INFOBPJS · 2020-01-08 · BPJS Kesehatan itu, maka peserta harus membuat rekening baru. Jika telah memiliki nomor rekening dari salah satu bank tersebut, peserta harus mengisi formulir

K E S E H A T A NI N F O B P J S

MEDIA BPJS KESEHATAN EDISI 75

BAYAR IURAN JKN-KIS JADI NGGAK RIBETPAKAI AUTO DEBIT

Selain bermanfaat bagi peserta, kebijakan autodebit bagi pembayaran iuran JKN-KIS (baik melalui perbankan maupun fintech) selaras dengan kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan inklusi keuangan di masyarakat.

Tentu kami mengharapkan kesadaran peserta tidak hanya berhenti sampai pada pendaftaran rekening untuk autodebit saja. Untuk menghindari peserta dari risiko status kepesertaan yang tidak aktif serta denda pelayanan, maka masing-masing peserta harus memastikan bahwa saldo rekening yang didaftarkan untuk autodebit mencukupi untuk dilakukan pemotongan setiap bulannya. Apabila melakukan autodebit dengan metode non konvensional, maka peserta harus memastikan bahwa saldo M-Cash mencukupi untuk melakukan pembayaran iuran dan melakukan top up apabila saldo tidak mencukupi.

Atas terimplementasikannya kebijakan autodebit ini, kami tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra, baik perbankan maupun perusahaan fintech yang telah memberikan dukungannya. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah secara sadar dan rutin melakukan kewajiban pembayaran iuran setiap bulan. Semoga upaya kita dalam bergotong royong mewujudkan penyelenggaraan program JKN-KIS yang berkualitas tanpa diskriminasi senantiasa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Direktur Utama Fachmi Idris

Ceo Note

Era digital membawa kita pada sejuta kemudahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk urusan transaksi keuangan. Beberapa dekade lalu, urusan transaksi mungkin hanya bisa dilakukan secara langsung dan tunai. Kini dengan berbagai kemudahan di era digital,

otomasi dalam proses transaksi merupakan hal yang bisa kita dapatkan. Kita tidak perlu repot-repot membayar tagihan ke bank atau ATM. Dengan otomasi transaksi pembayaran yang rutin dilakukan, kita bisa mendaftar layanan autodebit yang kini sudah tersedia di hampir seluruh bank di Indonesia.

Kemudahan metode pembayaran melalui autodebit ini juga yang kemudian kami implementasikan untuk pembayaran iuran peserta, terutama bagi segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Pembayaran melalui metode autodebit ini kemudian diwajibkan bagi peserta PBPU baru yang baru mendaftar di awal tahun 2019. Untuk memperlancar implementasi autodebit, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan 4 (empat) bank yaitu BRI, Mandiri, BNI dan BCA. Selain autodebit secara konvensional melalui perbankan, peserta juga dapat melakukan autodebit non konvensional melalui financial technology ( fintech) M-Cash yang ditanamkan dalam aplikasi Mobile JKN. Melalui M-Cash, peserta dapat melakukan top up untuk mengisi saldo M-Cash.

Kebijakan autodebit ini kami lakukan semata-mata dalam rangka peningkatan kualitas layanan serta memberikan kemudahan bagi peserta untuk melakukan pembayaran iuran setiap bulannya. Dengan menggunakan layanan autodebit, peserta akan mendapatkan banyak manfaat. Peserta juga dapat terhindar dari potensi risiko tidak aktif status kepesertaan dan terkena denda pelayanan saat membutuhkan layanan rawat inap akibat terlambat membayar iuran. Melalui autodebit dan pembayaran iuran rutin setiap bulan, maka peserta juga telah berpartisipasi aktif dan bergotong royong untuk membuka akses jaminan finansial bagi peserta lain yang membutuhkan pembiayaan pelayanan kesehatan.

Nikmati Kemudahan Membayar Iuran melalui Autodebit

KILAS & PERISTIWA 5

FOKUS 6

PELANGGAN

12

sistem autodebIt dorong kepatuhan peserta membayar iuran tepat waktu

14

BENEFIT

18INSPIRASI

19

SEHAT & GAYA HIDUP

SALAM REDAKSI

PERSEPSI

DAFTAR ISI

BINCANG

10 20

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940

TESTIMONI 16

Skrining riwayat kesehatan dijamin dalam paket manfaat

BIJAK MENGELOLA KEUANGAN

pakai autodebIt bayar iuran jkn-kis jadi NGgak ribet

pakai sistem autodebit, tak ada lagi masalah telat bayar iuran

PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Mira Anggraini PEMIMPIN UMUM Irfan Humaidi PENASIHAT Nasihin Masha PEMIMPIN REDAKSI M.Iqbal Anas Ma’ruf SEKRETARIAT Rini Rahmitasari, Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia, Widianti Utami, Sri Wahyuningsih, Deded Chandra S, Upik Handayani, Angela Dian, Tati Haryati Denawati, Juliana Ramdhani, Diah Ismawardani, Ranggi Larissa Izzati, Darusman Tohir, Alhafiz DISTRIBUSI & PERCETAKAN Gusti Ngurah Catur Wiguna, Erry Endri, Asto Bawono, Muhammad Arsyad, Imam Rahmat Muhtadin, Eko Yulianto

Pembaca Setia Media Info BPJS Kesehatan,

BPJS Kesehatan mengembangkan pembayaran iuran melalui metode Autodebit Bank (Bank Mandiri) dan Non-Bank (Mobile Cash). Melalui Mobile JKN, Peserta makin mudah mendaftarkan autodebit dan melakukan pembayaran iuran JKN-KIS. Terdapat 2 jenis layanan pendaftaran autodebit bisa diakses di Mobile JKN, yaitu autodebit Bank (pemilik rekening Bank Mandiri) dan Non Bank (Mobile Cash).

BPJS Kesehatan mengembangkan pembayaran iuran melalui metode Autodebit Bank (Bank Mandiri) dan Non-Bank (Mobile Cash). Melalui Mobile JKN, Peserta makin mudah mendaftarkan autodebit dan melakukan pembayaran iuran JKN-KIS. Terdapat 2 jenis layanan pendaftaran autodebit bisa diakses di Mobile JKN, yaitu autodebit Bank (pemilik rekening Bank Mandiri) dan Non Bank (Mobile Cash).

Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam media ini kami masih membutuhkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman, atas atensi dan masukan membangun sehingga diharapkan media ini terus menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat serta pembaca sekalian. Selamat beraktivitas.

Salam redaksi

Fintech Semakin Memudahkan Pembayaran Iuran JKN-KIS

BPJS KESEHATAN BANGUN SINERGI DENGAN BURSA EFEK INDONESIA

Wow! Ada Fitur AutodebIt Untuk Pendaftaran Baru Peserta Mandiri

Membantu BPJS Kesehatan Tingkatkan Kolektabilitas Iuran Melalui Fitur AutodebIt di Mobile JKN

Jamin Kualitas Layanan Faskes Provider BPJS Kesehatan, Cukupkah Hanya dengan Akreditasi?

INFO BPJS KESEHATANEDISI 75 5

KILAS & PERISTIWA

BPJS KESEHATAN BANGUN SINERGI DENGAN BEI

Pandeglang – Bulan Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan ibadah dengan saling bahu membahu membantu sesama.

“Berbagi kebaikan bisa diwujudkan dalam bentuk kontribusi apapun. Jika ada biaya lebih, kita bisa mendaftarkan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi peserta JKN-KIS melalui Program Donasi. Kalau tidak ada dana, kita lakukan edukasi kepada mereka tentang pentingnya menjadi peserta JKN-KIS, membayar iuran tepat waktu dan menjaga kesehatan,” ujar Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Mira Anggraini dalam kegiatan Safari Ramadhan, Kamis (09/05).

Dalam kesempatan yang sama, Mira juga mewakili BPJS Kesehatan menyerahkan bantuan kepada sejumlah korban tsunami Selat Sunda yang hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian. Adapun bantuan tersebut berupa pembuatan sarana MCK dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar para pengungsi.

“Mari kita jadikan prinsip gotong royong ini, tidak hanya sebagai ladang amalan di bulan Ramadhan tetapi juga di bulan-bulan lainnya karena beribadah tidak terbatas pada ruang dan waktu. Selama ada niat baik dan ikhlas menjalankannya, maka bergotong royong pun akan bernilai ibadah,” kata Mira.

Sementara itu, ketua RT Kampung Karang Meungpeuk Desa Tanjung Jaya, Arsikum Hidayat mengucapakan terimakasih kepada BPJS Kesehatan yang telah memberikan bantuan penampungan air bersih dan MCK sehingga sangat bermanfaat untuk masyarakat.

"Saya mewakili warga kampung, mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah membantu memberikan bantuan berupa penampungan air bersih dan MCK. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, yang tadinya kesulitan air bersih sekarang sudah tersedia," pungkasnya.

BPJS KESEHATAN AJAK BERBAGI KEBAIKAN DI BULAN RAMADHAN

Jakarta - Guna mengoptimalkan upaya perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), khususnya dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan perusahaan atau pemberi kerja lainnya, BPJS Kesehatan menjajaki sinergi dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, langkah tersebut diambil untuk mendorong perusahaan mendaftarkan entitas dan seluruh pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Memiliki jaminan kesehatan adalah hak setiap penduduk Indonesia, termasuk para pekerja, yang tidak boleh ditunda. Melalui kerja sama ini, kami berharap PT Bursa Efek Indonesia bisa ikut memberikan kontribusi besar dalam upaya perluasan kepesertaan Program JKN-KIS,” katanya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Bursa Efek Indonesia di IDX Mainhall Jakarta Selatan, Rabu (15/05).

Selain dalam hal perluasan peserta JKN-KIS, ruang lingkup tersebut juga mencakup sosialisasi kepesertaan Program JKN-KIS kepada perusahaan yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia serta sosialisasi mengenai Initial Public Offering (IPO) dan investasi kepada perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan.

Berlandaskan nota kesepahaman tersebut, BPJS Kesehatan akan memberikan data potensi calon

perusahaan dan potensi calon investor yang terdaftar di BPJS Kesehatan kepada PT Bursa Efek Indonesia. Sebaliknya, PT Bursa Efek Indonesia akan memberikan data potensi perluasan kepesertaan badan usaha kepada BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna mengatakan, PT Bursa Efek Indonesia adalah wadah bagi perusahaan-perusahaan terbaik nasional. Terdapat 629 perusahaan terbaik dan 728 perusahaan yang telah diterbitkan instrumennya. Hal ini menjadikan PT Bursa Efek Indonesia menjadi tempat yang strategis untuk berbagi data yang akuntabel dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS.

"Harapan kami, kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini bisa sustain untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujarnya.

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 756

F O K U S

Sebagai badan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan terhadap peserta. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggulirkan kebijakan autodebit atau penarikan tagihan secara otomatis. Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaefuddin, mengatakan autodebit iuran ini merupakan fasilitas yang ditujukan untuk memberi kenyamanan kepada peserta agar lebih mudah membayar iuran.

Autodebit ini khusus untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU). Arif mengatakan kebijakan ini bergulir sejak awal tahun 2019. Untuk saat ini autodebit

diprioritaskan untuk peserta PBPU yang baru mendaftar. Ketika melakukan pendaftaran melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, calon peserta akan diminta nomor rekeningnya. Ada 4 bank yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk menjalankan autodebit iuran yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BCA.

Jika peserta PBPU yang baru mendaftar belum mempunyai nomor rekening dari salah satu bank mitra BPJS Kesehatan itu, maka peserta harus membuat rekening baru. Jika telah memiliki nomor rekening dari salah satu bank tersebut, peserta harus mengisi formulir autodebit yang dititipkan oleh bank yang bersangkutan di kantor cabang BPJS Kesehatan.

Formulir autodebit iuran JKN-KIS yang telah diisi peserta akan diproses oleh bank. Untuk peserta yang mendaftar pada tanggal 1-4, pendebitan pertama akan dilakukan pada tanggal 20. Bagi peserta PBPU yang mendaftar di atas tanggal 5, pendebitan pertama akan dilakukan pada tanggal 5. Untuk pendebitan selanjutnya, dilakukan setiap tanggal 5 atau 20. Proses ini terkait ketentuan masa aktivasi peserta PBPU yang baru mendaftar selama 14 hari.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehan Arief Syaefuddin menjelaskan jika saldo peserta tidak cukup sehingga tidak bisa dilakukan pendebitan pada tanggal 5, maka pendebitan akan dilakukan di

Bayar Iuran JKN-KIS Jadi Nggak Ribet PAKAI AUTODEBIT,


FOKUS

Arief SyaefuddinDeputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta

tanggal 20. Jika pada tanggal 20 saldo peserta tidak cukup, kepesertaan menjadi tidak aktif. “Peserta harus memastikan saldo dalam rekeningnya cukup untuk autodebit. Melalui autodebit peserta tidak perlu repot melakukan pembayaran iuran secara manual, tidak perlu bolak-balik ke titik pembayaran,” katanya kepada Media Info BPJS Kesehatan belum lama ini di Jakarta.

Bagi peserta PBPU yang selama ini rutin membayar iuran tapi belum menggunakan fasilitas autodebit, Arief mengatakan BPJS Kesehatan gencar melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai autodebit iuran. Persyaratan untuk autodebit sama seperti peserta PBPU yang baru mendaftar yakni fotokopi buku tabungan dari salah satu bank mitra BPJS Kesehatan yang menyediakan fasilitas autodebit dan mengisi formulir autodebit. Untuk peserta PBPU yang selama ini sudah rutin bayar iuran, bisa langsung mengisi autodebit di bank.

Menurut Arif tidak mudah mengubah kebiasaan peserta dalam membayar iuran dari manual menjadi autodebit. BPJS Kesehatan terus membangun kesadaran dan pemahaman bahwa fasilitas autodebit sangat aman bagi peserta. Peserta terhindar dari risiko kepesertaan yang tidak aktif karena telat membayar iuran. “Jangan sampai ketika sakit, kepesertaan tidak aktif karena telat bayar iuran, sehingga berpotensi terkena denda pelayanan. Fasilitas autodebit melindungi peserta dari risiko itu,” urainya.

Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan, Agus Mustopa, mengatakan autodebit iuran merupakan amanat Peraturan BPJS Kesehatan No.6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan ini mengharuskan peserta PBPU dan bukan pekerja (BP) menggunakan autodebit

dalam pembayaran iuran JKN-KIS.

Tujuan utama autodebit untuk memberi kemudahan kepada peserta dalam membayar iuran. Melalui autodebit peserta hanya perlu mengisi saldo di rekeningnya, dan pada tanggal tertentu akan dipotong otomatis untuk membayar iuran sesuai tagihan.

Autodebit Non Konvensional

Agus mengatakan tahun 2015 ada kajian mengenai sebab peserta PBPU menunggak iuran. Hasil kajian itu menunjukan 19,6 persen peserta kurang mendapat informasi seperti lupa jatuh tempo pembayaran iuran. Kemudian, 16,5 persen terbatas aksesnya ke saluran bayar atau perbankan misalnya tidak punya rekening bank, waktu dan biaya tempuh ke saluran bayar jauh serta tidak murah, dan 15,8 persen peserta malas bayar iuran.

“Mengacu hasil kajian itu kami berpikir harus mengembangkan sistem yang memudahkan peserta membayar iuran. Maka muncul skema autodebit,” urai Agus.

Autodebit menurut Agus sangat memudahkan peserta membayar iuran. Peserta hanya perlu menambah saldonya agar cukup jumlahnya ketika dipotong untuk membayar iuran. Sistem autodebit ini akan terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga makin memudahkan peserta.

Agus menjelaskan BPJS Kesehatan mengembangkan 2 jenis autodebit pembayaran iuran JKN. Pertama, autodebit konvensional, dimana peserta harus memiliki rekening salah satu dari 4 bank yang menyediakan fasilitas autodebit iuran JKN.

Kedua, autodebit non konvensional, yakni peserta tidak perlu memiliki rekening bank, tapi cukup membuat akun pada aplikasi financial technology (fintech) seperti e-wallet dan e-money. Produk fintech ini akan terhubung dengan sistem JKN-KIS sehingga saldo peserta dalam akun tersebut akan didebit untuk membayar iuran JKN-KIS secara otomatis setiap tanggal 5 atau 20.

“Kalau menambah saldo untuk autodebit konvensional disebut menabung, untuk autodebit non konvensional disebut top up,” terang Agus.

Autodebit non konvensional menurut Agus masih dalam tahap pengembangan. Targetnya 1 Juli 2019 sistem ini bisa diluncurkan. Rencananya salah satu produk fintech yaitu M-Cash akan ditempelkan dalam aplikasi Mobile JKN. Sehingga peserta yang sudah mengunduh aplikasi mobile JKN bisa sekaligus membayar iuran dengan cara mengisi saldo M-Cash.

Agus menegaskan tujuan autodebit iuran JKN ini untuk memudahkan peserta membayar iuran. Jika akhirnya nanti membuat peserta PBPU lebih disiplin membayar iuran, ini merupakan salah satu dampak dari proses yang sudah dibangun. Selaras itu diharapkan tingkat kolektabilitas peserta PBPU makin meningkat dan stabil.


F O K U S

Memperluas Saluran Pembayaran Iuran

Setelah peserta PBPU menggunakan fitur autodebit, Agus mengatakan hal yang paling penting yakni mendorong agar peserta memiliki saldo yang cukup. Peserta harus sadar untuk mengisi saldo dan memastikan kecukupan saldonya sebelum dilakukan pendebitan untuk membayar iuran JKN.

Periode Februari-Maret 2019 jumlah peserta yang menggunakan fasilitas autodebit mencapai lebih dari 900 ribu jiwa. Presentase peserta autodebit yang sudah memiliki saldo yang cukup untuk membayar iuran juga tergolong baik yakni sekitar 79 persen.

Sampai akhir tahun 2019 ditargetkan jumlahnya meningkat menjadi 10 juta peserta. Untuk tahap awal, autodebit ditargetkan pada peserta PBPU yang baru mendaftar. Selanjutnya menyasar peserta PBPU yang rajin membayar iuran agar menggunakan autodebit. Terakhir, BPJS Kesehatan akan mendorong peserta PBPU yang menunggak iuran untuk melunasi tunggakannya dan memakai autodebit.

Kendati demikian Agus mengakui tidak mudah untuk mencapai target tersebut. Sistem ini harus didukung banyak pihak terutama perbankan sehingga tidak ada gejolak ketika peserta JKN-KIS ramai menggunakan autodebit.

Selain itu Agus menjelaskan setelah sistem autodebit ini berjalan BPJS Kesehatan tidak akan menutup saluran pembayaran iuran yang sudah ada saat ini. BPJS Kesehatan malah akan terus memperluas saluran pembayaran iuran. Autodebit hanya mengganti mekanisme pembayaran iuran dari cash menjadi cashless lewat bank dan produk fintech.

“Kami tidak akan menutup saluran pembayaran yang sudah ada. Justru kami membuka kanal seluasnya sehingga peserta bisa menjangkau secara mudah dan

murah,” papar Agus.

Fasilitas autodebit ini menurut Agus selaras kebijakan Bank Indonesia tentang keuangan inklusif dan Electronic Bills and Invoices Presentment and Payment (EBIPP) atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kebijakan EBIPP atau GPN ini pada intinya membangun sistem yang bertugas mengggabungkan beberapa tagihan menjadi satu. Misalnya, seorang peserta PBPU otomatis punya tagihan iuran JKN-KIS setiap bulan, kemudian ada tagihan listrik, air, dan telepon. Semua itu dihimpun menjadi satu tagihan sehingga peserta lebih mudah melakukan pembayaran tagihan.

“Ke depan ketika ada tagihan JKN-KIS, tagihan itu digabung juga dengan tagihan listrik dan telepon. Sehingga peserta hanya perlu membayar satu tagihan, tidak perlu repot membayar satu per satu tagihan,” urai Agus.

Autodebit ini juga ditujukan untuk mendorong meningkatnya kolektabilitas iuran PBPU. Dari 30 juta peserta PBPU, sekitar 14 juta peserta menunggak iuran dan tingkat kolektabilitas PBPU saat ini sekitar 60 persen. Presentase ini menurut Agus tidak terlalu buruk dibandingkan kolektabilitas PBPU di negara lain. Tapi, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk mendorong tingkat kolektabilitas PBPU minimal 75 persen.

Melalui autodebit, Agus menyebut BPJS Kesehatan bisa memprediksi kecukupan saldo yang dimiliki peserta untuk membayar iuran. Jika menjelang pendebitan saldonya masih kurang, BPJS Kesehatan bisa melakukan upaya untuk mengingatkan melalui berbagai cara. Tak kalah penting, suksesnya kebijakan autodebit ini perlu didukung penegakan kepatuhan. BPJS Kesehatan butuh dukungan dari Kementerian dan lembaga terkait yang memiliki kewenangan seperti pemerintah daerah, PLN, Telkom dan Korlantas Polri.


FOKUSFitur “Unreg”

Perlu diketahui, peserta bisa menghentikan (unreg) fasilitas autodebit ini. Tapi, fitur unreg ini hanya bisa dilakukan bagi peserta yang ingin pindah rekening ke bank lain mitra BPJS Kesehatan yang menyediakan layanan autodebet iuran JKN. Pihak bank tidak bisa melakukan unreg autodebit ini tanpa persetujuan dari BPJS Kesehatan.

Sebelum menyetujui penghentian autodebit yang dimohonkan peserta, BPJS Kesehatan terlebih dulu harus memastikan peserta memiliki rekening di bank lain mitra BPJS Kesehatan. Setelah membuka rekening baru di bank tersebut, peserta harus menggunakan autodebit untuk membayar iuran JKN. “Upaya ini untuk mencegah peserta agar tidak melakukan unreg ketika sudah sehat kemudian tidak membayar iuran secara rutin,” jelas Agus.

Peserta JKN hanya bisa terdaftar autodebit pada satu bank saja. Oleh karenanya peserta harus memilih salah satu dari 4 bank mitra BPJS Kesehatan yang menyediakan fasilitas autodebit. Peserta bisa menghentikan autodebit jika pindah segmen kepesertaan semisal dari PBPU pindah menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau pekerja penerima upah (PPU).

Dukungan Bank

Dari sejumlah bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, salah satu yang paling progres mendukung pembayaran iuran melalui autodebit ini yakni bank Mandiri. Senior Vice President Retail Deposit Product & Solution Bank Mandiri, Muhamad Gumilang M, mengatakan sejak tahun 2014, Bank Mandiri fokus memberikan solusi untuk industri Kesehatan, khususnya kepada BPJS Kesehatan.

Selama ini Bank Mandiri telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan berbagai solusi, channel pendaftaran dan channel penerimaan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. “Salah satu channel penerimaan iuran peserta BPJS Kesehatan adalah autodebit, dimana saat ini Bank Mandiri telah melayani penerimaan iuran peserta melalui autodebit dari rekening Tabungan dan autodebit Mandiri Kartu Kredit,” urainya.

Untuk mendukung pembayaran iuran JKN melalui autodebet, Bank Mandiri akan memperluas channel pendaftaran autodebit baik dengan memanfaatkan channel/jaringan Bank Mandiri maupun channel/jaringan BPJS Kesehatan. Dengan tersedianya channel pendaftaran autodebit yang banyak, diharapkan akan mempermudah peserta BPJS Kesehatan dalam melakukan pendaftaran autodebit sehingga pemanfaatan layanan autodebit menjadi optimal.

Gumilang menekankan Bank Mandiri mendukung penuh implementasi autodebit yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Saat ini Bank Mandiri fokus menyiapkan sistem pendaftaran autodebit dengan menggunakan One Time Password (OTP), dimana peserta BPJS Kesehatan dapat melakukan pendaftaran autodebit Bank Mandiri melalui aplikasi Mobile JKN. Penggunaan OTP dalam pendaftaran autodebit telah dapat dinikmati oleh BPJS Kesehatan setelah pada tanggal 29 April 2019 diselenggarakan launching fitur pendaftaran autodebit di Mobile JKN.

“Bank Mandiri merupakan bank mitra BPJS Kesehatan pertama yang menerapkan pendaftaran autodebit menggunakan OTP. Disamping itu, kami juga sedang menyiapkan channel pendaftaran autodebit lainnya,” tutup Gumilang.

Muhammad Gumilang Senior Vice Presiden Retail Deposit Product & Solution PT Bank Mandiri (Persero). Tbk


B I N C A N G

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan,Kemal Imam Santoso

Di tahun ke-6 penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan telah menetapkan tiga fokus utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program bagi seluruh unit kerja, antara lain meningkatkan kemampuan pembiayaan jaminan kesehatan, meningkatkan kepuasan peserta, serta meningkatkan kapasitas operasional organisasi.

Terkait fokus pertama yakni meningkatkan kemampuan pembiayaan jaminan kesehatan, salah satu pilar asuransi kesehatan sosial yang harus dioptimalkan adalah Revenue Collection, di mana salah satu strateginya adalah melalui optimalisasi pelaksanaan autodebit peserta Pekerja Bukan Penerima Uah (PBPU) atau peserta mandiri melalui penyelarasan bisnis proses pelayanan peserta.

Dorong Kepatuhan Peserta Membayar Iuran Tepat Waktu

Sistem Autodebit


BINCANGUntuk pendaftaran peserta baru, khususnya peserta PBPU atau mandiri, mengisi formulir pendaftaraan autodebit saat ini juga sudah menjadi bagian dari persyarakat yang harus dipenuhi. Sementara untuk peserta lama, BPJS Kesehatan juga terus mendorong agar mereka dapat segera mengubah metode pembayaran iurannya menjadi autodebit. Dalam menjalankan sistem pembayaran tersebut, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.

Apa sebetulnya manfaat yang didapatkan peserta dan BPJS Kesehatan dengan diimplementasikannya sistem pembayaran autodebit? Bagaimana dengan peserta JKN-KIS yang belum memiliki akses ke perbankan? Berikut petikan wawancara dengan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, di sela acara peluncuran pembayaran iuran JKN-KIS melalui autodebit non-bank (Mobile Cash).

Latar belakang dihadirkannya sistem pembayaran autodebit?

Sebagai penyelenggara Program JKN-KIS, tentunya BPJS Kesehatan harus terus berinovasi dalam memberikan kemudahan bagi para peserta. Selama ini, peserta sering mengeluh dalam hal pembayaran iuran. Ada peserta yang sebenarnya ingin membayar iuran, namun pada saat tanggal pembayaran ternyata dia lupa, sehingga jadi menunggak dan status kepesertaannya menjadi tidak aktif. Beberapa peserta juga mengeluh karena lokasi tempat pembayarannya jauh dari tempat tinggal mereka.

Dengan adanya sistem autodebit, peserta tidak perlu khawatir lupa karena bank akan secara otomatis menarik tagihan iuran JKN-KIS dari rekening peserta. Sehingga status kepesertaannya bisa tetap aktif, dengan harapan tidak mengalami kendala saat mengakses pelayanan kesehatan.

Keuntungannya bagi BPJS Kesehatan?

Sistem pembayaran autodebit ini memberikan kepastian bahwa kami akan menerima dana atau iuran dari

peserta pada tanggal dan jumlah yang tepat. Di sistem ini kan bank secara otomatis menarik tagihan iuran dari rekening peserta setiap bulannya pada tanggal yang sama. Upaya ini kami lakukan di samping untuk memudahkan peserta dalam membayar iuran secara tepat waktu, meningkatkan kepatuhan peserta PBPU atau mandiri dalam membayar, juga diharapkan dapat membantu meningkatkan sustainibilitas program JKN-KIS.

Bagaimana mekanismenya?

Untuk peserta JKN-KIS yang baru mendaftar, ini sudah jadi bagian yang harus dipenuhi. Mereka harus mengisi formulir pendaftaran autodebit untuk pembayaran iuran bulanan. Bagi peserta lama yang ketika mendaftar belum ada kewajiban menggunakan sistem autodebit, mereka bisa langsung datang ke bank yang dipilih untuk mendaftar autodebit, atau ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Saat ini BPJS Kesehatan juga sudah mengembangkan metode pendaftaran autodebit melalui aplikasi Mobile JKN. Sistemnya menggunakan one-time password yang secara digital sangat secure, sehingga peserta tidak perlu repot untuk datang ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan maupun bank untuk mendaftarkan autodebit iurannya. Ini memang harus diakukan oleh BPJS Kesehatan. Kalau tidak, mereka nggak mau bayar. Apalagi banyak peserta milenial yang tidak suka antre. Inginnya di rumah saja tapi sudah bisa dapat pelayanan.

Untuk pendaftaran autodebit melalui aplikasi Mobile JKN ini, kami sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Tentu kami membuka diri agar perbankan yang lain juga melakukan hal yang sama, sehingga peserta bisa mendapatkan kemudahan dari bank tempat mereka menempatkan dananya.

Bagaimana dengan peserta yang belum memiliki rekening bank?

Untuk yang tidak memiliki rekening bank, atau misalkan di wilayahnya tidak terdapat titik layanan perbankan, peserta bisa menggunakan layanan autodebit non-bank. Proses pendaftarannya

juga bisa dilakuan di aplikasi Mobile JKN.

Untuk layanan ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Finnet Indonesia yang memiliki fasilitas e-wallet Mobile Cash, jadi pendebitannya dilakuan melalui Mobile Cash dari saldo yang dimiliki di e-wallet tersebut. Pengembangan metode pembayaran ini, selain untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pembayaran iuran, juga menjawab perkembangan digitalisasi industri keuangan.

Munculnya berbagai perusahaan fintech dapat dimanfaatkan BPJS Kesehatan untuk melakukan inovasi melalui pengembangan digitalisasi layanan, serta turut menciptakan inklusi keuangan di masyarakat. Selain itu juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Mobile JKN.

Bagi peserta yang sudah memiliki rekening, jangan lupa cek saldo di rekening anda, pastikan cukup untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan anda sekeluarga,

Target yang ingin dicapai?

Tentunya kami berharap semua peserta PBPU, baik itu yang lama maupun yang baru bisa menggunakan fasilitas autodebit. Saat ini dari sekitar 30 juta peserta PBPU, baru sekitar 60 persen yang menjadi peserta aktif, sisanya belum. Tidak aktif di sini bukan berarti tidak membayar, tetapi kadang membayar kadang tidak. Dengan sistem autodebit ini, harapannya bisa mendorong kepatuhan peserta untuk membayar iuan tepat waktu, sehingga jaminannya dapat selalu terjaga.


B E N E F I T

12

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memberikan manfaat yang makin komprehensif kepada peserta, meliputi layanan promotif, preventif, kuratif

hingga rehabilitatif. Salah satu manfaat layanan kesehatan preventif yang ditawarkan oleh Program JKN-KIS adalah program skrining kesehatan yang diberikan secara selektif untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Manfaat ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada pasal 48 ayat 1 huruf d disebutkan, skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu masuk dalam paket manfaat promotif serta preventif JKN-KIS. Selanjutnya di huruf e disebutkan, manfaat preventif lainnya adalah peningkatan kesehatan bagi penderita penyakit kronis (Prolanis).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan skrining riwayat kesehatan, pelayanan penapisan serta peningkatan kesehatan bagi peserta Prolanis diatur melalui Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019.

Pertama, pelayanan skrining riwayat kesehatan adalah pelayanan yang diberikan secara selektif untuk

mendeteksi risiko penyakit dengan menggunakan metode tertentu. Skrining yang dimaksudkan terdiri dari proses pengumpulan informasi riwayat kesehatan peserta untuk mendeteksi risiko penyakit, yang dilakukan secara selektif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pelaksanaan skrining dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui aplikasi BPJS Kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan skrining oleh FKTP. Peserta tidak harus selalu melakukan skrining riwayat kesehatan melalui aplikasi BPJS Kesehatan. Apabila peserta belum melakukan skrining melalui aplikasi, maka dapat langsung melakukannya di FKTP.

Tata cara pelaksanaan skrining riwayat ini dilakukan secara mandiri oleh peserta, yaitu melalui pengisian kuesioner pada aplikasi BPJS Kesehatan (Mobile JKN dan Website BPJS Kesehatan). Selanjutnya hasil skrining langsung dapat dilihat di dalam aplikasi. Hasil skrining tersebut akan memperlihatkan peserta berisiko rendah, sedang atau tinggi dari beberapa penyakit.

Untuk hasil risiko rendah, peserta disarankan melakukan perubahan perilaku hidup sehat atau melakukan konsultasi kesehatan kepada FKTP. Untuk risiko sedang dan risiko tinggi, peserta disarankan mengunjungi FKTP untuk dilakukan skrining lebih lanjut.

Riwayat Kesehatan Dijamin dalam Paket ManfaatSKRINING


BENEFIT

13

Skrining riwayat kesehatan dilakukan oleh FKTP untuk mendeteksi risiko penyakit melalui anamnesis riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik. Apabila hasilnya berisiko penyakit, maka peserta berhak mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut di FKTP termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi medis dan kompetensi faskes. Khusus bagi peserta dengan hasil risiko penyakit Diabetes Melitus (DM) tipe 2, hipertensi, kanker leher rahim dan kanker payudara. Pembiayaan untuk skrining ini masuk komponen kapitasi.

Kedua, layanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu. Layanan ini diberikan secara selektif untuk mendeteksi risiko penyakit, dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil skrining riwayat kesehatan oleh FKTP. Jenis penyakit yang dapat dideteksi melalui layanan kedua ini, yaitu DM tipe 2, hipertensi, kanker leher rahim, kanker payudara, dan penyakit lain yang ditetapkan melalui Permenkes.

Kriteria peserta yang berhak memperoleh layanan ini, yaitu yang belum mendapat pelayanan skrining kesehatan tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah. Kemudian peserta yang belum terdiagnosa penyakit DM tipe 2, hipertensi, kanker leher rahim atau kanker payudara. Juga peserta yang telah menikah.

Bagaimana cara memastikan tidak terjadinya tumpang tindih biaya skrining kesehatan yang diselenggaran oleh pemerintah dengan BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat/pemda melalui integrasi sistem informasi. Kemudian, sebelum dilakukan skrining, peserta menandatangani surat pernyataan (informed consent) yang menyatakan belum mendapatkan pelayanan skrining kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah.

Untuk tata cara peserta dapat layanan ini, yang pertama dilakukan adalah peserta harus menandatangani surat pernyataan yang intinya menyebutkan bahwa belum pernah mendapatkan pelayanan tersebut. Selanjutnya peserta mendapatkan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan, yaitu pemeriksaan gula darah puasa (GDP) dan Gula Darah Post Prandial (GDPP) untuk penyakit DM tipe 2. Kemudian, pemeriksaan tekanan darah untuk penyakit hipertensi, pmeriksaan IVA atau papsmear untuk penyakit kanker leher rahim, dan pemeriksaan payudara secara klinis untuk penyakit kanker payudara. Peserta dapat memperoleh pelayanan ini FKTP, laboratorium jejaring FKTP, atau laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Apabila hasil penapisan atau skrining kesehatan tertentu adalah positif DM tipe 2 atau hipertensi, maka peserta direkomendasikan untuk masuk Prolanis IVA positif. Di sini peserta berhak memperoleh pelayanan krioterapi, dan papsmear positif. Jika terdeteksi benjolan untuk pemeriksaan kanker payudara, maka peserta berhak memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dari faskes.

Untuk pembiayaan layanan ini seluruhnya dijamin BPJS Kesehatan sebanyak 1 kali setahun. Pembiayaan layanan ini masuk dalam komponen non kapitasi. Layanan

penapisan atau skrining kesehatan yang diselenggarakan melalui pengerahan massa atau penjaringan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Ketiga, peningkatan kesehatan bagi peserta Prolanis bertujuan mengurangi risiko komplikasi penyakit yang dideritanya. Ini adalah pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, faskes, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Sasaran Prolanis adalah peserta penderita penyakit kronis, khususnya yang terdiagnosa penyakit DM tipe 2 atau hipertensi oleh FKTP maupun faskes rujukan tingkat lanjut. Untuk alur pendaftarannya, peserta yang terdiagnosa DM tipe 2 atau hipertensi terdaftar di FKTP maupun FKRTL. Mereka diberi edukasi tentang manfaat pelayanan prolanis oleh FKTP. Apabila peserta berkenan, maka FKTP mendaftarkan menjadi peserta Prolanis melalui aplikasi BPJS Kesehatan. Bagi peserta DM dan hipertensi wajib.

Manfaat Prolanis, yaitu konsultasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan, pelayanan obat, pemeriksaan penunjang, dan kegiatan kelompok sebagai kegiatan penunjang. Biaya konsultasi, dan pemeriksaan kesehatan bagi peserta Prolanis masuk dalam komponen kapitasi. Sedangkan biaya pelayanan obat mengacu pada ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) untuk peserta Prolanis-PRB, dan masuk dalam komponen kapitasi untuk peserta Prolanis murni. Sedangkan biaya pemeriksaan penunjang Prolanis termasuk kedalam komponen non kapitasi. Dan biaya kegiatan kelompok dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Pemeriksaan penunjang bagi peserta Prolanis, antara lain peserta DM tipe 2 dan pasien GDP dengan frekuensi pemeriksaan 1 bulan sekali HbA1c, dengan frekuensi pemeriksaan 6 bulan sekali. Kimia darah (mikroalbuminuria, ureum, kreatinin, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol LDL dan trigliserida), dengan frekuensi pemeriksaan 6 bulan sekali.

Bagi peserta Prolanis hipertensi dilakukan pemeriksaan kimia darah (mikroalbuminuria, ureum, kreatinin, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol LDL dan trigliserida), dengan frekuensi pemeriksaan 6 bulan sekali. Peserta dapat memperoleh pemeriksaan penunjang ini di FKTP, laboratorium jejaring FKTP atau laboratorium yang bekerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan.


P E L A N G G A N

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan layanan kepada peserta dan masyarakat. Kecepatan layanan itu meliputi

memperoleh informasi, mendaftar, membayar iuran, mendapat jaminan di fasilitas kesehatan, dan menyampaikan pengaduan. Untuk mewujudkan harapan itu BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai cara antara lain menerbitkan Peraturan BPJS Kesehatan No.6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Peraturan BPJS Kesehatan yang terbit 18 Desember 2018 itu mengatur berbagai hal seperti alur pendaftaran peserta kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri dan bukan pekerja (BP). Setiap PBPU dan BP wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN. Kewajiban ini paling lambat dilaksanakan 1 Januari 2019, jika pendaftaran dilakukan lewat dari waktu tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Anggota keluarga yang didaftarkan yakni namanya tercantum dalam satu kartu keluarga (KK) dengan memilih kelas perawatan yang sama. Pendaftaran ini dilakukan salah satu anggota keluarga yang terdaftar dalam KK. Jika dalam KK hanya ada satu nama dan berhalangan mendaftar, maka pendaftaran dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa.

Ketentuan pendaftaran ini dikecualikan bagi anggota keluarga calon peserta PBPU dan BP yang mendapat tugas belajar atau pertukaran pelajar ke luar negeri; bekerja di luar negeri; atau tinggal di luar negeri. Untuk membuktikannya, harus menunjukan visa asli atau salinan; surat izin tinggal di luar negeri; atau surat pemberitahuan ke luar negeri dari penyelenggara atau sponsor.

Pendaftaran peserta PBPU dan BP dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN; website BPJS Kesehatan www.b[js-kesehatan.go.id; BPJS Kesehatan Care Center di nomor 1 500 400;. Mobile Customer Service (MCS); kantor cabang atau kantor kabupaten/kota atau kanal pendaftaran lainnya.

Wow! Ada Fitur Autodebit untuk Pendaftaran Baru Peserta Mandiri


PELANGGAN

15

Untuk pendaftaran melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, aplikasi Mobile JKN, dan laman BPJS Kesehatan, ada 4 tahap yang perlu dilakukan calon peserta. Pertama, mengisi formulir daftar isian peserta, kecuali pendaftaran melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400. Kedua, memberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran iuran melalui mekanisme atuodebit.

Ketiga, memberikan nomor rekening sumber pendanaan dari lembaga keuangan perbankan dan/atau akun financial technology yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Keempat, menuliskan persetujuan dan pernyataan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

BPJS Kesehatan wajib melakukan verifikasi pendaftaran dalam waktu 14 hari sejakPendaftaran. Verifikasi ini meliputi data kependudukan dan penerbitan kartu

peserta. Pendaftaran bagi Peserta PBPU dan BP yang dilakukan secara sendiri-sendiri, pembayaran iurannya dapat dilakukan setelah 14 hari sejak dinyatakan layak berdasarkan verifikasi pendaftaran.

Setelah Peserta melakukan pembayaran Iuran pertama melalui autodebit, kartu peserta dikirim melalui pihak ketiga paling lama pada hari ketiga sejak peserta membayar Iuran yang pertama. Pembayaran iuran pertama ini dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 bulan yang dilakukan di awal. Manfaat jaminan pelayanan kesehatan hanya dapat diberikan setelah peserta melakukan pembayaran iuran pertama.

Fitur autodebit memudahkan peserta dalam membayar iuran dan mencegah peserta terlambat membayar iuran. Keterlambatan dalam membayar iuran sangat merugikan peserta karena kepesertaan menjadi tidak aktif dan peserta bisa dikenakan sanksi berupa denda pelayanan.


T E S T I M O N I

Untuk meningkatkan kolektabilitas iuran dari peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), khususnya peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

atau peserta mandiri, BPJS Kesehatan terus berinovasi mengembangkan channel atau kanal pembayaran yang dapat memberi kemudahan bagi peserta. Salah satunya melalui sistem autodebit bekerja sama dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.

Melalui sistem ini, bank secara otomatis akan menarik tagihan iuran JKN-KIS dari rekening tabungan peserta setiap bulannya, sehingga peserta tidak perlu repot datang ke tempat pembayaran iuran yang sudah ditetapkan. Dengan adanya fasilitas pembayaran tersebut, peserta menjadi lebih tenang karena risiko penjaminan dihentikan sementara akibat lupa atau telat membayar iuran bulanan bisa terhindarkan. Seperti pengakuan Melenia, peserta PBPU Program JKN-KIS asal Depok, Jawa Barat.

Sebelum memilih metode pembayaran autodebit, Melenia dulunya melakukan pembayaran iuran JKN-KIS melalui mini market, atau di toko yang melayani pembayaran Payment Point Online Banking (PPOB). Namun, ia seringkali lupa dan telat membayar iuran lantaran lokasi tempat pembayaran tersebut tidak berada di sekitar tempat tinggalnya. "Untuk bayar iuran JKN-KIS ke mini market, saya harus naik motor atau kadang jalan kaki yang jaraknya cukup jauh. Ini yang sering membuat saya malas. Pikir saya, bayarnya nanti-nanti saja kalau kebetulan sedang lewat atau belanja. Tapi seringnya malah kelupaan dan sudah lewat dari batas waktu pembayaran yang ditentukan," ungkap Melenia.

Beruntung ia belum pernah sakit parah yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit menggunakan kartu JKN-KIS. Sebab bila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, denda layanan bisa dikenakan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran.

Tak Ada Lagi Masalah Telat Bayar IuranPakai Sistem Autodebit,


TESTIMONI

Peserta JKN-KIS Melenia

Dalam Perpres ini disebutkan, jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka peserta tersebut akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp30 juta.

"Selama jadi peserta JKN-KIS, alhamdulillah tidak pernah pakai kartunya untuk berobat. Tapi kan kita tidak pernah tahu kapan penyakit itu datang. Kalaupun nantinya memang harus dipakai karena sakit, kepinginnya ya tidak ada masalah, tidak sampai kena denda layanan," ujar Milenia. Mendengar ada fasilitas pembayaran autodebit yang lebih memudahkan peserta, Melenia sejak beberapa bulan terakhir ini memutuskan untuk mulai memanfaatkan layanan tersebut.

"Dengan sistem ini, sekarang jadi lebih tenang karena iurannya otomatis ditarik langsung dari rekening tabungan, tidak perlu repot datang ke tempat pembayaran," imbuhnya.

Untuk pendaftaran peserta baru, saat ini BPJS Kesehatan juga telah memberlakukan kewajiban bagi peserta PBPU atau mandiri untuk melakukan pembayaran iuran dengan metode autodebit. Saat mendaftar, peserta akan diminta mengisi formulir autodebit pembayaran iuran JKN-KIS bermaterai Rp6.000. Sementara itu untuk peserta yang saat ini sudah terdaftar namun masih belum menggunakan metode autodebit, bisa langsung datang ke bank yang bekerja sama untuk mendaftar.

Sejauh ini, BPJS Kesehatan juga telah melakukan berbagai upaya untuk terus memberi kemudahan

pembayaran iuran kepada peserta, di antaranya melalui Kader JKN, perluasan kerja sama dengan Bank Swasta dan Bank Pemerintah Daerah (BPD), hingga perluasan channel PPOB.

Jumlah channel atau kanal pembayaran yang disediakan BPJS Kesehatan saat ini juga terus bertambah hingga mencapai lebih dari 600.000 titik layanan di seluruh Indonesia, yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet maupun perbankan, pembayaran melalui Vending Machine, e-Commerce, hingga melalui berbagai aplikasi mobile yang menyediakan layanan pembayaran.


I N S P I R A S I

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program besar yang diselenggarakan oleh negara melalui BPJS Kesehatan. Tercatat per 1 Juni 2019 jumlah

pesertanya mencapai 222.002.996 jiwa. Program JKN-KIS dilaksanakan sebagai upaya menjalankan amanat konstitusi yang menyebut setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Konstitusi juga mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Tapi BPJS Kesehatan tidak bisa sendirian menjalankan program JKN-KIS.

Butuh dukungan semua pihak seperti pemerintah, dan parlemen di tingkat pusat dan daerah, peserta, fasilitas kesehatan dan tenaga medis, serta perusahaan atau badan usaha baik BUMN/BUMD dan swasta. Masing-masing pihak itu sesuai kewenangannya bisa mendukung BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan program JKN-KIS.

Dari berbagai perusahaan/badan usaha yang sudah mendukung BPJS Kesehatan untuk menggelar JKN-KIS salah satunya PT Finnet Indonesia. Perusahaan yang berdiri 31 Oktober 2005 ini telah bersinergi dengan BPJS Kesehatan dalam mengumpulkan iuran peserta JKN-KIS. Tercatat sejak 2016 perusahaan ini membuka layanan pembayaran iuran JKN-KIS di Indomaret. Dan saat ini PT Finnet Indonesia menyematkan fitur autodebit dalam aplikasi Mobile JKN.

Direktur Utama PT Finnet Indonesia, Bona LP Parapat, mengatakan perusahaan yang dipimpinnya ini memberikan dukungan penuh kepada BPJS Kesehatan untuk mengumpulkan iuran peserta JKN-KIS. Upaya ini dilakukan dengan menyematkan fitur autodebit dalam Mobile JKN. Melalui fitur ini peserta bisa mendaftarkan autodebit iurannya melalui uang elektronik milik PT Finnet Indonesia yang bernama Mobile Cash.

“Upaya ini kami lakukan untuk mendukung BPJS Kesehatan dalam hal kolektabilitas iuran,” kata Bona dalam acara peluncuran fitur pembayaran iuran melalui autodebit belum lama ini di Jakarta.

Menurut Bona, autodebit lewat aplikasi ini menjadi solusi bagi peserta JKN-KIS yang belum memiliki rekening bank. Untuk membayar iuran melalui autodebit di Mobile JKN peserta hanya perlu mendaftar dan mengisi saldo (top up) Mobile Cash. Jika saldo cukup, pada tanggal tertentu akan dipotong secara otomatis untuk membayar iuran JKN-KIS.

Selain itu PT Finnet Indonesia bersama BPJS Kesehatan juga akan melakukan kampanye kepada masyarakat tentang fitur pembayaran iuran JKN-KIS melalui autodebit pada Mobile JKN. Bona mencatat sepekan sejak fitur ini bergulir tercatat sudah ada 2 ribu orang yang mendaftar. Dia berharap ke depan jumlahnya akan meningkat karena ini merupakan fitur yang memudahkan peserta membayar iuran

Membantu BPJS Kesehatan Tingkatkan Kolektabilitas Iuran Melalui Fitur Autodebit di

Mobile JKN

Direktur Utama PT Finnet Indonesia Bona LP Parapat


P E R S E P S I

Hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah memberi kemudahan bagi pesertanya dalam mengakses pelayanan kesehatan. Tidak ada lagi ketakutan

untuk berobat karena persoalan biaya pelayanan kesehatan yang mahal. Penting juga untuk diingat bahwa untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus menjalankan kewajibannya membayar iuran secara rutin setiap bulan.

Namun, tak dapat dipungkiri, masih ada peserta, khususnya dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang sering lupa atau telat membayar iuran, sehingga mengakibatkan penjaminannya dihentikan sementara.

Bagi sebagian orang, rupanya masih ada anggapan kalau membayar iuran JKN-KIS itu sulit dan merepotkan. Apalagi bagi peserta yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pembayaran. Mereka berpikir harus datang langsung ke tempat-tempat pembayaran yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan kewajibannya membayar iuran.

Dengan rutinitas harian yang padat, terkadang peserta lupa atau tidak sempat mendatangi tempat pembayaran tersebut, sehingga jadi menunggak dan menyebabkan status kepesertaannya menjadi tidak aktif.

Autodebit untuk Kemudahan Pembayaran

Untuk kemudahan pendaftaran peserta PBPU dan BP, saat ini pembayaran iuran peserta dilakukan melalui mekanisme autodebit.

BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA. Melalui sistem ini, bank secara otomatis akan menarik tagihan iuran JKN-KIS dari rekening peserta setiap bulannya, sehingga tidak akan ada lagi kendala terlambat atau lupa bayar iuran. Dengan catatan, saldo di rekening tabungan peserta harus cukup untuk membayar iuran bulanan.

Saat ini BPJS Kesehatan juga sudah mengembangkan metode pendaftaran autodebit melalui aplikasi Mobile JKN, sehingga peserta tidak perlu repot untuk datang ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan maupun bank untuk mendaftarkan autodebit iurannya. Untuk pendaftaran autodebit melalui aplikasi Mobile JKN ini, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri.

Bagi peserta yang tidak memiliki rekening bank, peserta bisa menggunakan layanan autodebit non-bank. Proses pendaftarannya juga bisa dilakuan di aplikasi Mobile JKN. Untuk layanan ini, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan PT Finnet Indonesia yang memiliki fasilitas e-wallet Mobile Cash, jadi pendebitannya dilakuan langsung melalui Mobile Cash dari saldo yang dimiliki di e-wallet tersebut.

Sediakan Banyak Kanal Pembayaran

Penting untuk diketahui, bahwa BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS sebelum implementasi autodebit telah menyediakan banyak channel atau kanal pembayaran yang bisa dipilih untuk memudahkan peserta menyelesaikan kewajibannya membayar iuran.

Channel pembayaran tersebut di antaranya melalui Kader JKN, perluasan kerja sama dengan bank swasta dan Bank Pemerintah Daerah (BPD), hingga perluasan channel PPOB. Jumlah channel atau kanal pembayaran yang disediakan BPJS Kesehatan saat ini telah mencapai lebih dari 686.735 titik layanan di seluruh Indonesia, yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet maupun perbankan, pembayaran melalui Vending Machine, e-commerce, hingga melalui berbagai aplikasi mobile yang menyediakan layanan pembayaran.

Bayar Iuran JKN-KIS Apa Benar Menyulitkan?


Banyak orang bilang gaji besar, keuangan membaik. Gaji kecil pasti kurang untuk penuhi kebutuhan. Anggapan ini tak selalu benar. Menurut pakar perencanaan keuangan, Ligwina

Hananto, kunci dari keuangan sehat itu juga tergantung pada pengaturan keuangan yang baik. Peribahasa lama mengatakan, jangan besar pasak daripada tiang. Peribahasa ini tidak pernah kenal tanggal kadaluarsa. Di masa apapun masih relevan.

Artinya seberapa besar pun pendapatan, jika pengeluarannya jauh lebih besar, maka tetap saja pendapatan atau gaji sebulan tidak akan cukup. Semoga Anda bukan tergolong orang yang besar pasak daripada tiang, ya.

Sebenarnya yang perlu dilakukan sangat sederhana. Jangan besar pasak daripada tiang. Bijak menggunakan uang yang ada. Sedapat mungkin pengeluaran tidak melebihi batas kemampuan. Nah untuk mengontrol dan mengendalikan keuangan, maka ada baiknya beberapa saran di bawah ini perlu menjadi bagian dari kebiasaan atau perilaku mengelola keuangan yang lebih sehat.

1. Menyadari kemampuan keuangan. Ini poin penting sebelum melakukan perencanaan keuangan. Tidak sedikit yang berpikir rejeki hari ini adalah hari ini, dan rejeki esok adalah milik esok hari. Uang yang ada pun

dihabiskan sebelum waktunya, karena berpikir akan masuk lagi yang baru.

“Jangan delusi seolah kita mampu, padahal ada keterbatasan. Mengatur keuangan soal tahu diri saja kok. Apakah mau berhadapan dengan kenyataan kemampuan keuangan kita sudah sampai mana,” kata Ligwina kepada Media Info BPJS Kesehatan, di Jakarta, baru-baru ini.

2. Merencanakan Keuangan, termasuk kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Apalagi bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Bagi para karyawan kantor, salah satu momen yang paling ditunggu adalah pembagian Tunjangan Hari Raya (THR). Meski sebagai penghasilan tambahan, Anda tetap perlu memanfaatkan uang THR dengan bijak agar tidak menyebabkan kesulitan keuangan di kemudian hari.

Apalagi di Lebaran ini pengeluaran lebih besar daripada biasanya. Jangan tergoda untuk membeli sesuatu yang sebenarnya sudah ada, atau tidak sangat dibutuhkan. Jangan sampai gara-gara boros, anggaran lebih sekali dalam setahun ini habis sia-sia tak berbekas. Sisihkanlah sebagian untuk ditabung. Bagi yang bukan pegawai kantoran, tetapi punya pendapatan harian atau bulanan, juga tidak jauh berbeda. Harus pintar-pintar mengelola keuangan.

Mengelola KeuanganBijakS E H A T & G A Y A H I D U P


Untuk yang sudah berkeluarga, ada lima kategori besar pengeluaran keluarga, yaitu cicilan, kebutuhan operasional rutin, menabung atau investasi, sosial, dan gaya hidup (life style). Asal bisa mengatur lima pos pengeluaran ini dengan baik, maka seharusnya keuangan pribadi maupun keluarga sehat-sehat saja. Nah, bagaimana membagi batasan yang biasanya dipakai ? Untuk menabung atau investasi disarankan minimal 10%, dan cicilan maksimal 30% dari penghasilan rutin per bulan. Pengeluaran ini dicatat, sehingga dari sini diketahui ke mana pengeluaran tersebut dan di mana letak-letak kebocoran keuangan selama ini.

3. Membiasakan diri menabung. Uang bukan segalanya, tapi segala hal butuh uang. Meskipun ungkapan ini kurang enak didengar, tetapi kalau dipikir-pikir ada benarnya. Memang uang bukan segalanya, tetapi kalau tidak punya uang saat dibutuhkan pasti muncul masalah. Nah, ungkapan ini seolah mengingatkan kita untuk selalu menabung. Bahkan, perilaku menabung sudah harus ditanamkan pada anak sejak usia dini.

Menabung memang bukan hal yang mudah dilakukan. Beberapa orang mengatakan sangat sulit untuk menabuung. Ada ungkapan alah bisa karena biasa. Demikian pun menabung harus jadi kebiasaan. Menabung juga besar manfaatnya. Mengajarkan berhemat. Menghindari membeli sesuatu uang tidak berguna, dan menyisihkannya untuk ditabung sebagai dana cadangan yang akan berguna di kemudian hari. Menabung juga kita berhutang. Siapa pun tidak dapat menghindari yang namanya kebutuhan mendadak, entah itu karena mendadak sakit, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Nah, menabung sama dengan menyediakan payung sebelum hujan. Ketika ada kebutuhan mendadak seperti itu, maka tabungan tadi bisa menjadi dana cadangan. Sehingga tidak perlu berhutang ke bank, teman, tentangga, rentenir, dan lain-

lain yang malah bisa saja menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

4. Batasi penggunaan kartu kredit. Kebiasaan menggunakan kartu kredit bisa membuat kita terjerat utang yang lebih besar. Kebiasaan ini dimulai dari tidak cermat menggunakan kartu kredit atau berutang untuk konsumsi. Mulai sekarang, cobalah untuk membatasi konsumsi tidak melebihi pendapatan agar tidak berutang melalui kartu kredit atau pinjaman.

5. Tambahkan penghasilan. Mengurangi pengeluaran dan menambahkan penghasilan mungkin agak sulit dilakukan. Namun beberapa orang menjalani side job untuk menambahkan penghasilanya. Banyak opsi yang dapat dilakukan untuk menambah penghasilan, dengan mulai berinvestasi, membuka toko online atau pekerjaan lainnya. Sebaiknya seseorang terutama memiliki lebih dari satu sumber penghasilan.

6. Ubah gaya hidup. Disadari atau tidak teknologi mengubah gaya hidup. Mulai dari cara berpenampilan yang selalu mengikuti tren mode terbaru, pilihan menu makanan, hingga cara memilih hiburan baik untuk diri sendiri maupun bersama dengan keluarga. Perubahan gaya hidup ini cenderung mengarah pada kehidupan yang konsumtif alias boros. Sikap boros tentu tak baik bagi kesehatan finansial ke depannya. Orang akan lebih memilih untuk membelanjakan uangnya dibanding dengan menginvestasikannya. Lagi-lagi tanpa disadari sikap boros tersebut justru menjerumuskan dalam kemiskinan dan jeratan utang. Di saat pasak lebih besar daripada tiang, sementara gaya hidup modern nan hedonis seolah telah mendarah daging tentu akan sulit untuk melakukan penghematan. Enam cara ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya perilaku yang bisa Anda lakukan untuk mengelola keuangan dengan bijak, sehingga kondisi keuangan tetap sehat.

SEHAT & GAYA HIDUP


KO N S U LTA S I

J A W A B :

J A W A B :

01

02

Alternatif pembayaran iuran BPJS apa saja? Saya pernah mencoba bayar iuran BPJS, tapi jaringan ATM sedang [email protected] - Jakarta

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah kanal pembayaran iuran JKN-KIS mencapai 686.735 kanal. Beberapa kanal pembayaran iuran JKN-KIS antara lain:

• Fasilitas perbankan mitra BPJS Kesehatan (autodebit, ATM, mobile banking, internet banking, sms banking, teller, dan EDC)• Jaringan minimarket seperti Indomaret, Alfa Group, Lawson, dan sebagainya• Kantor Pos• Pegadaian• Aplikasi mobile (Go Jek, Tokopedia, Paytren, dll)• Kader JKN• Payment Point Online Banking (PPOB)• Agen perbankan, dll.

Bisakah kartu KIS saya pinjamkan untuk digunakan keluarga saya [email protected] - Tangerang

Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan tanda kepesertaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. Karena merupakan tanpa kepesertaan yang memuat identitas personal seperti halnya KTP elektronik, maka KIS tidak dapat dipinjamkan atau dialihgunakan kepada orang lain, termasuk keluarga sendiri.

Documents

INFOBPJS · 2020-01-08 · BPJS Kesehatan itu, maka peserta harus membuat rekening baru. Jika telah memiliki nomor rekening dari salah satu bank tersebut, peserta harus mengisi formulir