Indikator Kesejahteraan Rakyat 2011

Publikasi ini menyajikan informasi beberapa indikator yang digunakan sebagai alat ukur untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Banjar. Indikator Kesejahteraan Rakyat merupakan publikasi yang menggambarkan pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif di Kabupaten Banjar. Melalui publikasi ini, pembaca akan diantarkan pada analisa singkat dari beberapa indikator yang menjadi ukuran , seperti : Kependudukan Keluarga Berencana Pendidikan Ketenagakerjaan Kesehatan Perumahan Indeks Pembangunan Manusia

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun

2010 ini disusun oleh Seksi Statistik Sosial pada

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, yang

merupakan organisasi resmi yang

mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan

statistik di daerah dengan tugas utama menyediakan

kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.

Katalog : 3101013.63.03

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2011

KERJASAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANJAR

KATALOG BPS : 3101013.63.03

Kerjasama BAPPEDA – BPS Kabupaten Banjar

Katalog BPS : 3101013.63.03.

Nomor Publikasi : 63032.12.01

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit : Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

VISI dan MISI BADAN PUSAT STATISTIK

V I S I :

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (the agent

of trustworthy statistical data for all).

M I S I :

a. memperkuat landasan konstitusional dan operasional

lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik

yang efektif dan efisein;

b. menciptakan insane statistik yang kompeten dan

professional, didukung pemanfaatan teknologi

informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan

Indonesia;

c. meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep

dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang

bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan

statistik;

d. meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik

bagi semua pihak; dan

e. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah

dan swasta, dlam kerangka Sistem Statistik Nasional

(SSN) yang efektif dan efisein.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 i

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi

perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang,

papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja merupakan salah satu visi

dan misi pembangunan Kabupaten Banjar. Untuk mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan tersebut dan untuk menentukan arah kebijakan yang akan

datang, maka ketersediaan indikator kesejahteraan rakyat yang akurat dan

terkini sangat diperlukan sebagai penunjang terwujudnya perencanaan

pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, kami menyambut gembira atas terbitnya publikasi

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 sehingga

dapat menambah ragam data yang sangat berguna untuk perencanaan dan

evaluasi pembangunan khususnya pada aspek kesejahteraan masyarakat.

Kepada segenap jajaran BPS Kabupaten Banjar atas kerjasama

penyusunan publikasi ini beserta semua pihak yang terlibat dan ikut

berpartisipasi dalam penyediaan data hingga selesainya publikasi ini kami

ucapkan terimakasih .

Akhirnya kami berharap semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang memerlukannya dan semoga Allah SWT selalu memberi

rahmat-Nya kepada kita semua. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Martapura, September 2012

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BANJAR,

MUHAMMAD RUSDI, ST. MT

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat

rahmat dan karunia-Nya jualah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Banjar Tahun 2011 yang merupakan hasil kerjasama Bappeda

Kabupaten Banjar dan BPS Kabupaten Banjar dapat diselesaikan.

Dalam publikasi ini disajikan berbagai informasi umum terkait situasi

kesejahteraan rakyat yaitu menyangkut masalah ekonomi, kependudukan

dan keluarga berencana, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan gizi,

perumahan, serta perkembangan mengenai Indeks Pembangunan Manusia di

tingkat wilayah Kabupaten Banjar. Data-data pokok yang digunakan sebagian

besar bersumber dari hasil Susenas dan Sakernas yang diolah BPS Kabupaten

Banjar ditambah dengan Indeks Pembangunan Manusia dari hasil pengolahan

BPS RI serta data-data lain yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan

penunjang analisis.

Kami menyadari walaupun telah diupayakan secara maksimal namun

publikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari

semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan

publikasi yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu hingga terbitnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi kita

semua. Amiin.

Martapura, September 2012

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN BANJAR,

EDY RAHMADI, SP, MP

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 iii

DAFTAR ISI

Hal

KATA SAMBUTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

DAFTAR GRAFIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii

BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Ruang Lingkup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Sumber Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

BAB II PEREKONOMIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1 Struktur Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Pertumbuhan Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3 Distribusi Pendapatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.4 Korva Lorenz dan Koefisein Gini . . . . . . . . . . . . 15

BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA . . . . . 19

3.1 Kependudukan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2 Keluarga Berencana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

BAB IV PENDIDIKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

BAB V KETENAGAKERJAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 iv

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja . . . . . . . . . . 49

5.2 Daya Serap Tenaga Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.3 Tingkat Pengangguran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

BAB VI KESEHATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

BAB VII PERUMAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA . . . . . . . . . . . . . . . 71

8.1 Konsep Pembangunan Manusia . . . . . . . . . . . . . . 72

8.2 Manfaat Penghitungan IPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

8.3 Konsep Penghitungan IPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

8.4 Perkembangan IPM Kabupaten Banjar . . . . . . . . . . 85

8.5 Perkembangan Indeks Penyusun IPM Kab.Banjar . . 89

8.6 Laju Pencapaian IPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

BAB IX PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 v

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Struktur Ekonomi dan Struktur Tenaga Kerja

Kabupaten Banjar Tahun 2011 ............................. 7

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga

Konstan) Kabupaten Banjar Tahun 2009-2011 ..... 11

Tabel 3. Persentase Penduduk dan Jumlah Pendapatan

Menurut Golongan Pendapatan di Kabupaten

Banjar Tahun 2011 ………..................................... 14

Tabel 4. Penduduk Kabupaten Banjar menurut Kelompok

Umur Tahun 2011 ................................................ 23

Tabel 5. Persentase Penduduk menurut Kelompok Usia

Tahun 2011 ……................................................... 26

Tabel 6. Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15 -

49 Tahun Berstatus Kawin terhadap Program

Keluarga Berencana Di Kabupaten Banjar Tahun

2011 ……………………………………….................... 29

Tabel 7. Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat KB

Menurut Jenisnya di Kabupaten Banjar Tahun

2011..................................................................... 32

Tabel 8. Persentase Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk

Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di

Kabupaten Banjar Tahun 2011 ............................ 38

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 vi

Tabel 9. Persentase Ijazah Terakhir yang Dimiliki

Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas di Kabupaten

Banjar Tahun 2011 …………………………............... 42

Tabel 10. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar

Tahun 2011 ......................................................... 43

Tabel 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun

Keatas Kabupaten Banjar Tahun 2011 ………….... 50

Tabel 12. Daya Serap Tenaga Kerja Per Sektor di Kabupaten

Banjar Tahun 2009-2011 …………………………..... 51

Tabel 13. Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja

(TKK), dan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT),

Tahun 2011 ……………......................................... 54

Tabel 14. Persentase Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja

di Kabupaten Banjar Tahun 2011 …………............ 55

Tabel 15. Persentase Cara Pengobatan penduduk yang

Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten

Banjar Tahun 2011 ………….................................. 59

Tabel 16. Lama Pemberian Asi bagi Bayi dan Balita di

Kabupaten Banjar Tahun 2010 dan 2011 ............. 61

Tabel 17. PersentaseTempat Tinggal menurut Status

Penguasaan di Kabupaten Banjar Tahun 2011 …… 64

Tabel 18. Persentase Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun

2011 …………….................................................... 66

Tabel 19. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Tempat

Pembuangan Akhir TinjaTahun 2011 …………….... 69

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 vii

Tabel 20. Komponen Dasar Pembentukan IPM Kabupaten

Banjar Tahun 2008 – 2011 …………………………... 86

Tabel 21. Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan

Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun

2005 – 2011 ………………….................................. 90

Tabel 22. Kriteria dan Tingkatan Status Pembangunan

Manusia Menurut UNDP …………………………...… 92

Tabel 23. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /Kota Tahun 2008 – 2011 ……………………...........……… 94

Tabel 24 Perbandingan Peringkat Propinsi IPM Kab/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2008 – 2011 …………… 95

Tabel 25. Laju Shortfall Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2011 ……………… 97

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 viii

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 1. Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja Tahun 2011 8

Grafik 2. Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten

Banjar Tahun 2011 ………………………………...... 16

Grafik 3. Gini Rasio Kalimantan Selatan dan Kabupaten

Banjar Tahun 2005-2011 ………………………….. 17

Grafik 4. Struktur Penduduk Kabupaten Banjar Tahun

2011 25

Grafik 5. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten

Banjar Tahun 2011…………………………………… 27

Grafik 6. Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15-

49 Tahun Berstatus Kawin terhadap Program

Keluarga Berencana di Kab. Banjar Tahun 2011 .. 30

Grafik 7. Persentase Partisipasi KB Aktif menurut

Kelompok Umur Tahun 2011 ………………………. 31

Grafik 8. Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat/Cara

KB Tahun 2011 ………………………………………... 33

Grafik 9. Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5

Tahun Keatas Tahun 2011 …………………………. 39

Grafik 10. Rasio Perbandingan Guru dan Murid tiap Jenjang

Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2011 …. 41

Grafik 11. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar

Tahun 2010 – 2011 ………………………………….. 44

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 ix

Grafik 12. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut

KegiatanTahun 2011 ………………………………… 48

Grafik 13. Persentase Cara Pengobatan Penduduk Yang

Mengalami Gangguan Kesehatan Tahun 2011 … 60

Grafik 14. Persentase Penolong Kelahiran Bayi Usia 0-59

Bulan Tahun 2011 …………………………..……….. 62

Grafik 15. Persentase Penguasaan Tempat Tinggal Tahun

2011 …………………………………………………….. 65

Grafik 16. Persentase Luas Lantai Rumah Tahun 2011 ……. 67

Grafik 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis

Sumber Air Minum Utama Tahun 2011 …………. 68

Grafik 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis

Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2011 …. 70

Grafik 19. Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan

Pembangunan Manusia Kab. Banjar Tahun

2008-2011 …………………………………………….. 91

Grafik 20. Nilai IPM Kabupaten/Kota Tahun 2011

Kalimantan Selatan …………………………………… 93

BAB I PENDAHULUAN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 2

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata

merupakan tujuan dari pembangunan nasional Indonesia. Berbagai

program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan guna

mencapai tujuan tersebut. Namun dimensi kesejahteraan rakyat

disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf

kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator

yang terukur dari berbagai aspek pembangunan.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia,

negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) pada tahun 2000 mendeklarasikan kesepakatan Tujuan

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG’s)

yang tertuang dalam delapan butir tujuan guna tercapainya

kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun

2015.

Adapun delapan butir MDG’s tersebut adalah menanggulangi

kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua,

mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,

menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu,

memerangi HIV/AIDS malaria dan penyakit menular lainnya,

memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan

kemitraan global untuk pembangunan.

Untuk mengukur sampai sejauh mana pembangunan yang

telah dilaksanakan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten

BAB I PENDAHULUAN


Banjar pada khususnya dalam pencapaian target pembangunan

nasional dan MDG’s dibutuhkan indikator-indikator yang terkait

dengan aspek-aspek kesejahteraan rakyat yang bisa menggambarkan

kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat pada saat ini.

Guna memenuhi kebutuhan indikator-indikator

kesejahteraan rakyat tersebut disusunlah publikasi Indikator

Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kabupaten Banjar Tahun 2011.

Diharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran

perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk selama periode 2011

yang merupakan hasil dari pembangunan yang telah dilakukan di

Kabupaten Banjar selama ini.

Sudut pandang analisis yang dilakukan dalam publikasi

INKESRA Kabupaten Banjar Tahun 2011 lebih diutamakan dari aspek

kesejahteraan sosial seperti tingkat kesehatan, pendidikan,

ketenagakerjaan, perumahan, dan konsumsi. Publikasi ini merupakan

kumpulan dari berbagai data yang mencerminkan hasil

pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banjar.

Di dalam publikasi ini juga ditampilkan indeks komposit yang

berkaitan dengan pembangunan manusia yakni Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). IPM digunakan sebagai ukuran, yang secara tepat

dapat menunjukan potret umum tentang status pembangunan

manusia di Kabupaten Banjar. Ukuran komposit ini sangat penting

untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan

di daerah Kabupaten Banjar tentang pembangunan manusia yang

telah dicapai selama ini.

BAB I PENDAHULUAN


1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari publikasi ini mencakup kelompok

indikator : (a) Perekonomian; (b) Kependudukan dan KB; (c)

Pendidikan; (d) Ketenagakerjaan; (e) Kesehatan; (f) Perumahan serta

perkembangan IPM Kabupaten Banjar.

1.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan ditunjang oleh

data-data lain seperti Survei angkatan Kerja (SAKERNAS), Pendapatan

Domestik Regional Bruto (PRDB) dan lain-lain.

BAB II PEREKONOMIAN


2.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan

masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan

usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder

dan tersier. Gambaran kondisi struktur ekonomi dapat dilihat melalui

kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk

Domestik Bruto (PDB). Struktur ekonomi dikatakan berubah apabila

kontribusi/pangsa PDB dari sektor ekonomi yang mulanya dominan

digantikan oleh sektor ekonomi lain.

Struktur ekonomi Kabupaten Banjar didominasi oleh sektor

pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor

perdagangan, hotel dan restoran. Dari sembilan sektor, sektor

perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor paling dominan yang

memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur

ekonomi Kabupaten Banjar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap

perekonomian di Kabupaten Banjar mencapai 23,70 persen, dimana

kontribusi ini tidak jauh berbeda dengan keadaan 2010 dimana

sektor perdagangan juga menjadi paling utama mencapai 23,47

persen. Sektor ini memberikan peluang kesempatan kerja yang cukup

luas bagi penduduknya, dengan daya serap tenaga kerja mencapai

21,07 persen.

BAB II PEREKONOMIAN


Tabel 1.

Struktur Ekonomi dan Struktur Tenaga Kerja

Kabupaten Banjar Tahun 2011

No. Lapangan Usaha Struktur

Ekonomi (%)

Struktur

Pekerja

(%)

(1) (2) (3) (4)

1 Pertanian 21,71 56,16

2 Pertambangan & Penggalian 21,51 2,92

3 Industri 5,72 2,44

4 Listrik & Air bersih 0,78 0,00

5 Bangunan 5,99 3,92

6 Perdag, Rest,Hotel 23,70 21,07

7 Angkutan & kom 5,46 1,99

8 Keuangan, Persewaan & Jasa

perushaan 4,09 1,19

9 Jasa-jasa 11,05 10,32

Total 100,00 100,00

Sumber : Data Diolah dari Data Sakernas 2011 dan PDRB Kab. Banjar 2011

BAB II PEREKONOMIAN


Sumber : Data Diolah dari Data Sakernas 2011 dan PDRB Kab. Banjar 2011

Sektor kedua yang kontribusinya terbesar pada perekonomian

Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian, yakni sebesar 21,71

persen, dengan daya serap terhadap tenaga kerja di sektor ini juga

sangat besar yaitu 56,16 persen.

Cukup banyaknya kegiatan penambangan dan penggalian di

Kabupaten Banjar, baik yang dikelola secara modern maupun

tradisional memberikan kontribusi yang berarti terhadap

perekonomian. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan

sumbangan sebesar 21,51 persen. Hanya saja penyerapan tenaga

kerja di sektor ini tidak memberikan kesempatan yang besar, karena

hanya mampu menyerap 2,92 persen tenaga kerja.

PERTANIAN PERTAMB/PENGGL

INDUSTRI

LISTR, AIR BERS

BANGUNAN

PERD, HOTEL, REST

ANGKUTAN

KEUANGAN

JASA-JASA

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60

PERS

ENTA

SE K

ONT

RIBU

SI E

KONM

I

PERSENTASE KONTRIBUSI PEKERJA

Grafik 1.

Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja

Tahun 2011

BAB II PEREKONOMIAN


Kalau dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Banjar

tersebut, perekonomian daerah ini lebih berorientasi ke kehidupan

penduduk yang agraris, akan tetapi tren kontribusi sektor sekunder

dan tersier nampak semakin membesar terhadap sektor primer.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses

perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara

berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode

tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan

dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah

balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada

tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Adanya

pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan

pembangunan ekonomi.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah

pernah mengalami hambatan serius oleh krisis ekonomi yang

berkepanjangan. Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan

tahun 90-an menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang

memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional

semata belum mampu menghasilkan manusia Indonesia yang

tangguh dan mampu menghadapi krisis. Oleh karena itu, perlu

dibangun suatu strategi pembangunan nasional yang memberi

prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, agar manusia

BAB II PEREKONOMIAN


Indonesia dapat hidup layak, bermartabat, dan tangguh dalam

menghadapi berbagai krisis sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945.

Dalam suatu perekonomian modern atau perekonomian di

negara-negara maju, terjadi perubahan-perubahan drastis mengenai

persepsi pemerintah dan masyarakat umum tentang kegiatan

perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi bagi mereka bukan lagi menjadi satu-

satunya tujuan pembangunan utama yang harus dikejar. Negara-

negara maju nampaknya mulai lebih menekankan pada ‘kualitas

hidup’, seperti kelestarian lingkungan hidup, karena di negara maju

peran sektor industri sudah sangat dominan. Pertumbuhan sektor

industri ini banyak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap

lingkungan hidup, seperti pencemaran air, pencemaran udara,

terkurasnya sumber daya alam, serta hilangnya keindahan alam. Hal

ini bisa diterapkan karena pada umumnya di negara maju level

perekonomian yang diukur dari Produk Domestik Bruto dan

Pendapatan Perkapita, sudah relatif tinggi jika dibandingkan dengan

negara berkembang, sehingga tidak perlu mengejar atau berorientasi

pada pertumbuhan. Sedangkan pada negara-negara berkembang

yang level perekonomiannya masih sangat rendah, mau tidak mau

harus memacu pertumbuhan agar perekonomian meningkat sehingga

dapat membiayai pelaksanaan pembangunan.

Pada umumnya di negara-negara miskin dan berkembang

yang menjadi dilema adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan

BAB II PEREKONOMIAN


distribusi pendapatan (pemerataan). Kedua hal ini sangat sulit untuk

diwujudkan secara bersama pada waktu yang bersamaan pula. Jika

pertumbuhan ekonomi di dahulukan dikarenakan syarat

pembangunan ekonomi adalah PDRB yang lebih tinggi dari tahun-

tahun sebelumnya, maka tidak ada cara lain, distribusi pendapatan

agak sedikit dikorbankan. Akan tetapi yang menjadi masalah,

seluruh masyarakat mempunyai hak untuk dapat menikmati hasil

pembangunan dan turut berpartisipasi melaksanakan pembangunan.

Tabel 2.

Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan)

Kabupaten Banjar Tahun 2009-2011

No. Lapangan Usaha 2009 2010 20111)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pertanian 2,76 4,73 4,81

2 Pertambangan & Penggalian 2,96 1,75 5,83

3 Industri Pengolahan 8,89 6,43 5,34

4 Listrik & Air bersih 6,46 6,53 6,26

5 Bangunan/Konstruksi 11,76 6,50 5,39

6 Perdag, Restoran, Hotel 8,61 4,88 7,09

7 Angkutan & komunikasi 9,13 7,87 6,33

8 Keu,Persewaan, Jasa perush 8,12 -2,23 8,11

9 Jasa-jasa 8,67 8,69 8,64

Kabupaten Banjar 6,18 4,72 6,20

Sumber : PDRB Kab. Banjar, 2011

1) Angka Sementara

BAB II PEREKONOMIAN


Kabupaten Banjar yang sedang berbenah diri dan sedang

giat-giatnya melaksanakan pembangunan seyogyanya

memperhatikan masalah ini sejak dini, sehingga dalam

merencanakan pembangunan untuk masa yang akan datang hal

seperti ini tidak perlu lagi menjadi suatu dilema.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar secara umum selama

periode 2009 - 2010 menunjukkan trend perlambatan. Pada tahun

2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar sekitar 6,18 persen,

melambat menjadi 4,72 persen di tahun 2010 dan mengalami

kenaikan menjadi sekitar 6,20 persen di tahun 2011.

Percepatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh

percepatan yang cukup signifikan di sektor pertambangan dan

penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan

sektor perdagangan, hotel & restoran. Sehingga, walaupun sektor

lainnya mengalami perlambatan, tetapi karena tidak terlalu

signifikan, pengaruhnya terhadap total pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Banjar tidak terlalu besar.

2.3. Distribusi Pendapatan.

Salah seorang pakar ekonomi dari Badan Riset Bank Dunia dan

Institute of Development Studies bernama MS Ahluwalia

mengemukakan analisis mengenai distribusi pendapatan negara-

negara berkembang (didalam Sadono Sukirno, 1985). Beliau

memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan yaitu :

BAB II PEREKONOMIAN


Distribusi Pendapatan Relatif

Merupakan perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh

berbagai golongan penerimaan pendapatan. Penggolongan ini

didasarkan pada besarnya pendapatan yang mereka terima.

Penerima-penerima pendapatan dibagi dalam 3 (tiga) golongan

yaitu 40 persen penduduk yang menerima pendapatan paling

rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20

persen penduduk berpendapatan paling tinggi.

Distribusi Pendapatan Mutlak

Merupakan persentase jumlah penduduk yang pendapatannya

mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang.

Menurut hasil penelitian Ahluwalia tersebut ditemukan bahwa

di negara-negara komunis 40 persen dari penduduk yang

berpendapatan paling rendah menerima 25 persen dari seluruh

pendapatan masyarakat. Di negara-negara maju golongan penduduk

ini menerima lebih kurang 16 persen, dan di negara-negara

berkembang golongan 40 persen dari penduduk yang berpendapatan

paling rendah ini hanya menerima 12,5 persen dari keseluruhan

pendapatan masyarakat. Dari gambaran ini terlihat bahwa dinegara

berkembang distribusi pendapatannya paling tidak merata.

BAB II PEREKONOMIAN


Tabel 3.

Persentase Penduduk dan Jumlah Pendapatan

menurut Golongan Pendapatan di Kabupaten Banjar Tahun 2011

Gol. Pendapatan

Persen

tase

Pendu

duk

Kumulat

if Persen

pendu

duk

Jumlah

Pendapatan

(Rp.)

Persen

tase

Jumlah

Penda

patan

Kumul

atif

Persen

Penda

patan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

< 100.000 0,00 0,00 0 0,00 0,00

100.000 – 149.999 0,34 0,34 257.349.578 0,07 0,07

150.000 – 199.999 0,88 1,22 852.506.335 0,22 0,28

200.000 – 299.999 7,64 8,87 9.993.519.859 2,53 2,81

300.000 – 499.999 28,80 37,66 59.183.185.189 14,98 17,79

500.000 – 749.999 28,97 66,64 91.368.188.112 23,12 40,91

750.000 – 999.999 14,30 80,93 63.394.326.573 16,04 56,95

≥ 1.000.000 19,07 100,00 170.088.863.672 43,05 100,00

Kab. Banjar 100,00 395.137.939.316 100,00

Sumber : Diolah dari Susenas BPS

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, untuk wilayah Kabupaten

Banjar dapat dihitung bahwa golongan 40 persen penduduk yang

berpendapatan paling rendah menerima 19,33 persen dari seluruh

BAB II PEREKONOMIAN


pendapatan masyarakat. Keadaan ini bisa dibilang cukup merata

distribusi pendapatannya, bahkan jika dibandingkan dengan negara

maju sekalipun, pada golongan yang sama hanya menerima sekitar

16 persen dari keseluruhan pendapatan masyarakat.

2.4. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah

kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari

suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi

uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau

ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar

antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga

satu (ketimpangan yang sempurna, dima satu orang menguasai

semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dapat diperoleh

dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal

dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva

Lorenz itu berada. Dalam ilmu Ekonomi Industri, Koefisien Gini juga

dapat dipergunakan untuk melihat konsentrasi pasar.

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi. Ukuran ini

pertama kali dikembangkan oleh statistisi dan ahli sosiologi Italia

bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam

makalahnya berjudul “Variability and Mutability” (dalam bahasa Italia:

Variabilità e mutabilità). Menurut definisinya, koefisien gini adalah

BAB II PEREKONOMIAN


perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45

derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut.

Mekanisme kerja kurva lorenz adalah jumlah penerimaan

pendapatan dalam bentuk persentase kumulatif dinyatakan pada

sumbu horisontal. Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total

pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah

(kelompok) penduduk tersebut.

Jika setiap individu memiliki pendapatan yang sama, maka

kurva distribusi pendapatan akan tepat jatuh pada garis lurus 45

derajat pada gambar, dan koefisien gini bernilai 0. Sebaliknya jika

seorang individu menguasai seluruh pendapatan, dikatakan terjadi

,0

,10

,20

,30

,40

,50

,60

,70

,80

,90

,100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% K

UM

ULA

TIF

PEN

DA

PA

TAN

% KUMULATIF PENDUDUK

Grafik 2. Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Banjar

Tahun 2011

BAB II PEREKONOMIAN


ketimpangan sempurna (maksimum) sehingga kurva distribusi

pendapatan akan jatuh pada titik (0,0), (0,100) dan (100,100), dan

angka koefisien gini bernilai 1.

Kurva lorenz untuk Kabupaten Banjar pada tahun 2011 dapat

dilihat dari gambar 2. Garis diagonal (warna Biru) adalah merupakan

garis pemerataan sempurna. Jika jarak kurva lorenz jauh dari garis

diagonal, maka distribusi pendapatan kurang merata atau terjadi

ketimpangan, akan tetapi jika kurva lorenz jaraknya dekat dengan

garis diagonal maka distribusi pendapatan cenderung lebih merata.

Agar lebih jelasnya dapat dihitung koefisien Gini Kabupaten

Banjar dengan pengukuran ketimpangan atau ketidak merataan

pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung

rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,3

2

0,3

1

0,2

8

0,2

5 0,2

8

0,2

7 0,3

5

0,2

6

0,2

9

0,2

6

0,2

4

0,2

7

0,2

7

0,3

5

Gin

i Ras

io

Grafik 3 Gini Rasio Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar

Tahun 2005-2011

KALSEL BANJAR

BAB II PEREKONOMIAN


terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan

horisontal sebelah kanan. Rasio ini pertama kali di rumuskan oleh

ahli statistik Italia pada tahun 1912.

Jika rasio berkisar antara 0,5–0,7 maka terjadi ketimpangan

yang tajam, dan jika rasio berkisar antara 0,2–0,35 maka distribusi

pendapatan relatif merata.

Dari hasil penghitungan diperoleh bahwa nilai koefisien Gini

Kabupaten Banjar tahun 2011 adalah sebesar 0,35 berarti di

Kabupaten Banjar distribusi pendapatan penduduk relatif merata,

baik dilihat dari kriteria Bank Dunia maupun dari kurva Lorenz dan

koefisien Gini. Hal ini bisa terjadi kemungkinan disebabkan oleh

karena sebagian besar penduduk Kabupaten Banjar (sekitar 56,16

persen) bekerja di sektor pertanian.

BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA


3.1. Kependudukan

Istilah kependudukan dihubungkan dengan hal-hal yang

menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan,

yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi,

dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat

terjadi karena kelahiran, kematian, perkawinan, perpindahan

penduduk dan mobilitas sosial. Untuk mencapai keseimbangan

pertumbuhan penduduk, komponen-komponen demografi tersebut

perlu mendapat perhatian.

Pemantauan laju pertumbuhan penduduk sangat penting

sebagai penentu kebijakan di bidang kependudukan, yaitu untuk

mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk yang besar sebenarnya

menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya

baik. Namun, jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak

diimbangi dengan tingkat produktifitas yang tinggi akan

menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk

yang kurang seimbang merupakan faktor yang amat mempengaruhi

manfaat hasil pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti diperlukannya usaha yang

semakin besar untuk mempertahankan suatu tingkat kesejahteraan

rakyat tertentu di dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti

makanan, perumahan, pakaian, pekerjaan, dan kesehatan. Usaha

yang lebih besar lagi dibutuhkan bilamana tingkat kesejahteraan ini

ingin ditingkatkan.



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor

strategis karena posisinya bukan hanya sebagai sasaran dari berbagai

program pembangunan, tetapi juga SDM akan berperan sebagai

perencana dan pelaksana program-program pembangunan itu

sendiri. Atas dasar pemikiran ini, pembangunan manusia harus

dititikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang tentu sejalan

dengan pertumbuhan ekonomi.

SDM yang besar hanya akan bermanfaat sebagai aset

pembangunan apabila memiliki kualitas yang cukup baik. Kualitas ini

dapat dilihat dari berbagai indikator seperti derajat kesehatan dan

tingkat pendidikan penduduk daerah tersebut. Jumlah penduduk

yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan jika memiliki

kualitas rendah.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan tetap

tingginya tingkat kelahiran di satu pihak dan tingkat kema-

tian yang semakin menurun di lain pihak. Beberapa sarjana yang

telah melakukan penelitian telah berpendapat bahwa rata-rata

wanita Indonesia semasa umur produktif telah mengalami enam

atau tujuh kali kelahiran. Perkiraan tentang tingkat kelahiran

kasar yang dibuat untuk penduduk di Indonesia tidak pernah

kurang dari 40 per seribu, bahkan ada yang mengira bahwa

pada dewasa ini setinggi 49 per seribu. Tetapi kebanyakan ahli

dan sarjana di bidang demografi cenderung pada perkiraan di

sekitar 44 per seribu. Faktor kesuburan ini merupakan masalah

yang sangat kritis dalam usaha untuk menangani masalah

kependudukan di Indonesia.



Sekalipun tingkat kematian kasar yang diperkirakan disekitar

20 per seribu dewasa ini masih cukup tinggi jika dibandingkan

dengan negara-negara lain, namun dapat dikatakan bahwa sejak

awal abad ini tingkat kematian secara berangsur-angsur telah

menunjukkan gejala menurun. Jika ditinjau secara bersamaan

dengan tingkat kelahiran yang hampir tidak berobah polanya

dan tingkatnya hingga dewasa ini, maka turunnya tingkat kematian

membuat makin menaiknya tingkat pertumbuhan penduduk.

Turunnya tingkat kematian berarti pula bertambah banyak-

nya jumlah orang dewasa dan dengan fertilitas yang belum

turun banyak, hasilnya adalah makin meningkatnya jumlah

penduduk. Adapun tingkat kematian akan terus turun sebagai

akibat dari usaha perbaikan kesehatan rakyat.

Berkaitan dengan kependudukan, ada beberapa aspek yang

menjadi perhatian, antara lain struktur umur, distribusi

penduduk, rasio jenis kelamin dan rasio ketergantungan.

Berdasarkan hasil proyeksi SP 2010 dengan laju

pertumbuhan penduduk 2,11 persen, jumlah penduduk

Kabupaten Banjar tahun 2011 adalah 516.663 jiwa, dengan

jumlah penduduk laki-laki 50,76 persen (262.271 jiwa) dan

penduduk perempuan 49,24 persen (254.392 jiwa).



Tabel 4.

Penduduk Kabupaten Banjar menurut Kelompok Umur Tahun 2011

Kelompok

Umur

Jenis Kelamin

Jumlah

Rasio

Jenis

Kelamin Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5)

0 - 4 25.031 23.893 48.924 104,76

5 - 9 26.570 25.195 51.765 105,46

10 - 14 24.923 22.998 47.921 108,37

15 - 19 25.928 24.015 49.943 107,97

20 - 24 24.727 22.594 47.321 109,44

25 - 29 24.235 24.233 48.468 100,01

30 - 34 23.011 23.071 46.082 99,74

35 - 39 21.911 21.227 43.138 103,22

40 - 44 18.452 17.905 36.357 103,06

45 - 49 14.740 14.484 29.224 101,77

50 - 54 12.048 11.058 23.106 108,95

55 - 59 7.814 6.853 14.667 114,02

60 - 64 5.281 5.938 11.219 88,94

65 - 69 3.505 4.202 7.707 83,41

70 - 74 2.218 3.292 5.510 67,38

≥ 75 1.877 3.434 5.311 54,66

Kab. Banjar 262.271 254.392 516.663 103,10

Sumber : Proyeksi SP2010

Salah satu indikator kependudukan yang sangat penting

adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi penduduk

dalam arti demografi adalah kompisisi penduduk menurut umur

dan jenis kelamin. Komposisi atau struktur penduduk dapat



dilihat dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur

serta kombinasi antara keduanya. Keduanya memiliki arti strategis

dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan

lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi dan masalah-masalah

ketenagakerjaan. Indikator ini dapat digunakan untuk

memprioritaskan kebijakan yang perlu diambil dalam suatu

wilayah tertentu.

Dari Tabel 4, terlihat jumlah penduduk kabupaten banjar

menurut kelompok umur, dimana jumlah penduduk kabupaten

Banjar hampir seimbang antara penduduk laki-laki dan

perempuan.

Rasio jenis kelamin merupakan parameter yang mengukur

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam

suatu wilayah. Semakin besar penduduk perempuan, potensi

fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas

dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik

demografi. Pembekalan pengetahuan yang cukup tentang fertilitas

bagi kaum perempuan akan sangat berguna, terutama untuk negara-

negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 2011, rasio jenis kelamin Kabupaten Banjar sudah

cukup baik, yaitu 103,10 persen, yang berari dari 100 penduduk

perempuan, terdapat 103 penduduk laki-laki. Namun, jika dilihat

pada kelompok umur lima tahunan, terdapat rasio jenis kelamin yang

dibawah 100, yaitu pada 30 – 34 tahun, 60 – 64 tahun, 65 – 69



tahun, 70 – 74 tahun dan diatas 75 tahun. Ini berarti, pada usia tua,

penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Dari hasil proyeksi SP 2010, dapat dilihat bahwa struktur umur

penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2011 sudah cukup baik,

dengan bentuk piramida penduduk yang mengecil keatas seperti

yang terlihat pada Grafik 4.

Sumber : Proyeksi SP 2010

Pengelompokan umur pada Tabel 4. di atas dapat

disederhanakan lagi menjadi tiga kelompok yaitu usia muda (0 – 14

tahun), usia produktif (15 – 64 tahun) dan usia tua (65+ lebih). Dari

Tabel 5. dapat diketahui bahwa populasi Kabupaten Banjar pada

≥ 75

70 - 74

65 - 69

60 – 64

55 -59

50 – 54

45 – 49

40 – 44

35 – 39

30 – 34

25 – 29

20 – 24

15 – 19

10 – 14

05 – 09

00 - 04

PEREMPUAN LAKI-LAKI

Grafik 4. Struktur Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2011



tahun 2011 didominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak

349.525 jiwa atau 67,65 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin,

persentase penduduk usia produktif laki-laki (67,92 persen) lebih

tinggi dibandingkan perempuan (67,37 persen).

Sedangkan yang tergolong usia muda di Kabupaten Banjar

tahun 2011 mencapai 28,76 persen dan usia tua sekitar 3,59 persen,

dimana usia muda lebih didominasi laki-laki dan usia tua lebih

didominasi perempuan.

Tabel 5.

Persentase Penduduk menurut Kelompok Usia Tahun 2011

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Usia Muda (0 – 14) 76.524 29,18 72.086 28,34 148.610 28,76

Usia Produktif (15 – 64) 178.147 67,92 171.378 67,37 349.525 67,65

Usia Tua (65 +) 7.600 2,90 10.928 4,30 18.528 3,59

Jumlah 262.271 100,00 254.392 100,00 516.663 100,00


Secara keseluruhan, struktur penduduk Kabupaten Banjar ini

sangat menjanjikan dalam rangka pelaksanaan pembangunan,

karena sebagian besar penduduk masih berusia muda, sehingga

masih sangat produktif.




Dengan menggolongkan penduduk dalam tiga kelompok usia

di atas, dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk Kabupaten

Banjar. Rasio ketergantungan merupakan angka yang mengukur

jumlah penduduk yang non produktif (di bawah 15 tahun dan 65

tahun ke atas) dibandingkan jumlah penduduk produktif (penduduk

usia 15 – 65 tahun), rasio ini menyatakan jumlah penduduk non

produktif yang menjadi “beban” atau menjadi tanggungan penduduk

usia produktif, atau dengan kata lain proporsi penduduk usia non

produktif dibandingkan dengan usia produktif.

Angka ketergantungan Kapupaten Banjar tahun 2011 adalah

sebesar 47,82 persen. Angka ini berarti dari 100 penduduk usia

produktif di Kabupaten Banjar harus menanggung 48 penduduk usia

non produktif (usia tua dan usia muda). Angka ini masih cukup baik

karena jumlah penduduk yang produktif di Kabupaten Banjar masih

lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Angka

Laki-lakiPerempuan

Total

47,22

48,44

47,82

Grafik 5

Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2011



ketergantungan ini dapat lebih ditekan lagi dengan penyediaan

fasilitas pendidikan dan kesehatan agar tercipta generasi pintar dan

sehat. Menekan jumlah usia muda dapat dilakukan dengan cara

penggalakan program Keluarga Berencana (KB).

3.2. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu

atau pasangan suami isteri untuk mendapatkan objektif-objektif

tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan

kelahirkan yang memang diinginkan, mengatur interval diantara

kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan

usia suami isteri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Keluarga Berencana (KB) merupakan sektor pembangunan

nasional yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan

kesejahteraan ibu, anak dan keluarga pada umumnya serta

menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pembatasan

kelahiran. Upaya tersebut secara mikro dilakukan sebagai

perlindungan kepada wanita atau ibu dari resiko gangguan kesehatan

fisik dan non fisik karena kehamilan atau kelahiran anak yang tidak

dikehendaki serta resiko akibat sosial ekonomi sebagai konsekwensi

dari kehamilan, persalinan, dan perawatan anak yang dilahirkan.

Secara makro KB dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan

penduduk yang memiliki ciriciri tidak menguntungkan pembangunan

seperti tingkat pertumbuhan yang tinggi, struktur penduduk yang

muda, beban ketergantungan yang besar, angka kematian bayi yang

tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial ekonomi.



Tabel 6.

Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun Berstatus

Kawin dan Cerai terhadap Program Keluarga Berencana Di Kabupaten

Banjar Tahun 2011

No. Uraian Persentase (%)

(1) (2) (3)

1 KB Aktif 66,59

2 KB Tidak Aktif 22,57

3 Tidak Pernah KB 10,84

Jumlah 100,00

Sumber : Susenas 2011

Usia antara 15 – 49 tahun merupakan usia pasangan subur

bagi perempuan karena pada usia ini kemungkinan untuk melahirkan

anak sangat besar. Perempuan yang usianya berada pada usia ini

disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi

yang berstatus kawin.

Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula

jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka

semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi

kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangga. Dengan

demikian, pembatasan jumlah anak sangat perlu diperhatikan demi

tercapainya keluarga sejahtera.




Pada tahun 2011, di Kabupaten Banjar wanita usia 15 – 49

tahun yang berstatus kawin dan cerai yang pernah mengikuti

Program KB sebesar 89,16 persen. Dari jumlah tersebut, 66,59

persen tergolong KB aktif dan 22,57 persen tergolong KB non aktif,

hal ini harus diperhatikan karena masih cukup besar mereka yang

sudah terdaftar sebagai peserta KB namun sedang tidak aktif lagi.

Sedangkan 10,84 persen wanita kawin dengan usia 15 – 49 tahun

tidak pernah mengikuti KB. Perlu di cari alasan kenapa masih cukup

banyak peserta KB non aktif dan WUS yang tidak pernah KB, apakah

karena mahalnya mendapatkan alat KB bagi mereka atau karena

kurangnya sosialisasi tentang manfaat KB bagi mereka.

Data BPPKB Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 82.206

akseptor KB di tahun 2011, 27.826 diantaranya merupakan akseptor

KB Aktif 66.59

KB Tidak Aktif 22.57

Tidak Pernah KB 10.84

Grafik 6.

Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun

Berstatus Kawin terhadap Program Keluarga Berencana

di Kab. Banjar Tahun 2011



baru. Alat/cara kontrasepsi yang digunakan terbanyak adalah Pil

sebanyak 44.683 akseptor.

Dari pengguna KB aktif ini, dapat dilihat persentasenya

menurut kelompok umur. Persentase peserta KB aktif terbesar berada

pada kelompok wanita kawin yang berusia 25 - 29 tahun,

dimungkinkan pada usia ini pasangan ini sudah merasa cukup

dengan jumlah anak yang dilahirkan dan dan tidak ingin atau

menunda untuk mempunyai anak, kedua berada pada usia 30-34

tahun, hal ini sebenarnya bisa dimaklumi, karena pada usia ini wanita

sudah memasuki usia rawan terhadap kehamilan yang bisa

membahayakan jiwa. Secara umum kelompok partisipasi aktif yang

terbanyak adalah berada pada antara usia 25 tahun sampai dengan

39 tahun.


05

1015202530

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1,7

9

13

,45

26

,31

20

,04

18

,35

10

,08

9,9

7

PER

SEN

TASE

KELOMPOK UMUR

Grafik 7. Persentase Partisipasi KB Aktif menurut Kelompok

Umur Tahun 2011



Peran serta wanita kawin dari kelompok umur muda usia 15-

19 tahun untuk menjadi peserta KB persentasenya tidak terlalu besar

(1,79 persen), hal ini disebabkan oleh rendahnya persentase wanita

yang berstatus kawin pada kelompok umur tersebut, sedangkan bagi

kelompok umur tua, penyebab kecilnya persentase yang menjadi

peserta KB utamanya adalah anggapan bahwa diusia tersebut mereka

sudah tidak produktif lagi, sedangkan alasan lainnya adalah takut

terhadap efek samping dan tidak tahu cara ber-KB serta alasan-

alasan lainnya.

Tabel 7.

Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat KB

menurut Jenisnya di Kabupaten Banjar Tahun 2011

No. Jenis Alat Persentase (%)

(1) (2) (3)

1 Pil KB 50,23

2 Suntikan KB 45,34

3 Susuk

KB/Norplan/Implanon 3,66

4 Lainnya 0,77

Jumlah 100,00




Penggunaan alat kontrasepsi adalah salah satu cara untuk

menekan angka kelahiran. Pada masyarakat awam, alat kontrasepsi

dikenal hanya sebagai alat yang digunakan untuk mencagah

kehamilan, namun sebenarnya banyak sekali manfaat dari alat

kontrasepsi. Contohnya sebagai kebutuhan fisik, kontrasepsi

memiliki peranan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda

kehamilan atau menjarangkan kehamilan.


Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat

Kabupaten Banjar adalah Pil (50,23 persen) dan Suntikan (45,34

persen). Mayoritas wanita menggunakan alat kontrasepsi tersebut

dimungkinkan karena harganya yang relatif murah, mudah diperoleh

dan praktis. Tingkat kehidupan yang berbeda akan memunculkan

kebutuhan yang bebeda pula dalam hal kontrasepsi. Karena itu,

Pil KB 50,23%

Suntikan 45,34%

Susuk KB/Norplan 3,66%

Lainnya 0,77%

Other 4,43%

Grafik 8 Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian

Alat/Cara KB Tahun 2011



kontrasepsi merupakan pilihan individu. Diperlukan sosialisasi

kesadaran dan edukasi mengenai kontrasepsi untuk memberdayakan

masyarakat tentang informasi yang benar, sehingga dapat

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat pilihan

kontrasepsi dengan penuh kesadaran.

BAB IV PENDIDIKAN


4. Pendidikan

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan

alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu

tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang

sangat cepat.

Peran SDM berkualitas sangat strategis dalam pembangunan/

pengembangan wilayah, di samping sebagai subyek sekaligus obyek

dari pembangunan/pengembangan wilayah tersebut. SDM berkualitas

merupakan faktor yang menentukan maju tidaknya suatu daerah.

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan

karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu,

pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh

sektor pembangunan.

Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia, sedangkan

pembangunan merupakan usaha dari diri manusia. Pendidikan

menghasilkan Sumber Daya Manusia yang menunjang pembangunan

sedangkan pembangunan dapat menunjang pendidikan (pembinaan,

penyediaan sarana dan seterusnya).

Seringnya terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan

menimbulkan kesadaran para ahli-ahli dan pakar dari berbagai

kalangan bahwa kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan

melaksanakan pembangunan setidaknya tergantung pada taraf

pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya

mengembangkan tingkat pendidikan dalam upaya melaksanakan

pembangunan yaitu :

BAB IV PENDIDIKAN


1. Pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan

masyarakat dan meningkatkan rasionalitas pemikiran mereka.

2. Pendidikan memungkinkan masyarakat untuk mempelajari

pengetahuan teknik yang diperlukan untuk memimpin,

menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan

modern lainnya.

3. Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan

dapat menjadi perangsang untuk melaksanakan pembaharuan

di berbagai bidang.

Salah satu cara yang harus di lakukan bangsa Indonesia agar

tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan

meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Dengan

meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang

terlahir akan semakin baik mutunya.

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa dari seluruh penduduk

Kabupaten Banjar berusia 5 tahun keatas, 8,08 persen termasuk pada

kelompok yang tidak pernah/belum pernah sekolah. Jika dilihat lebih

rinci menurut jenis kelamin, ternyata persentase penduduk

perempuan usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah

(9,94 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki

(6,26 persen). Hal ini menunjukkan, penduduk laki-laki di Kabupaten

Banjar lebih dominan dalam mengenyam pendidikan dibandingkan

penduduk perempuan.

BAB IV PENDIDIKAN


Tabel 8.

Persentase Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 Tahun ke

Atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2011

No. Uraian Laki-Laki Perempuan Total

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tdk/blm Pernah Sekolah 6,26 9,94 8,08

2 Masih Sekolah 25,02 21,32 23,19

3 Tidak Bersekolah Lagi 68,72 68,74 68,73

Jumlah 100,00 100,00 100,00


Untuk persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih

bersekolah di Kabupaten Banjar mencapai 23,19 persen, dimana

pesentase penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas yang masih

bersekolah lebih tinggi yaitu 25,02 persen dibandingkan penduduk

perempuan yaitu 21,32 persen.

Selanjutnya persentase penduduk perempuan usia 5 tahun

keatas yang masuk dalam kelompok tidak bersekolah lagi mencapai

68,73 persen. Jika dilihat berdasarkan gender, antara penduduk laki-

laki dan perempuan yang tidak bersekolah lagi, tidak terdapat

perbedaan yang signifikan, yaitu 68,72 persen (laki-laki) dan 68,74

persen (perempuan).

BAB IV PENDIDIKAN


Melihat kondisi diatas dapat kita asumsikan bahwa penduduk

laki-laki di Kabupaten Banjar lebih cepat bersekolah dibandingkan

dengan penduduk perempuan. Secara kasar dapat dilihat bahwa

partisipasi sekolah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Hal ini menunjukkan pendidikan di Kabupaten Banjar sudah tidak

membedakan gender lagi.

Salah satu hal yang menunjang majunya tingkat pendidikan

suatu daerah adalah fasilitas pendidikan, baik itu sarana maupun

prasarana. Pada tahun 2011, di bawah naungan Kementrian

Pendidikan Nasional dan Kementrian agama Kabupaten Banjar,

tercatat di Kabupaten Banjar tercatat 654 sekolah negeri dan swasta

dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah atas, yang terdiri

0

20

40

60

80

LAKI-LAKIPEREMPUAN

LK2 + PR

6,26 9,94 8,08

25,02 21,32 23,19

68,72 68,74 68,73 P

ERSE

NTA

SE

Grafik 9. Persentase Partisipasi Sekolah

Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Tahun 2011

Tdk/blm Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Bersekolah Lagi

BAB IV PENDIDIKAN


dari 476 buah SD/MI, 130 buah SMP/MTs, 41 buah SMA/MA dan 7

buah SMK.

Disamping itu Kabupaten Banjar juga memiliki 2 buah

akademi yaitu Akademi Keperawatan Intan dan Akademi Kebidanan

Martapura dan 1 perguruan tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi

Agama Islam (STAI) Darussalam Martapura, dan masih berdekatan

dengan beberapa perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi

swasta yang berada di Kota Banjarbaru, seperti Universitas Lambung

Mangkurat, AKL dan PAM Keperawatan Depkes, Akademi Teknik

Pembangunan Nasional (ATPN), Universitas Ach.Yani (UVAYA),

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA).

Selain itu, sarana penunjang pendidikan lain yang dimiliki oleh

pemerintah Kabupaten Banjar adalah 1 buah perpustakaan umum

yang berada di kecamatan Martapura, serta terdapat 169 buah

perpustakaan yang di kelola oleh sekolah.

Jika melihat kondisi diatas secara umum ketersediaan sekolah

dan rasio guru murid di Kabupaten Banjar sudah cukup baik, namun

jika dilihat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni perkecamatan

nampaknya penyebaran sekolah dan guru-guru ini belum begitu

merata utamanya untuk tingkat pendidikan di atas pendidikan dasar

di daerah terpencil.

BAB IV PENDIDIKAN


Grafik 10

Rasio Perbandingan Guru dan Murid tiap Jenjang Pendidikan

di Kabupaten Banjar Tahun 2011

Selain dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang

menunjang keberhasilan pendidikan di Kabupaten Banjar,

keberhasilan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat

pendidikan yang ditamatkan penduduk. Semakin tinggi tingkat

pendidikan penduduk, maka akan semakin tinggi pula kualitas SDM

yang dimiliknya untuk menunjang kehidupannya.

Pada Tabel 9. terlihat bahwa penduduk usia 5 tahun keatas

yang tidak punya ijazah pada tahun 2011 di Kabupaten Banjar karena

tidak bersekolah mencapai 8,08 persen. Sedangkan persentase

penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak memiliki Ijazah

1

11

SD 1

9

SMP

1

7

SMA 1

9

SMK

BAB IV PENDIDIKAN


SD/sederajat karena tidak/belum tamat SD masih cukup besar, yaitu

32,09 persen. Nilai ini hampir sama dengan tahun 2010.

Tabel 9.

Persentase Ijazah Terakhir yang Dimiliki

Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Banjar Tahun 2011

No. Uraian Laki-Laki Perempuan Total 2011

(1) (2) (4) (5) (6)

1 Tidak Sekolah 6,26 9,94 8,08

2 Tidak/Belum Tamat SD 32,58 31,58 32,09

3 SD/MI 28,56 30,08 29,32

4 SMP/MTs 16,05 15,08 15,57

5 SMA/MA 13,46 10,57 12,03

6 D1, D2, D3 1,04 1,05 1,05

7 D4 / S1, S2,S3 2,04 1,69 1,86

Jumlah 100,00 100,00 100,00


Lebih jauh lagi, persentase penduduk Kabupaten Banjar yang

menamatkan SD/sederajat pada tahun 2011 sekitar 29,32 persen dan

sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 28,30.

Namun jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan

(30,08 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (28,56 persen).

Sedangkan untuk tingkat menengah, persentase penduduk

lima tahun keatas yang memiliki ijazah SMP/sederajat dan

BAB IV PENDIDIKAN


SMA/sederajat menurun dibandingkan tahun lalu, dimana pada tahun

2011 yang memiliki ijazah SMP/sederajat mencapai 15,57 persen dan

ijazah SMA/sederajat sekitar 12,03 persen.

Tabel 10.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar Tahun 2011

No. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Total

(1) (2) (3) (3) (4)

1 Sekolah Dasar / MI 95,33 81,96 89,04

2 Sekolah Menengah Pertama /MTs 50,92 56,36 53,42

3 Sekolah Menengah Atas / SMK / MA 38,26 30,11 34,16


Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara

jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk

usia sekolah jenjang tertentu. APM merupakan salah satu tolok ukur

yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan

gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang

bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang

pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7 - 12 tahun, SMP untuk

penduduk usia 13 - 15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16 - 18

tahun.

BAB IV PENDIDIKAN


Pada tahun 2011 APM tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten

Banjar 89,04 persen. Ini berarti 89,04 persen penduduk Kabupaten

Banjar usia 7 – 12 tahun telah memperoleh pendidikan di jenjang

Sekolah Dasar, dan sisanya 10,96 persen belum memperoleh

pendidikan di jenjang Sekolah Dasar. Jika dilihat menurut jenis

kelamin, APM tingkat SD laki-laki (95,33 persen) lebih tinggi di

bandingkan perempuan (81,96 persen).

Sedangkan untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/Sederajat,

nilai APM Kabupaten Banjar sebesar 53,42 persen, dimana APM laki-

laki (50,92 persen) lebih rendah dibandingkan APM perempuan yaitu

56,36 persen. Ini menunjukkan, hampir 50 persen, yaitu 43,64

persen penduduk Kabupaten Banjar usia 13 – 15 tahun belum

memperoleh pendidikan menengah pertama.

SD/sdrjt

SMP/sdrjt

SMA/sdrjt

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2010 2011

Grafik 11.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar

Tahun 2010 - 2011

BAB IV PENDIDIKAN


Selanjutnya nilai APM Kabupaten Banjar untuk jenjang

pendidikan tingkat SMA/sederajat relatif masih sangat kecil, yaitu

34,16 persen, dimana nilai APM jenjang pendidikan SMA/sederajat

untuk penduduk laki-laki lebih tinggi, yaitu 38,26 persen

dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 30,11 persen.

BAB V KETENAGAKERJAAN


5. Ketenagakerjaan

Dalam merencanakan pembangunan yang berhubungan

dengan penggunaan tenaga kerja, diperlukan suatu perencanaan

tenaga kerja (manpower planning) yang tepat. Suatu daerah harus

bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kualitas

tenaga kerja dan keperluan sektoral minimal sampai dengan lima

tahun mendatang. Kalau disebut tentang kualitas tenaga kerja, hal ini

berhubungan dengan apa yang disebut sebagai “human capital”. Ciri

Khusus yang dimiliki oleh faktor produksi ini adalah jika sering

dipakai mereka tidak akan hilang atau berkurang. Dengan semakin

sering faktor produksi ini dipakai bukan kadarnya semakin berkurang

tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin tinggi

pula.

Identifikasi dan kuantifikasi dalam pasar tenaga kerja seperti

underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (decent

work) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan

ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi

Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam

perencanaan tenaga kerja antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja, Daya Serap Tenaga Kerja, Produktivitas Pekerja, maupun

tingkat pengangguran. Untuk lebih jelasnya beberapa indikator

tenaga kerja ini akan dibahas satu persatu.



5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pembangunan banyak dipengaruhi oleh hubungan antara

manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain, ketersediaan

pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi

dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan

ekonomi. Suatu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur hal

tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK

memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat

aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari

pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan

tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan

jasa.

Grafik 12.

Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas

Menurut Kegiatan Tahun 2011

Sekolah MengurusRuta

Lainnya

34,40

19,93

45,67

9,61

78,21

12,18

Persentase Bukan Angkatan Kerja

Laki-Laki Perempuan

Bekerja Sementara TidakBekerja

96,77

3,23

93,22

6,78

Persentase Angkatan Kerja

Laki-Laki Perempuan



TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja

terhadap jumlah penduduk usia kerja selama periode tertentu.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya

pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur.

Sedangkan penduduk usia kerja dengan kegiatan selain kegiatan

tersebut dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja.

Pada tahun 2011 penduduk usia 15 tahun keatas yang aktif di

pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan

(angkatan kerja) ada sekitar 74,26 persen. Dari total angkatan kerja

tersebut 95,33 persen kegiatannya adalah bekerja dan 4,67 persen

kegiatannya mencari pekerjaan.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin penduduk perempuan

yang aktif di pasar tenaga kerja lebih rendah dibandingkan penduduk

laki-laki yang ditunjukkan oleh besaran nilai TPAK penduduk

perempuan yang hanya sebesar 60,46 persen sedangkan TPAK

penduduk laki-laki sebesar 88,07 persen.

Dari total angkatan kerja penduduk perempuan sekitar 93,22

persen kegiatannya adalah bekerja dan sekitar 6,78 persen

kegiatannya adalah mencari pekerjaan. Sedangkan untuk penduduk

laki-laki dari total angkatan kerjanya sekitar 96,77 persen

kegiatannya adalah bekerja dan sekitar 3,23 persen kegiatannya

adalah mencari pekerjaan.



Tabel 11.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas

Kabupaten Banjar Tahun 2011

Uraian Laki-Laki Perempuan Total

(1) (2) (3) (4)

Angkatan Kerja (%) 88,07 60,46 74,26

- Bekerja 96,77 93,22 95,33

- Pengangguran 3,23 6,78 4,67

Bukan Angkatan Kerja (%) 11,93 39,54 25,74

- Sekolah 34,40 9,61 15,35

- Mengurus Ruta 19,93 78,21 64,71

- Lainnya 45,67 12,18 19,94

Sumber : Diolah dari Sakernas BPS

5.2. Daya Serap Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2011 tercatat jumlah

kesempatan kerja dari seluruh sektor ekonomi dapat menyerap

sebesar 95,33 persen dari angkatan kerja yang ada. Persentase

penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha biasa dipakai

sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor

perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.



Tabel 12.

Daya Serap Tenaga Kerja Per Sektor di Kabupaten Banjar

Tahun 2009-2011

No. Lapangan Usaha 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pertanian 58,80 62,32 56,16

2 Pertambangan 2,44 1,89 2,92

3 Industri 8,26 7,7 2,44

4 Listri dan Air 0,10 0,00 0,00

5 Konstruksi 3,49 3,41 3,92

6 Perdagangan 15,19 12,22 21,07

7 Angkutan 3,59 3,03 1,99

8 Keuangan 0,01 0,31 1,19

9 Jasa-Jasa 8,11 9,12 10,32

Jumlah 100,00 100,00 100,00


Dari hasil Sakernas juga diketahui bahwa sektor yang mampu

menyerap tenaga kerja yang terbanyak di Kabupaten Banjar adalah

sektor pertanian. Sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung

padi Provinsi Kalimantan Selatan hal ini tentunya wajar terjadi.

Namun ada kelemahan dari sektor pertanian bahwa antara jumlah

tenaga kerja yang mampu diserap pada sektor pertanian tersebut,



ternyata nilai tambah yang dihasilkannya tidak seimbang, sehingga

tingkat produktivitasnya rendah.

Sektor kedua yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar

adalah sektor perdagangan yakni sekitar 21,07 persen dan diikuti

oleh sektor jasa-jasa sekitar 10,32 persen. Sektor pertambangan

yang mampu menciptakan nilai tambah terbesar pada perekonomian

Kabupaten Banjar ternyata hanya mampu menyerap tenaga kerja

sekitar 2,92 persen.

Dari Tabel 12. terlihat bahwa sektor pertanian selama kurun

waktu tahun 2009-2011 mampu menyerap tenaga kerja terbesar jika

dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2011 terjadi pergeseran

penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor yang lain.

Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menurun bila dibandingkan

dengan tahun 2010 yakni dari 62,32 persen menjadi 56,16 persen

tahun 2011, sedangkan sektor yang lain mengalami peningkatan

yaitu sektor Pertambangan, Konstruksi, Perdagangan, Keuangan dan

jasa-jasa( masing-masing 2,92 persen, 3,92 persen, 21,07 persen,

1,19 persen dan 10,32 persen)

5.3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan

antara jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang

pertama kali maupun yang sudah pernah bekerja sebelumnya,

dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Tingkat pengangguran

terbuka selalu berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja.



Tingkat kesempatan kerja menggambarkan besarnya penyerapan

pasar tenaga kerja terhadap angkatan kerja. Semakin tingginya

besaran tingkat pengangguran terbuka mencerminkan semakin

rendahnya besaran tingkat kesempatan kerja, demikian sebaliknya

semakin rendah tingkat pengangguran terbuka mencerminkan

semakin tingginya besaran tingkat kesempatan kerja.

Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten

Banjar secara umum sekitar 4,67 persen. Jika dilihat menurut jenis

kelamin, tingkat penggangguran laki-laki lebih rendah jika

dibandingkan dengan tingkat pengangguran perempuan. Dimana

pada tahun 2011 tingkat pengangguran laki-laki sekitar 3,23 persen

sedangkan tingkat pengangguran perempuan yakni 6,78 persen.

Namun rendahnya angka tingkat pengangguran terbuka ini

belum mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang

memadai karena angka tingkat pengangguran terbuka hanya

memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk

yang setengah menganggur (under employement), pengangguran tak

kentara (disguised unemployement), dan pengangguran tersembunyi

(hiddenunemployement) tidak kelihatan dari angka pengangguran

terbuka.



Tabel 13.

Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), dan Tingkat

Pengangguran terbuka (TPT), Tahun 2011

U r a i a n Persentase

(1) (2)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

- Total 74,26

- Laki-laki 88,07

- Perempuan 60,46

Tingkat Kesempatan Kerja

- Total 95,33

- Laki-laki 96,77

- Perempuan 93,22

Tingkat Pengangguran terbuka

- Total 4,67

- Laki-Laki 3,23

- Perempuan 6,78


Apabila dikaji lebih jauh dari Tabel 14. yang diolah dari hasil

Sakernas ternyata jumlah pekerja yang bekerja dibawah jam normal

(35 jam keatas dalam seminggu) secara umum mencapai sekitar

34,85 persen dan jika dilihat menurut jenis kelamin persentase

penduduk perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal (48,44



persen) cenderung lebih besar jika dibandingkan penduduk laki-laki

(25,86 persen).

Tabel 14.

Persentase Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja


No Uraian/Jam Kerja Laki-Laki Perempuan Total

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Sementara tidak bekerja 3,88 6,13 4,78

2 1 – 34 25,86 48,44 34,85

3 35 – 54 56,61 34,89 47,96

4 55 + 13,65 10,53 12,41

Jumlah 100,00 100,00 100,00


Pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal ini biasa

tergolong dalam kategori setengah pengangguran. Hal ini

mempertegas lagi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia di

Kabupaten Banjar ini sebagian besar adalah lapangan pekerjaan yang

bersifat informal seperti lapangan pekerjaan di sektor pertanian,

perdagangan dan industri serta jasa-jasa. Dimana sektor-sektor

inilah yang bisa menampung pekerja dengan keahlian dan tingkat

pendidikan rendah, tapi dengan konsekuensi penghasilan yang

diterima oleh pekerja tidak optimal.



Jika melihat struktur penduduk menurut kelompok umur,

maka dalam beberapa tahun kedepan Kabupaten Banjar akan

dihadapkan pada penawaran tenaga kerja muda yang cukup besar

sehingga pemerintah daerah harus mulai memikirkan ketersediaan

lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja muda ini.

BAB VI KESEHATAN


6. Kesehatan

Masalah kesehatan bagi negara-negara berkembang sangat erat

kaitannya dengan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu

modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan

menghasilkan kualitas manusia yang baik, dan akhirnya akan

meningkatkan produktivitas.

Dalam upaya pelayanan kesehatan pada masyarakat maka

ketersediaan sarana kesehatan sangat diperlukan. Fasilitas kesehatan

yang berupa 2 buah RS dengan status kepemilikan 1 buah milik

pemerintah dan 1 buah milik BUMN, fasilitas puskesmas berjumlah

94 buah (24 buah puskesmas dan 70 buah puskesmas pembantu)

dengan 93 buah puskesmas keliling (90 buah kendaraan bermotor

roda empat dan 3 buah perahu bermotor). Sedang jumlah paramedis

secara keseluruhan adalah 1.292 orang termasuk 370 orang tenaga

yang non medis. Sementara jumlah dokter sebanyak 87 orang

dengan rincian, 57 dokter umum, 1 orang dokter ahli, 14 orang

dokter gigi dan 15 orang dokter spesialis (data Dinas Kesehatan dan

Rumah Sakit tahun 2011).

Menurut hasil Susenas tahun 2011 diketahui bahwa dari seluruh

penduduk Kabupaten Banjar, sekitar 46,91 persennya pernah

mengalami keluhan kesehatan menurun dari tahun sebelumnya yang

sebesar 49,55 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin

penduduk perempuan (47,53 persen) yang mengalami gangguan

BAB VI KESEHATAN


kesehatan sedikit lebih banyak jika dibandingkan penduduk laki-laki

(46,30 persen).

Dari keseluruhan penduduk yang mengalami keluhan sebanyak

26,64 persen mengobati sendiri dan berobat jalan, 8,01 persen

berobat jalan saja, 58,86 persen berobat sendiri saja dan 6,49 persen

tidak berobat.

Tabel 15.

Persentase Cara Pengobatan penduduk yang Mengalami

Keluhan Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2011

No. Cara pengobatan Laki-Laki Perempuan Total

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Sendiri & Jalan 25,73 27,54 26,64

2 Jalan 8,16 7,87 8,01

3 Sendiri 59,38 58,34 58,86

4 Tidak Berobat 6,73 6,25 6,49

Jumlah 100,00 100,00 100,00

Sumber: diolah dari susenas BPS

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa kesadaran

masyarakat Kabupaten Banjar terhadap kesehatan sudah cukup baik,

BAB VI KESEHATAN


dalam artian mereka tidak menyepelekan masalah kesehatan yang

mereka alami.

Sumber : Diolah dari Sakernas 2011

Pada tahun 2011 tingkat kesadaran ibu yang mempunyai balita

untuk memberikan ASI di Kabupaten Banjar semakin meningkat bila

dibandingkan dengan tahun 2010, hal ini terlihat dari persentase

balita yang tidak diberi ASI turun dari 5,29 persen 2010 menjadi 0,49

persen tahun 2011, sebaliknya Balita yang mendapatkan ASI dari

Ibunya semakin meningkat dari 94,71 persen tahun 2010 menjadi

99,51 persen tahun 2011.

0

10

20

30

40

50

60

Sendiri danjalan

Jalan Sendiri Tidak berobat

25,73

8,16

59,38

6,73

27,54

7,87

58,34

6,25

Grafik 13. Persentase Cara Pengobatan Penduduk Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Tahun 2011

Laki-Laki

Perempuan

BAB VI KESEHATAN


Secara rinci persentase balita yang diberikan ASI 1 sampai

dengan 11 bulan adalah sekitar 28,89 persen , sekitar 17,83 persen

diberikan ASI selama kurun waktu 12 sampai dengan 17 bulan,

11,44 persen diberikan ASI selama kurun waktu 18 sampai dengan

23 bulan dan sekitar 41,36 persen diberikan ASI selama kurun waktu

24 bulan lebih.

Tabel 16.

Lama Pemberian Asi bagi Bayi dan Balita

di Kabupaten Banjar Tahun 2010 dan 2011

No. Uraian 2010 2011

(1) (2) (3) (4)

1 Tidak diberi ASI 5,29 0,49

2 1 - 11 (bulan) 29,19 28,89

3 12 - 17 (bulan) 13,67 17,83

4 18 - 23 (bulan) 17,43 11,44

5 24 + (bulan) 34,41 41,36

Total 100,00 100,00

Sumber : diolah dari susenas BPS

Untuk penolong persalinan balita dari data yang diperoleh,

sebanyak 75,80 persen orang melahirkan memanfaatkan

bidan/tenaga paramedis terjadi peningkatan dari tahun 2010 yang

hanya 64,64 persen, sedangkan pemanfaatan tenaga dukun beranak

terjadi penurunan dari 23,00 persen tahun 2010 menjadi 16,52

BAB VI KESEHATAN


persen tahun 2011, pemanfaatan tenaga dokter juga terjadi

penurunan dari 10,31 persen tahun 2010 menjadi 5,31 persen tahun

2011 dan sisanya 2,31 persen penolong kelahiran famili dan lainnya.

Sumber : Diolah dari data Susenas 2011

Dokter, 5,31

Bidan, 75,8

Dukun, 16,52 Famili dan

lainnya, 2,31

Grafik 14. Persentase Penolong Kelahiran Bayi

Usia 0 - 59 Bulan Tahun 2011

BAB VII PERUMAHAN


7. PERUMAHAN

Perumahan adalah salah satu kebutuhan hidup yang penting

bagi manusia, setelah pangan dan sandang. Maka dari itu dalam

upaya pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat yang

madani, pemenuhan kebutuhan akan perumahan ini sangat perlu

untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banjar.

Tabel 17.

Persentase Tempat Tinggal menurut Status Penguasaan


No. Status Persentase (%)

(1) (2) (3)

1 Milik Sendiri 78,16

2 Kontrak 0,51

3 Sewa 6,58

4 Dinas/Bebas Sewa/Lainnya 14,75

Jumlah 100,00

Sumber :diolah dari Susenas BPS

Kondisi perumahan suatu daerah biasanya sesuai dengan

keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Tabel 17.

menunjukkan jumlah rumah menurut status penguasaan rumah di

Kabupaten Banjar. Sebagian besar penduduk Kabupaten Banjar

BAB VII PERUMAHAN


memiliki rumah sendiri , hal ini terjadi peningkatan dari 74,83 persen

tahun 2010 menjadi 78,16 persen tahun 2011 . Kondisi yang

demikian mungkin dikarenakan oleh semakin berkembang pesatnya

kredit kepemilikan rumah baik Rumah Sederhana (RS) maupun Rumah

Sangat Sederhana (RSS), yang memberikan kesempatan pada rumah

tangga yang berpenghasilan menengah kebawah untuk dapat

memiliki rumah dengan cicilan yang relatif murah.


Tempat tinggal rumah tangga berstatus kontrak sekitar 0,51

persen, yang berstatus sewa 6,58 persen, sisanya adalah yang

berstatus dinas atau bebas biaya sewa yakni sekitar 14,75 persen.

Milik Sendiri, 78,16

Dinas/Bebas Sewa/Lainnya,

14,75 Sewa, 6,58

Kontrak, 0,51

Other, 7,09

Grafik 15. Persentase Penguasaan Tempat Tinggal

Tahun 2011

BAB VII PERUMAHAN


Tabel 18.

Persentase Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun 2011

No. Luas Lantai (m2) Persentase (%)

(1) (2) (3)

1 < 28 14,71

2 28-40 23,52

3 41-60 29,65

4 61-80 12,53

5 81-100 10,76

6 > 100 8,83

Jumlah 100,00

1 Memenuhi standar kesehatan 68,66

2 Tdk memenuhi standar kesehatan 31,34

Jumlah 100,00


Rumah dengan luas lantai antara 41–60 m2 dan 28–40 m2

adalah yang paling mendominasi perumahan di Kabupaten Banjar.

Tempat tinggal dengan luas lantai 41-60 m2 ada sekitar 29,65

persen sedangkan tempat tinggal dengan luas 28-40 m2 ada sekitar

23,52 persen. Hal ini sudah sangat wajar dan bisa dimaklumi, karena

sebagian besar kredit kepemilikan rumah menyediakan rumah

dengan luas lantai seperti yang disebutkan diatas.

Pada tahun 2011 jumlah rumah yang sudah memenuhi standar

kesehatan (rumah dengan luas lantai per kapita minimal 10 m2)

sebesar 68,66 persen sedangkan yang tidak memenuhi standar

kesehatan sekitar 31,34 persen.

BAB VII PERUMAHAN


Rumah tangga di Kabupaten Banjar yang mampu mengakses

kesumber air minum bersih yakni air ledeng, pompa, sumur

terlindung, mata air terlindung dan air hujan sekitar 45,14 persen

serta yang mampu mengakses ke sumber air minum kemasan dan air

isi ulang sekitar 7,08 persen. Kondisi ini sebenarnya sudah cukup

baik. Namun tetap perlu mendapatkan perhatian lebih dari

pemerintah Kabupaten Banjar mengingat 47,78 persen rumah tangga

masih mengkonsumsi air minum yang bersumber dari sumur tak

terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan lainnya, utamanya

di daerah pedesaan karena kualitas air dari sumber tersebut yang

kurang baik untuk dikonsumsi disebabkan kandungan bakteri ekoli

yang cenderung tinggi.

0

10

20

30

41-6028-40

< 2861-80

81-100> 100

29,65

23,52

14,71 12,53

10,76 8,83

Grafik 16.

Persentase Luas Lantai Rumah Tahun 2011

Luas Lantai

BAB VII PERUMAHAN



Hal lain yang patut dicermati dalam pengembangan

perumahan dan pemukiman agar tidak berkembang menjadi kawasan

kumuh adalah masalah lingkungan, salah satunya yaitu tempat

pembuangan akhir tinja. Dari data susenas tahun 2011 sebenarnya

rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah relatif banyak

yaitu mencapai 47,49 persen dari seluruh rumah tangga yang ada.

Akan tetapi masih ada sekitar 38,45 persen yang memanfaatkan

sungai sebagai tempat pembuangan akhir tinja, padahal kondisi ini

bisa mengakibatkan tercemarnya air sungai.

Air Kemasan Bermerek 1,39 %

Air Isi Ulang 5,70 %

Leding Meteran 11,41 %

Leding Eceran 14,52 %

Sumur Bor/Pompa

4,34 %

Sumur Terlindung

10,69 %

Sumur Tak Terlindung

24,04 %

Mata Air Terlindung

0,41 %

Mata Air Tak Terlindung

1,47 %

Air Sungai 21,18 %

Air Hujan 3,77 %

Lainnya 1,09 %

Grafik 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum Utama Tahun 2011

BAB VII PERUMAHAN


Tabel 19.

Persentase Rumah Tangga menurut

Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2011

No. Uraian Persentase %

(1) (2) (3)

1 Tangki Septik 47,49

2 Kolam/ Sawah 0,53

3 Sungai/ Danau/Laut 38,45

4 Lubang/Tanah 12,83

5 Pantai/Tanah Lapang/Kebun 0,32

6 Lainnya 0,38

JUMLAH 100,00


Selain itu masih banyak rumah tangga yang menggunakan

lobang tanah, kebun, dan lainnya sebagai tempat pembuangan akhir

tinja.Sebaiknya kondisi ini menjadi perhatian untuk segera dilakukan

penyuluhan pada masyarakat agar tidak terjadi pencemaran

lingkungan, dan menghindari berkembangnya berbagai macam

penyakit, termasuk penyakit muntaber yang cukup berbahaya.

BAB VII PERUMAHAN


Sumber : Diolah dari Data Susenas BPS

47,49 % Tangki Spal

38,45 % Sungai/Danau/La

ut

12,83 % Lubang/Tanah

1,23 % Lainnya

14,06

Grafik 18. Persentase Rumah Tangga Menurut

Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2011

BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA


8.1. Konsep Pembangunan Manusia

Dewasa ini, pemikiran tentang pembangunan (paradigma)

telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang

berorientasi pada produksi (production centered development) pada

dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan

pada distribusi hasil-hasil pembangunan (distribution growth

development) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an,

muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat (basic need development), dan akhirnya

menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia

(human centered development) yang muncul pada tahun 1990-an.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan

yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran

akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya

penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup

layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat)

dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan

keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan

kegiatan ekonomi).

Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses

untuk mempebesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of

enlarging people’s choices”). Dari definisi ini dapat dtarik kesimpulan

bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena

penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi



pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi

pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi

pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya

dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari

pertumbuhan ekonominya.

Sebagaimana dikutip dari UNDP, sejumlah premis penting

dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: Pembangunan

harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;

Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka;

oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada

penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi

saja; Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada

upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga

pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusis tersebut

secara optimal. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok,

yaitu :

a. Produktivitas. Manusia harus berkemampuan untuk

meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh

dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh

karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari

pembangunan manusia.

b. Pemerataan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang

sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan



politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat

berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari peluang yang

sama.

c. Keberlanjutan. Akses terhadap peluang/kesempatan harus

tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga

untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya

harus dapat diperbaharui.

d. Pemberdayaan. Semua orang diharapkan berpartisipasi

penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses

aktifitasnya.

Konsep pembangunan selama ini lebih mengedepankan pada

konsep pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan

ekonomi akan menguntungkan manusia. Namun dalam kenyataannya

tidaklah selalu demikian, dalam jangka panjang pertumbuhan

ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi

yang bagaimana dan untuk siapa. Olehkarena itu dalam pelaksanaan

pembangunan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah perlu

adanya paradigm baru yang lebih mengedepankan aspek

pembangunan manusia.

Pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut

manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi semata.

Sehingga pembangunan bukan hanya upaya meningkatkan

kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya

memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.



Sejak tahun 1990, Badan Dunia UNDP (United Nations

Development Programme) mengadopsi suatu paradigma baru

mengenai pembangunan yang disebut Paradigma Pembangunan

Manusia (PPM), paradigm ini melihat manusia dari sisi yang lebih

komplek dan komprehensif karena disamping memperhitungkan

keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, juga

memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek

non-ekonomi.

Berdasarkan konsep di atas, pembangunan manusia berarti

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam arti yang luas

meliputi aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam skala

individu maupun sosial yang pada akhirnya harus mampu menjadi

sumber daya pembangunan secara komprehensif.

Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan

manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan

dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran serta perlu dievaluasi

sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan

kualitas hidup manusia sebagai obyek pembangunan. Salah satu alat

ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia

(IPM).

8.2. Manfaat Penghitungan IPM

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar

kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya

diperlukan data-data yang cukup up to date dan akurat. Data-data

yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang



telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan

puskesmas dan puskesmas pembantu telah secara nyata

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Apakah pembangunan

gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi

sekolah di wilayah ini, Apakah program Paket Kejar telah mampu

meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum. Dalam

konteks tersebut diatas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat

untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu perlu kiranya

diketengahkan mengenai berbagai ukuran-ukuran yang biasa

digunakan sebagai indikator pembangunan.

Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi,

peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga

dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk.

Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono

(1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan

keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit

ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas

hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak

termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk

menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif

lebih abstrak dan bersifat komposit.

Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang

banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini

sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat,

1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung

beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari



keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari

kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator

ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan

program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini

adalah kesederhanaan didalam penghitungannya. Disamping itu, data

yang digunakan untuk menghitung IMH iini pada umumnya sudah

banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap

wilayah (nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat

dilakukan perbandingan antar wilayah.

Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam

permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya

kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan

pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator

lain yang lebih reprensentatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam

kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human

Development Index) merupakan salah satu alternatif yang bisa

diajukan. Indikator ini, disampaing mengukur kualitas fisik; tercermin

dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik

(intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan

angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi

masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai purcashing power

parity index (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif

dibandingkan dengan IMH.

Sejak diterbitkannya HDR-HDI oleh UNDP memudahkan para

pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini

disebabkan antara lain karena kesederhanaan metode



penghitungannya, bersifat global tidak terlalu rinci, dan merupakan

kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi

daerah, prioritas pembangunan perlu betul-betul diarahkan pada

kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk

mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah otonom tersebut

sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien

mungkin. Oleh karena itu kehadiran Laporan Pembangunan Manusia

(HDR) menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di daerah.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek

produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan

pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat

secara bersamaan semua isu dalam masyarakat –pertumbuhan

ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun

nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan

manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu jender. Dengan

demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor

sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua

sektor. Pembangunan manusia mempunyai empat elemen–

produktivitas, pemerataan/ ekuitas, keberlanjutan/kesinambungan,

dan pemberdayaan.

Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan

produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan

menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi

harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya.

Pemerataan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi sekarang

maupun generasi penerus. Semua orang, perempuan ataupun laki-



laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan

pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi

kehidupan mereka.

8.3. Konsep Perhitungan IPM

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-

rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan

(angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar

hidup layak.

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar

kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya

diperlukan data-data yang cukup up to date dan akurat. Data-data

yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang

telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan

puskesmas dan puskesmas pembantu telah secara nyata

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, apakah pembangunan

gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi

sekolah di wilayah ini, apakah program Paket Kejar telah mampu

meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum. Dalam

konteks tersebut diatas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat

untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu perlu kiranya

diketengahkan mengenai berbagai ukuran-ukuran yang biasa

digunakan sebagai indikator pembangunan.

Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi,

peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga

dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk.



Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono

(1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan

keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit

ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas

hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak

termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk

menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif

lebih abstrak dan bersifat komposit.

Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang

banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini

sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat,

1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung

beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari

keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari

kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator

ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan

program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini

adalah kesederhanaan didalam penghitungannya. Disamping itu, data

yang digunakan untuk menghitung IMH iini pada umumnya sudah

banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap

wilayah (nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat

dilakukan perbandingan antar wilayah.

Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam

permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya

kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan

pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator



lain yang lebih reprensentatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam

kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human

Development Index) merupakan salah satu alternatif yang bisa

diajukan. Indikator ini, disampaing mengukur kualitas fisik; tercermin

dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik

(intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan

angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi

masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai purcashing power

parity index (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif

dibandingkan dengan IMH.

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan

status pembangunan manusia adalah Human Development Index

(HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang

mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat

mendasar, yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge),

dan standar hidup layak (decent living).

a. Usia Hidup

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar

penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat.

Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk

mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan

ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka

harapan hidup waktu lahir (life expectacy at birth) yang biasa

dinotasikan dengan eo. Angka kematian bayi (IMR) tidak

digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak



peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti

halnya IMR, eo sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat

pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia

eo dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini

menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak yang

dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur

penghitungan eo yang diperoleh dengan metode tidak langsung

merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

b. Pengetahuan

Selain usia hidup, pengetahun juga diakui secara luas

sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan

pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan

dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah. Sebagai catatan UNDP dalam publikasi tahunan HDR

sejak tahun 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan

partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sekalipun diakui

bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator

dampak. Penggantian dilakukan semata-mata karena sulitnya

memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global, suatu

kesulitan yang bagi keperluan internal Indonesia dapat diatasi

dengan tersedianya data Susenas Kor atau data Instansional.

Indikator angka melek huruf dapat diolah dari variabel

kemampuan membaca dan menulis. Pengolahannya dapat

dilakukan dengan menjumlahkan kasus berkode 1 (dapat

membaca dan menulis) dan berkode 2 (tidak dapat membaca dan



menulis). Kemudian membandingkannya dengan jumlah seluruh

kasus. Seperti halnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah

dihitung dengan pengolahan tabulasi data. Penghitungan

dilakukan dengan menggunakan dua variabel secara simultan,

yaitu : tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang

pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dari penghitungan

dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel

tersebut akan diperoleh data lama sekolah masing-masing

individu yang kemudian digunakan sub program MEANS dalam

paket SPSS untuk menghitung rata-rata lama sekolah agregat.

c. Standar Hidup Layak

Selain usia hidup, dan pengetahuan unsur dasar

pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar

hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan

untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan

ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP per

kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita)

sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk

kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui

sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga

sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian

UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang

sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya

indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia



hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas

diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan

banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator

komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP

riil per kapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili

indikator input IPM lainnya. Untuk keperluan perhitungan IPM

data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan untuk

mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran yang peka

untuk mengukur daya beli penduduk (yang merupakan fokus

IPM). Sebagai penggantinya digunakan konsumsi per kapita riil

yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama. Untuk

menghitung konsumsi per kapita riil yang disesuaikan pertama

dihitung terlebih dahulu daya beli untuk tiap unit barang atau

Purchasing Power Parity (PPP/unit).

Perhitungan PPP/unit dilakukan sesuai rumus:

Dimana

E(i,j) : Pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten/kota ke-i

P(9,j) : Harga komoditi j

Q(i,j) : Total komoditi j (unit) yang dikonsumsi di

kota/kabupaten ke-i



Kemudian nilai PPP/unit disesuaikan dengan Rumus Atkinson

yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil, secara

matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

Dimana:

D = Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan

PPP/unit

Z = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang

digunakan sebagai batas kecukupan (biasanya

menggunakan garis kemiskinan)

8.4. Perkembangan IPM Kabupaten Banjar

Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung

dari 3 komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur

panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir (2)

pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tertimbang antara angka

melek huruf penduduk usia dewasa dengan rata-rata pencapaian

tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), dan (3) standar

kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per

kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.



Tabel 20.

Komponen Dasar Pembentukan IPM Kabupaten Banjar

Tahun 2008 - 2011

Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

Angka Harapan Hidup 64,62 64,93 65,25 65,68

Angka Melek Huruf 95,99 96,02 96,03 96,06

Rata-rata Lama Sekolah 7,10 7,16 7,25 7,26

Pengeluaran Riil/kapita/thn (000) 639,84 641,64 643,94 645,99

8.4.1 Angka Harapan Hidup

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat

dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya

saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat

kesehatan penduduk. Salah satu komponen dalam penyusunan angka

IPM adalah Angka Harapan Hidup. Semakin tinggi Angka Harapan

Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk

suatu daerah. Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (eo) adalah

perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada

perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup ini

memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada



dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu

bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara

makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk

hidup sehat, akan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan

hidup penduduk.

Dari Tabel 20 diatas dapat dilihat bahwa Angka Harapan

Hidup Kabupaten Banjar dari tahun ketahun terus mengalami

kenaikan. Tahun 2008 yang semula 64,62 naik menjadi 64,93 pada

tahun 2009 kemudian pada tahun 2010 naik lagi menjadi 65,25. Dan

pada tahun 2011 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 65,68

tahun. Bila dibandingkan dengan angka provinsi Kalimantan Selatan

yang hanya mencapai 63,17 tahun, maka Angka Harapan Hidup

Kabupaten Banjar ini masih relatif lebih tinggi.

8.4.2 Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan,

secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk,

yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan huruf

lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk dewasa adalah proporsi

penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan

menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka Melek Huruf di

Kabupaten Banjar dari tahun 2008 sampai tahun 2011 terus

mengalami kenaikan. Tahun 2008, AMH kabupaten Banjar 95,99

persen, dan tahun 2009 meningkat menjadi 96,02 persen. Tahun



2010 AMH Kabupaten Banjar sama, yaitu 96,03 persen dan sedikit

meningkat di tahun 2011 yaitu 96,06 persen. Jika dibandingkan

dengan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk tahun 2011 Angka Melek

Huruf 96,14 persen, sedikit lebih tinggi dari AMH Kabupaten Banjar.

8.4.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah rata-rata jumlah tahun

yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk

menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar dari tahun

2008 sampai tahun 2011 terus mengalami peningkatan. Tahun 2008,

rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjar sebesar 7,10

tahun dan meningkat menjadi 7,16 pada tahun 2009. Sedangkan

pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah sebesar 7,25 tahun dan

tahun 2011 meningkat menjadi 7,26 tahun. Artinya pada tahun 2011

rata-rata penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 15 tahun ke atas

mengeyam bangku sekolah selama 7,26 tahun. Yang artinya rata-rata

penduduk Kabupaten Banjar berpendidikan sampai dengan kelas 1

SMP. Kondisi ini menggambarkan program wajib belajar sembilan

tahun belum membuahkan hasil yang maksimal.

8.4.4 Pengeluaran Riil yang Disesuaikan

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup

layak. Indikator ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki serta

peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai

barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang



ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai

kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan

pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan

tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan

untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah.

Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum

tentu menunjukan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama

karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah

pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat

mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Dari hasil pengolahan data Susenas 2011, diperoleh

gambaran bahwa pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Banjar dari

tahun ke tahun mengalami kenaikan walaupun nilainya tidak terlalu

besar. Pada Tabel 20 di atas dapat dilihat pada tahun 2008

pengeluaran riil perkapitanya adalah 639,84 ribu rupiah pertahun,

kemudian pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan yaitu

menjadi 641,64 ribu rupiah, pada tahun 2010 sebesar 643,94 ribu

rupiah per tahun. Sedangkan hasil penghitungan tahun 2011

pengeluaran riil perkapita mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi

645,99 ribu rupiah pertahunnya, jika dibandingkan dengan angka

Provinsi Kalimantan Selatan (640,73 ribu rupiah) maka pengeluaran

riil penduduk Kabupaten Banjar sedikit lebih tinggi.

8.5. Perkembangan Indeks Penyusun IPM Kabupaten Banjar

IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai

jarak yang harus ditempuh – shortfall - suatu wilayah untuk

mencapai nilai maksimum 100 yang berarti bahwa pembangunan



manusia secara keseluruhan tersebut telah tercapai. Bagi suatu

wilayah angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan

pembangunan manusia di daerah tersebut. Jika angka IPM tersebut

masih rendah atau masih jauh dari angka 100 berarti jarak yang

ditempuh untuk mencapai tujuan masih jauh. Kecenderungan

perkembangan angka IPM, semakin dekat ke arah tujuan (angka 100)

maka perkembangannya semakin pelan sebaliknya untuk angka IPM

yang masih rendah maka perkembangan untuk mencapai tujuan

semakin cepat.

Tabel 21.

Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan Pembangunan Manusia

Kabupaten Banjar Tahun 2005 - 2011

Tahun

Indeks

Kesehatan

(IK)

Indeks

Pendidikan

(IP)

Indeks

Daya Beli

(IDB)

Indeks

Pembangu

nan

Manusia

(IPM)

(1) (2) (3) (4) (5)

2007 65,70 80,30 64,16 69,43

2008 66,03 79,77 64,67 70,16

2009 66,55 79,92 65,09 70,52

2010 67,08 80,13 65,62 70,94

2011 67,80 80,17 66,08 71,35

Sumber: BPS Jakarta



Dari Tabel 21 dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 IPM

Kabupaten Banjar tercatat sebesar 69,43 persen. Angka ini

mengalami sedikit kenaikan menjadi 70,16 persen pada tahun 2008,

kemudian 70,52 persen pada tahun 2009, tahun 2010 mencapai

70,94 persen dan terus mengalami peningkatan menjadi 71,28

persen di tahun 2011.

Berdasarkan kriteria dengan capaian IPM selama kurun waktu

2008 - 2011 yaitu 70,16 pada tahun 2008 dan terus naik hingga

tahun 2011 mencapai 71,28 maka Kabupaten Banjar menurut Konsep

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2008 2009 2010 2011

Kesehatan 66,03 66,55 67,08 67,80

Pendidikan 79,77 79,92 80,13 80,17

Daya Beli 64,67 65,09 65,62 66,08

Pemb.Manusia 70,16 70,52 70,94 71,35

PER

SEN

TASE

Grafik 19. Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan

Pembangunan Manusia Kab. Banjar Tahun 2008-2011



Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP masuk dalam tingkatan status

atau kategori kinerja pembangunan manusia Menengah Atas yaitu

dengan capaian IPM di antara 66,00 – 79,99.

Tabel 22.

Kriteria dan Tingkatan Status Pembangunan Manusia

Menurut UNDP

Tingkatan Status Kriteria

(1) (2)

1. Rendah IPM < 50

2. Menengah bawah 50 < IPM < 65,99

3. Menengah atas 66 < IPM < 79,99

4. Tinggi IPM > 80

Pada tahun 2005 IPM Kabupaten Banjar menempati urutan ke

8 se Provinsi Kalimatan Selatan, kemudian meningkat pada tahun-

tahun berikutnya yaitu mulai tahun 2006 hingga tahun 2011

menempati urutan ke 5.



Selama kurun waktu tahun 2007 - 2010 tidak terjadi

perubahan peringkat angka IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan

Selatan. Dimana peringkat pertama sampai dengan kelima tetap

diduduki oleh Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, kabupaten Kota

Baru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar. Begitu pula

dengan lima kabupaten Kota yang termasuk dalam urutan ke lima

terbawah adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu,

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Batola dan Kabupaten

Balangan. Tetapi tahun 2011 terjadi perubahan peringkat 3 dan 4

dimana pada tahun-tahun sebelumnya peringkat 3 adalah Kabupaten

Kotabaru dan peringkat 4 Kabupaten Tanah Laut bertukar posisi pada

tahun 2011 ini.

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,007

2,0

0

71

,69

71

,35

68

,36

71

,00

71

,20

71

,19

69

,45

70

,45

70

,41

67

,35

74

,24

75

,43

Grafik 20.

Nilai IPM Kabupaten/Kota Tahun 2011 Kalimantan Selatan



Tabel 23. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

Tahun 2008 - 2011

Sumber : BPS Jakarta

Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

Kal.Selatan 68,72 69,30 69,92 70,44

01. Tanah Laut 70,40 70,62 71,16 72,00

02. Kotabaru 70,52 70,86 71,20 71,69

03. Banjar 70,16 70,52 70,94 71,35

04. Barito Kuala 66,09 66,80 67,54 68,36

05. Tapin 69,79 70,13 70,58 71,00

06. H.S.Selatan 70,11 70,50 70,83 71,20

07. H.S.Tengah 70,00 70,46 70,77 71,19

08. H.S.Utara 67,86 68,45 68,89 69,45

09. Tabalong 68,98 69,45 70,00 70,45

10. Tanah Bumbu 68,80 69,24 69,74 70,41

11. Balangan 65,69 66,06 66,74 67,35

71. Banjarmasin 72,85 73,49 73,84 74,24

72. Banjarbaru 74,09 74,43 74,74 75,43



Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2008-

2011 tersebut tidak ada percepatan dampak hasil pembangunan

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan

Selatan yang bisa mengeser peringkat yang ada di wilayah

Kalimantan Selatan.

Tabel 24. Perbandingan Peringkat Propinsi IPM Kab/Kota Kalimantan Selatan

Tahun 2008 – 2011


Kabupaten/Kota Peringkat Propinsi

2008 2009 2010 2011

(1) (8) (9) (10) (11)

01. Tanah Laut 4 4 4 3

02. Kotabaru 3 3 3 4

03. Banjar 5 5 5 5

04. Barito Kuala 12 12 12 12

05. Tapin 8 8 8 8

06. H.S.Selatan 6 6 6 6

07. H.S.Tengah 7 7 7 7

08. H.S.Utara 11 11 11 11

09. Tabalong 9 9 9 9

10. Tanah Bumbu 10 10 10 10

11. Balangan 13 13 13 13

71. Banjarmasin 2 2 2 2

72. Banjarbaru 1 1 1 1



8.6. Laju Pencapaian IPM (Reduksi SHORTFALL)

Laju Pencapaian IPM (reduksi shortfall) digunakan untuk

mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu.

Laju Pencapaian IPM menunjukkan kecepatan pengurangan jarak

suatu IPM terhadap IPM ideal. Reduksi shortfall per tahun (annual

reduction in shortfall) menunjukkan perbandingan antara pencapaian

yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh

untuk mencapai titik ideal (IPM=100).

Reduksi shortfall di Kabupaten Banjar selama periode 2008 -

2011, menunjukkan angka yang berfluktuatif. Selama periode 2008 -

2009 reduksi shortfall IPM Kabupaten Banjar sekitar 1,22 persen,

selama periode 2009 - 2010 sekitar 1,43 persen dan selama periode

2010 - 2011 sebesar 1,41 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa

pada tahun 2010 terjadi peningkatan perkembangan IPM

dibandingkan perkembangan pada tahun 2009 sedangkan pada

tahun 2011 terjadi perlambatan perkembangan IPM jika dibanding

perkembangan IPM tahun 2010.



Tabel 25. Laju Shortfall Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun

2008 - 2011


Kabupaten/Kota 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011

(1) (2) (3) (4)

Kal.Selatan 1,86 2,02 1,71

01. Tanah Laut 0,74 1,82 2,91

02. Kotabaru 1,15 1,18 1,70

03. Banjar 1,22 1,43 1,41

04. Barito Kuala 2,10 2,23 2,52

05. Tapin 1,12 1,50 1,45

06. H.S.Selatan 1,33 1,12 1,27

07. H.S.Tengah 1,54 1,04 1,46

08. H.S.Utara 1,85 1,39 1,81

09. Tabalong 1,53 1,81 1,48

10. Tanah Bumbu 1,43 1,62 2,21

11. Balangan 1,34 2,01 1,84

71. Banjarmasin 2,37 1,32 1,53

72. Banjarbaru 1,33 1,21 2,71



Jika dilihat per Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada

tahun 2011 ada 6 Kabupaten yang mengalami percepatan

perkembangan IPM, yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten

Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai

Utara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota

Banjarbaru. Sedangkan untuk 7 Kabupaten/Kota lainnya pada tahun

2011 mengalami perlambatan perkembangan IPM jika dibandingkan

perkembangan IPM tahun 2010.

BAB IX PENUTUP


9. PENUTUP

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil analisis

deskriptif kesejahteraan rakyat Kabupaten banjar tahun 2011 yang

telah disajikan, yakni sebagai berikut:

1. Sektor-sektor andalan yang memberikan sumbangan terbesar

pada perekonomian Kabupaten Banjar adalah sektor

perdagangan (23,70 persen), sektor pertanian (21,71 persen)

dan sektor pertambangan dan penggalian (21,51 persen).

2. Sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja cukup

besar adalah sektor pertanian (56,16 persen), sektor

perdagangan, restoran, hotel (21,07 persen), sektor jasa-jasa

(10,32 persen).

3. Distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar relatif

merata, yang ditunjukkan olejh nilai koefisien Gini Kabupaten

Banjar tahun 2011 yang sebesar 0,35 dan penerimaan

pendapatan 40 persen penduduk yang berpendapatan paling

rendah yakni sekitar 19,33 persen dari seluruh pendapatan

masyarakat

4. Struktur penduduk Kabupaten Banjar sudah cukup ideal

dengan bentuk piramida yang mengecil keatas

5. Dependency Ratio Kabupaten Banjar adalah sebesar 47,82

persen, angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang usia

produktif harus menanggung sekitar 48 orang non produktif.

BAB IX PENUTUP


6. Sekitar 66,59 persen wanita berstatus kawin dan cerai usia

15-49 tahun di Kabupaten Banjar merupakan peserta aktif

Keluarga Berencana, sekitar 22,57 persen merupakan peserta

KB namun sedang tidak aktif, dan sekitar 10,84 persen wanita

belum menjadi peserta KB.

7. Jenis alat KB yang paling diminati oleh pasangan yang

menikah adalah pil KB (50,23 persen) dan suntikan KB (45,34

persen).

8. Penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah

sekolah sekitar 8,08 persen, yang masih sekolah sekitar 23,19

persen dan yang tidak bersekolah lagi 68,73 persen.

9. Penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak punya ijazah (tidak

sekolah dan tidak/belum tamat SD sederajat) sekitar 40,17

persen, yang menamatkan SD sederajat sekitar 29,32 persen,

yang menamatkan SMP sederajat sekitar 15,57 persen, untuk

tingkat SMA sederajat sekitar 12,03 persen dan untuk

menamatkan pendidikan diatas SMA sekitar 2,94 persen.

10. APM tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 89,04 persen, untuk

APM tingkat SMP sebesar 53,42 persen, dan APM jenjang

pendidikan SMA sebesar 34,16 persen.

11. TPAK Kabupaten Banjar Tahun 2011 sekitar 74,26 persen,

sekitar 95,33 persen angkatan kerja mampu terserap oleh

pasar tenaga kerja dan 4,67 persen masih berusaha mencari

pekerjaan (pengangguran).

BAB IX PENUTUP


12. Persentase pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal

(setengah pengangguran) sekitar 34,85 persen.

13. Dari total penduduk Kabupaten Banjar sekitar 46,81

persennya pernah mengalami keluhan kesehatan, dari yang

mengalami keluhan sebanyak 26,64 persen mengobati sendiri

dan berobat jalan, 8,01 persen berobat jalan saja, 58,86

persen berobat sendiri saja dan 6,49 persen tidak berobat.

14. Persentase balita yang diberi ASI sekitar 99,51 persen dan

sekitar 0,49 persen tidak diberikan ASI.

15. Sekitar 75,80 persen orang melahirkan memanfaatkan

bidan/tenaga paramedis, sekitar 16,52 persen yang

memanfaatkan jasa dukun beranak, 5,31 persen menfaatkan

dokter dan sisanya 2,31 persen lainnya.

16. Tempat tinggal di Kabupaten Banjar yang berstatus milik

sendiri sekitar 78,16 persen, berstatus kontrak sekitar 0,51

persen, berstatus sewa 6,58 persen, sisanya adalah yang

berstatus dinas atau bebas biaya sewa sekitar 14,75 persen.

17. Persentase rumah yang sudah memenuhi standar kesehatan

(rumah dengan luas lantai per kapita minimal 10 m2) sekitar

68,66 persen sedangkan yang tidak memenuhi standar

kesehatan sekitar 31,34 persen

18. Rumah tangga di Kabupaten Banjar yang mampu mengakses

kesumber air minum bersih sekitar 45,14 persen, yang

mampu mengakses air minum kemasan dan isi ulang sekitar

BAB IX PENUTUP


7,08 persen sedangkan sekitar 47,78 persen rumah tangga

masih mengkonsumsi air minum yang bersumber dari sumur

tak terlindung, mata air, air sungai dan lainnya.

19. Rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah relatif

banyak yaitu mencapai 47,49 persen, akan tetapi masih ada

sekitar 38,45 persen yang memanfaatkan sungai sebagai

tempat pembuangan akhir tinja.

20. Pada Tahun 2011 nilai empat komponen dasar pembentuk

IPM Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut Angka Harapan

Hidup sekitar 65,68 tahun, Angka Melek Huruf sekitar 96,06

persen, Rata-rata Lama Sekolah sekitar 7,26 tahun dan

Pengeluaran Riil Perkapita Pertahun sekitar 645,99 ribu

rupiah.

21. Nilai IPM Kabupaten Banjar pada tahun 2011 adalah 71,35

persen dengan nilai reduksi shortfall sekitar 1,41 persen, IPM

Kabupaten Banjar termasuk dalam kelompok menengah atas

dan menempati urutan ke-5 jika dibandingkan

Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Documents

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2011