Indonesia: Menghindari Perangkap

Indonesia: Menghindari Perangkap

Kajian Kebijakan Pembangunan 2014

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

wb350881Typewritten Text88929

THE WORLD BANK OFFICE JAKARTAIndonesia Stock Exchange Building, Tower II/12-13th Fl.Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12910Tel: (6221) 5299-3000Fax: (6221) 5299-3111

Dicetak Juni 2014

Tinjauan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2014 merupakan produk staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan dari Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia atau pemerintah yang mereka wakili. .

Bank Dunia tidak menjamin akurasi data di dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi lainnya yang terlihat pada peta dalam laporan ini tidak mencerminkan penilaian dari pihak Bank Dunia terhadap status hukum suatu wilayah atau pengesahan dari penerimaan atas batasan tersebut.

Foto sampul dan bab merupakan: Hak milik @ World Bank. Foto pada Bab 1 dan 4 diambil oleh Jufferdy; Bab 2 oleh Tim Pendidikan; Bab3 oleh Aldian; Bab 5,7 dan 8 oleh Josh Estey; Bab 6 oleh Takiko ; dan Bab 9 oleh Tim Disater Risk Management. Semua hak milik dilindungi.

Kajian Kebijakan Pembangunan 2014

Indonesia: Menghindari Perangkap

Poverty Reduction and Economic Management Department

ii

Kajian Kebijakan Pembangunan 2014Indonesia: Menghindari Perangkap Daftar Isi

Daftar Isi

Kata Pengantar v Ucapan Terima Kasih vi

Ringkasan Eksekutif 1Berbagai peluang dan tantangan telah menanti Indonesia dalam dekade

yang akan datang 2Strategi apa yang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat dan

inklusif di Indonesia? 5Prioritas kebijakan apakah yang dapat mendukung pertumbuhan yang

berdasarkan produktivitas? 8Prioritas kebijakan apakah yang dapat menjamin lebih meratanya kesejahteraan? 16Tantangan dalam Implementasi: Apa yang Dapat Dilakukan? 21

Bab I. Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca-1997/98 32

1. Perubahan Arah Penentuan Kebijakan Makro Pasca-1997/98 33Warisan krisis tahun 1997/98 34Menangani imbas krisis 35Kebijakan baik di masa sulit: tanggapan kebijakan terhadap krisis keuangan global 35

2. Dampak Transformasi Lnjakan Komoditas 36 Dampak pada nilai tukar perdagangan dan kekayaan korporat di Indonesia 37Kontribusi bagi pemulihan investasi Indonesia 39Kontribusi bagi pertumbuhan PDB nominal dan pendapatan rumah tangga Indonesia 39Tanggapan sisi penawaran dan transformasi struktural 41

3. Ketergantungan Berlebih terhadap Ekspor Komoditas Mendorong Kerentanan 46Perubahan dalam komposisi dan tujuan ekspor 46Peningkatan kerentanan terhadap perubahan pada pasar komoditas 47

4. Lonjakan Komoditas juga Mempertajam Isu-isu Lingkungan 47

Bab II. Dampak Sosial Transformasi Ekonomi 50

1. Kemiskinan 51Tren dalam kemiskinan-pendapatan 51Pentingnya peran penciptaan pekerjaan yang didorong oleh pertumbuhan bagi pengentasan kemiskinan 51

2. Kerentanan 53Kerentanan untuk terjatuh kembali ke dalam kemiskinan masih tetap tinggi 53Rumah tangga rentan menghadapi risiko tingginya harga pangan 54Rumah tangga rentan berisiko tinggi terhadap guncangan kesehatan 55Terdapat perbedaan gender dalam kerentanan 56Pasar tenaga kerja adalah sumber utama kerentanan 57

3. Ketimpangan pendapatan dan kesempatan 60Ketimpangan pendapatan telah meningkat selama dekade lalu 60Ketimpangan kesempatan memburuk 62

iii

Kajian Kebijakan Pembangunan 2014Indonesia: Menghindari PerangkapDaftar Isi

Peran lonjakan komoditas dalam peningkatan ketimpangan pendapatan 63!" 64

4. Akses ke Layanan Dasar 65Pendidikan 65Kesehatan 67Air dan Sanitasi 69Listrik 70

Bab III. Jalan Menuju Kesejahteraan Bersama 74

1. Berbagai Kesempatan dan Risiko Utama 74Kesempatan utama 74Risiko perlambatan pertumbuhan 76Risiko pertumbuhan yang tidak cukup inklusif 77

2. Strategi Pertumbuhan 80

3. Prioritas Bidang Reformasi 82

4. Menjawab Tantangan Implementasi Lintas Sektor 85Pusat Pemerintahan yang lebih kuat 86Perampingan prosedur dan struktur birokrasi 86Pengelolaan strategis sumber daya manusia 87Mewujudkan hasil melalui belanja publik 88Mengkaji ulang fokus pemerintah daerah agar bertanggung jawab atas peningkatan penyediaan layanan 88

Bab IV. Menutup Kesenjangan Besar di Bidang Infrastruktur 91

1. Investasi Infrastruktur yang Rendah dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi 93Rasio total investasi Indonesia telah pulih dalam beberapa tahun terakhir 93Namun investasi infrastruktur (sebagai bagian dari PDB) jauh tertinggal 94yang menimbulkan biaya lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi 96dan rendahnya investasi terjadi hampir di semua sub-sektor infrastruktur utama 97

2. Tidak hanya masalah dana 102Rumitnya masalah pembebasan tanah 102Masalah koordinasi 103Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 104

3. Pilihan-pillihan kebijakan 104Menggerakkan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur 104Koordinasi/keterlibatan dengan ASEAN 106

Bab V. Menutup Kesenjangan Keterampilan pada Angkatan Kerja 107

1. Rapor Indonesia sejauh ini 108Angkatan kerja lebih terdidik 108namun banyak lulusan masuk ke pasar tenaga kerja tanpa keterampilan yang tepat 110Kelangkaan keterampilan terkait pada kualitas dan relevansi pendidikan 115

iv

Kajian Kebijakan Pembangunan 2014Indonesia: Menghindari Perangkap Daftar Isi

2. Pilihan kebijakan 118Fokus pada kualitas dan keterampilan, tidak hanya pada perluasan 118Meningkatkan relevansi pengisi pasar tenaga kerja: pendidikan kejuruan dan tinggi 119Meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang ada 120

Bab VI. Peningkatan Fungsi Pasar 123

1. Meningkatkan fungsi pasar produk 124

Masalah utama terkait pasar produk/iklim investasi 124Pilihan kebijakan 127

2. Menurunkan kekakuan dan ketidakpastian pasar tenaga kerja 128

Masalah utama pasar tenaga kerja 128Pilihan kebijakan 131

3. Memperdalam pasar keuangan 132

Masalah utama pasar keuangan 132Pilihan kebijakan 133

4. Pasar lahan 134

Bab VII. Meningkatkan Akses ke Layanan Berkualitas untuk Semua 138

1. Konteks kemiskinan dan kelembagaan 139Tren-tren dalam kemiskinan perdesaan dan perkotaan 139Perubahan dalam konteks kelembagaan: desentralisasi 140

2. Akses ke layanan berkualitas tinggi di daerah perkotaan 1413. Akses ke perbaikan layanan utama di daerah perdesaan 1424. Pilihan kebijakan untuk meningkatkan akses layanan bagi seluruh masyarakat 145

Peningkatan sumber daya bagi layanan gugus depan & penurunan bagi pegawai & administrasi 145Memberikan pilihan pendanaan alternatif bagi pemerintah daerah 147Meningkatkan kualitas belanja 147#!$!!! %'*Memperkuat program yang diprakarsai oleh masyarakat serta akuntabilitas sisi permintaan 149

Bab VIII. Memperkuat Perlindungan Sosial 154

1. Membangun Kerangka Jaminan Sosial yang Efektif dan Berkelanjutan 154

2. Memperkuat jaring pengaman Indonesia yang baru bagi kaum miskin 158Jaring pengaman memiliki dampak langsung dalam mengurangi kemiskinan ekstrim 158Dibutuhkan reformasi lebih lanjut untuk memperkuat jaring pengaman 159

3. Pelihara Pengawasan Nasional untuk Menjamin bahwa Bantuan Sosial Terkoordinasi

dan Terintegrasi dengan Baik 161

Bab IX. Mengelola risiko-risiko bencana, membangun ketahanan 164

2. Urbanisasi dan kerentanan terhadap Ancaman Baru 1683. Pilihan kebijakan 170

Daftar Pustaka 171

v

Kajian Kebijakan Pembangunan 2014Indonesia: Menghindari PerangkapKata Pengantar

Kata Pengantar

Bank Dunia melakukan, secara berkala dan di berbagai negara berkembang, kajian berdasarkan bukti tentang tantangan pembangunan dan berbagai pilihan solusi kebijakan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Salah satu analisis ini bertajuk Kajian tentang Kebijakan Pembangunan.

Bank Dunia telah menyelesaikan sebuah Kajian tentang Kebijakan Pembangunan untuk +?!mengatur fungsi negara sebagai suatu hal penting dalam merealisasikan potensi pembangunan negara. Laporan itu memberikan landasan analisis bagi Strategi Kemitraan Negara yang diterapkan oleh Bank Dunia untuk periode 2009-2014 dan membantu membentuk dukungan Bank Dunia terhadap RPJMN Pemerintah 2010-2014.

Sementara agenda reformasi kelembagaan masih belum tertuntaskan, laporan ini menyatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk bangkit serta menjadi lebih sejahtera dan adil-merata dalam dua dekade berikutnya. Tesis utamanya adalah bahwa dengan pelaksanaan beberapa reformasi !$+pendapatan dan bergabung dengan peringkat ekonomi berpenghasilan tinggi dalam jangka dua dekade, secara inklusif. Pada saat yang sama, tanpa adanya reformasi penting, Indonesia akan mengambang di tengah, seperti yang terjadi pada Brasil, Meksiko, Afrika