ii - airellt.files.wordpress.com · sistem apapun yang dijalankan adalah sama. ... Berbagai bentuk “peradaban” (jika ingin disebut ... Islam terbesar di Jakarta dan kini menjabat

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 :Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Judul Buku :

Jakarta: Modernitas dan Pembangunan Manusia

Penulis : Ir. Triwisaksana, M.Sc.Disain sampul : Erwin SinaeTata Letak : FaridFoto ilustrasi : Dudi, KhoirudinPenerbit : Lingkar Sejahtera Jakarta

Gedung Sarinah Lt. 11Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat

Tahun Terbit : Juli, 2011


ii


Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara

kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan,

bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa

di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-

orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan

meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah

Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan)

mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman

sentosa. Mereka (tetap) menyembahKu dengan tidak

mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi

barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu maka mereka

itulah orang-orang yang fasik

(QS An-Nur, 55)

Pada hakikatnya, tujuan setiap negara atau suatu

pemerintahan dimanapun dia berada dan dalam

sistem apapun yang dijalankan adalah sama.

Menciptakan keadilan dan menghasilkan kesejahteraan

bagi penduduknya. Keadilan dan kesejahteraan yang Luthfi Hasan Ishaaq, MA

Jakarta: Modernitas dan Pembangunan Manusia Jakarta: Modernitas dan Pembangunan Manusia

iii

Kata Pengantar

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat akan terwujud

dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan hidup serta

terjaminnya rasa aman dalam kehidupan.

Secara eksplisit Allah SWT telah menjamin kedua hal

tersebut sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya di

dalam Surat Al-Quraisy ayat ke 3-4 : “Maka hendaklah

mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah).

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ke-

takutan.” Tinggal persoalannya adalah bagaimana pi hak-

pihak yang diberi amanah untuk mengelola suatu negeri

atau wilayah itu mampu mewujudkannya. Rasa aman dan

nyaman, suatu keadaan yang Allah janjikan sebagaimana

kutipan ayat 55 Surat An-Nur diatas, menjadi amanah

bagi orang-orang yang beriman, yang dijadikan oleh Allah

sebagai penguasa di muka bumi ini.

Nilai strategis yang dimiliki oleh Jakarta bukan hanya pada

usianya semata. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi

bangsa yang berpenduduk terbesar keempat di dunia,

Jakarta merupakan amanat Allah yang tidak boleh disia-

siakan. Berbagai bentuk “peradaban” (jika ingin disebut

demikian) yang telah berlangsung di Jakarta semenjak

jaman penjajahan hingga reformasi telah menghasilkan

wajah Jakarta yang beragam. Namun dari seluruh periode

tersebut, sepertinya ada satu bentuk kemiripan. Masing-

masing era seakan-akan bertekad untuk memiliki prasasti

yang menandai kemegahan sekaligus keberhasilan

pembangunan.

iv


Kata Pengantar

Namun setiap keberhasilan selalu memiliki ongkos yang

harus dibayar. Ongkos itu bisa berupa beban sosial,

ekonomi maupun moral. Di sinilah, saya berfikir, buku ini

memiliki ‘angle’ yang menarik. Buku ini mencoba melawan

arus tema-tema keseharian publik Jakarta. Di saat

sebagian besar media dan publik sibuk berbicara tentang

kemacetan yang mengerikan dan banjir yang tak jenuh

berkunjung, Triwisaksana seakan ingin menarik perhatian

publik pada problem yang lebih humanis dan mendasar.

Kesejahteraan. Bagi Bang sani yang juga menjabat sebagai

Wakil Ketua DPRD DKI problem asasi dari Jakarta saat ini

ialah keselarasan antara pembangunan -yang diwakili

dengan kata modernitas- dan kesejahteraan.

Bang Sani mampu menguraikan pemikiran-pemikiran dan

gagasan tentang kesejahteraan secara runtut. Termasuk

di dalamnya menyampaikan gagasan-gagasan baru

dalam mewujudkan jaminan sosial bagi warga. Contoh,

ide menjadikan urusan ketenagakerjaan dan perumahan

yang selama ini menjadi domain bidang perekonomian

dan pembangunan, menjadi bagian bidang kesejahteraan

(sosial) merupakan tawaran yang berani dan bukan

‘asal beda’. Argumen yang terangkum dalam kumpulan

buah pemikiran ini menjelaskan bahwa peningkatan

kesejahteraan dapat dilakukan melalui fokus peningkatan

kesejahteraan para pekerja (upah, jaminan sosial pekerja),

pengurangan angka pengangguran dan perumahan bagi

kelompok miskin.


v


Kata Pengantar

Kontribusi tulisan dari Selamat Nurdin yang mem ban-

dingkan kondisi “Jiwa dan Raga” di kota-kota besar lain

di beberapa negara, serta tulusan dari Prof. Eko Prasodjo

yang mengulas tentang Reformasi Birokrasi yang menjadi

faktor penting kebijakan sosial turut memperkuat bobot

buku ini meskipun disampaikan secara ringan.

Saya yakin buku ini akan sangat memberikan manfaat ba gi

para pembacanya yang mencoba memahami pentingnya

kebijakan sosial di Jakarta. Para penikmat buku ini juga

akan memahami ragam aspek yang selama ini belum

banyak tergali dari Jakarta. Lebih khusus bagi penulisnya,

buku ini harus menjadi tonggak awal evaluasi terhadap

keterlibatannya sebagai salah satu elemen strategis

penentu kebijakan di Jakarta.

Selamat berkarya lebih jauh... Semoga cita-cita Jakarta

Sejahtera segera terwujud.

Luthfi Hasan Ishaaq, MAPresiden PKS

vi


Pengantar Penerbit

K urang lebih empat dasawarsa yang lalu, Simon

Kuznets, mengungkapkan kerisauannya atas

temuan yang telah mengantarkannya meraih

hadiah nobel pada tahun 1971. Kuznets-lah yang pertama

kali memperkenalkan kumpulan indikator aktivitas

ekonomi yang dinamakan dengan neraca pendapatan

nasional. Salah satu indikator utama yang termasuk

di dalamnya, Pendapatan Domestik Bruto atau PDB.1

Mengapa temuan ini begitu penting? Bayangkan sejenak!

Coba posisikan diri Anda menjadi pemimpin sebuah negara

pada masa sebelum Kuznets mengumumkan temuannya.

Lalu Anda dirongrong oleh sebuah pertanyaan. Bagaimana

cara menentukan bahwa negara yang Anda pimpin

lebih makmur atau lebih kaya daripada negara lainnya?

Sebelum Kuznets memperkenalkan ide brillian-nya, nyaris

tidak ada jawaban yang seragam. Inilah lompatan besar

yang dihasilkan oleh Kuznets.

Namun, pakar ekonomi yang mengajar di Universitas

Harvard itu rupanya cukup kuatir akan warisan intelektual

yang dia miliki. Kuznetz kuatir bahwa serangkaian

indikator perekonomian yang dia formulasikan lantas

1 Lihat Buku Mengukur Kesejahteraan, Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen and

Jean-Paul Fitousi, penerbit Margin Kiri

Rico Marbun, M.Sc


vii

Pengantar Penerbit

disalah-artikan sebagai formulasi kesejahteraan. Dalam

bahasa yang lebih sederhana, PDB tinggi memang berarti

semakin tinggi pula kekayaan yang dimiliki oleh sebuah

negara. Namun, sejatinya itu tak lantas berujung dengan

tingginya kesejahteraan warga.

Kegelisahan itulah yang akan kita temukan dalam buku

yang tersaji di hadapan Anda. Kumpulan ide yang dimiliki

oleh Triwisaksana, dengan detail menghadirkan potret

disharmoni pembangunan fisik dan pembangunan

manusia di dalam kota yang telah berusia 484 tahun ini.

Sebagai politisi yang pernah menjadi Ketua Partai Politik

Islam terbesar di Jakarta dan kini menjabat sebagai

Wakil Ketua DPRD, Bang Sani tentu paham benar segala

kompleksitas yang terjadi di ibukota.

Kegelisahan yang ditata dalam setiap sub-tema, sejatinya

tidak tepat bila dibaca sebagai sekadar ungkapan

ketidakpuasan, apalagi hanya kemarahan tanpa solusi.

Sebagai orang yang berkecimpung secara langsung dalam

pengelolaan Jakarta, Bang Sani seperti ingin menghentak

para pembaca untuk memalingkan perhatiannya lebih dari

sekadar himpitan hidup sehari-hari. Sebut saja masalah

kemacetan dan banjir yang tidak asing lagi bagi penduduk

Jakarta. Bukan berarti kader PKS itu tidak peduli. Namun

jika dibaca dengan cermat, pria kelahiran asli Jakarta itu

ingin menjabarkan bahwa ada satu tema yang tidak boleh

ditinggalkan dalam setiap deru roda pembangunan di

viii


Pengantar Penerbit

Jakarta. Tema itu adalah Kesejahteraan dan Pembangunan

Manusia.

Karena narasi besar tentang humanisasi pembangunan,

maka Lingkar Sejahtera Jakarta merasa beruntung

menjadi pihak yang pertama kali menyusun, merapikan

serta menghadirkan buku ini kepada khalayak Ibukota.

Harapannya, semoga sedikit jerih payah yang tentu

belum menghadirkan kesempurnaan ini, dapat membawa

secercah kebaikan buat kita semua.

Selamat Menikmati...

Rico Marbun, M.ScDirektur Lingkar Sejahtera Jakarta


ix


Segores Tintadari Penulis

Sejarah panjang Jakarta dengan pelabuhan besar

Sunda Kelapa-nya, memang sudah menarik minat

orang untuk datang sejak dahulu kala. Termasuk

di antaranya, kedatangan Portugis yang kemudian diikuti

dengan Belanda. Pihak-pihak tersebut yang pernah

menguasai Jakarta, sejak zaman Portugis hingga VOC-

Belanda, telah menjadikan Jakarta (Jayakarta) sebagai

pusat kekuasaan. Demi menopang fungsi sebagai ‘power

epicentrum’, berbagai bangunan simbol kekuasaan,

bendungan, stasiun kereta dan ruang publik dibangun.

Dan hingga kini, sisa-sisa kemegahan itu masih bisa

kita saksikan dalam jejak kota tua dan bangunan tua

peninggalan Belanda yang bertebaran di Jakarta.

Memasuki periode pasca kemerdekaan di era Bung Karno,

pembangunan simbol-simbol kemegahan Jakarta juga

terus berlanjut. Monumen Nasional, Mesjid Istiqlal, dan

Kawasan Senayan, kerap dibanggakan sebagai simbol

keberhasilan atas capaian kemerdekaan. Orde Baru juga

tidak ketinggalan. Presiden Soeharto dengan gelarnya

sebagai Bapak Pembangunan, merancang Jakarta sebagai

daerah yang sangat menarik bagi investor. Hasilnya,

pemodal asing berduyun-duyun memadati Jakarta. Dan

sempurnalah Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan

ekonomi negara, dimana 70% uang nasional beredar di


x


Segores Tinta dari Penulis

Ir. Triwisaksana, M.Sc

dalamnya. Bahkan era reformasi yang sering didengungkan

sebagai antitesa Orde Baru juga tidak ingin kalah dalam

‘memegahkan’ ibukota. Supermall mewah, toko-toko

cabang dari berbagai merek terkenal dunia, gedung-

gedung pencakar langit, apartemen, superblock dan

lainnya, seakan bertumbuh bak jamur di musim hujan.

Sesungguhnya, tidak ada yang salah dengan kemegahan

Jakarta. Bukan pula hal yang tercela bila pembangunan

fisik dan infrastruktur melaju dengan pesat di ibukota.

Namun tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh

pembuat kebijakan di Jakarta adalah bagaimana mengelola

perkembangan dan dinamika kota dengan segala beban

berat yang ditanggung, plus tuntutan warganya yang

sangat beragam. Dengan status sebagai kota berpenduduk

terbesar, kompleksitas permasalahan kota yang berusia

hampir lima abad ini, tentu membutuhkan penanganan

yang serius dan kerja yang cerdas.

Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola Ja-

kar ta adalah bagaimana menciptakan keseimbangan

pertumbuhan kota dan pembangunan manusia di

dalamnya. Disamping tingginya pertumbuhan ekonomi

dan pesatnya pembangunan fisik, Jakarta harus memiliki

Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana negara maju.

Bukan hal yang berlebihan jika Indeks Gini Ratio di ibukota

harus ditargetkan serendah mungkin. Sebab inilah yang

menjadi indikator bahwa pesatnya pembangunan Jakarta

dapat dinikmati oleh semua penduduk.


xi



Bagaimanakah kita bisa menilai indikator kesejahteraan

seperti indeks pembangunan manusia, indeks kualitas

kesehatan dan indeks kualitas hidup. Tentu yang dimaksud

bukanlah sekadar angka statistik semata. Secara riil,

indikator ini bisa dicermati dari capaian pemenuhan

kebutuhan dasar bagi semua penduduk. Kebutuhan dasar

seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, perumahan

dan sanitasi, haruslah telah terpenuhi dengan memadai.

Buku ini mencoba merefleksikan sisi yang perlu mendapat

perhatian kita semua. Jakarta tidak hanya terbangun secara

fisik (raga), namun juga kesejahteraan semua penduduknya.

Keterlibatan saya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

dalam proses penyusunan kebijakan, penyerapan

aspirasi, serta pemantauan kondisi masyarakat, telah

mengantarkan saya pada perenungan panjang tentang

sisi Jakarta yang lain. Kesejahteraan penduduk adalah

tanggungjawab kita semua, terlebih bagi para perancang

kebijakan. Perjuangan menyejahterakan warga Jakarta

harus menjadi kesungguhan dengan azas kesetaraan

yang melingkari rasa kebersamaan bagi kesejahteraan

untuk semua. Harapan Saya, melalui lahirnya gagasan

dalam buku ini dibarengi dengan embrio Komunitas

Lingkar Sejahtera Jakarta, akan memantapkan langkah

segenap warga semakin giat bergegas dalam kesetaraan

dan kebersamaan cita-cita menuju kesejahteraan.

Dan tak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya

saya sampaikan kepada keluarga tercinta, istri dan anak-

xii


anak saya, orang tua dan mertua yang telah mendukung

penuh kerja dan pengabdian saya di DPRD DKI Jakarta,

yang bersabar atas kesibukan saya sebagai wakil rakyat

maupun kader partai. Terimakasih juga saya sampaikan

kepada seluruh rekan dan kolega yang telah bekerja sama

dan mendukung kerja saya selama ini dan tidak dapat saya

sebutkan satu per satu. Juga kepada para sesepuh, tokoh

masyarakat, pakar, LSM dan peneliti yang telah banyak

memberikan nasehat, sumbangan pemikiran, diskusi

dan masukan kepada saya dalam menjalankan amanah

sebagai wakil rakyat. Secara khusus saya mengucapkan

terimakasih kepada Sdr. Selamat Nurdin dan Prof.

Eko Prasodjo yang bersedia menyumbangkan gagasan

pemikirannya dalam bentuk tulisan untuk memperkuat

wacana dalam buku ini, Ustadz. Lutfi Hasan Ishaaq, MA

atas kesediaannya memberikan pengantar untuk buku ini

ditengah kesibukan beliau memimpin salah satu partai

terbesar di negeri ini, dan kepada Lingkar Sejahtera

Jakarta (LSJ) yang telah menghimpun pemikiran saya

dan menerbitkannya dalam bentuk buku. Terakhir, buku

ini merupakan persembahan saya untuk seluruh warga

Jakarta yang terus mendambakan kesejahteraan. Semoga

memberikan manfaat dan kesejahteraan itu dapat

terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kebon Sirih, 22 Juni 2011.



xiii


Daftar Isi

Kata Pengantar___iiiPengantar Penerbit___viiSegores Tinta dari Penulis___x

Jakarta 1. : Modernitas & Pembangunan Manusia___1Bangun Jiwa dan Raga Jakart2. a Bercermin kepada Negara ASEAN___22

I. Jakarta Sejahtera Berkelanjutan, Mengapa Tidak?___33Gagasan Besa1. r Kesejahteraan___34Menakar Visi Kesejahteraa2. n Kepemimpinan Jakarta___39Membangun Basis Politik3. , Menciptakan Kesejahteraan___44Mimp4. i Ibukota Sejahtera___49

II. Menuju Jaminan Sosial di Ibukota___57Paradoks Waja1. h Pembangunan Jakarta___58Jamsosda2. ala Jakarta___65

III. Sistem dan Jaminan Kesehatan bagi Warga___75Warga Miski1. n Dilarang Sakit?___76Jamkesda Baru2. untuk Jakarta Baru___82Model Pembiayaa3. n Jamkesda Baru___89

IV. Semua Berhak Dapat Pendidikan Layak___97Wajib Belajar 12 Tahun di Jakart1. a Mungkinkah?___98Pendidikan Berkualita2. s untuk Semua Penduduk___103


xiv


V. Menempatkan Ekonomi Kerakyatan di Ibukota___109Menggeliatkan UMK1. M di Jakarta___110Menyelamatka2. n Pasar Tradisional___126

VI. Transportasi publik Nyaman untuk Warga___139Transportasi Publik Handal1. sebagai Prioritas___140Perlu Terobosan Kebijaka2. n untuk Busway___151Tantanga3. n Implementasi ERP___156

VII. Birokrasi yang Bekerja dan Melayani___171Mengubah Paradigm1. a Pelayanan Birokrasi di Jakarta___172Reformasi Birokrasi menuju Profesionalitas dan Moralitas Aparatu2. r untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat___179Menuju Birokras3. i yang Melayani___196

VIII. Bekerja untuk Ibukota___203Menanggulangi Kemiskina1. n di Ibukota___204Rumah untu2. k Warga Marjinal___214Tanggungjawab Bekerj3. a untuk Negeri___223


xv



Jakarta :Modernitas &Pembangunan Manusia

Memasuki usianya yang menjelang lima

abad, Jakarta berkembang semakin cantik

dan megah. Gedung pencakar langit terus

bertambah, lengkap dengan cahaya yang gemerlapan di

malam hari. Pusat-pusat perbelanjaan yang juga berfungsi

sebagai ‘meeting point’ terus bertambah, diisi oleh gerai-

gerai yang menjual produk fashion lokal hingga global.

Demikian pula dengan apartemen yang terus menjamur.

Keberadaannya kerap menarik orang untuk tinggal di

Jakarta yang menawarkan segala pesona. Melting point

juga berkembang di berbagai kawasan dalam bentuk

kafe, resto yang didukung dengan fasilitas cyber yang

memberikan akses tanpa batas.

Namun pada saat yang sama, Jakarta juga terlihat semakin

rapuh menanggung beratnya beban pembangunan.

Pesatnya pertumbuhan kota, tidak diikuti dengan daya

dukung alam dan keseimbangan ekologis. Permasalahan

sampah, eksploitasi air tanah yang berlebihan, hilangnya

ruang terbuka hijau hingga rusaknya daerah aliran sungai,

tidak kunjung terselesaikan secara tuntas. Akibatnya,

berbagai permasalahan lingkungan pun rutin mengunjungi

Jakarta. Jakarta juga menghadapi meningkatnya segregasi

fungsional antara daerah bisnis/perkantoran dan daerah

pemukiman. Akibatnya terjadi pemborosan waktu


1

Jakarta : Modernitas & Pembangunan Manusia

dan biaya transportasi, inefisiensi lahan dan kawasan,

penurunan kualitas lingkungan terutama akibat polusi

udara yang parah, serta kebutuhan yang besar terhadap

sarana transportasi dan infrastruktur terkait lainnya.

Di sisi lain, segregasi sosial juga nampak tidak semakin

membaik. Kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan

antar kelompok pendapatan, etnis, suku dan golongan,

rawan menimbulkan konflik-konflik sosial. Hal ini semakin

diperburuk dengan semakin tergerusnya ruang-ruang

publik kota yang digantikan oleh pusat-pusat bisnis,

perbelanjaan dan perumahan mewah. Akhirnya Jakarta

seperti sumbu panas yang mudah sekali tersulut menjadi

konflik horizontal antar etnik, antar kampung maupun

antar kelompok.

Perekonomian Jakarta yang digambarkan dengan

PDRB dalam lima tahun terakhir mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp.

501,8 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp. 862,02 triliun

pada tahun 2010. Dominasi sektor industri pengolahan,

sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dalam

perekonomian Jakarta belum tergoyahkan disamping

sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Perekonomian

Jakarta juga tumbuh pesat dengan pertumbuhan ekonomi

diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam periode

2006-2008, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai

Jakarta yang Semakin Megah

2



6,2%. Dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 73,3 juta

per tahun, Jakarta menjadi daerah dengan pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari

pertumbuhan dan pendapatan per kapita nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta disokong oleh sektor tersier

yang menyumbang sebesar 70% terhadap total PDRB.

Sektor tersier ini terutama adalah sektor perdagangan,

hotel, dan restoran yang mempunyai kontribusi terhadap

perekonomian daerah sekitar 20 persen; sektor jasa

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sekitar 28

persen; dan sisanya diberikan oleh sektor pengangkutan

dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa lainnya. Pada

tahun 2009, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor

pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 15,6 persen,

kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 6,5 persen,

sektor bangunan sebesar 6,2 persen, sektor listrik, gas,

dan air bersih sebesar 4,6 persen, sektor perdagangan,

hotel, dan restoran sebesar 4 persen, sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan

4 persen, sektor industri pengolahan sebesar 0,14

persen, sektor pertanian dengan pertumbuhan 0,3

persen, dan sektor pertambangan dan penggalian dengan

pertumbuhan sebesar minus 4,34 persen.

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral memperlihatkan

sektor-sektor seperti sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel dan

restoran, sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa

mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Sementara

Dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 73,3 juta per tahun, Jakarta menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari pertumbuhan dan pendapatan per kapita nasional.


3


sektor bangunan dalam lima tahun terakhir mengalami

pertumbuhan relatif cepat dibandingkan sektor-sektor

lainnya. Menjamurnya pembangunan tower-tower

apartemen di hampir seluruh penjuru ibukota, pusat-

pusat perbelanjaan dari yang kelas menengah sampai

yang super mewah menjadi simbol pertumbuhan dari

sektor konstruksi. Belum lagi pembangunan yang berasal

dari pengeluaran sektor pemerintah seperti Banjir Kanal

Timur, jalan layang non tol dan rumah susun.

Selain konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi

selama lima tahun juga mengalami pertumbuhan fe-

no menal dengan kisaran sekitar 14 persen per tahun.

Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan peng gunaan

teknologi informasi khususnya internet dan komunikasi

seluler. Jakarta pun memiliki peluang besar untuk menjadi

sentra industri teknologi-informasi yang sangat bertumpu

pada sumber daya manusia (SDM) unggul. Jakarta sebagai

pusat pendidikan teknologi in for masi dan telekomunikasi

di Indonesia, memiliki potensi besar menjadi pusat industri

teknologi-informasi karena memiliki infrastruktur dan SDM

terlatih yang ber limpah. Jakarta ke depan bahkan dapat

diposisikan se bagai electronic super sites yang fokus pada

riset dan pengembangan teknologi (R&D), SDM, industri IT

dan mikroelektronika.

Kemegahan Jakarta juga ditandai dengan lalulintasnya yang

semakin padat dan kemacetan yang semakin akut. Tahun

2010 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 6,7

Juta unit, dengan kendaraan roda dua mencapai 4,3 Juta


4


unit dan sebanyak 2,4 Juta unit kendaraan roda empat.

Setiap harinya pertumbuhannya mencapai 1.172 Unit

dengan komposisi 986 kendaraan roda dua dan 186 roda

empat. Kepadatan ini berdampak pada kondisi lalulintas

yang tidak seimbang dimana sebagian besar waktu di

jalan justru berada dalam kemacetan. Dari total waktu

perjalanan pada beberapa ruas jalan, 40% merupakan

waktu bergerak dan 60% merupakan waktu hambatan.

Kecepatan rata-rata lalu lintas adalah 20,21 km/jam.

Penanaman modal baik PMDN maupun PMA dalam

kurun waktu 2006-2009 mengalami perkembangan yang

fluktuatif. Investasi yang ditanamkan oleh pemodal asing

di DKI Jakarta mengalami kinerja yang meningkat pada

tahun 2008, namun menurun tajam pada tahun 2009.

Sementara untuk PMDN, investasi masih cenderung

mengalami peningkatan meskipun peningkatan yang

relatif rendah. Berbagai faktor memberikan pengaruh

terhadap fluktuasi investasi di Jakarta. Walau penurunan

investasi asing pada tahun 2009 diduga dipengaruhi

oleh krisis global yang berlangsung saat itu, iklim

investasi di Jakarta saat ini juga belum sepenuhnya

menunjukkan kondisi yang kondusif. Dalam survei Doing

Business 2011 yang dilakukan oleh IFC-The World Bank,

Indonesia yang direpresentasikan oleh Jakarta, masih

menempati peringkat 121 dari 180 negara dalam hal

kemudahan melakukan usaha. Peringkat ini lebih rendah

dari peringkat negara-negara tetangga seperti Malaysia,

Thailand dan Vietnam, yang menjadi kompetitor dalam



5


menarik investasi. Di Jakarta masih dibutuhkan waktu 43

hari untuk mengurus berbagai perijinan untuk investasi

dengan 9 prosedur yang harus dilalui. Bandingkan dengan

negara-negara maju yang hanya butuh 14 hari dan enam

prosedur. Bahkan dibandingkan dengan kota-kota lain,

dalam survei Sub National Doing Business 2010, Jakarta

hanya menempati peringkat ke-7 dari 14 kota dalam

kemudahan berusaha.

Ditengah kemegahan yang muncul, Jakarta

juga masih menyimpan sejumlah kondisi yang

paradoks dengan kemegahan, modernitas dan

gemerlap wajah kota. Secara ekonomi ini ditandai dengan

angka koefisien Gini yang rendah. Dalam periode tahun

2006-2010, koefisien Gini di DKI Jakarta relatif stabil pada

angka 0,36-0,38 yang menunjukkan masih cukup tingginya

kesenjangan pendapatan diantara penduduk. Penilaian

Bank Dunia menunjukkan bahwa 40% penduduk Jakarta

hanya menikmati sekitar 17% kue ekonomi kota . Secara

ekstrem, fenomena ketimpangan ini ditunjukkan dengan

gedung-gedung perkantoran, apartemen mewah dan

pusat perbelanjaan raksasa yang berdampingan dengan

pemukiman padat dan kumuh. Potret lain adalah manusia

gerobak yang berada di kolong-kolong flyover, atau

bahkan di depan gedung perkantoran. Keberadaan kafe-

kafe dan resto mewah yang hanya berjarak puluhan meter

dengan warung-warung makan kecil yang tidak higienis.

Potret Paradoks Jakarta


6


Menumpuknya mobil-mobil mewah di samping bus kota

non AC yang penuh sesak penumpang. Sementara, KRL

ekonomi melaju dengan atap yang dipenuhi penumpang.

Tidak berlebihan jika dikatakan Jakarta masih dipenuhi

dengan berbagai permasalahan sosial dan persoalan

kesejahteraan ditengah kemegahan yang dihadirkan.

Tuntutan sebagian masyarakat kota khususnya kaum

pekerja dan kelas menengah kota mungkin lebih banyak

pada bagaimana menghadirkan kota yang nyaman dan

modern. Hal ini pula yang menggiring visi pembangunan

kota juga diarahkan pada membangun kenyamanan

kota. Akibatnya pembangunan kota juga diarahkan

pada upaya menciptakan kenyamanan kota seperti

infrastruktur jalan (flyover, underpass, jalan layang non

tol), infrastruktur pengendali banjir seperti kanal banjir,

waduk, pompa pengendali dan sebagainya. Padahal

pembangunan infrastruktur jalan ini seperti beradu

cepat dengan pertumbuhan kendaran di Jakarta dan

sayangnya selalu kalah sehingga kemacetan semakin tidak

teratasi. Pembangunan fisik juga didukung oleh sektor

swasta yang secara agresif membangun properti seperti

gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan,

entertainment center, berbagai bentuk melting point,

bahkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang megah.

Gedung pendidikan, kesenian dan kebudayaan juga

berdiri megah baik yang didirikan pemerintah maupun

swasta untuk mendukung gaya hidup kota metropolitan

internasional.



7


Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah apakah

pembangunan infrastruktur dan fisik ini sudah seimbang

dengan pembangunan “perangkat lunak”nya untuk

menghasilkan kesejahteraan bagi semua penduduk

Jakarta? Apakah pembangunan fisik ini juga sudah

dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta khususnya 40%

penduduk yang masih berpendapatan rendah? Apakah

kebijakan yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat

dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga

berjalan sama cepat dengan pembangunan fisik? Apakah

peningkatan kualitas manusia yang ditunjukkan dengan

indeks pembangunan manusia (IPM) penduduk Jakarta

sudah sama tinggi dengan pertumbuhan ekonomi daerah?

Sementara, sebagai konsekuensi tumbuh sebagai kota

metropolitan modern, Jakarta juga dihinggapi problema

yang berasal dari modernitas. Penyalahgunaan narkotika

dan obat terlarang, kenakalan remaja dan konflik yang

terjadi di pusat-pusat hiburan dan kriminalitas yang lahir

dari kesenjangan ekonomi, bukan sesuatu yang asing di

Jakarta.

Tentu saja pertanyaan-pertanyan ini tidak bermaksud

mendikotomikan atau mempertentangkan antara

perkembangan kota modern dengan kesejahteraan

masyarakat, seolah keduanya tidak dapat berjalan

beriringan. Bukankah wacana “growth with welfare”

sudah lama didengungkan para ekonom dunia? Kita

tidak harus memilih salah satu, apakah pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan fisik atau pemenuhan

Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah

apakah pembangunan infrastruktur dan fisik

ini sudah seimbang dengan pembangunan “perangkat lunak”nya untuk menghasilkan kesejahteraan bagi

semua penduduk Jakarta?


8


kebutuhan dasar? Bahkan dalam konsep welfare state

yang berkembang di dunia terutama di Eropa Utara,

pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya bisnis sektor

swasta menjadi pilar pembentuk kebijakan dan penerapan

negara kesejahteraan. Tentu saja yang ingin ditekankan

disini, adalah sejauh mana kebijakan sosial dan komitmen

pembangunan kesejahteraan rakyat sudah dijalankan

dengan baik, dan apakah anggaran sudah secara efektif

diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat

untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Dari sudut pandang ekonomi pembangunan,

terdapat beberapa kecenderungan yang

patut diperhatikan bagi kebijakan dan

strategi pembangunan perkotaan di Jakarta. Pertama,

korelasi positif antara pembangunan ekonomi dan

tingkat urbanisasi. Tingkat urbanisasi akan semakin tinggi

karena Jakarta memiliki gemerlap dan posisi sebagai

pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan pemerintahan.

Pendatang dari berbagai strata sosial-ekonomi dan level

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dan Jakarta

No Tahun Jakarta Indonesia

1 2004 76.1 71.1

2 2005 76.0 72.8

3 2006 76.1 72.6

4 2007 76.3 73.4

5 2008 77.3 71.7

6 2009 77.2 73.4

Tantangan Pembangunan Ibukota

Pertama, korelasi positif antara pembangunan ekonomi dan tingkat urbanisasi.



9


intelektualitas berduyun-duyun menuju Jakarta untuk

“bertarung” meraih kesuksesan di ibukota.

Padahal bagi Indonesia, Jakarta berperan sebagai

“engine of development” dengan peranan penting bagi

pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan Jakarta

akan secara langsung berpengaruh pada pertumbuhan

nasional. Dengan besarnya kontribusi Jakarta pada

perekonomian nasional, maka setiap gangguan pada

perekonomian Jakarta secara langsung akan berpengaruh

pada perekonomian nasional. Karena itu menjadi

penting untuk terus mempertahankan dan memastikan

pertumbuhan Jakarta yang tinggi dan lestari (sustainable)

ke depan.

Kedua, daerah-daerah metropolitan tumbuh lebih cepat

dibandingkan daerah perkotaan lainnya yang lebih kecil.

Karena memiliki ukuran lebih besar dari kota disekililingnya,

Jakarta akan terus menghadapi masalah yang semakin

meningkat intensitasnya. Masalah yang dimaksud

terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja,

pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur

dan penyediaan jasa publik, serta perlindungan alam dan

lingkungan hidup. Kegagalan dalam mengelola Jakarta,

akan berimplikasi pada semakin meningkatnya derajat dan

intensitas permasalahan sehingga berbagai permasalahan

tersebut akan semakin sulit dipecahkan.

Ketiga, dengan intensitas keterkaitan antara desa-kota yang

masih tinggi, Jakarta masih akan terus menjadi sasaran bagi

Kedua, daerah-daerah metropolitan tumbuh

lebih cepat dibandingkan daerah perkotaan

lainnya yang lebih kecil.

Ketiga, dengan intensitas keterkaitan antara desa-kota yang masih tinggi, Jakarta masih akan terus menjadi sasaran bagi datangnya pendatang dari desa-desa yang mulai mengalami surplus tenaga kerja di sektor pertanian.


10


intelektualitas berduyun-duyun menuju Jakarta untuk

“bertarung” meraih kesuksesan di ibukota.

Padahal bagi Indonesia, Jakarta berperan sebagai

“engine of development” dengan peranan penting bagi

pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan Jakarta

akan secara langsung berpengaruh pada pertumbuhan

nasional. Dengan besarnya kontribusi Jakarta pada

perekonomian nasional, maka setiap gangguan pada

perekonomian Jakarta secara langsung akan berpengaruh

pada perekonomian nasional. Karena itu menjadi

penting untuk terus mempertahankan dan memastikan

pertumbuhan Jakarta yang tinggi dan lestari (sustainable)

ke depan.

Kedua, daerah-daerah metropolitan tumbuh lebih cepat

dibandingkan daerah perkotaan lainnya yang lebih kecil.

Karena memiliki ukuran lebih besar dari kota disekililingnya,

Jakarta akan terus menghadapi masalah yang semakin

meningkat intensitasnya. Masalah yang dimaksud

terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja,

pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur

dan penyediaan jasa publik, serta perlindungan alam dan

lingkungan hidup. Kegagalan dalam mengelola Jakarta,

akan berimplikasi pada semakin meningkatnya derajat dan

intensitas permasalahan sehingga berbagai permasalahan

tersebut akan semakin sulit dipecahkan.

Ketiga, dengan intensitas keterkaitan antara desa-kota yang

masih tinggi, Jakarta masih akan terus menjadi sasaran bagi

Kedua, daerah-daerah metropolitan tumbuh

lebih cepat dibandingkan daerah perkotaan

lainnya yang lebih kecil.

Ketiga, dengan intensitas keterkaitan antara desa-kota yang masih tinggi, Jakarta masih akan terus menjadi sasaran bagi datangnya pendatang dari desa-desa yang mulai mengalami surplus tenaga kerja di sektor pertanian.

datangnya pendatang dari desa-desa yang mulai mengalami

surplus tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini diperparah

dengan semakin mudahnya transportasi menuju kota, dan

kesenjangan desa-kota yang semakin tinggi.

Selain itu, penting pula bagi para pengambil kebijakan

untuk mengetahui dan memahami permasalahan Jakarta

yang kompleks dan telah menahun. Pertama, semakin

meningkatnya segregasi sosial dan fungsional dari kelompok-

kelompok pendapatan. Daerah bisnis/perkantoran dan

daerah pemukiman yang semakin berjarak telah melahirkan

masyarakat Jabodetabek yang sebagiannya “penglajo” dari

pinggiran bahkan luar kota ke pusat kota dan membutuhkan

mobilitas tinggi. Jakarta juga menjadi kota unik dimana

“jumlah penduduk” pada siang hari bisa dua kali lipat

dari jumlahnya pada malam hari. Pola “penglajo” ini telah

menimbulkan masalah pemborosan dan inefisiensi yang

muncul akibat kemacetan. Segregasi ini juga melahirkan

Jakarta yang dipenuhi oleh perumahan dan apartemen

mewah yang hanya mampu diakses oleh rumah tangga

kaya. Sementara kelompok pekerja menengah-bawah yang

merupakan kelompok terbesar di Jakarta terpaksa tinggal

luar kota seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau

memaksakan diri hidup di lingkungan padat dan kumuh,

sebagian bahkan di kamar-kamar kontrakan atau kost

sempit dengan fasilitas seadanya.

Pada saat yang sama, Jakarta juga sayangnya belum

memiliki sistem transportasi makro yang bersifat



11


massal, murah dan cepat. Akibatnya, ketidakseimbangan

fungsional ini harus dibayar mahal oleh kota ini dalam

bentuk munculnya kawasan-kawasan kumuh, penurunan

kualitas lingkungan, rendahnya efisiensi lahan dan

kawasan, serta jauhnya penduduk dengan tempat kerja.

Variasi dari dampak yang muncul dalam mengatasi

persoalan ini oleh masyarakat adalah, dipenuhinya jalan

oleh sepeda motor sebagi pilihan sarana transportasi

yang murah dan cepat.

Sementara itu, segregasi sosial antara kelompok pendapatan

bawah dan menengah-atas di Jakarta yang terus meningkat.

Ini merupakan sumber potensial bagi konflik-konflik sosial.

Sistem kepemilikan pertanahan yang rumit dan tidak

tersedianya rumah murah yang layak, telah menciptakan

pemukiman kumuh perkotaan dan rusaknya daerah aliran

sungai. Kelompok miskin kota yang tidak memiliki tempat

tinggal, kemudian menciptakan permukiman kumuh dan

padat serta permukiman liar di bantaran sungai, bawah

jembatan, dan jalur hijau. Ditambah lagi dengan hilangnya

ruang-ruang publik kota, taman kota, ruang interaksi

masyarakat, termasuk lapangan olahraga yang digantikan

oleh berbagai pusat bisnis dan perbelanjaan telah semakin

meningkatkan kerawanan sosial.

Kedua, masih tingginya jumlah penduduk miskin,

pengangguran dan sektor informal kota. Kemiskinan

terlihat semakin akut di Jakarta dan memiliki dampak

sosial yang luas seperti kriminalitas, prostitusi, anak-anak

jalanan, daerah-daerah kumuh, dan bahkan kerusuhan.


12


Sementara itu pengangguran masih terjadi dalam skala

luas akibat rendahnya investasi dan masih terbatasnya

lapangan kerja yang tersedia. Belanja pemerintah bahkan

nyaris tidak memberi kontribusi terhadap pengurangan

pengangguran. Penduduk yang sumber pendapatannya

berasal dari usaha kecil dan mikro, umumnya sulit keluar

dari tingkat pendapatan yang rendah. Mereka tumbuh

hanya menjadi usaha yang subsisten, sekedar untuk

memenuhi kebutuhan hidup dengan penyerapan tenaga

kerja yang terbatas.

Ketiga, masalah Jakarta yang semakin rawan adalah

masalah lingkungan yang semakin parah akibat

pertumbuhan populasi dan pembangunan yang tidak

berwawasan lingkungan. Masalah banjir, sampah, air

bersih, pencemaran air, udara, dan tanah, menyusutnya

daerah resapan air dan kawasan hijau, dan rusaknya

daerah aliran sungai, terlihat semakin parah. Tanpa usaha

perbaikan yang serius dan berkesinambungan, bukan

mustahil suatu saat nanti lingkungan tidak akan mampu

lagi menampung pertumbuhan kota. Hingga saat ini saja,

Jakarta sudah menjadi kota paling tercemar ke-tiga di

dunia setelah Mexico City dan Bangkok.

Jakarta memang memiliki pendapatan per kapita

yang jauh lebih tinggi daripada daerah-daerah

lain. Namun itu semua bukanlah berarti Jakarta

tidak membutuhkan kebijakan sosial dan program yang

Kerangka Dasar Menuju Pembangunan Manusia Jakarta



13


diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan. Betul, kita

memang bisa mengatakan biarkan pasar dan sektor

swasta bekerja karena mereka relatif bisa menciptakan

efisiensi. Namun kebijakan yang secara khusus

diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan

terpenuhinya kebutuhan dasar juga menjadi kebutuhan

yang mendesak.

Memberikan perhatian pada penciptaan kesejahteraan

di ibukota memiliki banyak rasionalitas. Pertama,

kesejahteraan adalah tujuan bernegara selain keadilan.

Dalam konteks daerah, kesejahteraan adalah tujuan

utama kebijakan dan pengelolaan daerah dalam bentuk

pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Bahkan

indikator keberhasilan sebuah daerah atau negara

adalah kesejahteraan penduduknya dalam bentuk indeks

pembangunan manusia. Secara politik, dukungan juga akan

datang ketika sang pemimpin daerah bisa menciptakan

kesejahteraan bagi rakyatnya.

Kedua, kesejahteraan mempromosikan efisiensi

ekonomi. Kesejahteraan yang lebih tinggi memiliki

dampak eksternalitas positif baik dari sisi mikro maupun

makro ekonomi sehingga akan mendorong peningkatan

efisiensi ekonomi. Efisiensi inilah yang diharapkan akan

dapat lebih memperbaiki alokasi sumber daya anggaran

agar lebih mencapai sasaran. Sebagai kota modern,

sudah selayaknya Jakarta menempatkan efisiensi dalam

pengelolaan sumber daya anggaran dan sumber daya

ekonomi yang dimilikinya.


14


Ketiga, kesejahteraan akan menurunkan kemiskinan yang

menjadi problem utama sekaligus musuh pembangunan.

Tidak ada satupun negara atau daerah yang ingin dicap

sebagai miskin atau dikatakan memiliki tingkat kemiskinan

tinggi. Keempat, kesejahteraan mendorong kesamaan

sosial dan menurunkan kesenjangan sosial. Persamaan

hak-hak ekonomi, politik, sosial-budaya hingga kesamaan

perlakuan di depan hukum dapat dipromosikan dengan

penciptaan kesejahteraan secara merata.

Kelima, kesejahteraan mempromosikan stabilitas sosial-

politik. Stabilitas yang sejati hanya akan tercapai ketika

semua warga sejahtera lahir dan batin. Stabilitas yang

bersumber dari tindakan represif-manipulatif negara,

hanya akan menciptakan stabilitas artifisial yang semu.

Keenam, kesejahteraan mendorong pemberdayaan ma-

syarakat yang dibutuhkan untuk melahirkan kemandirian.

Dengan kemandirian ini diharapkan masyarakat se ma kin

kreatif dan inovatif, serta semakin mengurangi keter-

gantungannya kepada pemerintah.

Secara historis, penciptaan kesejahteraan bagi seluruh

warga merupakan amanat perjuangan kemerdekaan. Para

pendiri negeri telah menegaskan bahwa negara-bangsa

bernama Indonesia ini dibentuk untuk mengupayakan

terciptanya kemakmuran lahir dan batin bagi segenap

penduduknya. Sejak awal merdeka, pemerintahan

Indonesia selalu mengupayakan penyelenggaraan sistem

Secara historis, penciptaan kesejahteraan bagi seluruh warga merupakan amanat perjuangan kemerdekaan.



15


kesejahteraan sosial, salah satunya dicetuskan Kabinet

Hatta (1949-1950) dengan rumusan “jaminan sosial”.

Pada prinsipnya, penciptaan kesejahteraan masyarakat

membutuhkan tiga prasyarat dasar. Pertama, kehadiran

pemerintahan yang memihak rakyat banyak (pro-poor

government) dalam lingkungan politik yang stabil. Dalam

alam demokrasi saat ini, stabilitas ini hanya dapat diraih

melalui aliansi politik. Namun aliansi politik harus didasari

oleh tujuan kesejahteraan publik (welfare-driven), bukan

kepentingan pragmatis jangka pendek orang-perorang.

Kedua, kehadiran institusi yang memihak rakyat banyak

(pro-poor institutions). Penyediaan kesejahteraan

membutuhkan institusi yang responsif, kompeten dan

bersih untuk memberikan pelayanan publik secara

optimal. Disinilah reformasi birokrasi menjadi kata kunci

terpenting dalam penciptaan kesejahteraan di Jakarta.

Ketiga, kehadiran kebijakan yang memihak rakyat banyak

(pro-poor policy). Dalam dunia nyata, implementasi

idealita adalah sulit dan sering menemui resistensi dari

vested interest groups. Lebih jauh lagi, seringkali terjadi

deviasi antara rencana dan realisasi. Disinilah dibutuhkan

komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mendahulukan

kepentingan sosial diatas kepentingan kelompok-kelompok

status quo, dalam bentuk mempromosikan kebijakan-

kebijakan pembangunan sosial yang luas. Hanya dengan

komitmen yang kuat maka kesejahteraan untuk semua

akan terwujud.


16


Kerangka Dasar Pembangunan Kesejahteraan di

DKI Jakarta


Meskipun sebagian penduduk Jakarta su-

d ah pada tahap pemenuhan kebutuhan

ter sier dan gaya hidup, namun tetap ada

kewajiban bagi pengelola pemerintahan dan pengambil

kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemenuhan

kebutuhan ini adalah bagian dari tanggungjawab negara/

daerah terhadap penduduknya. Bahkan jika melihat

bahwa, masih lebih dari 300 ribu penduduk Jakarta

yang hidup dibawah garis kemiskinan dan masih cukup

banyak penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang

dari 1 juta per bulan, maka menjadi sangat penting bagi

pemerintah untuk tetap menyediakan pelayanan publik

yang menjadi kebutuhan dasar penduduk.

Pembangunan Manusia melalui Memenuhi Kebutuhan Dasar

DKI Jakarta “Welfare City”

Aliansi Politik “welfare-driven”

Reformasi Birokrasi

dan Peran Stakeholders

Komitmen Pembangunan

Sosial

Pro-poor policyPro-poor institutionsPro-poor government


17


Kebutuhan dasar penduduk pertama yang harus dipenuhi

adalah hak dasar bagi penduduk untuk memperoleh

pendidikan yang layak. Bagi Jakarta sebagai kota inter-

nasional, paling tidak setiap penduduk bisa bersekolah

sampai dengan SMU atau wajib belajar 12 tahun. Namun

dari sisi anggaran, tentu saja target ini tidak mudah untuk

dipenuhi. Partisipasi publik masih tetap diperlukan untuk

dapat terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pendidikan 12

tahun. Setidaknya pemerintah dapat menjamin penduduk

yang masuk kategori tidak mampu untuk memenuhi

kebutuhan pendidikan dasar. Jakarta juga dapat berfokus

pada peningkatan kualitas dan sarana pendidikan dan

pemenuhan pada pendidikan khusus seperti pendidikan

kejuruan dalam rangka penyiapan sumber daya manusia

siap kerja. Apalagi umumnya pendidikan kejuruan ini lebih

diminati oleh siswa dari kelompok ekonomi menengah

ke bawah, sehingga menjadi sangat wajar jika subsidi

dialokasikan kepada pendidikan kejuruan ini untuk

pemenuhan kebutuhan pendidikan 12 tahun.

Pada urutan kedua kebutuhan dasar yang harus

dipenuhi adalah kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan ini umumnya

diimplementasikan melalui jaminan pelayanan kesehatan

bagi masyarakat miskin. Pada beberapa daerah, cakupan

jaminan layanan kesehatan ini bahkan bisa mencakup

seluruh penduduk. Hal ini bisa direalisasikan bila jumlah

penduduk tidak banyak atau ada skema keterlibatan

partisipasi masyarakat melalui premi. Jakarta memiliki

Kebutuhan dasar penduduk pertama

yang harus dipenuhi adalah hak dasar

bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan

yang layak.

Pada urutan kedua kebutuhan dasar

yang harus dipenuhi adalah kebutuhan akan pelayanan kesehatan.


18


APBD yang cukup besar, namun juga memiliki jumlah

penduduk yang jauh lebih besar pula dibanding kabupaten/

kota lainnya di Indonesia. Sehingga di Jakarta mungkin saja

diwujudkan jaminan pelayanan kesehatan yang mencakup

seluruh penduduk, namun dekat residual, atau hanya

diberikan bagi penduduk yang belum memiliki jaminan

kesehatan dari sumber lain (Askes, Jamsostek, ASABRI

dan asuransi swasta). Tentu saja jaminan ini memiliki

batasan pelayanan kesehatan tingkat tiga, sebagaimana

penggolongan dalam sistem kesehatan daerah. Namun

yang juga sangat penting adalah memberikan jaminan

layanan bagi ibu hamil dan balita, khususnya dalam

memperoleh jaminan pelayanan pemeriksaan dan

pemeliharaan gizi, mengingat mereka adalah kelompok

yang rentan dan memerlukan perhatian khusus.

Jaminan Sosial menjadi kebutuhan ketiga yang harus

dipenuhi setelah kebutuhan penduduk. Jaminan sosial ini

mencakup jaminan sosial diluar pendidikan dan kesehatan.

Jaminan ini riilnya berupa jaminan khusus bagi kelompok

masyarakat berkebutuhan khusus dan jaminan memperoleh

pekerjaan/kesempatan berusaha. Jaminan sosial bagi pen-

duduk berkebutuhan khusus mencakup layanan maupun

prioritas khusus dalam pelayanan publik , bahkan termasuk

potongan harga khusus untuk jasa yang disediakan oleh

pemerintah, termasuk dalam bidang pariwisata. Sehingga

penduduk berkebutuhan khusus ini mendapat pelayanan

yang juga istimewa sesuai kebutuhannya tanpa bermaksud

memandangnya sebagai kelompok yang lemah.

Jaminan Sosial menjadi kebutuhan ketiga yang harus dipenuhi setelah kebutuhan penduduk.



19


Jaminan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan

berusaha adalah wujud dari pemenuhan kebutuhan

ekonomi penduduk. Hal ini dapat diwujudkan melalui

peraturan dan iklim usaha yang kondusif untuk

tumbuhnya kegiatan ekonomi dan usaha, termasuk

mendorong berkembangnya usaha-usaha baru melalui

berbagai skema kebijakan baik sisi permodalan maupun

keterampilan usaha dan kemitraan usaha. Di negara-

negara Eropa Utara, penerapan welfare state sangat

didukung oleh berkembangnya sektor swasta dan kegiatan

bisnis yang memungkinkan didapatkan penerimaan pajak

yang cukup tinggi untuk membiayai sektor-sektor dan

program jaminan sosial.

Kebutuhan dasar keempat yang harus terpenuhi untuk

pembangunan manusia di Jakarta adalah kebutuhan

perumahan dan air bersih. Pembangunan pemukiman

yang dilakukan oleh pengembang swasta dengan

mekanisme pasar tidak mampu dijangkau masyarakat

berpenghasilan rendah yang justru membutuhkan

pemukiman dan saat ini tinggal dalam pemukiman yang

tidak layak. Oleh karena itu tetap dibutuhkan keterlibatan

pemerintah dalam penyediaan pemukiman bagi kelompok

masyarakat ini yang merupakan pekerja pada berbagai

sektor ekonomi di Jakarta. Disisi lain, pembenahan dan

penataan kawasan padat penduduk juga diperlukan agar

masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dapat lebih

baik. Apalagi kita juga harus memenuhi target pencapaian

MDGs yaitu tercapainya City Without Slums . Bagian dari

Kebutuhan dasar keempat yang harus

terpenuhi untuk pembangunan manusia

di Jakarta adalah kebutuhan perumahan

dan air bersih.


20


penataan pemukiman ini adalah pemenuhan kebutuhan

air bersih dan sanitasi yang layak bagi penduduk, termasuk

penduduk yang tinggal di kawasan padat dan kumuh.

Mewujudkan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas

pembangunan manusia memang harus dilakukan

secara menyeluruh dan terintegrasi. Oleh karena itu,

gagasan yang ditawarkan adalah menyatukan urusan-

urusan yang terkait dengan kesejahteraan dalam suatu

koordinasi. Penyatuan urusan kesejahteraan yang

mencakup pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan

layanan administrasi kependudukan, perumahan dan

ketenagakerjaan bahkan bukan hanya di tingkat eksekutif

pelaksana kebijakan, namun juga di legislatif sebagai

perumus kebijakan. Sudah selayaknya urusan-urusan yang

terkait dengan kesejahteraan penduduk ini berada dalam

satu komisi tersendiri di legislatif di DKI Jakarta sehingga

pembahasannya lebih komprehensif.

Meningkatkan kualitas pembangunan manusia memang harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.



21


Berbagai indeks dan parameter konsep

pembangunan dan kesejahteraan kini semakin

berkembang sesuai dengan tahapan kualitas

kehidupan di era modern. Jika dahulu kesejahteraan

sebuah negara dilihat hanya pertumbuhan ekonomi

kuantitatif semata (baca: raga), kini telah bergeser dengan

memasukan unsur-unsur kualitatif seperti pendidikan,

kesehatan, serta kualitas kehidupan lainnya (baca: jiwa).

Sebagaimana sya’ir lagu kebangsaan Indonesia Raya,

kita harus senantiasa ‘bangunlah jiwanya, bangunlah

badannya untuk Indonesia Raya!’. Hal pertama yang

harus menjadi prioritas hakikatnya adalah membangun

jiwa terlebih dahulu, baru kemudian membangun raga.

Puluhan tahun lalu orang lebih melihat pembangunan

sebagai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk

domestik bruto (PDB) ataupun peningkatan PDB dan

pendapatan per kapita atau hanya aspek raga saja. Jika

PDB meningkat dari tahun ke tahun dan bila pendapatan

per kapita juga meningkat per tahun dalam periode

Bangun Jiwa dan Raga Jakarta

Bercermin kepada Negara ASEANSelamat Nurdin Ketua DPW PKS DKI Jakarta


22


Bangun Jiwa dan Raga Jakarta Bercermin kepada Negara ASEAN

waktu tertentu, itu sudah dikatakan sebagai terjadinya

pembangunan di negara yang bersangkutan.

Perekonomian Jakarta yang digambarkan dengan PDRB

atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari

Rp. 501,8 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp. 862,19

triliun pada tahun 2010. Perekonomian Jakarta juga

tumbuh dengan pesat dengan pertumbuhan ekonomi

diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam periode

2006-2008, pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6%

dengan tingkat inflasi di bawah 6%.

Namun kemudian, kebanyakan wilayah yang mengalami

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per

kapita tidaklah menunjukkan perbaikan dalam kehidupan

dan pembangunan manusia, karena masih melupakan

sebagian besar rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan.

Para ahli dan banyak orang memandang pembangunan

yang terjadi hanya menciptakan ketimpangan distribusi

pendapatan. Beberapa kelompok masyarakat memang

betul mengalami perbaikan raga atau badannya, namun

secara kejiwaan mereka terancam derajatnya, aspek

‘bangunlah jiwanya’ luput diperhatikan.

Sasaran pembangunan milenium atau Milenium De-

velopment Goals telah dicanangkan oleh Badan PBB untuk

Program Pembangunan (UNDP) yang meliputi delapan

tujuan yang harus dicapai pada tahun 2015 yang meliputi

sektor pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan

Peningkatan pendapatan per kapita tidaklah menunjukkan perbaikan dalam kehidupan dan pembangunan manusia, karena masih melupakan sebagian besar rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan.


23



dan kelaparan, peningkatan kualitas kesehatan dan

lingkungan hidup, kesetaraan gender, serta pemberdayaan

perempuan.

Parameter yang masih belum dipenuhi itu relevan diukur

dengan data UNDP yang selalu dirilis tahunan, yakni Indeks

Pembangunan Manusia atau Human Development Index

yang kini lebih populer menjadi parameter standar kualitas

kesejahteraan sumber daya manusia di dunia. Kualitas ini

mencerminkan kemampuan SDM untuk berusaha dalam

meningkatkan kesejahteraannya sehingga dapat keluar

dari jerat kemiskinan.

Berikut ini dapat ditampilkan bagaimana besaran dan

ketimpangan IPM antara Jakarta dan beberapa provinsi

besar pilihan, yang relatif berkembang dari tahun ke tahun.

DKI Jakarta senantiasa memimpin di ranking pertama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM DKI Jakarta selalu

berada di atas rata-rata provinsi lainnya, bahkan melebihi

capaian kinerja IPM Indonesia, seperti yang disajikan data

berikut:

Peringkat Provinsi IPM 8 Provinsi Pilihan 1996 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

DKI Jakarta Sulawesi Utara Riau Yogyakarta Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sumatera Utara Sumatera Barat

76,1 71,8 76,6 71,8 71,4 66,570,5 69,2

72,5 67,1 67,3 68,7 67,8 67,3 66,6 65,8

75,6 71,3 69,1 70,8 69,9 67,3 68,8 67,5

76,1 73,4 73,2 72,9 72,2 70,8 71,4 70,5

76,0 74,2 73,6 73,5 72,9 72,2 72,0 71,2

76,1 74,4 73,8 73,7 73,3 72,8 72,5 71,6

76,374,974,474,173,872,972,772,1

77,375,675,174,874,575,173,372,9

Sumber: BPS, BAPPENAS dan UNDP 2007

24


Jika Jakarta ingin bercermin terkait dengan capaiannya

selama ini, selayaknya dapat dibandingkan dengan

kondisi yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara atau negara

tetangga di ASEAN. Negara-negara ASEAN kini banyak yang

telah mampu mencapai beberapa target dalam Millenium

Development Goals (MDG) seperti menurunkan angka

kemiskinan, memberikan pendidikan dasar, menurunkan

kematian bayi, dan kesejahteraan gender di bidang

pendidikan sebagai indikator kualitatif. Namun untuk

parameter lainnya seperti meningkatkan kesehatan ibu,

memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya serta

memelihara kelestarian lingkungan hidup lainnya untuk

beberapa negara seperti Laos, Vietnam dan Indonesia

nampak masih sangat minim.

Sebagai perbandingan yang lebih fair, mengingat Jakarta

sudah harus bercermin kepada Negara di ASEAN maka

berikut ini dikemukakan tentang IPM Indonesia, bahkan

dalam hal ini Jakarta jika dibandingkan negara-negara

Asia Tenggara yang termasuk dalam Kelompok IPM

Menengah. IPM yang terdiri dari dimensi kesehatan,

akses kepada pendidikan dan batasan standar hidup

di Jakarta masih relatif tertinggal dibandingkan negara

Kinerja dan Peringkat IPM Indonesia IPM (%) Peringkat Dunia

2004 2005 200620072008

71,1 72,8 72,673,471,7

108 107 109108107Sumber: UNDP



25


tetangga, meski sudah masuk ke dalam IPM yang relatif

tinggi diantara Kelompok HDI menengah. Jika saja Jakarta

dalam hal ini mampu menembus angka psikologis IPM

80,0 maka ibukota republik ini sudah layak bersanding

dengan Kelompok IPM Tinggi di ASEAN.

Berdasarkan data-data serta penelitian ini, di ASEAN

Indonesia hanya berada di atas Vietnam dan Kamboja,

sedangkan Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia

posisinya selalu berada di atas Indonesia.

Sejak 2002, Singapura misalnya berada di ranking 25

(IPM 90,2), Brunei Darussalam ranking 33 (IPM 86,7),

dan Malaysia ranking 59 (IPM 79,3). Sementara Thailand

berada pada ranking 76 (IPM 76,3), dan Filipina ranking

IPM Jakarta & Indonesia di ASEAN Masih Berada pada Kelompok Menengah

Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN

Tahun 2002 Tahun 2005Tahun 2007

*penyesuaian

Kelompok Negara IPM (%) Peringkat IPM (%) Peringkat IPM (%) Peringkat

Kelompok IPM Tinggi

(kisaran 80,0 – 100,0)

Singapura Brunei Dslm

Malaysia

90,2 86,7 79,3

25 30 63

92,2 89,4 81,1

25 33 59

94,492,082,9

233066

Kelompok IPM Menengah

(kisaran 53,0 – 79,9)

Thailand Filipina

76,3 75,3

78 90

78,1 77,1

76 83

78,375,1

86105

Jakarta 75,6 - 76,0 - 76,3 -

Indonesia Vietnam

Laos

69,2 69,1 53,4

107 105 130

72,8 77,3 60,1

111 112 135

73,472,562,9

108116133

Sumber: UNDP, www.wikipedia.org



26

83 (IPM 75,3). Ranking IPM Indonesia di level 111 IPM

(69,2) masih lebih baik dari Vietnam dan Laos yang berada

pada ranking 112 dan 135. Untuk Jakarta di tahun 2002

mengungguli Filipina namun di bawah Thailand dengan

IPM 75,6.

Lalu tahun 2005, Singapura tetap di ranking 25 (IPM

92,2), Brunei Darussalam naik di ranking 30 (IPM 89,4),

dan Malaysia turun di ranking 63 sementara Thailand

dan Filiphina masing-masing ranking 78 dan 90. Ranking

IPM Indonesia sempat naik ke level 107 IPM (72,8)

namun Vietnam menyalip ke ranking 105 sementara Laos

di ranking 130. Jakarta di tahun 2005 turun di bawah

Thailand dan Filipina dengan IPM 76,0 karena problem

bencana banjir, rob dan sanitasi.

Untuk kondisi 2007, Singapura sudah di level 23 (IPM 94,4),

Brunei Darussalam ranking 30 (IPM 92,0), dan Malaysia

ranking 66 (IPM 82,9). Sementara Thailand berada pada

ranking 86 (IPM 78,3), dan Filipina ranking 105 (IPM 75,1).

Ranking IPM Indonesia masih lebih baik dari Vietnam dan

Laos yang berada pada ranking 116 dan 133. Di tahun

2007, IPM Indonesia 73,4 di ranking 108 merupakan angka

indeks di bawah rata-rata untuk kawasan Asia Tenggara .

Namun untuk kawasan Asia Pasifik, pencapaian itu sudah

di atas rata-rata sebesar 68,6, sehingga IPM Indonesia

masih dikategorikan pada posisi menengah. Sementara

Jakarta di tahun 2007 kembali mengungguli Filipina meski

tetap di bawah Thailand dengan IPM 76,3.



27


Bagaimana dengan pemetaan IPM 2010? Masih tingginya

angka kematian ibu menyebabkan Indonesia baik akibat

minimnya tindakan preventif ataupun karena bencana

alam, diprediksi akan memiliki IPM terendah di Asia

Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian World Bank pada

2008, angka kematian ibu di Indonesia kembali meningkat

menjadi 420/100.000 kelahiran. Sementara pada 2007,

angka kematian mencapai 302/100.000 kelahiran.

Berdasarkan hasil survei UNDP 2010, IPM Indonesia

diindikasikan akan turun ke level 71,1 atau merosot di

ranking 111, jauh di bawah Singapura 91,6, Malaysia 80,5,

Thailand 78,4, dan Filipina 76,3. Vietnam mungkin akan

menyalip kembali Indonesia dari segi ranking IPMnya, tapi

jika IPM Jakarta yang dibandingkan tentunya masih jauh

lebih baik dari Vietnam dan Laos.

Nampaknya, upaya pencapaian sasaran pembangunan

milenium (MDGs) Indonesia umumnya dan Jakarta

khususnya masih terhambat oleh tingkat disparitas

(kesenjangan) yang tinggi. Disparitas adalah masalah

utama bagi Jakarta secara khusus dan di Indonesia secara

keseluruhan, termasuk pula negara-negara Asia Tenggara

lainnya dalam mencapai Millenium Development Goals.

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Jakarta memang relatif

selalu berada di atas 6%, bahkan kini mendekati angka

psikologis 7%, sebuah pencapaian yang mungkin sangat

diharapkan oleh negara-negara maju, namun masih

perlu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam

Sebuah pencapaian yang mungkin sangat

diharapkan oleh negara-negara maju,

namun masih perlu meningkatkan kapasitas

pemerintah daerah dalam hal tata kelola

pemerintahan yang baik guna mengikis

kesenjangan tersebut.


28


hal tata kelola pemerintahan yang baik guna mengikis

kesenjangan tersebut. Proses peningkatan kualitas

sumber daya manusia membutuhkan waktu yang panjang

sejak manusia itu dilahirkan, diisi oleh asupan gizi yang

diberikan oleh orang tua kepada anaknya, cara orang tua

mengenalkan nilai dan pilihan pendidikan bagi si anak,

serta keteladanan pemimpin menjadi faktor utama yang

menentukan kualitas anak bangsa.

Lebih jauh lagi, parameter Human Development Index

dan Gender Development Index di hampir seluruh negara

ASEAN masih menghadapi permasalahan. Permasalahan

itu terkait rendahnya partisipasi perempuan di angkatan

kerja sebagai salah satu parameter gender yang

pergunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi

suatu negara. Unsur kesetaraan seperti akses, partisipasi

dan tingkat kapabilitas untuk perempuan masih sangat

lemah.

Kesulitan Indonesia, khususnya Jakarta untuk menaikkan

IPM-nya adalah karena faktor kesenjangan ekonomi

yang sangat dalam diantara data demografi yang padat

(densitas tinggi), sehingga nampak kesenjangan kualitas

kehidupan yang digambarkan secara kontras dengan

adanya apartemen gedung mewah dengan latar belakang

pemukiman kumuh. Di sisi lain pemerintah daerah juga

kurang berperan dalam menyediakan layanan publik

dan berbagai perangkat infrastruktur dalam mendukung

kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Peran

Di sisi lain pemerintah daerah juga kurang berperan dalam menyediakan layanan publik dan berbagai perangkat infrastruktur dalam mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.



29


pemerintah daerah dalam menyediakan layanan

publik dan infrastruktur untuk membangun manusia

Indonesia masih sangat terbatas, oleh karena itu kita

memerlukan peran proaktif dari anggota masyarakat

untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan

kemampuan dirinya sendiri. Ini hanya dapat dilakukan jika

kita mempunyai kesadaran bahwa pembangunan manusia

merupakan tanggung jawab diri kita sendiri, tanpa

mengesampingkan peran pemerintah. Setiap anggota

masyarakat perlu melakukan evaluasi, lebih bijak dalam

gaya hidup dan pengeluaran, disiplin dalam menabung,

serta mengalokasikan tabungan untuk investasi dalam

pendidikan dan kesehatan. Masyarakat dan sektor swasta

juga perlu didorong proaktif dalam hal CSR dan kegiatan

kedermawanan untuk mengangkat derajat sosial di

lingkungannya.

Singkatnya, belajar dari negara maju maka investasi dan

orientasi jangka panjang berbagai pihak (pemerintah pusat

dan daerah, swasta, kampus dan masyarakat secara umum)

dengan fokus alokasi investasi di sektor kesehatan dan

pendidikan merupakan determinan peningkatan kualitas

sumber daya manusianya. Pemerintah Daerah Jakarta juga

harus mulai serius menggarap Sistem Jaminan Kesehatan

Daerah, juga harus mulai mencoba menerapkan pola ear-

marking atau dedikasi khusus dalam pola pendapatan

dan pengeluaran anggaran, untuk kesejahteraan rakyat

sehingga anggaran kesejahteraan dapat terdorong

lebih tepat sasaran. Hanya dengan kesadaran ini maka


30


setiap anak bangsa dapat mengumpulkan bekal untuk

meningkatkan kualitas dirinya, lebih mandiri dan dapat

keluar dari jerat kemiskinan.



31


Sebuah periode kepemimpinan akan selalu dikenang

dalam sejarah ketika ada gagasan-gagasan besar

yang dimunculkan dan diwujudkan oleh sang

pemimpin. Sependek apapun periode kepemimpinan

tersebut, ketika mampu menghasilkan suatu ide atau

gagasan besar yang berujung pada manfaat riil, maka

sang pemimpin akan selalu dikenang dan dijadikan

teladan bagi generasi kepemimpinan berikutnya.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi seorang

pemimpin untuk meninggalkan jejak gagasan yang dapat

diimplementasikan sekaligus memberi maslahat. Hukum

ini berlaku tanpa kecuali.

Contohnya, terlepas dari kekurangan yang ada, keber-

hasilan Ali Sadikin dalam proyek jalan MHT-nya

menjadikannya sebagai gubernur yang paling diingat

masyarakat. Bahkan nama beliau tetap lekat di hati

mereka yang belum lahir pada masa kepemimpinannya.

Sutiyoso sedikit banyak juga dikenang dengan gagasan

Megapolitan dan busway-nya. .

Ketika seorang tokoh atau sebuah partai politik besar di

Jakarta mencita-citakan untuk memimpin Jakarta pada

periode mendatang, maka keinginan dan kesiapan tersebut

juga harus didukung oleh sebuah gagasan besar tentang

Ketika seorang tokoh atau sebuah partai

politik besar di Jakarta mencita-citakan untuk

memimpin Jakarta pada periode mendatang, maka keinginan dan

kesiapan tersebut juga harus didukung oleh

sebuah gagasan besar tentang arah atau visi

Jakarta ke depan.

Gagasan BesarKesejahteraan


34


Gagasan Besar Kesejahteraan

arah atau visi Jakarta ke depan. Terlebih lagi, bagi partai

dengan label kesejahteraan. Gagasan tersebut haruslah

sebuah visi yang jelas tentang ide besar pembangunan

yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat banyak.

Sehingga gagasan tersebut juga akan sejalan dengan

visi dan idealisme partai tersebut yang mencita-citakan

keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam usianya yang mendekati lima abad, Jakarta tumbuh

tanpa ciri dan tujuan yang jelas secara fisik maupun

kondisi penduduknya. Tata ruang nyaris tanpa arah. Tidak

ada ciri kota tua nan klasik dan serasi. Jakarta kini justru

memiliki wajah lingkungan yang semrawut. Sungai yang

kotor, pemukiman yang kumuh, belum lagi banjir yang

selalu menyambangi ibukota ini setiap tahunnya.

Penduduknya juga hidup dalam suasana ketimpangan

yang sangat kontras. Diantara belantara gedung bertingkat

yang modern, ratusan pemukiman kumuh dengan

penduduk yang padat dan minim sarana masih menjadi

wajah Jakarta kita. Lebih dari 90 ribu penduduk hidup

di bantaran sungai dan ratusan ribu lagi tidak memiliki

tempat tinggal tetap.

Dari sisi sosial ekonomi masyarakat, masih banyak warga

Jakarta yang hidup dalam kondisi tidak layak. Lebih dari

setengah juta penduduk menganggur dan lebih dari 1,5

juta penduduk masuk dalam kategori miskin. Banyak

penduduk sulit mendapatkan akses layanan kesehatan

secara layak, dan lebih dari lima ribu kasus gizi buruk


35


Jakarta Sejahtera Berkelanjutan, Mengapa Tidak?

masih terjadi setiap tahunnya. Sementara itu, penyakit

menular dan musiman seperti DBD terus mengancam

kehidupan masyarakat. Wajah pendidikan juga tak kalah

kelam. Angka putus sekolah hampir mencapai 10 ribu,

akibat biaya pendidikan yang masih tinggi dan banyaknya

pungutan tak resmi di sana sini.

Dengan kondisi Jakarta yang demikian, keinginan untuk

menjadikan Jakarta sebagai tempat untuk penduduknya

hidup sejahtera menjadi cita-cita sekaligus sebagai

gagasan besar yang harus dibawa. Menjadikan Jakarta

sebagai kota kesejahteraan yang berkelanjutan (welfare

and sustainable city) adalah sebuah gagasan besar

untuk memimpin Jakarta ke depan. Ia adalah gagasan

besar meskipun terkesan sederhana. Mengapa? Karena

kepemimpinan Jakarta saat ini masih abai terhadap

pemenuhan hak-hak penduduk dan kebutuhan dasar

masyarakat. Ia adalah cita-cita besar yang asasi. Sebab

pada hakikatnya, kesejahteraan adalah keinginan hidup

semua manusia dan cita-cita semua bangsa.

Kita tidak perlu melihat konsep welfare state yang

mendasari gagasan welfare and sustainable city sebagai

konsep yang berasal dari barat karena sesungguhnya

tidak ada definisi yang baku tentang welfare city. Jangan

pula melihat welfare city sebagai gagasan yang bercorak

sosialis dan anti liberalisme karena sesungguhnya gaga-

san-gagasan dalam welfare city justru menjembatani

kegagalan kedua pendekatan tersebut. Bahkan welfare

Kita tidak perlu melihat konsep welfare state

yang mendasari gagasan welfare and

sustainable city sebagai konsep yang berasal

dari barat karena sesungguhnya tidak

ada definisi yang baku tentang welfare city.

36


Gagasan Besar Kesejahteraan

state sendiri bukanlah suatu konsep atau pendekatan

baku. Ia lebih dikenali dari atribut-atribut kebijakan

pelayanan dan transfer sosial yang diberikan oleh negara/

pemerintahan kepada warganya.

Welfare state sebenarnya merupakan kumpulan

kebijakan sosial untuk kesejahteraan rakyat, dengan tetap

mendorong peran masyarakat dan sektor swasta. Suatu

welfare state dicirikan dengan empat pilar utama yaitu (i)

social citizenship, (ii) full democracy, (iii) modern industrial

relation systems, dan (iv) right to education and the

expansion of modern mass education systems. Keempat

pilar ini dimungkinkan karena negara memperlakukan

kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak

sosial kepada warganya yang dijamin oleh pemerintah.

Pemenuhan hak ini juga harus diimbangi oleh dua hal yang

saling terkait . Pertumbuhan ekonomi tinggi (economic

growth) dan kesempatan kerja (full employment) . Welfare

state juga bukan suatu wujud berwajah tunggal karena

bisa muncul dalam banyak bentuk (tipe kebijakan dan

program). Luas cakupan dan ragam kebijakan kebijakan

sosial yang diterapkan bervariasi. Variasi itu ditentukan

oleh beberapa variabel seperti tingkatan peran masing-

masing pihak (keluarga, pasar, pemerintah) dan bentuk

ikatan yang dominan.

Kembali pada cita-cita memberikan kesejahteraan

kepada warga Jakarta, maka welfare and sustainable city

menjadi gagasan besar yang akan dan perlu dibawa dalam


37


memimpin Jakarta. Jakarta adalah ibukota negara yang

menjadi barometer bagi daerah lain dalam pembangunan

dan keberhasilan didalamnya akan memberikan gaung

yang luas pada skala internasional. Gagasan kesejahteraan

juga sejalan dengan cita-cita yang tercermin dalam nama

keadilan dan kesejahteraan yang didukung dengan prinsip

bersih, peduli dan profesional. Integritas (bersih) adalah

modal dasar untuk membangun birokrasi yang mengelola

pemerintahan dan anggaran secara efektif. Kepedulian

menjadi syarat dan daya dukung untuk lahirnya kebijakan

yang mensejahterakan rakyat. Profesionalisme menjadi

tuntutan untuk menjalankan keduanya yaitu birokrasi yang

melayani dan kebijakan yang memberikan kesejahteraan.

*) Dimuat di Majalah Kaderisasi (Risalah Nukbawiah) PKS DKI Jakarta, Agustus 2008


38


Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta

telah setengah tahun berlalu. Namun masih se-

gar dalam ingatan, bahwa kedua kandidat yang

maju dalam Pilkada tersebut mengusung visi yang sama.

Jakarta yang sejahtera. Kini gubernur baru hasil Pilkada

telah terpilih dan APBD 2008 pun telah disepakati. APBD

inilah yang menjadi salah satu cerminan komitmen

pembangunan yang pro-kesejahteraan sebagaimana yang

menjadi visi gubernur.

APBD 2008 DKI Jakarta yang telah diusulkan oleh gu-

bernur dan jajaran eksekutif dan disepakati oleh DPRD

justru memperlihatkan kurangnya komitmen Gubernur

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Bukan hanya besaran APBD yang menurun, namun APBD

2008 bahkan tidak mencerminkan sense of urgency dari

Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan

penduduk dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Bahkan untuk pertama kalinya sejak 1997, APBD DKI Jakarta

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Namun penurunan ini juga tidak mencerminkan upaya

efisiensi anggaran belanja daerah. Penerimaan daerah

juga masih sangat mengandalkan pajak yang justru

Menakar Visi Kesejahteran

Kepemimpinan Jakarta


39

diasumsikan tidak mengalami peningkatan dibanding

tahun 2007.

Disisi pengeluaran, APBD 2008 yang menurun ini juga

tidak mencerminkan visi kesejahteraan oleh sebuah

pengambil kebijakan di ibukota. Birokrasi masih menjadi

beban terbesar APBD dibandingkan dengan pengeluaran

bidang-bidang lainnya. Sekitar 27% dari total belanja

dialokasikan untuk urusan yang terkait dengan birokrasi.

Bahkan jika dilihat dari alokasi menurut SKPD, maka SKPD

yang berada di komisi A memakan anggaran paling besar.

Sementara alokasi anggaran untuk SKPD dibawah Komisi

E yang menangani masalah kesejahteraan hanya kurang

dari 25% total anggaran yang dialokasikan untuk komisi

yang menangani kesejahteraan tersebut. Jika ditelusuri

lebih jauh, minim dan menurunnya anggaran-anggaran

untuk kebutuhan dasar publik dan masyarakat miskin,

semakin menunjukkan anggaran yang tidak pro rakyat

miskin. Padahal alokasi anggaran yang lebih besar untuk

program-program kesejahteraan inilah yang menunjukkan

komitmen kesejahteraan pemimpin Jakarta.

Kepemimpinan Jakarta bukan hanya dilihat dari sudut

eksekutif sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan di

Jakarta. Kepemimpinan Jakarta juga dapat dilihat dari

kepemimpinan politik di Jakarta dimana PKS tampil sebagai

pemenang Pemilu sekaligus pemilik kursi terbesar di

DPRD DKI Jakarta. Artinya, ketika kepemimpinan gubernur

tidak mampu mewujudkan visi kesejahteraannya secara


40


Menakar Visi Kesejahteran Kepemimpinan Jakarta

efektif, selayaknya PKS Jakarta mengambil peran dalam

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta

sesuai dengan nama yang melekat pada PKS yaitu keadilan

dan kesejahteraan.

Salah satu konsep besar yang ingin dibawa oleh PKS DKI

Jakarta dalam menjalankan misi fraksi terbesar di Jakarta

adalah mencanangkan pembangunan Jakarta ke depan

sebagai kota kesejahteraan yang berkelanjutan (welfare

and sustainable city). Dalam konsep ini, Jakarta adalah

kota yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar

bagi seluruh warganya serta kebijakan yang diarahkan

untuk kesejahteraan penduduknya secara berkelanjutan.

Seluruh penduduk mendapatkan jaminan pelayanan

kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah secara

penuh. Kelompok miskin dan pengangguran mendapatkan

pelatihan untuk disiapkan menjadi tenaga kerja terampil

dan tunjangan kehidupan yang layak serta didorong untuk

mandiri melalui pengembangan kewirausahaan.

Pilihan menjadikan Jakarta sebagai kota kesejahteraan

bukan sekedar retorika. Ketika Negara kesejahteraan

(welfare state) tidak dapat diwujudkan di Indonesia

karena keterbatasan anggaran dan besarnya beban

pemerintah, maka mewujudkannya dalam skala yang

lebih kecil menjadi pilihan yang realistis. Jakarta memiliki

kemampuan fiskal yang jauh lebih baik dibanding daerah

lain dan rentang kendali yang relatif kecil. Artinya, Jakarta

sangat mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang

Salah satu konsep besar yang ingin dibawa oleh PKS DKI Jakarta dalam menjalankan misi fraksi terbesar di Jakarta adalah mencanangkan pembangunan Jakarta ke depan sebagai kota kesejahteraan yang berkelanjutan (welfare and sustainable city).


41


memberikan kesejahteraan bagi warganya. Apalagi harus

diakui kesejahteraan masyarakat di Jakarta masih jauh

dari harapan dibandingkan dengan yang seharusnya bisa

dicapai.

Setidaknya ada tiga prasyarat penting untuk mewujudkan

welfare and sustainable city yang semuanya dimiliki

PKS DKI Jakarta. Dukungan politik, keinginan melakukan

reformasi birokrasi dan komitmen social development.

Sebagai pemilik kursi terbesar di DPRD DKI Jakarta, PKS

DKI Jakarta akan menjadi lokomotif dalam mengajak

partai-partai lain yang komitmen pada kesejahteraan

masyarakat untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang

pro kesejahteraan. Momentum Pemilu 2009 juga akan

digunakan untuk meningkatkan perolehan suara untuk

mendapatkan basis dukungan politik yang lebih kuat

menuju pemilihan gubernur 2012. Pada saat itulah

kepemimpinan eksekutif yang ditargetkan dapat diraih

oleh PKS Jakarta ditambah dukungan kuat legislatif akan

semakin memperkuat upaya melahirkan kebijakan-

kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Reformasi birokrasi juga menjadi salah satu keinginan

kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan

pengelolaan anggaran. Disadari bahwa upaya mewujudkan

kesejahteraan rakyat hanya dapat dilakukan melalui

pengelolaan anggaran yang efisien serta birokrasi yang

bersih, efektif, transparan dan melayani rakyat sepenuh


42


hati. Oleh karena itu, langkah strategis berikutnya

yang harus dilakukan adalah memperkuat penerimaan

daerah dari sumber-sumber penerimaan potensial yang

wajar. Langkah ini perlu pula ditambah dengan usaha

mengurangi kebocoran potensi penerimaan, pengelolaan

anggaran yang transparan serta belanja anggaran yang

efisien melalui pelibatan partisipasi publik (participatory

budgetting). Dengan dukungan politik yang kuat serta

reformasi birokrasi dan anggaran yang berjalan baik, maka

upaya mewujudkan anggaran yang pro kesejahteraan

penduduk serta program-program pembangunan dengan

fokus sosial kesejahteraan akan lebih mudah terwujud.

Apalagi melalui jargon bersih, peduli dan profesional,

PKS selama ini banyak memunculkan inisiatif program-

program kepedulian sosial yang sudah banyak dirasakan

masyarakat dan diikuti partai-partai lain.

*) Dimuat di Harian Republika, 18 April 2008

Dengan dukungan politik yang kuat serta reformasi birokrasi dan anggaran yang berjalan baik, maka upaya mewujudkan anggaran yang pro kesejahteraan penduduk serta program-program pembangunan dengan fokus sosial kesejahteraan akan lebih mudah terwujud.

Menakar Visi Kesejahteran Kepemimpinan Jakarta


43


Banyak orang mengatakan politik dan kekuasaan

tak ubahnya pisau bermata dua. Oleh ka re na -

nya, banyak yang kemudian menghindar dan

menjauh dari politik. Mereka yang melihat dari sisi

negatif memandang politik adalah perebutan kekuasaan.

Politik adalah sikut menyikut. Dan politik adalah korupsi

kekuasaan. Namun, sejatinya ketika kebanyakan orang

menghindar karena persepsi itu, politik justru akan

semakin didominasi oleh orang-orang yang hanya

mengambil keuntungan sesaat tanpa visi kesejahteraan.

Artinya, pembiaran hanya akan membentuk politik yang

sarat intimidasi dan korupsi kekuasaan.

Namun sesungguhnya, politik juga merupakan instrumen

dan bagian yang penting untuk menciptakan kesejahteraan.

Bahkan basis politik yang kuat menjadi salah satu pilar

penting dalam konsep negara kesejahteraan (welfare

state). Sejarah khulafaurrasyidin juga menunjukkan

bagaimana kekuasaan kekhalifahan dapat melahirkan

kesejahteraan bagi masyarakatnya. Perjalanan desen-

tralisasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa ada

daerah yang mampu melahirkan kebijakan sosial yang

bagus dibawah kepemimpinan kepala daerah yang baru.

Membangun Basis Politik,Menciptakan Kesejahteraan

Basis politik yang kuat menjadi salah satu pilar

penting dalam konsep negara kesejahteraan

(welfare state).


44


Membangun Basis Politik, Menciptakan Kesejahteraan

Namun tidak sedikit pula terjadi dominasi politik tanpa

visi kesejahteraan. Akibatnya, rakyat tidak mendapat

apapun dari desentralisasi. Gaventa (2005) menyatakan

bahwa hambatan-hambatan kekuasaan, pengucilan

sosial, kecilnya kemampuan individu dan kapasitas

organisasional kolektif menyebabkan rakyat kecil hanya

menikmati sangat sedikit manfaat desentralisasi.

Dalam konteks politik dan kekuasaan, masih jauhnya cita-

cita kesejahteraan ditengah sumber daya yang berlimpah

bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah kekuasaan

yang tidak mampu dikelola dengan baik untuk menciptakan

kesejahteraan dan cenderung disalahgunakan. Laporan

World Development Report dari Bank Dunia menemukan

bahwa sebagian besar rakyat miskin di berbagai belahan

dunia memandang lembaga-lembaga pemerintahan

sangat berjarak, tidak bertanggungjawab dan korup.

Konsekuensinya, kesejahteraan bagi rakyat yang

seharusnya menjadi tanggungjawab para elit pemimpin

tidak akan terwujud.

Kemungkinan kedua adalah pemimpin atau kekuatan

politik yang baik dan memiliki good will serta kemampuan

namun tidak memiliki dukungan politik yang kuat untuk

mewujudkan kebijakan-kebijakan sosial yang pro rakyat.

Lemahnya dukungan basis politik menyebabkan inisiatif-

inisiatif yang muncul dan komitmen pro rakyat tidak

dapat diwujudkan melalui sistem politik yang ada.

Meskipun semua kekuatan politik menjanjikan perbaikan


45


dan harapan dalam kampanyenya, namun dalam ke-

nyata annya, tidak banyak yang memiliki kesungguhan

mewujudkan kebijakan sosial yang baik dan pro rakyat.

Makna strategis dari basis politik yang kuat dalam men-

ciptakan kesejahteraan memiliki cakupan yang luas. Pa-

ling utama tentu saja dalam memastikan dukungan

untuk kebijakan-kebijakan sosial untuk kesejahteraan

masyarakat. Sistem politik di Indonesia, termasuk di

Jakarta menunjukkan bahwa dibutuhkan dukungan politik

dan sinergi eksekutif dan legislatif untuk menjalankan

kebijakan dan program-program yang berorientasi pada

kesejahteraan rakyat. Meraih kursi atau suara terbanyak di

parlemen belumlah memadai, karena praktik di lapangan

menunjukkan bahwa penguasaan suara di bawah 30% tidak

akan mampu menjamin lahirnya kebijakan pro rakyat.

Selain itu, basis politik yang kuat dibutuhkan untuk

melahirkan pemimpin yang juga memiliki visi kesejah-

teraan. Pemimpin itulah yang secara bersama-sama me-

wujudkan kebijakan dan program yang berorientasi pada

kesejahteraan rakyat. Arti penting basis politik yang kuat

akan lebih mengemuka tatkala pemimpin yang ada tidak

memiliki visi kesejahteraan. Basis politik yang kuatlah

yang akan menjadi modal untuk mendesakkan kebijakan

dan anggaran pro rakyat.

Basis politik juga dibutuhkan untuk melakukan reformasi

birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan . Basis

politik merupakan instrumen yang efektif untuk mengawasi


46


kinerja birokrasi dan lembaga pemerintahan. Penelitian

yang dilakukan Commonwealth Foundation (1999) di lebih

dari 40 negara, sampai pada kesimpulan bahwa perhatian

harus semakin diberikan untuk meningkatkan kualitas

dan responsifitas lembaga-lembaga pemerintahan serta

reformasi birokrasi menuju good governance.

Di negara-negara yang ditandai dengan tingginya

korupsi, rendahnya kontrol anggaran publik, lemahnya

akuntabilitas dan banyaknya pelanggaran hak azasi

manusia, ternyata pembangunan ekonomi maupun

kesejahteraan sosialnya sangat rendah. Terdapat dua kata

kunci untuk memperbaikinya melalui penciptaan good

governance, yaitu legitimasi dan akuntabilitas. Legitimasi

merujuk pada kapasitas dan kompetensi lembaga

pemerintah dalam mengupayakan lingkungan politik

dan kelembagaan untuk menciptakan kesejahteraan.

Akuntabilitas berkaitan dengan kapasitas lembaga

pemerintahan dalam mengelola sumber daya serta secara

bertanggungjawab terhadap kebutuhan publik.

Sebagai salah satu unsur politik di Jakarta dengan visi

kesejahteraan, kita tentu saja menginginkan terwujudnya

arah pengelolaan Jakarta yang sejahtera berkelanjutan

melalui basis politik yang dimiliki. Namun tentu saja basis

politik tersebut perlu diperbesar dan diperkuat melalui

mekanisme yang ada (Pemilu). Kemenangan dalam

Pemilu bukan sekedar kemenangan dalam pertarungan

politik. Dalam perspektif pembangunan, kemenangan

Terdapat dua kata kunci untuk memperbaikinya melalui penciptaan good governance, yaitu legitimasi dan akuntabilitas.

Membangun Basis Politik, Menciptakan Kesejahteraan


47


mutlak dalam pemilu adalah keniscayaan dalam rangka

membangun basis politik yang kuat untuk mewujudkan

cita-cita kesejahteraan. Dalam konteks ini, kita perlu

mengingat pesan Khalifah Umar kepada salah seorang

gubernurnya ”Sebaik-baiknya penguasa adalah yang

dapat memakmurkan masyarakatnya. Sebaliknya,

sejelek-jeleknya penguasa adalah yang menyengsarakan

masyarakatnya”

*) Dimuat di Majalah Kaderisasi (Risalah Nukbawiyah) PKS DKI Jakarta, Desember 2008


48


R abu, 22 Juni 2011 nanti Jakarta genap berusia

484 tahun. Jika diukur dari periode kemerdekaan,

sudah lebih dari 60 tahun juga Jakarta menjadi

ibukota negara Indonesia. Dalam usianya yang mendekati

5 abad, Jakarta telah tumbuh demikian pesat sebagai

pusat pemerintahan, menjadi gerbang Indonesia dan

pusat kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan

fisik menjadi ciri yang menonjol dalam perkembangan.

Secara ekonomi, Jakarta tumbuh menjadi pusat kegiatan

ekonomi. Hal ini terlihat jelas dengan tumbuhnya kawasan

bisnis dan unsur pendukungnya, seperti kawasan hiburan,

pusat perbelanjaan dan hunian berupa apartemen.

Namun laiknya pertumbuhan kota lainnya yang semakin

pesat, perkembangan Jakarta bukannya steril dari masalah.

Persoalan yang paling menonjol dari pembangunan

Jakarta adalah kemacetan yang semakin menggurita

dan banjir yang sudah menjadi agenda tahunan. Kedua

masalah yang berakar dari penerapan tata ruang yang

tidak konsisten, ini memang menjadi tema yang paling

mendapat sorotan publik. Oleh karena itu, sumber daya

termasuk anggaran juga banyak tersedot untuk mengatasi

kedua masalah tersebut.

Mimpi Ibukota Sejahtera


49

Meskipun fokus kebijakan mengatasi kemacetan dan

banjir ini dapat dipahami, namun Pemerintah propinsi

DKI Jakarta tidak boleh melupakan masalah besar lain

yang dihadapi Jakarta. Tingkat kesejahteraan masyarakat

di ibukota. Di tengah kemodernan yang muncul dari

pembangunan Jakarta, sejumlah masalah kesejahteraan

sosial masih dihadapi masyarakat Jakarta. Kemiskinan,

akses kesehatan, pendidikan, sanitasi dan pemukiman

menjadi masalah yang tak dapat dipungkiri urgensinya.

Angka kemiskinan yang lebih dari 300 ribu penduduk

dilengkapi oleh hampir satu juta penduduk yang berstatus

“Sadikin” atau rentan miskin. Ketika kelompok ini tertimpa

sakit dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit,

maka terbayang jelas kesulitan di depan mata. Potret yang

lain adalah belum seluruh penduduk mampu mengakses

pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk serta

pembangunan yang seimbang, pengambil kebijakan

di Jakarta perlu memberikan perhatian lebih pada

pembangunan kesejahteraan penduduk. Hal ini tidak

cukup hanya melalui program-program jaminan kesehatan

bagi penduduk miskin dan pendidikan gratis seperti yang

sudah dilakukan. Namun harus ada langkah riil untuk

menanggulangi penyimpangan dalam pelaksanaan

kebijakan di lapangan.

Oleh karena itu, setidaknya ada dua langkah besar

yang harus diambil untuk mewujudkan kebijakan


50


pro kesejahteraan penduduk. Kedua langkah besar

tersebut adalah pembenahan birokrasi dan komitmen

pembangunan sosial.

Pembenahan birokrasi menjadi salah satu ele-

men penting dalam mewujudkan kebijakan pro

kesejahteraan dan pembangunan manusia.

Ada dua alasan penting mengapa reformasi birokrasi ini

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Jakarta. Pertama, birokrasi

yang gemuk di Jakarta akibat otonomi yang berada pada

tingkat propinsi menyebabkan implementasi kebijakan

dalam bentuk program pada level bawah (kecamatan/

kelurahan) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

menjadi lamban. Belum lagi, birokrasi pada hampir

semua level juga belum mengalami perubahan paradigma

dari budaya minta dilayani menjadi budaya melayani.

Hambatan birokrasi dalam mendukung pelayanan dan

upaya menciptakan kesejahteraan bagi warga juga diakui

oleh mantan Gubernur Soerjadi Sudirja yang menyatakan

bahwa sebaik apapun kebijakan yang dilakukan gubernur

Jakarta, tidak akan berjalan jika sumber daya manusia

birokrasi tidak dibenahi. Kelambanan dan paradigma

dilayani menyebabkan Jakarta disandera birokrasi.

Sementara pada saat yang sama, program-program yang

bersifat pro-poor dilakukan dalam bentuk yang cenderung

seragam tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antar

Perubahan Paradigma Birokrat

Sementara pada saat yang sama, program-program yang bersifat pro-poor dilakukan dalam bentuk yang cenderung seragam tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antar wilayah, bentuk dan penyebab kemiskinan dan masalah kesejahteraan yang terjadi.



51


wilayah, bentuk dan penyebab kemiskinan dan masalah

kesejahteraan yang terjadi. Padahal dengan pola demikian,

dibutuhkan birokrasi yang penuh inisiatif, kreatif, respon-

sif serta efisien dalam menjalankan program. Studi yang

dilakukan Sintawaty (2008) menunjukkan bahwa meskipun

alokasi anggaran dalam APBD DKI Jakarta sudah berusaha

berorientasi kelompok masyarakat miskin, namun akibat

program yang cenderung seragam menyebabkan program

tersebut lebih banyak tidak efektif dan salah sasaran.

Kedua, persoalan penyimpangan dan perilaku koruptif

yang masih melekat kuat. Perilaku koruptif di jajaran

birokrasi ibukota sebagaimana yang ditunjukkan dalam

survei yang dilakukan Kementerian PAN (2006) dan jejak

pendapat harian Kompas (2007), menyebabkan anggaran

untuk kesejahteraan tidak mencapai sasaran yang

diinginkan.

Bagian terpenting kedua dari upaya mewujudkan

kesejahteraan warga ibukota adalah melalui

komitmen pemerintah dalam pembangunan

kesejahteraan sosial. Setidaknya ada tiga bentuk

kebijakan untuk mewujudkan komitmen pembangunan

kesejahteraan masyarakat yaitu anggaran yang cukup

memadai dan alokasinya yang cukup besar untuk

kesejahteraan (pro poor budgeting policy), akses

penduduk terhadap kebutuhan dasar secara mudah dan

Komitmen Pembangunan Kesejahteraan

Sosial.


52


terbuka (sosial insurance) dan mendorong kesempatan

kerja dan berusaha secara terbuka bagi penduduk.

Sudah selayaknya Jakarta dengan kemampuan anggaran

yang relatif besar dan infrastruktur yang lengkap mampu

menjamin kebutuhan dasar bagi penduduknya secara

layak, terutama akses terhadap pelayanan kesehatan,

pendidikan, sanitasi dan pemukiman. Namun pada saat

yang sama, pengambil kebijakan harus cukup kreatif dalam

mengembangkan program pemberdayaan. Ini penting

agar masyarakat dapat mandiri, sekaligus merangsang

ketertarikan stakeholder lain dalam membangun ekonomi

Jakarta.

Sehingga komitmen kesejahteraan sosial yang dimaksud,

bukan semata-mata program yang berorientasi pada

penyediaan anggaran besar. Namun harus ada upaya yang

selaras untuk mengurangi ketergantungan penduduk

terhadap bantuan pemerintah.

Hal yang harus dipahami adalah bahwa kebijakan

pembangunan kesejahteraan bukanlah bentuk dominasi

pemerintah secara penuh dalam kehidupan ekonomi

masyarakat tanpa melibatkan peran swasta dan institusi

keluarga. Kebijakan ini justru harus dilakukan juga dengan

mendorong daya saing kota melalui iklim bisnis yang

semakin kondusif dan infrastruktur yang mendukung.

Jaminan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan mencakup

juga jaminan kesempatan kerja dan berusaha yang

dengan keduanya, penduduk dapat hidup secara layak

Hal yang harus dipahami adalah bahwa kebijakan pembangunan kesejahteraan bukanlah bentuk dominasi pemerintah secara penuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat tanpa melibatkan peran swasta dan institusi keluarga.



53


serta mampu membayar pajak untuk mendukung

jaminan sosial yang dibuat pemerintah . Oleh karena itu

untuk mewujudkannya , menciptakan iklim usaha yang

lebih kondusif bagi dunia bisnis dan masuknya investasi

menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

Sudah saatnya Jakarta benar-benar menjadi kota bisnis

khususnya jasa, yang mampu bersaing setidaknya dengan

kota-kota besar di kawasan Asia melalui infrastruktur yang

efisien dan mampu melayani kegiatan bisnis dengan baik.

Jakarta tidak boleh berbangga hanya dengan menjadi

kota yang tertinggi dalam hal arus masuk investasi

asing dibanding kota lainnya. Mengapa? Karena ukuran

kompetitor Jakarta bukanlah dengan daerah-daerah

tersebut . Kompetitor Jakarta ialah kota-kota besar di

negara lain.


54




55


Hanya dalam waktu seminggu, Jakarta di-

ke jutkan oleh tiga tragedi kemiskinan yag

menimpa warganya. Tragedi pertama adalah

ditemukannya seorang remaja yang terpaksa dipasung

orangtuanya di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

akibat ketidakmampuan untuk mengobati penyakit gang-

guan kejiwaan anaknya. Kedua adalah seorang bapak yang

bunuh diri akibat tidak mampu berobat atas penyakit TBC

yang dideritanya di daerah Cakung, Jakarta Timur. Dan

yang terakhir adalah seorang remaja yang gantung diri

karena tidak diberi uang Rp. 5000 oleh ibunya yang hanya

seorang pedagang rempeyek di Kampung Rawa, Kebun

Jeruk Jakarta Barat.

Peristiwa ini menjadi paradoks mengingat pembangunan

yang terjadi di Jakarta terus mempertontonkan modernitas

dengan lalu lalang jutaan kendaraan bermotor setiap

harinya. Belum lagi ditambah dengan mall dan pusat

perbelanjaan mewah yang bertebaran di penjuru kota.

Pemangku kebijakan juga sibuk memodernisasi kota dengan

mempersiapkan pembangunan MRT dengan bentuk kereta

bawah tanah (subway), monorail, pembangunan tol dalam

kota, jalan layang non tol, reklamasi pantai. Pada saat yang

sama juga terus memberikan ijin untuk pembangunan

Paradoks WajahPembangunanJakarta


58


Paradoks Wajah Pembangunan Jakarta

gedung-gedung pencakar langit, apartemen, mal dan pusat

hiburan yang sebagiannya bahkan tidak dapat terjangkau

oleh sebagian masyarakat Jakarta.

Tiga tragedi kemiskinan yang terjadi di tengah kota yang

terus melakukan pembangunan fisik dan pendapatan

perkapita Rp. 73 juta menyadarkan kita bahwa masih

banyak persoalan kesejahteraan warga Jakarta yang

belum teratasi. Seperti daerah lain di Indonesia, meskipun

berstatus ibukota negara dan pusat kegiatan ekonomi,

Jakarta sesungguhnya menghadapi persoalan kemiskinan

dan kesejahteraan yang perlu mendapat perhatian. Tingkat

kemiskinan di Jakarta sampai Maret 2010 masih mencapai

3,48% atau masih ada lebih dari 312 ribu penduduk Jakarta

yang hidup di bawah garis kemiskinan. Inipun masih

menggunakan garis kemiskinan setara Rp. 317 ribu perkapita

per bulan. Padahal dengan pendapatan per kapita sebesar

itu, sangat sulit untuk hidup layak di Jakarta. Sehingga jika

menggunakan standar hidup yang layak, jumlah penduduk

miskin Jakarta akan lebih besar lagi. Jumlah tersebut juga

belum termasuk penduduk miskin yang tidak terdaftar

sebagai penduduk resmi namun sehari-hari tinggal di

Jakarta seperti para tunawisma, pemulung dan manusia

gerobak yang bertebaran di sudut-sudut Jakarta.

Tingkat pengangguran sampai Mei 2010 juga masih

mencapai 11,5% atau masih hampir 1 juta orang yang

menganggur di Jakarta, meskipun dengan ukuran bekerja

8 jam dalam seminggu. Jika yang digunakan adalah ukuran


59

Menuju Jaminan Sosial di Ibukota

bekerja pada sektor formal atau pada kegiatan usaha

yang memiliki ijin, maka tingkat pengangguran di Jakarta

lebih besar lagi. Kondisi pemukiman juga menunjukkan

wajah yang masih buram dimana masih sekitar 20%

rumah tangga yang belum memiliki fasilitas MCK yang

layak dan hampir 25% rumah tangga yang mengandalkan

sumur pompa dan sumur tak terlindung sebagai sumber

air minum akibat ketidakmampuan mengakses air bersih

yang layak. Jakarta juga masih dihiasi dengan pemukiman

sangat padat seperti di daerah Johar Baru dan Kali Adem

dimana untuk tidur sekalipun masih harus bergiliran.

Pada bidang kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat

Jakarta juga masih tergolong buruk. Data SP2TP 2009

mencatat 5,3 juta kasus penyakit di Jakarta dengan tertinggi

adalah kasus ISPA yang mencapai lebih dari 2 juta kasus.

Bahkan untuk kasus penyakit kulit dan diare yang identik

dengan masyarakat miskin masih ditemukan lebih dari

600 ribu kasus. Pada saat yang sama juga masih banyak

ditemukan warga Jakarta kurang mampu yang tidak bisa

mendapatkan pelayanan rumah sakit karena ketiadaan

biaya atau berada dalam ambang kemiskinan ketika

harus mengeluarkan biaya untuk berobat (menjadi miskin

karena sakit dan harus membiayai pengobatannya).

Pada masa sekarang, setiap pemerintahan di tingkat

pusat maupun daerah tidak bisa memandang

sepele persoalan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal

Tuntutan Pencapaian MDGs


60


ini karena semua pemerintahan dituntut pencapaian target

pembangunan milenium (Millenium Development Goals/

MDGs) yang ditetapkan UNDP. Indikator pencapaian MDGs

yang ditetapkan meliputi angka partisipasi murni pendidikan

SD, angka kematian bayi, kelahiran dibantu tenaga

kesehatan, kesehatan ibu, angka kemiskinan, kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan, memerangi HIV/

AIDS, akses air bersih dan sanitasi, kepemilikan rumah

tinggal dan kualitas lingkungan hidup.

Target pencapaian MDGs ini mengharuskan setiap

pengambil kebijakan mengarahkan kebijakan pem bangun-

annya pada pencapaian target MDGs untuk masing-

masing daerah. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk

bukan lagi sekedar memenuhi tuntutan hak akses

penduduk terhadap kebutuhan dasarnya, namun menjadi

program yang dipantau tingkat kemajuan pencapaiannya.

Pencapaian target pemenuhan kebutuhan dasar ini

memiliki kedudukan yang sama penting atau bahkan lebih

penting dengan pembangunan infrastruktur perkotaan.

Fakta dan data yang menunjukkan masih banyaknya

problem kesejahteraan sosial di Jakarta menunjukkan

bahwa pencapaian target MDGs masih belum mendapat

porsi yang cukup besar. Bahkan diantara dedicated

program dalam RPJMD 2007-2012, program pemenuhan

kebutuhan dasar justru yang paling tidak terdengar

gaungnya, apalagi dibandingkan program mengatasi

kemacetan dan banjir. Padahal program ini menyangkut

hajat hidup orang banyak.



61


Pemenuhan kebutuhan dasar yang mengangkut

hajat hidup penduduk setidaknya mencakup

empat pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan,

jaminan sosial, dan kebutuhan pemukiman. Pada tingkat

nasional perhatian terhadap pelayanan dan pemenuhan

kebutuhan dasar ini bahkan telah mendapat tempat

khusus dengan adanya Undang-Undang yang secara

khusus mengatur keempat kebutuhan dasar tersebut,

termasuk pemenuhannya.

Dalam bidang pendidikan, pemenuhan kebutuhan ini

seharusnya difokuskan pada jaminan akses pendidikan

untuk pendidikan dasar dan menengah (SD-SMP-SMU)

untuk semua penduduk. Khusus untuk Jakarta, untuk

memenuhi kebutuhan pasar kerja, perlu diikuti dengan

peningkatan kualitas pendidikan menengah kejuruan.

Dalam bidang kesehatan, jaminan pemenuhan kebutuhan

dasar ini mencakup jaminan pemeliharaan kesehatan

untuk semua penduduk dengan perluasan target grup

yang dikombinasikan dengan klasifikasi pelayanan yang

dicakup dalam jaminan kesehatan masyarakat. Program

ini juga harus diikuti dengan jaminan pemeliharaan khusus

bagi ibu dan balita.

Pilar ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk

jaminan sosial. Belajar dari pengalaman negara lain,

jaminan ini setidaknya meliputi tunjangan khusus bagi

manula serta jaminan penyediaan lapangan kerja dan

jaminan kesempatan berusaha. Program seperti ini bahkan

Pilar Kebutuhan Dasar Penduduk

Pemenuhan kebutuhan dasar yang mengangkut

hajat hidup penduduk setidaknya mencakup

empat pilar utama yaitu pendidikan,

kesehatan, jaminan sosial, dan kebutuhan

pemukiman.


62


bisa melibatkan partisipasi swasta dalam mewujudkan

programnya terutama dalam mendorong berkembangnya

kegiatan perekonomian di tingkat masyarakat. Namun

untuk mewujudkan ini diperlukan beberapa prasyarat

dasar seperti dukungan basis politik yang kuat, anggaran

yang mencukupi dan komitmen dalam membuat dan

menjalankan kebijakan sosial. Sektor swasta juga harus

didukung untuk berkembang dan menjadi elemen penting

dalam mendukung jaminan sosial ini melalui pajak yang

dibayarkan. Pilar keempat adalah pemenuhan kebutuhan

pemukiman yang layak yang meliputi akses terhadap air

bersih, sanitasi dan tempat tinggal serta lingkungan tepat

tempat tinggal untuk mendukung kualitas hidup sehat.

DKI Jakarta dengan APBD yang mencapai lebih dari

Rp. 25 triliun justru belum menunjukkan pioner dalam

memberikan kebutuhan dasar bagi penduduk. Jakarta



63


tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-daerah

lain seperti Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Musi

Banyuasin. Walaupun daerah tersebut anggarannya lebih

kecil, namun mampu memberikan pemenuhan kebutuhan

dasar berupa jaminan pendidikan dan kesehatan bagi

penduduknya. Sudah saatnya Jakarta tidak hanya bicara

MRT, monorail, reklamasi pantai dan jalan tol. Jakarta juga

harus memberikan perhatian lebih kepada pemenuhan

kebutuhan dasar warganya.

*) Dimuat di Harian Seputar Indonesia, April 2011

Jakarta juga harus memberikan

perhatian lebih kepada pemenuhan kebutuhan

dasar warganya.


64


Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang

hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat

Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat

jumlah penduduk miskin di Indonesia pada triwulan

pertama 2009 sebesar 32,53 juta orang, atau 14,15% dari

total penduduk Indonesia. Tingginya jumlah penduduk

miskin tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) penyebaran

pembangunan yang belum merata terutama di pedesaan;

2) terbatasnya akses terhadap layanan dasar (kesehatan,

pendidikan, perumahan, permukiman, infrastruktur,

permodalan/kredit, dan informasi) dan bantuan sosial

bagi masyarakat miskin; serta 3) rendahnya kapasitas dan

produktivitas usaha serta keterbatasan akses terhadap

sumber-sumber pendanaan.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka

kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan

kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mencapai

sasaran tersebut diarahkan pada 4 fokus kebijakan

pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu:

1) perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan,

kesehatan dan infrastruktur dasar; 2) perlindungan sosial;

3) penanganan masalah gizi kurang dan rawan pangan;

serta 4) perluasan kesempatan berusaha.

Jamsosda ala Jakarta


65


Sebagai miniatur Indonesia, DKI Jakarta mengalami

masalah yang sama. Bahkan, warga Jakarta setiap harinya

harus berhadapan dengan seabreg problematika. Dengan

kondisi yang demikian, tentu saja warga jakarta sudah

tidak ingin lagi direpotkan dengan pelbagai pemenuhan

hak-hak dasar yang tersendat. Mulai dari soal pengurusan

kelengkapan dokumen kependudukan hingga ke persoalan

memastikan anak-anaknya dapat bangku di sekolah.

Karena itu, sudah sewajarnya warga Jakarta mendapatkan

pelayanan dasar dengan mudah, murah, dan dengan

sistem yang cerdas. Mudah itu penting, karena ditengah

kesibukan dan jam kerja yang padat, pengurusan yang

bertele-tele menjadi emoh untuk dilakukan. Pelayanan

dasar yang murah? Ini yang ditunggu-tunggu. Kenapa?

Karena kebutuhan dasar mestinya gratis alias ditanggung

oleh pajak yang dikumpulkan oleh warga.

Kebutuhan atas hak-hak dasar merupakan kebutuhan

yang kalau tidak ada, ia bisa menyebabkan kehidupan

seorang warga Jakarta menjadi tidak normal atau tidak

layak. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pengakuan

negara terhadap eksistensi warga melalui kelengkapan

dokumen kewarganegaraan seperti KTP, KK, Buku Nikah,

Paspor dan lain-lain. Kebutuhan dasar yang juga tidak bisa

ditawar-tawar adalah soal kesehatan. Tidak sehat artinya

sakit. Kalau warga Jakarta sakit maka ia tidak bisa bekerja.

Dan kalau tidak kerja, maka tidak dapat uang. Kalau tidak

dapat uang, maka tidak bisa makan. Maka bayangkan

kalau seorang warga Jakarta sudah tidak bisa makan?


66


Karena kesehatan warga merupakan urusan dasar, maka

pemerintah wajib memastikan warganya bisa mengakses

layanan kesehatan untuk supaya tetap sehat.

Yang tidak kalah pentingnya adalah urusan pendidikan.

Urusan yang satu ini, sangat asasi. Apa yang terjadi kalau

warga Jakarta tidak cukup memiliki pengetahuan untuk

membangun kampungnya sendiri? Pertama, sudah pasti

tidak bisa mengurus kampungnya sendiri. Kedua, pasti

kalah saing. Kalau sudah demikian maka persoalan demi

persoalan akan terus menghadang. Karena itu, pendidikan

menjadi kebutuhan warga Jakarta yang penting untuk

dijamin pemerintah. Karena penting, ia harus ada. Ia harus

prioritas! Apalagi UUD 1945 mengamanatkan begitu.

Kalau warga Jakarta sudah punya KTP, sudah sehat dan

sudah sekolah, tapi tidak kerja, maka hal itu akan tetap

menjadi masalah, yaitu munculnya pengangguran. Dalam

beberapa perspektif, pengangguran seringkali menjadi

variabel yang mendorong terjadinya kejahatan. Karena

itu, hak memperoleh pekerjaan bagi warga Jakarta

harus menjadi bagian dari kewajiban pemerintah. Hak

mendapat pekerjaan mesti ditempatkan sebagai hak

dasar warga. Dengan begitu, kehidupan warga Jakarta

bisa hidup normal.

Yang terakhir, soal hak warga Jakarta untuk memiliki

rumah. Persoalan ini agak pelik meski tetap harus

dicari jalan keluarnya. Bagi siapapun, memiliki rumah

bukan hanya soal impian tapi juga soal keharusan untuk

Hak mendapat pekerjaan mesti ditempatkan sebagai hak dasar warga.



67


mendapatkan perlindungan dari ancaman alam, seperti

dari kehujanan, keanginan atau kepanasan, bahkan untuk

menjalani masa istirahat yang penting bagi kesehatan

tubuh. Kegagalan memiliki rumah tidak hanya berakibat

pada soal terancamnya jasmani warga, tetapi juga bisa

merembet ke masalah psikis. Masalah kepemilikan rumah

hingga bagaimana bentuk dan ukurannya telah menjadi

‘alat ukur’ untuk menilai siapa dia. Ilmu sosial menyebut

orang yang tidak mempunyai rumah sebagai penyandang

tunawisma. Begitu pula, cara pandang materialisme yang

tumbuh-kembang di masyarakat telah menempatkan

masalah kepemilikan rumah dan segala bentuknya

sebagai ukuran status sosial. Fenomena sosial yang

melekat pada masalah kepemilikan rumah merupakan hal

yang tidak bisa kita rubah dari sisi pembentukan persepsi

masyarakat, tetapi harus kita tangani dari sisi penyediaan

atau akses yang mudah untuk warga Jakarta untuk

memiliki rumah. Karena itu, kepemilikan rumah menjadi

masalah mendasar yang harus dipikirkan oleh kita semua

sebagai warga Jakarta. Terlebih lagi oleh pemerintah.

Lima hak dasar sebagaimana uraian di atas merupakan

hak bagi setiap warga Jakarta. Untuk yang tidak memiliki

kemampuan menjalani kehidupan secara normal, mesti

ada hak dasar tambahan, yaitu hak asistensi sosial.

Hak ini penting bagi kelompok Warga Berkebutuhan

Khusus (WBK) seperti orang-orang yang cacat, orangtua

jompo, anak-anak jalanan, anak-anak berkebutuhan

khusus, bahkan anak-anak sekolah dari keluarga miskin.


68


Dalam beberapa kategori, orang-orang yang kita kenal

sebagai fakir-miskin dan kaum urban yang terbelakang,

bisa dimasukan dalam kelompok WBK ini. Kelompok

seperti ini tidak bisa ‘bertarung’ secara normal dalam

kehidupan. Mereka perlu mendapatkan asistensi sosial.

Dalam bahasa anak sekolahan, kemampuan mereka

perlu dikatrol. Di beberapa negara, bahkan negara yang

sangat liberal sekalipun, kelompok WBK ini mendapatkan

fasilitas diskon 50% untuk pelbagai layanan publik seperti

naik angkot, masuk ke tempat hiburan, ada lift khusus

yang bisa bicara, dan ada jalur-jalur khusus atau tempat-

tempat khusus yang diberikan pemerintah untuk mereka

bergaul di tempat orang-orang normal.

Warga Jakarta harus dijamin hak-hak

dasarnya. Mulai dari hak atas kelengkapan

dokumen kependudukan, akses pelayanan

kesehatan, akses pendidikan, akses perumahan hingga

ke asistensi sosial terhadap WBK. Jaminan atas hak-hak

dasar tersebut, saya sebut sebagai Jaminan Sosial Daerah

(Jamsosda) ala Jakarta.

Profil terpenting dari Jamsosda ini adalah mudah, murah

dan cerdas. Mudah diurus dan didapatkan pelayanan

jasanya. Murah karena uang yang harus dikeluarkan warga

hanya bersifat tanda retribusi, bukan bisnis. Dan cerdas

karena untuk mendapatkan semua hak dasar tersebut

cukup menunjukkan satu kartu identitas. Sebut saja nama




69


kartunya: Kartu Jamsosda. Jadi, kalau sebelumnya kita

pernah mendengar konsep “layanan satu atap”, sekarang

saya menawarkan “layanan satu kartu”. Dengan kartu ini,

data dan record seorang warga Jakarta akan terketahui.

Mulai dari informasi kependudukan, status pekerjaan,

status kepemilikan rumah, profil kesehatan, dan profil

pendidikannya. Bahkan sistem ini memungkinkan untuk

diketahuinya profil warga Jakarta dan kaitannya dengan

hak-hak dasar khusus seperti untuk WBK. Dengan

demikian, mengakses pelbagai pelayanan dasar cukup

menunjukan kartu tersebut.

Contoh penerapan sistem tersebut di bidang kesehatan,

dimana Jakarta mempunyai Program JPK Gakin. Kartu

Jamsosda cukup ditunjukkan kepada loket pendaftaran

rumah sakit. Dengan kartu tersebut terketahui informasi

tentang keterangan status ekonomi (seperti: mampu,

tidak mampu, miskin, dll) dari Kelurahan/Kecamatan,

Puskesmas atau dari BPS. Dengan begitu, seorang warga

yang akan mendapat subsidi/jaminan pembayaran total

atas pelayanan kesehatannya tidak perlu mengurus

SKTM, menunggu verifikasi Puskesmas, dan mendapat

persetujuan dari Suku Dinas Kesehatan. Dengan kartu ini,

warga tidak perlu khawatir dipersulit pada saat mendaftar,

tidak perlu khawatir apakah nanti bayar atau tidak. Dengan

kartu ini juga, pihak RT/RW, Kelurahan, Puskesmas, Sudin

dan DPRD DKI tidak harus repot-repot setiap kali ada warga

yang mendapatkan kesulitan mengakses JPK Gakin.


70


Dengan adanya layanan “Satu Kartu” untuk Jamsosda,

maka masyarakat harus aktif menginput data dan

perubahan datanya kepada pihak kelurahan. Atau, bagi

warga yang tidak memungkinkan untuk melakukan

pekerjaan input datanya sendiri, maka pihak kelurahan

wajib a’in untuk membantunya. Tentu data-data tersebut

harus diverifikasi secara berjenjang supaya ketahuan

shohih-nya. Yang penting untuk dicatat adalah sistem ini

harus ditopang dengan komputerisasi yang terintegrasi.

Maksudnya, data yang sudah shohih akan dengan

sendirinya tersebar di seluruh jaringan komputer pemberi

layanan jasa masyarakat. Ini juga berarti bahwa seluruh

unit pemerintah atau swasta yang terkait dengan layanan

masyarakat harus terkoneksi. Ini pekerjaan yang memang

tidak simple. Tapi kalau ada kemauan, insya Allah bisa.

Ada empat komponen penting yang menentukan

sukses-tidaknya Jamsosda ini. Pertama, masalah

kelembagaan. Maksudnya, apakah Perdanya ada,

atau Perdanya kapan dibuat. Tahapan ini sangat tergantung

pada Gubernur dan DPRD. Kedua, masalah keuangan. Hal

ini terkait dengan kemampuan APBD DKI menanggulangi

pembayaran sejumlah warganya untuk mendapatkan pe-

layanan atas hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam

Jamsosda ala Jakarta tersebut. Ketiga, masalah aparatur

birokrasi. Apakah birokrat kita punya semangat untuk

memudahkan warganya? Apakah cara berpikirnya bisa

Mungkinkah Terlaksana?



71


diajak maju untuk memahami apa yang diinginkan warga

Jakarta? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan

menentukan nasib Jamsosda. Keempat, terkait dengan

dukungan waga Jakarta untuk berpartisipasi dalam meng-

in put data secara jujur. Yang repot sebenarnya, kalau

keinginan pingin maju tapi semuanya mau diurusan oleh

orang lain alias ga mau repot. Warga yang begini masih

mending. Yang parah, kalau sudah minta diuruskan oleh

orang lain, data yang diberikannya ga jujur, dan ngakal pula.

Sebagai Wakil Ketua DPRD, saya yakin bahwa DPRD dan

Gubernur DKI mau melaksanakan Jamsosda ini. Masalah

pembiayaan juga, insya Allah, bisa diusahakan. Apalagi

kalau didukung oleh warga Jakarta dengan membayar

pajak yang maksimal. Soal mindset aparat, mudah-

mudahan bisa memahami keinginan warga dan mau terus

belajar untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi

warganya. Dan terakhir, soal dukungan warga Jakarta,

saya yakin bahwa warga Jakarta sudah lama menghendaki

pembenahan yang sistemik terhadap pelbagai pelayanan

publik, termasuk untuk mendapatkan jaminan atas hak-

hak dasarnya.

Implementasi Jamsosda ala Jakarta sebagaimana

dipaparkan di atas, bukanlah hal yang utopis karena

peraturan perundang-undangannya sudah mendukung,

bahkan di level lokal dengan keberadaan beberapa

Perda seperti Perda Sistem Pendidikan (2006), Perda

Sistem Kesehatan (2010), dan beberapa Perda yang


72



sudah diagendakan pembahasannya. Pada prakteknya,

beberapa tawaran bidang yang dijamin dalam Jamsosda

ala Jakarta tersebut, telah diimplementasikan oleh

Pemda DKI Jakarta secara parsial meski dengan kadar

jaminan yang belum maksimal. Jamsosda ala Jakarta

mencoba mengintegrasikan parsialitas program yang

ada, meningkatkan kadar jaminan, dan mengefektifkan

peraturan perundang-undangan yang ada seperti UU

Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Kesejahteraan Sosial

dan UU lainnya. Secara substansi, Jamsosda ala Jakarta ini

memasukan dua bidang baru yang dijamin yaitu jaminan

memperoleh pekerjaan dan jaminan aksesibilitas atas

kepemilikan rumah. Selain itu, pengintegrasian jaminan

sosial tersebut dilakukan dalam satu paket layanan. Di

situlah menariknya. Wallahu ‘alam.

Jamsosda ala Jakarta mencoba mengintegrasikan parsialitas program yang ada, meningkatkan kadar jaminan, dan mengefektifkan peraturan perundang-undangan yang ada.


73

76

Judul di atas adalah sebuah pertanyaan yang muncul

dari sebuah realita. Sebagai anggota Dewan, saya

sering menerima keluhan warga miskin bahwa untuk

berobat di Jakarta perlu dana yang tidak sedikit. Karena

itu, bagi mereka yang nggak berduit, apalagi untuk makan

saja susah, sakit menjadi suatu keadaan yang sepertinya

harus dilarang hinggap di badan mereka. Pertanyaan

di atas muncul, juga bukan karena soal biaya, karena

bagi warga Miskin di Jakarta ada jaminan kesehatan.

Masalahnya adalah bahwa ada faktor-faktor lain yang

membuat warga miskin merasa tidak nyaman kalau sudah

masuk rumah sakit.

Seperti penuturan seorang warga pada tahun 2009. Sebut

saja namanya Pak Oyong. Warga senior yang jalannya

sudah tertatih-tatih ini harus dioperasi karena mengalami

kecelakaan. Ditengah kehidupannya yang sudah senja,

ia tinggal seorang diri di rumah sepetak. Anak-anaknya

sudah berkeluarga dan isterinya sudah meninggal puluhan

tahun yang lalu. Ia juga tidak punya Kartu JPK Gakin atau

Jamkesmas. Manakala ia sakit, ia kebingungan. Ia tak tahu

darimana ia harus membayar biaya rumah sakit. Kalau

untuk mendapatkan jaminan pembayaran melalui JPK

Gakin, siapa yang akan uruskan SKTM-nya?

Warga Miskin Dilarang Sakit?

76


77


Ia dan beberapa warga Jakarta lain mengalami kesan yang

nggak enak ketika pertama kali masuk ke rumah sakit.

Pertanyaan terpenting yang mengusik mereka adalah

“siapa yang akan bayar?”. Beberapa oknum pelayanan

kadang tidak memperhatikan kondisi ‘sekarat’ dan

‘melarat’nya calon pasien yang datang. Bagi siapapun,

sakit merupakan kejadian yang tak pernah mereka

undang untuk datang. Karena itu, ketika sakit itu datang

secara tiba-tiba, ia tidak mungkin untuk ngurus dulu

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Nah, pada saat

mereka datang tanpa SKTM, mereka harus menaruh

deposit sejumlah uang tertentu. Darimana mereka harus

menyediakan dana tersebut? Sementara, rasa sakit dan

segala akibatnya tidak mungkin menunggu waktu. Inilah

yang dikeluhkan Pak Oyong dan yang senasib dengannya.

Keadaan ditelantarkan, didiamkan, atau menerima sapaan

yang tidak ramah, menjadi perkara yang biasa diterima

oleh mereka.

Anggaplah Pak Oyong sudah melewati masa tidak me-

nyenangkan pada saat pertama kali masuk rumah sakit.

‘Masa-masa berdebar’ berikutnya adalah soal obat yang

diperlukan saat perawatan. Pak Oyong dan beberapa

warga mengeluhkan soal ketiadaan obat yang dibutuhkan

di bagian penyediaan obat atau apotek rumah sakit

tersebut. Kalau sudah begitu, mereka tidak punya pilihan

lain, kecuali harus beli di luar. Lalu darimana uang untuk

beli obatnya? Hemmmh, Pak Oyong pening kepalanya

memikirkan soal ini. Kasus soal obat juga sering terjadi

Darimana mereka harus menyediakan dana tersebut? Sementara, rasa sakit dan segala akibatnya tidak mung - kin menunggu waktu.


Sistem dan Jaminan Kesehatan bagi Warga

78

manakala dokter yang nge-check pasien datangnya sore

lalu ngasih resep yang segera dimakan obatnya. Manakala

mau ditebus, bagian pengadaan obat atau apotek rumah

sakit sudah tutup atau libur, sementara pasien tergantung

dengan obat yang harus dimakan malam itu juga, atau

di luar jam kantor seperti Sabtu dan Minggu. Pak Oyong

mengeluh, “Bang Sani, emang sakit harus libur juga

yah?”.

Persoalan lain yang dihadapi warga miskin kalau lagi sakit

adalah rasa berdebar pada saat mau keluar dari rumah

sakit. Rasa berdebar karena mereka belum tahu pasti

harus bayar berapa. Warga miskin yang hanya bermodal

SKTM memang tidak mendapat jaminan pembayaran

100 persen dari Pemda DKI. Karena itu, mereka harus

menyiapkan sejumlah uang untuk membayar sisanya.

Pertanyaan bagi Pak Oyong adalah “darimana mereka

harus bayar?”

Persoalan-persoalan tersebut menegaskan bahwa

penanganan masalah kesehatan warga miskin di Jakarta

belum tuntas. Kita belum mempunyai best practise

yang merespon persoalan tersebut. Karena itu, saya

mengusulkan program Sehat Milik Semua (SMS). Program

ini intinya menjadikan sehat sebagai hak semua warga

Jakarta, baik ia miskin maupun kaya. Apapun status

ekonomi dan jabatan setiap orang, sehat merupakan

hak semua warga. Pelanggaran atas hak tersebut adalah

pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Harapannya,

dengan asumsi ini, para pemberi layanan kesehatan akan

Saya mengusulkan program Sehat Milik

Semua (SMS). Program ini intinya menjadikan

sehat sebagai hak semua warga Jakarta, baik ia miskin maupun

kaya.


79

melihat pasien bukan karena status ekonominya tapi lebih

karena penyakitnya.

Program SMS (Sehat Milik Semua) dimulai dengan

kampanye kesadaran publik untuk menyadari bahwa

setiap warga harus saling menjaga kesehatan antar

sesama dan menganggap kesehatan setiap warga adalah

hal terpenting dalam pembangunan di Jakarta. Pada

level warga, kampanye kesadaran tersebut bermaksud

menggerakkan warga untuk melakukan usaha preventif

dan partisipatif dalam program jaminan, baik atas biaya

sendiri maupun biaya pemerintah. Bagi aparatur pemberi

layanan, kampanye kesadaran ini bermaksud membangun

mindset yang meminimalisir tindakan diskriminatif dalam

hal pelayanan terhadap warga miskin atau siapapun yang

membayar biaya kesehatan dengan jaminan dari asuransi

atau dari model kapitasi pemerintah.

Poin penting dari Program SMS ini adalah memberi jalan

keluar dari masalah-masalah yang dipaparkan di atas,

masalah-masalah yang selama ini dikeluhkan oleh warga

miskin terkait implementasi pelayanan Program JPK

Gakin sebagaimana dialami Pak Oyong dan yang semasib

dengannya. Beberapa poin tersebut adalah: pertama,

adanya lembaga asistensi baik yang disiapkan puskesmas

maupun dari kelurahan untuk mengurus dokumen SKTM

bagi warga jompo atau mereka yang sudah tidak punya

sanak-saudara, sementara warga miskin tersebut sudah

terbaring di rumah sakit; kedua, adanya peningkatan




80

kesadaran untuk memuliakan warga miskin pada para

petugas pelayanan JPK Gakin atau Jamkesmas. Setiap

rumah sakit yang melakukan ikatan kerjasama (IKS) dengan

Pemda DKI atau Kemenkes untuk menjamin warga miskin

DKI, akan ada kordinatoriat JPK Gakin atau Jamkesmas.

Mereka itulah garda terdepan pelayanan sekaligus

pencitraan program. Karena itu, kekeliruan mindset

dalam memandang warga miskin akan mempengaruhi

pelayanan. Inilah yang harus dirubah.

Ketiga, soal komitmen pelayanan obat bagi pasien yang

dijamin JPK Gakin/Jamkesmas, dengan memberikan

pelayanan 24 jam. Ini harus dilakukan karena sakit

tidak pernah libur. Orang sakit itu perlu pelayanan 24

jam; keempat, soal kepastian dan kemudahan dalam

mendapatkan besaran prosentase biaya yang dijamin

sehingga memungkinkan pasien atau pihak lain untuk

mengukur biaya yang kurang atau biaya yang mesti dijamin

oleh pihak lain yang berkepentingan; dan kelima, mesti

ada lembaga yang care untuk menutup biaya sisa yang

tidak bisa dijamin pemerintah. Dalam hal ini, Dinkes bisa

menggandeng Dompet Dhuafa, PKPU, Bazis dan lembaga-

lembaga lainnya. Pilihan yang bijak sebenarnya ada pada

sikap pemerintah untuk membiaya secara penuh bagi

mereka yang jelas-jelas tidak bisa membayar. Kebijakan

ini sangat mungkin dilakukan karena dalam beberapa

kasus bisa dilakukan.


81

Akhirnya, saya berpikir bahwa semua bisa kita lakukan

secara bersama-sama saat kita memandang bahwa

Sehat Untuk Semua (SMS) adalah hak kita semua. Dan

pemerintah DKI Jakarta tentu sepakat bahwa warga miskin

adalah tanggungjawab kita semua, juga tanggungjawab

negara. Karena itu, menjamin biaya kesehatan warga

miskin tidak hanya menyelamatkan nyawanya tetapi juga

menunjukkan sikap pemuliaan pemerintah terhadap

warga miskin. Dengan demikian, aparatur pelayanan

kesehatan di tingkat teknis akan ter-drive untuk melakukan

hal yang sama. Mudah-mudahan dengan memuliakan

warga miskin, Jakarta menjadi dimuliakan di mata Yang

Maha Kuasa. Amin.



82

Pemberian jaminan kesehatan dan perluasan

akses masyarakat miskin terhadap pelayanan

kesehatan telah menjadi bagian dari strategi

nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Karena itu,

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan

untuk memfokuskan pada pelayanan kesehatan

masyarakat miskin. Kebijakan ini telah dimulai sejak

tahun 2005 dimana pemerintah melaksanakan kebijakan

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Miskin. Program ini diselenggarakan melalui penugasan

kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/

Menkes/SK/XI/2004. Dalam perjalanannya, program ini

terus mengalami perubahan-perubahan sampai dengan

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) pada tahun 2008. Adanya kewenangan

desentralitatif telah memunculkan program sejenis di

tingkat daerah yang dikenal dengan program Jaminan

Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Pada kenyataannya, implementasi Jamkesda dalam

tujuh tahun terakhir pasca Orde Baru memperlihatkan

tiga peta. Peta pertama menunjukkan bahwa sebagian

besar daerah (kabupaten/kota) tidak melakukan atau

gagal mengimplementasikan Jamkesda. Peta kedua,

Jamkesda Baru

Untuk Jakarta Baru

82


83

Jamkesda Baru Untuk Jakarta Baru

menunjukkan beberapa daerah yang melakukan terobosan

melalui penerapan kebijakan publik yang bernuansa

perlindungan sosial, sehingga implementasi Jamkesda

lebih baik dari apa yang dipraktekkan di tingkat pusat.

Peta ketiga, menunjukkan daerah-daerah yang berada

di antara dua peta tersebut, atau menjalankan Jamkesda

dengan skema yang normatif (Eko 2006; Nurhadi 2009).

Bila dilihat dari pemetaan tersebut, implementasi

Jamkesda di Propinsi DKI Jakarta hingga awal tahun 2011,

berada pada posisi peta ketiga. Jamkesda dikenal dengan

nama JPK Gakin yang kepesertaannya dilakukan melalui

dua skema, yaitu pemberian Kartu JPK Gakin dimana

pesertanya berasal dari hasil survey BPS, dan melalui

“legalisasi” SKTM yang diverifikasi melalui Puskesmas

tempat tinggal pasien. Legalisasi Program JPK Gakin

awalnya relatif sama dengan apa yang terjadi di Musi

Banyuasin dimana program ini merupakan tindaklanjut

kebijakan pusat yang implementasinya didukung oleh

pengalokasian dananya di APBD, namun pada tahun 2010,

program ini “terlegalkan” dalam Perda No. 4 Tahun 2010

tentang Sistem Kesehatan. DKI Jakarta memilih untuk

berbeda dengan Kabupaten Jimbrana yang menegaskan

program jaminan kesehatan daerahnya dalam sebuah

Perda tersendiri. Beberapa pengamat masalah ini

menegaskan bahwa bentuk dasar hukum dari jamkesda

di setiap daerah biasanya memperlihatkan political will

daerah tersebut terhadap program ini.



84

Bila dibanding dua kabupaten yang disebut di atas,

implementasi Jamkesda di DKI Jakarta relatif tertinggal

jauh. Pertama, DKI Jakarta hanya memberikan jaminan

pembebasan atau subsidi biaya pelayanan kesehatan

kepada warga miskin saja, yang dilihat berdasarkan

survey BPS atau berdasarkan keterangan Lurah melalui

SKTM. Tentu ini berbeda dengan Jimbrana dan Musi

Banyuasin yang memberikan jaminan kepada seluruh

warganya. Kedua, DKI Jakarta membatasi jenis pelayanan

yang diberikan kepada peserta JPK Gakin. Salah satu yang

tidak dijamin adalah pelayanan persalinan. Sementara di

Jimbrana dan Musi Banyuasin, persalinan di-cover oleh

Jamkesda di masing-masing kabupaten tersebut. Ketiga,

meski ada persamaan antara DKI Jakarta dengan dua

kabupaten tersebut dalam hal kelas pelayanan (kelas

3 saja) yang dijamin pembiayaannya, DKI Jakarta tidak

memperkenalkan konsep “naik kelas” dimana warga

penerima JPK Gakin tidak bisa pindah ke pelayanan kelas

2 atau kelas 1 dan si pasien hanya membayar selisih biaya

yang diakibatkan perbedaan kelas pelayanan tersebut.

Pada dua kabupaten yang disebut di atas, konsep “naik

kelas” dalam pelayanan Jamkesda diperkenalkan.

Keempat, DKI Jakarta masih membatasi pihak-pihak

yang diajak kerjasama dalam memberikan pelayanan

kepada peserta Jamkesda, yaitu kepada rumah-rumah

sakit yang menandatangani ikatan kerjasama dengan

Pemda DKI Jakarta. Artinya, tidak semua rumah sakit bisa

menerima pasien warga miskin. Hal ini berbeda dengan di


85

Musi Banyuasin dan Jembrana dimana di dua kabupaten

tersebut, klinik-klinik kesehatan dan dokter-dokter pribadi

bisa melayani peserta Jamkesda di wilayahnya masing-

masing.

Berdasarkan beberapa kekurangan dalam pelayanan

Jamkesda di DKI Jakarta itulah, saya menawarkan sebuah

profil baru dalam Jamkesda ke depan. Dalam model Jamkes

ini, meski mungkin belum meng-cover semua warga

tetapi memungkinkan untuk meng-cover pelayanan lain

seperti persalinan bagi warga miskin, perluasan jaringan

penyedia layanan dan adanya konsep “naik kelas”. Selain

itu, pemberian subsidi yang lebih besar memungkinkan

adanya pembebasan biaya bagi pasien miskin.

Semangat untuk menyempurnakan Program Jamkesda

di DKI Jakarta semata-mata karena keyakinan bahwa

tidak ada orang yang menghendaki dirinya sakit. Karena

kesehatan merupakan hak semua warga dan investasi

bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Saya memandang

bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan

faktor penting bagi pembangunan ekonomi. Hal ini

menjelaskan, mengapa selama ini saya mendukung

alokasi anggaran kesehatan yang relatif besar dalam

APBD. Karena sakit identik dengan kemiskinan. Warga

yang tidak sehat dalam jumlah yang banyak menghambat

pembangunan ekonomi, menurunkan produktivitas,

dan memicu instabilitas dan konflik sosial. Banyak studi

menunjukkan bahwa investasi di bidang kesehatan


Meski mungkin belum meng-cover semua warga tetapi memungkinkan untuk meng-cover pelayanan lain seperti persalinan bagi warga miskin, perluasan jaringan penyedia layanan dan adanya konsep “naik kelas”.



86

berkaitan dengan produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi (John, 2002; Shepherd et.al, 2004; Suharto et.al,

2006). WHO dan Bank Dunia memperkirakan bahwa 10

persen peningkatan angka harapan hidup mengarah pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,4 persen.

Sebaliknya, peningkatan per kapita sebesar 10 persen di

negara-negara berkembang dapat menurunkan angka

kematian anak sebesar 3,0 persen (Suharto, 2009; 60).

Sistem jaminan kesehatan yang baik sangat menentukan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Wieczorek-

Zeul (2055: 2) menegaskan bahwa ”...social health

insurance systems are vital if economic growth is to actually

contribute to poverty reduction and equitable sharing out of

resources rather than aggravating disparities.” Keyakinan

tersebut juga didukung oleh Laporan United Nations

Development Programme (UNDP) tahun 2007/2008 yang

menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan

manusia di Indonesia dari tahun ke tahun. Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) tahun 1975 sebesar 0,472;

tahun 1985 sebesar 0,585; tahun 1995 sebesar 0,670;

dan tahun 2005 sebesar 0, 728. Namun kenaikan tersebut

masih kalah dibandingkan dengan negara lain, setidaknya

dengan sesama negara ASEAN. Peringkat IPM Indonesia

tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara. Selain

semakin jauh tertinggal oleh Singapura (peringkat 25),

Brunei Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78), dan

Philipina (90); peringkat Indonesia juga sudah terkejar

oleh Vietnam (105) yang pada tahun 2006 berada di


87

peringkat 109 (UNDP, 2007; Suharto, 2009). Banyak bukti

menunjukkan bahwa rendahnya IPM Indonesia memiliki

kaitan erat dengan rendahnya status kesehatan dan akses

penduduk terhadap pelayanan kesehatan.

Penyempurnaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin di Jakarta mempunyai tiga arti penting: Pertama,

menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat

miskin, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin mutlak, mengingat kematian bayi dan kematian

balita 3 kali dan 5 kali lebih tinggi dibanding pada keluarga

tidak miskin. Di sisi lain, penyelenggaraan pelayanan

kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin, dapat

mencegah angka kematian yang tinggi; Kedua, untuk

kepentingan politis yakni menjaga kohesivitas sosial

di Jakarta dengan meningkatkan upaya pembangunan

(termasuk kesehatan) bagi warga miskin, dan untuk

memenuhi komitmen nasional untuk menurunkan

kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin;

Tiga, beberapa hasil studi menunjukkan bahwa kesehatan

penduduk yang baik, memberi akselerasi terhadap

pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, yang dengan

demikian mampu mengatasi masalah kemiskinan dengan

lebih baik (Kemkes, 2009).

Apakah implementasi “Jamkesda Baru” di Jakarta dapat

terwujud? Menurut Eko (2006: 910) sedikitnya ada tiga

faktor kunci yang dapat menjawabnya: Pertama, komitmen

elite lokal (pemerintah, DPRD) yang kuat, reformis dan pro




88

kesejahteraan. Penelitian Leisher & Nachuk menunjuk kan

bahwa kepemimpinan lokal merupakan faktor kunci bagi

reformasi pelayanan publik. Contohnya adalah kegigihan

bupati dan walikota di Solok, Tanah Datar, Musi Banyuasin,

Jembrana; Kedua, good governance. Solok dan Tanah Datar

selama periode 2000-2005 telah menciptakan birokrasi

yang lebih efisien, insentif yang lebih memadai, struktur

birokrasi yang ramping, transparansi dan akuntabilitas.

Reformasi ini berhasil memotong high cost bureaucracy

sehingga anggaran bisa direlokasi untuk keperluan yang

lebih produktif, termasuk membiayai pelayanan publik

untuk rakyat; Ketiga, partisipasi masyarakat memberi

kontribusi penting bagi upaya-upaya promosi kebijakan

kesejahteraan: desakan, keterlibatan dalam perencanaan

kebijakan, dukungan atas kebijakan, aksi-aksi sukarela

dalam implementasi di lapangan. Temuan Indonesian Rapid

Desentralization Appraisal (IRDA) The Asia Foundation

(2001-2005) memperlihatkan bahwa partisipasi komisi-

komisi ekstra negara mampu memberi desakan kepada

pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik.


89

Jamkesda baru ala Jakarta berkata-kunci: pemuliaan

warga miskin dan tidak mampu dalam mengakses

jaminan kesehatan. “Pemuliaan” bermakna perluasan

covering pelayanan kesehatan, perluasan pemberi

pelayanan, dan peningkatan pelayanan yang lebih

cerdas dan profesional. Dengan demikian jamkesda baru

memerlukan dukungan model pembiayaan yang lebih

smart. Bagaimana model yang smart tersebut? Mari kita

diskusikan masalah-masalah yang mungkin mengemuka!

Permasalahan pertama adalah soal ketersediaan

anggaran. Jamkesda baru meng-cover warga miskin

dan tidak mampu melalui mekanisme Kartu JPK Gakin,

Jamkesmas dan SKTM. Dengan demikian, kita tidak dulu

akan menerapkan model universal. Kita juga tidak ingin

terjebak dalam model residual yang hanya meng-cover

warga Jakarta yang tidak memiliki jaminan kesehatan

melalui berbagai asuransi. Karena berdasarkan temuan

lapangan terdapat warga yang punya jaminan dari

asuransi tertentu memerlukan pembiayaan di awal, atau

pembiayaan sekian persen, atau pembiayaan hanya untuk

penyakit tertentu. Dengan demikian, jamkesda baru akan

mampu meng-cover permasalahan yang muncul seperti

Model PembiayaanJamkesda Baru


89



90

ini. Namun demikian, jamkesda baru tidak meng-cover

semua warga. Dengan asumsi bahwa orang sakit rata-

rata 5 persen dari jumlah penduduk DKI, dan rencana

alokasi dana untuk kesehatan bisa sampai 15 persen

dari total APBD, maka ketersediaan anggaran untuk ini

adalah dimungkinkan. Pada tahun 2009, anggaran untuk

jamkesda hampir tembus pada angka 1 triliyun rupiah

dengan total APBD sekitar 20 triliyun rupiah.

Permasalahan kedua adalah soal kemana dan bagaimana

anggaran tersebut disalurkan sehingga mampu

mewujudkan jamkesda baru ala Jakarta. Dengan target

terciptanya perluasan cakupan penyakit atau pelayanan

yang diberikan kepada warga miskin, maka alokasi

anggaran harus diberikan untuk menambah jumlah dana

kapitasi dan peningkatan tarif INA-DRG. Penambahan dana

kapitasi dilakukan karena diasumsikan perlu ada dukungan

dana bagi jenis pelayanan baru yang akan diberikan seperti

pelayanan wanita hamil dan melahirkan, serta pelayanan

lainnya yang belum ditentukan sebelumnya. Peningkatan

jumlah dana kapitasi “diwajibkan” karena Perda Sistem

Kesehatan Daerah No. 4 Tahun 2010 masih menggunakan

sistem kapitasi, dimana dana dialokasikan ke Dinkes dan

para pemberi layanan mengajukan klaim ke Dinkes atas

biaya yang telah dikeluarkan untuk menangani pasien JPK

Gakin/SKTM. Semakin meluasnya jenis pelayanan maka

semakin mungkin membesarnya jumlah dana yang harus

dialokasikan untuk memback-up hal itu.


91

Model Pembiayaan Jamkesda Baru

Alokasi anggaran jamkesda juga penting untuk diperluas

kepada para pemberi layanan jamkesda, seiring dengan

diperluasnya jaringan penyedia jasa layanan. Jamkesda

baru memungkinkan masyarakat untuk berobat di klinik

terdekat, di dokter pribadi, klinik pengobatan alternatif,

dan di seluruh jaringan rumah sakit yang ada di Jakarta.

Penolakan rumah sakit atas tarif INA-DRG dari jamkesda

akan dicarikan solusinya, karena yang terpenting semua

lembaga pemberi layanan kesehatan dilarang menolak

warga miskin. Dengan perluasan penyedia layanan

kesehatan maka mekanisme pembayaran klaim harus

lebih smart. Maksudnya, jangan terlalu panjang mata

rantainya sehingga bertele-tele, dan jangan terlambat.

Mekanisme pembayaran harus berangkat dari pandangan

bahwa pembayaran klaim merupakan modal usaha

penyedia layanan yang menopang operasi pemberian

pelayanan kesehatan. Di sini political will pencairan

APBD yang prioritas akan ditekankan. Sebuah hadits

menyebutkan bahwa bayarlah upah seseorang sebelum

keringatnya kering. Mekanisme pembayaran klaim yang

cepat ini dapat menjadi stimulan bagi para penyedia

jasa layanan kesehatan yang bermitra dengan Pemda

DKI agar lebih sigap dalam melayani warga miskin di

Jakarta. Mekanisme yang cepat ini diharapkan menjadi

salah satu solusi dari persoalan yang kerap muncul antara

rumah-rumah sakit pemberi layanan dengan Pemda DKI

selama ini. Percepatan mekanisme ini, dengan tetap

mempertimbangkan mekanisme verifikasi dokumen klaim

yang memang sudah ada prosedurnya.

Yang terpenting semua lembaga pemberi layanan kesehatan dilarang menolak warga miskin.



92

Mekanisme pembayaran pemerintah kepada para

penyedia jasa layanan kesehatan warga miskin juga

bisa menggunakan model asuransi yang dimodifikasi.

Kelebihan model asuransi adalah percepatan dan

kefokusan pelayanan pembayaran klaim, dan pengurangan

energi pemerintah dalam menangani klaim dengan

seluruh jaringan penyedia layanan kesehatan di Jakarta.

Kelebihan tersebut dengan asumsi bahwa perusahaan

asuransinya adalah pihak yang profesional dan memahami

permasalahan klaim pembayaran secara khusus. Namun

kekurangannya adalah dana pembayaran premi yang

diberikan pemerintah setiap tahun akan hilang meski

tidak semua warga yang dijamin menggunakan jaminan

tersebut. Artinya, ada kemungkinan hilangnya dana APBD

secara sia-sia. Dengan asumsi bahwa jumlah warga miskin

akan terus meningkat maka biaya premi yang harus dibayar

pun akan terus meningkat. Kelemahan lainnya adalah

tidak kompatibelnya dengan karakteristik warga miskin di

Jakarta. Warga urban seperti di Jakarta rentan jatuh miskin

sehingga ada istilah “sadikin” alias sakit sedikit menjadi

miskin. Model asuransi tidak menjamin mereka yang tidak

dibayar preminya. Oleh karena itu, pemberlakukan model

asuransi harus men-gcover masalah-masalah tersebut.

Model pembiayaan jamkesda baru juga harus mendorong

terciptanya peningkatan pelayanan yang cerdas dan

profesional. Karena itu, pengalokasian anggaran juga

harus dialokasikan untuk hal itu, dan mekanisme

pembayaran kepada penyedia layanan jasa kesehatan

Jamkesda baru juga harus mendorong

terciptanya peningkatan pelayanan yang cerdas

dan profesional.


93

harus mendorong terjadinya peningkatan yang smart.

Pelayanan yang cerdas mengharuskan adanya sistem

implementasi jamkesda yang berbasis IT yang kuat. Itu

artinya, Dinkes dan mitra penyedia jasa layanan harus

berada dalam sistem manajemen informasi jamkesda

yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan para

penyedia jasa mendapatkan informasi seketika tentang

pasien yang datang, atau menginput data pasien miskin

yang baru ke dalam sistem yang bisa diakses oleh seluruh

jaringan penyedia jasa secara online. Sistem ini juga

mengharuskan terintegrasinya data para penyedia jasa

layanan kesehatan. Dengan demikian, pengalokasian

anggaran pada pos pembiayaan ini dapat mencegah

penolakan penyedia jasa layanan kesehatan di seluruh

Jakarta kepada orang miskin yang datang. Sedangkan

peningkatan pelayanan yang profesional dapat diciptakan

dengan menggunakan mekanisme reward and punishment

dalam hal pembayaran klaim atau perijinan para penyedia

jasa layanan kesehatan. Pada saat yang sama, aparatur

birokrasi yang terkait dengan implementasi program ini

harus menjadi “birokrat kelas satu”, yaitu birokrat yang

profesional, yang memahami siapa yang dilayaninya.

Apakah model pembiayaan jamkesda baru mungkin

dilaksanakan? Tentu fakta yang akan menjawabnya.

Tapi kita bisa belajar dengan dua daerah yang sukses

mengimplementasikan jamkesda secara cerdas, seperti

di Kabupaten Jembrana dan Musi Banyuasin. Dua daerah

tersebut melakukan improvisasi ketika pemerintah pusat




94

menggunakan sistem yang standar. Model pembiayaan

pusat menerapkan covering penyakit yang terbatas dengan

sistem referal, dan penyedia jasa layanan kesehatan yang

juga terbatas. Pemerintah pusat juga menerapkan standar

tarif INA-DRG yang meresahkan atau menimbulkan

penolakan sebagian mitra penyedia layanan jasa karena

dianggap terlalu murah. Dengan demikian, model pusat

ini memiliki kelemahan, yaitu warga miskin masih punya

beban, tidak leluasa, dan tidak memadai. Model ini juga

tidak menyediakan anggaran paripurna untuk warga yang

tidak punya kartu Jamkesmas, sementara penerbitan

kartu tersebut tidak setiap saat.

Atas keterbatasan model pusat tersebut, Kabupaten

Jembrana menggunakan dana APBD dengan pola kapitasi

yang membayar seluruh klaim pembayaran yang diajukan

penyedia jasa layanan yang diperluas. Jembrana juga

menggunakan standar tarif INA-DRG yang diimprovisasi.

Artinya, Pemkab Jembrana memberlakukan tarif di atas

INA-DRG. Model Jembrana memiliki kelebihan, yaitu

backuping dana dinamis karena semua warga dijamin,

klaim tarif berbasis INA-DRG yang disempurnakan

merangsang peningkatan pelayanan terhadap pengguna

jamkesda. Hal yang hampir sama dilakukan oleh

Kabupaten Musi Banyuasin, meski pemberlakuan tarif

INA-DRG tidak diimprovisasi. Namun yang menarik adalah

diberlakukannya konsep “naik kelas” yang bermaksud

bahwa setiap warga mendapat pelayanan gratis untuk


95

kelas tiga, dan warga dapat pindah ke pelayanan kelas dua

atau kelas tiga dengan membayar kelebihan tarifnya saja.

Konsep “naik kelas” sebagaimana diberlakukan di Musi

Banyuasin patut dipertimbangkan untuk diberlakukan

di Jakarta karena ada beberapa pasien miskin yang

penyakitnya tidak bisa dirawat di kelas tiga, seperti pasien

miskin yang harus melakukan cuci darah. Konsep “naik

kelas” juga penting karena pada faktanya banyak pasien

miskin yang harus dirawat di luar kamar perawatan karena

kamar pelayanan kelas tiga penuh. Dengan kenyataan di

dua kabupaten tersebut, bukan mustahil bahwa kita bisa

implementasikan model pembiayaan jamkesda baru ala

Jakarta. Insya Allah.

Faktanya banyak pasien miskin yang harus dirawat di luar kamar perawatan karena kamar pelayanan kelas tiga penuh.



98

Menempuh masa belajar 12 tahun bagi warga

Jakarta, tentu saja merupakan dambaan

semua. Apalagi kalau semua biayanya

ditanggung pemerintah. Namun hingga kini, Pemprov DKI

belum secara nyata melangkah ke sana. Masalahnya adalah

klasik, yaitu soal ketersediaan dana. Kalau mendanai warga

miskin saja, APBD Jakarta masih sanggup. Namun apabila

harus membiayai semua warganya untuk menempuh

Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun, itu bukan perkara mudah.

Namun demikian, wacana untuk menggratiskan Wajar 12

tahun, khusus untuk SMK pernah mengemuka, meskipun

belum terealisasi hingga sekarang.

Pengimplementasian Wajar 12 tahun tidak hanya me-

rupakan pelepasan beban moral sebagai ibukota negara,

tetapi juga yang terpenting adalah karena kesadaran

bahwa Jakarta menghadapi persaingan dengan kota-kota

internasional lain termasuk dalam penyiapan sumber daya

manusia unggul. Malah sebenarnya Perda No. 8 Tahun

2006 tentang Sistem Pendidikan memberikan pesan

tersirat akan keinginan tersebut meski terlihat ambigu.

Dalam Bab IV Pasal 4 misalnya, menyebutkan bahwa (1)

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan

Wajib Belajar 12 Tahun di Jakarta

Mungkinkah?

Pengimplementasian Wajar 12 tahun tidak

hanya merupakan pelepasan beban moral sebagai ibukota negara.


99

Wajib Belajar 12 Tahun di Jakarta Mungkinkah?

yang bermutu; dan Pasal 5 ayat 1) Warga masyarakat

yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun

wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai

tamat. Pasal tersebut menegaskan secara kuat bahwa

pendidikan 12 tahun merupakan haknya warga Jakarta.

Hanya saja, hak tersebut masih dibatasi bagi mereka

yang tidak mampu. Pasal 16 menyebutkan bahwa

pemerintah berkewajiban: (f). menyediakan dana guna

terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya

bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak

terlantar.

Pengaturan hak pendidikan warga untuk menempuh ma-

sa belajar 12 tahun tersebut, masih belum menda patkan

penguatan dasar hukum. Pengaturan sebagaimana

ditunjukkan oleh dua pasal tersebut masih memperlihatkan

semangat yang kontradiktif, yaitu antara mewajibkan

warganya untuk menempuh 12 tahun wajib belajar,

namun pada saat yang sama, pemerintah membatasi

kewajibannya yang hanya mem-backup dana Wajar 12

tahun bagi mereka yang tidak mampu.

Penyelenggaraan Wajar 12 tahun semestinya tidak lagi

hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu,

melainkan juga bagi semua warga Jakarta karena pen-

didikan adalah hak bagi semua warga, dan kewajiban bagi

pemerintah, serta investasi penting bagi negara. Masalah

klasik yang berkaitan dengan pendanaan sesungguhnya

berpeluang untuk diatasi karena Perda 8/2006 juga


Semua Berhak Dapat Pendidikan Layak

100

membuka ruang untuk itu. Misalnya, Pasal 118 ayat (1)

Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;

dan Pasal 119 ayat (1) Pendanaan atau pembiayaan

pe nyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan

Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,

dan Masyarakat; serta Pasal 120 ayat (1) Pemerintah

Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-

undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-

pasal tersebut memungkinkan Pemprov DKI Jakarta untuk

mengambil porsi tanggungjawab yang lebih besar untuk

menopang pembiayaan Wajar 12 Tahun. Dengan pola

ini, Wajar 12 Tahun dapat terlaksana meski tidak gratis

sepenuhnya.

Bahkan kalau merujuk pada Pasal 120 ayat 1 yang

menetapkan kewajiban anggaran untuk urusan pendidikan

sebesar minimal 20 persen dari APBD, maka nominal yang

akan teralokasikan untuk pendidikan setiap tahunnya akan

terus membesar. Belum lagi kalau dana yang bersumber

dari APBN dapat membantu proyek percontohan dalam

pengimplementasian Wajar 12 Tahun di Propinsi DKI

Jakarta. Maka sebenarnya, peluang DKI Jakarta untuk

menerapkan Pendidikan Wajar 12 Tahun terbuka lebar.

Pendidikan Wajar 12 Tahun bagi warga Jakarta merupakan

suatu kebutuhan mengingat persaingan yang terjadi


101

juga semakin tinggi. Persaingan tersebut tidak mungkin

dimenangkan oleh warga Jakarta yang hanya lulusan SMP

atau sederajat. Bahkan pada saat ini, para lulusan sarjana

di Jakarta banyak yang menganggur karena jumlahnya

yang semakin banyak. Oleh karena itu, penyelenggaraan

Wajar 12 Tahun dapat dilihat sebagai upaya pemerintah

untuk melakukan bridging bagi warganya dalam meraih

pendidikan sarjana. Langkah bridging tersebut membantu

secara psikologis bagi warga dalam menjalani masa belajar.

Bagi mereka yang tidak mampu meneruskan ke SMA atau

sederajat karena alasan biaya, dan tidak memiliki akses

biaya untuk itu, lantas mereka bekerja, maka pada saat

mereka mau melanjutkan sekolah SMA-nya, mereka akan

mengalami hambatan psikologis sehubungan usianya

yang sudah lewat. Contohnya, seorang pekerja berusia

35 tahun akan merasa risih kalau harus belajar kembali

dengan anak-anak usia 17 tahun, meski di Program Paket C

misalnya. Berbeda ceritanya kalau ada warga Jakarta yang

sudah SMA, lalu kerja karena pemerintah membridge-

nya, dan manakala mau meneruskan sarjananya setelah

bekerja, mereka tidak akan mengalami hambatan

psikologis meski usianya sudah sangat lanjut. Di sinilah

urgensi penyelenggaraan Wajar 12 Tahun terlihat, dan

patut untuk dipertimbangkan.

Keterbatasan anggaran untuk mendanai Wajar 12 Tahun

dapat ditempuh secara bertahap, diantaranya dengan

memberi prioritas pada sekolah-sekolah tertentu, seperti

SMK dan sejenisnya yang lebih banyak dipilih penduduk

Wajib Belajar 12 Tahun di Jakarta Mungkinkah?

Keterbatasan anggaran untuk mendanai Wajar 12 Tahun dapat ditempuh secara bertahap.



102

kelas menengah ke bawah dan juga sejalan dengan

penyiapan tenaga kerja terampil. Upaya seleksi jenis sekolah

yang gratis tersebut, dapat meminimalisir pembiayaan

yang harus dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta. Dan

pada posisi siswanya pun dapat lebih menguntungkan

karena sekolah kejuruan tersebut memberi bekal untuk

bisa bekerja setelah lulus. Dengan demikian, tiga pihak

dapat diuntungkan sekaligus, yaitu pemerintah yang akan

berkurang bebannya dalam mengatasi pengangguran,

lulusannya yang akan memiliki daya akseptabilitas di dunia

kerja, dan dunia usaha yang mendapat tenaga kerja yang

relatif murah namun memiliki keterampilan yang cukup.

Kebijakan untuk mendanai sekolah-sekolah tertentu

dalam pengimplementasian Wajar 12 Tahun dapat

ditempatkan sebagai kebijakan transisi. Karena pada saat

yang sama, Perda yang menjadi dasar hukumnya dapat

dipersiapkan bagi menyempurnakan pelaksanaan Wajar

12 Tahun. Untuk itu, DPRD DKI telah memasukkan rencana

perubahan Perda Sistem Pendidikan pada tahun 2011 ini,

dengan harapan bahwa gagasan tentang Wajib Belajar

12 Tahun berpeluang besar untuk dapat terimplementasi

pada tahun 2012 nanti.


103

Sudah menjadi hal yang lazim, bahwa pendidikan

merupakan pintu gerbang untuk meraih

kesejahteraan dan memperbaiki derajat hidup.

Namun persoalan utamanya adalah tidak semua

penduduk memiliki akses dan kesempatan yang sama

untuk memperoleh pendidikan. Bahkan Jakarta dengan

pendapatan per kapita penduduk Rp. 73 juta, ternyata

memiliki angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16-18

tahun (SMU/SMK) yang belum mencapai 70%. Artinya

masih lebih dari 30% penduduk Jakarta usia 16-18 tahun

yang tidak melanjutkan sekolah ke SMU/SMK. Sementara

penyandang masalah kesejahteran sosial (PMKS) termasuk

diantaranya gelandangan dan tunawisma, semakin

melibatkan anak-anak, termasuk persoalan anak jalanan.

Padahal masalah pendidikan juga bukan hanya masalah

akses untuk dapat bersekolah, namun juga kesempatan

untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kesem-

patan ini menjadi langka ketika sebagian besar kesempatan

itu diukur dengan materi (uang), termasuk di sekolah yang

dikelola oleh pemerintah (sekolah negeri) pada semua

jenjang. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan

kesempatan belajar melalui peningkatan anggaran

untuk pendidikan menghadapi rintangan ketika siswa

dari keluarga tidak mampu, tidak dapat bersekolah pada

Pendidikan Berkualitas untuk Semua Penduduk

Masalah pendidikan juga bukan hanya masalah akses untuk dapat bersekolah, namun juga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.



104

sekolah berkualitas meskipun negeri. Atau dalam situasi

yang lain, siswa tidak mampu akan dibenturkan dengan

berbagai label yang melekat seperti RSBI (Rintisan Sekolah

Berstandar Internasional), SNI dan sebagainya. Padahal

dengan bersekolah pada sekolah yang baik sebuah keluarga

membangun mimpi bahwa anaknya akan bisa meningkatkan

derajat kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk mengukur tingkat kemajuan pem ba-

ngun an manusia yang sekaligus men cer min -

kan kesejahteraannya, UNDP telah mengem-

bangkan Human Development Index (HDI) yang mencakup

tiga komponen dasar yang secara operasional dapat meng-

hasilkan suatu ukuran untuk merefleksikan upaya pem-

bangunan manusia. Salah satu komponen tersebut ada-

lah akses terhadap pengetahuan (knowledge) yang diukur

ber dasarkan prosentase kemampuan baca tulis orang

de wasa dan tingkat partisipasi bersekolah yang diperoleh

da ri rasio gabungan pendaftaran bersekolah dari tingkat

se kolah dasar hingga sekolah lanjutan atas.

Bahkan komponen pendidikan dalam HDI ini cukup

peringkat pembangunan manusia suatu negara/wilayah.

Apabila diperhatikan dengan seksama terhadap indeks

pembangunan manusia di Indonesia tahun 2007, indeks

HDI mengalami kenaikan dari 0.729 menjadi 0.734, namun

tetap berada pada peringkat ke 111 dan berada dalam

kategori Menengah seperti tahun sebelumnya. Kenaikan

Pendidikan, Pembangunan Manusia dan

Kesejahteraan


105


indeks tersebut disebabkan oleh kenaikan indikator PDB per

kapita (dari US$ 3,532 menjadi US$ 3,712) dan usia harapan

hidup (dari 70,1 menjadi 70,5 tahun), sedangkan tingkat

kemampuan baca-tulis orang dewasa dan rasio pendaftaran

bersekolah tetap sama (yaitu 90% dan 68,2%).

Jika kita membandingkan antara peringkat HDI dengan

indi kator pendidikan yang dicapai serta tingkat ke sejah-

teraan ekonominya, negara dengan sumber daya alam

yang tidak menonjol seperti minyak dan gas, memiliki

kecen derungan korelasi antara komponen pendidikan de-

ngan tingkat kesejahteraan yang ditunjukkan dengan pen-

dapatan per kapita. Semakin tinggi tingkat partisipasi se-

kolah dan semakin lama masa bersekolah penduduk, ma ka

pendapatan per kapita penduduk semakin tinggi dan pe-

ringkat HDI juga semakin baik. Hal ini pula yang mungkin

me latarbelakangi kenapa pendidikan menjadi indikator-

indi kator yang diletakkan diawal dalam komponen indeks

pem bangunan manusia.

HDI Rank Combined Gross Enrolment Ratio

Years of Schooling

GDP per Capita (2008 PPP US$

Indonesia 68,2 5,7 4.394Jepang 11 86,6 11,5 33.649Thailand 92 78,0 6,6 8.328Kanada 8 99,3 11,5 39.035Brazil 73 87,2 7,2 10.847Jerman 10 88,1 12,2 34.743

Betapa pentingnya pendidikan sebagai jembatan meraih

kesejahteraan, bisa tergambar dari respon yang diambil

oleh pemerintah Jepang pasca kekalahan dalam Perang

Dunia ke-2. Setelah kekalahan perang dari tentara sekutu



106

dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan

Nagasaki, Perdana Menteri Kuniaki Koiso menanyakan

kepada para pejabatnya, berapa jumlah guru yang

masih hidup? Dan hasilnya, hanya butuh 10 tahun bagi

Jepang untuk bangkit dan menjadi negara besar ketika

pendidikan menjadi prioritas untuk dikembangkan untuk

mensejahterakan rakyatnya. Jepang juga tidak larut dalam

kehancuran dan cepat untuk bangkit ketika tiga bencana

sekaligus menghantam negeri tersebut dua bulan lalu

yaitu gempa 9 skala richter, tsunami dan radiasi nuklir

akibat meledaknya PLTN di Fukushima.

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal saja bagi

semua penduduk tentu tidak mencukupi tanpa adanya

upaya peningkatan kualitas pendidikan dan proses

belajar-mengajar. Tuntutan perbaikan kualitas pendidikan

ini mencakup perbaikan sarana dan prasana pendidikan,

perbaikan sistem belajar-mengajar dan kesempatan

yang sama untuk dapat bersekolah di sekolah unggulan

tanpa diskriminasi, apalagi atas dasar materi. Setiap

penduduk Jakarta seharusnya mendapat kesempatan

yang sama untuk bersekolah khususnya di sekolah negeri

berkualitas tanpa terkendala oleh ketiadaan biaya.

Program BOS dan BOP pada dasarnya adalah untuk

memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga

untuk menikmati pendidikan, termasuk pada sekolah

berkualitas yang mendapat dana BOS dan BOP. Dana

tersebut bukan hanya untuk membangun fasilitas sekolah

untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajarnya,

namun menyebabkan terjadinya barrier bagi siswa tidak

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan

formal saja bagi semua penduduk

tentu tidak mencukupi tanpa adanya upaya peningkatan kualitas

pendidikan dan proses belajar-mengajar.


107

mampu untuk bersekolah di sekolah tersebut.

Pendidikan berkualitas bagi semua penduduk juga

merupakan upaya untuk memutus mata rantai pendidikan

melalui pendidikan dan peningkatan kesejahteraan

penduduk. Upaya mengatasi masalah pembangunan

manusia tidak hanya persoalan bagaimana mempercepat

pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan

yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan

kesejahteraan penduduk miskin, diantaranya dengan

memberikan kesempatan pendidikan berkualitas agar

mereka dapat mengembangkan potensinya. Semua pihak

termasuk kalangan industri dan sektor swasta perlu

terlibat dalam membangun sistem dan sarana untuk

memuwujudkan pendidikan berkualitas untuk semua.

Saat ini indikator pendidikan di Jakarta juga masih belum

memuaskan. Angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia

16-18 tahun (SMU/SMK) belum mencapai 70%. Artinya

masih lebih dari 30% penduduk Jakarta usia 16-18 tahun

yang tidak melanjutkan sekolah ke SMU/SMK. Belum

lagi persoalan yang selalu muncul seperti BOS yang tidak

tepat sasaran dan kesulitan orang tua pada setiap masa

pendaftaran siswa baru. Pendidikan bermutu untuk semua

anak usia sekolah di Jakarta adalah keinginan yang harus

menjadi kenyataan di Jakarta. Adalah kewajiban mutlak

bagi ibukota negara untuk memiliki SDM berkualitas

dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dibanding

daerah lain.

*) Dimuat di Harian Republika, Mei 2011



110

Berbicara tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) di Jakarta sekilas nampak

bukan pada tempatnya. Betapa tidak, puluhan

bahkan ratusan perusahaan multinasional bahkan

nasional berbasis di ibukota ini dari berbagai jenis dan

bidang usaha. Dari pertanian (sawit, agroindustri) sampai

perbankan. Dari pertambangan (migas, batubara) sampai

teknologi informasi. Dari industri sampai perhotelan dan

jasa logistik. Semuanya memiliki kantor pusat di Jakarta,

dan mengendalikan bisnis mereka di seluruh penjuru

tanah air, bahkan mancanegara. Jakarta juga merupakan

tempat pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan

go public ditentukan. Sehingga, tidak salah orang

berpendapat bahwa UMKM hanya menjadi pelengkap

saja. Dan hampir tidak dilirik dalam pengambilan kebijakan

atau membangun daya tarik investasi di Jakarta.

Benarkah demikian? Di Indonesia sendiri UMKM

merupakan entitas usaha yang jumlahnya mencapai 99%

dari total usaha yang ada dengan jumlah pada tahun 2006

mencapai 48,39 juta sebagian besarnya merupakan usaha

mikro dan kecil. Peran strategis terpenting UMKM adalah

dalam penyerapan tenaga kerja dimana lebih dari 95%

penyerapan tenaga kerja yang ada adalah oleh UMKM.

Menggeliatkan UMKM di Jakarta


111


Bahkan data BPS tahun 2006 juga berbicara bahwa dari

total tenaga kerja sebesar 88,8 juta pada 2006, sekitar

80,9 juta atau 90% adalah tenaga kerja yang berasal

dari UMKM. Kontribusinya terhadap PDB juga tidak

bisa dipandang sebelah mata karena terbukti memberi

kontribusi sebesar 53% terhadap PDB pada tahun 2006.

Skala Usaha 2003 2006

UMKM 1.013 triliun 57% dari PDB 1.779 triliun 53% dari PDB

Usaha skala Besar 0,764 triliun 43% dari PDB 1.559 triliun 47% dari PDB

Sumber: Menneg Koperasi dan UMKM, BPS2003, 2006

Skala UsahaTahun

(angka tenaga kerja dalam ribuan)Pertumbuhan

2005 2006 Jumlah %

Usaha skala Mikro, Kecil 78,994 80,933 1,938 2.5

Usaha skala Menengah 4,238 4,483 244 5.8

Usaha skala Besar 3,212 3,388 176 5.5

ToTAL Tenaga Kerja 86,445 88,804 2,359 2.7

Sumber: Menneg Koperasi dan UMKM, BPS 2006

Di Jakarta, kondisi dan perkembangan UMKM me nun-

jukkan geliat yang semakin dinamis, meski data kuantitatif

menunjukkan penurunan. Data Dinas Koperasi dan UKM

menunjukkan jumlah usaha kaki lima Jakarta dari 2002

ke 2007 terus mengalami penyusutan cukup besar, yaitu

menjadi 11,225 pada tahun 2007. Ini dapat dibaca

bahwa Pemda DKI Jakarta semakin menata keberadaan

kaki lima dan mendorongnya untuk memiliki usaha yang

lebih permanen, baik di tempat lokasi usaha sementara


Menempatkan Ekonomi Kerakyatan di Ibukota

112

yang dibangun pemerintah ataupun secara mandiri mulai

mampu menjadi usaha yang memiliki tempat permanen.

Pada tahun 2007, jumlah lokasi usaha sementara untuk

usaha mikro mencapai 239 dan jumlah ini juga menurun

dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tahun Jumlah Usaha Kaki Lima

Lokasi Sementara Usaha Mikro

Jumlah Koperasi

Omset Koperasi (Triliun Rupiah)

SHU Koperasi (Juta Rupiah)

2002 141,073 302 6,484 4.23 135.53

2006 13,358 266 6,833 5.88 192.56

2007 11,255 239 6,847 6.47 330.64

Sumber: BPS DKI Jakarta 2007

Sementara jumlah koperasi di Jakarta mencapai 6847

unit dengan omset yang dimiliki mengalami peningkatan,

setiap tahunnya dari Rp. 4,23 triliun pada 2003 menjadi

Rp. 6,47 triliun rupiah pada tahun 2007. Kinerja koperasi

yang ada di Jakarta juga menunjukkan kondisi yang

menjanjikan yang ditunjukkan dengan sisa hasil usaha

(SHU) yang meningkat dari Rp. 192,6 juta pada 2006

menjadi Rp. 330,6 juta pada tahun 2007 atau meningkat

sebesar 71,7 %.

Fakta menarik dari geliat keberadaan UMKM di ibukota

adalah bahwa dia tumbuh dalam berbagai bentuk varian

dan kondisi. Dari mulai yang berjualan di pinggir jalan secara

rutin, memanfaatkan “pasar-pasar kaget” seperti “pasar

jum’atan” di sekitar masjid-masjid besar setelah sholat

jum’at, “pasar mingguan” di beberapa kawasan tertentu

memanfaatkan warga yang berolahraga, “real street


113

vendor” yang berjualan di depan pasar tradisional, “pasar

kantoran” yang berjualan disekitar kawasan perkantoran,

pedagang yang memiliki kios di pasar tradisional maupun

semi modern, sampai pedagang yang dibina dalam suatu

lokasi khusus. Untuk kelompok yang terakhir ini, beberapa

perusahaan swasta maupun BUMN bahkan terlibat

khususnya untuk jenis “pasar kantoran”. Kesemua jenis

varian ini bersama-sama memutar roda ekonomi ibukota

dengan UMKM sebagai pelaku utama dengan turn over

yang cukup tinggi. Belum lagi berbagai jenis usaha rumah

tangga maupun industri mikro dan kecil yang banyak

tersebar di kawasan pemukiman maupun lokasi khusus

industri kecil seperti di Perkampungan Industri Kecil

(PIK). Bahkan saat ini ada kelompok pedagang kecil yang

menggelar pasar secara berpindah-pindah dari kampung

ke kampung dan menimbulkan geliat ekonomi baru di

kawasan pemukiman tersebut. Berkembangnya berbagai

“trade center”, “pusat grosir”, “junction” “square” juga

turut mendorong berkembangnya UMKM khususnya

sektor perdagangan. UMKM juga bisa “menyombongkan

diri” karena lokasi usahanya menggunakan nama-nama

asing tersebut, tidak kalah dengan toko-toko besar dengan

produk impor berharga mahal.

Para pelaku UMKM mungkin berpikir bahwa usaha

mereka dijalankan hanya sekedar untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarga. Namun secara tidak disadari,

geliat ini sangat penting bagi perekonomian makro

daerah, bahkan penerimaan daerah (PAD). Secara makro,




114

geliat ini tentu saja ditunjukkan dengan perputaran

omset dan uang yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja.

Data Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta menunjukan bahwa

keberadaan UMKM tidak hanya mempunyai peranan

penting dalam menstabilkan pertumbuhan ekonomi di

Jakarta, melainkan juga turut berperan dalam mengurangi

tingkat pengangguran. Setiap UMKM mampu menyerap 5

sampai 15 tenaga kerja. Pada sektor industri pengolahan

atau usaha boga (katering, rumah makan) bahkan bisa

menyerap sampai 50-70 tenaga kerja. Ditengah hampir

tidak ada lagi tempat bagi industri besar di Jakarta

(kecuali di kawasan industri), tingkat kesempatan kerja di

DKI pada tahun 2008 mencapai 87,83 persen, meningkat

di tahun 2009 mencapai 87,85 % dan meningkat kembali

di tahun 2010 menjadi 88,94 %. Kita semua harus selalu

optimis tahun 2011 juga akan mengalami kenaikan

bila keberadaan UMKM baru terus dilakukan melalui

pembinaan di sisi pengemasan produk, pelatihan ekspor

UMKM, serta pelatihan pemasaran beserta promosi

produk melalui teknik hubungan masyarakat.

K alau melihat fakta dan data bahwa UMKM

di Jakarta telah memberi kontribusi dalam

menggerakkan perekonomian penduduk dan

daerah serta menyerap tenaga kerja, apakah layak jika

UMKM di ibukota masih diabaikan begitu saja? Tentu

saja tidak. Pengembangan UMKM di ibukota tetap

Kebijakan untuk Pengembangan

UMKM


115

harus didukung dengan kebijakan yang tepat tanpa

perlu mengintervensi usaha yang dilakukan. Kita tentu

harus berterimakasih kepada pelaku UMKM yang sudah

membantu menggerakkan perekonomian ibukota

terutama di tingkat akar rumput. Jakarta memang kota

metropolitan dan kota internasional. Namun, ekonomi

kerakyatan tetap harus dikembangkan karena masih

jutaan penduduk Jakarta yang terlibat di dalamnya.

Pengembangan UMKM di Jakarta paling tidak harus

disertai strategi yang mencakup : 1) penciptaan iklim usaha

dan investasi yang kondusif, 2) peningkatan kemampuan

kewirausahaan, 3) pembiayaan perbankan dan dukungan

penjaminan kredit, 4) Peningkatan Lembaga Keuangan

Mikro dan Layanan KSP/USP Koperasi, 5) Pengembangan

Multi Finance dan Modal Ventura Daerah.

Iklim usaha yang tidak kondusif selama ini masih

menjadi kendala bagi berkembangnya UMKM. Bentuk

hambatan tersebut diantaranya adalah perijinan untuk

formalisasi usaha yang masih rumit dan berbiaya tinggi,

serta berbagai macam pungutan tidak resmi maupun

retribusi yang kadang-kadang tidak tepat penerapannya.

UMKM tetap memerlukan perijinan usaha karena

dengan formalitas usaha yang dimilikinya, peluang untuk

mengembangkan usaha sepert akses ke perbankan,

kerjasama dengan eksportir, bermitra dengan perusahaan

besar akan terbuka. Penelitian yang dilakukan CESS (2003)

menunjukkan lebih dari 50% usaha kecil yang tidak dapat




116

“naik kelas” menjadi usaha menengah karena terbentur

masalah formalitas usaha. Survei yang dilakukan oleh IFC-

The World Bank pada tahun 2010 masih menempatkan

Jakarta diurutan ke -7 dari 14 daerah dalam kemudahan

berusaha.

Salah satu bentuk solusi untuk kendala perijinan usaha

adalah dengan mengembangkan layanan perijinan

terpadu satu pintu (PTSP) dengan prinsip pelayanan yang

mudah, cepat, transparan dan keadilan dalam pelayanan.

Sat ini PTSP telah menjadi kebijakan nasional dalam

memperbaiki iklim usaha dan investasi. Melalui PTSP,

setiap usaha termasuk UMKM akan lebih mudah dalam

memperoleh ijin usaha karena birokrasi perijinan yang

dipangkas, pelayanan yang lebih terpadu dalam satu

lokasi untuk berbagai jenis perijinan yang terkait dengan

kegiatan usaha, proses yang lebih disederhanakan dan

ada kejelasan dan kepastian dalam biaya dan waktu

penyelesaian ijin.

Sejak tahun 2007 sebenarnya Jakarta juga sesudah

mengembangkan PTSP yang dikembangkan di Badan

Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) untuk

mempermudah dan mempercepat perizinan usaha.

Bahkan PTSP juga sudah diresmikan Gubernur pada 22

September 2010. Namun sejak awal pengembangannya,

kendala terbesar adalah mengintegrasikan perijinan

yang selama ini masih di berbagai SKPD ke PTSP dalam

pelayanannya khususnya dalam penerimaan permohonan


117

ijin dan pemrosesan ijin. Bahkan jika mengacu pada

kondisi idealnya, penandatanganan ijin seharusnya juga

sudah dilimpahkan ke unit kerja yang mengelola PTSP.

Masih kuatnya ego sektoral dalam pengelolaan ijin terkait,

menjadi biang keladi utama berlarut-larutnya masalah ini.

Untuk itu, kehadiran payung hukum berupa peraturan

daerah diharapkan dapat memperkuat kelembagaan

dan kewenangan-kewenangan PTSP. Oleh karena itu

kami di Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta sudah

mengagendakan agar Peraturan Daerah tentang PTSP

dapat diselesaikan pada tahun 2011 ini.

Strategi kedua dalam pengembangan UMKM di Jakarta

adalah dengan peningkatan kemampuan kewirausahaan.

Untuk dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga

keuangan bank maupun non bank yang mendasarkan pada

kelayakan usaha, maka harus dilakukan pembenahan dan

peningkatan kemampuan di pihak UMKM. Peningkatan

kemampuan kewirausahaan, organisasi, manajemen,

keterampilan teknis usaha yang digeluti, kemampuan

inovasi, manajemen keuangan seperti perencanaan

keuangan, maupun kemampuan menyusun proposal

kelayakan usaha sangat dibutuhkan guna menjadikan

UMKM ataupun wirausaha dengan produktivitas dan daya

saing tinggi. Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah

kurangnya jumlah wirausahawan dengan produktivitas

dan daya saing tinggi. Upaya meningkatkan daya saing

harus dimulai dari mengembangkan kewirausahaan dari

para wirausahawan (pemilik dan pengelola unit usaha)

Oleh karena itu kami di Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta sudah mengagendakan agar Peraturan Daerah tentang PTSP dapat diselesaikan pada tahun 2011 ini.




118

yang telah ada serta menumbuhkan wirausaha atau

minimal unit-unit usaha baru pada sektor-sektor yang

produktif sesuai dengan potensi daerah. Pengembangan

kewirausahaan juga diharapkan akan meningkatkan

daya tahan bangsa, memperluas kesempatan kerja dan

menanggulangi masalah kemiskinan. Kemauan masyarakat

untuk menggeluti wirausaha sebagai penopang utama

kehidupannya ditentukan oleh pemahaman masyarakat

mengenai kewirausahaan, faktor sosial-ekonomi, budaya

masyarakat, dan terbukanya kesempatan usaha.

Faktor penyebab ketidakinginan masyarakat menjadi

wirausahawan adalah perasaan ketiadaan modal,

perasaan tidak berbakat, dan risiko bisnis terlalu besar.

Upaya menyadarkan masyarakat (khususnya kelompok

sasaran potensial, seperti: mahasiswa, generasi muda)

perlu terus dilakukan, terutama mengenai: (1) modal

bukan satu-satunya kunci sukses wirausaha, (2) kesuksesan

wirausaha lebih ditentukan oleh kejelian dan keuletan

wirausaha daripada bakatnya, dan (3) risiko usaha dapat

diminimalisasi dengan cara membuat perencanaan bisnis

yang baik. Kemampuan teknik dan kemampuan bisnis

yang dimiliki masyarakat akan mampu mengubah peluang

usaha menjadi usaha baru yang menguntungkan.

Faktor yang harus dimiliki untuk menjadi wirausahawan

adalah pengalaman dibidangnya, modal yang kuat dan

bakat bawaan. Pengalaman (teknik dan bisnis) merupakan

faktor utama untuk menjadi wirausaha. Penguasaan

kemampuan teknik akan mendorong wirausahawan


119

untuk melakukan inovasi dan bekerja secara efisien.

Pemberian informasi mengenai arah perkembangan

produk, perkembangan teknologi produksi dan proses

adopsi teknologi akan membantu meningkatkan

kemampuan teknik wirausahawan Indonesia. Upaya

mengangkat, mentransformasikan dan memasyarakatkan

teknologi pedesaan secara tepat akan sangat membantu

kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi

secara efisien dengan menggunakan peralatan yang

sederhana, dan sekaligus akan merangsang daya

inovatifnya. Hambatan utama masyarakat untuk menjadi

wirausaha adalah rasa tidak memiliki modal. Pemberian

informasi dan kemudahan akses ke sumber modal dapat

menghilangkan hambatan ini.

Oleh karena itu perlu didorong upaya perbaikan melalui

pembinaan dan pelatihan terhadap pengusaha dan

tenaga kerja untuk menciptakan produk UMKM yang tidak

kalah bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan

perusahaan besar. Direncanakan hingga akhir periode

RPJMD 2012, sekitar 5.000 UMKM akan mendapatkan

pelatihan dan dibina untuk menjadi perusahaan mandiri.

Melalui program ini, Dinas Koperasi dan UKM harus serius

menyiapkan sumber daya manusia agar UMKM mampu

menjadi perusahaan yang mandiri dan mampu bersaing

dengan perusahaan besar lainnya dengan memprioritaskan

peningkatan kemampuan manajerial dan keterampilan

SDM para pengusaha UMKM. Ada tiga keterampilan yang

harus diberikan, pelatihan pengemasan produk, pelatihan




120

ekspor UMKM, serta pelatihan pemasaran beserta

promosi produk melalui teknik hubungan masyarakat

yang tepat dan baik. Dari sisi pendidikan formal, saya

berpendapat sudah saatnya kita di Jakarta berfokus

meningkatkan kualitas pendidikan dan sarana belajar di

sekolah kejuruan, termasuk bahkan memberikan bantuan

subsidi khusus untuk siswa di sekolah kejuruan sebagai

bagian upaya mengembangkan calon wirausahawan dan

tenaga kerja terampil. Kurikulum kewirausahaan juga

harus sudah memulai diajarkan di sekolah menengah atas

dan khususnya di sekolah kejuruan.

Strategi ketiga adalah dengan memperluas akses

ke sumber pembiayaan perbankan dan dukungan

penjaminan kredit. Problem pembiayaan

perbankan yang selama ini harus dihadapi UMKM yaitu:

1) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit

sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan

baik dalam hal jumlah maupun waktu; 2) Kebanyakan

perbankan masih menempatkan aspek agunan material

(colateral) sebagai salah satu persyaratan dan cenderung

mengesampingkan kelayakan usaha; 3) Tingkat bunga yang

dibebankan dirasakan masih tinggi oleh pelaku UMKM;

4) Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen

keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan

proposal dan lain sebagainya, sehingga meskipun dimasa

lalu pemerintah telah memberikan berbagai skim kredit

Akses ke Sum ber

Permodalan


121

bagi UMKM tetap saja skim-skim kredit tersebut tidak

terjangkau. Telah pulihnya sektor perbankan, penguatan

sektor keuangan khususnya perbankan dalam pemberian

pembiayaan kepada UMKM perlu ditingkatkan agar

mampu menyediakan pembiayaan kepada UMKM dengan

jumlah yang lebih besar dan jenis yang lebih banyak

dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah.

UMKM dengan bimbingan pemerintah daerah harus

memanfatkan kelonggaran persyaratan kredit bagi

UMKM dari Bank sebagaimana yang ditentukan oleh

Bank Indonesia dalam hal neraca dan permasalahan

akibat bencana alam. Karena kredit perbankan UMKM

mendasarkan pada kelayakan usaha, maka UMKM harus

melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuannya

karena hanya UMKM yang memiliki usaha layak dan

memiliki manajemen dan administrasi rapi yang akan

cepat bisa memanfaatkan kredit perbankan secara lebih

leluasa. Dukungan terjadap akses kredit ke petbankan juga

dapat dilakukan melalui penyediaan lembga penjamin

kredit daerah yang bisa dikembangkan oleh pemerintah

provinsi DKI Jakarta. Penjaminan keuangan adalah suatu

perjanjian pihak ketiga untuk menutup sebagian dari

potensi kerugian kepada pihak yang meminjamkan atas

suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak bisa dibayar

penuh oleh peminjam. Beberapa daerah sudah memulai

mengembangkan lembaga penjamin kredit daerah untuk

mendukung pengembangan usaha di daerah seperti Jawa




122

Timur dan Jawa Barat yang didukung dengan Pemerintah

Daerah.

Mengandalkan PT. ASKRINDO, yang selama ini sudah

cukup membantu perkreditan UMKM, namun karena

keterbatasan dana dan kemampuannya, layanan

perusahaan penjaminan tersebut dirasakan masih

sangat terbatas. Dengan dukungan lembaga penjamin

kredit, maka terbuka kesempatan bagi perbankan

swasta maupun nasional untuk memberikan pinjaman

bagi UMKM. Salah satu Bank Swasta Nasional misalnya,

akan meningkatkan portofolio kredit usaha kecil melalui

berbagai kerjasama dengan sejumlah pihak terkait. Salah

satu kerjasama tersebut adalah program pengembangan

UMKM melalui koperasi dengan Skim Kredit Primer

untuk Anggota (KKPA), dilakukan bekerjasama dengan

Koperasi Paguyuban Pedagang Mie & Bakso Megapolitan

Indonesia (PPMII). Realisasi kredit UMKM antara lain dari

pelaksanaan linkage program BPR untuk memudahkan

menjangkau UMKM, terutama usaha kecil di daerah

perbatasan Jakarta

Strategi keempat adalah dengan penguatan Lembaga

Keuangan Mikro dan Layanan KSP/USP Koperasi. Lembaga

Keuangan Mikro (LKM atau microfinance) keberadaannya

sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitarnya untuk

keperluan konsumtif maupun UMKM untuk usaha

produktif yang relatif tidak bisa menjangkau lembaga

keuangan formal. Lembaga keuangan mikro jenisnya


123

bermacam-macam, ditinjau dari sisi kelembagaan, tujuan

pendirian, budaya masyarakat, program pemerintah atau

sasaran lainnya. Secara umum, lembaga keuangan mikro

di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis,

yaitu formal dan informal.

Namun pengembangan LKM termasuk KSP dan USP

koperasi menghadapi beberapa permasalahan, baik

permasalahan internal maupun eksternal, antara

lain seperti terbatasnya kemampuan sumberdaya

manusia, manajemen, permodalan, masih kurangnya

kepercayaan masyarakat, lemahnya jaringan dan inovasi

dibidang pemasaran, terbatasnya teknologi informasi

yang dimiliki, sistem dan prosedur operasional yang

belum mapan, serta belum optimalnya pengawasan

dan pembinaan dari otoritas yang berwenang. Oleh

karena itu program perkuatan permodalan pola dana

bergulir melalui lembaga keuangan mikro yang telah

dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UMKM masih

harus dilanjutkan. Program ini harus diposisikan sebagai

stimulan, dengan tujuan meningkatkan lembaga keuangan

mikro, yaitu meningkatkan layanan KSP/USP koperasi,

sehingga mampu melayani kebutuhan permodalan

UMKM anggotanya secara mandiri. Disamping perkuatan

permodalan pola dana bergulir, untuk meningkatkan

usaha dan pelayanan KSP telah dilakukan kerjasama

penyaluran kredit bank umum kepada UMKM melalui

koperasi yang disebut linkage programe. Masuknya

gerakan koperasi dalam linkage programe merupakan




124

hal yang patut dibanggakan, karena hal ini menunjukkan

meningkatnya kepercayaan pada koperasi, tentu saja

hanya koperasi yang kinerjanya baik yang terpilih dalam

program ini dan dalam pelaksanaannya koperasi harus

benar-benar menjaga amanah.

Strategi kelima adalah pengembangan pembiayaan

Multifinance dan Modal Ventura Daerah. Beberapa sistem

pembiayaan (multifinance) yang dapat dimanfaatkan

UMKM, antara lain: modal ventura, anjak piutang

(factoring), penyewaan (leasing), pegadaian, Program

PKBL BUMN maupun CSR perusahaan multinasional dan

sebagainya. Pemilihannya tergantung UMKM sendiri,

berdasarkan kesesuaian, kemampuan pemenuhan

persyaratan dan prosedur yang ditetapkan masing-masing

lembaga pembiayaan tersebut. Program PKBL BUMN dan

CSR perusahaan multinasional; selama ini telah cukup

mampu membantu pengembangan UMKM di beberapa

sektor. Dengan pengalaman dalam mengembangan usaha

induknya, BUMN dan perusahaan multinasional ini relatif

cukup mampu mengembangkan UMKM binaannya dengan

konsep UMKM binaan yang diberikan keterampilan dalam

manajemen usaha dan terutama melakukan inovasi dalam

usahanya.

Sekali lagi, meskipun Jakarta dihuni oleh puluhan bahkan

ratusan perusahaan besar nasional maupun mancanegara,

fakta menunjukkan UMKM juga tumbuh subur di

Jakarta dan layak untuk mendapat perhatian untuk


125

pengembangannya. UMKM tetap menjadi katup pengaman

bagi penyerapan tenaga kerja terutama di sektor informal

maupun semi formal, termasuk di ibukota. Oleh karena

itu tetap diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat

dalam pengembangan UKM di Jakarta sebagai bagian

dari entitas ekonomi penting di Jakarta. Bahkan UMKM

yang bergerak di sektor boga (kulinari) telah menjadi

bagian tersendiri dalam pengembangan pariwisata dan

gaya hidup masyarakat dengan berkembangnya berbagai

model wisata kuliner.



126

Pasar Tradisional merupakan infrastruktur ekonomi

daerah. Walau berperan sebagai pusat kegiatan

distribusi dan pemasaran, keberadaannya kian

menurun akibat kalah daya saing dengan perpasaran

swasta modern. Ada beberapa faktor penyebab hal

tersebut. Faktor internal antara lain adalah: buruknya

pengelolaan, tata letak dan manajemen arus kas, serta

pembiayaan yang membuat pasar tradisional kurang

mampu berkompetisi dengan perpasaran modern swasta;

buruknya infrastruktur khususnya bangunan fisik yang

tidak terawat, becek, kotor dan umumnya rusak berat;

serta buruknya proses panjang birokrasi, perizinan, pungli

serta akses kredit kepemilikan kios. Sementara faktor

eksternal diantaranya; trend perilaku konsumen yang

bergeser ke pasar modern akibat perubahan gaya hidup

ala masyarakat perkotaan; tuntutan konsumen yang lebih

memilih tingkat kepuasan, kenyamanan dan keamanan

dalam berbelanja; menjamurnya mini market modern,

retail dan convenience store sebagai pilihan tempat

belanja masyarakat dengan sistem dan teknologi modern;

melemahnya penegakan peraturan serta minimnya

keberpihakan regulator dalam mengelola dan memberi

perhatian kepada pasar tradisional.

Menyelamatkan Pasar Tradisional


127


Berbagai data yang terangkum di bawah ini

merefleksikan kondisi pasar tradisional yang kian

memprihatinkan, diantaranya survey AC Nielsen

di tahun 2004 mengenai pertumbuhan pasar modern

(termasuk hypermarket) sebesar 31,4%, sementara

pertumbuhan pasar tradisional – (minus) 8,1%. Hasil

penelitian AC Nielsen tahun berikutnya menyatakan

bahwa penjualan produk kebutuhan sehari-hari di pasar

tradisional kembali mengalami penurunan sebesar 2%,

sehingga pangsa pasarnya pada 2005 menjadi hanya 67,6%.

Survei AC Nielsen atas 51 kategori produk kebutuhan

sehari-hari (consumer goods) juga menunjukkan bahwa

pangsa pasar tradisional telah termakan oleh ritel modern

berformat minimarket.

Survei Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

di Jakarta menunjukkan bahwa dari 11 pasar tradisional

yang disurvei, sekitar 90% kiosnya sudah tidak beroperasi.

Pasar tersebut adalah Pasar Sinar, Pasar Kramat Jaya, Pasar

Cilincing, Pasar Muncang, dan Pasar Prumpung Tengah

di Jakarta Utara. Lalu, Pasar Blora di Jakarta Pusat, Pasar

Cipinang Besar dan Pasar Kelapa Gading di Jaktim, Pasar

Sawah Besar di Jakarta Barat, Pasar Karet Pedurenan dan

Pasar Cidodol di Jaksel.

Hal yang agak mencengangkan adalah hasil verifikasi Biro

Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada awal tahun 2011

yang mengindikasikan bahwa dari 112 minimarket yang

ada di Jakarta Pusat saja, terdapat 94 mini market yang

Pasar dan Pedagang Tradisional yang Makin Terpuruk

Survei Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta menunjukkan bahwa dari 11 pasar tradisional yang disurvei, sekitar 90% kiosnya sudah tidak beroperasi.



128

tidak memiliki izin Sudin Koperasi alias illegal. Di Jakarta

Barat tercatat 311 unit namun hanya 124 unit yang tercatat

berizin dari Sudin. Artinya, lebih 60% minimarket di Jakarta

Barat menyalahi aturan. Belum lagi di Jakarta Utara, Timur

dan Selatan dengan cakupan wilayah paling luas serta

cenderung memiliki densitas kepadatan penduduk yang

tinggi. Hal ini menunjukan minimnya keberpihakan aparat

terhadap pasar tradisional, akibat faktor rent-seeking

dengan melakukan pembiaran atas menjamurnya pasar

modern di luar aturan yang berlaku.

Berdasarkan Data Komnas HAM per April 2010, pasar

tradisional di Indonesia saat ini mencapai 13.450 pasar.

Secara keseluruhan, terdapat 12,62 juta pedagang

pasar. Berdasarkan hasil riset pula, perkembangan pasar

tradisional telah tumbuh secara negatif sebesar 8 %.

Bahkan, ada pasar tradisional yang mengalami penurunan

omzet penjulan hingga mencapai 75 %. Sedangkan, pasar

modern tumbuh secara positif sekitar 31,4 %. Terkait

dengan issue tenaga kerja secara nasional, data terakhir

menunjukkan tenaga kerja sektor formal menurun hingga

1,4%. Sementara, sektor informal seperti wiraswasta

ataupun pedagang kaki lima (PKL) tumbuh diatas 7%.

Pengangguran di sektor formal ditampung ke sektor

informal. Padahal, sektor informal ini rentan terhadap

perlindungan sosial, bahkan kelak akan timbulkan risiko

meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas terutama di

ibu kota. Oleh karena itu revitalisasi pasar tradisional

menjadi penting, apalagi di DKI Jakarta .


129

Adapun beberapa usulan konstruktif dan progresif

yang harus segera diusung oleh Pimpinan Jakarta

serta berbagai pihak dalam rangka melakukan

revitalisasi pasar tradisional. Pertama, harus ada program

terpadu untuk pengelolaan pasar yang lebih profesional

meliputi perubahan mindset dan karakter konvensional

pedagang melalui program edukasi Pemda, meliputi

ketrampilan tentang tata letak dan manajemen arus

kas, akses pembiayaan, unsur kepuasan, kenyamanan

dan keamanan berbelanja. Peningkatan kualitas service

excelence yang memberikan hasil peningkatan omzet dan

kesejahteraan pedagang serta kepuasan pembeli.

Tahap kedua, yang juga sangat urgen adalah kebijakan

pengaturan pembagian area (Zoning) antara pasar tra-

disional dan pasar modern. Contoh yang baik sebagaimana

dijelaskan dalam rilis publikasi KPPU, telah dilakukan

di Thailand yang memberlakukan undang-undang ritel

Royal Decree for Retail Act, berisi aturan zona, jam buka,

harga barang, dan jenis ritel. Thailand memberlakukan

UU ini setelah lima tahun keberlangsungan hypermarket

disana mengklaim bahwa bisnisnya berhasil memberikan

lapangan kerja bagi masyarakat setempat hingga 20.000

orang tenaga kerja. Tetapi pada periode yang sama, dari

20 pasar tradisional yang ada di Bangkok dan sekitarnya,

kini hanya tersisa dua gerai karena nasibnya sama dengan

sejumlah UKM yang tergilas oleh ritel raksasa dengan

trade-off pengangguran yang ditimbulkan mencapai

300.000 orang.

Usulan Revitalisasi Pasar Tradisional

Harus ada program terpadu untuk pengelolaan pasar yang lebih profesional meliputi perubahan mindset dan karakter konvensional pedagang.




130

Dengan adanya UU tersebut maka Bangkok membagi

zona perdagangan. Misalnya southwest zone [zona barat

daya], southeast zone [zona tenggara], northeast zone

[zona timur laut] sehingga dapat ditarik garis vertikal dan

horizontal untuk menentukan zona satu, dua, tiga, empat

dan lima. Setiap zona diperuntukkan bagi format ritel

tradisional tertentu agar tidak terjadi ketimpangan.

Salah satu isi dari UU ritel Thailand yakni penerapan

zona atau tempat usaha satu jenis ritel modern, seperti

hypermarket berada pada zona empat atau lima,

sedangkan zona satu hingga tiga hanya diperuntukkan

untuk warung tradisional dan toko ritel modern. Terdapat

pula aturan zona, juga melarang pusat perbelanjaan atau

toko berskala besar pada daerah padat arus lalu lintas guna

mengeliminasi potensi kemacetan. Model pemberdayaan

usaha kecil ritel di Thailand dilakukan antara lain dengan

mendirikan perusahaan negara non-profit Allied Retail

Trade Co.(ART Co) dengan modal kerja sekitar US$9,1

juta. Perusahaan tersebut bertugas melakukan pembelian

barang dari pabrikan dan kemudian disalurkan kepada

jaringan toko-toko kecil dan warung tradisional lainnya.

Bank di Thailand juga memberi kemudahan kredit bagi toko

tradisional yang memodernisasi tokonya. Di Perancis, juga

telah dibuat peraturan yang melarang lokasi hypermarket

di tengah kota, untuk mengatasi semakin tergusurnya

warung tradisional di negara itu karena keberadaan ritel

yang besar. Begitu pula halnya dengan Malaysia yang


131

telah membuat peraturan distribution fair trade guna

melindungi pasar tradisional.

Tahap ketiga sebagai aplikasi yang konkrit dari sisi

regulasi, Pemda DKI bersama-sama DPRD harus segera

merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran

Swasta. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan,

mini swalayan maksimal memiliki luas 4 ribu meter

persegi. Usaha perpasaran swasta dengan luas 100

hingga 200 meter persegi harus berjarak 500 meter

dari pasar lingkungan atau pasar tradisional. Untuk

waktu penyelenggaraan, juga dibatasi mulai pukul 9

pagi hingga 10 malam. Namun, pada kenyataannya saat

ini tumbuh ribuan minimarket di Jakarta dan beberapa

diizinkan beroperasi 24 jam. Bila dibiarkan, kondisi ini

akan mengancam pasar tradisional dan usaha warung

kecil di pemukiman. Dampak sosial akibat potensi usaha

yang hilang di sektor informal tersebut adalah munculnya

kriminalitas di lingkungan DKI Jakarta. Terdapat berbagai

model perlindungan yang umumnya dikembangkan,

misalnya dengan mengatur masalah pokok sebagaimana

disebutkan sebelumnya yakni seperti zonasi, pembatasan

luas penjualan ritel modern, penguatan jalur distribusi

yang berdampak pada harga, dan waktu buka. Hal inilah

yang harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya

oleh Pemerintah Daerah. Dari berbagai keluhan yang

muncul, sangat tampak justru permasalahan utama

adalah lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai




132

peraturan yang ditujukan bagi pengaturan ritel seperti

aturan tentang zonasi (Rancangan Tata Ruang Wilayah),

waktu penyelenggaraan dan sebagainya.

Upaya progresif sudah mulai dilakukan, diantaranya terkait

respon atas maraknya minimarket yang melanggar Perda

Nomor 2 Tahun 2002 dan Instruksi Gubernur Nomor 115

tahun 2006 atas masukan dari DPRD, Pemerintah Daerah

telah melakukan penyetopan perizinan minimarket di

Wilayah Jakarta. Hal ini menunggu proses lagislasi tentang

pengaturan jarak antar minimarket dan jarak antara

minimarket dengan pasar tradisional serta pembatasan

waktu penyelenggaraan yang harus dicantumkan dalam

revisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tersebut. Saat ini upaya ke

arah tersebut sudah dilakukan oleh legislatif melalui Badan

Legislatif Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta yang sudah

mengagendakan pembahasan revisi Perda perpasaran ini

pada tahun 2011 ini. Balegda akan memastikan bahwa

pengaturan jarak dan zonasi pasar modern ini untuk

memberikan keadilan bagi pengembangan pasar dan

pedagang tradisional.

Beberapa pasal yang akan dibahas dalam agenda revisi

Raperda Perpasaran misalnya tentang pengklasifikasian,

pembagian wilayah operasi, serta pembatasan jam operasi

yang mengakomodir kepentingan dan keberpihakan yang

memprioritaskan pasar tradisional, lalu toko swalayan dari

yang kecil, menengah, hingga besar, kemudian terakhir

adalah penataan pusat perbelanjaan dan grosir besar.

Balegda akan memastikan bahwa

pengaturan jarak dan zonasi pasar modern ini untuk

memberikan keadilan bagi pengembangan pasar dan pedagang

tradisional.


133

Secara khusus, toko swalayan dan pusat perbelanjaan

akan dibatasi untuk tidak berada di kawasan pelayanan

lokal atau lingkungan dalam kota.

K eempat, Perlunya dilakukan monitoring terhadap

penegakan aturan, keberpihakan dan kerjasama

terintegrasi para aparat terkait dalam mengelola

pasar tradisional. Pengawasan ini dimulai dari Pemerintah

Daerah hingga Pemerintah Pusat, yang melibatkan

beberapa kementerian terkait. Bahkan instansi pemerintah

dibidang pariwisata mauoun bidang komunikasi dan

informasi perlu ikut mendukyng pengembangan pasar

tradisional ini dalam konteks menjadikannya sebagai

bagian dari pengembangan pariwisata. Selama ini, upaya

yang dilakukan berbaga komunitas di masyarakat melalui

informasi di internet maupun jejaring sosial justru lebih

menonjol dalam mempromosikan berbagai kawasan

wisata kuliner di pasar tradisional.

Kelima, adalah langkah dari sisi anggaran dengan menga-

lokasikan anggaran perbaikan infrastruktur, khususnya

bangunan fisik serta sarana prasarana pasar tradisional

yang baik meliputi lahan parkir, selasar, penerangan,

kebersihan, sirkulasi udara, toilet, dll agar tampilannya

mampu menarik dan membuat betah calon pembeli pasar

tradisional. Program ini tidak melulu harus dilakukan oleh

anggaran pemerintah sendiri melainkan dapat dibantu

Pasar Tradisional dan Promosi Pariwisata




134

oleh program inisiasi dan kerja sama dengan program

sponsorship perusahaan ritel raksasa atau multinasional,

atau melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

perusahaan tersebut.

Keenam, Perlunya upaya untuk menciptakan dan

memberikan insentif bagi terbentuknya ’brand-image’

pasar yang khas dan spesifik agar dapat tersebar lebih

banyak lagi di lokasi-lokasi di Jakarta. Secara riil hal ini

telah ada dan eksis sejak lama dan senantiasa menarik

pembeli. Misalnya Pasar Rawa Bening Jatinegara sebagai

’Pusat Batu Aji’, Pasar Cikini Hias Rias sebagai ’Pasar

Perdagangan Emas’, Pasar Tanah Abang dan Pasar Cipulir

sebagai ’Pusat Tekstil dan Garment’, Pasar Asem Reges

sebagai ’Pusat Sparepart dan Onderdil Otomotif’, Pasar

Induk Kramat Jati sebagai ’Pusat Sayuran dan Buah-

Buahan’, Pasar Pramuka sebagai ’Pusat Alat Medis dan

Obat’, Pasar Sumenep sebagai ’Pusat Ikan Hias dan

Aquascaping’, dan Pasar Barito sebagai ’Pusat Petshop’.

Masih teramat banyak potensi pasar khas dan spesifik

yang dapat dibentuk di berbagai wilayah Jakarta dengan

kekayaan metropolitannya, misalnya; pasar kuliner dan

jajanan khas daerah, Pasar Ramadhan dan Hari Raya, pasar

kerajinan dan budaya, pasar barang bekas berkualitas,

serta pasar khas lainnya sebagaimana praktek di luar

negeri di Orchard Road Singapura, Lady’s market dekat

Nathan Road, Causeway Bay, dan Wan Chai di Hongkong

dan seterusnya.


135

Ketujuh adalah program pendukung dengan kemudahan

akses grosir dan kredit, meliputi akses kerja sama dengan

grosir besar dalam hal pengadaan produk pada harga

yang kompetitif serta program insentif dan akses lembaga

ke uangan mikro untuk pembiayaan/kredit pedagang

pasar tradisonal. Kedelapan, adalah dukungan regional

Mega politan dengan membangun pasar induk untuk

channel distribution buffer (penyangga) perbatasan luar

Jabodetabek sebagai upaya memperlancar arus distribusi

guna menjamin ketersediaan barang dan kestabilan harga.

Kesembilan, membangun pola komunikasi dan senan-

tiasa bersinergi dengan asosiasi yang ada di pasar, se-

perti; Asparindo, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional

Indonesia (APPTI), dll. Pemerintah Daerah harus dapat

memberdayakan berbagai asosiasi serta kumpulan pelaku

pasar tradisional dan senantiasa mengarahkan agar mampu

bersaing dengan pasar modern. Berbagai pelatihan,

tambahan permodalan, akses terhadap kredit, penguatan

dalam pasokan distribusi, bimbingan manajemen,

penataan lokasi tata letak berjualan yang menarik dan pola

pikir yang berotientasi pada kepuasan pelanggan. Selama

ini justru hal ini luput dilakukan Pemerintah, terungkap

dari data yang dikumpulkan APPSI, saat ini sekitar 75%

dari 13.650 pasar tradisional yang dihuni oleh 12 juta

pedagang kecil kondisinya dinilai sudah tidak layak untuk

berdagang. Agar pasar tradisional tidak ditinggalkan oleh

konsumen, maka pasar tradisional harus mengikuti kaidah




136

pengelolaan ritel modern

meskipun cara berdagangnya

tetap tradisional, yakni dengan

mekanisme pembentukan

harga yang kompetitif (melalui

bargain, tawar-menawar ala

tradisional) sebagai pola pasar

persaingan sempurna yang

sebenarnya.

Gagasan revitalisasi pera-

tur an perpasaran ini ha-

rus disemangati oleh prinsip keseimbangan. Dalam

menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan

pelaku usaha dengan kepentingan umum dengan adanya

pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah

agar memiliki daya saing yang tinggi dan dapat berusaha

secara berdampingan dengan usaha menengah besar,

serta perlu adanya upaya untuk mengefektifkan

pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan

yang meliputi kebijakan lokasi dan tata ruang, perijinan,

jam buka dan lingkungan sosial. Prinsip Keseimbangan

dilandasi oleh salah satu tujuan UU No 5 Tahun 1999,

yang menyatakan “mewujudkan iklim usaha yang kondusif

melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah

dan pelaku usaha kecil”. Hal ini antara lain diwujudkan

sekali lagi dalam bentuk penciptaan sejumlah entry

Perlu adanya upaya untuk mengefektifkan

pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah

kebijakan yang meliputi kebijakan lokasi dan tata

ruang, perijinan, jam buka dan lingkungan

sosial.


137


barrier bagi usaha ritel modern untuk secara fair

bersaing dengan pasar tradisional seperti aturan zonasi,

waktu buka toko, persyaratan perizinan yang dipersulit,

kewajiban melakukan kemitraan, atau pola corporate

social responsibility dan sebagainya.


140

‘Macet’ sebenarnya hanyalah sebuah kata,

sama dengan kata-kata lainnya. Namun

‘macet’ kini bukan lagi sekedar kata yang

menggambarkan suatu kondisi insidental. Dia bahkan

sudah menjelma menjadi gambaran sehari-hari kehidupan

kota Jakarta. Dan karena terlalu sering mengalami, maka

kita akhi rnya terpaksa ‘akrab’ dengan kemacetan yang

kian hari kian tidak tertahankan. Indikator kemacetan

yang kita rasakan adalah bahwa kini waktu tempuh dari

rumah untuk menuju kantor atau pulang dari kantor

menuju ke rumah semakin bertambah lama. Kecepatan

kendara an kita dalam menyusuri jalanan Ibukota semakin

rendah, walau teknologi kendaraan semakin canggih dan

kondisi jalan yang relatif baik. Dalam situs allworldcars.

com ternyata Jakarta ditempatkan di urutan 14 sebagai

kota termacet di dunia. Dari data yang dimiliki Dinas

Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta diperoleh informasi

bahwa luas jalan di Jakarta hanya mencapai 6,4 persen

dari total luas wilayah, prosentasenya hanya separuh dari

Singapura yang luas jalannya mencapai 12 persen dari

total luas wilayah.

Transportasi Publik Handal sebagai Prioritas


141


Lalu-lintas di Jakarta didominasi oleh kendaraan

pribadi. Jumlah angkutan umum (bus) hanya

4%, sepeda motor 67%, dan mobil pribadi 23%

(Polda Metro Jaya, 2006). Pertumbuhan kendaraan dalam

lima tahun terakhir mencapai 9.5% per tahun (paparan

Dirjen Bina Marga ke KKPPI tanggal 18 Desember 2007).

Proporsi volume lalu-lintas pada beberapa koridor utama

adalah: sepeda motor 60%, sedan 32%. Angkutan umum

(mobil penumpang umum-MPU, bus sedang, dan bus

besar) 5% (Kedeputian V Menko Perekonomian, 2007).

Pada sisi lain, permintaan angkutan umum lebih besar dari

permintaan angkutan pribadi. Pengguna angkutan umum

sekitar 54.7%, dimana 52.7% menggunakan bus (bus besar,

bus sedang, dan mikrobus) dan 2% menggunakan kereta

api (SITRAMP, 2004). Pengguna angkutan umum sebagian

besar adalah masyarakat berpenghasilan rendah (64.5%)

dan masyarakat berpenghasilan menengah (52.8%)

(SITRAMP, 2004). Berdasarkan data Polda Metrojaya,

sampai saat ini jumlah kendaraan di Jakarta mencapai

11.362.396 unit kendaraan. Rinciannya, 8.244.346 unit

kendaraan roda dua dan 3.118.050 unit kendaraan roda

empat. Jumlah kendaraan ini setiap tahunnya meningkat

dengan pertumbuhan mencapai 15 persen per tahun,

padahal pertumbuhan ruang jalannya hanya 0,01 persen

per tahun. (Bataviase.co.id, 8 Desember 2010).

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tercatat

70 persen dari rumah tangga setidak-tidaknya memiliki

Lalu-lintas Eksisting dan Kemacetan yang Ditimbulkan

70 persen dari rumah tangga setidak-tidaknya memiliki satu sepeda motor. Per harinya total komuter mencapai 20,7 juta.


Transportasi publik Nyaman untuk Warga

142

satu sepeda motor. Per harinya total komuter mencapai

20,7 juta. Dari total perjalanan tersebut 56,8 persennya

merupakan perjalanan menggunakan motor dan mobil

pribadi. Penambahan jumlah kendaraan di Jakarta per

harinya, 1.000 unit untuk motor dan 200 unit untuk mobil.

(Kompas, 22 Maret 2011)

Data primer lalu-lintas yang dihimpun oleh sebuah

konsultan pada Mei 2011 di jalan arteri Gatot Subroto arah

dari Semanggi ke Pancoran dengan titik penghitungan di

depan Graha BIP atau samping Gerbang Tol Semanggi 2,

menunjukkan bahwa jumlah lalu-lintas pada hari Senin

mencapai 176.304 kendaraan, dan didominasi oleh sepeda

motor 105.076 kph (59,6%) dan kendaraan roda empat

angkutan penumpang (pribadi/dinas/taxi) sebesar 66.469

kph (37,7%), dan sisanya adalah kendaraan angkutan

umum 2.497 kph (1,42%) dan kendaraan angkutan barang

sebesar 2.262 kph (1,28%). Di sini taxi tidak dimasukkan

sebagai angkutan umum karena tidak mempunyai trayek

atau rute tetap. Karena data ini dihitung di arteri samping

gerbang tol Semanggi 2, berarti angkutan umum (bus)

yang masuk ke Gerbang tol tidak terhitung. Data ini juga

tidak menghitung jumlah bus Transjakarta Koridor 9.

Seandainya bus yang masuk di Gerbang Tol Semanggi 2

dan bus Tranjakarta koridor 9 tersebut dihitung, tetap

saja proporsi angkutan umum tidak akan melonjak

drastis. Data ini semakin menegaskan bahwa memang

angkutan umum di Jakarta hanya di kisaran maksimal 2%

saja terhadap keseluruhan kendaraan bermotor. Jika arus


143

lalu-lintas pada jam puncak adalah 8% terhadap volume

lalu-lintas sehari, maka berarti lebar jalan yang hanya 10

meteran tersebut (3 lajur) dalam satu jam terpaksa harus

bisa dilintasi oleh 14.104 kpj atau setara dengan 7.729

smppj. Padahal kapasitas jalan tersebut tak lebih dari

5000 smppj karena satu lajur digunakan khusus busway.

Kesimpulannya adalah volume lalu-lintas jauh melebihi

kapasitas jalannya. Dan ini adalah fakta tentang kemacetan

yang ditimbulkan oleh ‘bertumpahannya’ kendaraan di

jalanan ibukota.

Pilihan yang ada adalah menambah luas jalan,

menata prasarana lalu-lintas (supply management)

dan atau mengurangi kendaraan yang melintas

dan menata sarana lalu-lintas (demand management).

Ibarat timbangan, saat ini demand jauh lebih berat dari

supply. Untuk menyeimbangkan timbangan, bisa dengan

menambah supply dan atau mengurangi demand. Untuk

kondisi Jakarta, dengan berbagai pertimbangan maka

demand management harus didahulukan sehingga

kendaraan yang melintasi jalan berkurang. Salah satu

strateginya adalah memindahkan pilihan orang dari

kendaraan pribadi (yang dari hasil survey tingkat

okupansinya hanya 1,7 orang per kendaraan) ke kendaraan

massal dan cepat yang kapasitasnya bisa mencapai

ratusan orang per kendaraan agar jumlah kendaraan yang

melintas berkurang.

Strategi dalam Mengurai Kemacetan




144

Kita sadar bahwa pembenahan transportasi adalah tugas

seluruh anak bangsa, bukan hanya tugas pemerintah. Kita

sadar bahwa masyarakat juga harus berpartisipasi. Kalau kita

sebagai pengemudi angkot atau metromini misalnya, harus

menyadari untuk tidak berhenti sembarangan menunggu

penumpang seenaknya. Jika kita sebagai penyeberang

jalan misalnya, harus menyadari untuk tidak hilir-mudik di

jalanan sekitar mall dan menghambat arus kendaraan gara-

gara menyeberang di sembarang tempat dan justru tidak

menggunakan penyeberangan yang telah disediakan.

Dari sisi pemerintah, kita ingat terobosan yang sudah

dilakukan oleh Pemprov adalah dengan mengatur jam masuk

sekolah pada Januari 2009. Kalau mau jujur, sebenarnya bukan

anak sekolahnya yang bikin macet, tapi para pengantarnya

yang menggunakan kendaraan pribadi itulah yang bikin

macet. Apakah aturan yang pada awal implementasi cukup

memberatkan pelajar ini bermanfaat? program ini memang

efisien tapi apakah cukup efektif? Apa kabar dengan program

monorail yang sudah dimulai pembangunannya beberapa

tahun yang lalu tapi kini terbengkalai? Lalu apa kabar dengan

program ’waterway’ yang pernah diujicobakan? Apa kabar

juga dengan program ’Three in One’ yang dalam kenyataan

satu atau dua penumpangnya hanyalah joki? Sesungguhnya

banyak cara dan banyak pilihan, namun harus pintar memilih

dan memilah skala prioritas dengan melihat mana yang

efektif dan efisien dalam mengurai kemacetan. Sebenarnya

bila sarana dan fasilitas umum dipenuhi, kemacetan Jakarta

ini akan terurai. Sarana dan fasilitas umum dimaksud antara


145

lain trotoar yang memadai, jalur sepeda, dan angkutan

massal.

Karena kemacetan Jakarta yang kian parah dan Pemprov

DKI Jakarta belum memberi solusi yang memadai akhirnya

’memaksa’ Wakil Presiden menginstruksikan 17 langkah

komprehensif yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah,

dan lintas kementerian. Mulai dari langkah jangka pendek

seperti penerapan electronic road pricing (ERP), sterilisasi

jalur busway, harga gas khusus transportasi, penertiban

kendaraan yang parkir di bahu jalan dan angkutan umum

di titik tunggu penumpang, restrukturisasi angkutan

umum yang tidak efisien, sampai langkah-langkah jangka

menengah-panjang seperti pembatasan penggunaan

kendaraan bermotor, mempercepat pembangunan mass

rapid transit (MRT), mengoptimalkan KRL Jabodetabek,

proyek double track jalur kereta api ke arah Cikarang, enam

ruas jalan tol layang dalam kota, hingga revisi rencana

induk transportasi terpadu dan pembentukan otoritas

transportasi Jabodetabek (Koran Tempo, 3 September

2010).

Langkah pemerintah pusat mengambil alih masalah

kemacetan adalah hal yang positif. Namun berbagai

kesalahan dan kegagalan yang telah dilakukan pemerintah

provinsi tidak selayaknya diulang kembali. Jakarta

membutuhkan kebijakan yang integral dan menyentuh

akar permasalahan agar efektif mengurai kemacetan,

sekaligus akan menjadi benchmark bagi kota-kota besar

lain yang juga akan menghadapi ancaman yang sama




146

dalam 5-10 tahun ke depan, seperti Bandung, Surabaya,

Medan, Makassar, dan Semarang. Kalau demikian,

pertanyaannya sekarang adalah apa yang sebaiknya harus

menjadi prioritas?

Terkait dengan Instruksi Wakil Presiden tersebut

di atas, ada masalah struktural menyangkut

kemacetan yang luput dari perhatian. Pertama

adalah segregasi fungsional antara daerah bisnis/

perkantoran dengan daerah permukiman. Kelompok

pekerja menengah-bawah yang merupakan kelompok

terbesar di Jakarta, terpaksa bertempat tinggal menyingkir

jauh di luar kota seperti Bogor, Depok, Tangerang dan

Bekasi karena tidak sanggup mengakses kebanyakan

hunian di Jakarta yang terlalu mewah dan otomatis tidak

terjangkau kantong mereka. Segregasi fungsional ini harus

dibayar mahal, diantaranya adalah jauhnya penduduk dari

tempat kerja sehingga memunculkan kebutuhan yang

sangat besar terhadap transportasi dan infrastrukturnya.

Masalah struktural berikutnya adalah kebijakan

transportasi kota yang sejak awal telah salah karena

menggantungkan diri pada transportasi berbasis jalan,

dan bukannya menjadikan angkutan massal sebagai

prioritas andalan dalam pembangunan transportasi.

Buruknya lagi adalah bahwa Jakarta tidak memiliki sistem

transportasi makro yang bersifat cepat, massal, handal

dan terjangkau. Kesan pertama dan umum yang muncul

Prioritas pada Peningkatan

Pelayanan Busway, Revitalisasi KRL

dan Pembangunan MRT

Jakarta tidak memiliki sistem transportasi makro yang bersifat

cepat, massal, handal dan terjangkau.


147

terhadap angkutan umum di Jakarta (di luar Transjakarta)

adalah kurang aman dan kurang nyaman.

Masalah segregasi fungsional dan kesalahan dalam

kebijakan transportasi ini berakibat pada membanjirnya

kendaraan pribadi di jalan karena angkutan umum yang

ada sangat minim dari sisi kuantitas. Dampak yang pasti

dari kondisi demikian adalah timbulnya kemacetan dan

polusi serta pemborosan energi.

Meskipun menjadi yang terpanjang di dunia (172,4 km

-red), Transjakarta Busway baru bisa dibanggakan dalam

hal kuantitas. Sedangkan dalam kualitas, Transjakarta

belum dapat dibanggakan sebagai angkutan massal

cepat (mass rapid transit) berbasis bus. Kapasitas sistem

jaringan yang hanya 4.000 penumpang per jam per arah

(passenger per hour per direction/ pphpd) terlalu kecil

jika dibandingkan dengan moda sejenis di kota-kota besar

lain di dunia, apalagi dibandingkan dengan Bogota yang

menjadi induk belajarnya. Kapasitas angkut di Bogota

hingga 45.000 pphpd. (Instran, 15 Januari 2011)

Kebijakan sterilisasi dan penertiban perparkiran di bahu

jalan yang dilalui jalur busway adalah hal yang positif. Begitu

pun langkah penetapan harga gas untuk transportasi.

Langkah penting lainnya di sini adalah memperbaiki

jarak antarbus (headway) dengan penambahan armada

dan pengoperasian bus gandeng, penambahan rute

(rute tidak identik dengan koridor), memperbaiki sistem

pengumpan (feeder system) dan park & ride, perbaikan




148

fasilitas pejalan kaki dan sepeda, perluasan dan

penyempurnaan halte, penyediaan control system & fleet

management system, passenger information system, dan

ticketing system yang saling terintegrasi. Langkah penting

lainnya adalah membangun badan pengelola Transjakarta

yang modern, transparan, berbasis pada pelayanan, dan

berkesinambungan secara finansial. BLU Transjakarta lebih

baik menjadi BUMD-PT sebagaimana hasil kajian Institute

for Transportation & Development Policy (ITDP). Pada

saatnya nanti perlu dilakukan langkah-langkah melebur

kelembagaan MRT dan Busway.

Instruksi Wapres seharusnya memberikan perhatian

penuh kepada KRL Jabodetabek atau Revitalisasi KRL,

yang selama ini terbukti efektif sebagai kereta komuter

(commuter rail) menghubungkan Jakarta dengan daerah

sub-urban sekitarnya. Dengan revitalisasi yang memadai,

kapasitas KRL Jabodetabek berpotensi ditingkatkan dari

sekitar 500 ribu penumpang per hari saat ini menjadi 2

juta penumpang per hari. Dengan demikian, arus masuk

kendaraan dari Bodetabek ke Jakarta dapat diminimalisasi

dari yang saat ini sekitar 600 ribu kendaraan per hari.

Revitalisasi KRL juga berpotensi akan menciptakan sinergi

besar dengan busway. Sistem KRL Jabodetabek saat ini

terdiri atas hampir seluruh circular route (jalur melingkar)

daerah perkotaan Jakarta (jalur timur dan barat) maupun

jalur melingkar yang menghubungkan ke daerah sub-

urban (jalur Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Tanjung Priok).


149

Integrasi 15 jalur busway dan circular line rel KRL ini

akan mampu menciptakan ratusan kilometer jalur rotasi

(flow line) dan sekaligus secara efektif menciptakan jalur

penghubung dari wilayah urban dan sub-urban ke pusat

kota (Monas) dan pusat bisnis (Sudirman-Thamrin). Hal

ini secara efektif dan signifikan akan mengurai kemacetan

Jakarta, dengan biaya yang jauh lebih murah, dalam

waktu yang relatif pendek, dan dalam cara yang merata

dan berkeadilan.

Kemacetan di Jakarta ini memang sudah demikian

kompleks. Karenanya yang terpenting adalah penyadaran

dan keberpihakan seluruh pemangku kebijakan terhadap

pengembangan angkutan massal. Dan Mass Rapid Transit

(MRT) hanyalah salah satu prioritas diantara beberapa

prioritas, karena MRT saja tentu tidak akan bisa sendirian

dalam menguraikan kemacetan di Jakarta. MRT harus

menjangkau seluruh area dan selanjutnya harus dilakukan

integrasi dengan moda lainnya.

Perencanaan MRT sudah dimulai sejak 30 tahun lalu,

dalam puncak perdebatan pasca krisis moneter ketika itu,

pernah mengemuka pendapat seorang ekonom “langkahi

mayat saya dulu, baru pendanaan MRT bisa ngocor”.

Masa-masa seperti itu telah berlalu. Kita patut bersyukur,

walaupun ritme tahapan MRT sungguh lambat sekarang

persiapan tender pembangunan MRT tahap-1 segera

dimulai. (Sumber: Harun al-Rasyid Lubis, detiknews.com

28 Februari 2011)




150

Koordinasi atau kerjasama antar Pemerintah

Pusat, Pemda DKI, dan Bodetabek, termasuk

keterlibatan korporasi (Swasta, BUMN, dan

BUMD) saat ini menjadi keharusan. Persoalannya adalah

bentuk kerjasama dan lembaga yang bagaimana yang

paling realistis dan efektif untuk kasus seperti DKI Jakarta

dan Bodetabek, inilah yang menjadi persoalan. Sebagai

langkah awal paling mungkin dimulai dari pembentukan

Badan Otorita Angkutan Umum, kemudian menjelma

dalam jangka menengah menjadi Badan Otorita

Transportasi Jabodetabek dengan Peraturan Presiden. Jadi

yang terpenting sekarang, fokus saja membangun protap

perencanaan dan pengembangan kapasitas lembaga,

sambil berusaha memecahkan masalah jangka pendek.

Saat ini mendahulukan kehadiran Otorita Angkutan Umum

Jabodetabek sangat dibutuhkan, karena perang kecil lebih

mudah dimenangkan daripada perang besar. Membentuk

dan mengefektifkan otoritas angkutan umum dahulu lebih

mudah daripada mengaktifkan BKSP (Badan Kerja Sama

Pembangunan) Jabodetabek yang sudah ada.

Persoalan Koordinasi dan

Kelembagaan

Yang terpenting sekarang, fokus

saja membangun protap perencanaan dan pengembangan kapasitas lembaga,

sambil berusaha memecahkan masalah

jangka pendek.


151

Ketika pertama kali diluncurkan pada 15 Januari

2004, sebagai moda transportasi massal

berbentuk bus yang memiliki jalur dan tempat

pemberhentian khusus, kehadiran busway memunculkan

harapan besar. Kehadiran sarana transportasi publik

dalam bentuk bus yang nyaman, bebas macet dengan

waktu perjalanan terukur, diharapkan dapat mengurangi

kemacetan jalan-jalan utama di Jakarta yang tidak cukup

tertanggulangi dengan penerapan 3 in 1. Penyediaan

sarana transportasi publik yang nyaman dan relatif

terjangkau, diharapkan dapat ‘merayu’ pengguna

kendaran pribadi untuk beralih menggunakan sarana

transportasi publik ini.

Namun dalam perjalanannya, sejumlah persoalan mendera

operasional busway. Walau bermaksud menambah

serta memperluas jangkauan pelayanan busway,

pengembangan ini tidak diikuti dengan evaluasi atas

operasional yang berjalan maupun perencanaan untuk

peningkatan pelayanan. Sejumlah persoalan muncul mulai

dari berkurangnya kenyamanan dalam menggunakan

sarana transportasi ini, keluhan terhadap pelayanan

yang buruk sampai tudingan bahwa pembangunan jalur

busway hanya menimbulkan kemacetan baru.

Perlu Terobosan Kebijakanuntuk Busway



152

Terdapat beberapa persoalan krusial dalam pengembangan

busway meskipun ide dasar dari pengembangan moda

transportasi massal berbasis bus ini cukup baik. Mulai dari

ketersediaan bis yang jauh dari cukup untuk memenuhi

jalur-jalur yang ada, kapasitas angkut bus yang tidak dapat

mengimbangi kebutuhan, ketepatan jarak dan waktu

keberangkatan, jarak waktu kedatangan (headway) yang

sangat lama, pengadaan bahan bakar untuk mendukung

operasional, kapasitas halte yang terlalu kecil dan tidak

nyaman, perusakan halte oleh tangan-tangan jahil,

kecelakaan yang sering terjadi, sampai dengan belum

digunakannya jalur-jalur dan sarana pelengkapnya yang

sudah dibangun akibat ketidaksiapan operasional dan

sarana bus-nya.

Headway 2009-2011 (menit:detik)

KORIDORHeadway Rata-Rata Headway Terlama

2009 2009 2010 2011 2010 2011

1 2:31 2:31 1:56 8 7 14

2 3:05 3:05 2:05 10 12 25

3 9:12 9:12 7:32 13 15 13

4 9:34 9:34 9:24 13 12 14

5 7:32 7:32 8:00 24 27 12

6 6:23 6:23 5:42 23 24 15

7 9:17 9:17 8:47 20 18 20

8 13:29 13:29 12:24 42 38 20

Sumber: INSTRAN, 15 Januari 2011

Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat tiga masalah

mendasar yang menjadi pangkal permasalahan carut-

marut busway. Pertama adalah perencanaan moda

Tiga Masalah Mendasar


153

dan sarana pendukung yang buruk. Perencanaan yang

buruk menyebabkan belum seimbangnya antara jumlah

armada dengan kapasitas infrastruktur yang dibuat guna

melayani kebutuhan penumpang. Akibatnya penumpang

menumpuk di halte pada jalur yang padat. Sementara jalur

lain belum dimanfaatkan dan jalur yang sudah dibangun

menjadi sumber kemacetan.

Kedua adalah penunjukkan operator swasta dalam

bentuk konsorsium yang diperparah dengan lemahnya

posisi Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk

Pemprov DKI. Operator busway yang notabene adalah

pemilik trayek lama pada jalur busway menginginkan

penunjukkan langsung dalam penentuan pihak yang

menjadi operator busway. Dalam posisi yang demikian,

operator tersebut juga cenderung meminta pembayaran

yang lebih mahal per kilometer operasi bus Transjakarta

ini dibanding operator yang bukan pemilik trayek lama.

Ketiga dan yang menjadi sumber masalah utama

busway adalah manajemen yang belum profesional,

baik pada BLU maupun operator busway. Masalah

lemahnya manajemen ini bukan hanya berdampak pada

operasional yang buruk namun juga pada masalah yang

timbul dalam upaya pengembangan menuju peningkatan

kinerja dan pelayanan busway seperti penerapan

E-Ticketing dan ketepatan jarak waktu pemberangkatan

melalui penambahan armada. Manajemen yang buruk

menyebabkan audit biaya operasional belum jelas sehingga

Masalah lemahnya manajemen ini bukan hanya berdampak pada operasional yang buruk namun juga pada masalah yang timbul dalam upaya pengembangan menuju peningkatan kinerja dan pelayanan busway.

Perlu Terobosan Kebijakan untuk Busway



154

beban subsidi dari APBD masih besar dan cenderung

meningkat. Padahal perhitungan yang benar dari audit

ini sangat diperlukan untuk peningkatan operasional

terutama pengadaan armada tambahan. Manajemen

dan perencanaan yang buruk juga yang menyebabkan

mumculnya masalah dalam penyediaan bahan bakar gas

yang dilakukan melalui kontrak kerjasama.

Untuk itu, diperlukan terobosan langkah dan

kebijakan untuk memperbaiki kinerja busway

sebelum permasalahan yang ada semakin

parah sehngga semakin jauhnya pencapaian tujuan

dikembangkannya moda transportasi publik. Pertama

perlu mengkaji secara lebih optimal koridor yang ada dan

tidak menambah koridor baru. BLU busway dan Pemprov

lebih baik mengoptimalkan jalur yang ada terlebih dahulu,

dengan mempercepat penambahan armada untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan pada koridor yang ada.

Kedua, memberikan kebebasan terhadap operator

swasta yang akan masuk sebagai operator busway dan

menghilangkan monopoli oleh konsorsium operator

pemilik trayek lama. Ini penting agar tercipta kompetisi

yang sehat dalam penetapan harga dan kualitas

pelayanan. Dalam konteks ini, operator baru nantinya

juga harus dituntut untuk memiliki standar kinerja dan

standar pelayanan yang jelas. Pergantian operator atau

penetapan operator baru ini juga dapat dimanfaatkan

Terobosan Kebijakan


155

untuk mengganti pola pengoperasian bus dari bus tunggal

menjadi bus ganda untuk meningkatkan daya angkut

penumpang.

Ketiga, mendorong profesionalisme dalam manajemen

BLU sebagai wakil Pemprov dalam operasionalisasi

busway. BLU jangan berlaku seperti PDAM yang hanya

membuat kontrak operasional dengan para operator

dengan posisi yang lemah dan kewenangan yang terbatas.

Ke depan, BLU Transjakarta pengelola busway bahkan

perlu didorong menjadi Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) yang menjadi operator busway dan mengelola

operasional busway dengan kewenangan yang lebih

besar dan manajemen yang profesional dan akuntabel.

Peningkatan profesionalisme manajemen ini dituangkan

dalam tranformasi dan restrukturisasi pengelolaan.

Didalamnya mencakup adanya kontrak kinerja antara

operator dengan Pemprov DKI Jakarta, retsrukturisasi

organisasi, penyempurnaan dokumen kontrol (melalui

good corporate governance/GCG, service charter dsb),

performance assessment pegawai disertai proses lay-

off plan, dan penerapan, monitoring serta evaluasi atas

standar pelayanan minimum. Salah satu pemikiran yang

perlu dipertimbangkan dalam rangka restrukturisasi

pengelolaan ini adalah korporatisasi pengelolaan busway

melalui sebuah perusahaan yang dimiliki oleh daerah

(BUMD) yang didukung oleh sumberdaya manusia

pengelola yang profesional.

*) Dimuat di Tabloid Kota Jakarta, April 2010

Salah satu pemikiran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka restrukturisasi pengelolaan ini adalah korporatisasi pengelolaan busway melalui sebuah perusahaan yang dimiliki oleh daerah (BUMD).

Perlu Terobosan Kebijakan untuk Busway


156

Tuntutan untuk segera diimplementasikannya

model pengendalian kepadatan lalu-lintas

melalui penerapan penggunaan jalur jalan

berbayar (Electronic Road Pricing) di Jakarta semakin

gencar dari berbagai pihak. Bahkan Wakil Presiden yang

juga merekomendasikan untuk penerapan ERP dalam 17

rekomendasi mengatasi kemacetan Jakarta juga dituntut

untuk memberikan dukungan yang konkret terkait

implementasi ERP ini. Hal ini terjadi karena sampai saat ini

pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah

(PP) yang menjadi acuan penerapan ERP ini sebagai

peraturan pelaksana dari UU No. 22 Tahun 2009. Padahal

PP ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih

jelas bagi daerah dalam menerapkan ERP, khususnya

terkait mekanisme penarikan pembayaran dan besaran

pungutan (congestion charging) yang dikenakan. Apalagi

dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah juga belum disebutkan secara khusus

bentuk pungutan (pajak atau retribusi) atas jalan berbayar

ini dan Peraturan Pemerintah sebagai penerapan aplikatif

dari UU No. 28 Tahun 2009 juga belum dikeluarkan.

Tantangan

Implementasi ERP


157

Tantangan Implementasi ERP

Kebutuhan untuk penerapan ERP dalam mengatas

kemacetan sendiri sudah sangat mendesak. Ke-

macetan di Jakarta sudah dalam taraf akut dan

menimbulkan kerugian yang sangat besar. Setidaknya

ada empat persoalan utama dalam masalah transportasi

dengan sejumlah anak permasalahan lainnya (Susantono,

2008) yaitu :

a. Sistem transportasi belum efisien sehingga

menghambat aktifitas ekonomi.

Dari total waktu perjalanan pada beberapa ruas •

jalan, 40% merupakan waktu bergerak dan 60%

merupakan waktu hambatan. Kecepatan rata-rata

lalu-lintas adalah 20.21 km/jam (Kedeputian V

Menko Perekonomian, 2007).

Studi yang dilakukan USAID memperkirakan Kerugi-•

an ekonomi akibat kemacetan yang mencapai 27,76

triliun

b. Sistem transportasi belum menjamin pemerataan

untuk seluruh anggota masyarakat

Lalu-lintas di Jakarta didominasi oleh kendaraan •

pribadi, jumlah angkutan umum (bus) hanya

4%, sepeda motor 67%, mobil pribadi 23% (Polda

Metro Jaya, 2006). Pertumbuhan kendaraan dalam

lima tahun terakhir mencapai 9.5% per tahun

(paparan Dirjen Bina Marga ke KKPPI tanggal 18

Desember 2007).

Proporsi volume lalu-lintas pada beberapa koridor •

utama adalah: sepeda motor 60%, sedan 32%.

Fakta dan Data Kemacetan di Jakarta



158

Angkutan umum (mobil penumpang umum-MPU,

bus sedang, dan bus besar) 5% (Kedeputian V Menko

Perekonomian, 2007).

Pada sisi lain, permintaan angkutan umum lebih •

besar dari permintaan angkutan pribadi. Pengguna

angkutan umum sekitar 54.7%, dimana 52.7%

menggunakan bus (bus besar, bus sedang, dan

mikrobus) dan 2% menggunakan kereta api (SITRAMP,

2004). Pengguna angkutan umum sebagian besar

adalah masyarakat berpenghasilan rendah (64.5%)

dan masyarakat berpenghasilan menengah (52.8%)

(SITRAMP, 2004)

c. Besarnya kontribusi sistem transportasi terhadap

dampak lingkungan

25 dari 33 stasiun pemantau kualitas udara •

menunjukkan kadar PM10 telah melebihi ambang

batas, bahkan terdapat sepuluh stasiun yang

menunjukkan kadar PM10 mencapai lebih dari 2

kali lipat dari ambang batas yang telah ditetapkan.

Kerugian ekonomi akibat kualitas udara yang rendah

diperkirakan mencapai 2.8 triliun pada tahun 2002

(SITRAMP, 2004).

Apabila kualitas dan kuantitas angkutan umum •

tidak diperbaiki, maka akan terjadi peningkatan

penggunaan kendaraan pribadi. Dengan kondisi ini,

diperkirakan akan terjadi peningkatan greenhouse

gases (seperti CO2) dari tahun 2002 sampai dengan

2020 sebesar 2.35 kali (SITRAMP, 2004).


159

d. Sistem transportasi belum memenuhi tingkat

keselamatan dan keamanan

Angka kecelakaan baik transportasi jalan maupun •

Kereta Api masih tinggi. Untuk Kereta Api, dari

tahun 2000-2002 terjadi 174 kecelakaan. Angka ini

jauh lebih tinggi dibanding negara berkembang lain

(SITRAM, 2004).

Jumlah korban kecelakaan di jalan tol dalam kota •

mengalami penurunan dari sekitar 380 pada tahun

1995 menjadi sekitar 200 pada tahun 2006. Akan

tetapi proporsi jumlah korban dengan luka berat

dan meninggal dunia relatif stabil (CMNP, http://

www.cmnp.co.id/).

Di tengah berbagai upaya dan cara yang dila-

kukan untuk mengatasi persoalan kemacetan

di Jakarta, penerapan ERP menjadi salah satu

alternatif karena dinilai sesuai dengan kondisi Jakarta. ERP

tidak membutuhkan adanya penambahan infrastruktur

khusus, lahan baru dan biaya besar. ERP sesuai dengan

kondisi Jakarta yang mengalami masalah dimana sangat

sulit meningkatkan rasio jalan terhadap jumlah kendaraan

karena keterbatasan dan mahalnya harga lahan di Jakarta.

Dengan kondisi demikian, strategi yang dapat dilakukan

adalah mengendalikan perjalanan Transport Demand

Management (TDM). TDM merupakan usaha untuk

memperkecil kebutuhan akan transportasi sehingga

Mengapa ERP menjadi Alternatif

ERP tidak membutuhkan adanya penambahan infrastruktur khusus, lahan baru dan biaya besar.




160

pergerakan yang ditimbulkannya masih berada dalam

syarat batas kondisi sosial, lingkungan dan operasional

Electronic Road Pricing (ERP) merupakan bagian dari TDM

yang berupa usaha pembatasan kendaraan pada waktu

dan lokasi tertentu dengan memperhitungkan kondisi

lalu-lintas, ketersediaan angkutan umum dan kualitas

lingkungan sehingga diharapkan terjadi keseimbangan

antara demand (lalu-lintas) dengan supply (ruang jalan)”.

Beberapa kebijakan umum yang dapat dilakukan untuk

mengatasi persoalan kemacetan lalu-lintas melalui

pendekatan TDM adalah seperti tabel dibawah ini

KEBIJAKAN STRATEGI TEKNIS

Pergeseran Waktu

Strategi jam masuk/keluar kantor/sekolah

Mengarahkan agar kegiatan yang terjadi tidak bersamaan waktunya

Batasan waktu pergerakan angkutan barang

Kendaraan berat pengangkut barang dapat bergerak pada waktu-waktu tertentu.

Pergeseran Rute atau Lokasi

Road Pricing Electronic Road Pricing

Area Licensing System

Jalan Khusus Angkutan Umum

Busway

Truck only Lane

Bicycle Lane

Pergeseran Moda

Pembatasan Jumlah Keterisian kendaraan pribadi

“3 in 1”

Car Pooling

Peningkatan pelayanan Angkutan umum

MRT (Subway)

Monorail

Congestion pricing (pungutan biaya kemacetan)

merupakan salah satu economic instruments yang

bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan

pribadi. Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah


161

satu sebutan untuk Congestion Pricing. Dengan congestion

pricing, pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan

biaya jika mereka melewati satu area atau koridor yang

macet pada periode waktu tertentu. Pengguna kendaraan

pribadi, akhirnya, harus menentukan apakah akan

meneruskan perjalanannya melalui area atau koridor

tersebut dengan membayar sejumlah uang, mencari rute

lain, mencari tujuan perjalanan lain, merubah waktu

dalam melakukan perjalanan, tidak jadi melakukan

perjalanan, atau berpindah menggunakan moda lain

yang diijinkan untuk melewati area atau koridor tersebut.

Terdapat beberapa tujuan utama dari road pricing, yaitu

mengurangi kemacetan, menjadi sumber pendapatan

daerah, mengurangi dampak lingkungan, mendorong

penggunaan angkutan umum masal. Ada beberapa

pengelompokan road pricing berdasarkan tujuan.

Sebagai salah satu alternatif mengatasi persoalan

kemacetan dengan pendekatan TDM, salah satu

keunggulan dari ERP adalah didapatnya penerimaan dari

pungutan jalan berbayar ini bagi kas daerah. Dengan

dukungan kebijakan untuk penerapan earmarking

dari penerimaan ini, maka dapat ditetapkan bahwa

penerimaan dari pungutan jalan berbayar ini harus

digunakan untuk perbaikan sistem transportasi kota, salah

satunya dengan pengembangan transportasi massal yang

baik dan ramah publik dan lingkungan. Untuk mendukung

itu, maka penerimaan dari pungutan jalan berbayar ini

(dengan mempertimbangkan biaya investasi yang sudah




162

dikeluarkan), maka penerimaan ini harus dibukukan

dalam suatu rekening khusus dalam penerimaan daerah

untuk pengontrolannya.

Meskipun dinilai memiliki beberapa keung-

gulan sebagai alternatif mengatasi persoalan

kemacetan dengan pendekatan Transport

Demand Management, namun implementasi ERP ha-

rus melihat beberapa tantangan yang akan dihadapi.

Pertama, apakah memang ERP merupakan alternatif yang

paling baik dari strategi TDM lainnya? Amerika Serikat

menerapkan beberapa alternatif penerapan Congestion

Charging untuk pengendalian kemacetan dengan strategi

TDM yaitu (i) pembedaan pajak kendaraan (differential

fuel taxation), (ii) pajak karyawan (employee tax), (iii) pajak

parkir (parking tax), (iv) tiket harian (daily licences), dan (v)

pembiayaan langsung (direct pricing). ERP sendiri sebagai

TDM memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ERP

adalah mendorong pengurangan penggunaan kendaraan

pribadi pa da jalur utama dan jam sibuk dan ada/didapatinya

pene rimaan yang bisa digunakan untuk pembangunan

trans portasi publik. Kekurangan ERP adalah ada biaya

yang ha rus dibayar publik pengguna jalan yang menjadi

jalur ERP dan potensial terjadinya penumpukan lalu-lintas

pa da jalur non ERP. Sisi positif lanjutannya adalah, dana

yang dikumpulkan dari publik dapat dikelola secara ear-

mark ing policy dengan mengalokasikannya secara khusus

Tantangan Impelementasi

ERP.

Kelebihan ERP adalah mendorong

pengurangan penggunaan

kendaraan pribadi pada jalur utama dan

jam sibuk.


163

bagi pemeliharaan dan penambahan sarana transportasi

massal.

Kedua, Bagaimana tingkat keberhasilan dalam me ngen-

dalikan lalu-lintas? Pengalaman penerapan ERP di Kota

London, Inggris menunjukkan ERP berhasil menurunkan

volume lalu-lintas kendaraan pada jalur utama yang

diterapkan ERP sampai 15 %. ERP juga berhasil me-

nurunkan kemacetan di jalan sampai 30%.Dari sisi dam-

paknya terhadp kualitas udara, penetapan ERP yang

mengurangi volume lalu-lintas juga berdampak pada

penurunan polusi sampai 12% (NOx, PM10). Penerapan

ERP di Stockholm, Swedia menunjukkan menurunnya

prosentase lalu-lintas ke/dari pusat kota dari 20-25%

menjadi 10-15% sejak diberlakukannya ERP pada ruas

jalan utama. Sementara pengalaman penerapan ERP di

Singapura sejak 1989 menunjukkan volume lalu-lintas

yang masuk ke kawasan pembatasan turun sampai 20-24%

dari 271.000 menjadi 206.000 per hari. Tingkat kecepatan

kendaraan juga meningkat dari 30- 35 km/jam menjadi

40-45 km/jam. Terjadi peningkatan kecepatan kendaraan

rata-rata sebesar 22%.

Tantangan ketiga, bagaimana penentuan koridor yang akan

dijadikan jalur penerapan ERP? Hak ini terkait dengan juga

dengan pertanyaan bagaimana “relasinya” dengan koridor

busway yang sudah ada? Bagaimana kaitannya dengan

manajemen dan pengaturan perparkiran khususnya

masih banyaknya parkir on street di ruas jalan di Jakarta?




164

Dari berbagai strategi Congestion Charging. asumsi dasar

yang dijadikan sebagai acuan adalah Aksesibilitas dan

mobilitas pusat kota harus tetap dipertahankan untuk

menjaga pertumbuhan perekonomian. Dari sisi kebijakan

pengaturannya kebijakan yang akan diterapkan mudah

untuk dilaksanakan dan diawasi.

Keempat, Apakah ERP perlu didukung sistem lain untuk

mengurangi dampaknya? Salah satu bentuk kombinasi

pengaturan ERP adalah dengan dikombinasi dengan

pengaturan nomor kendaraan (ganjil/genap) pada

koridor lain. Apakah kombinasi seperti ini akan atau bisa

diterapkan? Pengalaman London : sistem pembiayaan

berbasiskan wilayah (di pusat kota London), waktu (jam-

jam kerja) dan penggunaan izin tambahan (supplementary

licences). Di Singapura ERP dilakukan dengan sistem

“entry licensing” atau “point based charge”. Aplikasi ERP

juga didukung dengan kebijakan VQS (Vehicle Quota

System) yang mengatur pertumbuhan jumlah kendaraan

secara nasional sesuai kapasitas jaringan jalan melalui

aturan fiskal dan izin pembelian kendaraan baru dilakukan

dengan mekanisme tender.

Kelima, Bagaimana kesiapan transportasi publik untuk

mengantisipasi pengalihan moda? Hal ini terkait dengan

kemungkinan alih penggunaan moda transportasi jika

diberlakukan ERP pada ruas jalan utama. Pengalaman

respon penerapan ERP di negara lain menunjukkan

terjadinya beberapa alternatif pola perubahan perilaku

penggunaan moda dengan diberlakukannya ERP yaitu


165

(i) melalui jalur ERP dan membayar ERP, (ii) merubah

waktu perjalanan, (iii) merubah rute perjalanan, (iv)

menggunakan moda lain, (v) menggunakan fasilitas

park-and-ride, (vi) meningkatkan keterisian penumpang

didalam kendaraan atau (vii) membatalkan perjalanannya.

Hasil Studi terhadap rencana penerapan pengendalian

lalu-lintas berbayar (Nanang dan Ofyar) : 45% memilih

menggunakan kendaraan umum dan 37,5% tetap bertahan

menggunakan kendaraan pribadi.

Keenam, tantangan menyangkut berapa besaran tarif

ERP yang tepat untuk diberlakukan? Studi Nanang dan

Ofyar (2005): lebih dari 70% responden menerimanya jika

besaran charging berada pada level Rp. 3.000 ke bawah.

Perlu dikaji juga perbandingannya dengan tarif parkir di

jalan. Dalam implementasinya, penerapan Congestion

Charging di berbagai kota di dunia ternyata tetap

memerlukan adanya penegakan hukum untuk memonitor

dan mengendalikan sistem pembayaran (charging)

(London, 1995). Ketujuh, tantangan yang terkait dengan

kesiapan penggunaan teknologinya. Teknologi diperlukan

untuk mengintegrasikan sistem pengumpulan biaya (fee-

collection system) dengan penegakan hukum. Teknologinya

harus menjamin diperoleh ketelitian dan keandalan yang

tinggi (accuracy and reliability) dan menjaga kerahasiaan

transaksi masing-masing pengendara, dan keamanan

terhadap pencolengan (vandalisme). Singapura

menggunakan transponder dengan sistem electronic cash

dengan smart card.




166

Tantangan kedelapan, bagaimana perbandingan antara

cost dengan revenue yang akan didapat? Hal ini mengingat

infrastruktur ERP tergolong cukup mahal. Infrastruktur ERP

terdiri dari (i) Cash Card, yaitu peralatan yang terdapat di

dalam kendaraan atau IU (in-vehicle unit) yang dilengkapi

dengan smart card, (ii) Gerbang ERP, yaitu berupa control

point yang berlokasi pada wilayah koridor dan ruas jalan

sebagai pintu-pintu masuk ke wilayah pembatasan lalu-

lintas, (iii) pusat pengendalian, merupakan alat pengendali

yang sekaligus memantau setiap penjuru wilayah

pembatasan lalu- lintas, (iv) Sistem Data Base, yang

merupakan pendukung pengendalian data kendaraan

sekaligus mendukung deteksi pada gerbang ERP.

Kesembilan, bagaimana mengantisipasi kemacetan pada

daerah diluar area ERP? Pengalaman di London, tidak

terjadi dampak lalu-lintas yang besar di daerah diluar area

congestion charging. Pengalaman Stockholm (Swedia):

meningkatnya aksesibilitas yang ditandai dengan

penurunan antrian di pusat kota dan daerah-daerah dekat

pusat kota sebesar 30-50%.

Kesepuluh, terkait dengan timeframe untuk

implementasinya, apakah bisa diterapkan Januari 2012

mengingat kemacetan semakin akut? Terobosan payung

hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi belum

terbitnya PP? Bisakah dengan Pergub yang bersifat

sementara? Bagaimana pengelolaan pungutannya dalam

mekanisme keuangan daerah? Hal-hal ini harus dijawab

Bagaimana mengantisipasi

kemacetan pada daerah diluar area

ERP? Pengalaman di London, tidak terjadi

dampak lalu-lintas yang besar di daerah

diluar area congestion charging.


167

oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penerapan

ERP di Jakarta. Dari sisi persiapan teknis, time frame ini

menyangkut bagaimana hasil Studi Detail Engineering

Design (DED) yang dilakukan? Bagai Studi Master Plan-

nya? Kapan rencana akan dilakukan ujicoba untuk

penerapan? Bagaimana mengantisipasi PP Operasional

(turunan UU 22/2009) dan PP pungutan biaya (turunan

UU 28/2009) yang belum keluar? Hal-hal tersebut juga

harus terjawab dan harus jelas terlebih dahulu bagi publik

sebelum melakukan implementasi ERP.

Fenomena kemacetan Jakarta mudah dituding

penyebabnya, yakni kendaraan pribadi. Berdasar

hasil survey, okupansi mobil adalah 1,7 penumpang

per kendaraan, okupasi sepeda motor saya perkirakan

hanya 1,2 penumpang per kendaraan. Sedangkan

okupasi angkutan umum tentu jauh lebih besar, bahkan

fenomenanya adalah penumpang yang penuh berjubel

hingga berdiri di dekat pintu bis.

Retribusi kemacetan (Congestion Charging = CC) di te-

rapkan terhadap para pengguna jalan untuk me ngen-

dalikan permintaan perjalanan (demand) pada saat

terjadinya kemacetan pada jaringan jalan perkotaan.

Dengan penerapan beban biaya melalui ERP ini

diharapkan pengguna kendaraan pribadi lebih bijak

dalam menggunakan kendaraannya sehingga tidak

banyak memenuhi jalan-jalan ibukota. Dengan demikian,

ERP sebagai Instrumen Keadilan Transportasi




168

kendaraan umum yang banyak digunakan oleh penduduk

berpendapatan rendah dapat menikmati ruas jalan dengan

lebih nyaman dan lebih cepat tanpa perlu ikut terjebak

kemacetan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan

pribadi yang tidak terkendali. Kalaupun masih tetap ingin

menggunakan kendaraan pribadinya pada jalan-jalan

utama yang ditetapkan ERP, maka harus ada kompensasi

biaya yang ditanggung oleh pengguna kendaraan pribadi.

Pendapatan dari pengenaan biaya Congestion Charging

ini juga menjadi instrumen lain untuk mengalihkan

manfaat transportasi dari pengguna kendaraan pribadi

ke kendaraan umum. Penerimaan dari ERP selain untuk

membiayai operasional, harus dialokasikan secara khusus

untuk perbaikan dan pengembangan sarana transportasi

publik. Untuk itu perlu ada kebijakan dan mekanisme

khusus (earmarking) dalam alokasi penerimaan dari

ERP ini dalam rangka penyediaan transportasi publik

yang nyaman bagi masyarakat kebanyakan terutama

yang berpendapatan rendah. Kemacetan terjadi karena

penerapan pembiayaan yang kurang tepat (imperfect

pricing), sehingga dengan penerapan CC diharapkan

terjadi keseimbangan antara demand dengan supply.

CC juga dilakukan untuk mengurangi intensitas dampak

negatif perjalanan kendaraan bermotor yang akan

menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Adalah memenuhi asas keadilan jika kontributor terbesar

kemacetan diminta berkontribusi lebih besar juga atas

kemacetan yang ditimbulkan. Dan retribusi yang diambil

Adalah memenuhi asas keadilan jika kontributor

terbesar kemacetan diminta berkontribusi lebih besar juga atas

kemacetan yang ditimbulkan.


169

lewat mekanisme ERP tersebut harus digunakan untuk

peningkatan pelayanan angkutan umum, sebagaimana

disebutkan pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-

lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam pasal 133

ayat 3.

*) Disampaikan dalam Seminar Implementasi ERP di Jakarta Media Center, 30

Maret 2011



172

Layanan KTP keliling yang dilakukan diluar hari kerja

oleh Pemda DKI Jakarta baru-baru ini merupakan

terobosan pelayanan kepada masyarakat yang

patut diapresiasi meskipun masih terbatas untuk

perpanjangan KTP. Dengan layanan ini, masyarakat yang

kesulitan mengurus KTP karena kesibukan kerja atau lokasi

kelurahan yang jauh dari tempat tinggal dapat terlayani

dengan baik dan cepat. Namun , Pemda DKI Jakarta tidak

boleh cukup berbangga dan puas sampai disini. Karena

terobosan ini relatif sedikit dibanding banyak langkah

perbaikan yang seharusnya telah dilakukan oleh Pemda

DKI Jakarta. Masih banyak problem pelayanan publik

yang harus dihadapi dan diterima masyarakat Jakarta

yang menyebabkan kegiatan warga terhambat dan tidak

memperoleh manfaat yang maksimal.

Sudah umum diketahui bahwa pelayanan publik di Jakarta

pada hampir semua sektor khususnya layanan administrasi

masih jauh dari memuaskan. Pelayanan yang lambat,

tidak pasti, adanya biaya tidak resmi menjadi wajah dari

pelayanan publik oleh birokrasi di Jakarta. Survei yang

dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Pelayanan yang lambat, tidak pasti, adanya biaya

tidak resmi menjadi wajah dari pelayanan

publik oleh birokrasi di Jakarta.

Mengubah Paradigma Pelayanan Birokrasi di Jakarta


173


Tahun 2006 terhadap 10 kota menunjukkan Jakarta

sebagai kota peringkat kedua terburuk dalam kepuasan

masyarakat atas pelayanan publik. Sementara survei

Kompas pada 2007 menggambarkan bahwa birokrasi

Jakarta gagal dalam menjalankan fungsi pelayanan

umum. Sosiolog dari UI, Prof. Tamrin Amal Tamagola

juga menyatakan bahwa ada lima penyakit birokrasi

ibukota yaitu Incoherence, Inward looking, Inconsistence,

Incompetenc dan, Impotence yang menyebabkannya tidak

dapat melayani masyarakat dengan baik.

Survei terbaru (2010) yang dilakukan IFC-World Bank

tentang kemudahan berbisnis di dunia, menempatkan

Indonesia yang diwakili Jakarta di peringkat ke 122,

tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Thailand,

Malaysia dan terutama Singapura. Bahkan di dalam negeri,

survei Sub National Doing Business yang dilakukan tahun

2009 juga menempatkan Jakarta diperingkat 7 diantara

14 kota lain dalam hal kemudahan memulai bisnis. Salah

satu sumber penyebab peringkat yang buruk ini adalah

birokrasi perijinan investasi yang masih sulit. Belum lagi

dengan pelayanan publik lain yang banyak dikeluhkan

masyarakat. Pelayanan oleh aparatur birokrasi masih

identik dengan pelayanan yang kompleks, berbelit-belit

dan menghambat akses warga untuk mendapat layanan

publik yang diperlukannya secara wajar. Padahal pelayanan

publik bukan hanya menjadi hak masyarakat namun juga

menjadi pintu untuk masuknya investasi untuk kemajuan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.


Birokrasi yang Bekerja dan Melayani

174

Perilaku buruk dari birokrasi pemerintah terutama dalam

pelayanan publik seringkali karena adanya paradigma

(mindset) yang salah dalam menjalankan fungsinya sebagai

aparatur pemerintahan. Birokrasi pada hampir semua level

juga belum mengalami perubahan paradigma dari budaya

minta dilayani menjadi budaya melayani. Penyelenggaraan

pelayanan publik terlalu berorientasi kepada kegiatan

dan pertanggungjawaban formal dan kurang berorientasi

pada hasil berupa pelayanan yang prima kepada warga

masyarakat. Birokrasi terjebak pada pola akivitas yang

directly unproductive activities (Bhagwati, 1982). Gaya

manajemen yang terlalu berorientasi kepada tugas (task

oriented) juga menyebabkan aparatur kurang termotivasi

untuk lebih kreatif dalam menjalankan tugasnya dan

menghasilkan kualitas pelayanan publik yang prima.

Kelambananan dan paradigma minta dilayani menyebab-

kan Jakarta disandera birokrasi. Infrastruktur yang

lengkap dalam mendukung kegiatan bisnis dan aktivitas

masyarakat serta daya dukung sektor swasta dalam

kegiatan ekonomi yang baik di Jakarta menjadi tidak

ter optimalkan dalam mendukung kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat akibat hambatan pelayanan

birokrasi. Bahkan pengembangan SDM berkualitas dapat

mengalami hambatan akibat pelayanan publik di bidang

pendidikan dan kesehatan juga masih buruk.

Gaya manajemen yang terlalu berorientasi kepada tugas (task

oriented) juga menyebabkan aparatur

kurang termotivasi untuk lebih kreatif dalam

menjalankan tugasnya.


175

Perubahan mindset merupakan sebuah ke-

harusan jika ingin mewujudkan perilaku baru

da lam birokrasi publik. Perubahan prosedur

pelayanan dari pelayanan yang cenderung kompleks

dan menghambat menjadi pelayanan yang cepat, pasti

transparan dan responsif, hanya akan berhasil jika diikuti

dengan perubahan misi dan budaya birokrasi. Selama misi

utama birokrasi masih pada upaya untuk mengendalikan

perilaku, maka akan sulit untuk mengembangkan praktik

pelayanan publik yang baik. Kesulitan ini terjadi karena

prosedur pelayanan birokrasi tidak dirancang untuk

mempermudah warga dalam menggunakan pelayanan

publik, namun lebih untuk mengontrol perilaku warga

agar tidak menyalahgunakan pelayanan publik.

Beberapa strategi pokok yang perlu dilakukan untuk

mengubah paradigma pelayan yang dapat dilakukan

dalam rangka pembenahan pelayanan publik di Jakarta

adalah:

Pertama, mengubah budaya paternalistik dalam pe-

layanan menjadi budaya egaliter. Ini penting agar posisi

antara pejabat, pegawai pemerintahan dan pengguna

jasa layanan publik adalah sama. Masyarakat sebagai

pengguna jasa layanan publik bukanlah pihak yang

meminta-minta pelayanan secara cuma-cuma, karena

pada dasarnya mereka sudah membayar pelayanan itu

melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan. Sehingga

sudah selayaknya mendapat pelayanan yang terbaik.

Strategi Reformasi Pelayanan Publik




176

Kedua, menegakkan kriteria efektifitas dan efisiensi dalam

pelayanan. Tidak semata-mata bahwa pelayanan kepada

publik sudah dilakukan. Namun jugaharus memperhatikan

apakah pelayanan tersebut sudah cukup cepat, mudah

dan jelas bagi masyarakat, tidak menghabiskan banyak

biaya terutama biaya yang tidak perlu (tidak resmi).

Ketiga, mengembangkan renumerasi berdasarkan kinerja

(merit system), sehingga mendorong aparatur lebih kreatif

dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang terbaik

bagi warga masyarakat.

Keempat, mau dan terbuka menerima kritik yang

disampaikan publik (media, LSM dan masyarakat) dalam

rangka memperbaiki kinerja dan pelayanan. Birokrasi

selayaknya tidak alergi terhadap kritik yang konstruktif

dan justru menjadikan pihak yang memberikan kritik

sebagai mitra dalam memperbaiki pelayanan. Pada saat

yang sama, dikembangkan juga mekanisme evaluasi

secara berkala atas pelayanan yang sudah dilakukan yang

melibatkan pihak eksternal.

Kelima, membudayakan delegasi kewenangan dan diskresi

yang bertanggungjawab. Tidak boleh lagi ada pelayanan

kepada masyarakat yang terhambat karena tidak adanya

pimpinan dari instansi yang memberikan pelayanan

karena tidak adanya delegasi kewenangan.

Keenam, orientasi kepada pelayanan pengguna jasa. Tidak

seperti pelayanan yang dikembangkan sektor swasta,


177

pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi selama ini

cenderung kurang berorientasi kepada pengguna jasa.

Padahal dalam sistem yang demokratis, masyarakat

pengguna jasa justru yang memiliki kedaulatan.

Reformasi birokrasi pelayanan publik hanya akan dapat

berhasil jika diiringi dengan re-orientasi menyeluruh

terhadap pola berpikir pegawai pemerintah agar lebih

responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat

sebagai pengguna jasa. Untuk menjalankan perubahan

paradigma dalam pelayanan publik ini, dukungan penuh

bukan hanya diperlukan dari pucuk pimpinan, melainkan

juga dari seluruh lini dan strata organisasi pemerintahan.

Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-

Undang ini memberi mandat kepada semua pihak

khususnya aparatur birokrasi yang menyelenggarakan

pelayanan publik untuk memberikan pelayanan prima dan

menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi

oleh penyelenggara pelayanan publik serta hak dan

kewajiban masyarakat. Undang-Undang juga menetapkan

keharusan adanya standar pelayanan minimum untuk

penyelenggaraan pelayanan publik, bahkan sanksi

terhadap pelanggaran ketentuan penyelenggaraan

pelayanan publik.

Dari momentum ini, sudah saatnya Jakarta melakukan

pembenahan menyeluruh terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilakukan khususnya oleh aparatur




178

Pemda DKI Jakarta. Bahkan sudah saatnya pula Jakarta

memiliki Peraturan Daerah tentang pelayanan publik serta

standar pelayanan minimum untuk penyelenggaraan

pelayanan publik di Jakarta. Agar warga masyarakat Jakarta

memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan

publik yang baik.

*) Dimuat di Harian Republika, 8 April 2010

Bahkan sudah saatnya pula Jakarta memiliki

Peraturan Daerah tentang pelayanan

publik serta standar pelayanan minimum

untuk penyelenggaraan pelayanan publik di

Jakarta.


179

Reformasi Birokrasi menuju Profesionalitas dan Moralitas Aparatur

untuk Keadilan dan Kesejahteraan MasyarakatOleh: Prof. Dr. Eko Prasojo1

1 Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP UI

Pelayanan publik dan penyelenggaraan peme-

rintahan merupakan fungsi dari berbagai faktor.

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pela-

yanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut

adalah kelembagaan, kepegawaian, proses, pengawasan

dan akuntabilitas. Diantara faktor-faktor tersebut, maka

faktor penting yang dapat menjadi pengungkit (leverage)

dalam perbaikan pelayanan publik adalah persoalan

reformasi kepegawaian negara.

Dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu birokrasi

negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian

negaranya. Di Indonesia sektor kepegawaian negara, yang

merupakan sub sistem dari birokrasi secara keseluruhan,

belum dijadikan sebagai fokus dari reformasi birokrasi.

Pentingnya memberikan perhatian pada reformasi

kepegawaian negara ini paling tidak didasarkan pada

fakta: (1) keberhasilan pembangunan beberapa negara,

Pendahuluan



180

seperti Korea dan China terletak pada usaha sistematis

dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem

kepegawaian negara, (2) kepegawaian negara merupakan

faktor dinamis birokrasi yang memegang peranan penting

dalam semua aspek pelayanan publik dan penyelenggaraan

pemerintahan.

Akar permasalahan buruknya kepegawaian nega-

ra di Indonesia pada prinsipnya terdiri dari

dua hal penting: (1) persoalan internal sistem

kepegawaian negara itu sendiri, (2) persoalan eksternal

yang mempengaruhi fungsi dan profesiolisme kepegawaian

negara. Dan situasi problematis terkait dengan persoalan

internal sistem kepegawaian dapat dianalisis dengan

memperhatikan subsistem yang membentuk kepegawaian

negara. Subsistem kepegawaian negara terdiri dari: (1)

rekrutmen, (2) penggajian dan reward, (3) pengukuran

kinerja, (4) promosi jabatan, (5) pengawasan. Kegagalan

pemerintah untuk melakukan reformasi terkait dengan

subsistem-subsistem tersebut telah melahirkan birokrat-

birokrat yang dicirikan oleh kerusakan moral (moral hazard)

dan juga kesenjangan kemampuan untuk melakukan

tugas dan tanggungjawabnya (lack of competencies) (lihat

prasojo, 2006).

Terkait dengan persoalan rekruitmen dapat disebutkan

beberapa situasi problematis yang dihadapi oleh birokrasi

di Indonesia. Proses rekruitmen masih belum dilakukan

Situasi Problematik


181

Reformasi Birokrasi

secara profesional dan masih terkait dengan hubungan-

hubungan kolusi, korupsi dan nepotisme. Rekruitmen

pegawai masih dipandang seakan-akan menjadi

kebutuhan proyek tahunan dan bukan sebagai kebutuhan

akan peningkatan kualitas pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintahan. Indikasi ini sangat nyata

apabila dilihat bahwa job analisis sebagai persyaratan

untuk menentukan job requirement masih belum dimiliki

oleh pemerintah. Ketiadaan persyaratan jabatan telah

menyebabkan rekruitmen dilakukan secara serampangan,

dan tidak memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan. Itu

sebabnya, meskipun dirasakan PNS di Indonesia tidak

tahu apa yang dikerjakan, tetapi rekrutmen PNS tetap

terus dilakukan. Untuk dapat melakukan dengan baik

proses perekrutan, maka spesifikasi tugas dan jabatan

harus diketahui secara baik. Ironisnya, banyak sekali

PNS yang tidak mengetahui tugasnya, bahkan nama

jabatannya. Jika perekrutan dilakukan tanpa mengetahui

kebutuhan analisis jabatannya, SDM aparatur pada satuan

organisasi menjadi berlebihan dan tidak sesuai dengan

beban kerja yang ada. Rekrutmen yang demikian akan

semakin memperbanyak pengangguran tidak kentara PNS

(disguised unemployment). (lihat, Mujiyono, 2006).

Selama lima tahun terakhir (2004-2009), kebijakan

pengangkatan pegawai honorer juga telah menyebabkan

proses rekrutmen lebih didasarkan pada prinsip

popularitas dari pada meritokrasi. Di sejumlah daerah,

praktek pengangkatan pegawai honorer ini diwarnai



182

dengan hubungan afiliasi dan persaudaraan, dimana

para pegawai honorer berasal dari kalangan keluarga

dan kerabat. Hal ini menyebabkan kualitas sumber daya

aparatur negara yang tidak kompeten dan dipenuhi

dengan unsur nepotisme.

Pada sisi lainnya, kepastian tentang jumlah PNS yang

dibutuhkan terhadap jumlah penduduk (rasio beban

kerja) masih belum dapat dihitung secara baik untuk

menentukan jumlah pegawai yang harus direkruit setiap

tahunnya. Dari sisi penyelenggaraannya, rekruitmen

pegawai masih dilakukan dengan cara-cara yang tidak

menjamin kesempatan dan terjaringnya calon-calon yang

potensial. Hal ini disebabkan karena rekrutmen masih

dilakukan pemerintah, dan bukan oleh sebuah lembaga

yang independen (seperti civil service commision). Dengan

situasi birokrasi yang syarat dengan KKN, maka proses

rekruitmen yang demikian tidak dapat menghasilkan

calon-calon yang terbaik. Sudah menjadi rahasia umum

bahwa proses rekruitmen di Indonesia dilakukan dengan

cara-cara penyuapan, pertemanan dan afiliasi. Budaya

perekruten yang demikian hanya akan menghasilkan

birokrat yang moralnya tidak terjaga dan kompetensinya

yang tidak memadai.

Problem perekrutan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah juga tidak bebas dari masalah. Kuatnya egoisme

daerah dan masih menonjolnya hubungan-hubungan

persaudaraan dan afiliasi, juga telah menyebabkan


183

proses rekrutmen tidak menghasilkan PNS-PNS yang

memenuhi syarat kualifikasi dan akhlak yang baik.

Bahkan kecenderungan untuk mengutamakan putra

daerah dalam perekrutan PNS saat ini semakin menonjol

dengan dilakukannya perekrutan oleh PNS. Itu sebabnya

beberapa waktu lalu proses perekrutan PNS di beberapa

daerah telah menimbulkan demonstrasi dan situasi chaos

(Layanan Publik, 2006)

Situasi problematis lainnya dalam perekrutan PNS adalah

kekuatan eksternal yang mendorong terjadinya intervensi

politik dalam proses rekrutmen. Hal ini disebabkan karena

birokrasi di Indonesia masih belum terpisah secara total

dengan politik. Keinginan pihak-pihak tertentu –misalnya

partai politik- untuk menjadikan birokrasi sebagai mesin

politik, juga ikut mempengaruhi sukarnya melakukan

reformasi rekrutmen PNS (lihat, Sunantara, 2006).

Paling tidak, komitmen partai politik untuk mendorong

terjadinya perubahan proses dan substansi rekrutmen

akan membantu percepaten perbaikan rekrutmen PNS.

Besarnya intervensi politik dalam birokrasi Indonesia saat

ini juga ditandai oleh proses pengisian jabatan-jabatan

dalam birokrasi yang dipenuhi dengan hubungan afiliasi.

Persoalan kedua yang harus menjadi acuan dalam reformasi

kepegawaian adalah sistem penggajian PNS. Tingkat

kesejahteraan PNS yang rendah sangat mempengaruhi

kinerja dan perilaku PNS. Persoalannya terletak pada tidak

seimbangnya antara kebutuhan yang harus dikeluarkan

Situasi problematis lainnya dalam perekrutan PNS adalah kekuatan eksternal yang mendorong terjadinya intervensi politik dalam proses rekrutmen.

Reformasi Birokrasi



184

oleh seorang PNS, dengan gaji yang diterima. Jika mengikuti

logika kehidupan eksisten minimum, maka gaji seorang

PNS hanya dapat hidup setengah bulan saja. Kenaikan

gaji yang dilakukan secara bertahap dengan persentase

10-15% tidak merupakan solusi bagi kecukupan PNS untuk

memenuhi kebutuhannya selama sebulan. Besaran gaji

yang tidak kompetitif dibandingkan dengan sektor swasta

telah menyebabkan berbagai komplikasi masalah moral

dan integritas sumber daya aparatur negara di Indonesia.

Seringkali dikenal dalam kehidupan sehari-hari ungkapan

yang mencerminkan ketidakjelasan besaran gaji yang

diterima PNS Indonesia, misalnya “Gaji boleh kecil, tetapi

take home pay tidak terbatas” atau “PNS tidak hidup dari

gaji, melainkan dari penerimaan lain-lain”.

Meskipun UU 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara

pada prinsipnya menganut sistem merit, tetapi dalam

pengaturan dan praktek penggajian PNS di Indonesia masih

belum mencerminkan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat

antara lain dari berbagai persoalan yang menyangkut

sistem penggajian di Indonesia. Gaji pokok masih tidak

didasarkan standar kompetensi. Hal ini disebabkan bahwa

klasifikasi jabatan masih belum didasarkan pada standar

kompetensi seseorang. Disisi lainnya, jenis tunjangan

sangat banyak, tetapi belum memperhatikan tugas,

wewenang dan tanggungjawab serta prinsip-prinsip

keadilan. Bahkan, total tunjangan yang diberikan lebih

besar dari gaji yang diterima PNS. Banyaknya tunjangan

dan jenis-jenis tunjangan yang beragam ini pada akhirnya

Seringkali dikenal dalam kehidupan

sehari-hari ungkapan yang mencerminkan

ketidakjelasan besaran gaji yang diterima PNS

Indonesia, misalnya “Gaji boleh kecil, tetapi

take home pay tidak terbatas”.


185

menyulitkan pengukuran berapa besarnya take home

pay seorang PNS. Jika ditambahkan dengan persoalan

“pekerjaan proyek”, maka besarnya tunjangan yang

diterima PNS semakin sulit diukur dan semakin tidak

transparan. Sumber-sumber pembiayaan gaji pun sangat

beragam, sehingga membuat income seseorang dalam

jabatan negara tidak transparan. Bahkan, besarnya gaji

yang diterima oleh PNS hanya berkisar 20-30% dari take

home pay yang diterima oleh seorang PNS. Ini pula yang

menyebabkan pemberian suap dan gratifikasi dalam

pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal lain yang turut mewarnai carut-marutnya sistem peng-

gajian PNS di Indonesia adalah koneksi sistem penggajian

dengan sistem penilaian kinerja. Sudah menjadi rahasia

umum, bahwa gaji PNS di Indonesia dibayarkan secara

sama tanpa memperhatikan kinerja yang dilakukan.

Dengan bahasa lugas, seringkali disebut “pinter goblok,

penghasilan sama (PGPS)”. Tidak berlebihan untuk

mengatakan hal tersebut. Bahkan seorang PNS yang tidak

memiliki tugas pasti, juga mendapatkan gaji, seperti halnya

PNS yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Akhirnya,

seringkali gaji yang diterima PNS tidak memberikan

insentif bagi pelaksanaan kinerja yang semakin baik.

Dalam pengertian lain, sistem penggajian PNS belum

berdasar pengukuran kinerja. Hal ini pula yang mematikan

kreativitas dan inovasi PNS dalam bekerja. Ketiaadaan

analisis jabatan dan klasifikasi jabatan menyebabkan

penggajian masih belum berbasis pada bobot pekerjaan.

Reformasi Birokrasi



186

Selanjutnya, terkait erat dengan persoalan kepegawaian

negara adalah sistem penilaian kinerja. Sangat sulit

mencari ukuran untuk mengatakan bahwa PNS di

Indonesia memiliki karakter profesionalisme dalam

kinerja. Karena profesionalisme dalam kinerja memiliki

ukuran-ukuran yang bisa secara kuantitatif terukur dan

dapat diperbandingkan. Selama ukuran yang dijadikan

sebagai indikator kinerja seorang PNS adalah Daftar

Penilaian Prestasi Pegawai (DP3), maka sulit rasanya

mengukur kinerja PNS. Hal ini karena ukuran-ukuran

kinerja dalam DP3 sangat bersifat umum dan sangat

memungkinkan memasukkan unsur-unsur like and dislike

pimpinan kepada bawahan. Ketidakjelasan pengukuran

kinerja mempunyai dampak berupa ketidakjelasan standar

promosi jabatan. Seseorang dipromosikan dalam jabatan

tidak berdasarkan kinerjanya, tetapi lebih berdasarkan

kesetiaannya dan kedekatannya dengan seorang atasan.

Bahkan sampai saat ini kita tidak memiliki stok nama

pejabat dan pegawai dengan kompetensi dan kinerja yang

menjadi dasar promosi jabatan.

Persoalan internal lainnya dalam sistem kepegawaian

adalah lemahnya pengawasan terhadap perilaku dan

disiplin pegawai. Sebagai suatu sistem, maka sub sistem

kepegawaian saling terkait. Artinya ketidakjelasan sistem

rekrutmen, penggajian, pengukuran kinerja dan promosi

juga berdampak pada pengawasan terhadap perilaku

dan disiplin pegawai. Keterkaitan ini ibarat lingkaran

setan yang sulit ditentukan ujung pangkalnya. Lemahnya


187

penegakkan pengawasan disebabkan oleh ketiadaan

standar kinerja, rendahnya gaji, dan promosi yang kental

dengan afiliasi. Dalam prakteknya yang terjadi adalah

sulitnya mengawasi membengkaknya kekayaan dan harta

pegawai, penerimaan hadiah dan gratifikasi menjadi

hal yang lumrah, dan kehadiran pegawai menjadi tidak

penting lagi.

Secara eksternal, carut marutnya sistem kepegawaian

di Indonesia juga diwarnai oleh kooptasi partai poli-

tik terhadap PNS. Ketidaknetralan PNS seringkali

menyebabkan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat

dan PNS. Sulitnya membedakan antara tugas sebagai PNS

dan keberpihakannya pada partai politik, menyebabkan

sistem kepegawaian tidak lagi berdasarkan kepada sistem

merit, tetapi kepada spoil system. Anggaran negara tidak

digunakan semestinya, melainkan atas kepentingan-

kepentingan afiliasi politik. Promosi jabatan juga dilakukan

atas dasar kedekatan hubungan dengan kolega dan

pertemanan politik.

Baik problem internal sistem kepegawaian, maupun

problem kooptasi politik terhadap birokrasi akan

mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan.

Karena beberapa reformasi kepegawaian harus diarahkan

untuk memujudkan PNS yang profesional, independen

dan berbudaya melayani masyarakatnya.

Reformasi Birokrasi



188

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, perlu

dilakukan berbagai perubahan sistem untuk

menuju arah perubahan yang dikehendaki. Un-

tuk menghasilkan calon-calon PNS yang baik, maka proses

rekrutmen merupakan pengungkit utama. Karena itu ada

beberapa rekomendasi arah perubahan sistem perekrutan.

Dalam hal perekrutan, harus dilakukan terlebih dahulu job

analisis setiap jabatan dan pekerjaan di semua sektor dan

semua level pemerintahan. Hal ini untuk mengetahui job

requirement yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh

calon-calon PNS. Persyaratan jabatan dan pekerjaan ini

diturunkan dalam materi eksaminasi yang mencerminkan

kompetensi yang dimiliki oleh pelamar.

Arah perubahan lainnya adalah perlunya dilakukan

penghitungan secara pasti existing condition PNS yang ada

pada saat ini. Existing condition ini mencerminkan tidak

saja jumlah pegawai terhadap penduduk (rasio beban

kerja), tetapi juga kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai.

Kebutuhan pemetaan ini memiliki relevansi terhadap

jumlah dan kompetensi calon-calon PNS yang akan

direkrut. Sehingga perekrutan PNS bukan hanya sekadar

proyek tahunan karena adanya anggaran dan formasi bagi

PNS di setiap sektor dan level pemerintahan. Perekrutan

harus berdasarkan kepada needs assessment yang telah

dilakukan secara cermat.

Dalam hal pelaksanaannya, proses perekrutan harus

dilakukan oleh lembaga profesional yang independen

bukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah).

Arah Pertumbuhan dan Perubahan Sistem Kepegawaian yang

Profesional

Untuk menghasilkan calon-calon PNS yang

baik, maka proses rekrutmen merupakan

pengungkit utama.


189

Pemerintah hanya menjadi regulator dan pengawasan,

sedangkan pelaksanaan rekrutmen dilakukan oleh sebuah

komisi kepegawaian negara yang anggotanya terdiri dari

para profesional, seperti kalangan perguruan tinggi dan

profesional swasta lainnya. Komisi Kepegawaian Negara

menyiapkan desain materi eksaminasi, pelaksanaan

perekrutan, sampai kepada penetapan calon PNS yang

terpilih. Untuk menjaga independensi Komisi Kepegawaian

Negara, para anggota direkrut secara profesional melalui

fit and proper test seperti halnya komisi-komisi lain yang

ada pada saat ini.

Model-model substansi dan materi eksaminasi dapat

dilaksanakan dengan metode patok banding yang

digunakan oleh pihak swasta. Dalam hal ini termasuk

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi baik

dalam pendaftaran sampai proses pengumuman.

Proses rekrutmen yang transparan dan terbuka tidaklah

menjamin calon-calon PNS yang memiliki kompetensi

dan moral yang baik, karena proses rekrutmen hanyalah

satu dari subsistem dalam birokrasi. Karena itu, perbaikan

perekrutan PNS harus diikuti dengan perbaikan subsistem-

subsistem lainnya.

Arah pertumbuhan dan perubahan sistem selanjutnya

terkait dengan sistem penggajian. Dalam hal ini beberapa

catatan yang dibuat oleh Bekke dkk. Reformasi penggajian

menurut Bekke harus berdasarkan “individual worker

based, training, competency, experience, productivity, or

Proses rekrutmen yang transparan dan terbuka tidaklah menjamin calon-calon PNS yang memiliki kompetensi dan moral yang baik, karena proses rekrutmen hanyalah satu dari subsistem dalam birokrasi.

Reformasi Birokrasi



190

some other attribute” (Bekke, Perry dan Toonen, 1996).

Jenjang penggajian bagi PNS dengan demikian harus

berdasarkan pada kinerja pekerjaan seseorang, training

yang sudah diikuti, kompetensi yang dimiliki, pengalaman,

produktivitas, dan beberapa atribut penting. Menaikkan

gaji tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut tidak

akan berdampak secara efektif bagi peningkatan kinerja

birokrasi secara keseluruhan. Bahkan sebaliknya, gaji yang

dinaikkan hanya akan menyebabkan inefisiensi.

Pada sisi lainnya, Bekke dkk juga mengingatkan agar

paritas antara gaji swasta dan negeri untuk beban

kerja yang kurang lebih sama tidak boleh terlalu tinggi.

Karena hal ini akan menyebabkan interaksi ekonomi

politik antara pegawai yang bekerja di sektor publik

dengan pegawai di sektor private. Demikian juga, harus

dimungkinkan perbedaan besarnya gaji antara individu

dan kelompok-kelompo kerja di dalam satu instansi.

Untuk mengefektifkan gaji yang diterima dengan kinerja

yang diperoleh, maka perlu diatur secara rinci pengaruh

reward terhadap kinerja. Dalam pengertian ini, harus

dimungkinkannya disinsentif bagi penurunan kinerja.

Terkait dengan jumlah besaran gaji yang harus dinaikkan,

penulis berpandangan bahwa upaya yang dilakukan

selama ini dengan cicilan kenaikan sebesar 10%-15%,

tidak memiliki dampak yang besar bagi peningkatan

kinerja. Hal ini karena, kenaikan dengan cicilan tersebut

serta merta diikuti dengan kenaikan inflasi, disamping


191

juga tidak memenuhi unsur kecukupan dan kebutuhan

minimal. Dengan memperhatikan kondisi sosial dan

ekonomi tersebut, maka penulis berpandangan agar

kenaikan gaji PNS dilakukan dengan menghitung jumlah

besaran eksisten minimum kehidupan layak seorang PNS

dengan memperhatikan jabatan, kompetensi, kinerja,

jumlah keluarga tingkat kemahalan dan faktor-faktor

lain. Sejauh ini persoalan menaikkan gaji sesuai dengan

kebutuhan minimum sangat terganjal oleh komitmen

pemerintah untuk menyediakan dana yang dibutuhkan.

Arah pertumbuhan dan perubahan sistem lainnya yang

harus dilakukan adalah pengukuran kinerja. Instrumen

penting dalam hal ini adalah adanya kesepakatan kinerja

antara seorang PNS dengan unitnya, dan antara satu unit

dengan instansinya. Hal ini sejatinya sudah diwacanakan

dengan konsep kontrak kinerja. Hanya saja implementasi

kontrak kinerja ini belum optimal, disebabkan oleh konsep

dan political will pemerintah yang masih rendah. Melihat

apa yang dilakukan di beberapa negara, kontrak kinerja

ini dilakukan dalam bentuk tim melalui apa yang disebut

sebagai kontrak menajemen. Setiap tim (unit) membuat

indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam

kurun waktu tertentu (satu bulan, tiga bulan, enam bulan

dan satu tahun). Dan setiap individu dalam tim, harus

melaksanakan sejumlah indikator yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator yang telah disusun dievaluasi

oleh kepala unit dan seterusnya oleh kepala instansi

pemerintah. Tercapainya indikator akan menentukan

Setiap tim (unit) membuat indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Reformasi Birokrasi



192

juga reward dan punishment yang akan diberikan. Hal ini

juga sekaligus menjadi catatan penting dalam kinerja dan

promosi seseorang.

Arah pertumbuhan lain yang dikehendaki untuk melakukan

reformasi kepegawaian adalah penguatan pengawasan

kode etik dan perilaku terhadap PNS. Dalam konteks ini ada

dimensi yang harus diperhatikan. Pertama, terkait dengan

lembaga yang akan melakukan pengawasan, kedua terkait

dengan substansi pengawasan. Berkaca dari praktek di

beberapa negara, pengawasan terhadap PNS dilakukan

oleh lembaga-lembaga independen yang profesional

(seperti civil service gift commission, civil service property

commission). Sedangkan menyangkut dimensi substansi

dapat meliputi pengawasan terhadap harta dan kekayaan

PNS, pengawasan terhadap kode etik, pengawasan

penerimaan hadiah, dan pengawasan terhadap PNS yang

sudah pensiun. Pengungkit penting untuk mencegah

terjadinya kasus Gayus adalah pembuktian terbalik atas

kekayaan PNS. Setiap PNS harus dapat membuktikan

sumber dari kekayaan yang dimilikinya.

Sedangkan menyangkut kooptasi politik terhadap

birokrasi, perlu kiranya dilakukan reformasi hubungan

antara pejabat politik dan pejabat karir. Pemisahan antara

pemilihan pejabat politik dan pejabat karir dalam suatu

jabatan dimaksudkan untuk menjamin agar birokrasi tidak

diisi oleh pejabat-pejabat politik, tetapi oleh pejabat-

pejabat karir yang telah meniti karir melalui jenjang karir


193

dan merit yang jelas. Perlu kiranya memikirkan pemisahan

antara kementrian (yang dipimpin oleh seorang menteri)

dan birokrasi (dengan istilah baru penulis “Departemen”)

yang dipimpin oleh seorang pejabat karir. Sedangkan

untuk mengakomodasi kepentingan politik menteri, perlu

ditunjuk pejabat politik sebagai staf khusus menteri.

Pengungkit lainnya dalam menciptakan aparatur negara

yang profesional dan bermoral baik adalah pengisian

jabatan-jabatan birokrasi yang dilakukan secara terbuka

baik antar sektor maupun antar pusat dan daerah. Hal

ini akan mengurangi kooptasi politik terhadap birokrasi,

sekaligus menciptakan kompetisi internal dalam birokrasi.

Setiap pejabat yang memenuhi syarat jabatan dan

kompetensi dapat mengajukan diri secara terbuka untuk

menduduki jabatan-jabatan dalam birokrasi. Jika tidak

semua jabatan, maka bisa diatur secara bertahap proses

pengisian yang dilakukan secara terbuka. Disamping itu,

untuk memperkuat dan menjadikan PNS sebagai perekat

NKRI, perlu pula dipikirkan rotasi PNS antar daerah dan

antara pusat dan daerah. Rotasi PNS disamping akan

menjadi perekat NKRI juga akan mengurangi kooptasi

politisi atas birokrat dalam pengisian jabatan.

Reformasi kepegawaian merupakan salah satu

sub sistem reformasi birokrasi. Keberhasilan

reformasi birokrasi akan sangat ditentukan oleh

keberhasilan reformasi kepegawaian. Dalam reformasi

Pengungkit lainnya dalam menciptakan aparatur negara yang profesional dan bermoral baik adalah pengisian jabatan-jabatan birokrasi yang dilakukan secara terbuka baik antar sektor maupun antar pusat dan daerah.

Penutup

Reformasi Birokrasi



194

kepegawaian maka subsistem yang harus direformasi

adalah sistem perekrutan, penggajian, pengukuran kinerja,

promosi dan pengawasan terhadap etik dan perilaku PNS.

Upaya yang tidak sistematis dan komprehensif, hanya

akan menimbulkan persoalan baru dalam birokrasi di

Indonesia.


195

Prasojo, Eko, “Reformasi Birokrasi di Indonesia: Beberapa

Catatan Kritis”, dalam: Jurnal Bisnis dan Birokrasi,

Vol. XIV/1/Januari 2006.

Sunantara, I Gede Arya, “Rekiblatisasi Peran Strategis

Korpri: Sebagai Garda Depan Birokrasi Indonesia”,

dalam: Jurnal Bisnis dan Birokrasi, Vol. XIV/1/

Januari 2006.

Layanan Publik, “Menpan Penuhi Janji”, Tahun II, Edisi XI,

2006.

Mujiyono, “CPNS dan Pemberdayaan Aparatur”, dalam:

Jurnal Layanan Publik, Tahun II, Edisi XI, 2006

Bekke, Hans; Perry James; Toonen,Theo, Civil Servive

System in Comparative Perspective, Indiana

University, 1996.

Daftar Kepustakaan

Reformasi Birokrasi


196

Setelah memenangkan Pemilu Legislatif pada Pemilu

2004 di Jakarta, dalam Musyawarah Wilayah,

DPW PKS DKI Jakarta mencanangkan tagline

“Saatnya Memimpin dan Melayani Ibukota”. Terdapat

dua kata kunci disini yaitu kepemimpinan dan pelayanan.

Memimpin artinya PKS DKI Jakarta ingin melanjutkan

kemenangan Pemilu 2004 dalam Pilkada 2007. Dan

pelayanan menunjukkan komitmen bahwa jika Allah

SWT menghendaki kepmimpinan ibukota kepada PKS,

maka pelayanan kepada publik harus menjadi orientasi

dari amanah kepemimpinan tersebut. Dalam konteks ini,

maka pemimpin tersebut harus mampu membawa atau

jika perlu melakukan reformasi terhadap birokrasi untuk

menjadikan birokrasi yang mampu melayani rakyatnya.

Reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari usaha

mencapai kesejahteraan masyarakat, karena birokrasi

adalah alat untuk menyampaikan (delivery) kebijakan-

kebijakan dan program yang dibuat bagi masyarakat.

Bahkan reformasi birokrasi menjadi salah satu dari

tiga pilar dan prasyarat untuk mewujudkan negara

kesejahteraan (welfare state). Disadari bahwa upaya

mewujudkan kesejahteraan rakyat hanya dapat dilakukan

melalui pengelolaan anggaran yang efisien serta birokrasi

Birokrasi adalah alat untuk menyampaikan

(delivery) kebijakan-kebijakan dan program

yang dibuat bagi masyarakat.

Menuju Birokrasi yang Melayani


197


yang bersih, efektif, transparan dan melayani rakyat

sepenuh hati.

Birokrasi di Jakarta sendiri saat ini menunjukkan wajah

yang buram dan sangat sulit diharapkan. Iklim usaha yang

tidak kondusif ditunjukkan dengan peringkat Indonesia

(diwakili oleh Jakarta) yang masih diatas 100 diantara

negara-negara lain dalam survey cost of doing business

Bank Dunia. Hal ini tentu menjadi indikator buruknya

pelayanan birokrasi dalam bidang ekonomi.

Survei yang dilakukan Kementerian Pendayaguaan Aparatur

Negara Tahun 2006 terhadap 10 kota menunjukkan Jakarta

sebagai kota peringkat kedua terburuk dalam kepuasan

masyarakat atas pelayanan publik. Sementara survei

Kompas pada 2007 menggambarkan bahwa birokrasi

Jakarta gagal dalam menjalankan fungsi pelayanan

umum. Sosiolog dari UI, Prof. Tamrin Amal Tamagola

juga menyatakan bahwa ada lima penyakit birokrasi

ibukota yaitu Incoherence, Inward looking, Inconsistence,

Incompetence, Impotence yang menyebabkannya tidak

dapat melayani masyarakat dengan baik.

Ada dua alasan penting mengapa reformasi biro-

krasi menjadi bagian yang tak terpisahkan da-

lam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Jakarta. Pertama, birokrasi yang gemuk di Jakarta akibat

otonomi yang berada pada tingkat propinsi menyebabkan

Tuntutan Reformasi Birokrasi



198

implementasi kebijakan dalam bentuk program pada level

bawah (kecamatan/kelurahan) yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat menjadi lamban. Belum lagi, birokrasi

pada hampir semua level juga masih belum mengalami

perubahan paradigma dari budaya minta dilayani menjadi

budaya melayani. Hambatan birokrasi dalam mendukung

pelayanan dan upaya menciptakan kesejahteraan bagi

warga juga diakui oleh seorang mantan gubernur yang

menyatakan bahwa sebaik apapun kebijakan yang diambil

gubernur Jakarta, tidak akan berjalan jika sumberdaya

manusia birokrasi tidak dibenahi. Kelambananan dan

paradigma dilayani menyebabkan Jakarta disandera

birokrasi.

Sementara pada saat yang sama, program-program yang

bersifat pro-poor dilakukan dalam bentuk yang cenderung

seragam tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antar

wilayah, bentuk dan penyebab kemiskinan serta masalah

kesejahteraan yang terjadi. Padahal dengan pola demikian,

dibutuhkan birokrasi yang penuh inisiatif, kreatif dalam

program dan efisien dalam menjalankan program.

Kedua, persoalan penyimpangan dan perilaku koruptif yang

masih melekat kuat. Perilaku koruptif di jajaran birokrasi

ibukota sebagaimana yang ditunjukkan dalam survei yang

dilakukan Kementerian PAN (2006) dan jejak pendapat

harian Kompas (2007), menyebabkan anggaran untuk

kesejahteraan tidak mencapai sasaran yang diinginkan.

Hal ini terjadi diantaranya karena kecenderungan

pejabat birokrasi untuk berusaha memperluas misi agar


199

kekuasaan dan akses mereka terhadap anggaran menjadi

semakin besar. Karena itu tidak mengherankan kalau

banyak birokrasi pemerintah banyak melakukan kegiatan

diluar misi utamanya sebagai pelayan publik. Apalagi

ketika alokasi anggaran tidak didasarkan atas kinerja dan

penilaiannya tidak didasarkan atas output dan capaian

hasil, tapi lebih didasarkan atas volume kegiatan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang dirasakan

seluruh warga Jakarta khususnya kelompok miskin,

dibutuhkan peran pelayanan birokrasi untuk mendukung

pelaksanaan program-program yang dilakukan. Program

dan alokasi anggaran untuk kelompok miskin dan marjinal

sudah seharusnya dirasakan manfaatnya oleh kelompok

tersebut. Dari hal yang mendasar tersebut, secara

bertahap, program-program yang menuju pemenuhan

kebutuhan dasar dan jaminan sosial bagi seluruh warga

Jakarta secara layak dapat terpenuhi.

Langkah strategis berikutnya yang dilakukan adalah

memperkuat penerimaan daerah dari sumber-sumber

penerimaan potensial yang wajar, termasuk dengan

mengurangi kebocoran potensi penerimaan, pengelolaan

anggaran yang transparan serta belanja anggaran yang

efisien melalui pelibatan partisipasi publik (participatory

budgetting).

Jakarta membutuhkan strategi khusus dan komprehensif

dalam melakukan reformasi birokrasi mengiongat

besarnya volume anggaran yang dikelola, posisi Jakarta

Jakarta membutuhkan strategi khusus dan komprehensif dalam melakukan reformasi birokrasi mengingat besarnya volume anggaran yang dikelola, posisi Jakarta sebagai ibukota negara dan etalase Indonesia di mata dunia.




200

sebagai ibukota negara dan etalase Indonesia di mata

dunia serta kebutuhan untuk kesejahteraan warganya.

PKS Jakarta dengan jargon Bersih, Peduli dan Profesional

memiliki konsep yang jelas tentang arah reformasi birokrasi

yang akan dilakukan, namun terlalu panjang untuk

dijelaskan pada kesempatan ini. PKS Jakarta menyadari

bahwa cita-cita mewujudkan welfare and sustainable

city membutuhkan birokrasi yang komit pada pelayanan

public dan kemampuan men-delivery program-progran

yang pro publik. Bersih dan professional adalah cerminan

intergitas dan kapabilitas (profesionalisme) yang menjadi

modal dasar sekaligus tuntutan dalam membangun

birokrasi yang melayani.

*) Dimuat di Tabloid Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta, Agustus 2008


201



Potret kemiskinan di DKI Jakarta semakin buram.

Terlepas dari berbagai program pengentasan

kemiskinan, angka kemiskinan di DKI Jakarta

terus memperlihatkan trend meningkat dalam tahun-

tahun terakhir (lihat tabel 1). Berdasarkan data BPS DKI

Jakarta pada tahun 2005, penduduk miskin di DKI Jakarta

berjumlah 633.212 jiwa dengan 150.492 rumah tangga.

Ini berarti ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 70%

dibandingkan dengan kondisi tahun 2004. Kenaikan ini

“jauh lebih buruk” bila dibandingkan dengan kenaikan

angka kemiskinan tahun-tahun sebelumnya yang “hanya”

sebesar 17% dan 8%, di tahun 2004 dan 2003. Di tahun

2006 dan 2007, angka kemiskinan di Jakarta diperkirakan

masih akan meningkat mengingat buruknya kondisi

makroekonomi nasional akibat kenaikan harga BBM hingga

dua kali yaitu pada bulan Maret dan Oktober 2005.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir (2000-2005),

penduduk miskin Jakarta rata-rata meningkat 20,53% per

tahun. Angka kemiskinan-pun memburuk dari 4,06% pada

2000 menjadi 7% pada 2005, meningkat hampir dua kali

lipat. Dengan penduduk Jakarta yang pada 2005 mencapai

9 juta jiwa, angka kemiskinan ini mungkin terlihat tidak

terlalu besar, terlebih bila dibandingkan dengan angka

kemiskinan nasional yang pada 2005 mencapai 15,97%.

Potret dan Peta Kemiskinan di DKI

Jakarta

Menanggulangi Kemiskinan di Ibukota


204



Namun untuk sebuah kota metropolitan sebesar dan

semakmur Jakarta, angka dan trend kemiskinan sebesar

ini menjadi sangat memprihatinkan.

Dilihat dari peta kemiskinan (poverty map), persebaran

kemiskinan di Jakarta terjadi secara tidak merata. Kasus

kemiskinan di Jakarta terlihat terkonsentrasi di Jakarta

Utara (lihat tabel 2). Dari tahun ke tahun, Jakarta Utara

secara konsisten menempati kasus tertinggi dalam

kemis kinan. Urutan kedua ditempati oleh Jakarta timur.

Kombinasi kedua wilayah ini secara agregat mendominasi

sekitar 60% kasus kemiskinan di Jakarta. Sedangkan kasus

kemiskinan terendah ditempati Kepulauan Seribu dan

Jakarta Selatan.

Diakui atau tidak, Jakarta ternyata tidak memiliki

strategi penanggulangan kemiskinan secara

khusus dan komprehensif. Dalam dokumen

pem bangunan daerah terakhir yaitu Rencana Strategis

Daerah (Renstrada) 2002-2007, tidak terdapat program-

program pengentasan kemiskinan yang spesifik dan ter-

arah. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan lebih

banyak didasarkan pada strategi makro yang berbasis

pada pertumbuhan.

Strategi pengentasan kemiskinan konvensional umumnya

berbasis pada strategi pertumbuhan ekonomi. Hal ini

merupakan implikasi dari pendefinisian kemiskinan hanya

Pertumbuhan dengan Ketimpangan Sosial


205

Bekerja untuk Ibukota

sebagai masalah ekonomi belaka, yaitu ketidakmampuan

memenuhi kebutuhan dasar. Namun strategi berbasis

pertumbuhan ekonomi kini semakin tidak efektif untuk

mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan tetap persisten

walau berada di tengah tingkat pertumbuhan yang

meyakinkan1. Pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan

tidak mencukupi untuk mengentaskan kemiskinan2.

Di Jakarta, pertumbuhan ekonomi juga terlihat semakin

tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Setelah

mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada 1998 dan

1999 masing-masing sebesar -17,6% dan -1,3% akibat

krisis ekonomi, perekonomian DKI Jakarta mulai pulih

pada tahun 2000, dan terus menguat pada tahun-tahun

berikutnya. Namun, herannya, di saat pertumbuhan

ekonomi terus menguat, angka kemiskinan justru semakin

meningkat secara signifikan.

Strategi pengentasan kemiskinan kota dapat di-

la kukan dalam lima kerangka kebijakan yang

memihak orang miskin (pro-poor), kita sebut saja

ia dengan strategi 5-PRO (lihat tabel 6).

Pro yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi

1 Joseph E. Stiglitz. Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton

& Company, Inc., 2002, hal. 5.

2 Gerald M. Meier. “The Old Generation of Development Economists and the

New”, in Gerald M. Meier and Joseph E. Stiglitz. eds., Frontiers of Develop-

ment Economics: The Future in Perspective. Washington, D.C.: Oxford Uni-

versity Press, Inc., 2001, hal. 24..

Strategi Lima Pro


206


yang berbasis pada masyarakat secara luas (pro-poor

growth). Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada

sektor riil. Fokus pembangunan pada sektor riil bertujuan

un tuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya de-

ngan tujuan akhir penurunan kemiskinan. Kebijakan disini

dapat berfokus pada: (i) dukungan kebijakan dan institusi

untuk sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja;

(ii) revitalisasi program PPMK untuk pemberdayaan UKM

dan ekonomi rakyat melalui penciptaan pasar kredit mikro

yang fleksibel, membangun kemitraan, membuka jaringan

pemasaran dan asistensi dalam manajemen dan teknologi

produksi; (iii) revitalisasi Balai Latihan Kerja sebagai wadah

pencetak tenaga trampil dan wirausahawan baru.

Pro-poor growth juga dapat diraih melalui usaha pengem-

bangan ekonomi kerakyatan, sektor informal dan UKM.

Pembangunan sektor informal dan UKM akan memiliki

dam pak yang besar pada pengentasan kemiskinan dan

penurunan kesenjangan pendapatan. Kebijakan ter kait

disini antara lain: (i) Menghentikan penggusuran dan

penghilangan hak berusaha secara paksa serta meng-

hormati hak-hak ekonomi rakyat miskin; (ii) mengatur

dan menegakkan regulasi atas pasar dan ritel modern,

ter masuk ketentuan jarak dengan pasar tradisional dan

pe nyediaan lahan untuk UKM; (iii) meningkatkan daya

saing pasar tradisional, termasuk revitalisasi manajemen

pengelola pasar; (iv) pembinaan terhadap pedagang kaki

lima (PKL), termasuk pengembangan PKL potensial di

lokasi yang kondusif.



207


Selain itu pemerintah juga harus mendorong pembangunan

daerah kumuh kota. Penduduk miskin banyak terkonsentrasi

di daerah kumuh. Maka pengembangan ekonomi daerah

kumuh akan memiliki banyak dampak pada pengentasan

kemiskinan. Kebijakan yang dapat didorong disini antara

lain: (i) mendukung secara aktif program pembangunan

rusun; (ii) pembangunan infrastruktur di daerah kumuh,

dan perbaikan dan rehabilitasi daerah tempat tinggal

orang miskin.

Pro yang kedua adalah mendorong penciptaan anggaran

daerah yang memihak kepada kepentingan rakyat

miskin (pro-poor budgeting). Langkah terpenting disini

adalah penghapusan pemborosan dan korupsi di APBD.

Penghematan dan penghapusan korupsi dalam anggaran

negara, akan memberi sumber dana yang signifikan

bagi pembiayaan program pengentasan kemiskinan.

Kebijakan penghematan APBD antara lain dengan

penciptaan mekanisme anggaran yang dapat menjamin

bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah berada

pada tingkat yang wajar, menghapus kegiatan-kegiatan

pejabat publik yang tidak bermanfaat bagi rakyat miskin,

serta menghapus duplikasi kegiatan yang dilakukan oleh

berbagai instansi. Pada saat yang sama, pola belanja

publik juga harus diperbaiki agar semakin berpihak pada

kepentingan rakyat banyak. Termasuk diantaranya ialah

alokasi dana untuk pelayanan publik dasar (kesehatan

dan pendidikan), pemberdayaan ekonomi rakyat,

serta pembiayaan UKM dan sektor informal. Kapasitas


208


fiskal pemerintah kota juga dapat ditingkatkan melalui

upaya-upaya yang serius untuk menyelamatkan dan

menjaga aset-aset daerah serta pengelolaan BUMD yang

profesional.

Pro yang ketiga adalah mendorong pembangunan

infrastruktur yang berpihak pada kepentingan orang miskin

(Pro-poor infrastructure). Pengalaman di banyak negara-

negara, dan juga dari pengalaman Indonesia sendiri,

menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah

salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan

kemiskinan. Untuk kasus DKI Jakarta, infrastruktur

yang penting dan sangat mendesak pengadaannya


Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota di DKI Jakarta

Strategi Kebijakan

1. Pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas (pro-poor growth)

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada: (i) penciptaan lapangan kerja, (ii) mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, (iii) serta pembangunan daerah kumuh.

2. Penciptaan anggaran negara yang memihak rakyat miskin (pro-poor budgeting)

(i) Penghapusan pemborosan dan korupsi anggaran; (ii) memperbaiki pola alokasi pengeluaran pemerintah; dan (iii) meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah kota.

3. Pembangunan infrastruktur yang memihak orang miskin (pro-poor infrastructure).

(i) Investasi pada infrastruktur transportasi massal; (ii) infrastruktur pengendali banjir; dan (iii) investasi pada infrastruktur pengolahan sampah dan limbah

4. Pelayanan publik dasar yang memihak masyarakat luas (pro-poor services)

(i) melakukan reformasi birokrasi; (ii) mewujudkan layanan administrasi publik yang mudah, cepat dan pasti; (iii) memperbaiki pendidikan; dan (iv) memperbaiki kesehatan

5. Kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (pro-poor income distribution)

(i) Memperbaiki pentargetan dari program perlindungan sosial, (ii) memperbaiki akses pemilikan tanah dan perlindungan lingkungan hidup, dan (iii) membangun institusi keuangan mikro yang fleksibel

Sumber: analisis penulis


209


adalah infrastruktur transportasi dan pengendali banjir.

Infrastruktur transportasi kota perlu diperbaiki dan

ditingkatkan dengan caramembangun sistem transportasi

massal kota yang murah, cepat dan nyaman (mass rapid

transportation), yaitu dengan melanjutkan pembangunan

busway dengan memperbaiki manajemen teknis dan

operasional-nya, merevitalisasi dan meningkatkan cakupan

angkutan kereta api, serta merintis pembangunan subway

dan angkutan air kota; dan mengendalikan pertumbuhan

kendaraan bermotor pribadi dan infrastruktur pendukung-

nya, termasuk jalan tol dalam kota.

Investasi infrastruktur kota yang penting juga adalah inves-

tasi pada infrastruktur pengolahan sampah dan limbah.

Pengolahan sampah dan limbah di DKI Jakarta adalah buruk

yang memberi dampak buruk pada tingkat kesehatan orang

miskin. Pemerintah kota harus aktif dalam mendorong

pembiayaan pembangunan sistem pengelolaan sampah

dan limbah secara terpadu, menghasilkan nilai tambah

ekonomi, dan ramah lingkungan.

Pro yang keempat adalah mendorong penyediaan

pelayanan publik dasar yang berpihak pada kepentingan

masyarakat secara luas (Pro-poor public services).

Hal terpenting dilakukan disini adalah memperbaiki

administrasi publik melalui Birokrasi yang bersih, efisien,

dan murah, adalah bentuk keberpihakan yang paling

nyata bagi rakyat miskin. Reformasi dilakukan dengan:

(i) Merintis “Citizen Charter” untuk komitmen standar


210


pelayanan minimum untuk pelayanan publik dan (ii)

Menjadikan pelayanan publik sebagai wilayah bebas

korupsi (“Pakta Integritas”. )

Selain itu memperbaiki pendidikan adalah penting bagi

peng entas an kemiskinan. Perbaikan dalam pendidikan

se mestinya berfokus pada usaha mewujudkan jamin-

an pendidikan 12 tahun bagi seluruh masyarakat, me-

ningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk dengan

standarisasi penyelenggaraan pendidikan, peningkatan

kesejahteraan guru dan meningkatkan kuantitas dan

kualitas fasilitas pendidikan.

Memperbaiki kesehatan juga krusial dalam pengentasan

kemiskinan. Perbaikan tingkat kesehatan akan menurunkan

jumlah penderita sakit dan menaikkan produktivitas

orang miskin. Pembangunan sektor kesehatan semestinya

difokuskan pada upaya mendorong usaha-usaha preventif

daripada kuratif, mewujudkan jaminan kesehatan secara

menyeluruh bagi masyarakat, serta meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan baik dalam aspek infrastruktur dan

fasilitas kesehatan.

Pro yang kelima adalah mendorong kebijakan pemerataan

dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin

(Pro-poor income distribution). Program terpenting di sini

adalah memperbaiki pentargetan dari program perlin-

dungan sosial seperti program gakin dan raskin. Program

perlindungan sosial yang ada, seringkali gagal mencapai

orang miskin. Dibutuhkan sistem identifikasi orang



211


miskin yang murah dan akurat. Selain itu perlu dilakukan

pengembangan program perlindungan sosial yang bersifat

community-based targeting dan self-targeting.

Distribusi pendapatan dapat dilakukan dalam derajat

yang lebih tinggi melalui perbaikan akses pada pemilikan

lahan oleh orang miskin. Aset terpenting bagi penduduk

miskin adalah tanah. Kepastian dalam kepemilikan tanah

akan mendorong pengelolaan dan produktivitas dari

tanah. Maka pemerintah kota harus memfasilitasi proses

sertifikasi tanah yang murah dan mudah, menghentikan

penggusuran-penggusuran yang tidak manusiawi dan tidak

memberikan alternatif solusi, menyelesaikan sengketa

tanah terutama antara rakyat dan perusahaan besar

secara adil, dan bahkan mendorong BUMD menghibahkan

tanah tidur mereka kepada rakyat miskin.

Selain itu, penting pula bagi pemerintah kota untuk

membangun jasa keuangan mikro yang mudah dan

fleksibel. Kesulitan yang sering mengemuka dari rakyat

miskin bukanlah masalah cost of fund yang mahal,

melainkan akses ke pembiayaan yang mudah dan fleksibel.

Rakyat miskin umumnya lebih memilih pembiayaan

dengan prosedur peminjaman yang sederhana walaupun

harus membayar mahal. Hal ini merupakan cermin nyata

bagaimana ketersediaan pasar kredit yang fleksibel

sangat mendesak. Karena itu, implementasi kebijakan

ini secara efektif terlihat menjadi lebih penting daripada

kebijakannya itu sendiri. Revitalisasi program PPMK


212


sebagai program pembiayaan mikro yang mudah dan

fleksibel namun tetap profesional, nampak menjadi

pilihan yang menjanjikan.

*) Disampaikan dalam diskusi bulanan The Jakarta Institute, Februari 2008



213

Pembangunan perumahan untuk rakyat miskin

kota yang layak, sehat dan nyaman, adalah salah

satu cerita kelabu pembangunan di DKI Jakarta.

Data menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir (1990-

2005), hanya 21.878 unit rusun yang mampu dibangun di

Jakarta. Bandingkan dengan pembangunan apartemen

dan real estate, yang berturut-turut mencapai 26.205 dan

104.304 unit pada rentang waktu yang sama. Sementara

saat ini dibutuhkan sedikitnya 125.000 unit rusun untuk

rumah tangga miskin di DKI Jakarta, yang pada 2005

berjumlah sebesar 150.492 rumah tangga. Rakyat

miskin kota yang tidak memiliki tempat tinggal inilah

yang menciptakan permukiman kumuh dan padat serta

permukiman liar di bantaran sungai, bawah jembatan,

dan jalur hijau.

Selain rendahnya pasokan rumah murah, faktor lain

penyebab permukiman liar dan kumuh, adalah tata ruang

perkotaan yang tidak jelas dan nilai tanah yang tinggi.

Sistem atas hak tanah yang kompleks, dimana terdapat

tujuh macam hak atas tanah mulai dari hak milik sampai

hak guna sementara, dan biaya sertifikasi tanah yang

mahal, semakin menyulitkan warga miskin. Akibatnya

mereka terpaksa tinggal di kawasan padat dan tanah-tanah

ilegal. Hal ini diperburuk dengan lemahnya manajemen

Rumah Untuk Warga Marjinal


214



perumahan. Akibatnya, permukiman kota tumbuh secara

tidak terencana dan tingkat efisiensi kawasan menjadi

sangat rendah.

Secara nasional, komitmen pembangunan rumah

bagi rakyat miskin masih relatif rendah. Pada

periode sebelum krisis (1993-1998), pembangunan

rumah sederhana sehat (RSH) per tahun rata-rata 136.000

unit. Namun pada periode 2000-2004, pembangunan

RSH anjlok menjadi hanya sekitar rata-rata 40.000 unit

per tahun. Padahal, pertumbuhan kebutuhan rumah

mencapai 800 ribu unit per tahun, dengan defisit pasokan

perumahan (backlog) mencapai 5,93 juta unit. Pada era

SBY-JK, perkembangan-nya juga tidak menggembirakan.

Di tahun 2004, pembangunan RSH tercatat hanya 50.150

unit. Sedangkan di tahun 2005, hanya mencapai 78.287

unit, jauh dari target Kementrian Perumahan Rakyat yang

mematok target 225.000 unit RSH.

Program pembangunan RSH selama ini gagal mencapai

target setidaknya karena 8 alasan utama: (i) terbatasnya

ketersediaan dan tingginya harga lahan terutama di

daerah perkotaan; (ii) lambatnya proses sertifikasi tanah,

izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan; (iii) terbatasnya

penyediaan kredit oleh perbankan serta lambatnya

sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur penyaluran

subsidi KPR RSH oleh cabang-cabang perbankan di

daerah; (iv) lambatnya proses pengalihan hak atas tanah

Komitmen Pembangunan Rumah Rakyat


215


pemerintah daerah untuk kolateral kredit konstruksi

pembangunan perumahan PNS; (v) terbatasnya kapasitas

peminjaman masyarakat untuk mendapatkan KPR RSH;

(vi) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

yang memberatkan konsumen; (vii) terbatasnya dukungan

penyediaan listrik kapasitas 450-900 watt dari Perusahaan

Listrik Negara (PLN) dan air minum dari Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM); dan (viii) meningkatnya harga bahan-

bahan bangunan sehingga harga per unit RSH menjadi

tidak terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada pertengahan Agustus 2006, pemerintah

mencanangkan program pembangunan 1.000

menara rumah susun (rusun) untuk rakyat miskin

selama tiga tahun ke depan. Rencananya program tersebut

akan dilaksakanan di seluruh kota di Indonesia yang

berpenduduk diatas dua juta orang. Pasca banjir besar

Februari 2007 di Jakarta, rencana ini semakin menguat

dengan fokus utama diarahkan pada pembangunan rusun

di DKI Jakarta, khususnya bagi warga miskin yang tinggal

di bantaran sungai.

Program pembangunan rusun ini menjawab tuntutan

akan besarnya permintaan rumah, khususnya untuk

kalangan bawah-menengah perkotaan. Selain itu,

langlah ini juga akan membawa berbagai hasil positif.

Termasuk di antaranya menghilangkan kawasan kumuh,

menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi lahan dan

Rusun dan Perumahan

Rakyat Miskin Kota


216


kawasan, mendekatkan penduduk dengan tempat kerja

, mengurangi arus transportasi, kemacetan dan polusi,

serta BBM. Dampak ekonomi dari program ini juga amat

berarti di tengah kelesuan ekonomi. Sektor perumahan

memiliki multiplier effect yang besar melalui dampaknya

ke penyerapan tenaga kerja dan produksi industri-

industri pendukung yang tersebar luas mulai dari industri

kecil seperti pasir dan batu bata hingga industri besar

seperti semen, keramik, besi-baja, listrik, dan air bersih.

Dalam konteks politik luar negeri, program ini juga akan

memberi citra positif bagi DKI Jakarta khususnya dan

Indonesia umumnya di mata dunia internasional terkait

dengan usaha pemenuhan agenda global seperti agenda-

21/Habitat, cities without slums (CWS) initiatives, dan

millenium development goals (MDGs).

Untuk DKI Jakarta, pembangunan rusun ini akan menjadi

titik balik dalam pembangunan perumahan kota, yang

selama ini didominasi rumah horizontal (landed house).

Hunian horizontal kota yang berorientasi komersial

selama ini dibiarkan berkembang dan bahkan difasilitasi

pemerintah. Sedangkan hunian vertikal (rusun) tidak

diberi kesempatan untuk berkembang. Dominasi pola

hunian horizontal di Jakarta telah menyebabkan segregasi

sosial dan fungsional beserta segenap implikasi yang

ditimbulkannya. Akibatnya, perumahan kota hanya

mampu diakses kelompok kaya, sedangkan kelompok

menengah tergeser ke pinggiran kota mencari rumah

dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu,



217


kelompok miskin akan terkonsentrasi di pemukiman

kumuh dan pemukiman liar, seperti di bantaran sungai

dan bawah jembatan.

Keberhasilan dari rencana pembangunan rusun ini mem-

butuhkan banyak prasyarat penting. Pertama, komitmen

Pemprov DKI Jakarta. Komitmen pemprov harus terwujud

dalam bentuk dukungan nyata seperti penyediaan tanah,

sertifikasi tanah dan perizinan yang mudah dan murah,

serta menghapus high-cost economy. Pembebasan

lahan selama ini sering menjadi kendala utama dalam

pembangunan infrastruktur di Jakarta, termasuk rusun.

Kedua, dukungan dari pemerintah pusat dan DPR. Ren-

dahnya daya beli masyarakat dan tingginya harga rumah

di satu sisi, harus diimbangi dengan komitmen politik

untuk mendorong kesejahteraan rakyat miskin melalui

kebijakan subsidi, pembebasan pajak dan ketersediaan

kredit untuk pengembang rusun.

Ketiga, revitalisasi BUMN, khususnya Perumnas, PLN,

dan PDAM. Perumnas kini tidak lagi berkontribusi da-

lam pembangunan RSH karena dituntut menghasilkan

keuntungan, padahal mereka memiliki banyak cadangan

tanah yang belum digunakan. Sedangkan dukungan PLN

dan PDAM mutlak dibutuhkan untuk pasokan listrik 450-

900 watt dan air bersih.

Komitmen pemerintah pusat dan DPR untuk pembangunan

rusun nampak sudah cukup optimal. Pembebasan PPN,

Keberhasilan dari rencana pembangunan rusun ini membutuhkan

banyak prasyarat penting.


218


subsidi selisih bunga, dan anggaran pembangunan rusun,

sudah disiapkan pemerintah pusat dan DPR. Departemen

PU dan Kementrian Perumahan Rakyat bahkan sudah

siap untuk segera membangun 19 twin blok rusun untuk

70.000 keluarga di sepanjang bantaran sungai Ciliwung.

Sayangnya, komitmen BUMN strategis belum terlihat.

Pemprov DKI Jakarta juga belum melangkah jauh, seperti

penyediaan lahan.

Langkah penting lain yang juga perlu dilakukan Pemprov

adalah mendapatkan komitmen pengembang besar

sekaligus penegakan hukum untuk merealisasikan

kewajiban pembangunan rusun murah. Konsep

pembangunan perumahan 1-3-6 bisa dipertimbangkan

untuk dihidupkan kembali dengan sejumlah catatan

seperti pengawasan dan penegakan hukum, insentif dan

penghargaan untuk pengembang yang patuh, dll.

Evaluasi terhadap pembangunan rusun di DKI Ja-

karta, memperlihatkan beberapa hal yang perlu

diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. Per-

tama, masalah sosial-budaya. Memindahkan warga miskin

dari pemukiman kumuh dan bantaran sungai ke ru sun

adalah tidak mudah. Rusun sudah ada di Jakarta se jak

puluhan tahun yang lalu. Namun persepsi warga mis-

kin terhadap rusun cenderung tidak berubah positif. Hal

ini terjadi karena berpindah dari landed house ke ru sun

membutuhkan berbagai pengorbanan yang tidak kecil.

Menuju Kebijakan Perumahan bagi si Lemah



219


Akan ada perubahan gaya hidup, hilangnya kohesi dan

modal sosial, bahkan hingga hilangnya mata pencaharian.

Beberapa rusun mencoba membuat latihan ketrampilan

dan menyediakan lantai dasar sebagai tempat usaha,

namun tidak berhasil. Wacana membangun rusun di dekat

lokasi asal warga juga tidak mudah dilakukan mengingat

keterbatasan lahan. Rusun yang ideal membutuhkan lahan

yang cukup luas untuk sarana dan prasana penunjang

seperti taman, sekolah, balai kesehatan, serta arena

bermain dan olahraga. Lokasi yang cocok untuk rusun

ideal seperti ini seperti di Berland dan Manggarai, sangat

terbatas di Jakarta.

Kedua, masalah rendahnya daya beli. Rusun yang telah

dibangun untuk warga miskin kini kebanyakan telah

beralih kepemilikan ke kelompok menengah. Karena hal

ini kemudian pemerintah mengubah pola pembangunan

rusun dari rusun hak milik (rusunami) menjadi rusun sewa

(rusunawa). Namun hal ini juga belum mengubah situasi.

Bagi warga miskin, biaya sewa Rp 100.000,- per bulan tetap

dirasakan masih tinggi. Belum terhitung biaya listrik, air

bersih, dan kebutuhan hidup lainnya. Namun pola subsidi

untuk penghuni miskin rusunawa –seperti yang dilakukan

Yayasan Tzu Chi di Cengkareng- jelas pilihan yang mahal

dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Rusunawa

nampak lebih tepat untuk kelompok bawah yang memiliki

penghasilan tetap seperti buruh, sehingga tetap ada cost

recovery.


220


Sedangkan untuk penataan permukiman kumuh,

dibutuhkan langkah-langkah yang lebih kompleks. Proyek

penataan pemukiman kumuh di Jakarta yang paling

ambisius adalah KIP (kampung improvement program)

yang dilakukan pada 1969-1999 dengan bantuan dana

Bank Dunia. Proyek ini berhasil meningkatkan kualitas

perumahan dan infrastruktur warga miskin. Namun

KIP belum mampu menjawab secara tuntas masalah

permukiman kumuh di Jakarta untuk beberapa alasan.

Pertama, infrastruktur yang dibangun KIP tidak terintegrasi

dengan infrastruktur utama kota dan lemahnya perhatian

terhadap pengoperasian dan perawatan (O&M). Kedua,

manfaat KIP pada warga miskin kurang terlihat dalam

jangka panjang. Kampung KIP yang telah berubah

menjadi lebih baik dan nilainya meningkat, umumnya

berpindah kepemilikan dan tergeser oleh pembangunan-

pembangunan baru seperti real-estate.

Ke depan, Jakarta membutuhkan perubahan paradigma

yang mendadsar dalam pengelolaan kota. Jakarta

tidak lagi memutuhkan sekedar paradigma “integrated

infrastructure”, namun sudah harus melangkah ke

paradigma “sustainable urban development”. Peningkatan

kualitas permukiman kumuh dalam jangka pendek, harus

terintegrasi dengan pembangunan jaringan infrastruktur

kota. Dalam jangka panjang, penghapusan permukiman

kumuh dicapai dengan mendorong kemitraan, partisipasi

masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, program penghapusan kawasan kumuh



221


tidak hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur

seperti sanitasi, pengolahan sampah, listrik dan air bersih,

namun juga mencakup pembangunan sosial, ekonomi,

lingkungan dan pemerintahan seperti sertifikasi tanah,

mitigasi bencana, relokasi ke pemukiman yang lebih

baik dengan insentif dan asistensi, membangun keahlian

komunitas dan dukungan kredit mikro, serta membangun

ruang-ruang publik seperti taman, perpustakaan dan

ruang bermain.

*) Disampaikan dalam Diskusi bulanan The Jakarta Institute, November 2007


222


“Sebaik-baik kalian adalah yang paling

bermanfaat bagi orang lain”, begitu bunyi salah

satu hadist atau ucapan dari Nabi Muhammad

SAW. Secara substantif, seruan ini memiliki dimensi sosial

yang sangat luas dan tidak mengenal batasan agama.

Artinya, seruan ini sangat relevan untuk semua agama

dan semua kelompok jika ingin membentuk lingkungan

yang lebih baik. Ketika semua kekuatan yang ada pada

suatu lingkungan/wilayah bersinergi yang didasarkan atas

seruan ini, maka dapat dibayangkan output yang dihasilkan

untuk kebaikan lingkungan tersebut dan orang-orang yang

berada didalamnya. Demikian pula jika dimensinya kita

buat dalam wilayah yang lebih luas yaitu sebuah negeri.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, kemanfaatan bagi orang

lain diwujudkan dalam tradisi gotong royong yang ada

di masyarakat kita yang sayangnya kini semakin ditinggal

seiring dengan berkembangnya masyarakat yang semakin

individualis

Ini pula yang sesungguhnya ingin dihadirkan oleh Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) dari eksistensi dan aktivitasnya

di bumi Indonesia, yaitu memberi manfaat bagi seluruh

penduduk negeri ini. Manfaat yang tidak mengenal

Tanggungjawab Bekerja untuk Negeri


223


batasan wilayah kepulauan, administratif, etnik maupun

agama,yaitu menjadikan Indonesia yang adil, sejahtera

dan bermartabat. Manfaat ini hanya bisa terwujud jika ada

kerja-kerja yang nyata dari sebuah institusi partai beserta

kader-kadernya. Kerja-kerja nyata dan memberikan

manfaat bagi bangsa menjadi semakin dibutuhkan jika

dikaitkan dengan kondisi bangsa saat ini yang carut marut

dan menghadapi berbagai persoalan.

Negeri ita kita saat ini menghadapi persoalan dan tantangan

yang semakin berat dan kompleks. Kesejahteraan

penduduk masih rendah yang ditunjukkan oleh berbagai

indikator kesejahteraan maupun ketimpangan antar

wilayah dan antar kelompok masyarakat yang terlihat

jelas secara kasat mata. Meskipun pendapatan per kapita

sudah menunjukkan Indonesia masih kelompok negara

menengah, namun produk dometik bruto (PDB) yang

mencapai lebih dari Rp. 6400 triliun, sekitar 70%-nya

hanya dinikmati oleh 20% penduduk. Indikator berupa

Income Gini coefficient yang mencapai 0,37 , menunjukkan

adanya realitas ketimpangan pendapatan di negeri ini.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) pada

tahun 2010-pun masih berada pada urutan ke 108 dari 169

negara. Tingkat kemiskinan masih tinggi ,dan ada sekitar

30 juta penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang

dari 1,25 dollar per hari. Angka tingkat partisipasi sekolah

baru mencapai 68,2%, dengan rata-rata bersekolah baru

5,7 tahun walaupun kita memiiliki program wajib belajar


224



9 tahun. Pada sektor kesehatan, kondisinya juga masih

memprihatinkan. Angka kematian balita masih mencapai

41 per 1000 kelahiran ,dan pengeluaran penduduk untuk

kesehatan baru mencapai 1,2% dari PDB.

Negeri yang gemah ripah loh jinawi ini tiba-tiba menjadi

sangat panik dengan kenaikan harga minyak bumi karena

kita sudah menjadi negara pengimpor minyak. Repotnya

lagi, BBM ini juga sangat dibutuhkan untuk pembangkit

listrik yang sudah ada. karena minimnya pengembangan

sumber energi alternatif dan terbarukan. Padahal listrik

juga sangat dibutuhkan oleh industri, dunia bisnis dan

rumah tangga . Artinya untuk setiap kenaikan harga

minyak bumi, akan ada dampak berantai yang dahsyat

terhadap perekonomian . Gas bumi yang menjadi alternatif

andalan, justru dikelola dengan kebijakan yang tidak

tepat. Sehingga, industri yang membutuhkan gas justru

kolaps. Ini terjadi akibat gas bumi lebih banyak diekspor

dengan nilai yang rendah karena tuntutan kontrak yang

terlanjur disepakati.

Demikian pula kita sebagai negara agraris menjadi sangat

resah dengan kenaikan harga pangan dunia . Sumberdaya

alam yang berlimpah tidak menjadikan Indonesia menjadi

negara produsen dan pengeskpor komoditas yang unggul.

Bahkan untuk bersaing secara ekonomi, Indonesia juga

masih tertatih-tatih untuk bersaing dengan negara

tetangga. Data World Competitiveness Index tahun

2009 ,menempatkan Indonesia masih pada peringkat ke


225


48, tertinggal dari negara sekitarnya. Sementara dalam

bidang pertahanan, kita seakan tidak berdaya dengan

pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh negara

lain ataupun menghadapi perompak dari negara Afrika

yang menyandera kapal Indonesia.

Bekerja bagi negeri adalah sebagai wujud rasa

syukur atas nikmat kemerdekaan dan kita

dapat berdemokrasi dengan damai. Ketika

banyak negara yang gagal melakukan transisi demokrasi

dengan mulus tanpa menimbulkan konflik horizontal

yang berkepanjangan, perang sipil dan memakan

banyak korban, kita dapat menjalaninya dengan relatif

mulus. Bekerja untuk negeri juga merupakan wujud

tanggungjawab sebagai salah satu komponen bangsa

untuk ikut memajukan negeri ini, menjadikannya bangsa

yang besar, terhormat dan disegani oleh bangsa lain. Bukan

sebaliknya, menjadi bangsa yang kerap direndahkan dan

dilecehkan oleh bangsa lain yang lebih kecil dari kita.

Terminologi bekerja dalam konteks ini adalah kerja

yang bukan hanya melakukan sesuatu, tetapi kerja yang

terstruktur dan terukur. Hasil kerja tersebut harus dapat

dinilai hasilnya dalam bentuk manfaat yang diterima

masyarakat. Sehingga kerja yang dilakukan bukan hanya

dilihat dari sisi kuantitas yang dikerjakan, tetapi juga

dilihat dari aspek kualitas kerja.

Bekerja adalah Tanggungjawab


226


PKS memandang bahwa semua aktivitas kepartaian yang

dilakukan harus memberikan hasil yang nyata sepanjang

waktu. Ini berarti, kerja-kerja yang dilakukan harus hadir

setiap saat, bukan hanya menjelang pesta demokrasi.

Secara sederhana , ukurannya adalah apakah aktivitas,

kerja bahkan ucapan para kader, anggota legislatif dan

pejabat publik dari PKS memberikan kontribusi bagi

perbaikan negeri ini walau sekecil apapun.

Bekerja untuk negeri tidak harus dilakukan setelah

memegang tampuk posisi tertentu. Bekerja sebagai

tanggungjawab harus dilakukan, dengan atau tanpa

jabatan yang diemban. Bekerja untuk negeri harus

dilakukan dimanapun posisi PKS dalam pemerintahan. Di

dalam barisan koalisi ataupun diluar koalisi. Tidak boleh

ada yang menghambat atau menghalangi keinginan PKS

untuk bekerja bagi negeri. Karena sekali lagi, bagi PKS,

bekerja untuk negeri adalah perwujudan rasa syukur

atas negeri yang indah ini, serta bentuk tanggungjawab

untuk menegakkan kebesaran Indonesia di mata dunia.

Bekal label sebagai partai da’wah dan partai Islam,

tidak lantas mempersempit ruanglingkup kinerja. PKS

tidak hanya berda’wah dan bekerja untuk ummat Islam,

sembari menomorduakan bekerja untuk negeri. Bagi PKS,

tanggungjawab membangun negeri adalah bagian yang

tidak terpisahkan dengan tanggungjawab da’wah dan

membangun ummat. Sebagaimana yang sudah dilakukan

melalui peran PKS dalam berbagai aksi kemanusiaan

dalam penanggulangan bencana di bumi Indonesia.



227


K ini terbukti, banyak pihak yang gagal

membuktikkan ucapan dan janji mereka saat

mencapai posisi serta jabatan yang diidam-

idamkan. Tidak ada manfaat jabatan dan otoritas yang

dimilikinya. Seperti sebuah buku yang memiliki judul yang

dahsyat, namun tidak ada isi dari buku terebut yang layak

menjadi pelajaran. Sebaliknya bagi PKS, jika diperlukan,

menjadi sebuah buku tanpa judul, namun berisi ilmu dan

pengetahuan akan jauh lebih terhormat .

Semangat bekerja untuk negeri adalah keinginan untuk

memiliki semangat seperti para pejuang negeri ini

dalam meraih kemerdekaan. Tidak ada satupun pejuang

kemerdekaan yang merasa bahwa segala jerih payah dan

pengorbanan mereka haruslah tercatat secara formal. Ini

berarti, semangat untuk berperan dan menebar manfaat

, haruslah atas dasar kecintaan pada Indonesia. Semangat

berperan bukanlah semangat untuk mengejar, jabatan,

posisi, akses dan sebagainya. Inilah mengapa, ketika

gonjang-ganjing koalisi dihembuskan, PKS tetap tenang

dan tidak terpengaruh. Karena, bagi PKS, bekerja untuk

Indonesia harus dilakukan didalam atau diluar koalisi..

Melalui Milad ke-13 ini, PKS ingin menegaskan komitmen

untuk bekerja untuk negeri. Komitmen ini digerakkan

pada seluruh daerah dan level struktur partai di seluruh

Indonesia. Reformasi yang sudah hampir 13 tahun

belum memberikan perubahan berarti dan harus

dikembalikan pada rel perbaikan melalui kerja dan

Buku Tanpa Judul


228


kontribusi yang nyata. Berbagai ujian dam terpaan dari

berbagai sumber yang saat ini dihadapi oleh PKS justru

menjadikan seluruh kader dan struktur semakin solid.

Seperti pohon yang semakin besar, semakin besar pola

terpaan angin yang menghantam, namun semakin kuat

pula akarnya menghujam. Momentum inilah yang ingin

dipakai oleh PKS untuk menggerakan struktur dan kader

dalam mewujudkan komitmen bekerja untuk Indonesia.

*) Dimuat di Harian Republika 16 April 2011, untuk Milad PKS ke 13 di Jakarta



229

Documents

ii - airellt.files.wordpress.com · sistem apapun yang dijalankan adalah sama. ... Berbagai bentuk “peradaban” (jika ingin disebut ... Islam terbesar di Jakarta dan kini menjabat