Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di ...etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77104/potongan/S2-2014-357592-chapter1.pdf · Pengertian Informasi publik menurut

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP) disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua

tahun setelah diundangkan, tepatnya mulai 30 April 2010. UU KIP ini

mengatur tentang hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, hak

dan kewajiban badan publik, serta kategori informasi publik yang bisa dibuka

dan tidak bisa dibuka ke masyarakat.

Pengertian Informasi publik menurut UU KIP adalah informasi yang

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan

publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Adapun badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,

dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten PesawaranIHSAN TAUFIQUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,

dan/atau luar negeri.

UU KIP menjabarkan 4 kategori informasi yaitu informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan

secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi

yang dikecualikan. Setiap badan publik harus melakukan pemilahan informasi

yang dimiliki sesuai dengan kategorisasi tersebut serta berkewajiban untuk

menyampaikan atau tidak menyampaikannya kepada publik sesuai dengan

ketentuan UU KIP.

Keberadaan UU KIP ini membawa paradigma baru dalam hal

keterbukaan informasi pada badan publik pemerintah. Jika sebelum hadirnya

UU KIP ini informasi pada badan publik pemerintah lebih banyak sisi

tertutupnya, maka UU KIP ini membuka ruang keterbukaan lebih besar dan

menyisakan sedikit saja informasi yang tidak bisa dibuka ke masyarakat.

Dengan adanya undang-undang ini, pegawai pemerintah tidak bisa lagi

menolak permintaan masyarakat atas sebuah informasi dengan alasan rahasia

negara sepanjang undang-undang membolehkannya.

Perbedaan status informasi pada badan publik pemerintah sebelum dan

sesudah Undang-Undang KIP lahir bisa digambarkan sebagai berikut:


3

Gambar 1.1: Status informasi sebelum dan sesudah UU KIP

Gambar diatas menjelaskan bahwa sebelum UU KIP disahkan, semua

informasi di badan publik termasuk badan publik pemerintah bersifat tertutup,

kecuali yang bisa dibuka. Kaidah dasarnya adalah semua informasi ditutup

kecuali yang bisa dibuka. Dalam prakteknya, ketika ada permohonan

informasi dari masyarakat, aparat pemerintah biasanya mengatakan bahwa

informasi yang dimiliki badan publik pemerintah adalah dokumen negara

yang tidak bisa dibuka bebas kepada masyarakat.

Setelah UU KIP disahkan, maka kaidah dasarnya berubah. Seluruh

informasi yang dimiliki badan publik pemerintah sifatnya terbuka, kecuali

yang ditutup menurut UU tersebut. Dengan demikian, akses masyarakat

terhadap informasi di lembaga pemerintahan menjadi lebih maksimal.

Sedaangkan informasi yang dikecualikan untuk dibuka jumlahnya sedikit,

bersifat terbatas dan ketat.

UU KIP menuntut setiap badan publik untuk memberikan pelayanan

informasi kepada masyarakat. Tugas pelayanan tersebut dilakukan oleh

Tertutup

Terbuka

Sebelum ada UU KIP

Terbuka

Tertutup

Sesudah ada UU KIP


4

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang juga wajib

dibentuk di setiap badan publik. PPID bertanggungjawab dalam pelaksanaan

tugas penyediaan dan pelayanan informasi di badan publik. PPID

bertanggungjawab terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan pelayanan informasi di badan publik. PPID merupakan implementor UU

KIP yang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010, harus

terbentuk paling lambat 23 agustus 2011.

Di Kabupaten Pesawaran, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tahun 2013,

disebutkan bahwa pelaksanaan UU KIP masih jalan di tempat. Menurut Ketua

Komisi Informasi Lampung Juniardi, Pemerintah Kabupaten Pesawaran

belum menunjukkan rencana kegiatan, laporan keuangan, dan berbagai hal

yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik.1

Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Lampung

terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di kabupaten/kota se-Provinsi

Lampung tahun 2013 selengkapnya sebagai berikut:

1 http://www.antaranews.com/berita/392624/keterbukaan-informasi-di-kabupaten-pesawaran-

lampung-statis


5

Tabel 1.1 Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi

Lampung Tahun 2013

No Badan Publik Website Visitasi PPID Skor Akhir

1 Kota Bandar

Lampung 30% 20% 24% 74%

2 Kab. Lampung

Selatan 25% 14% 24% 63%

3 Kota Metro 22,5% 14% 24% 60,5%

4 Kab. Tulang

Bawang 28,7% 12% 18% 58,7%

5 Kab. Pesawaran 25% 14% 18% 57%

6 Kab. Pringsewu 20% 12% 12% 44%

7 Kab. Lampung

Timur 21,2% 10% 6% 37,2%

8 Kab. Lampung

Tengah 15% 10% 0 35%

9 Kab. Lampung

Barat 18,7% 10% 6% 34,7%

10 Kab. Way Kanan 17,5% 10% 6% 33,5%

11 Kab. Lampung

Utara 15% 10% 6% 31%

12 Kab. Mesuji 11,2% 10% 6% 27,2%

13 Kab. Tanggamus 7,5% 10% 6% 23,5%

14 Kab. Tulang

Bawang Barat 7,5% 10% 6% 23,5%

15 Kab. Pesisir Barat 0 10% 0 10%

Sumber: : http://bandarlampungkota.go.id/?p=4234


6

Meskipun hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi

Lampung menempatkan Kabupaten Pesawaran pada urutan ke-5, tetapi nilai

agregat yang diraih hanya 57% dari nilai maksimal 100%. Hal ini

mengindikasikan pelaksanaan UU KIP di Kabupaten Pesawaran masih belum

memenuhi apa yang diamanatkan UU tersebut. Makna angka 57% ini akan

menarik apabila didukung data deskriptif tentang pelaksanaan UU KIP di

Kabupaten Pesawaran.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang

implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik di Kabupaten Pesawaran.

1.2 Rumusan Permasalahan

Bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesawaran?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-

Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di



7

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah

Kabupaten Pesawaran terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di


1.5 Penelitian Terkait

Penelitian dan penilaian atas implementasi Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik sudah cukup banyak dilakukan. Salahsatu

penelitian tersebut dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Yayasan TIFA pada tahun

2012. Mereka melakukan kajian pelaksanaan keterbukaan informasi publik di

beberapa daerah yaitu Jawa Timur, Papua Barat, Aceh, dan DKI Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi capaian keterbukaan informasi

baik dari sisi pengembangan kelembagaan seperti pembentukan PPID dan

Komisi Informasi maupun dari sisi substantif yakni penyediaan informasi

bagi masyarakat.

Secara umum, faktor penyebab adanya variasi capaian tersebut adalah

rendahnya pengetahuan, kapasitas dan kemauan aparatur pemerintahan di

daerah dalam memahami dan melaksanakan ketentuan yang digariskan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.2 Selain itu, isu keterbukaan

2 Pratikno, dkk. 2012. Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Pemerintahan Lokal

Pasca UU nomor 14 tahun 2008.


8

informasi publik di daerah tidak menjadi perhatian utama karena tertutupi

oleh isu lain.

Penelitian lain yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik adalah penelitian yang dilakukan Feri Ferdaus

(2014). Ia melakukan penelitian tentang implementasi UU KIP di Provinsi

Lampung tahun 2010-2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

implementasi UU KIP di Provinsi Lampung secara umum baru menyentuh

aspek formal yang ditandai dengan terbentuknya struktur pendukung berupa

PPID dan Komisi Informasi Daerah. Implementasi belum sampai pada level

perubahan atau paradigma dalam birokrasi yang lebih berorientasi keluar dan

lebih bersifat terbuka dalam melayani masyarakat.3

Penelitian lainnya dilakukan oleh Diah Fatma Sjoraida dan Novie

Indrawati Sagita. Keduanya melakukan penelitian tentang implementasi

kebijakan keterbukaan informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil

dari penelitian tersebut terdapat beberapa faktor yang yang mempengaruhi

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat tidak

berjalan efektif, yaitu: (1) struktur organisasi dan kewenangan pelaksana

yang tidak memadai; (2) anggaran khusus urusan pelayanan informasi publik

yang tidak mendukung; (3) Budaya kerja dan mentalitas SDM dalam

pelaksanaan pelayanan informasi kepada publik.

3 Lihat Tesis Feri Ferdaus, 2014, halaman 81


9

Soal budaya kerja dan mentalitas aparat, meskipun sudah beberapa kali

diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pembuatan daftar

informasi publik dan teknik pelayanan informasi, namun aparat belum

mampu melaksanakannya. Aparat pelaksana juga kurang update

menginformasikan kegiatan-kegiatan di website jabarprov.go.id serta

lambannya merespon tuntutan permohonan informasi publik dari masyarakat

kepada PPID. Hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa setiap sosialisasi

dan bimtek hanya diperuntukkan bagi aparat daerah (kabupaten/kota) bukan

aparat Provinsi. PPID di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) hanya

ditangani oleh sekretaris tanpa didukung oleh organ penunjang. Urusan PPID

sampai saat ini masih berupa fungsi sampingan bukan fungsi utama dari

OPD, sehingga aparat menjadi malas mengerjakan karena pelaksanaan urusan

PPID tidak masuk ke dalam perhitungan kinerja. Padahal urusan PPID

tersebut sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sesungguhnya

membutuhkan perhatian dan konsentrasi khusus.4

Dibandingkan dengan daerah-daerah yang diteliti diatas, Kabupaten

Pesawaran tergolong daerah yang usianya lebih muda. Kabupaten Pesawaran

merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk pada tahun 2007, satu tahun

sebelum UU KIP disahkan. Sampai dengan tahun 2010, Kabupaten

Pesawaran dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah. Setelah dilaksanakan

pemilihan kepala daerah pada tahun 2010, Kabupaten Pesawaran barulah

4 Diah Fatma Sjoraida dan Novie Indrawati Sagita. Tanpa tahun. Diunduh dari

https://www.conftool.com/.../Sjoraida-IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_...


10

resmi memiliki kepala daerah definitif. Dalam konteks sebagai daerah

otonomi baru inilah penelitian atas implementasi UU KIP di Kabupaten

Pesawaran menarik dilaksanakan.


Documents

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di ...etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77104/potongan/S2-2014-357592-chapter1.pdf · Pengertian Informasi publik menurut