IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Presented by Ir. H.M. ILHAM, MM. Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi DISHUBKOMINFO PROV. NTB

KERANGKA HUKUM KIP DI INDONESIA

UU Kerahasiaan NegaraUU Pelayanan Publik

UU KearsipanUU KIP merupakan jalan tengah (the third way) dan moderat dalam memberikan perlindungan

terhadap negara, warga, dan civil society.

SISTEMATIKA UU No. 14 Tahun 2008

BAB I KETENTUAN UMUM.BAB II ASAS DAN TUJUAN.BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI

PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK.BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN.BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.BAB VI MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI.BAB VII KOMISI INFORMASI.BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI

INFORMASI.BAB IX HUKUM ACARA KOMISI.BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI.BAB XI KETENTUAN PIDANA.BAB XII KETENTUAN LAIN – LAIN.BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN.BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

BADAN PUBLIKBadan Publik adalah Lembaga eksekutif ,legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

INFORMASIInformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan Pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

INFORMASI PUBLIKInformasi Publik Adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

HAK PEMOHON INFORMASI(Pasal 4)

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI(Pasal 5)

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2.Setiap orang berhak :a.Melihat dan mengetahui Informasi Publik;b.Menghadiri pertemuan publik yang terbuka

untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d.Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

4.Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

HAK BADAN PUBLIK(Pasal 6)

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK(Pasal 7)

1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik;

2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

3. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

1.Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah :a. Informasi yang dapat membahayakan negara;b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik dalam Penyediaan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik yang terbuka dan

yang di kecualikan

Daftar Informasi

PublikPPID SOP

PPID di Badan Publik

Legalitas/ SK

Status /Posisi

Apa dan

Siapa Tugas

dan Peran

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 14 th 2008

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

SIAPA?

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana

dimaksud pada Peraturan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Perki No. 1 th 2010

Perki No. 1 th 2013

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam

pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah.

PP No. 61 th

2010

Permendagri

No. 35 th 2010

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang

bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang

diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Perki No. 1 th 2010

Perki No. 1 th 2013

HumasDinas

Infokom

Pasal 21 ayat (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :

1.Mengkoordinasikan dan mengkonsoladasikan pengumpulan bahan informasi dan dikumentasi dari PPID Pembantu.

2.Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi

3.Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku

4.Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana

5.Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik

6.Pengujian Konsekuensi

7. Pengklasifikasian Informasi dan / a\tau pengubahannya

8.Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses, dan

9.Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

Permendagri No. 35 Tahun 2010 Ps. 7, ayat (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID

PP No. 61 Tahun 2010 Ps. 12, ayat (1) Pejabat yg dpt ditunjuk sbg PPID di lingkungan Badan Publik Negara yg

berada di Pusat dan Daerah merupakan pejabat yg membidangi informasi publik

UUNO. 14 TAHUN 2008 Ps. 13, ayat (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sedehana

setiap Badan Publik; a. Menunjuk PPID

Aplikasi P P I D

DIP

Pendanaan

Laporan Pelayanan Informasi

S O P

Struktur PPID

Bagan Alur Panduan PPID bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kelengkapan PPID

Ruang Pelayanan Informasi

• Pengumpulan informasi dari SKPD - SKPD• Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk

softcopy• Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk

hardcopy• Pelayanan informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala• Pelayanan informasi yang tersedia setiap saat• Pelayanan informasi yang wajib diumumkan secara serta

merta• Pengecualian informasi melalui uji konsekuensi• Penanganan keberatan dan sengketa informasi di Komisi

Informasi

MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PUBLIK

INFORMASI PUBLIK

PPID

PEMOHON INFORMASI

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI

Jenis Informasi menurut UU KIP berdasarkan status dan prosedur penyampaian

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb:a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).

i. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang.

INFORMASI BERKALAInformasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara

berkala

Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;

Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

Mencakup: informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil,

kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);

informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik; informasi ttg laporan keuangan; informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

• Informasi yang WAJIB DIUMUMKAN secara berkala (6 bulan sekali)1. PROFIL BADAN PUBLIK• Alamat dan Kedudukan• Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi• Struktur organisasi dan riwayat singkat

pejabat eselon• Gambaran satker pada masing-masing BP• LHKPN (ringkasan)2. KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK• Nama program dan penanggung jawab

(DIPA/RKA-KL)• Jadwal kegiatan dan capaian bulanan• Siklus perencanaan dan penganggaran,

termasuk konsultasi publik atas draft regulasi• Informasi pelayanan khusus tentang hak

masyarakat• Informasi penerimaan pegawai

3. LAPORAN KEUANGAN• Rencana dan realisasi anggaran• Neraca• Daftar aset Badan Publik4. INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM

PERUNDANG-UNDANGAN• Layanan pengadaan barang dan jasa• Layanan pengaduan masyarakat5. REGULASI • Regulasi terkait fungsi dan tugas Badan Publik• Peraturan internal yang dikeluarkan Badan

Publik• SOP pelayanan informasi• PPID• Daftar Informasi Publik

Informasi LAPORAN KEUANGAN WAJIB DIMUMUKAN berkalaPasal 9 UU KIP, Juncto PerKI 1/2010 SLIP

C INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN

1 Informasi Rencana dan laporan realisasi anggaran

2 Informasi Neraca

3Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan

4Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara)

INFORMASI SERTA MERTAInformasi Yang harus diumumkan secara serta merta

Wajib diumumkan tanpa penundaan;Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.

INFORMASI SETIAP SAATInformasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;

Wajib dan rutin disediakan badan publik; Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :

• Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik;• Keputusan badan publik dan pertimbangannya;• Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya;• Rencana proyek dan anggaran tahunannya;• Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;• Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;• Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;• Laporan layanan akses informasi;• Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik

berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

No

Ringkasan Isi Informasi

Pejabat/Unit/Satker yg

Menguasai

Penanggungjawab

Pembuatan/Penerbitan Informasi

Waktu & Tempat

Pembuatan Informasi

Format Informasi yang Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Cara memberikan layanan informasi publik a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik;b) Buat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;c) Berikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala), dan

memberikan layanan informasi atas dasar permintaan (layanan pasif)

… LANJUTAN

PENGECUALIAN

Informasi yang dimohon:………………………… ………………………… …………………………

Alasan penolakan (konsekuensi)o Pasal 17 (a-i) UU KIP

………………………..………………………..

o Undang-undang lain (j)………………………..………………………..

PENGECUALIAN

Informasi yang dimohon:………………………… ………………………… …………………………

Alasan penolakan (konsekuensi)o Pasal 17 (a-i) UU KIP

………………………..………………………..

o Undang-undang lain (j)………………………..………………………..Konsekuensi apa

yang akan ditimbulkan?

Informasi dikecualikan?

Y

PERTIMBANGAN

Masyarakat tetap dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;

Masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;

Pihak yang berwenang tetap dapat bertindak secara adil terhadap masyarakat;

Masyarakat tetap tidak akan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tetap dapat diketahui oleh publik Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga.

MengkajiPertimbangan

TATA CARA PENGECUALIAN

Dokumen IP

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pemberi-tahuan Tertulis

• Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010

Pengisian Buku Registrasi

Menginginkan Salinan

Melihat Dokumen

Permohonan• Diisi pemohon• Diisi petugas

Tertulis TidakTertulis

Melalui Pengumuman

Melalui Permohonan

Layanan Informasi

Publik

• 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis

• 7 hari kerja untuk perpanjangan

NomorRegistrasi

• Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010

FormPermohonan

• Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010

Pemberitahuan Tertulis :

1. Informasi Publik dibawah penguasaannya atau tidak2. Memberitahukan BP mana yang menguasai informasi publik tersebut3. Menerima atau menolak Informasi Publik dan alasannya4. Bentuk Informasi Publik apa yang tersedia5. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik6. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik tersebut7. Penjelasan atas atas penghitaman/ pengaburan informasi yang

dimohon ( jika ada)8. Penjelasan jika informasi tidak dapat diberikan

Pengajuan keberatan internal

Pengajuan Permohonan

Puas?

Pengajuan Keberatan ke

Atasan

Puas?

Selesai (10 + 7) hari kerja

14 hari kerja

• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID

• Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja

• Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan

• Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi

Pengajuan Keberatan ke

Komisi Informasi

T

T

Y

SelesaiY

30 hari kerja

ASAS PENGECUALIAN DI BADAN PUBLIK: KONSEKUENSI BAHAYA

Asas Pengecualian dalam UU KIP Pasal 2 UU KIP:

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

DA

SA

R H

UK

UM

Jenis Pengecualian Dalam UU KIPPasal 6 UU KIP:

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan

usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan.

• Pengecualian Substansial

• Pengecualian Prosedural

• Kerasahisaan Mendasar: Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi

KERAHASIAAN NEGARA

KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT

KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI

Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g, h

a.Penegakan Hukumc.Pertahanan dan Keamanand. Kekayaan alam

Indonesiae.Ketahanan ekonomi nasionalf. Hubungan internasionali. Surat-surat badan publik yang

sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.

b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual

g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang

h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

Pasal 18 ayat (2):

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan jabatan publik

Kelompok Informasi Dikecualikan

Pasal 19 UU KIPPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Siapa Yang Menetapkan?

----------Penjelasan Pasal 2 ayat (4)Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang Undang ini apabila suatu Informasi dibuka.

MENGUJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKANInformasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17 UU KIP),karena memiliki konsekuensi sbb:a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).

i. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang.

Instrumen PENGECUALIAN

① Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar Hukum Pengecualian informasi (substansial maupun prosedural).

② Mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melalui pengecualian atas informasi.

③ Memeriksa relevansi pengecualian terhadap permohonan informasi.

T a h a p a nProseduralSubstansial

Absolute Qualified

1

2

?• Kerahasiaan ganda?• Kerahasiaan

derivatif?

Tutup

?

3

Buka

Tutup

Y

T

Y

T

Tujuan Yuridis

Relevansi Tujuan

Pengujian Atas Konsekuensi

KOMISI INFORMASI• Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang

berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi.

• Ajudikasi nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi diluar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

• Tugas KI Provinsimenerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi.

• Kewenangan KI Provinsikewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

TERIMA KASIH