IMPLEMENTASI RAN-GRK

DI SEKTOR KEHUTANAN

Jakarta, 29 Agustus 2013

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastuktur 7. Iklim investa dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolan bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

pasca konflik 11. Kebudayaan , kreatifitas dan inovasi

teknologi

RPJMN 2010-2014

a. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut b. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun c. Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh

diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana IHPH, PSDH dan DR

Perubahan iklim

1. Perubahan Iklim 2. Pengendalian kerusakan

lingkungan 3. Penanggulangan bencana

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

Pengendalian kerusakan lingkungan a. Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20%

per tahun b. Penghentian kerusakan lingkungan di 11 DAS yang rawan

bencana mulai tahun 2010 dan seterusnya

Penanggulangan bencana

a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan bahaya kebakaran

RAN GRK (Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011)

Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Target 26% = 0,672 (Giga ton) CO2e 41% = 1,039 (Giga ton) CO2e

Strategi 1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK

2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK

3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan SFM

4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi, serta menstabilkan elevasi muka air pada jaringan tata air rawa

5. Mengoptimalkan sumberdaya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi

6. Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal

Jumlah Rencana Aksi pada Kegiatan Inti

13, dengan 16 indikator

Jumlah Rencana Aksi pada Kegiatan Pendukung

3 , dengan 8 indikator

Diskripsi kegiatan inti

Jumlah Program 4 Jumlah Kegiatan 10 dengan 16 IKK

Perencanaan Makro Bidang

Kehutanan dan Pemantapan

Kawasan hutan

Ditjen

Planologi

Kehutanan

Pembangunan KPH Dit WP3H 1 indikator

Pengukuhan kawasan hutan Dit PPKH 1 indikator

Peningkatan Usaha

Kehutanan

Ditjen BUK Peningkatan usaha hutan tanaman Dit BUHT 1 indikator

Perencanaan pemanfaatan dan

peningkatan usaha kawasan hutan

Dit BRPUH 2 indikator

Konservasi Keanekaragaman

Hayati dan Perlindungan

Hutan

Ditjen PHKA Pengembangan pemanfaatan jasa

lingkungan

Dit PJLKKHL 1 indikator

Pengendalian kebakaran hutan Dit PKH 1 inidkator

Penyidikan dan pengamanan hutan Dit PPH 1 indikator

Pengembangan KK, ekosistem

esensial dan pembinaan HL

Dit KKBHL 2 indikator

Peningkatan Fungsi dan Daya

Dukung DAS Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat

Ditjen

BPDASPS

Penyelenggaraan RHL dan

reklamasi hutan di DAS prioritas

Dit BRHL 4 indikator

Pengembangan perhutanan sosial Dit BPS 2 indikator

Diskripsi kegiatan pendukung

Jumlah Program 2 Jumlah Kegiatan 3 dengan 8 IKK

Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan dan

Pemantapan Kawasan

hutan

Ditjen Planologi

Kehutanan

Pengendalian penggunaan kawasan

hutan di luar kegiatan kehutanan

Dit Penggun. KH 4 indikator

Inventarisasi dan pemantauan

SDH

Dit PPSDH 3 indikator

Litbang Kemenhut Badan Litbang Litbang perubahan iklim dan

kebijakan

Pusperubahan iklim

dan kebijakan

1 indikator

Indiktor kegiatan inti

No. Rencana Aksi (Dalam Renstra disebut kegiatan)

Kegiatan/Sasaran (Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)

Periode Lokasi

1. Pembangunan Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH)

Terbentuknya KPH sebanyak 120 unit

(Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan))

2010 - 2014 Seluruh Indonesia

2. Perencanaan pemanfaatan

dan peningkatan usaha

kawasan hutan

Terlaksananya pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu - Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-

HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged Over Area/LOA)

seluas 2,5 juta ha.

(Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA)

seluas 2,5 juta ha)

2010 - 2014 12 Propinsi: Jambi,

Sumbar, Kalteng,

Kalbar, Kalsel, Kaltim,

Sulbar, Sulteng, Sultra,

Sulut, Gorontalo, dan

Papua

Tercapainya peningkatan produksi hasil hutan bukan

kayu/jasa lingkungan.

(Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar

5%).

2010 - 2014 Seluruh Provinsi

3. Pengembangan

pemanfaatan jasa

lingkungan

Terlaksananya demonstration activity Reducing Emision from

Deforestation and degradation (REDD) di kawasan konservasi

(hutan gambut) sebanyak 2 kegiatan

(Pelaksanaan demontration activity REDD di 2 kawasan

konservasi (hutan gambut))

2010 - 2014 2 Provinsi: Jambi dan

Kalimantan Tengah

No. Rencana Aksi (Dalam Renstra disebut kegiatan)

Kegiatan/Sasaran (Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)

Periode Lokasi

4. Pengukuhan Kawasan Hutan Terlaksananya penataan batas kawasan hutan (batas

luar dan batas fungsi kawasan hutan) sepanjang 25.000

km.

Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000

km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan.

2010 - 2014 Seluruh Provinsi

5. Penyelenggaraan rehabilitasi

hutan dan lahan, dan

reklamasi hutan di DAS

prioritas

Terlaksananya rehabilitasi hutan paa DAS prioritas

seluas 500.000 ha.

(Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS

prioritas seluas 500.000 ha).

2010 -2014 Seluruh Provinsi

Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis di DAS prioritas

seluas 1.954.000 ha.

(Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS

prioritas seluas 1.954.000 ha.)

2010 -2014 Seluruh propinsi

kecuali DKI Jakarta

Pembuatan hutan kota seluas 6.000 ha.

(Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 ha).

2010 -2014 Seluruh propinsi

kecuali DKI Jakarta

Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai seluas 40.000

ha.

(Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrov,

pantai, gambut dan rawa seluas 40.000 ha).

2010 -2014 Seluruh propinsi

kecuali DKI Jakarta

No. Rencana Aksi (Dalam Renstra disebut kegiatan)

Kegiatan/Sasaran (Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)

Periode Lokasi

6. Pengembangan

perhutanan sosial

Terfasilitasinya penetapan areal kerja pengelolaan

hutan kemasyarakatan (HKm/Hutan Desa (HD)

seluas 2.500.000 ha.

(Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas

2 juta ha). (Terjaminnya hutan desa seluas 500.000

ha)

2010 - 2014 25 propinsi: NAD, Sumut,

Sumbar, Riau, Kepri, Jambi,

Lampung, DIY, NTB, NTT, Kalbar,

Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut,

Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel,

Sultra, Maluku, dan Malut.

Terfasilitasinya pembentukan kemitraan usaha

dalam hutan rakyat seluas 250.000 ha.

(Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan

baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha).

11 propinsi: Riau, Sumsel,

Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim,

Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan

Kaltim.

7. Pengendalian kebakaran Tercapainya penurunan jumlah hotspot di Pulau

Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi

sebesar 20% setiap tahun dari rerata 2005 - 2009,

dengan tingkat keberhasilan 67,20%.

(Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau

Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20%

setiap tahun dari rerata 2005 – 2009).

2010 -2014 11 propinsi: Sumut, Riau, Kepri,

Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng,

Kalsel, Kaltim, Sulsel, dan Sulbar.

No. Rencana Aksi (Dalam Renstra disebut kegiatan)

Kegiatan/Sasaran (Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)

Periode Lokasi

8. Penyidikan dan

pengamanan hutan

Terselesaikannya penanganan kasus baru tindak

pidana kehutanan(illegal logging,penambangan

illegal dan kebakaran) minimal sebanyak 75%.

(Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan

(illegal logging, perambahan, perdagangan TSL

illegal, penambangan illegal, dan kebakaran)

penanganannya terselesaikan minimal 75%).

2010 -2014 11 propinsi: Sumut, Riau, Kepri,

Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng,

Kalsel, Sulsel, dan Sulbar.

9. Pengembangan kawasan

konservasi, ekosistem

esensial dan pembinaan

hutan lindung.

Meningkatkan pengelolaan ekosistem esensial

sebagai penyangga kehidupan sebesar 10%.

(Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial

sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%).

2010 -2014 17 propinsi : NAD, Sumut, Jambi,

Babel, Riau, Sulteng, Kepulauan

Seribu, Jabar, Jateng, Jatim, Bali,

NTB, Kalbar, Kalteng, Gorontalo,

dan Papua Barat.

Terlaksananya penanganan perambahan kawasan

hutan konservasi dan hutan lindung pada 12

propinsi prioritas.

(Terjaminnya penanganan perambahan kawasan

hutan pada 12 propinsi prioritas (Sumut, Riau,

Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng,

Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)).

2010 -2014 12 propinsi: Sumut, Riau, Jambi,

Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim,

Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan

Sulteng.

No. Rencana Aksi (Dalam Renstra disebut kegiatan)

Kegiatan/Sasaran (Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)

Periode Lokasi

10. Peningkatan usaha hutan

tanaman

Terlaksananya pencadangan areal hutan

tanaman industri dan hutan tanaman rakyat

(HTI/HTR) seluas 3 juta ha.

(Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha

usaha pemanfaatanhutan tanaman (HTI/HTR)

seluas 3 juta ha).

2010 -2014 26 propinsi: NAD, Sumut,

Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,

Bengkulu, Lampung, Babel, DIY,

NTB, NTT, Kalbar, Kalteng,

Kalsel, Kaltim, Sulut, Sultra,

Sulteng, Sulsel, Sulbar,

Gorontalo, Maluku, Malut,

Papua, dan Papua Barat.

Indikator kegiatan pendukung

No. Rencana Aksi (Dalam Renstra disebut kegiatan)

Kegiatan/Sasaran (Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)

1. Pengendalian Penggunaan Kawasan Izin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% tepat waktu

Izin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu

Tercapainya target wajib bayar tertib membayar Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan

Kawasan Hutan Minimal 80% per tahun

Wajib bayar tertib membayar Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan

Minimal 80% per tahun

Tersedianya data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi

Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi

Tersedianya peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan

Peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan 3 judul

2. Inventarisasi dan Pemantauan

Sumber Daya Hutan (SDH)

Tersedianya data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional

Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul

Tersedianya data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional, untuk

perhitungan karbon hutan per tahun (5 kali pembaharuan)

Tersedianya data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 kali

Tersedianya basis data spasial SDH yang terintegrasi sebanyak 3 kali pembaharuan

Basis data spasial sumber daya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update

3. Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan Iklim Kehutanan

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang kebijakan perubahan iklim kehutanan

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan

kehutanan sebanyak 7 judul tsb diatas

Capaian hingga 2012 dan perkiraan 2013

No. Sasaran Capaian

2010-2012 Perkiraan

2013

Ke

gia

tta

n I

nti

Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan)) 60 unit 30

Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada LOA seluas 2,5 juta ha 858.586 ha 650.000 ha

Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5% 6,32% 1%

Pelaksanaan demontration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut)) 4 KK 2 KK

Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan.

25.147 km 19.000 km

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha 302.466 ha 100.100 ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha 799.239 ha 634.989 ha

Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 ha 3.602 ha 1.036 ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrov, pantai, gambut dan rawa seluas 40.000 ha 19.270 ha 12.260 ha

Terjaminnya HKm seluas 2 juta ha dan HD seluas 500.000 ha 1.538.199,34 ha 500.175 ha

Terjaminnya HR kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha 158.512 ha 44.750 ha

Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005 - 2009.

45,11% 59,2%

Capaian hingga 2012 dan perkiraan 2013

No. Sasaran Capaian

2010-2012 Perkiraan

2013

Ke

gia

tan

In

ti

Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL

illegal, penambangan illegal, dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal 75% 59,24% 60%

Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10% 6% (10 lokasi)

8% (kumulatif menjadi 17 lokasi)

Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 propinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)

4 provinsi Kumulatif menjadi 6 provinsi

Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha usaha pemanfaatanhutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

1.967.012 ha 750.000 ha

Ke

gia

tan

Pe

nd

uk

un

g

Izin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu 100% 100%

Wajib bayar tertib membayar Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Minimal 80% per tahun

90% 80%

Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi

Peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan 3 judul 2 judul 1 judul

Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul 3 judul 1 judul

Tersedianya data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 kali 3 judul 1 judul

Basis data spasial sumber daya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update 3 kali up date 1 kali up date

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul tsb diatas

31,66% 60%

Sectors

Emission Reduction Plan (Giga ton CO2e)

Total Percentage

26% Percentage

+15%

Percentage (Total 41%)

Forestry and Peatland 0,672 87,6% 0,367 87,0% 1,039 87,4%

Waste 0,048 6,3% 0,030 7,1% 0,078 6,6%

Agriculture 0,008 1,0% 0,003 0,7% 0,011 0,9%

Industry 0,001 0,1% 0,004 0,9% 0,005 0,4%

Energy and Transportation 0,038 5,0% 0,018 4,3% 0,056 4,7%

Total 0,767 100,0% 0,422 100,0% 1,189 100,0%

PERPRES No. 61 Tahun 2011 Tentang

Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca

1,87

3,51

1,08 1,17

0,83

0,45

1,37

2,83

0,78 0,76 0,61

0,33 0,5

0,68

0,3 0,41

0,22 0,12

,00

,500

1,00

1,500

2,00

2,500

3,00

3,500

4,00

0 1 2 3 4 5 6 7

Indonesia Kawasan Hutan Non Kawasan

LAJU DEFORESTASI

1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011

juta ha/ tahun 1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011

Indonesia 1,87 3,51 1,08 1,17 0,83 0,45

Kawasan Hutan 1,37 2,83 0,78 0,76 0,61 0,33

Non Kawasan 0,5 0,68 0,3 0,41 0,22 0,12

1,125000

,832000

,450000

,0000

,20000

,40000

,60000

,80000

1,0000

1,20000

juta ha/th

Asumsi/ baseline deforestasi Deforestasi 2006-2009 Deforestasi 2009-2011

293 ribu ha/thn

675 ribu ha/thn

≈ 212 juta t CO2e

≈ 489 juta t CO2e

• Penurunan deforestasi rata-rata periode tahun 2000 – 2006 ke periode 2009–2011 sebesar 0,675 juta ha/tahun,

• Jika 1 ha ≈ 197 m3 ≈ 725 ton CO2e maka:

• Penurunan emisinya sebesar 0,489 Giga ton CO2e = 489 juta ton CO2e

Kehutanan and Lahan Gambut 0,672 87,6 0,489 72,7% Limbah 0,048 6,3

Pertanian 0,008 1,0

Industri 0,001 0,1

Energi and Transportasi 0,038 5,0

Total 0,767 100,0 0,489 63,8%

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Penurunan 0,489 G ton CO2e = 489 juta ton CO2e setara dengan

72,7 % dari Target Penurunan sektor Kehutanan dan Lahan Gambut atau

63,8 % dari Target penurunan Emisi nasional upaya sendiri (26% emisi GRK)

Kehutanan and Lahan Gambut 0,672 87,6 0,514 76,4% Limbah 0,048 6,3

Pertanian 0,008 1,0

Industri 0,001 0,1

Energi and Transportasi 0,038 5,0

Total 0,767 100,0 0,514 66,6%

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

• Penurunan 0,489 G ton CO2e = 489 juta ton CO2e setara dengan • 72,7 % dari Target Penurunan sektor Kehutanan dan Lahan Gambut

atau • 63,8 % dari Target penurunan Emisi nasional upaya sendiri (26% emisi

GRK)

Dengan memasukkan OBIT tahun penanaman: 2010 sebanyak 1,79 milyar pohon setara 16 juta ton CO2e 2011 sebanyak 1,52 milyar pohon setara 9 juta ton CO2e Total sejumlah 25 juta ton CO2e setara dengan 3,7% dari Target Penurunan sektor Kehutanan dan Lahan Gambut atau 3,3% Target penurunan Emisi nasional upaya sendiri (26% emisi GRK)

Upaya Kegiatan Mitigasi PI 1. Penurunan emisi dari Deforestrasi :

2. Penurunan emisi dari Degradasi hutan :

3. Peningkatan Peran Konservasi stok karbon di hutan :

4. Penurunan emisi dari Kelestarian Pengelolaan Hutan :

5. Peningkatan Stok Karbon Hutan :

• pemberantasan illegal logging dan penegakan hukum, • pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan perambahan hutan, • pengaturan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, • mengurangi konversi hutan dan penghentian perizinan baru di hutan gambut.

• penerapan RIL (Reduced Impact Logging), • pengaturan dan penurunan jatah tebang, • Pengendalian konversi hutan alam dan rehabilitasi hutan gambut.

• pencegahan dan penanggulangan kebakaran, • restorasi kawasan konservasi, • Penetapan areal lindung lokal pada HPH dan HTI.

• Penerapan multisistem silvikultur intensif (SILIN), • TPTI, RIL, • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), • Penerapan sertifikasi legalitas kayu (SVLK/sistem verifikasi lgalitas kayu).

• Penananam di lahan kosong, • Rehabilitasi lahan dan pembangunan hutan, • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), • HKm dan Hutan Desa, RHL DAS, HTI dan HTR, HPH Restorasi, HR Kemitraan.

INTERVENSI ANGGARAN APBN KEMENHUT

Tahun Anggaran Kemenhut

Pembiayaan Kegiatan

RAN GRK *)

%

2010 3.348,44 2.976,89 88,9 %

2011 5.869,81 4.318,42 73,6 %

2012 5.687,81 4.316,41 75,9 %

2013 6.717,50 5.184,76 77,2 %

Total 21.623,56 16.796,48 77,6 %

Dalam Rp. Milyar

*) Kegiatan inti dan kegiatan pendukung

Terima kasih

Loricus stigmatus di TN. Bantmurung Bulusaraung