernah ada penyelesaiannya. Padahal Pemohon sering meminta

agar Termohon menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Kepala

Rumah Tangga dengan berterus terang dalam mengambil langkah apalagi

sampai berhutang dengan nilai ratusan juta rupiah, akan tetapi permintaan dan

harapan Pemohon tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Termohon;

8. Bahwa akibat dari pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan

Termohon tersebut, menimbulkan tidak adanya komunikasi antara Pemohon

dengan Termohon, sikap lain yang dilakukan oleh Termohon yaitu tidak

pernah memberikan support atau dorongan moril / sikap acuh kepada

Pemohon dalam mencari nafkah sebagai kepala rumah tangga;

9. Sebagai puncak dari pertengkaran dan tidak pernah adanya komunikasi antara

Pemohon dengan Termohon, maka sejak bulan Agustus 2012, Pemohon dan

Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, sejak terjadinya pisah

ranjang dan tempat tinggal, Termohon tidak pernah menanyakan mengapa

48

Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama apalagi meminta agar

Pemohon kembali tinggal bersama-sama dirumah kediaman bersama justru

menyarankan agar persoalan diselesaikan di Pengadilan;

10. Saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan

bathin sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu tujuan dari

perkawinan sebagaimana diisyaratkan undang-undang. Perkawinan tidak akan

tercapai yang berarti ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak ada artinya lagi dan jalan yang terbaik adalah perkawinan ini putus

karena perceraian.9

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut, Pemohon bermaksud akan

menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena itu mohon kiranya majelis

hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap

Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon:

Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,-

(sembilan juta rupiah);

Mut’ah berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio;

4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Pemohon dan

Termohon yang bernama:

9 Salinan Putusan Perkara No : 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS, h. 4.

49

Muhammad Reyga Wahyudi, laki-laki umur 14 tahun;

Alvida Salsa Wahyudi, perempuan umur 12 tahun;

Virly Tamelia Wahyudi, perempuan umur 7 tahun;

Diasuh dan dipelihara oleh Termohon, dengan memberikan hak kepada

Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan,

membicarakan masa depan anak dan lain sebagainya sebagaimana layaknya

hubungan antara anak dengan ayahnya;

5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah ke 3 (tiga) orang

anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak

tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan melalui Termohon

sebagai pemegang hak hadhanah;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat pada buku

register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang

hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah);10

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan

Agama Tigaraksa pada hari Kamis, 21 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal

1434 H. Oleh kami Drs. H. Saifullah sebagai ketua majelis, H Antung Jumberi,

10

Salinan Putusan Perkara No : 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS, h. 5.

50

S.H, M.H dan Musidah S.Ag, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota,

dibantu oleh Fathiyah Sadim, S.Ag sebagai panitera pengganti. Dan putusan

tersebut diucapakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis

dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara

Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut adalah

karena mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator H. Rosmani Daud, S.Ag

terhadap Pemohon dan Termohon ternyata gagal. Kemudian antara Pemohon dan

Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon

sering kali berhutang kepada teman-temannya yang jumlahnya sampai ratusan juta

rupiah, dan hal ini juga diakui oleh Termohon, sehingga pada bulan Agustus 2012

terjadilah puncak pertengkaran, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah

ranjang dan tempat tinggal. Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk

meneguhkan dalil-dalil permohonannya dibawah sumpahnya secara Islam, yang pada

pokoknya masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering

terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon banyak hutang kepada temannya

hingga ratusan juta rupiah.

Dalam hal terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan

Termohon dalam Rumah Tangganya, majelis hakim telah memperoleh fakta

hukumnya bahwa rumah tangga antara suami istri yang bersangkutan telah

sedemikian parahnya yang sulit untuk dirukunkan. Akhirnya majelis hakim

berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah

51

(broken mirrage). Dengan demikian alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin

cerai telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim memberi ijin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj’i patut dikabulkan.

52

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN TENTANG HUTANG

SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Hutang Sebagai Alasan Perceraian

Di dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan di dalam KHI No. 1 Tahun 1974

di sebutkan bahwa terdapat delapan alasan yang memperbolehkan mengajukan

perceraian, enam alasan kita dapat temukan di dalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

pertama, salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya

yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya. Ketiga, salah satu

pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat terhadap pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat

badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai suami istri. Keenam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidaka ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan di dalam KHI ada penambahan dua alasan, yaitu suami melanggar ta’lik

talak, dan terjadinya peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya

ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari 8 alasan tersebut boleh mengajukan perceraian menurut Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia tampak bahwa hutang tidak termasuk sebagai

53

alasan perceraian. hutang tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian diduga kuat

karena adanya materi Undang-Undang yang mengatur tentang harta bersama.

Dalam Perundang-undangan Indonesia pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan ayat (1) dan (2) dinyatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam penggunaan harta bersama diatur bahwa jika suami istri masih terikat

dalam perkawinan maka semua tindakan terhadap harta bersama dilakukan atas dasar

kesepakatan kedua belah pihak. Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama

terhadap harta kekayaan keluarga dalam bentuk harta bersama tersebut. Semua

kebutuhan keluarga diambil dari harta bersama. Dengan demikian jika terjadi

pemenuhan kebutuhan keluarga ditempuh dengan cara berhutang pada pihak lain,

maka konsekuensi logisnya adalah suami istri harus sama-sama bertanggung jawab

atas pelunasan hutang tersebut, sehingga wajar jika Undang-Undang Perkawinan di

Indonesia tidak menjadikan hutang sebagai alasan perceraian. Selanjunya jika suami

atau istri berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-

masing tanpa sepengetahuan suami atau istri, maka hal tersebut tidak dapat

dipertanggung jawabkan kepada harta suami atau istri, karena hutang pribadi tidak

dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan dan tidak dapat diambil

pelunasannya dari harta bersama akibat tidak adanya persetujuan dari kedua belah

pihak.

54

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara No:

2429/Pdt.G/2012/di PA TIGARAKSA

Hakim yang menyidangkan perkara No: 2429/Pdt.G/2012/di PA

TIGARAKSA mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh suami dalam

kasus istri terlilit hutang. Memang hutang bukanlah suatu alasan perceraian yang

terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi akibat dari hutang yang

dilakukan oleh termohon yang nilainya sampai ratusan juta rupiah menyebabkan

terjadinya pertengkaran yang sangat memuncak dalam rumah tangga tersebut.

Dimana, pemohon tidak tahan lagi melihat sikap termohon yang kerap kali berhutang

dan tidak mau mendengarkan nasihat pemohon serta pemohon merasa tidak pernah

dihormati ataupun dihargai sebagai kepala rumah tangga, sehingga terjadilah

pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon hingga berujung kepada

perceraian. Alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus inilah yang dijadikan

hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengabulkan permohonan cerai talak

suami, bukan alasan hutang.

Alasan pertengkaran terus menerus ini menurut bahasa Al-Qur'an disebut

syiqaq. Menurut definisi, syiqaq adalah perceraian yang terjadi karena percekcokan

terus menerus antara suami dengan istri, sehingga memerlukan campur tangan 2

orang hakam (Juru damai) dari pihak suami maupun istri.1

1 A. Zuhdi Muhdor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk),

(Bandun Al Bayan, 1995), Cet. Ke-2, h. 97.

55

Dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989,

dikatakan: “Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami

istri".2

Untuk mendapatkan keputusan perceraian karena alasan syiqaq harus ada

saksi-saksi dari kerabat dekat suami maupun istri, yang nantinya akan diangkat

pengadilan sebagai hakam.3 Dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang

No.7 tahun 1989, dikatakan bahwa hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan

dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencapai

upaya penyelesaian perselisihan terhadap Syiqaq".

Selain itu peran hakam amat dibutuhkan untuk bisa mendamaikan perselisihan

suami istri, sehingga sedini mungkin perceraian bisa dihindarkan. Mengenai masalah

syiqaq, al-Qur'an telah menjelaskan dalam surat An-Nisa, ayat (4) : 35

يريدا إصلاحا يىفك الله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثىا حكما مه أهله وحكما مه أهلها إن

.بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa : 35).

Pada umumnya, perselisihan dan percekcokan yang sering terjadi dalam

kehidupan suami istri disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

2 UUPA (UU No. 7 Tahun 1989), h. 31.

3 UUPA (UU No. 7 Tahun 1989), h. 3.

56

1. Perselisihan yang menyangkut keuangan

2. Faktor hubungan seksual

3. Faktor berlainan agama atau ketidak patuhan dalam menjalankan ajaran agama

maupun ibadah.

4. Faktor cara mendidik anak-anak.4

Maka dapat penulis simpulkan bahwasanya perceraian yang terjadi antara

pemohon dan termohon terjadi bukan karena hutang, akan tetapi perceraian yang

terjadi antara pemohon dan termohon adalah karena adanya syiqoq dalam rumah

tangganya.

Kasus yang diangkat penulis adalah masalah cerai talak yang diajukan suami

ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem

hukum nasional memiliki kontribusi penting dalam mempengaruhi dan membentuk

praktik dan kebiasaan yang terjadi dalam hubungan hukum antara laki-laki dan

perempuan. Hal ini karena hampir semua kompleksitas persoalan relasi antara laki-

laki dengan perempuan sebagai sepasang suami istri adalah bagian pokok dari

kompetensi peradilan agama.

Perceraian merupakan perkara yang mendominasi ruang sidang Pengadilan

Agama di Indonesia. Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa perceraian

hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Pemohon mengajukan permohonan cerainya karena merasa sudah tidak

mampu lagi melihat kelakuan istrinya yang kerap kali berhutang hingga ratusan juta

rupiah.

4 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional… h. 145-146.

57

Dalam pemeriksaan sidang pemohon dan termohon hadir dipersidangan

melalui panggilan secara sah dan patut serta sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan. Berdasarkan keterangan

saksi-saksi dari pihak pemohon yakni Erwin Baharuddin Bin Mardawi selaku teman

satu kerja dari pemohon dan Suratin Binti Tusrip selaku pembantu rumah tangga

pemohon di dapatkan keterangan bahwa memang konflik yang terjadi diantara

keduanya karena pemohon sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan istrinya yang

berhutang kepada orang lain sampai ratusan juta rupiah.

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk

itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta.

Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting

dan yang tidak dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan

saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan hakim, yang perlu diperhatikan

adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang

dijatuhkan cukup memenuhi alasan yang objektif atau tidak.

Acuan utama dalam membuat pertimbangan hukum adalah apa yang terjadi di

persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan. Putusan-

putusan hakim pada dasarnya tidak boleh melewati apa yang dimohon atau digugat.

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim adalah karena majelis

hakim melihat bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcokan yang

alasannya adalah karena pemohon sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan istrinya

yang sering kali berhutang tanpa sepengetahuan pemohon. Bukti-bukti yang dijadikan

58

landasan hakim adalah keterangan-keterangan dari para saksi dari pihak pemohon

yang memang menyatakan bahwa mereka memang mengetahui percekcokan antara

keduanya yang disebabkan karena pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan istrinya

yang sering kali berhutang dan ditambah pengakuan dari termohon yang

membenarkan hal tersebut.

Majelis hakim kemudian mendasarkan hal tersebut kepada pasal 39 ayat (2)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan

bahwa salah satu alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian adalah

pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi.

Majelis hakim pun menjelaskan yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut

adalah bukan semata-mata pertengkaran yang bersifat aktif saja, yaitu pertengkaran

dengan suara kasar, keras antara pemohon dan termohon, tetapi juga pertengkaran

pasif yang berbentuk saling diam, tidak menegur sapa antara suami istri atau

perpisahan tempat tidur yang cukup lama antara keduanya.

Ditinjau dari hukum positif, putusan hakim terhadap perkara ini tidak keluar

dari koridor hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang menjadi rujukan

hakim-hakim di Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini majelis hakim

sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan upaya mediasi diantara kedua

pasangan tersebut dengan tujuan supaya pasangan suami-istri ini dapat hidup rukun

damai sesuai dengan tujuan perkawinan.

59

Alasan ketidak mampuan suami melihat kelakuan istrinya yang kerap kali

berhutang hingga ratusan juta rupiah adalah karena suami merasa nafkah yang

diberikannya kepada sang istri sudah lebih dari cukup. Akan tetapi karena sang istri

terpengaruh kepada gaya hidup teman-temannya yang sangat tinggi. Akhirnya sang

istri pun berhutang agar bisa mengikuti gaya hidup teman-temannya.

Akan tetapi termohon yang memang cenderung egois dan hanya

mementingkan pemenuhan gaya hidupnya semata, tanpa memperhatikan dan

memahami kondisi keuangan rumah tangga. Terlebih dalam kesehariannya termohon

hanya memperhatikan masalah gaya hidupnya saja, sehingga diakui oleh suami

selaku pemohon merasa dibohongi dan merasa bahwa si istri tidak peduli dengan

keluarga.

Keharmonisan dan kenyamanan sebuah rumah tangga bukan hanya dirasakan

oleh perempuan saja, tetapi laki-laki juga mempunyai hak untuk menikmatinya. Ini

menunjukan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama.

Berdasarkan putusan pengadilan dengan Nomor perkara 2429 ini, penulis

dapat menyimpulkan bahwa perceraian ini disebabkan karena adanya hutang yang

dilakukan oleh termohon dan menyebabkan percekcokan terus menerus antara

pemohon dan termohon yang berujung kepada perceraian.

Hakim agama tidak hanya sekedar bertindak sebagai aparatur penegak hukum

dan keadilan tetapi juga dapat menjadi agen perubahan hukum untuk mengatasi

masalah-masalah yang berujung kepada perceraian.

60

Pemahaman ini perlu untuk menyempurnakan pengetahuan mereka tentang

syiqoq. Selama ini para hakim memang mengenal syiqoq ini sebagai alasan terjadinya

kekerasan, tetapi dalam konsep yang dipahaminya itu terkandung makna bahwa

percekcokan itu sebagai kesalahan kedua belah pihak. Dengan analisis tersebut,

mereka dapat menelusuri pangkal atau asal muasal percekcokan itu.

61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut, maka perkara hutang sebagai alasan perceraian dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Perundang-undangan di Indonesia hutang tidak bisa dijadikan sebagai

alasan perceraian, karena memang alasan tersebut tidak ditemukan dalam

perundang-undangan di Indonesia. Diduga kuat karena adanya materi

Undang-Undang yang mengatur tentang harta bersama. Akan tetapi, karena

adanya hutang yang disebabkan oleh istri hingga ratusan juta rupiah memicu

pertengkaran antara suami istri secara terus menerus. Alasan telah terjadi

pertengkaran terus menerus inilah yang dijadikan hakim untuk mengabulkan

permohonan cerai talak suami, bukan karena alasan hutang.

2. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak

yang diajukan oleh suami terhadap kasus istri karena dililit hutang adalah

karena memang tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga

mereka sejak istri diketahui oleh suami berhutang sampai ratusan juta rupiah

dan hal tersebut juga diakui oleh istri. Sehingga hal tersebut memancing

terjadinya syiqoq diantara keduanya. Suami juga merasa tidak pernah dihargai

dan dihormati bahkan tidak pernah diberikan dukungan moril untuk mencari

nafkah guna untuk menghidupi keluarga mereka. Kalo sudah begini

62

keadaannya, di dalam rumah tangga tersebut tidak akan didapati yang

namanya cinta dan kasih sayang. Jika tidak didapati kedua hal tersebut, maka

berpisah (bercerai) adalah jalan yang terbaik, sebab tujuan dari sebuah

pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

B. Saran-Saran

Dengan selesainya pembahasan dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk

memperbaikinya. Adapun beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakannya sosialisasi tentang akhlak tasawuf baik itu melalui majelis

ta’lim, hari-hari besar Islam dan acara seminar. Karena jika masyarakatnya

memiliki akhlak yang baik dan tau akan hak dan kewajiban suami istri. Maka

hal ini akan dapat mengurangi jumlah perceraian di masyarakat.

2. Diharapkan kepada para suami yang istrinya mempunyai masalah dengan

hutang agar tidak langsung mengajukan cerai talak. Demikian pula kepada

istri diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan suami.

Bagi para suami, terimalah istri sesuai dengan kemampuannya, hak dan

kewajibannya sebagai seorang istri.

3. Sebagai langkah akademis perlu diadakan latihan bagi para mahasiswa syariah

dan hukum akan kemampuan menjadi mediator dalam mendamaikan para

pihak yang sedang cekcok mengingat kurikulum yang ada di Fakultas lebih

dominan masih bersifat teoritis, sehingga perlu diimbangi dengan kurikulum

yang berbasis praktik.

65

DAFTAR PUSTAKA

Badri, R., Perkawinan Menurut Undang-Undang Perakawinan dan K.U.H.P.,

Surabaya: CV. Amin Surabaya, 1985.

Bailey ,Carrol A., A. guide to Qualitative Field Research, Thousand Oaks, CA:

Pine Forge Press, 2006.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Pusat Peningkatang dan

Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.

Moleong,Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja

RosdaKarya, 2000.

Krisyanto, Rahmat, Tehnik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana Pranada

Group, 2007

Sarwono, Sarlito Wirawan, Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga,

Jakarta, Pustaka Antara, 1996.

Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an, Bandung, Mizan, 1996.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia,

1986.

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan

R&D Bandung Alfabeta, 2006.

Undang-undang perkawinan di Indonesia: PP No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Peraturan UU. No.1 Tahun 1974, Jakarta: Pradnya Paramita,

1991.

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,

2008.

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Nurudin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,

Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004

Djaelani Abdul Qadir, Keluarga Sakinah, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995

66

AF Hasanuddin, Perkawinan dalam Perspektif Al-Quran, Jakarta: Nusantara

Damai Press, 2011

Sulaiman Abu Daud bin al-‘Asy’ Asy, Sunan Abu Daud”, Mausu’ah al-Hadis al-

Syarif, Mesir: Global Islamic Sofware Company, 2000, hadis no. 1863.

lihat juga, Jalal al-Din al-Syuyuthi, al-Jami’ al-¢haghir Bandung, al-

Ma’arif. Tt. Juz. I.

Thalib Suyuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. Ke- 5, Jakarta: UI Press,

1986

HS Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Rasyidi Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia,

Bandung: Rosda Karya, 1991

Arto H. A. Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Jakarta:

Pustaka Pelajar, 2000, cet. Ke-3.

Suma Muhammad Amin Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan

Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia,

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,.

Saleh K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978,

cet. ke-5

Tihami H.M.A., Fikih Munakahat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009,

hal.240.

Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:

Kencana, 2006)

Nuruddin Amiur, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan

Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta: Kencana,

2006

Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah, Bairut: Dar al-Tsaqofiyah al-Islamyah, Juz 2

Muhtar Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan

Bintang, 1974, Cet. Ke-1

Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Hamid Andi Tahir, Peradilan Agama dan Bidangnya, Jakarta : Sinar Grafika,

1996

67

Lubis Sulaikin, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta :

Kencana Prenada Media Group, 2006

Bintania Aris, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada, 2012

Fauzed M., Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan

Mahkamah Syar’iyah di Indonesia¸Jakarta : Prenada Media, 2005

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012

Mudjieb M. Abdul, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Muslichuddin, M. Sistem Perbankan Dalam Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Lathif AH. Azharudin, fiqh muamalat,Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005

Rais Isnawati, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS, Jakarta: Lembaga

Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Pasaribu Chairuman, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika,

2004

Mas’adi Ghufron A., Fiqh muamalah kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002

Billah Mohd Ma’sum, Penerapan Manajemen Aset Islami, Jakarta:

Pakusengkunyit, 2010

Salinan Putusan Perkara No : 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS

Harahap M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,

(Jakarta: Pustaka Kartini)

Muhtar Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan

Bintang, 1974, Cet. Ke-1

http://pa-tigaraksa.net/struktur- organisasi/2014/03/01, pukul, 16.28 wib