KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDID!KAN TINGGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBERKampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

re I p : 0 3 1 - 5 e

Zl^'ii ;?1 ;ifilll,^ i;:: ;;{' ( H u n t i n g )

http://www.its.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 11 TAHUN 2OI7

TENTANG

UNIT USAHA KOMERSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa sesuai dengan Penetapan ITS sebagai Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum yang memberikan wewenang kepada ITS

untuk melakukan pengelolaan sumber daya modal terutama

keuangan secara otonom;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Unit Usaha

Komersial;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6);

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2OO7 Tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OI4 tentang Penetapan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OI4 Nomor 30a);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tanbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5723);

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

138/Mi Kp IIV l2ol5 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa

Jabatan 2015 - 2Ol9;

Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

2.

3.

4.

5.

6.

MEMUTUSKAN :

MCNCtApKan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG UNIT USAHA KOMERSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah

pergunran tinggi negeri badan hukum

2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember

3. Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha adalah satuan pendukung InstitutTeknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang mengelola unit usaha dan dana lestariyang dimiliki oleh ITS.

4. Unit Usaha komersial merupakan unit usaha otonom dan mandiri berbentuk dan

hukum yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan

modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Institut Teknologi Sepuluh

Nopember.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

T\rjuan pendirian unit usaha komersial adalah:

a. memberikan sumbangsih bagi negara melalui pemanfaatan kompetensi dan

sumber daya Institut di bidang sains, teknologi, seni dan budaya;

b. mencari keuntungan bagi ITS melalui kegiatan usaha komersial yang sesuai

dengan visi dan misi ITS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

c. turut serta membantu perintisan dan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha

baru melalui komersialisasi karya-karya inovatif ITS, pemanfaatan aset dan moda-l

materiil maupun immaterial ITS; dan

d. memperluas kesempatan kerja khususnya bagi lulusan ITS.

BAB III

FUNGSI

Pasal 3

Unit usaha memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan kebuakan Badan

Pengembangan dan Pengelola Usaha;

b. alat ITS dalam rangka komersialisasi kompetensi ITS; dan

c. memfasilitasi pembentukan wirausahawan untuk membangun bangsa dan

meningkatkan daya saing dalam kompetisi global.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

(1) Prinsip pengelolaan unit usaha komersial adalah:

a. Unit usaha komersial wajib dikelola secara profesional dengan menggunakan

prinsip pengelolaan bisnis yang sehat dan efisien;

b. Unit usaha komersial wajib memenuhi semua peraturan dan perundangan yang

berlaku serta kebijakan dan ketentuan yang berasal dari Badan Pengembangan

dan Pengelola Usaha;

c. Unit Usaha komersial wajib membayar pajak, royalti, serta kewajiban lainnya

terhadap para pemangku kepentingan yang ditentukan oleh Negara sesuai

den gan peraturan perundan g-undan gan yang berlaku ;

d. Unit Usaha komersial menyediakan kesempatan bagi masyarakat akademik ITS

untuk melakukan penelitian, kerja praktek, dan kegiatan akademik lainnya di

unit usahanya; dan

e. Unit Usaha komersial tidak diperkenankan untuk melakukan kecurangan,

tindakan kriminal, tindakan yang melanggar etika akademis dan bisnis, serta

tindakan yang dapat mencemarkan nama baik ITS.

(2) Rektor melimpahkan wewenang kepada Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha

untuk memantau, mengawasi, dan mengkoordinasikan seluruh Unit Usaha

Komersial ITS.

BAB V

PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN UNIT USAHA KOMERSIAL ITS

Pasal 5

(1) ITS dapat mendirikan Usaha Komersia-l baru atau mengembangkan unit usaha

komersial yang sudah ada.

(2) Usulan pendirian dan/atau pengembangan Unit Usaha Komersial dapat berasal

dari Rektor, pimpinan Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha, sivitas

akademika ITS, atau masyarakat lainnya.

(3) Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha melakukan studi kelayakan atas

setiap usulan pendirian dan pengembangan usaha komersial ITS yang terdiri atas

berbagai aspek antara lain aspek pasar, aspek teknis teknologis, aspek legal, aspek

SDM, aspek keuangan dan aspek lainnya yang dianggap perlu.

(4) Dalam melakukan studi kelayakan pendirian dan/atau pengembangan usaha

tersebut, Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha ITS dapat menunjuk

konsultan maupun pakar-pakar dalam bidang keahlian yang relevan untukmembantu dalam melakukan analisis.

(5) Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha ITS melaporkan hasil kajian

kelayakan usulan pendirian/ pengembangan usaha ITS kepada Rektor.

BAB VI

MODAL UNIT USAHA KOMERSIAL

Pasal 6

(1) ITS dapat menanamkan modal ke dalam sebuah Unit Usaha melalui upayapendirian Unit Usaha baru atau penyertaan modal ke dalam Unit Usaha yang

sudah ada.

(21 Modal Unit Usaha dapat berbentuk modal materiil dan modal immateriil.(3) Modal materiil antara lain:

a. uang tunai,

b. tanah selain tanah milik negara;

c. bangunan selain bangunan milik ITS;

d. mesin; dan

e. peralatan.

(4) Modal immateriil diantaranya dapat berupa hak milik intelektual dan kepakaran.(5) Modal materiil dan modal immateriil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) harus dikonversikan ke dalam nilai satuan mata uang tunai sesuai dengan

nilai dan harga yang wajar.(6) Tanah yang berstatus kekayaan Negara kepemilikannya tetap pada Negara dan

tidak dapat dijadikan ekuitas unit usaha.

(71 Bangunan milik ITS, kepemilikannya tetap berada pada ITS dan tidak dapat

dijadikan ekuitas dari Unit Usaha.

(8) Modal yang ditanamkan pada unit usaha komersial diwujudkan sebagai

kepemilikan saham.

Pasa-l 7

(1) Modal Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat bersumberdari modal internal dan modal eksternal.

(2) Sumber modal internal ITS diantaranya dapat berasal dari :

a. pemisahan sebagian harta dan kekayaan ITS yang mengikuti peraturan yang

berlaku;

b. sisa hasil usaha Unit Usaha lainnya yang dikelola pemanfaatannya oleh Badan

Pengembangan dan Pengelola Usaha; dan

c. penyertaan modal dari Unit Usaha lainnya yang telah ada sebelumnya.

(3) Total modal internal berupa modal materill yang diinvestasikan untuk Unit Usaha

tidak boleh melebihi 2Ooh (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset

bergerak.

(4) Sumber modal internal akan dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pengelola

Usaha untuk diinvestasikan ke datam Unit Usaha.

(5) Sumber modal eksternal ITS diantaranya dapat berasal dari:

a. penyertaan modal dari mitra usaha lembaga baik dari dalam maupun luarnegeri;

b. penyertaan modal dari mitra usaha individu atau kelompok bukan lembaga;

c, pinjaman dari bank maupun dari lembaga keuangan lainnya; dan

d. sumber modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(6) Dosen atau karyawan ITS diperbolehkan untuk menyertakan modal pada UnitUsaha Komersial.

(7) Penyertaan modal baik yang bersumber dari internal maupun eksternaldiwujudkan dalam kepemilikan saham pada usaha komersial.

BAB VII

PENGELOLAAN SAHAM USAHA KOMERSIAL

Pasal 8

(1) Pemegang Saham Unit Usaha Komersial yang berasal dari modal internal ITS

diwakili oleh Rektor.

(2) Pemegang Saham yang berasal dari modal eksternal ITS diwakili oleh:

a. Pimpinan Lembaga atau orang yang dikuasakannya jika modalnya berasal daripenyertaan modal dari mitra usaha lembaga;

b. Pimpinan Kelompok jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitrausaha kelompok bukan lembaga; dan

c. Individu jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha

individu.

BAB VIII

JENIS USAHA KOMERSIAL

Pasal 9

(1) Unit Usaha Komersial dapat berupa Unit Usaha Komersial Mayoritas dan UnitUsaha Komersial Minoritas.

(2) Unit Usaha Komersial Mayoritas yaitu Unit Usaha Komersial yang kepemilikannya

lebih dari 50% (lima puluh persen) berasal dari sumber internal ITS.

(3) Unit Usaha Komersial Minoritas atau Penyertaan yaitu Unit Usaha Komersiat yang

kepemilikannya kurang dari 50% (lima puluh persen) berasal dari sumber internal

ITS.

Pasal 10

(1) Usaha Komersial ITS wajib untuk menerapkan sistem manajemen yang profesional

dan akuntabel.

(2) Sistem manajemen organisasi internal setiap Unit Usaha Komersial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Unit usaha Komersial masing-

masing.

BAB IX

BENTUK USAHA KOMERSIAL

Pasal 1 1

Bentuk usaha komersial antara lain :

a. Perseroan Terbatas;

b. Koperasi;

c. Persekutuan Komanditer; dan

d. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB X

USAHA KOMERSIAL BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Bagian Kesatu

Organ

Pasal 13

(1) Unit usaha komersial berbentuk Perseroan Terbatas mempunyai organ:

a. Rapat Umum Pemegang Saham, yang disingkat RUPS;

b. Dewan Komisaris; dan

c. Direksi.

(2) Tugas dan fungsi organ Unit usaha komersial berbentuk Perseroan Terbatas sesuai

den gan ketentu an peraturan perundang-undan gan.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 14

(1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut sebagai RUPS merupakan

peme gang keku asaan tertin ggi Perseroan Terb atas.

(2) Kepala Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha mewakili Rektor datam RUPS

Perseroan Terbatas.

(3) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:

a. RUPS tahunan; dan

b. RUPS lainnya, yang dalam Peraturan ini disebut juga RUPS Luar Biasa;

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 15

(1) Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan Terbatas yang mewakili kepentinganpemegang saham.

(2) Dewan Komisaris bertugas antara lain:

a. memberikan saran dan nasehat kepada Direksi Perseroan Terbatas;

b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan Terbatas termasukpelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta keputusan Rapat UmumPemegang Saham; dan

c. kewenangan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

(1)

(2t

(3)

(41

Pasal 16

Anggota Dewan Komisaris Unit Usaha Komersial diusulkan oleh Pimpinan Badan

Pengembangan dan Pengelola Usaha dengan persetujuan Rektor.

Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari

kalangan internal maupun eksternal ITS.

Anggota Dewan Komisaris dari kalangan internat ITS sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus memiliki kemampuan yang memadai dan jaringan bisnis yang luas.

Anggota Dewan Komisaris yang berasai dari kalangan eksternal ITS sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)'adalah orang yang memiliki pengalaman, kemampuan, dan

jaringan bisnis yang luas serta memiliki integritas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 17

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan

tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Direksi mempunyai kewajiban utama:

a. mengums harta kekayaaan Unit Usaha Komersial'

b. mengums kegiatan usaha;

c. mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar Unit Usaha Komersial dalam

batas kewenangan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan

d. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Susunan Direksi Perseroan Terbatas diusulkan oleh Pimpinan Badan

Pengembangan dan Pengelola Usaha kepada Rektor.

Pasal 18

Anggota Direksi Perseroan Terbatas dapat berasal dari kalangan internal maupun

eksternal ITS.

Anggota Direksi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

mereka yang profesional daiam bidang bisnis.

Anggota Direksi Perseroan Terbatas yang berasal dari kalangan internat ITS adalah

orang yang memiliki pengalaman, kemampuan profesional, serta jaringan bisnisyang luas.

Anggota Direksi Perseroan Terbatas yang berasal dari kalangan eksternal ITS adalahorang yang memiliki pengalaman, kemampuan yang memadai, dan jaringan bisnisyang luas serta memiliki integritas.

(3)

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(21

BAB XI

TRANSAKSI BISNIS

Pasal 19

(1) Transaksi bisnis yang dilakukan Unit usaha dengan pihak lain harus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Nilai barang dan jasa yang dibeli dengan kredit atas nama Unit usaha tidak boleh

melebihi total nilai aset perusahaan.

(3) Unit usaha diperbolehkan untuk mendapat tambahan modal dari pihak eksternal

atas persetujuan dan izin tertulis Pimpinan Badan Pengembangan dan Pengelola

Usaha dan pimpinan lembaga mitra usahanya.

(4) Unit Usaha Komersial diperbolehkan menginvestasikan modal yang dimiliki untuktujuan pengembangan usaha komersial atas persetujuan dan izin tertulis Pimpinan

Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha dan pimpinan lembaga mitra usahanya.

(5) Unit Usaha Komersial diperbolehkan meminjamkan dananya kepada pihak lain atas

persetujuan dan izin tertulis Pimpinan Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha

dan Pimpinan Lembaga mitra usahanya.

(6) Unit Usaha tidak diperbolehkan menjual atau menjaminkan modal dan harta

kekayaannya tanpa persetujuan dan izin tertulis Pimpinan Badan Pengembangan

dan Pengelola Usaha dan Pimpinan Lembaga mitra usahanya.

(7) Unit usaha diperbolehkan untuk meminjam dana dari pihak luar atas persetujuan

Pimpinan Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha dan Pimpinan Lembaga mitra

usahanya.

(8) Persetujuan Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha seperti yang dimaksud

pada ayat (3) sampai dengan (7) diatas diberikan melalui mekanisme Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB).

BAB XII

PENGELOLAAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

Pasal 20

(1) Pembagian deviden dan sisa hasil usaha dilakukan secara proporsional diantara

para mitra usaha sesuai dengan besarnya penyertaan modal atau saham yang

dimiliki.

(2) Apabila timbul kerugian dalam pengelolaan Unit Usaha, maka Pimpinan Unit Usaha

waj ib untuk mempertanggung-j awabkannya.

(3) Pertanggungjawaban ITS melalui Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha

terhadap kerugian Unit Usaha adalah terbatas pada besarnya modal yang

disetorkan ke dalam Unit Usaha

(s)

(4) Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha tidak menanggung kerugian materiil

yang ditimbulkan oleh Unit Usaha.

Unit Usaha komersial mayoritas berbentuk Perseroan Terbatas dapat dibubarkanoleh sebab-sebab sebagai berikut :

a. atas keputusan pengadilan;

b. atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

c. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah

berakhir;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untukmembayar biaya kepailitan;

e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit, berada dalam

keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

f. Karena dicabutnya izin uaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan

melakukan likuidasi sesu ai dengan ketentu an peratu ran perundang-undan gan.

Tindak lanjut pembubaran Unit Usaha komersial berbentuk Perseroan Terbatas

haru s dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggai ditetapkan.

(6)

Ditetapkan dipada tanggal

Surabaya1 Februari 2Ol7

Rektor ITS,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES.,NIP. 196006 18 198803 LOO2/.41-

Ph.D.

e*