Indepth Report

Wajah Bopeng RUU Konvergensi Telematika

oleh :

Firdaus Cahyadi

Divisi Knowledge Management (KM)

Yayasan Satudunia

Kemajuan Teknologi Telematika

Hari masih pagi. Namun karyawan dan karyawati dari kota Bogor sudah duduk manis di KRL

Ekpress Pakuan jurusan Bogor-Jakarta. Diantara mereka ada yang mengobrol santai dengan

sesama penumpang. Namun banyak pula yang sedang memainkan handphone di tangannya.

Apa yang mereka kerjakan dengan handphone miliknya? Ada yang sedang asyik mengirim

dan menerima sms (short massege), namun ada pula yang lagi browsing di internet, ada pula

yang sedang update status di facebook atau berkicau di twitter. Pendek kata, dengan

handphone semua bisa kerjakan.

Gejala seperti tersebut di atas bukan hanya monopoli masyarakat kelas menengah-bawah.

Masyarakat kelas menengah-atas pun juga mengalaminya. Bulan April 2011 misalnya,

seorang anggota DPR bahkan kepergok kamera wartawan sedang membuka konten

pornografi dari komputer tabletnya. Menurut anggota DPR itu, ia tak sengaja membuka link

dari email yang dikirimkan kepadanya.

Fenomena di atas menunjukan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

begitu pesat terjadi. Bahkan kemajuan itu sudah mengarah ke konvergensi teknologi. Orang

sering menyebutnya sebagai konvergensi telematika (telekomunikasi dan informatika).

Kemajuan pesat telematika yang cenderung konvergen itu tentunya memerlukan sebuah

payung hukum baru. Pemerintah pun rupanya menyadari kebutuhan itu. Kini pemerintah

sedang mempersiapkan Rancangan Undang Undang Konvergensi Telematika.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pandangan masyarakat terkait RUU

Konvergensi Telematika itu? Sudahkah prosesnya partisipatif? Dan apa saja masalah-

masalah krusial dari RUU Konvergensi Telematika itu?

Bagaimana RUU Konvergensi Telematika Menurut Pandangan Publik?

Pada akhir Maret 2011, Yayasan SatuDunia menggelar survei publik secara online yang

bertemakan, “Survei Publik Tentang RUU Konvergensi Telematika”. Survei tersebut bertujuan

untuk melihat bagaimana pandangan publik, dalam hal ini pengguna internet, terhadap RUU

Konvergensi Telematika.

Beberapa responden yang telah mengisi survei online tersebut selain individu juga mereka

yang tergabung dalam organisasi seperti, Perkumpulan Pikul, Just Associates, YLKMP NTB,

Persatuan Tarbiyah Islamiyah, APJII, DEKOPIN, Universitas Muhammadiyah Malang,

Yayasan Langit Tujuh, Forum Warga Kota Jakarta, IDWiBB, YAKOMA - PGI (Pelayanan

Komunikasi Masyarakat Persekutuan gereja-gereja di Indonesia), P3SD Padang, KPAID

Kalimantan Barat, ASPIKOM, Blogger Bengawan, Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (Jaringan

KuALA) dan beberapa organisasi lain.

Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir sarjana (54%), disusul pasca sarjana/S2

(23%), SMA (8%), doktoral/S3 (6%), Diploma (4%) dan lainnya (4%). Mayoritas responden

menggunakan internet dalam sehari lebih dari 5 jam (63%).

SD SMP SMA Diploma S1 (Sarjana) S2 (Master)S3 (Doktoral) Other

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

4%15%

19%63%

Berapa jam dalam sehari, anda menggunakan internet?

Kurang dari 1 jam1 - 3 jam3 - 5 jamlebih dari 5 jam

Mayoritas responden juga mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang membahas RUU

Konvergensi Telematika (69%). Sementara yang belum atau tidak mengetahui sebanyak

29%. Dan hanya 2% yang tidak peduli pembahasan RUU Konvergensi Telematika. Mayoritas

responden mengetahui tentang RUU Konvergensi Telematika melalui media online (71%).

69%

29%

2%

Apakah anda tahu bahwa saat ini pemerintah sedang membahas RUU Konvergensi Telematika?

MengetahuiBelum atau tidak menge-tahuiTidak peduli

Surat kabar

Majalah

Televisi

Radio

Internet (website, milis, dsb)

Diberitahu kawan

Other

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Jika jawaban pertanyaan di atas mengetahui, darimana anda mengetahuinya?

Mayoritas responden mengatakan bahwa kebijakan telematika adalah sesuatu yang penting

bagi masyarakat (90%). Meskipun begitu ketika ditanya apakah mereka juga mengikuti

perkembangan RUU Konvergensi Telematika? Sebanyak 56% responden menyatakan tidak

mengikuti. Sementara yang mengikuti perkembangan kebijakan telematika ada 44%

responden.

90%

10%

Menurut anda apakah kebijakan telematika itu penting bagi masyarakat?

YaTidak

44%

56%

Apakah anda mengikuti perkembangan RUU Konvergensi Telematika?

YaTidak

Sebanyak 69% responden juga menyatakan tidak mengetahui bagaimana berpartisipasi

dalam penyusunan RUU Konvergensi Telematika. Sementara yang mengetahui bagaimana

cara berpartisipasi hanya 31%. Artinya, meskipun ada responden yang telah mengikuti

perkembangan RUU Konvergensi Telematika tapi diantara mereka ada yang tidak

mengetahui bagaimana mereka bisa berpatisipasi dalam penyusunan RUU tersebut.

Mengetahui Tidak mengetahui

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tahukah anda bagaimana cara anda berpartisipasi untuk memberikan masukan terhadap draft RUU Konvergensi Telematika?

10%

90%

Apakah anda pernah mengikuti konsultasi publik RUU Konvergensi Telematika?

PernahTidak

Mayoritas responden pun ternyata juga belum atau tidak pernah mengikuti konsultasi publik

dari RUU Konvergensi Telematika (90%). Hanya 10% responden yang menyatakan pernah

mengikuti konsultasi publik dari RUU Konvergensi Telematika.

Mungkin karena itulah hanya sedikit responden yang menyatakan bahwa pembahasan RUU

Konvergensi Telematika ini terbuka dan partisipatif (15%). Sebanyak 44% responden menilai

bahwa pembahasan RUU Konvergensi Telematika ini agak tertutup dan kurang partisipatif.

Sementara 29% responden dengan tegas menilai bahwa pembahasan RUU Konvergensi

Telematika ini tertutup dan tidak partisipatif. Sementara hanya 13% responden yang menilai

di luar semua itu.

Bagaimana RUU Konvergensi Telematika Menurut Penggiat Informasi?

Selain menjaring pendapat publik pengguna internet secara online, Yayasan Satudunia juga

melakukan wawancara secara tatap muka atau melalui email, dengan para penggiat

informasi dan telematika. Mereka antara lain, Margi Margiono (Koalisi Maksi dan AJI), Onno

Purbo, Suwandi Ahmad (Yayasan Air Putih), Muhammad Salahuddien (ID-Sriti), Donny BU

(ICT Watch) dan Ranggoainieke Jahja (Combine Resource Institute, Yogyakarta).

15%

44%

29%

13%

Bagaimana pendapat anda mengenai penyusunan RUU Konvergensi Telematika?

Terbuka dan par-tisipatifAgak tertutup dan ku-rang partisipatifTertutup dan tidak par-tisipatifOther

Wawancara dengan para penggiat informasi dan telematika itu bertujuan untuk mengetahui

apa saja persoalan-persoalan krusial yang ada dalam RUU Konvergensi Telematika. Berikut

beberapa persoalan krusial yang ada di RUU Konvergensi Telematika:

1. RUU Konvergensi Telematika, Konvergensinya Dimana?

Hampir semua narasumber sepakat bahwa persoalan konvergensi ini justru menjadi

persoalan utama dalam RUU Konvergensi Telematika. "Harusnya Internet Protocol (IP)

menjadi dasar dari konvergensi telematika," ujar Muhammad Salahuddien dari ID-Sriti,

"Namun dalam RUU Konvergensi Telematika ini belum jelas mengatur soal itu,"

"Seharusnya dalam RUU Konvergensi Telematika, infrastruktur itu hanya satu yaitu IP," jelas

Muhammad Salahuddien, "Harusnya yang lebih banyak diatur adalah IP. Tapi yang sekarang

kan masih belum jelas, masih kabur, jadi konvergensinya dimana?"

"Yang memaksa agar semua industri telematika untuk tunduk dalam satu platform itu belum

ada," jelas Muhammad Salahuddin, "Sepertinya RUU ini hanya sekedar mengganti UU

Telekomunikasi yang lama,"

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Donny BU dari ICT Watch, Suwandi Ahmad dari

Yayasan Air Putih dan Margi Margiyonio dari Maksi. Lebih jauh pakar telematika Onno Purbo

menyatakan, di RUU konvergensi Telematika ini tidak dibahas sama sekali masalah konten

provider, penyiaran dan sebagainya. "Jadi mana konvergensinya," tulisnya melalui email

kepada SatuDunia.

2. Soal Penyelenggara Telematika di RUU Konvergensi Telematika

"Persoalan pembagian penyelenggara telematika di RUU Konvergensi ini juga menimbulkan

pertanyaan," ujar Donny BU dalam wawancaranya dengan SatuDunia, di kantor ICT Watch

Jakarta. Persoalan terkait dengan hal itu menurut Donny berasal dari Pasal 8 ayat 1 draft

RUU Konvergensi Telematika.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Telematika terdiri atas.

Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial dan Penyelenggaraan Telematika yang

bersifat non-komersial. Semua penyelenggaraan telematika menurut RUU Konvergensi

Telematika dianggap komersial, kecuali pertahanan dan keamanan nasional, kewajiban

pelayanan universal, dinas khusus dan perseorangan.

Sedangkan menurut penjelasan pasal 8 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial” adalah

penyelenggaraan telematika yang disediakan untuk publik dengan dipungut biaya guna

memperoleh keuntungan (profit oriented). Dan yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan

Telematika yang bersifat non-komersial” adalah penyelenggaraan telematika yang disediakan

untuk keperluan sendiri atau keperluan publik tanpa dipungut biaya (non-profit oriented).

Sementara Pasal 13 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa penyelenggaraan

Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri

berupa perizinan individu atau perizinan kelas.

Selain itu dalam pasal 12 juga disebutkan bahwa setiap penyelenggara telematika wajib

membayar biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil dari persentase pendapatan

kotor (gross revenue).

Sementara itu menurut RUU Konvergensi Telematika penyelenggaraan Layanan Aplikasi

Telematika adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi telematika yang terdiri dari aplikasi

pendukung kegiatan bisnis dan aplikasi penyebaran konten dan informasi.

"Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan Media Online, Situs jejaring komunitas

seperti suarakomunitas.net, penyelenggara radio streaming (IP-Based), penyedia forum

diskusi yang user generated content atau layanan darurat (emergency) seperti AirPutih/

JalinMerapi?" tanya Donny BU.

Soal penyelenggaraan telematika ini juga pernah diutaran oleh aktivis koalisi Masyarakat

Informasi (Maksi) dan juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margi Margiyono. "Jadi yang

bisa membuat aplikasi itu hanya komersial," ujar Margiyono, "Lantas, kalau NGO membuat

aplikasi bagaimana? Bukankah web termasuk juga aplikasi,"

Dalam RUU Konvergensi Telematika itu disebutkan bahwa baik penyelenggara non

komersial dan komersial harus izin ke menteri. "Jadi kalau kita bikin portal/website harus izin

ke menteri dan bayar BHP /Biaya Hak Penggunaan," lanjutnya.

RUU Konvergensi Telematika ini, lanjut Margiyono, jelas berpotensi menghambat gerakan

sosial digital atau klik activism dan juga jurnalisme warga. "Bagaimana tidak, untuk menjadi

citizen jurnalis dan aktivis sosial digital harus mendapat izin, membayar BHP dan melakukan

USO," tambahnya, "UU Pers saja menyatakan bahwa pers tidak perlu ijin, lha kok Citizen

Jurnalist harus izin”

“Begitu pula pers, kecuali penyiaran, tak bayar BHP,” tambah Margiyono “Lha kok Citizen

jurnalist harus bayar BHP?”

Dampak buruk RUU Konvergensi Telematika bagi organisasi non pemerintah mulai

dikeluhkan oleh aktivis Combine Resource Institute. "Organisasi kami menggunakan alat dan

perangkat telematika untuk pemberdayaan masyarakat (kebutuhan non komersial)," ujar

Ranggoaini Jahja, aktivis Combine Resource Institute kepada SatuDunia, "Sehingga jika

penerapan RUU ini akan membatasi ruang kami untuk melakukan kerja pemberdayaan,

sementara operator swasta memperlakukan jenis layanan kepada masyarkat secara sama

maka organisasi kami menolak RUU ini,"

3. Penguasaan Negara atas Telematika, sejauh mana?

Pasal 4 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa Telematika dikuasai oleh Negara

dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. “Nah pertanyaannya adalah sejauh mana

penguasaan negera terhadap telematika?” Ujar Donny BU dari ICT Watch, “Apakah mampu

dan mungkin, khususnya dalam hal development TI yang berskala global?”

Lebih jauh Donny BU mengatakan bahwa jika bicara konvergensi telekomunikasi, harusnya

basisnya mengarah ke Internet Protocol (IP) based. Secara internasional IP dipegang oleh

organisasi internasional non-profit, ICANN. ICANN kemudian memberikan mandat kepada

organisasi yang kredibel di tiap negara. “Di Indonesia, IP dipegang oleh APJII,” jelas Donny

BU, “lantas, apakah IP ini juga akan dikuasai oleh negara?”

Penguasaan telematika oleh negara juga dipertanyakan oleh pakar telematika Onno Purbo.

“Semua nomor di kontrol pemerintah termasuk IP di kontrol pemerintah,” tulis Onno Purbo

dalam emailnya kepada SatuDunia,”Biasanya kalau di kontrol pemerintah urusannya setoran

duit”

4. Kemana Hak warga negara dalam RUU Konvergensi Telematika?

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah persoalan hak warga negara dalam RUU

Konvergensi Telematika ini. “Jika konsep besarnya adalah hak warga negara (masyarakat

luas), mengapa yang diatur lebih kental soal hak konsumen/pengguna?” ujar Donny BU,

“Sementara hak warga negara, utamanya yang belum mendapat akses telematika, belum

atau tidak diatur,”

Terkait dengan hak warga itu pula, Donny BU mengaku sepakat dengan catatan yang pernah

dibuat oleh Yayasan SatuDunia terkait hak warga negara dalam RUU Konvergensi

Telematika ini. Dalam Brief Paper SatuDunia tentang RUU Konvergensi Telematika

menyebutkan telah terjadi pereduksian hak warga negara menjadi sekedar hak konsumen.

Kata-kata masyarakat memang muncul dalam RUU Konvergensi Telematika. Namun sekali

lagi tidak jelas siapa yang dimaksud masyarakat menurut RUU ini? Untuk melihat siapa

sejatinya masyarakat yang dimaksud dalam RUU Konvergensi Telematika, ada baiknya kita

melihat pasal demi pasal dari RUU tersebut.

Menurut Brief Paper SatuDunia (http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-

konvergensi-telematika), meskipun berkali-kali disebutkan kata masyarakat dalam RUU

Konvergensi Telematika, namun di batang tubuh RUU ini justru tidak ada satu pasal pun yang

mengatur hak warga negara. Dalam salah satu pasal di RUU ini mengatur perlindungan

konsumen tapi bukan warga negara.

Lho apa bedanya konsumen dan warga negara? Jelas beda. Hak konsumen muncul

didasarkan atas hubungan transaksional dengan korporasi. Sementara hak warga negara

muncul didasarkan atas kontrak sosial yang dibuat antara negara dan warganya.

Dalam kontrak sosial itu, negara diberikan mandat untuk menghormati, melindungi dan

memenuhi hak warganya. Termasuk hak warga atas pembangunan dalam hal ini termasuk

pembangunan telematika. Dalam pasal 38 RUU Konvergensi Telematika memang disebutkan

bahwa pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telematika menjadi tanggung jawab

pemerintah.

Kewajiban pelayanan universal telematika adalah kewajiban penyediaan layanan telematika

agar masyarakat, terutama di daerah terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akses

layanan telematika.

Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan mengenai hak warga negara

jika layanan universal gagal dipenuhi pemerintah. Apakah warga negara berhak komplain

atau bahkan mengajukan gugatan jika layanan universal telematika itu gagal disediakan

pemerintah? Tidak jelas, karena hak warga negara untuk komplain dan menggugat itu tidak

disebutkan dalam RUU.

Di sisi lain dalam RUU Konvergensi Telematika ini mengatur perlindungan mengenai hak

konsumen atau pengguna telematika. Artinya, dalam RUU ini hak warga negara telah

direduksi menjadi hak konsumen. Hak kita untuk komplain bahkan menggugat tidak ada

payung hukumnya selama kita belum menjadi konsumen produk telematika. Hak saudara-

saudara kita di pelosok Indonesia untuk komplain dan menggugat akibat kegagalan

pemerintah menyediakan layanan universal telematika tidak mendapat perlindungan sama

sekali dalam RUU ini.

Soal USO (Universal Service Obligation) dalam RUU Konvergensi Telematika ini juga

dipersoalkan oleh Muhammad Salahuddien dari ID-Sriti. "Soal pemerataan infrastruktur fisik

telekomunikasi juga tidak dibahas dalam RUU ini," katanya, "Sementara dana USO juga

terlalu kecil untuk memeratakan infrastruktur telematika,"

Di sisi lain, pakar telematika Onno Purbo menyatakan bahwa RUU Konvergensi Telematika

ini seperti melegitimasi badan pemerintah utk menerima setoran USO & hanya pemerintah

yang bisa mengimplementasi USO. "Hmm..silahkan dikaji saja performance pemerintah

dalam mengimplementasi USO," tegasnya.

5. Kelembagaan dari Badan Regulasi dalam RUU Konvergensi Telematika

Dalam Pasal 39 ayat 4 RUU Konvergensi Telematika disebutkan bahwa Badan Regulasi

dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah dan

seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur masyarakat.

“Yang dimaksud unsur masyarakat di sini belum jelas,” ujar Margi Margionyono dari AJI,

“Bisa juga nanti orang yang masih terkait dengan industri telematika diklaim unsur

masyarakat. Jika demikian maka tidak akan terhindarkan adanya unsur konflik kepentingan,”

Bahan Bacaan:

1. Brief Paper SatuDunia, http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-konvergensi-

telematika

2. Wawancara dengan Muhammad Salahuddien, ID-SIRTI, 28 Maret 2011

3. Wawancara dengan Donny BU, ICT Watch, 1 April 2011

4. Wawancara dengan Margi Margiyono, Aliansi Jurnalis Independent (AJI), 4 April 2011

5. Wawancara dengan Ahmad Suwandi, Yayasan Air Putih, 6 April 2011

6. Wawancara dengan RANGGOAINI JAHJA (via email), COMBIMBINE Resource

Institution, 4 April 2011

7. Wawancara dengan Onno W Purbo (via email), 10 April 2011